Jateng, DN-II Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa meninjau Marshalling Area (MA) Yonif TP 937/Satria Kalijaga di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Jumat (3/7/2026).
Peninjauan tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan personel, material, serta sarana pendukung di Marshalling Area Yonif TP 937/Satria Kalijaga sebagai bagian dari upaya menjamin kesiapan operasional satuan dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI secara optimal.
Kehadiran Wakil Panglima TNI bersama Menteri Pertahanan RI merupakan wujud sinergi dan komitmen pimpinan dalam memastikan kesiapan prajurit beserta unsur pendukungnya, sehingga setiap satuan TNI senantiasa berada dalam kondisi siap melaksanakan tugas demi menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Red
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
BOGOR, DN-II Kondisi infrastruktur jalan di Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, kini tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, jalan yang baru saja diperbaiki menggunakan anggaran program Bantuan Keuangan (Bankeu) tersebut diduga sudah mengalami kerusakan di sejumlah titik. Fenomena ini pun memicu pertanyaan besar terkait kualitas pengerjaan dan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pimpinan Cabang (PC) Bogor LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap remeh. Ia mendesak agar seluruh tahapan pelaksanaan proyek diperiksa secara menyeluruh.
”Masyarakat berhak mendapatkan infrastruktur yang berkualitas. Jika proyek yang dibiayai Dana Bankeu baru selesai tetapi jalan sudah rusak, maka Inspektorat dan instansi terkait harus segera turun tangan melakukan audit. Jangan sampai anggaran negara yang besar menguap begitu saja tanpa hasil yang sesuai harapan masyarakat,” tegas Ketua PC Bogor LSM KCBI kepada media, Minggu (5/7/2026).
Desakan Audit Investigatif dan Pemeriksaan Teknis
LSM KCBI secara resmi mendesak Inspektorat Kabupaten Bogor, dinas terkait, serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan pemeriksaan teknis di lapangan. Langkah ini dinilai penting guna mendeteksi adanya indikasi pengerjaan yang tidak sesuai spesifikasi atau rencana anggaran biaya (RAB).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Berdasarkan dokumentasi dan pantauan langsung di lapangan, kerusakan memang terlihat jelas di beberapa titik ruas jalan Desa Sukaresmi. Kendati demikian, KCBI menyebut kepastian penyebab kerusakan apakah akibat buruknya mutu material, faktor lingkungan, atau kelalaian kontraktor—tetap harus menunggu hasil pemeriksaan teknis dari pihak berwenang.
Tuntut Pertanggungjawaban Hukum
Lebih lanjut, KCBI menekankan bahwa setiap rupiah dari Dana Bankeu harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Pembangunan infrastruktur desa seharusnya memberikan manfaat jangka panjang bagi mobilitas warga, bukan justru rusak dalam waktu singkat.
”Kami meminta pemerintah daerah tidak menutup mata. Jika dalam pemeriksaan nanti ditemukan adanya manipulasi spesifikasi teknis atau pelanggaran aturan, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkas Ketua PC Bogor LSM KCBI.
(Red)
JAKARTA, DN-II Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, langsung bersorak gembira dan bertepuk tangan memberikan apresiasi saat petinju putri Indonesia, Anggie Intania Chalik, dinyatakan menang atas wakil Thailand, Pemika Payungkasem.
Pertandingan sengit yang berlangsung di Hall Basket, Komplek Olahraga Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, pada Minggu (5/7/2026) sore tersebut merupakan laga kedua dalam rangkaian ajang bergengsi Asian Boxing Men & Women U-19 and U-23 Championships 2026.
Turnamen internasional yang diikuti oleh 21 negara ini dibuka langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir. Kejuaraan ini juga dihadiri oleh sederet pejabat tinggi negara, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Utusan Khusus Presiden Zita Anjani.
Turut hadir pula Presiden Pengurus Besar Tinju Indonesia (PERBATI) Ray Zulham Farras Nugraha, Presiden Asian Boxing Pichai Chunhavajira, mantan petinju legendaris yang kini menjabat anggota DPD RI Daud Yordan, anggota DPR RI Uya Kuya dan Abdul Hakim, serta ribuan penonton yang memadati arena.
