BREBES, DN-II RSUD Brebes terus memperkuat layanannya sebagai pusat rujukan medis modern di Jawa Tengah. Baru-baru ini, tim medis spesialis radiologi RSUD Brebes berhasil melaksanakan tindakan Digital Subtraction Angiography (DSA) terhadap dua pasien sekaligus dalam satu hari. (9/5/2026).
Salah satu pasien yang menjalani prosedur ini adalah Tuan L, seorang pria asal Bantul yang datang dengan keluhan kelemahan pada anggota gerak tangan dan kaki. Berdasarkan hasil pemeriksaan MRI sebelumnya, Tuan L didiagnosa mengalami infark atau kematian jaringan otak akibat terhentinya suplai oksigen dan darah.
Prosedur Modern dengan Pemulihan Cepat
Di bawah pimpinan dr Arif Nur Wibowo Tindakan SP Rad FI CFR-RI tindakan DSA yang dilakukan bertujuan untuk reperfusi, yakni membuka kembali aliran darah yang tersumbat dan merangsang pembentukan vaskularisasi (pembuluh darah) baru guna menyelamatkan jaringan otak yang masih sehat.
Proses medis ini berlangsung efisien dengan durasi sekitar satu hingga dua jam. Keunggulan dari prosedur di RSUD Brebes ini adalah masa pemulihan yang singkat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Pasien masuk pagi hari, tindakan dilakukan siang hari, dan jika kondisi stabil, pasien sudah diperbolehkan pulang keesokan harinya setelah observasi satu malam,” ujar dokter spesialis yang menangani tindakan tersebut.
Dalam rekaman tindakan, terlihat suasana ruang operasi yang steril dan penuh konsentrasi. dr Arif Nur Wibowo Tindakan SP Rad memberikan instruksi pasca-tindakan yang ketat demi keamanan pasien. “Kaki kanannya jangan ditekuk dulu ya, selama 8 jam atau sampai kunjungan (visit) besok pagi,” pesannya kepada pasien.
Testimoni Pasien: “Dulu Diseret, Sekarang Bisa Berjalan”
Keberhasilan tindakan ini memberikan dampak instan yang dirasakan oleh Tuan L. Pasien yang sebelumnya mengalami kesulitan mobilitas ini mengungkapkan rasa syukur dan harunya atas perubahan signifikan pada fisiknya.
“Alhamdulillah, tangan saya yang dulunya tidak bisa digerakkan, sekarang sudah bisa. Dulu kalau berjalan kaki saya seret-seret, sekarang sudah bisa jalan normal,” ungkap Tuan L dengan suara bergetar penuh syukur.
Ia juga mengapresiasi dedikasi tim medis dan pelayanan yang diberikan oleh seluruh staf RSUD Brebes. Bagi Tuan L, ini adalah jawaban atas doa dan perjuangan panjang melawan penyakitnya.
“Ini adalah perjuangan Pak Dokter dan semua karyawan yang sangat baik. Akhirnya Allah mengijabahi, saya merasa banyak perubahan. Matur sembah nuwun,” tutupnya sebelum meninggalkan rumah sakit.
drg. Adhi Supriadi, M.Kes. direktur Rumah Sakit Brebes melalui. Miftahul Jannan Kepala Kepala Bidang ( Kabid ) Penunjang ( RSUD ) Brebes, mengatakan kalau tindakan DSA ini di lakuan oleh dr Arif Nur Wibowo SP Rad yang berpengalaman di bidangnya.
Kalau saja dua kali sehari melakukan tindakan itu, masyarakat Brebes dan sekitarnya tidak susah mencari jauh-jauh dokter ke kota-kota besar yang bisa melakukan tindakan DSA .
Selain itu tindakan DSA yang dilakukan di RSUD Brebes harganya juga terjangkau, jelas Janan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: teguh
Tembagapura, DN-II Penembakan di wilayah Camp Wini Kalikuluk, Tembagapura MP 69, Kab. Mimika, dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang merupakan bagian dari anggota OPM pimpinan Guspi Waker. Insiden tersebut mengakibatkan seorang warga sipil perempuan berusia sekitar 12–15 tahun meninggal dunia akibat luka tembak.
