Brebes, DN-II Sementara itu, Kepala SLB Negeri Brebes, Dyah Nur Maulah, mengapresiasi hasil rehabilitasi gedung sekolah yang dinilai sangat membantu kegiatan belajar mengajar. (12/1/2026).
“Dengan kondisi bangunan yang lebih baik, bagus, dan megah, guru serta siswa merasa lebih nyaman dan aman. Hal ini tentu berdampak positif pada proses pembelajaran anak-anak kami,” ungkapnya
SLB Negeri Brebes merupakan sekolah berstatus negeri yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso No. 20, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Sekolah ini berdiri sejak 1 April 1985 berdasarkan SK Pendirian Nomor 421.1/020/0150/85 dan berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selama puluhan tahun, SLB ini menjadi pusat layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di wilayah Brebes dan sekitarnya.
Kepala sekolah SLB Negeri Brebes menegaskan, keberhasilan proyek ini membuktikan bahwa kontraktor lokal mampu bersaing secara profesional dan menghasilkan kualitas pekerjaan yang setara dengan penyedia jasa dari luar daerah.
Dukungan Pemerintah Provinsi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Rehabilitasi SLB Negeri Brebes sejalan dengan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam nostikon coluruh cotuon nondidikan.
Dukungan Pemerintah Provinsi
Rehabilitasi SLB Negeri Brebes sejalan dengan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam memastikan seluruh satuan pendidikan memiliki fasilitas yang layak, inklusif, dan berkelanjutan. Revitalisasi tidak hanya menyentuh aspek fisik bangunan, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih manusiawi dan berkeadilan..
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimen, menyampaikan bahwa layanan pendidikan bagi anak-anak disabilitas di Kabupaten Brebes tidak hanya ditopang oleh SLB negeri, tetapi juga diperkuat oleh keberadaan SLB swasta.
“Selain SLB Negeri, di Kabupaten Brebes juga terdapat SLB swasta, yaitu SLB Mutiara Hati di Bumiayu. Dengan demikian, pelayanan pendidikan bagi anak-anak disabilitas dapat berjalan secara bersama dan saling melengkapi,” ujarnya.
“Melalui kajian yang matang, kami siap bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Brebes apabila diperlukan pendirian sekolah baru,” jelasnya.
la menegaskan komitmen pemerintah agar seluruh anak disabilitas usia sekolah dapat mengakses pendidikan secara layak, aman, dan bermutu.
Menurut Sadimen, apabila ke depan hasil analisis kebutuhan menunjukkan perlunya penambahan satuan pendidikan baru, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terbuka untuk melakukan kajian secara komprehensif.
“Melalui kajian yang matang, kami siap bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Brebes apabila diperlukan pendirian sekolah baru,” jelasnya.
la menegaskan komitmen pemerintah agar seluruh anak disabilitas usia sekolah dapat mengakses pendidikan secara layak, aman, dan bermutu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Dengan peningkatan sarana dan prasarana, kami berharap tercipta lingkungan belajar yang lebih nyaman dan menyenangkan. Guru dapat mengajar dengan tenang dan berinovasi, sementara siswa dapat mengembangkan potensi serta bakatnya secara optimal,” pungkas Sadimen.
Keberhasilan CV Kuat Jaya Karya dalam menyelesaikan proyek rehabilitasi SLB Negeri Brebes menjadi bukti bahwa pembangunan daerah akan semakin kuat ketika melibatkan potensi lokal. Selain menggerakkan roda ekonomi daerah, hal ini juga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan.
Revitalisasi SLB Negeri Brebes kini tidak sekadar menghadirkan bangunan baru, melainkan menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, penyedia jasa lokal, dan dunia pendidikan dalam menciptakan ruang belajar yang lebih baik dan inklusif bagi anak-anak istimewa.
Reporter: Teguh
Medan, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan percepatan pemulihan pascabencana Sumatra menjadi prioritas utama pemerintah. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), kepala daerah se-Provinsi Sumut, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Senin (12/1/2026).