Menembus Panggung Dunia dari Kawasan Transmigrasi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Viva Yoga menaruh harapan besar pada 19 petinju Indonesia yang turun bertanding di dua kelas dan dua kategori dalam kejuaraan ini. Ia optimistis para atlet muda tanah air mampu mempersembahkan prestasi terbaik untuk bangsa.
”Kita harus tunjukkan bahwa bangsa ini memiliki bibit petinju kelas dunia,” ujar Viva Yoga di sela-sela acara.
Dirinya juga sepakat dengan pernyataan Menpora Erick Thohir bahwa ajang ini menjadi kawah candradimuka yang sangat penting untuk mengasah jam terbang atlet sebelum melangkah ke level yang lebih tinggi, seperti Olimpiade. Menurutnya, turnamen ini menjadi momentum berharga bagi para petinju Asia untuk saling belajar dan membuktikan taji di panggung global.
Untuk mewujudkan mimpi lahirnya juara-juara baru, Viva Yoga menekankan pentingnya pembenahan dan penguatan ekosistem olahraga tinju di tanah air. Ia mendorong PERBATI di tingkat daerah untuk lebih agresif dalam menjaring potensi-potensi tersembunyi.
”Petinju legendaris kita, Ellyas Pical, itu berasal dari daerah pelosok, dari Saparua, Maluku. Saya yakin, di pelosok-pelosok daerah, termasuk di kawasan transmigrasi, tersimpan potensi besar bibit-bibit unggul petinju masa depan Indonesia,” tambahnya.
Kendati tinju merupakan cabang olahraga keras yang sarat kontak fisik, Viva Yoga mengingatkan para atlet untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur olahraga.
”Meskipun di ring kita saling mengalahkan, sportivitas dan persaudaraan harus tetap dikedepankan. Selepas pertandingan, kita semua adalah saudara,” pungkasnya. Red
SAMBAS, DN-II Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 19/Bogani melalui Pos Sei Bening menerima penyerahan satu pucuk senjata api jenis Bowman dari warga Desa Sungai Bening, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Minggu, (5/7/2026).
Senjata api tersebut diserahkan secara sukarela oleh Warga berinisial AM, 47 tahun, seorang petani asal Desa Sungai Bening. Penyerahan dilakukan setelah personel Pos Sei Bening melaksanakan komunikasi sosial kepada masyarakat mengenai bahaya, risiko hukum, dan dampak kepemilikan senjata api ilegal.
Dalam kegiatan tersebut, AM menyerahkan satu pucuk senjata api jenis Bowman kaliber 12 mm. Senjata api berada dalam kondisi baik, tidak memiliki nomor senjata, dan tidak disertai amunisi.
Personel Pos Sei Bening menerima senjata api tersebut, mendata identitas penyerah, mendokumentasikan kegiatan, serta mengamankan barang bukti sesuai prosedur yang berlaku. Selanjutnya, barang bukti akan diproses secara administrasi dan dilaporkan kepada Komando Atas untuk tindak lanjut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 19/Bogani terus mengajak masyarakat di wilayah perbatasan untuk mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif dengan tidak menyimpan maupun menggunakan senjata api ilegal. Red
INDRAMAYU, DN-II Proyek pengecoran jalan lingkungan di Blok Bonjot Tumpal, RT 38/RW 13, Desa Panyindangan Kulon, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, memicu protes keras warga. (5/7/2026).
Proyek yang bersumber dari dana aspirasi Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Fraksi Gerindra, Irfan, dengan nilai anggaran sekitar Rp199.000.000, diduga kuat dikerjakan tanpa mematuhi spesifikasi teknis dan standar konstruksi yang berlaku.
Proyek yang dikerjakan oleh CV ARTHUR ini dinilai warga sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap kualitas infrastruktur publik. Berdasarkan pantauan di lapangan pada awal Juli 2026, ditemukan sejumlah kejanggalan serius.