Selain itu, warga lainnya dilaporkan mengalami luka tembak pada bagian betis kaki kiri, saat ini masih dalam penanganan lebih lanjut, dan beberapa warga lainnya mengungsi ketempat yang lebih aman, Sabtu (9/5/2026).
Sebelum kejadian, jajaran Tim Patroli TNI sedang melaksanakan kegiatan patroli pengamanan di wilayah MP 69, dan mendeteksi pergerakan mencurigakan melalui pemantauan drone. Pada saat masih melaksanakan pemantauan, personel Satgas TNI mendengar suara dua kali letusan senjata api dari arah Camp David di seberang sungai, yang di duga berasal dari kelompok OPM pimpinan Guspi Waker. Tidak lama kemudian, kelompok tersebut kembali melepaskan tembakan rentetan ke arah posisi personel yang sedang melaksanakan pengamanan di sekitar Camp Wini Kalikuluk.
Dalam situasi tersebut, personel Tim Patroli TNI tetap terus melakukan pengamanan, dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat, serta menghindari area pemukiman warga, dan melaksanakan pengamanan secara terukur, yang mengakibatkan kelompok OPM tersebut merasa terdesak dan melakukan tembakan rentetan kearah masyarakat sipil. Kemudian saat melaksanakan pemeriksaan di pinggiran Camp Wini, personel menemukan seorang warga perempuan dalam kondisi terluka tembak di bagian bahu kiri dan segera melakukan tindakan evakuasi menggunakan tandu menuju jalan poros MP 69. Namun, korban dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan akibat luka yang dialami. 
Kapen Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna menyampaikan bahwa Satgas TNI yang berada di lapangan terus mengutamakan keselamatan masyarakat sipil dalam setiap pelaksanaan tugas pengamanan wilayah Papua. Tindakan yang dilakukan personel sudah sesuai prosedur dan mengedepankan langkah terukur untuk menghindari jatuhnya korban dari masyarakat sipil.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Berdasarkan keterangan salah satu korban luka bernama Irince Wandikbo, tembakan berasal dari arah Camp David di seberang sungai, saat warga sedang berkumpul bersama keluarga di dalam camp. Hingga saat ini, jajaran Satgas TNI Kewilayahan masih melaksanakan patroli pengamanan, dan pendalaman terkait aksi penembakan tersebut. TNI juga terus melakukan pemantauan terhadap aktivitas kelompok OPM pimpinan Guspi Waker yang diindikasi berupaya menunjukkan eksistensinya di wilayah Kalikuluk dan sekitarnya. (Koops TNI Habema) Ted
NEW YORK, DN-II Delegasi Republik Indonesia secara resmi menyampaikan Explanation of Vote (EoV) dalam Sesi Pleno Second International Migration Review Forum (IMRF) 2026 yang digelar di Markas Besar PBB, New York, Jumat (8/5/2026).
Pernyataan diplomatik ini disampaikan sesaat setelah seluruh negara anggota PBB menyepakati Progress Declaration secara konsensus.
Progress Declaration tersebut merupakan dokumen strategis yang akan menjadi kompas kebijakan migrasi global untuk periode 2026–2030 di bawah kerangka Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM).
Menekankan Kemitraan Strategis
Dalam pidato resminya, Pemerintah Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap deklarasi tersebut. Indonesia menggarisbawahi pentingnya mengakui keberagaman realitas migrasi di berbagai belahan dunia serta mendesak penguatan sinergi antara negara asal, negara transit, dan negara tujuan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Migration can only be governed effectively through cooperation and practical partnership,” tegas perwakilan Delegasi Indonesia di hadapan forum dunia tersebut. 
Pernyataan ini menegaskan bahwa tata kelola migrasi yang efektif mustahil dicapai secara unilateral, melainkan harus melalui kemitraan praktis yang solid dan berkesinambungan.
Fokus Pelindungan 5 Juta Pekerja Migran
Bagi Indonesia, adopsi Progress Declaration ini bukan sekadar rutinitas diplomatik. Hal ini merupakan instrumen krusial dalam memperkuat basis perlindungan bagi lebih dari 5 juta Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tersebar di berbagai negara.
Forum yang berlangsung pada 4–8 Mei 2026 ini menjadi momentum krusial bagi Indonesia untuk memastikan bahwa standar keselamatan, keteraturan, dan aspek legalitas migrasi tetap menjadi prioritas utama dalam agenda internasional.