Mendagri menjelaskan, Presiden telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Satgas tersebut melibatkan berbagai kementerian/lembaga untuk memastikan pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Ia kemudian dipercaya Presiden sebagai Ketua Satgas dan segera bergerak cepat melakukan langkah-langkah konsolidasi, termasuk pemetaan tingkat kenormalan daerah terdampak. Mendagri juga menghimpun berbagai masalah di lapangan termasuk aspirasi dari para kepala daerah mengenai percepatan penanganan pascabencana. Sebelum menggelar pertemuan dengan Forkopimda di Sumut, Mendagri juga telah menggelar forum serupa dengan Forkopimda Aceh.
Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan sejumlah indikator pulihnya suatu daerah pascabencana. Hal tersebut meliputi aktivasi fungsi pemerintahan, pulihnya layanan publik, ketersediaan akses pendukung, hingga geliat perekonomian yang kembali berjalan normal. “[Salah satu indikator penting itu] kabupaten, kota, itu pemerintahnya berjalan lancar. Paling tidak, tingkat kabupaten itu dulu berjalan lancar. Setelah itu nanti kecamatannya dan juga desanya,” ujar Mendagri.
Berdasarkan pengecekan di sejumlah titik serta laporan para kepala daerah se-Sumut, Mendagri mengungkapkan kondisi daerah terdampak bencana cukup beragam. Namun secara umum, daerah-daerah tersebut menunjukkan progres pemulihan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan berangsur normalnya proses pemerintahan di sejumlah wilayah. Sementara itu, di tingkat desa masih terdapat beberapa daerah yang terdampak sehingga membutuhkan penanganan secara maksimal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di sisi lain, rusaknya akses dan ruas jalan di sejumlah daerah juga perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu, jelas Mendagri, pemerintah bersama pihak terkait akan terus bekerja sama untuk memulihkan kondisi tersebut. Dalam forum itu, Mendagri juga menyampaikan bahwa secara umum perekonomian telah berangsur pulih.
“Dari sisi ekonomi, good news-nya, hampir semua pasar, restoran, warung, itu hidup,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Mendagri mengapresiasi kerja keras pemerintah pusat dan daerah, serta jajaran TNI/Polri yang berhasil mendorong percepatan pemulihan pascabencana Sumatra. Apresiasi ini termasuk diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumut dan kabupaten/kota setempat yang dinilai responsif dalam penanganan bencana. Bahkan, menurutnya, Sumut termasuk salah satu daerah yang cepat mengeksekusi langkah-langkah penanganan, termasuk penyaluran bantuan.
Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian pemerintah, seperti sedimentasi pada beberapa sungai yang akan diusulkan untuk dilakukan normalisasi. Selain itu, perbaikan akses jalan juga akan terus dilakukan oleh pemerintah bersama pihak terkait.
“Perbaikan akses jalan darat, tadi sudah kita sampaikan. Data detilnya bagi rekan-rekan bupati, wali kota, yang syukur kalau direkap. Tapi kalau rekan-rekan punya data detil ruas jalan [rusak], ini nasional, ruas jalan ini yang punya provinsi, ruas jalan punya kabupaten/kota [dapat dilaporkan kepada pemerintah pusat],” tandas Mendagri.
Turut hadir pada rapat tersebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumut Surya, jajaran Forkopimda se-Sumut, serta para kepala daerah se-Sumut.
Red
Bener Meriah, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung dampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Minggu (11/1/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi infrastruktur, permukiman warga, serta langkah penanganan lanjutan yang perlu segera dilakukan, termasuk relokasi warga di wilayah rawan.
Dalam peninjauan itu, Mendagri didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar, dan pejabat terkait lainnya.
Salah satu lokasi yang dikunjungi Mendagri yaitu Jembatan Jamur Ujung di Kecamatan Wih Pesam yang terdampak banjir dan longsor. Ia menegaskan bahwa kerusakan terjadi karena perubahan aliran sungai yang semula kecil menjadi melebar, sehingga menggerus struktur tanah dan merobohkan jembatan. “Ini betul-betul longsor terjadi ini, sungai yang tadinya kecil [menjadi] lebar seperti ini dan [membuat] jembatan roboh,” ujar Mendagri.