Temuan Indikasi Penyimpangan di Lapangan
Warga menemukan bahwa metode pengerjaan dilakukan tanpa persiapan dasar yang memadai. Jalan lama tidak dikupas maupun dipadatkan, dan beton cor langsung dituangkan di atas tanah basah bekas hujan tanpa lapisan base course atau urugan pasir dan batu (sirtu) yang memadai.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain itu, ketebalan cor beton ditemukan sangat bervariasi, berkisar antara 5–7 cm, jauh di bawah standar teknis jalan lingkungan yang idealnya mencapai 10–12 cm. Ketiadaan papan informasi proyek di lokasi pengerjaan juga memperkuat dugaan adanya upaya menutup-nutupi transparansi anggaran dan spesifikasi teknis kepada masyarakat.
Tinjauan Hukum dan Potensi Pelanggaran
Praktik konstruksi yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ini berpotensi melanggar sejumlah aturan hukum positif di Indonesia:
Pelanggaran Transparansi (UU No. 14 Tahun 2008): Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap proyek yang dibiayai negara wajib memampang informasi proyek. Tidak adanya papan informasi adalah bentuk pengabaian terhadap hak masyarakat untuk mengetahui penggunaan uang negara.
Pelanggaran Standar Mutu (UU No. 2 Tahun 2017): Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan dan mutu. Pekerjaan yang tidak sesuai kontrak dapat dikategorikan sebagai kegagalan konstruksi yang dapat dikenakan sanksi administratif hingga ganti rugi.
Potensi Kerugian Keuangan Negara (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001): Jika ditemukan adanya pengurangan volume material secara sengaja demi keuntungan pribadi, tindakan tersebut masuk dalam ranah Tindak Pidana Korupsi. Hal ini diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dapat dijerat dengan sanksi pidana berat.
Tuntutan Tegas Warga
Mewakili warga, IT, seorang pemuda setempat, menyatakan kekhawatirannya akan ketahanan jalan tersebut. “Kami khawatir jalan ini tidak akan bertahan tiga bulan. Sayang uang negara jika hasilnya seperti ini,” ujarnya.
Masyarakat Blok Bonjot Tumpal mendesak pihak terkait untuk segera melakukan langkah konkret:
Inspeksi Mendadak (Sidak): Meminta Irfan selaku pemilik aspirasi untuk meninjau langsung kondisi proyek di lapangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Audit Teknis: Mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu menurunkan tim ahli untuk menguji mutu dan ketebalan beton.
Rekonstruksi: Menuntut CV ARTHUR membongkar dan melakukan pengecoran ulang sesuai spesifikasi RAB jika terbukti tidak sesuai standar.
Transparansi Publik: Mewajibkan pemasangan papan informasi proyek agar masyarakat dapat ikut mengawasi secara terbuka.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Desa Panyindangan Kulon menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proyek ini dan siap menempuh jalur hukum formal jika tuntutan mereka tidak segera direspons oleh pihak pelaksana maupun pihak terkait.
Tim Redaksi/MTR
JAKARTA, DN-II Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima audiensi pengurus Junior Chamber International (JCI) Indonesia di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Wapres menekankan pentingnya peran organisasi kepemudaan dalam mencetak kader pemimpin yang mampu bersaing di panggung internasional.
Pertemuan ini merupakan wujud dukungan pemerintah terhadap visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, khususnya melalui pengembangan kepemimpinan generasi muda yang kompetitif dan berwawasan global.
Menjadi Inspirasi Generasi Muda
2026 National President JCI Indonesia, Siegfried Listijosuputro, menjelaskan bahwa kehadirannya di Istana adalah untuk memperkenalkan peran strategis JCI sebagai wadah pengembangan kepemimpinan bagi pemuda berusia 18 hingga 40 tahun.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Siegfried menyampaikan apresiasi kepada Wapres Gibran yang dinilai sebagai sosok pemimpin muda yang representatif.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada Bapak Wapres sebagai salah satu pemimpin muda yang mampu menjadi inspirasi nyata bagi generasi muda Indonesia saat ini,” ujar Siegfried.