Dengan tercatatnya EoV ini dalam rekam resmi PBB, Indonesia kembali mempertegas posisinya sebagai negara yang proaktif dalam memperjuangkan hak-hak migran di level global, sekaligus memastikan implementasi nyata dari kesepakatan-kesepakatan yang telah diadopsi.
Tim Red
MIANGAS, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja bersejarah ke Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, pada Sabtu pagi (9/5/2026). Pesawat yang membawa Presiden dan rombongan mendarat sekitar pukul 10.30 WITA di pulau yang dikenal sebagai titik paling utara Indonesia tersebut.
Secara geografis, Miangas memiliki posisi yang unik karena letaknya justru lebih dekat dengan wilayah Filipina dibandingkan pusat kota Manado. Jika menggunakan jalur laut, perjalanan dari Manado menuju pulau seluas 3,5 km persegi ini membutuhkan waktu sekitar 24 jam.
Fokus pada Layanan Dasar dan Infrastruktur
Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo didampingi oleh enam menteri Kabinet Merah Putih serta sejumlah pejabat tinggi negara. Kehadiran para menteri ini bertujuan untuk memastikan percepatan pembangunan di wilayah perbatasan.
Agenda utama Presiden di Miangas meliputi peninjauan langsung terhadap sejumlah fasilitas publik, di antaranya:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kesehatan: Mengecek kesiapan dan fasilitas di Puskesmas setempat.
Kebutuhan Dasar: Memastikan ketersediaan air bersih bagi warga.
Pendidikan: Mengunjungi sekolah untuk menyapa 143 siswa yang menempuh studi di sana.
Konektivitas: Mengecek kualitas jaringan komunikasi sebagai sarana vital informasi di pulau terluar.
Menyapa Warga di “Beranda Terdepan”
Selain mengecek infrastruktur fisik, Presiden meluangkan waktu untuk berdialog langsung dengan warga. Saat ini, Pulau Miangas dihuni oleh 823 jiwa yang terbagi dalam 232 Kepala Keluarga (KK).
Presiden Prabowo memuji semangat nasionalisme yang ditunjukkan oleh masyarakat Miangas. Meski berada jauh dari pusat pemerintahan, warga Miangas dikenal sangat ramah, menjunjung tinggi toleransi, dan memiliki rasa cinta tanah air yang luar biasa sebagai penjaga kedaulatan negara.
“Pulau ini bukan sekadar batas wilayah, melainkan beranda terdepan Nusantara. Kehadiran kami di sini adalah untuk memastikan bahwa negara hadir, bahkan di titik paling utara sekalipun,” ujar salah satu pejabat dalam rombongan tersebut.
Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum bagi percepatan pembangunan fasilitas umum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina tersebut.
Red/TIW
#CatatanSeskab
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
MUSI RAWAS UTARA, DN-II Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya ketidakberesan dalam pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Tahun Anggaran 2024. (9/5/2026).
Berdasarkan uji petik pada empat sekolah negeri, ditemukan realisasi belanja sebesar Rp31,73 juta yang tidak didukung bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
Monitoring Lemah, Bukti Belanja Raib
Kekurangan dokumen administrasi ini terungkap setelah Tim Pembina dari Dinas Pendidikan memberikan keterangan bahwa saat monitoring dilakukan, banyak Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sekolah yang tidak disertai bukti belanja asli.
“Tim Pembina sebenarnya sudah menemukan banyak LPJ yang tidak lengkap saat monitoring dan telah memberikan teguran lisan agar segera dilengkapi, namun hingga pemeriksaan berakhir, masalah tersebut belum tuntas sepenuhnya,” ungkap narasumber dari Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan PAUD Dinas Pendidikan Muratara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kondisi ini dipicu oleh lemahnya pengawasan dari Koordinator Tim Pelaksana BOS serta kelalaian Kepala Sekolah dan Bendahara dalam menyusun laporan sesuai petunjuk teknis (Juknis).
SMPN 7 Bingin Teluk Belum Tuntaskan Pengembalian
Menindaklanjuti temuan tersebut, para Bendahara BOS dari sekolah terkait mengakui kelalaiannya. Data terbaru menunjukkan bahwa dari total temuan sebesar Rp31.731.000,00, sebagian besar telah dikembalikan ke Kas Daerah pada periode 7 hingga 14 Mei 2025.
