LAMONGAN, DN-II Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menegaskan pentingnya peran relawan sebagai penggerak utama kemenangan partai. Hal tersebut disampaikannya di hadapan ratusan kader dan relawan PAN se-Kabupaten Lamongan.
”Relawan adalah ujung tombak pemenangan Partai Amanat Nasional (PAN). Tanpa relawan, suara partai tidak akan besar. Kita berharap ke depan, PAN tambah suara, tambah kursi,” ujar Viva Yoga dalam acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I serta Pelantikan DPC dan Relawan PAN Lamongan, Jawa Timur, Minggu (16/8/2026).
Acara konsolidasi ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya mantan Bupati Lamongan dua periode sekaligus tokoh masyarakat Jawa Timur H. Masfuk, mantan anggota DPR RI periode 2019–2024 Zainuddin Maliki, Ketua DPD PAN Lamongan Hamzah Fansyuri, serta perwakilan dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas).
Lebih lanjut, Viva Yoga menyampaikan bahwa kehadiran para kader dan relawan bertujuan untuk menyatukan visi memenangkan PAN di Kabupaten Lamongan pada Pemilu 2029. Ia mengapresiasi para kader dan relawan yang telah mengikhlaskan diri menjadikan partai sebagai lembaga pengabdian, perjuangan, serta sarana ibadah kepada masyarakat.
”Kita menjadikan PAN sebagai partai terakhir tempat mengabdi dan melayani masyarakat,” tambahnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mantan Presidium Majelis Nasional KAHMI ini mengaku optimis PAN Lamongan dapat kembali meraih kejayaan. Ia meyakini partai berlambang matahari putih ini mampu mendulang penambahan suara dan kursi legislatif secara signifikan.
Di hadapan relawan yang hadir dari berbagai kecamatan dan desa di wilayah Pantura tersebut, Viva Yoga mengingatkan bahwa PAN lahir dari rahim reformasi untuk memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
”Saya menyampaikan pesan Bang Zul (Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan), kita harus tetap solid,” tegasnya.
Untuk menjaga soliditas tersebut, partai berlambang warna biru ini terus memperkuat struktur hingga tingkat desa, sementara relawan dibentuk untuk memperkokoh basis di akar rumput. “Kaderisasi partai merupakan aktivitas yang penting dilakukan, karena tanpa adanya kader, partai apapun akan tenggelam,” tutur Viva Yoga.
Mengusung slogan ‘Bantu Rakyat’, Viva Yoga menjelaskan bahwa program-program pro-rakyat baik yang berasal dari anggota legislatif maupun institusi partai harus didukung penuh oleh seluruh kekuatan relawan di lapangan.
Pelantikan pengurus dan relawan yang berlangsung meriah ini semakin memperkuat keyakinan Viva Yoga bahwa PAN akan dengan mudah melewati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pada Pemilu mendatang.
Menanggapi hasil survei yang kerap meragukan posisi partai, Viva Yoga menanggapinya dengan santai namun tegas. “Ada survei yang menyatakan PAN tidak lolos ke Senayan. Namun secara fakta, sejak Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, hingga 2024, partai ini selalu lolos ambang batas. Kita yakin pada Pemilu 2029 PAN kembali lolos ke Senayan,” pungkasnya. Red
(Catatan Redaksi/Media: Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Media Center DPD PAN Kabupaten Lamongan.)
NTT, DN-II Pemerintah terus mempercepat penanganan dampak gempa bumi pada hari kedua pascabencana di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Fokus utama penanganan diarahkan pada pemulihan layanan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Kabupaten Manggarai, NTT, pada Minggu (16/08/2026).
Menko PMK mengungkapkan bahwa kondisi sejumlah fasilitas kesehatan di lokasi terdampak saat ini belum sepenuhnya memadai untuk menampung dan memberikan pelayanan optimal kepada seluruh pasien. Menyikapi hal tersebut, pemerintah bergerak cepat dengan berkoordinasi bersama Menteri Kesehatan untuk mendirikan Rumah Sakit Lapangan guna memperkuat kapasitas dan mutu pelayanan medis.