Mendagri mengapresiasi gerak cepat TNI dalam penanganan darurat di lapangan. Ia menyebutkan, perbaikan sementara jembatan telah diselesaikan dalam waktu singkat sehingga akses masyarakat kembali terhubung. “Tapi alhamdulillah ini teman-teman dari TNI cepat sekali ini 10 hari, di sana 4 hari, selesai,” ungkapnya.
Meski demikian, Mendagri menyoroti kondisi permukiman warga di sekitar lokasi yang dinilai sangat rawan. Secara fisik, sejumlah rumah tidak mengalami kerusakan berat, namun letaknya berada di zona berisiko tinggi. “Tapi kita lihat rumah-rumah ini, ini rumah-rumah ini tidak terdampak. Jadi kalau seandainya dikatakan rusak ringan, sedang, berat, ya dia nggak dapat apa-apa. Tapi lihat lokasinya, lokasinya ini rawan sekali,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurut Mendagri, struktur tanah berpasir membuat kawasan tersebut sangat mudah tergerus, terutama jika kembali terjadi hujan lebat. Ia menegaskan perlunya relokasi demi keselamatan warga. “Ini kalau seandainya didiamkan, ada hujan lebat lagi, struktur tanahnya dari pasir. Ini bisa terjadi tergerus, jadi mau enggak mau kita harus relokasi,” tegas Mendagri.
Peninjauan tersebut merupakan agenda lanjutan Mendagri setelah sebelumnya menggelar rapat bersama kepala daerah se-Provinsi Aceh di Kantor Gubernur Aceh pada Sabtu (10/1/2026). Rapat tersebut merupakan upaya Mendagri untuk menyerap berbagai aspirasi dari daerah terkait langkah percepatan penanganan pascabencana yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap kondisi masing-masing daerah terdampak baik di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), maupun Sumatera Barat (Sumbar). Berdasarkan hasil pemetaan, Kabupaten Bener Meriah menjadi salah satu daerah di Aceh yang perlu mendapat dukungan percepatan pemulihan.
Selain Bener Meriah, pada hari yang sama Mendagri juga meninjau lokasi terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Gayo Lues. Setelah dari Aceh, Mendagri dijadwalkan bakal meninjau daerah terdampak di Sumut dan Sumbar.
Red
Sekjen Kemendagri ke Pemda: Segera Susun Langkah Konkret Jaga Stabilitas Harga Pangan Jelang Ramadan
Jakarta, DN-II Menjelang Ramadan 2026, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar menyusun langkah antisipatif sejak dini dalam mengendalikan inflasi. Ia mengingatkan bahwa lonjakan harga pangan kerap terjadi pada periode tersebut dan hanya dapat dicegah melalui perencanaan berbasis data historis.
“Kalau sudah kerjanya di bulan Ramadan, enggak akan bisa kita menanggulanginya,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah. Forum tersebut berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (12/1/2026).
Ia pun mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh daerah untuk segera melakukan rapat internal, membuka data inflasi tiga tahun terakhir, dan menyusun langkah konkret menghadapi Ramadan. Tomsi berharap, Ramadan 2026 dapat menjadi momentum pembuktian bahwa pemerintah pusat dan daerah mampu menjaga stabilitas harga pangan.
“Sekali-sekali Bapak-Ibu sekalian kita membuat sejarah, bahwa di Ramadan tahun 2026 sembako terkendali, barang tidak naik,” jelasnya.
Dalam arahannya, Tomsi juga menyoroti sejumlah komoditas pangan strategis yang perlu mendapat perhatian serius. Hal itu di antaranya bawang putih, bawang merah, telur ayam ras, cabai, minyak goreng, dan beras. Ia meminta kementerian/lembaga teknis serta Pemda memperkuat koordinasi termasuk dengan pelaku usaha untuk menjaga pasokan dan distribusi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di lain sisi, ia menjelaskan angka inflasi nasional secara year on year pada Desember 2025 terkendali di angka 2,92 persen. Angka tersebut dinilai masih berada dalam rentang target inflasi nasional, yakni 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen.