Namun, masih terdapat sisa dana yang belum dipertanggungjawabkan maupun disetorkan kembali.
“Hingga saat ini, masih terdapat sisa sebesar Rp3.271.000,00 pada SMPN 7 Bingin Teluk yang belum ditindaklanjuti,” tulis laporan tersebut.
Rekomendasi BPK dan Respon Bupati
Temuan ini dinilai melanggar Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP. Akibatnya, terjadi kelebihan pembayaran yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
Bupati Musi Rawas Utara menyatakan sependapat dengan temuan BPK tersebut dan berkomitmen menjalankan rekomendasi yang diberikan, di antaranya:
Instruksi Tegas: Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk memastikan Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar melakukan pemantauan ketat terhadap hasil monitoring laporan dana BOS.
Penyetoran Sisa Dana: Memerintahkan Kepala Sekolah dan Bendahara SMPN 7 Bingin Teluk untuk segera mempertanggungjawabkan atau menyetorkan sisa dana Rp3,27 juta ke Kas Daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BPK menegaskan bahwa perbaikan tata kelola administrasi ini sangat krusial agar anggaran pendidikan sebesar Rp27,8 miliar di Kabupaten Muratara benar-benar tepat sasaran dan transparan. Tim Red
BATAM, DN-II Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Batam kembali menunjukkan komitmen tegas dalam memerangi peredaran gelap narkotika. Pada Jumat (08/05/2026), pihak Lapas menggelar tes urine massal yang menyasar jajaran petugas maupun Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
​Kegiatan yang dimulai pukul 11.00 WIB ini berlangsung di lingkungan internal Lapas Kelas IIA Batam. Pelaksanaannya dikawal ketat oleh pejabat struktural, tim medis Lapas, serta berkolaborasi langsung dengan perwakilan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Batam untuk menjaga transparansi dan akurasi hasil.
​Hasil Nihil Penyalahgunaan
​Dalam giat kali ini, sebanyak 50 orang petugas dan 55 orang warga binaan dipilih secara acak untuk mengikuti pemeriksaan urine sesuai prosedur standar operasional (SOP).
​Hasilnya menggembirakan: Seluruh peserta tes dinyatakan negatif dari segala jenis zat narkotika.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Implementasi Program Akses Menteri
​Pelaksanaan tes urine ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan tindak lanjut konkret atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan RI Nomor PAS-UM.01.01-150. Langkah ini merupakan bagian dari instruksi penguatan pengawasan terhadap komitmen “Zero HALINAR” (Handphone ilegal, Pungutan liar, dan Narkoba).
​Selain itu, kegiatan ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap program aksi Menteri Hukum dan HAM terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
​Komitmen dan Sinergitas
​Kepala Lapas Kelas IIA Batam, Yosafat Rizanto, menegaskan bahwa integritas petugas adalah kunci utama dalam menjaga kondusivitas lembaga pemasyarakatan.
​”Tes urine ini adalah langkah nyata kami dalam menciptakan Lapas Batam yang benar-benar bersih. Tidak ada pengecualian; petugas harus menjadi teladan sebelum melakukan pembinaan kepada warga binaan,” tegas Yosafat.
​Ia juga mengapresiasi dukungan dari pihak eksternal yang membantu jalannya pengawasan ini.
“Sinergi bersama BNN Kota Batam akan terus kami perkuat. Kami ingin memastikan lingkungan Lapas tetap aman, bersih, dan kondusif bagi semua pihak,” tambahnya.
​Kegiatan berakhir dengan situasi yang tertib dan lancar. Dengan hasil negatif massal ini, Lapas Kelas IIA Batam diharapkan terus konsisten dalam mempertahankan lingkungan yang bersih dari peredaran gelap narkoba serta pelanggaran hukum lainnya.
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
PEKANBARU, DN-II Kasus dugaan penggunaan ijazah palsu yang menyeret nama Bupati Rokan Hilir, Bistamam, kini memasuki babak baru. Setelah laporan mengambang selama 344 hari tanpa kepastian hukum, tokoh hukum nasional Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., meminta Presiden RI segera turun tangan memberikan instruksi tegas kepada aparat penegak hukum. (8/5/2026).
