Kota Semarang, DN-II Polwan negosiator Polda Jawa Tengah mengedepankan komunikasi dan dialog dalam memberikan pelayanan kepada peserta aksi penyampaian pendapat yang tiba di Jalan Pemuda, Kota Semarang, Rabu (26/8/2026) sore. Sekitar pukul 16.00 WIB, rombongan peserta aksi tiba di Jalan Pemuda dari arah Paragon menuju kawasan Tugu Muda.
Kedatangan peserta disambut oleh barisan Polwan negosiator Polda Jawa Tengah yang selanjutnya melakukan komunikasi dengan perwakilan mahasiswa. Dalam dialog tersebut, perwakilan mahasiswa menyampaikan keinginan untuk melanjutkan pergerakan menuju Bundaran Tugu Muda dan menyampaikan aspirasi di sekitar kawasan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Polwan negosiator menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di Bundaran Tugu Muda berpotensi berdampak terhadap kelancaran arus lalu lintas. Kawasan tersebut merupakan salah satu jalur perlintasan utama di Kota Semarang, sementara waktu pelaksanaan kegiatan bertepatan dengan aktivitas masyarakat pada jam pulang kerja.
Polwan negosiator selanjutnya mengajak peserta untuk menyampaikan aspirasi di Jalan Pemuda yang telah disiapkan sebagai lokasi kegiatan. Pilihan tersebut disampaikan sebagai upaya agar peserta tetap dapat menyampaikan aspirasi, sementara aktivitas masyarakat dan kelancaran lalu lintas tetap dapat berjalan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yuliyanto mengatakan, proses negosiasi merupakan bagian dari pelayanan kepolisian dengan mengedepankan komunikasi dan mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.
“Polri menghormati hak mahasiswa untuk menyampaikan pendapat. Pada saat yang sama, kami juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat pengguna jalan tetap dapat beraktivitas dengan aman dan lancar,” ujar Kombes Pol Yuliyanto.
Hingga saat ini, personel Polwan negosiator juga terus memberikan imbauan secara persuasif melalui pengeras suara kepada peserta aksi agar tetap menjaga ketertiban dan bersama-sama menghormati hak masyarakat lainnya. Melalui upaya tersebut, Polda Jateng memastikan pendekatan komunikasi dan persuasif terus dikedepankan dalam memberikan pelayanan kepolisian, dengan tetap memperhatikan keselamatan peserta aksi, masyarakat pengguna jalan maupun seluruh pihak yang berada di sekitar lokasi.
Seiring dengan hak tersebut, Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, mengatakan bahwa menjaga ruang publik berarti menjaga keseimbangan antara hak setiap warga negara dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
“Ruang publik adalah ruang bersama. Setiap masyarakat memiliki kebutuhan dan kepentingan yang harus berjalan. Ada yang bekerja, menjalankan kegiatan ekonomi, menempuh pendidikan, memperoleh pelayanan pemerintahan, dan ada pula yang menggunakan ruang publik untuk menyampaikan pendapat. Semua memiliki hak yang harus kita hormati bersama,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang dilindungi dan harus dihormati. Namun dalam pelaksanaannya, seluruh pihak juga perlu memiliki kesadaran bahwa ruang publik digunakan secara bersama-sama oleh masyarakat dengan beragam kebutuhan.
Karena itu, diperlukan sikap saling menghargai dan saling memahami agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan baik tanpa mengabaikan hak masyarakat lainnya untuk tetap menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Pada prinsipnya, semua ingin ruang publik yang nyaman, aman, dan tertib. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk menjaga harmonisasi. Hak untuk menyampaikan pendapat harus tetap dihormati, demikian pula hak masyarakat lainnya untuk bekerja, belajar, berusaha, mendapatkan pelayanan, dan menjalankan aktivitas sehari-hari,” jelasnya.
Irjen Pol. Johnny menegaskan, Polri memiliki tanggung jawab untuk menjaga seluruh kepentingan tersebut agar dapat berjalan secara seimbang. Kehadiran Polri di ruang publik bukan hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.
“Polri berkomitmen untuk menjaga ruang publik agar seluruh kepentingan masyarakat dapat berjalan. Ketika masyarakat menyampaikan aspirasi, Polri hadir untuk menjaga dan melayani. Pada saat yang sama, kami juga memastikan masyarakat lainnya tetap dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman dan nyaman,” katanya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, keseimbangan antara kebebasan menyampaikan pendapat dan keberlangsungan aktivitas masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan demokrasi yang dewasa.
“Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Namun ruang demokrasi itu juga harus dijaga bersama dengan rasa tanggung jawab dan saling menghormati. Dengan begitu, ruang publik tetap menjadi ruang yang harmonis bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Polri pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan kenyamanan di ruang publik. Dengan saling menghargai setiap hak dan kepentingan, seluruh aktivitas masyarakat diharapkan dapat berjalan dengan baik dalam suasana yang aman, damai, dan kondusif.
“Menjaga ruang publik adalah tanggung jawab kita bersama. Polri akan terus berkomitmen untuk memastikan ruang bersama ini tetap aman, tertib, damai, dan nyaman, sehingga seluruh masyarakat dapat menjalankan hak, kebutuhan, dan kepentingannya dengan baik,” pungkas Irjen Pol. Johnny. Red/Casroni
NTT, DN-II Penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus berlangsung hingga hari kedua belas, Rabu (26/8/2026).
Sebanyak 8.122 personel TNI masih bertugas di sejumlah wilayah terdampak untuk membantu penanganan dan pelayanan kepada masyarakat.
Sebanyak 27 unit alutsista juga tetap dilibatkan, terdiri dari 21 pesawat, 5 KRI, dan 1 Kapal ADRI, untuk mendukung mobilitas personel, pengangkutan bantuan, serta berbagai kebutuhan penanganan bencana.
Pada hari kedua belas, TNI kembali mengirimkan 11,740 ton bantuan melalui jalur udara menggunakan pesawat TNI AU. Dengan penyaluran tersebut, total bantuan yang telah dikirimkan TNI hingga saat ini mencapai 925,638 ton.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
TNI terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, dan instansi terkait untuk mendukung penanganan serta pemulihan masyarakat pascabencana. Sinergi lintas instansi terus diperkuat untuk memastikan bantuan dan pelayanan dapat diberikan secara cepat, tepat, dan terpadu kepada masyarakat terdampak. Red
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
INDRAMAYU, DN-II Pemerintahan Kabupaten Indramayu di bawah kepemimpinan Bupati Lucky Hakim dan Wakil Bupati Syaefudin terus menunjukkan progres signifikan dalam percepatan pembangunan daerah. (26/8/2026).
Selama periode Januari hingga Juli 2026, fokus utama diarahkan pada transformasi perekonomian melalui penguatan sektor industri yang terintegrasi dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Rebana.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari komitmen nyata pemerintah daerah dalam mewujudkan visi Indramayu REANG (Bersih, Religius, Ekonomi Maju, Aman, dan Nyaman).
Penguatan Sektor Industri Melalui 6 KPI
Sebagai pilar utama penggerak ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Indramayu secara strategis memperkuat daya saing dengan mematangkan perencanaan 6 Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dengan total luas mencapai 14.110 hektare.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Adapun sebaran enam wilayah strategis kawasan peruntukan industri tersebut meliputi:
Kecamatan Sukra
Kawasan Patrol – Kandanghaur
Kecamatan Losarang
Kawasan Balongan – Juntinyuat
Kecamatan Krangkeng
Kecamatan Tukdana
Pemkab Indramayu memastikan bahwa seluruh titik kawasan industri ini dirancang berada di luar zona Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kebijakan ini diambil guna menjaga ketahanan pangan daerah agar tetap stabil, tanpa harus mengorbankan ruang pertumbuhan sektor manufaktur dan investasi.
Integrasi Regional dan Komitmen Keberlanjutan
Penyiapan kawasan industri ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga dirancang untuk menempatkan Indramayu sebagai pemain utama dalam rantai pasok ekonomi regional, seiring dengan konektivitas Kawasan Rebana dan kawasan Metropolitan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Melalui akselerasi pembangunan ini, Pemerintah Kabupaten Indramayu menargetkan masuknya investasi skala besar yang berimplikasi langsung pada pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat lokal. Seluruh rangkaian kebijakan tersebut tetap berpijak pada prinsip pembangunan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.
Sumber: Dokumentasi Redaksi DN-II
Editor: Red
JAKARTA, DN-II Kepolisian Daerah (Polda Metro Jaya) resmi mencabut penundaan transaksi pada rekening bank milik Supriyono alias Botok, koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Rekening yang sempat tertahan tersebut kini dipastikan dapat digunakan kembali.
Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Iman Imannudin, menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah penyidik merampungkan penelusuran serta mengonfirmasi berbagai pihak terkait. Berdasarkan hasil klarifikasi atas aktivitas pengumpulan dana donasi di media sosial tersebut, tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran pidana.