”Kondisi beberapa rumah sakit belum memadai untuk memberikan pelayanan kepada seluruh pasien. Untuk itu, kami telah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dalam pembuatan Rumah Sakit Lapangan guna memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan bagi pasien terdampak,” ujar Pratikno.
Selain sektor kesehatan, pemerintah memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat baik yang masih berada di tempat pengungsian maupun dalam proses perawatan terpenuhi dengan baik. Penyaluran bantuan logistik dan kebutuhan pokok saat ini sudah berjalan secara masif. Di antaranya mencakup 50 ribu paket sembako bantuan Presiden yang telah tiba di titik distribusi Maumere dan Labuan Bajo.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Guna memperlancar distribusi bantuan hingga ke wilayah-wilayah terisolasi, pemerintah turut memperkuat konektivitas melalui tiga jalur utama, yakni darat, udara, dan laut:
Jalur Udara: Didukung dengan penempatan empat unit helikopter TNI dan dua pesawat BNPB yang disiagakan di Labuan Bajo.
Jalur Laut: Dioptimalkan untuk menjangkau dan memenuhi kebutuhan logistik masyarakat di wilayah Sikka, Nagekeo, dan Ende.
Jalur Darat: Dikerahkan untuk mempercepat mobilitas bantuan antarkabupaten yang terdampak.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi di lapangan dan memastikan seluruh tahapan penanganan darurat pascabencana berjalan cepat, tepat, dan terpadu.
Red/BPMI Setpres
Hashtag: #KemensetnegRI #RilisPresiden
Semarang, DN-II Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin, S.E., M.Han., bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) pada Apel Kehormatan dan Renungan Suci (AKRS) dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah, yang digelar di Taman Makam Pahlawan (TMP) Giri Tunggal, Semarang, Minggu malam (16/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hening dan penuh penghormatan tersebut dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Polda Jawa Tengah, DPRD, Pemerintah Kota Semarang, serta unsur TNI, Polri dan ASN. Kehadiran lintas instansi tersebut menjadi wujud kebersamaan dalam mengenang dan memberikan penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Kesakralan suasana semakin terasa ketika cahaya obor dan lilin yang menyala di antara makam-makam para pahlawan menerangi kawasan TMP Giri Tunggal. Dalam suasana tersebut, pembacaan naskah Apel Kehormatan dan Renungan Suci berlangsung dengan penuh penghayatan, mengajak seluruh peserta untuk sejenak mengenang jasa serta pengorbanan para pahlawan. 
AKRS menjadi momentum untuk merefleksikan kembali perjuangan para pendahulu bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan. Nilai keberanian, keikhlasan dan pengabdian yang diwariskan para pahlawan menjadi bagian penting yang harus terus dijaga dan diteruskan oleh generasi penerus.
Bagi generasi saat ini, penghormatan kepada para pahlawan bukan hanya melalui upacara dan renungan, tetapi juga dengan melanjutkan cita-cita perjuangan melalui pengabdian terbaik sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Semangat tersebut menjadi landasan untuk menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan dan mengisi kemerdekaan dengan karya nyata.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Melalui pelaksanaan AKRS, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Provinsi Jawa Tengah diawali dengan penghormatan kepada para pahlawan. Semangat perjuangan dan pengorbanan mereka menjadi warisan yang harus terus dirawat untuk memperkuat persatuan dan membangun Indonesia yang maju, aman dan berdaulat. Red/Casroni
Jombang, DN-II Aksi premanisme dan teror jalanan kembali meledak di wilayah hukum Polsek Kabuh pada Sabtu dini hari, 15 Agustus 2026 sekitar pukul 00.30 WIB. Peristiwa pembacokan, penganiayaan, hingga pembakaran sepeda motor milik warga di jalan raya bukan sekadar “bentrok biasa”, melainkan tindakan kriminal brutal yang mengekspos lemahnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kabuh. (16/8/2026).