​Dalam keterangannya di Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Cijantung, Jakarta (7/5/2026), Prof. Sutan Nasomal menegaskan bahwa manipulasi data pendidikan oleh pejabat publik tidak bisa ditoleransi dan memerlukan tindakan lintas sektoral.
​Desakan Efek Jera bagi Pejabat
​Prof. Sutan Nasomal, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, menyarankan agar Presiden memerintahkan pembentukan tim gabungan untuk mengklarifikasi masalah ini hingga tuntas.
​”Perlu diterjunkan tim dari Kemendikbudristek, Mendagri, bersama penyidik Kepolisian agar ada efek jera bagi calon pejabat yang mencoba ‘bermain api’. Masalah ini harus diklarifikasi oleh para pakar ahli,” ujar Prof. Sutan di hadapan para Pemimpin Redaksi media cetak dan online.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Ia menambahkan bahwa lambannya penanganan perkara ini dapat merusak kepercayaan masyarakat.
​”Jangan sampai muncul kesan hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Jika tidak ada unsur pidana, umumkan. Namun jika ditemukan indikasi kuat, proses secara transparan tanpa tebang pilih,” tegasnya.
​Kronologi: Mengendap di Polda Riau?
​Sorotan tajam kini mengarah kepada Kapolda Riau, Irjen Pol. Herry Heryawan. Pasalnya, penanganan kasus ini dinilai jalan di tempat meski sudah ada atensi dari Mabes Polri.
​Berdasarkan surat resmi Kabareskrim Polri Nomor: B/10170/V/RES 7.4/2025/Bareskrim tertanggal 28 Mei 2025, laporan tersebut seharusnya sudah ditindaklanjuti oleh Polda Riau. Namun, hingga memasuki hari ke-344, pihak pelapor belum menerima perkembangan signifikan. Kondisi ini memicu spekulasi di tengah masyarakat bahwa laporan tersebut “masuk peti es”.
​Temuan Investigasi: Kejanggalan Data Dapodik hingga Ijazah 1968
​Arjuna Sitepu, Investigator Yayasan DPP KPK TIPIKOR sekaligus perwakilan jaringan investigasi nasional, mengungkapkan bahwa laporan mereka didasarkan pada data dan penelusuran lapangan yang kuat.
​Beberapa poin kejanggalan yang ditemukan antara lain:
​Ketidaksesuaian Tahun: Lulusan SDN 11 (kini SDN 31 Pekanbaru) diduga tidak sinkron dengan tahun berdirinya sekolah berdasarkan data Dapodik.
​Format SKPI: Dokumen pengganti ijazah tidak mencantumkan unsur penting sesuai ketentuan Kemendikbud.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Kejanggalan Fisik: Ijazah SMEA PGRI Pekanbaru Tahun 1968 memiliki kondisi tinta, posisi foto, warna stempel, hingga materai yang dianggap tidak sesuai dengan masa penerbitan dokumen.
​Dugaan Pemalsuan STPLKB: Adanya indikasi manipulasi pada surat laporan kehilangan di SPKT Polresta Pekanbaru.
​Tuntutan kepada Negara
​Menyikapi kebuntuan ini, Yayasan DPP KPK TIPIKOR bersama para tokoh hukum mendesak langkah konkret dari tiga otoritas tertinggi:
​Mabes Polri: Memperjelas status hukum dan mengaudit proses penyidikan di Polda Riau.
​Komisi III DPR RI: Melakukan pengawasan langsung terhadap kinerja penyidik agar tidak terjadi “main mata”.
​Presiden RI: Menjamin supremasi hukum dengan memastikan proses berjalan profesional dan transparan.
​Hingga berita ini diturunkan, pihak Polda Riau belum memberikan pernyataan resmi terkait kendala teknis yang menyebabkan kasus ini menggantung selama hampir satu tahun. Publik kini menanti apakah janji transparansi hukum akan dibuktikan atau justru menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Riau.
Narasumber : Prof Dr Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Assotion Of Young Indonesian Advocates Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
BREBES, DN-II Kepolisian Resor (Polres) Brebes menerima kunjungan kerja dari delegasi Japan International Cooperation Agency (JICA) pada Kamis (7/5/2026) siang.
Pertemuan yang berlangsung hangat ini bertujuan untuk meninjau sistem pelayanan publik dan prosedur penanganan operasional di lingkungan kepolisian.
Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, menyambut langsung rombongan di Aula Rupatama Tantya Sudhirajati Polres Brebes. Turut mendampingi dalam penyambutan tersebut Wakapolres Brebes, jajaran Pejabat Utama (PJU), para Kapolsek, serta personel Polres Brebes.
*Tinjau Fasilitas Pelayanan Publik*
Setelah sesi penyambutan di aula, rombongan delegasi JICA diajak untuk melihat langsung fasilitas pelayanan publik yang dimiliki Polres Brebes. Peninjauan meliputi:
Ruang Command Center 110. Diruang ini untuk melihat kesiapan personel dalam merespons aduan darurat masyarakat. Selanjutnya meninjau alur pelaporan dan transparansi pelayanan diruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) serta Pelayanan SKCK dimana Delegasi mengamati inovasi kemudahan administrasi bagi masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebagai penutup rangkaian kunjungan, delegasi JICA menyaksikan Simulasi Penanganan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) yang diperagakan oleh personel di halaman Mapolres Brebes.
Simulasi ini menampilkan profesionalisme anggota dalam mengamankan lokasi kejadian serta koordinasi antar unit di lapangan.
Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan kehormatan sekaligus sarana evaluasi untuk terus meningkatkan standar pelayanan kepolisian.
“Kami berharap melalui kunjungan JICA ini, ada pertukaran ilmu dan pengalaman yang dapat memperkuat sistem kepolisian berbasis masyarakat (Community Policing) serta meningkatkan kualitas pelayanan kami terhadap warga Brebes,” ujar Kapolres.
Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol sinergitas antara Polri dan lembaga internasional.
Ps. Kasi Humas Polres Brebes, Iptu Indra Prasetyo, dalam keterangannya pada Jumat (8/5/2026) pagi, menegaskan bahwa kunjungan delegasi internasional ini merupakan bukti komitmen Polres Brebes dalam keterbukaan informasi dan transparansi publik. 
“Kunjungan dari JICA ini merupakan bentuk apresiasi terhadap standarisasi pelayanan yang kami terapkan. Hari ini kami sampaikan bahwa seluruh masukan positif dari delegasi akan menjadi rujukan operasional, terutama dalam optimalisasi Command Center dan kecepatan respon anggota di lapangan,” ujar Kasi Humas.
Ia menambahkan bahwa kegiatan simulasi TPTKP yang disaksikan delegasi kemarin merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polres Brebes untuk menunjukkan bahwa prosedur kepolisian di tingkat daerah sudah selaras dengan standar operasional yang profesional.
“Kami ingin memastikan masyarakat bahwa Polres Brebes terus berbenah, tidak hanya di level lokal, namun juga dengan menyerap standar internasional demi kenyamanan dan keamanan warga,” pungkasnya. Red/Casroni
PALEMBANG, DN-II Aroma tak sedap tercium dari perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) pupuk bersubsidi di PT Pupuk Sriwijaya (PSP). Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengungkap koreksi biaya murni hingga ratusan miliar rupiah memicu reaksi keras dari kalangan relawan pendukung pemerintah. Jum’at, (8/5/2026).
Ali Sopyan, perwakilan Relawan Rakyat Membela Prabowo, mendesak Kementerian Keuangan melalui Dewan Pengawas agar segera turun tangan melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap PT PSP. Menurut Ali, adanya koreksi jumbo dari BPK atas nilai unaudited menjadi audited menunjukkan adanya ketidakteraturan manajemen yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Berdasarkan data Tabel 3.1 mengenai Koreksi Biaya Murni, terungkap bahwa semula total biaya murni yang diajukan mencapai Rp12,55 Triliun. Setelah dilakukan koreksi manajemen dan koreksi BPK sebesar Rp526,4 Miliar, nilai biaya murni audited turun menjadi Rp11,21 Triliun. Angka ini muncul setelah dilakukan penyesuaian terhadap beban pesangon, imbalan pasca-kerja, hingga biaya penyusutan aset pabrik.
Ini bukan angka kecil. Koreksi sebesar setengah triliun lebih ini adalah bukti bahwa laporan awal yang disodorkan manajemen PT PSP diduga tidak akurat atau bahkan sarat dengan penggelembungan biaya (mark-up). Ironisnya, hingga saat ini belum ada tindakan hukum yang menyentuh ranah ini, tegas Ali Sopyan dalam keterangannya, Jumat (8/5).