Dorongan untuk Aktif di Kancah Internasional
Menanggapi aspirasi dan paparan dari JCI Indonesia, Wapres Gibran memberikan arahan agar organisasi tersebut terus meningkatkan peran aktifnya. Wapres secara khusus mendorong para pemuda JCI untuk lebih sering terlibat dalam forum-forum internasional.
“Wapres mendorong JCI Indonesia untuk terus aktif mengambil peran, khususnya dalam berbagai forum dan kegiatan internasional, sebagai bagian dari upaya mencetak lebih banyak pemimpin muda Indonesia yang memiliki daya saing global,” tulis keterangan resmi dari BPMI Setwapres.
Melalui sinergi ini, diharapkan lahir lebih banyak talenta muda Indonesia yang tidak hanya cakap dalam kepemimpinan domestik, tetapi juga mampu membawa pengaruh dan menjawab tantangan di tingkat dunia.
Red/BPMI Setwapres
#KemensetnegRI #RilisWakilPresiden
BATANG, DN-II Integritas birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang kini tengah menjadi sorotan tajam. Sebuah laporan resmi dari Kantor Hukum Advokasi.ID memicu kegaduhan publik setelah mengungkap dugaan rekayasa data kependudukan sistematis yang melibatkan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batang, Budhi Santoso, beserta istrinya, Puji Utami, seorang tenaga pendidik di SMP Negeri 8 Batang.
Dugaan pelanggaran ini dinilai mencederai nilai-nilai dasar ASN “BerAKHLAK” dan memicu tuntutan transparansi hukum yang luas dari masyarakat, (4/7/2026).
Kejanggalan Identitas dan Alibi yang Diragukan
Skandal ini bermula dari investigasi internal mantan karyawan PT Indoraya Multi Internasional, Dani Purwanti dan Retno Setyowati, yang menemukan ketidaksinkronan data pada sosok Shoraya Lolyta Octaviana. Berdasarkan dokumen administrasi kependudukan tahun 2019, Shoraya tercatat sebagai anak dari Budhi Santoso dan Puji Utami.
Dalam mediasi di Hotel Sendang Sari pada 15 Juni 2026 yang difasilitasi Inspektorat, Budhi Santoso membantah keterlibatannya. Ia berdalih Shoraya hanya menumpang tinggal dan ia mengeklaim tidak pernah mengajukan administrasi kependudukan atas nama yang bersangkutan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Namun, alibi tersebut menuai keraguan publik. Secara teknis, proses pemutakhiran data dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) memerlukan verifikasi dari Kepala Keluarga. Ketidakmampuan menjawab bagaimana data tersebut “menyusup” tanpa otorisasi pemilik KK menjadi celah hukum yang serius.
Tinjauan Hukum: Potensi Pelanggaran Pidana dan Disiplin
Tim kuasa hukum pelapor, R. Adi Prakoso, S.H., Pebrison Andries, S.H., dan Donni Taufiq, S.H., menegaskan bahwa tindakan ini dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang.
Secara hukum, dugaan manipulasi data ini berpotensi melanggar ketentuan berikut:
UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: Khususnya Pasal 94, yang mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang memerintahkan atau memfasilitasi pemalsuan surat/dokumen kependudukan.
UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Pasal 391, 392, dan 394): Terkait tindak pidana pemalsuan dokumen otentik dan pemberian keterangan palsu ke dalam akta otentik.
PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil: Pejabat yang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau pihak lain melanggar kewajiban ASN untuk menunjukkan integritas dan keteladanan.
Ujian Independensi BKPSDM dan Bayang-Bayang Konco Lawas.
Laporan resmi telah dilayangkan ke BKPSDM Kabupaten Batang pada 23 Juni 2026. Namun, kekhawatiran akan adanya konflik kepentingan mengemuka setelah pernyataan Kepala Inspektorat, Imam Budiyono, S.E., yang mengakui kedekatan personal (rekan seangkatan) dengan terlapor.