Pimred Ir. Edi Supriadi dan Gus wal dengan tegas mengatakan segera tangkap para pelaku oknum APH dan oknum pengeroyokan dikabupaten Jombang
Rentetan Fakta dan Indikasi Kejahatan Terencana
Korban yang sedang melintas mendadak dihentikan secara paksa oleh sekelompok orang yang seluruhnya telah memegang senjata tajam dan senjata tumpul.
Penganiayaan dan Pembakaran: Pelaku secara barbar membabi buta memukuli para korban, merusak armada, dan membakar sepeda motor korban di tempat hingga hangus. Korban hanya bisa menyelamatkan diri dengan berlari di tengah ancaman nyawa.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Rekaman CCTV dan bukti lapangan mengungkap fakta mengejutkan bahwa kelompok pelaku sudah berkumpul dan menyiap pola penyerangan sejak pukul 22.00 WIB. Ada jeda waktu lebih dari dua jam sebelum eksekusi dilakukan pada pukul 00.30 WIB. Ini membuktikan adanya pembiaran mobilitas massa berpotensi rusuh di kawasan tersebut.
Bukti Sudah Terang Benderang: Pihak korban dan saksi telah mengantongi bukti digital yang amat solid—mulai dari rekaman CCTV berdurasi panjang, foto-foto pergerakan massa, hingga video detik-detik pembakaran kendaraan yang memperlihatkan wajah para pelaku secara eksplisit. Tidak ada alasan bagi kepolisian untuk berlindung di balik kata “kurang bukti” atau “masih dalam penyelidikan”.
Jika kelompok bersenjata bisa berkumpul selama dua jam di ruang publik tanpa terdeteksi atau dibubarkan oleh patroli aparat, fungsi pencegahan (preemptive) kepolisian setempat layak dipertanyakan secara kritis.
Kami mendesak Polres Jombang dan Polsek Kabuh untuk tidak hanya menangkap eksekutor lapangan, tetapi juga membongkar dalang dan aktor intelektual di balik penyerangan terencana ini.
Rakyat membutuhkan jaminan keselamatan di jalan raya, bukan sekadar imbauan atau olah TKP formalitas. Kepolisian harus bertindak cepat, transparan, dan tanpa kompromi sebelum masyarakat kehilangan kepercayaan total terhadap penegakan hukum di wilayah Kabuh.
Tim Redaksi
Ugimba, DN-II Selama lebih dari satu dekade, Distrik Ugimba, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, menghadapi tantangan keterisolasian akibat kondisi geografis yang ekstrem, keterbatasan akses transportasi, serta dinamika keamanan.
Jalur pegunungan yang sulit ditembus, hutan lebat, cuaca tidak menentu, suhu yang dapat mencapai 4 derajat Celsius, serta jauhnya wilayah dari pusat pelayanan pemerintahan menjadikan Ugimba mengalami keterbatasan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, Minggu (16/8/26).
Kondisi tersebut semakin kompleks dengan adanya aktivitas kelompok bersenjata OPM yang memanfaatkan wilayah terpencil sebagai ruang pergerakan. Situasi keamanan ini berdampak terhadap mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga hubungan sosial dengan wilayah luar.
Selama kurang lebih 15 tahun, masyarakat Ugimba hidup dalam berbagai keterbatasan. Keterisolasian yang terjadi bukan hanya persoalan jarak, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat dapat merasakan kehadiran negara secara nyata.
Kehadiran prajurit Koops TNI Habema menjadi bagian dari upaya negara dalam menciptakan kondisi keamanan dan membuka kembali ruang aktivitas masyarakat. Dengan menghadapi medan pegunungan yang berat, suhu dingin ekstrem, serta akses yang sulit dijangkau, prajurit melaksanakan operasi pengamanan wilayah selama 7 hari sejak titik pendaratan helikopter hingga mencapai Distrik Ugimba guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain tugas pengamanan, Koops TNI Habema juga menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat melalui pemberian bantuan kemanusiaan. Pangkoops TNI Habema Mayjen TNI Yudha Airlangga bersama Dansatgas Habema Brigjen TNI Persada Alam dan Dansatgas Banmin Brigjen TNI Zamril Philiang turut menyerahkan bantuan berupa 200 kilogram sembako, 3 ekor babi, 50 kilogram ayam, serta berbagai mainan untuk anak-anak.