Menurutnya, angka inflasi ideal diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Inflasi yang terlalu rendah dapat menekan produsen, khususnya petani dan pelaku sektor perkebunan. Sementara inflasi yang terlalu tinggi akan memberatkan masyarakat sebagai konsumen. “Batas kita yang ideal adalah 2,5 [persen],” tegasnya.
Tomsi mengakui, pada Desember 2025 terjadi kenaikan inflasi bulanan sebesar 0,64 persen yang turut dipengaruhi oleh bencana di sejumlah wilayah, seperti Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut). Kondisi tersebut berdampak pada kenaikan harga pangan di daerah terdampak dan berkontribusi terhadap inflasi nasional.
“Dengan kondisi saudara-saudara kita mendapatkan musibah… kita masih mendapatkan angka yang baik, di mana masih dalam batasan 1,5 sampai 3,5 [persen],” katanya.
Atas capaian tersebut, Tomsi menyampaikan apresiasi kepada seluruh Pemda, kementerian, dan lembaga terkait atas upaya bersama dalam menjaga stabilitas harga. Namun demikian, ia menekankan pentingnya evaluasi yang lebih tajam terhadap daerah-daerah dengan inflasi tinggi, khususnya yang berlangsung dalam periode cukup lama.
Tomsi meminta agar laporan atau rapor inflasi daerah sepanjang tahun 2025 segera disusun dan ditampilkan sebagai bahan evaluasi bersama. Rapor tersebut akan memetakan daerah penyumbang inflasi tinggi beserta jenis komoditas pemicunya. “Rapat ini bukan formalitas. Rapat ini juga untuk menunjukkan upaya teman-teman di daerah, menunjukkan kemampuan teman-teman di daerah,” tegas Tomsi.
Turut hadir langsung dalam rapat tersebut Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rinna Syawal, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Windhiarso Ponco Adi Putranto, dan Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah. Hadir pula secara virtual pembicara dari kementerian dan lembaga lainnya. Kegiatan ini juga diikuti oleh jajaran Pemda secara virtual.
Red
Jakarta, DN-II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menurunkan tim ke Kabupaten Aceh Utara untuk mempercepat pemulihan dan penguatan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) bagi masyarakat terdampak bencana. Penugasan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 12 hingga 14 Januari 2026 sebagai bentuk dukungan langsung Kemendagri kepada pemerintah daerah (Pemda).
Langkah ini bertujuan untuk memastikan layanan serta penerbitan dokumen kependudukan dapat kembali berjalan secara optimal, khususnya di tengah keterbatasan sarana dan prasarana yang dihadapi daerah terdampak. Kehadiran tim Ditjen Dukcapil diharapkan mampu membantu Dinas Dukcapil Kabupaten Aceh Utara dalam menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
Tim ini dipimpin oleh Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Muhammad Nuh Al Azhar. Tim ini berisi sejumlah anggota di antaranya Kasubdit Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Wahyu Widayat, Kasubdit Keamanan Informasi Mensuseno, Kepala Bagian Umum Bastian Jacob Seimahuira, serta sejumlah pejabat dan staf teknis lainnya.
Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, tim membawa berbagai peralatan operasional pendukung layanan Adminduk. Hal itu di antaranya alat rekam, printer pencetakan KTP-el, card reader, perangkat penyedia daya dan jaringan, hingga ribuan blangko KTP-el dan kebutuhan operasional lainnya. Peralatan tersebut disiapkan untuk memastikan layanan tetap dapat berjalan meskipun terdapat kendala kelistrikan dan jaringan.
Sebagai bentuk dukungan nyata kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Ditjen Dukcapil Kemendagri juga akan menyerahkan sejumlah perangkat pendukung layanan kepada Dinas Dukcapil setempat. Bantuan tersebut meliputi 8.000 keping blangko KTP-el, satu set power station, satu set perangkat Starlink, serta satu set solar panel.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas layanan Disdukcapil setempat khususnya dalam menghadapi keterbatasan infrastruktur kelistrikan dan jaringan serta mempercepat pemulihan dan pemenuhan hak administrasi kependudukan masyarakat Kabupaten Aceh Utara,” ujar Muhammad Nuh.