”Nah, kami tegaskan, setelah kami melakukan konfirmasi terhadap berbagai pihak yang terkait dengan peristiwa hukum tersebut, maka hari ini kami sampaikan bahwa penundaan transaksi tersebut sudah dapat dibuka kembali,” ujar Iman dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Menindaklanjuti keputusan aparat penegak hukum, Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan, memastikan pihaknya segera memproses pengaktifan kembali rekening milik aktivis asal Pati tersebut sesuai dengan prosedur perbankan yang berlaku. Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila sempat terjadi penundaan layanan yang kurang berkenan bagi publik.
Harapan DPR untuk Kelancaran Aksi Warga Pati
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyambut baik pemulihan rekening Botok. Ia berharap rekening berisi saldo sekitar Rp80,9 juta yang merupakan gabungan dana pribadi dan donasi warga tersebut dapat segera digunakan.
Terlebih, warga Pati dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada Kamis (27/8/2026) untuk menyuarakan sejumlah tuntutan, termasuk pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
“Alhamdulillah, kami harapkan segera, Pak, rekening tersebut bisa digunakan oleh Pak Botok,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (26/8/2026).
Sebelumnya, rekening Botok sempat mengalami penundaan transaksi sejak Jumat (21/8/2026). Pemulihan akses rekening ini diharapkan dapat meredakan ketegangan serta menjaga kepercayaan publik terhadap integritas sistem perbankan dan penegakan hukum di Indonesia.
Tim Red
Slawi, DN-II Polsek Slawi, Polres Tegal, merespons cepat laporan masyarakat melalui layanan 110 terkait dugaan tawuran antar pelajar yang diduga melibatkan senjata tajam di wilayah Dukuh Jomblang, Desa Dukuhwringin, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Senin, (24/8/2026).
Laporan diterima melalui layanan 110 sekitar pukul 19.30 WIB dan diteruskan kepada Polsek Slawi sekitar pukul 19.35 WIB. Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Polsek Slawi AIPTU Agus Mulyorahardjo, S.H. dan AIPDA Irwan Nofianto, S.H. langsung melaksanakan patroli serta pengecekan ke lokasi yang dilaporkan.
Petugas terlebih dahulu melakukan pengecekan di area belakang Gedung Pemda, namun tidak menemukan adanya aktivitas tawuran. Selanjutnya, petugas memperoleh informasi dari pengendara sepeda motor mengenai dugaan tawuran di wilayah Dukuh Jomblang, Desa Dukuhwringin, arah Lebaksiu.
Setibanya di lokasi, petugas menemukan dua pelajar yang meminta pertolongan kepada warga. Salah seorang pelajar, Muhammad Refan Aldiansyah, mengalami luka pada bagian lengan kiri dan telinga kiri serta mengeluhkan sesak pada bagian dada. Petugas kemudian memberikan bantuan evakuasi dan membawa korban ke RSUD dr. Soesilo Slawi untuk mendapatkan penanganan medis.
Kapolsek Slawi AKP Rushendro Cipto Harjono, S.H. menegaskan bahwa kepolisian merespons setiap laporan masyarakat secara cepat, terutama informasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan keselamatan pelajar maupun masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Setiap laporan masyarakat melalui layanan 110 menjadi perhatian kami dan langsung ditindaklanjuti. Personel kami mendatangi lokasi, melakukan pengecekan, membantu korban dan berkoordinasi dengan jajaran Polsek sekitar untuk mencegah kejadian serupa maupun gangguan kamtibmas lanjutan,” ujar AKP Rushendro Cipto Harjono.
Selain melakukan evakuasi korban, petugas mencatat keterangan saksi, melakukan patroli dan pemantauan wilayah, mendokumentasikan kegiatan serta melaporkan perkembangan kepada pimpinan. Polsek Slawi juga berkoordinasi dengan Polsek sekitar melalui patroli singgung sebagai langkah pencegahan.
Dari hasil penanganan awal, petugas juga memperoleh informasi mengenai adanya pelajar lain yang mengalami luka dan mendapatkan perawatan di RSUD dr. Soesilo Slawi. Informasi tersebut masih dilakukan pendalaman oleh kepolisian untuk memastikan rangkaian kejadian serta pihak-pihak yang terlibat.
Kapolsek Slawi mengimbau para pelajar, orang tua, pihak sekolah dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah aksi tawuran serta segera melaporkan apabila mengetahui adanya rencana kegiatan yang dapat membahayakan keselamatan.