Bantuan tersebut menjadi wujud nyata kepedulian prajurit TNI dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat hubungan dan komunikasi dengan warga Ugimba. Kehadiran ini tidak hanya memberikan dukungan materi, tetapi juga menjadi simbol hadirnya negara di tengah masyarakat Papua Pegunungan.
Dalam kesempatan tersebut, Pangkoops TNI Habema Mayjen TNI Yudha Airlangga menyampaikan bahwa kehadiran prajurit di Ugimba merupakan bentuk komitmen negara untuk menghadirkan keamanan dan rasa aman bagi masyarakat.
“Tugas kami bukan hanya menjaga keamanan wilayah, tetapi memastikan masyarakat dapat menjalankan kehidupan secara aman dan normal. Keamanan menjadi fondasi agar pendidikan, pelayanan kesehatan, serta aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan. Kami hadir untuk membangun komunikasi, memperkuat kepercayaan, dan memastikan masyarakat merasakan kehadiran negara,” ujar Pangkoops TNI Habema.
Mayjen TNI Yudha Airlangga menegaskan bahwa tantangan geografis dan dinamika keamanan tidak menjadi penghalang bagi prajurit dalam melaksanakan pengabdian. “Masyarakat Papua Pegunungan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran TNI merupakan wujud tanggung jawab negara untuk melindungi seluruh masyarakat hingga pelosok negeri,” tambahnya.
Kepala Distrik Ugimba, Penias Kogoya, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran Pangkoops TNI Habema beserta rombongan di wilayahnya. Ia mengatakan bahwa Ugimba selama ini merupakan daerah dengan tantangan geografis, keterbatasan akses pemerintahan, dan kondisi keamanan yang cukup rawan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan kepada negara. Selama ini Ugimba merupakan daerah yang jauh dari pemerintahan dan memiliki banyak keterbatasan, namun hari ini TNI telah hadir dan rombongan Pangkoops TNI Habema dapat sampai ke wilayah kami. Kami masyarakat dan pemerintah Distrik Ugimba sangat bangga menerima kehadiran ini sebagai bentuk nyata perhatian negara,” ujar Penias Kogoya.
Ia juga mengapresiasi bantuan sembako dan tiga ekor babi yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sebagai wujud kepedulian dan kedekatan TNI dengan masyarakat Ugimba.
Keberhasilan Koops TNI Habema menghadirkan keamanan di Distrik Ugimba menjadi momentum penting dalam membuka kembali akses masyarakat yang selama bertahun-tahun menghadapi keterbatasan. Melalui pengamanan wilayah, komunikasi, dan kepedulian sosial, kehadiran negara kembali dirasakan oleh masyarakat Papua Pegunungan. Red
JAKARTA, DN-II Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang memperkuat pengawasan dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran jaminan produk halal mendapat dukungan dari Profesor Sutan Nasomal, SH., MH., pakar Hukum Internasional sekaligus ekonom.
Menurut Profesor Sutan Nasomal SH MH, kewajiban pencantuman Label Halal pada produk yang telah memenuhi ketentuan merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada konsumen. Karena itu, pelaku usaha diminta tidak menganggap kewajiban tersebut sebagai persoalan administratif semata.
“Program halal ini sangat baik dan harus kita dukung. Pengusaha, khususnya pelaku usaha kuliner makanan dan minuman, harus memahami bahwa pencantuman Label Halal merupakan bentuk tanggung jawab kepada konsumen. Jangan sampai aturan sudah jelas, tetapi pelaku usaha justru mengabaikannya,” ujar Profesor Sutan Nasomal SH MH,pemimpin redaksi media Cetak onlen dalam luar negeri di Jakarta, Minggu (16/8/2026).