Puspen Kemendagri
Bosnia, Herzegovina, DN-II Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin melaksanakan kunjungan ke Masjid Soeharto atau Masjid Istiklal Sarajevo, di sela rangkaian kunjungan kerja di Bosnia dan Herzegovina, pada Minggu (11/1/2026).
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda bilateral Indonesia–Bosnia dan Herzegovina yang turut membahas penguatan kerja sama pertahanan antara kedua negara.
Masjid Soeharto memiliki nilai historis yang kuat sebagai simbol solidaritas dan komitmen kemanusiaan Indonesia kepada rakyat Bosnia dan Herzegovina pascakonflik Balkan pada dekade 1990-an. Pembangunan masjid Soeharto merupakan inisiatif Pemerintah Republik Indonesia sebagai wujud dukungan moral dan kemanusiaan bagi masyarakat Bosnia dalam masa pemulihan pascaperang.
Dalam kunjungan tersebut, Menhan Sjafrie menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Bosnia dan Herzegovina dibangun di atas nilai persahabatan, solidaritas, dan kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut hingga kini terus menjadi fondasi penting dalam memperkuat kemitraan strategis serta kontribusi bersama kedua negara bagi perdamaian.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
The Minister of Defence of the Republic of Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, paid a visit to Soeharto Mosque (also known as the Istiklal Mosque Sarajevo) on the sidelines of his working visit to Bosnia and Herzegovina, on Sunday (11 January). The visit formed part of the Indonesia–Bosnia and Herzegovina bilateral agenda, which also addresses the strengthening of defence cooperation between the two countries.
Soeharto Mosque holds strong historical significance as a symbol of Indonesia’s solidarity and humanitarian commitment to the people of Bosnia and Herzegovina in the aftermath of the Balkan conflict in the 1990s. The construction of the mosque was initiated by the Government of the Republic of Indonesia as an expression of moral and humanitarian support for the Bosnian people during the post-war recovery period.
During the visit, Minister Sjafrie underscored that relations between Indonesia and Bosnia and Herzegovina are built upon enduring values of friendship, solidarity, and humanity. These values continue to serve as an important foundation for strengthening strategic partnership and for joint contributions by both countries to peace.
Red
#SjafrieSjamsoeddin
#MenhanSjafrie
#KemhanRI
#PertahananUntukIndonesia #IndonesiaBosniaHerzegovina
Bosnia, Herzegovina, DN-II Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin melaksanakan kunjungan resmi ke Bosnia dan Herzegovina dalam rangka pertemuan bilateral dengan Menhan Bosnia dan Herzegovina Zukan Helez, yang berlangsung di Kemhan Bosnia dan Herzegovina, Sarajevo, pada Minggu (11/1/2026).
Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat hubungan bilateral sekaligus menjajaki peluang pengembangan kerja sama strategis di bidang pertahanan. Kedua Menteri Pertahanan membahas dinamika lingkungan strategis regional dan global, serta menegaskan kembali pentingnya kerja sama pertahanan dalam menjaga stabilitas, perdamaian, dan keamanan internasional.
Sebagai hasil konkret, kedua pihak menandatangani Joint Statement yang menegaskan komitmen bersama untuk meningkatkan kerja sama pertahanan melalui rencana penandatanganan MoU Kerja Sama Pertahanan. Kerja sama tersebut mencakup penguatan kolaborasi industri pertahanan, pendidikan dan pelatihan militer, serta dukungan bersama terhadap misi perdamaian di bawah mandat PBB.
The Minister of Defence of the Republic of Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, conducted an official visit to Bosnia and Herzegovina for a bilateral meeting with the Minister of Defence of Bosnia and Herzegovina, Zukan Helez, held at the Ministry of Defence of Bosnia and Herzegovina in Sarajevo, on Sunday (11 January).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
The meeting aimed to strengthen bilateral relations while exploring opportunities for the development of strategic cooperation in the field of defence. Both Ministers of Defence discussed regional and global strategic dynamics and reaffirmed the importance of defence cooperation in maintaining stability, peace, and international security.