Dalam kaidah tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), keterikatan emosional antara pemeriksa dan terlapor berpotensi melanggar asas AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik), khususnya asas ketidakberpihakan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Harapan Publik: Transparansi dari Pusat ke Daerah
Kasus ini kini mendapat perhatian dari pihak pusat, dengan tembusan laporan yang telah disampaikan kepada Menpan-RB, Mendagri, dan BKN. Publik di Kabupaten Batang menuntut agar Pj Sekda Batang, Sri Purwaningsih, S.H., memastikan proses pemeriksaan berjalan secara objektif dan tidak terkooptasi oleh relasi personal.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret BKPSDM: apakah akan menjadi institusi yang menegakkan disiplin tanpa pandang bulu, atau justru membiarkan skandal ini menguap di balik tameng jabatan. Hukum tidak boleh kalah oleh pengaruh, dan integritas birokrasi tidak boleh dikorbankan demi melindungi oknum.
Redaksi/Tim
KOTA TEGAL, DN-II GOR Tegal Selatan menjadi pusat perhatian insan olahraga Jawa Tengah pada Sabtu (4/7/2026). Sebanyak 826 atlet karate dari berbagai daerah berkumpul untuk berkompetisi dalam ajang Amazing Tegal Cup Jateng Open Karate Championship 2026. Kejuaraan ini tidak hanya menjadi panggung adu prestasi, tetapi juga sarana strategis dalam menjaring bibit-bibit atlet karate masa depan.
Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, secara resmi membuka kejuaraan tersebut. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi mendalam bagi seluruh pihak, terutama para orang tua yang telah mendampingi putra-putrinya untuk berkompetisi di Kota Tegal.
“Jumlah 826 peserta ini membuktikan tingginya antusiasme masyarakat terhadap olahraga karate. Terima kasih kepada para orang tua yang telah mendoakan, mendukung, dan mengantarkan anak-anaknya untuk bertanding di sini,” ujar Dedy Yon.
Promosikan Wisata dan Kuliner
Selain menyoroti sisi kompetisi, Wali Kota Tegal memanfaatkan momentum ini untuk mempromosikan potensi daerah. Ia mengajak seluruh peserta, pelatih, serta pendamping dari luar daerah untuk menikmati kekayaan kuliner dan destinasi wisata khas Kota Tegal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Bagi peserta luar kota, silakan menikmati kuliner khas kami dan mengunjungi berbagai destinasi wisata menarik yang ada di Kota Tegal selama berada di sini,” tambahnya.
Pesan Sportivitas dan Keberlanjutan
Dedy Yon menekankan bahwa kemenangan bukanlah satu-satunya tujuan. Ia berpesan agar setiap karateka mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan fair play. Menurutnya, ajang ini adalah momentum penting untuk mempererat persaudaraan di antara sesama atlet.
“Mari jadikan kejuaraan ini sebagai ajang untuk menjunjung tinggi sportivitas dan mempererat tali persaudaraan,” tegas Wali Kota. Ia pun memastikan komitmen Pemerintah Kota Tegal untuk terus mendukung kegiatan olahraga yang bersifat pembinaan, bahkan berencana menjadikan ajang ini sebagai agenda tahunan yang rutin digelar.
Apresiasi dari Panitia
Ketua Panitia Amazing Tegal Cup Jateng Open Karate Championship 2026, Adi Jefri Hermanto, menyambut baik komitmen tersebut. Ia menyampaikan terima kasih kepada Pemkot Tegal yang dinilainya sangat suportif dalam menyukseskan gelaran ini.
“Dukungan Pemerintah Kota Tegal sangat berperan penting bagi terselenggaranya kejuaraan ini. Kami berharap kegiatan ini terus berlanjut ke depannya sebagai sarana krusial dalam pembibitan atlet karate berbakat yang nantinya siap berprestasi di tingkat yang lebih tinggi,” ungkap Adi.
Kejuaraan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memajukan kualitas olahraga karate, tidak hanya di tingkat Kota Tegal tetapi juga berkontribusi bagi kemajuan prestasi atlet di Jawa Tengah secara keseluruhan.