Ia menegaskan, keberada’an regulasi BPJPH harus menjadi momentum bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan, bukan justru menunggu sampai dikenai sanksi.
“Jangan sanksi yang dikedepankan, tetapi pembinaan harus berjalan berimbang. Namun, pembinaan juga jangan dijadikan alasan bagi pelaku usaha untuk terus mengabaikan kewajibannya. Kalau produk memang wajib bersertifikat halal dan wajib mencantumkan Label Halal sesuai ketentuan, maka pengusaha harus patuh,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Profesor Sutan Nasomal SH MH, juga mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait agar aktif memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, terutama usaha mikro dan kecil yang masih membutuhkan pemahaman mengenai prosedur sertifikasi dan pencantuman Label Halal.
Menurutnya, penyuluhan pembina’an dapat dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, dinas perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, serta instansi terkait lain-nya.
“Pemerintah daerah jangan hanya hadir ketika melakukan penindakan. Berikan pendampingan, sosialisasi serta edukasi dan kemudahan akses informasi. Banyak pelaku usaha kecil yang sebenarnya mau patuh, tetapi belum memahami prosedurnya. Mereka harus dibantu agar bisa memenuhi ketentuan,” jelasnya.
Namun demikian, ia mengingatkan para pelaku usaha agar tidak menjadikan keterbatasan pemahaman sebagai alasan untuk mengabaikan aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Pelaku usaha juga harus proaktif. Jangan menunggu ditegur. Kalau belum memiliki sertifikasi halal atau belum memahami kewajiban pencantuman Label Halal, segera mencari informasi melalui saluran resmi dan mengurus sesuai ketentuan. Ini menyangkut kepercaya’an konsumen dan masa depan usaha mereka,” katanya.
prof Sutan Nasomal SH MH, menilai kebijakan jaminan produk halal pada akhirnya bukan hanya memberikan perlindungan bagi konsumen Muslim, tetapi juga dapat meningkatkan kepercaya’an pasar terhadap produk Indonesia.
“Halal sekarang bukan sekedar persoalan label. Ini menyangkut kwalitas, keamanan, transparansi, ketertelusuran dan kepercaya’an. Produk yang memenuhi standar halal justru memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan daya saing, baik di pasar domestik maupun internasional,” pungkasnya.
Sementara itu, BPJPH telah menerbitkan Peraturan BPJPH Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengenaan Sanksi hukum Administratif Pelanggaran Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Regulasi tersebut menjadi salah satu dasar dalam penerapan sanksi administratif sekaligus pembina’an terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.
Dengan adanya regulasi tersebut, pelaku usaha diharapkan segera memastikan status sertifikasi dan pencantuman Label Halal produknya sesuai ketentuan. Kepatuhan sejak awal dinilai jauh lebih baik daripada menunggu adanya pengawasan dan penindakan.
Nara Sumber Profesor Alhamdhu Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal Kompii Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia(PAMID) Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal SH MH Rektor Univ STIA STIH Pronass.
Jawa Barat, DN-II Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. didampingi Wakasad Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa meninjau pelaksanaan Karya Bakti TNI, pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta pembangunan Yonif TP 842/Badak Sakti di wilayah Pandeglang, Jawa Barat. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, Pandeglang, Jawa Barat, Rabu (12/8/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Wapang TNI melihat secara langsung perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan, termasuk proses pembangunan dan kesiapan sarana pendukung. Peninjauan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan setiap program terlaksana secara optimal, tepat sasaran, serta sesuai dengan kebutuhan di wilayah.
Kegiatan Karya Bakti TNI dan pembangunan KDKMP merupakan wujud nyata komitmen TNI dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah. Sementara itu, pembangunan Yonif TP-842 diharapkan dapat mendukung penguatan organisasi dan kesiapan satuan TNI dalam melaksanakan tugas pertahanan.