As a concrete outcome, both sides signed a Joint Statement reaffirming their shared commitment to enhancing defence cooperation through the planned signing of a Memorandum of Understanding (MoU) on Defence Cooperation. The cooperation will encompass strengthened collaboration in the defence industry, military education and training, as well as joint support for peacekeeping missions under the mandate of the United Nations.
Red
#SjafrieSjamsoeddin
#MenhanSjafrie
#KemhanRI
#PertahananUntukIndonesia #IndonesiaBosniaHerzegovina
BOGOR, DN-II Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (Ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (11/1/2026). Pertemuan ini membahas langkah strategis penguatan ekonomi nasional, mulai dari revitalisasi industri tekstil hingga kesiapan proyek hilirisasi raksasa.
Dalam arahannya, Presiden menekankan empat poin krusial sebagai pilar transformasi industri Indonesia ke depan:
1. Revitalisasi Industri Tekstil dan Garmen
Presiden menginstruksikan penguatan sektor tekstil dan garmen nasional melalui revitalisasi total pada rantai pasok (supply chain). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global dan menjaga stabilitas tenaga kerja di sektor padat karya.
2. Ambisi Industri Chip dan Semikonduktor
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pemerintah menargetkan penguatan sektor otomotif dan elektronik melalui investasi pengembangan teknologi semikonduktor. Presiden berharap Indonesia memiliki industri chip mandiri yang akan menjadi tulang punggung bagi masa depan industri digital, otomotif, dan elektronik di tanah air.
3. Hilirisasi Senilai USD6 Miliar
Presiden meninjau perkembangan rencana groundbreaking enam titik baru proyek hilirisasi yang dijadwalkan mulai berjalan pada awal Februari 2026. Proyek dengan total investasi mencapai USD6 miliar ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mempercepat nilai tambah komoditas dalam negeri.
4. Peresmian RDMP Balikpapan
Menutup agenda ratas, Presiden membahas kesiapan peresmian Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan yang dijadwalkan berlangsung besok, Senin (12/1/2026). Proyek ini merupakan tonggak sejarah dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Kehadiran Menteri
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran menteri strategis, di antaranya:
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Danantara, Rosan Roeslani
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi
Pertemuan di hari libur ini menegaskan komitmen pemerintah untuk bekerja cepat dalam merealisasikan target ekonomi.
Red
— TIW —
#CatatanSeskab
MALANG, DN-II Genap 120 hari pasca penemuan jasad L (30) di belakang Rusun Desa Sendang Biru, tabir kematian yang penuh kejanggalan ini kian pekat. DPP IWO Indonesia bersama Redaksi Nasionaldetik.com resmi melayangkan Mosi Tidak Percaya terhadap kinerja penyidik Satreskrim Polres Malang yang dinilai lamban dan tidak transparan.
Melawan Logika Bunuh Diri
Berdasarkan investigasi lapangan dan keterangan saksi kunci, berikut adalah poin krusial yang menjadi dasar tuntutan:
Korban ditemukan tergantung dengan kedua tangan terikat rapi di depan tubuh. Secara sains forensik, mustahil bagi seseorang untuk melakukan teknik pengikatan mandiri yang presisi sebelum mengakhiri hidup. Ini adalah indikasi kuat adanya upaya staging (pementasan) TKP oleh pelaku profesional.
Sejak ditemukannya jasad pada 26 Oktober 2025 di area padat penduduk (Rusun Sendang Biru), penyidik gagal menghadirkan saksi kunci. Absennya progres selama 4 bulan di pemukiman padat menimbulkan pertanyaan besar: Ada apa dengan Polres Malang?
Dugaan penutupan hasil autopsi dan minimnya publikasi SP2HP kepada keluarga adalah pelanggaran nyata terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik dan hak konstitusional ahli waris.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pernyataan Sikap Pimpinan Redaksi & IWO Indonesia
Edi Supriadi (Pimpinan Redaksi Nasionaldetik.com/DPP IWO Indonesia):
“Hukum tidak boleh menyerah pada misteri yang sengaja diciptakan. Mengabaikan fakta tangan terikat adalah bentuk penghinaan terhadap nalar hukum. Kami mendesak kepolisian berhenti bersembunyi di balik diksi ‘masih lidik’ sementara bukti-bukti lapangan sudah berteriak bahwa ini adalah pembunuhan!”