(Penulis: S. Bimantoro)
JAKARTA, DN-II Menyambut bulan kemerdekaan, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mulai mematangkan persiapan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan digelarnya Rapat Pleno Pembahasan Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Gedung Utama Kemensetneg, Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Rapat pleno ini dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro. Fokus utama pembahasan meliputi detail teknis pelaksanaan, mulai dari prosesi upacara detik-detik proklamasi hingga berbagai rangkaian acara pendukung yang akan menyemarakkan perayaan kemerdekaan tahun ini.
Juri Ardiantoro menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menyukseskan perhelatan nasional tersebut. Sinergi dan kolaborasi yang solid antarlembaga terus diperkuat guna memastikan seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 RI dapat berjalan dengan khidmat, lancar, dan memberikan kesan mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia.
Melalui rapat ini, Kemensetneg berkomitmen untuk memberikan persembahan terbaik bagi bangsa, dengan memastikan setiap elemen acara dipersiapkan secara matang dan terintegrasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red/Humas Kemensetneg
#KemensetnegRI #HUTRI81 #IndonesiaMerdeka
SAMBALIUNG, BERAU, DN-II Warga Kampung Pilanjau, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, mengeluhkan maraknya dugaan praktik ilegal penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi. Praktik ini diduga melibatkan oknum yang mengambil solar langsung dari kapal ponton batu bara yang melintas di perairan Sungai Pilanjau.
Berdasarkan investigasi di lapangan, modus yang digunakan adalah menggunakan kapal kayu (dompeng) untuk menjemput solar dari kapal besar yang sedang melintas. Solar tersebut kemudian diduga dikumpulkan di lokasi penampungan sementara sebelum dijual kembali kepada pihak lain dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Seorang warga setempat yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan keresahannya, Sabtu (4/7/2026). “Kami sering melihat kapal dompeng berisi jerigen mendekati kapal besar untuk mengambil solar. Padahal, masyarakat sulit mendapatkan akses solar subsidi dengan harga wajar, sementara di sini justru ada oknum yang memperjualbelikannya secara bebas dengan harga tinggi,” ujarnya.
Temuan Lapangan BP2 Tipikor-LAI
Tim pemantau dari BP2 Tipikor – Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang dicurigai sebagai tempat penampungan. Di lokasi tersebut, tim menemukan sejumlah bukti fisik berupa tangki penampungan, selang, serta drum yang diduga kuat digunakan untuk menyimpan solar ilegal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami menemukan sarana yang menjadi indikasi kuat adanya aktivitas penimbunan. Lokasi ini diduga menjadi titik transit sebelum solar didistribusikan secara gelap ke pembeli,” jelas perwakilan tim pemantau BP2 Tipikor-LAI.
Pelanggaran Hukum dan Ancaman Pidana
Terkait temuan tersebut, BP2 Tipikor-LAI menegaskan bahwa praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan tindak pidana serius. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, setiap orang yang melakukan pengangkutan atau niaga BBM tanpa izin usaha terancam pidana berat.
Sesuai Pasal 55 UU Migas (setelah perubahan):
“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”
Desakan Aksi Aparat
Penasehat DPD BP2 Tipikor-LAI, Linta, yang didampingi Kaperwil Redaksi Media Aktivis-Indonesia.co.id, Muhammad Sail, mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk tidak tinggal diam. Pihaknya meminta Kapolda Kalimantan Timur, Kapolres Berau, Kapolsek Sambaliung, serta pihak Pertamina dan BPH Migas untuk segera melakukan sidak gabungan dan investigasi mendalam.
“Kami meminta aparat segera menindak tegas para mafia solar ini. Jangan sampai ada pembiaran yang menguntungkan oknum tertentu sementara hak masyarakat kecil dirampas. Kami mendesak adanya pengawasan ketat, terutama terhadap aktivitas kapal-kapal yang sering beroperasi di malam hari,” tegas Linta.
Hingga berita ini diturunkan, tim awak media masih terus berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada Polres Berau, Polsek Sambaliung, pihak perusahaan pemilik kapal, serta Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan untuk menanggapi dugaan praktik ilegal tersebut.
Tim/MS
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
You cannot copy content of this page