Melalui kegiatan tersebut, TNI terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional. TNI berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui berbagai program yang bersifat konstruktif dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan serta kemajuan daerah. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
Mediasi Lahan PT BRK dan Marga Adat Muara Kuang Berakhir Tanpa Hasil
MUARA KUANG, www.detik-nasional.com // Upaya penyelesaian pengembalian lahan antara Marga Adat Muara Kuang dan manajemen PT Bumi Rambang Kramajaya (BRK) belum menemukan titik terang. Mediasi perdana yang difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan Muara Kuang pada Jumat (14/8/2026) di ruang kantor kecamatan berakhir deadlock. Pertemuan ini digelar khusus untuk membahas tuntutan masyarakat adat terkait pengembalian penuh tanah ulayat yang telah dikuasai perusahaan selama lebih dari tiga dekade.
Dialog yang berlangsung hangat tersebut dihadiri langsung oleh perwakilan manajemen lama maupun manajemen baru PT BRK. Sementara itu, kubu masyarakat dipimpin oleh tokoh adat Drs. H. Edward Juanda Rusydi, S.Pd., didampingi praktisi hukum juliadi, jajaran tetua adat, mantan pejabat pemerintah setempat, serta elemen warga Muara Kuang. Guna menjaga kelancaran dan kondusivitas dialog, jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Kabupaten Ogan Ilir mulai dari Camat kecamatan Muara kuang Muhhamad Alfian S.Sos, Kapolsek muara kuang IPDA Harry Setiawan S.H.,M.H, perwakilan Danramil pak Haryono, hingga Lurah kelurahan muara kuang Satria Reza Pratama S.Sos, turut hadir mengawal jalannya mediasi.
Dalam pembukaannya, Edward Juanda secara resmi menyerahkan berkas tuntutan berupa narasi dan peta atas pengembalian seluruh tanah ulayat milik masyarakat adat yang selama ini dikelola oleh PT BRK. Secara historis, ia menegaskan bahwa keberadaan Marga dan Desa Muara Kuang sudah ada jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Pembuktian batas wilayah ulayat tersebut diperkuat oleh dokumen historis berupa Peta Desa karya Pembarap Abdullah tahun 1978 serta Peta BAPPEDA OKI tahun 2002.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
beliau menegaskan bahwa seluruh kawasan yang kini masuk dalam konsesi PT BRK murni merupakan ‘Himbe Peramuan’, yakni hutan adat komunal milik bersama (public asset). Secara turun-temurun, area ulayat ini dimanfaatkan seluruh warga untuk mengambil kayu bahan bangunan, kebutuhan hajatan, pembuatan pagar kebun, hingga tempat berburu dan mencari ikan. Karena sifatnya yang murni komunal dan milik kolektif adat, kawasan ini sejak awal tidak pernah dibagikan atau dilengkapi sertifikat kepemilikan perorangan.
Terkait desas-desus transaksi lahan di masa lalu, Edward menggarisbawahi aturan tegas hukum adat bahwa Himbe Peramuan sama sekali tidak dapat diperjualbelikan oleh individu mana pun. Apabila di masa lalu terdapat oknum warga yang nekat menjual bagian dari tanah adat tersebut kepada pihak perusahaan, transaksi itu secara otomatis dinilai tidak sah dan batal demi hukum. Pengakuan awal perusahaan atas status tanah komunal ini sebenarnya sempat terbukti pada masa pembukaan lahan pertama, saat PT BRK memberikan uang tali kasih sebesar Rp 100.000 per Kepala Keluarga (KK) sebagai izin pemanfaatan.
Untuk mematahkan argumen perusahaan mengenai ketiadaan sertifikat perorangan, Edward Juanda menganalogikannya dengan status kawasan Gelora Bung Karno (GBK) di Jakarta. Kawasan GBK telah sah dimiliki oleh negara sejak era 1960-an meski dokumen resminya baru diterbitkan Kementerian Keuangan di era modern. Hal ini membuktikan bahwa ketiadaan sertifikat kepemilikan sejak awal tidak menghilangkan hak asal-usul masyarakat atas tanah ulayat adat mereka.