Mendesak Polres Malang segera menetapkan tersangka berdasarkan bukti fisik kejanggalan pada tubuh korban.
Meminta Kapolda Jawa Timur untuk melakukan supervisi dan mengevaluasi kinerja Kapolres Malang serta tim penyidik yang menangani kasus ini karena dianggap gagal memenuhi standar profesionalisme Polri.
Meminta hasil visum dan autopsi dibuka secara gamblang di depan keluarga dan kuasa hukum guna menghentikan spekulasi liar di masyarakat.
Kami telah mengantongi keterangan saksi kunci yang mengarah pada identitas oknum. Kami menantang keberanian Polres Malang untuk menindaklanjuti informasi ini tanpa pandang bulu
Keadilan bagi L adalah harga mati.
Jika dalam waktu dekat tidak ada perkembangan signifikan, DPP IWO Indonesia akan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi (Mabes Polri dan Kompolnas) demi menjaga marwah institusi Polri dari oknum yang mencoba menumpulkan hukum.
Hashtag Terkait:
Tim Redaksi Prima/DPP IWO Indonesia
#KeadilanUntukL
#Sendang BiruBerdarah
#PolriPresisi
#UsutTuntas
#PoldaJatim
#MabesPolri
#StopPetiEsKasus
BANYUMAS, DN-II Gelombang penolakan terhadap aktivitas tambang Galian C di kaki Gunung Slamet terus menguat. Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan menggelar aksi damai dengan memasang banner penolakan di lokasi pertambangan Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Minggu (11/1/2026).
Aksi Damai dan Pemasangan Banner
Sekitar 100 warga mendatangi lokasi tambang pada pukul 11.00 WIB untuk memasang empat banner besar sebagai bentuk protes keras. Aksi ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian setempat guna memastikan situasi tetap kondusif. Meski berlangsung tertib, pesan yang disampaikan warga sangat tegas: Hentikan eksploitasi alam di kaki Gunung Slamet.
Ironi Izin Resmi di Tengah Kerusakan Jalan
Meski PT Sejahtera Keluarga Bumiindo selaku pengelola mengantongi izin resmi dari Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup Jawa Tengah, hingga Kementerian RI, warga merasa dampak negatifnya jauh lebih besar daripada legalitas yang ada.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Koordinator Aliansi, Eka Wisnu Iryanta, menyoroti kerusakan infrastruktur jalan akibat puluhan dump truck yang melintas setiap hari dengan muatan melebihi tonase.
“Warga sangat resah. Jalan Karangcegak – Limpakuwus (Jalan Baturaden Timur) yang baru saja diperbaiki pada November 2025 dengan anggaran Rp19,8 miliar, kini sudah rusak kembali di beberapa titik. Ini akibat aktivitas truk pasir yang masif setiap harinya,” ujar Eka Wisnu.
Menurutnya, kondisi lingkungan dan infrastruktur akan terus memburuk jika tidak ada evaluasi ketat dan pengawasan dari pemerintah. Aliansi menuntut satu hal pasti: Penutupan permanen seluruh aktivitas tambang di wilayah tersebut.
Agendakan Audiensi dan Orasi Massal
Perjuangan warga tidak berhenti di pemasangan banner. Sekretaris Aliansi Tolak Tambang Gandatapa, Fajar Kurniawan, menjelaskan bahwa rangkaian aksi lanjutan telah dijadwalkan.
“Kami akan melakukan audiensi di Kantor Desa Gandatapa pada 19 Januari 2026. Selain itu, kami juga akan menggelar orasi, dialog publik, dan penggalangan dukungan di Pasar Kemukusan, Pasar Sikapat, hingga sepanjang Jalan Raya Baturaden Timur,” tegas Fajar.
Warga berharap pemerintah daerah maupun pusat meninjau kembali izin yang telah dikeluarkan demi menjaga kelestarian alam dan kenyamanan hidup masyarakat di bawah kaki Gunung Slamet.
Laporan: Edi Rival R.D.K / Tim Prima
You cannot copy content of this page