“Kami mengimbau para pelajar untuk tidak terlibat tawuran maupun membawa senjata tajam. Kepada orang tua dan pihak sekolah, mari bersama-sama melakukan pengawasan dan memberikan edukasi kepada anak-anak agar tidak terjerumus dalam tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain,” tegasnya.
Polsek Slawi masih melakukan pendalaman terhadap informasi yang diterima, termasuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dan memastikan fakta kejadian berdasarkan keterangan saksi serta bukti yang ditemukan di lapangan. (,S. Bimantoro )
KAMPAR, RIAU, DN-II Aksi damai Masyarakat Adat Kenegerian Kasikan dan Desa Talang Danto, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, membuahkan hasil awal. Menuntut hak atas tanah ulayat dan penolakan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) 01 PTPN IV Regional III, perwakilan warga akhirnya duduk bersama dengan Panitia B Kanwil ATR/BPN Provinsi Riau dan manajemen perusahaan, Rabu (26/8/2026).
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan resmi berupa pencatatan aspirasi masyarakat ke dalam Risalah Panitia B. Surat pernyataan penerimaan aspirasi ditandatangani langsung oleh Ketua Panitia B ATR/BPN, Nurhadi Putra, A.Ptnh., M.H., di Desa Kasikan.
Proses mediasi ini turut disaksikan dan dikawal oleh Camat Tapung Hulu Nuryadi, S.E., serta Kapolsek Tapung Hulu IPTU Riko Rizki Masri, S.H., M.H., guna memastikan keamanan dan ketertiban jalannya aksi hingga tuntas.
Perjuangan Belum Selesai
Kendati aspirasi telah dicatat secara resmi, pihak masyarakat menegaskan bahwa langkah ini belum menjadi akhir dari perjuangan. Ketua Forum Komunikasi Anak Kemenakan Kenegerian Desa Kasikan, H. Syafriyanto, S.H., M.H., menyatakan pihaknya akan terus memantau proses perpanjangan HGU tersebut hingga hak plasma 20 persen bagi masyarakat benar-benar terealisasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Kami menyambut baik pencatatan aspirasi ini ke dalam Risalah Panitia B. Namun kami ingatkan, ini belum cukup. Apabila tidak ditindaklanjuti dengan solusi nyata dan adil, masyarakat siap kembali turun dengan aksi yang lebih besar,” ujar H. Syafriyanto kepada awak media di lokasi aksi.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat saat ini sedang diuji. Warga mendesak agar ATR/BPN dan PTPN IV Regional III transparan dan berpihak pada keadilan bagi warga tempatan yang menuntut hak atas tanah ulayat mereka.
Titik Awal Dialog Terbuka
Aksi damai yang sempat diwarnai ketegangan karena massa belum ditemui pihak perusahaan di depan Kantor Besar Distrik Barat PTPN IV Regional III itu akhirnya mencair melalui dialog terbuka.
Masyarakat tetap membuka ruang musyawarah lanjutan guna menyelesaikan persoalan yang tertunda ini secara bijak. Namun, peringatan keras dari perwakilan adat menjadi sinyal kuat agar pihak berwenang segera mengambil langkah konkret demi menghindari eskalasi di kemudian hari.
(Sumber: Forum Komunikasi Anak Kemenakan Kenegerian Desa Kasikan & Talang Danto)
Tim Redaksi
BINSIL, DN-II Gelombang kritik pedas menerpa Pemerintah Desa (Pemdes) Binsil K, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai. Buruknya tata kelola administrasi di tingkat desa kini memicu ancaman kelumpuhan total roda pemerintahan, menyusul tunjangan Ketua RT dan RW se-Desa Binsil K yang mandek dan belum dibayarkan selama delapan bulan berturut-turut.
Kritik tajam ini dilontarkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Binsil K, Herson Aniwa. Ia menilai, pengabaian hak-hak esensial bagi garda terdepan pelayanan masyarakat tersebut bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk nyata maladministrasi yang mencoreng tatanan birokrasi desa.
”Di mana letak profesionalitas kinerja Pemerintah Desa Binsil K saat ini? Ataukah harus dilakukan tindakan ekstrem seperti boikot agar roda pemerintahan di bulan-bulan mendatang baru bisa berjalan lancar?” tegas Herson Aniwa dengan nada geram, Rabu (26/08/2026).