Ali menyoroti secara tajam beberapa poin krusial dalam temuan tersebut sebagaimana tertera dalam rincian perhitungan:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
1. Imbalan Pasca-Kerja: Terdapat koreksi signifikan sebesar Rp520,4 Miliar pada beban pesangon dan imbalan pasca-kerja yang disesuaikan dengan proporsi beban per cost centre.
2. Koreksi HPP Urea: Nilai HPP Urea yang semula unaudited sebesar Rp8,35 Triliun dikoreksi BPK sebesar Rp298,18 Miliar menjadi Rp8,06 Triliun. Hal ini menurunkan HPP per ton dari Rp6.209.970 menjadi Rp5.988.440.
3. Koreksi HPP NPK: Untuk jenis NPK 15-10-12, terdapat koreksi sebesar Rp95,31 Miliar, sehingga HPP per ton turun dari Rp8.286.308 menjadi Rp8.044.887.
Selisih harga per ton ini jika dikalikan dengan jutaan ton volume penyaluran, maka nilainya fantastis. Siapa yang akan menikmati selisih ini jika tidak dikoreksi oleh BPK? Ini uang rakyat, uang subsidi, tambah Ali dengan nada pedas.
Selain masalah angka, hasil pemeriksaan juga mengungkap kelemahan administrasi yang fatal. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan SK Direksi PT PSP diketahui belum mengatur tentang Tunjangan Pajak secara spesifik, yang berpotensi menjadi celah penggunaan anggaran yang tidak memiliki dasar hukum kuat.
Ali Sopyan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat dugaan kebocoran anggaran negara di sektor vital pangan ini.
Kami mendesak Purbaya Sadewa dan tim Kemenkeu untuk segera membersihkan oknum-oknum di PT PSP. Jika temuan BPK ini sudah jelas menunjukkan adanya kelebihan klaim biaya yang harus dikoreksi, maka aparat penegak hukum (APH) harus mulai masuk. Jangan sampai subsidi pupuk yang seharusnya untuk petani justru menjadi bancakan segelintir elite perusahaan, pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya meminta klarifikasi resmi dari pihak manajemen PT Pupuk Sriwijaya terkait rincian koreksi BPK tersebut. Redaksi senantiasa menjunjung tinggi prinsip keberimbangan informasi dan membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi semua pihak maupun lembaga yang terkait dengan pemberitaan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Pers.
Publisher -Red
JAKARTA, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto resmi bertolak menuju Cebu, Filipina, pada Kamis (07/05/2026) pagi. Keberangkatan Kepala Negara ini bertujuan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yang dijadwalkan berlangsung pada 7-8 Mei 2026.
​Menggunakan pesawat kepresidenan, Presiden beserta rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 09.10 WIB.
​Fokus pada Konektivitas Subkawasan
​Setibanya di Cebu, Presiden Prabowo diagendakan langsung mengikuti serangkaian pertemuan intensif. Salah satu agenda utama yang akan dihadiri adalah KTT Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA).
​Forum subkawasan ini dinilai strategis bagi Indonesia untuk:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Memperkuat konektivitas lintas batas.
​Mendorong akselerasi ekonomi di wilayah timur Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
​Meningkatkan kerja sama perdagangan dan pariwisata subkawasan.
​Merespons Dinamika Geopolitik Global
​Selain agenda ekonomi, Presiden Prabowo juga akan membawa suara Indonesia dalam menyikapi situasi global yang kian dinamis. Fokus utama pembicaraan meliputi:
​Ketahanan Energi: Mencari solusi bersama untuk stabilitas pasokan energi di tengah fluktuasi pasar global.
​Dinamika Geopolitik: Menjaga stabilitas kawasan ASEAN agar tetap menjadi zona damai dan netral.
​Dampak Ekonomi Global: Koordinasi kebijakan antarnegara anggota untuk memitigasi dampak perlambatan ekonomi dunia terhadap kawasan.
​Kunjungan ini menegaskan peran aktif Indonesia sebagai pemimpin regional dalam menjaga integrasi ekonomi dan keamanan di Asia Tenggara.
​Red/BPMI Setpres
​#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#KTT48ASEAN
#PrabowoSubianto
#DiplomasiIndonesia
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
You cannot copy content of this page