Masyarakat Muara Kuang juga meminta transparansi PT BRK untuk membuka dokumen perizinan Hak Guna Usaha (HGU) secara menyeluruh demi menghapus keraguan publik. Mereka menyayangkan penguasaan tanah ulayat selama puluhan tahun yang diawali janji manis oleh oknum tentang pembangunan ekonomi serta tekanan politik rejim Orde Baru ternyata tidak memberikan dampak kesejahteraan yang signifikan bagi masyarakat adat setempat.
Menanggapi tuntutan tersebut, pihak PT BRK yang diwakili staf manajemen lama (Darwis Wahab) dan manajemen baru (Pak Tarigan) tetap berpegang pada legalitas HGU perusahaan yang terdaftar di BPN . Karena dinamika diskusi belum mencapai kesepakatan, Edward juanda meminta Camat Muara Kuang menerbitkan notulen resmi dan menuntut penghentian sementara (moratorium) seluruh aktivitas operasional perkebunan PT BRK pada area klaim wilayah adat 1978 hingga ada kesepakatan hukum yang mengikat.
BY : JULIYAN
TEGAL, DN-II Sebanyak 10 tim pelajar dari lima sekolah di Kecamatan Tegal Barat beradu strategi dalam turnamen Mobile Legends yang digelar Polsek Tegal Barat, Sabtu (15/8/2026)
Turnamen e-sport tersebut digelar dalam rangka menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Kapolsek Tegal Barat Kompol Sunyarni mengatakan, kegiatan tersebut menjadi wadah bagi pelajar untuk menyalurkan minat dan kemampuan mereka di bidang e-sport sekaligus mengikuti kegiatan positif.
Menurut Sunyarni, kegiatan ini juga diarahkan untuk mencegah pelajar terlibat berbagai aktivitas negatif, seperti tawuran, kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba.
“Kegiatan seperti ini untuk anak-anak sekarang agar terhindar dari kegiatan-kegiatan negatif seperti tawuran, kenakalan remaja, kemudian narkoba. Harapannya mereka bisa berprestasi di bidang yang mereka minati,” kata Sunyarni.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain kompetisi, kegiatan tersebut menjadi sarana membangun komunikasi antara kepolisian dan para pelajar.
Sunyarni berharap, pelajar dapat semakin dekat dengan kepolisian melalui berbagai kegiatan positif, sehingga komunikasi antara polisi dan generasi muda dapat terus terjalin.
Bagi peserta, turnamen ini juga menjadi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan sekaligus mempererat persahabatan.
Setiawan, siswa SMA Pius Tegal, mengatakan kegiatan tersebut dapat mempererat persaudaraan dan menjauhkan pelajar dari kegiatan negatif.
Ia juga berharap dapat mengasah kemampuan melalui kompetisi tersebut dan meraih hasil maksimal. 
Sementara Arif Andika, siswa SMA Negeri 2 Tegal, mengaku senang dengan adanya turnamen e-sport yang digelar Polsek Tegal Barat.
Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan pilihan aktivitas positif bagi pelajar. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada kepolisian yang telah menggelar turnamen tersebut.
Hal senada disampaikan Rizky, pelajar SMA Negeri 2 Tegal. Ia menilai pelajar lebih baik mengikuti turnamen e-sport maupun kegiatan positif lainnya daripada terlibat tawuran atau aktivitas negatif.
Turnamen Mobile Legends ini diikuti 10 tim dari lima sekolah tingkat SMA dan SMK di wilayah Kecamatan Tegal Barat.
Kompetisi tersebut menjadi salah satu kegiatan yang mempertemukan pelajar dalam suasana kompetitif sekaligus mendorong mereka menyalurkan minat dan kemampuan melalui e-sport. ( S. Bimantoro )
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
You cannot copy content of this page