BPD Tuding Pemdes Abai UU Desa
Herson mengungkapkan, pihak BPD sebenarnya telah berulang kali membangun komunikasi intensif melalui forum rapat bersama jajaran pemerintah desa yang turut dihadiri Pendamping Lokal Desa (PLD). Langkah proaktif itu diambil demi menjamin kelancaran pelayanan publik agar tetap berada di koridor hukum, merujuk pada Pasal 26 Ayat (4) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Namun, upaya koordinasi tersebut dinilai bertepuk sebelah tangan. BPD memandang penundaan berlarut atas kewajiban finansial ini berpotensi menabrak UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Sebagai lembaga pengawas sesuai Pasal 55 UU Desa jo. Pasal 31 Permendagri No. 110 Tahun 2016, BPD mendesak pimpinan Kecamatan Bualemo serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banggai untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total.
Secara khusus, Ketua BPD meminta evaluasi kilat terhadap oknum Bendahara dan Operator Desa Binsil K yang diduga menjadi simpul kemacetan administrasi penghambat pencairan anggaran tahap dua. BPD mengingatkan, jika otoritas pembina berdiam diri, camat dan DPMD berisiko melanggar kewajiban pengawasan berjenjang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Klarifikasi Kepala Desa Binsil K
Menanggapi sorotan tajam tersebut, Kepala Desa Binsil K, Rysky Sigar, memberikan klarifikasi. Ia mengklaim bahwa dari sisi kepemimpinan, seluruh dokumen persyaratan pencairan anggaran tahap dua pada dasarnya telah diselesaikan dan ditandatanganinya.
”Dokumen untuk syarat tahap dua sudah saya tandatangani, tetapi mereka belum berangkat ke Luwuk,” cetus Rysky singkat, tanpa merinci kendala teknis atau alasan utama tertundanya keberangkatan timnya ke ibu kota kabupaten.
Kini, publik Kabupaten Banggai menanti ketegasan Camat Bualemo dan Kepala DPMD Banggai untuk segera turun tangan menekan dan mengevaluasi Pemdes Binsil K. Langkah cepat dinilai mendesak guna menyelamatkan pelayanan masyarakat dari ancaman kelumpuhan total.
Redaksi
Jatim, DN-II Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali memperkuat penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat dengan mengirimkan 200 personel dari Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (YTP) 534/VD. Pemberangkatan personel menggunakan pesawat TNI AU dari Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh, Malang, Senin malam (25/8/2026).
Sebanyak 130 personel Satgas Karhutla dari YTP 534/VD Sidodadi, Lawang, diberangkatkan menggunakan pesawat Hercules TNI AU A-1344, sedangkan 70 personel lainnya menggunakan pesawat Boeing 737 TNI AU A-7308. Seluruh personel tersebut akan memperkuat Satgas Karhutla dalam melaksanakan penanganan di sejumlah wilayah terdampak di Kalimantan Barat.
Penambahan kekuatan ini difokuskan untuk mendukung upaya pemadaman dan penanganan dampak Karhutla, termasuk membantu masyarakat yang terdampak kebakaran dan asap.
Dalam pelaksanaannya, personel TNI akan bersinergi dengan unsur terkait untuk mengoptimalkan penanganan Karhutla secara terpadu. Sinergi tersebut dilakukan guna memastikan setiap upaya penanganan berjalan efektif serta memberikan dukungan yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak.Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
Wujud Negara Hadir: TNI AU Kerahkan Helikopter Gabungan untuk Tangani Karhutla di Kalimantan Selatan
Banjarbaru, DN-II Dukungan pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan terus diperkuat. Kali ini, bantuan berupa peralatan penanganan karhutla kembali dikirim melalui pesawat Hercules TNI Angkatan Udara A-1331 dari Skadron Udara 33 Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar, yang mendarat di Apron Lanud Sjamsudin Noor, Selasa (25/08/2026) malam.
Kedatangan pesawat angkut strategis TNI AU tersebut membawa bantuan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melalui Kementerian Pertanian (Kementan), sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam memperkuat penanganan karhutla, khususnya dalam menghadapi kondisi kebakaran di wilayah Kalimantan Selatan yang membutuhkan dukungan peralatan secara cepat dan tepat.
Dalam misi tersebut, Hercules TNI AU A-1331 mengangkut sejumlah peralatan yang akan digunakan untuk mendukung upaya pemadaman dan penanganan karhutla di lapangan. Bantuan yang dibawa terdiri dari 6 unit mesin pompa air dan 10 set selang pompa air.
Pengiriman bantuan menggunakan pesawat Hercules TNI AU menjadi bagian penting dalam mempercepat distribusi peralatan menuju wilayah yang membutuhkan. Dengan kemampuan angkut dan mobilitas yang tinggi, dukungan udara tersebut memungkinkan peralatan penanganan karhutla dapat segera diterima dan dimanfaatkan untuk memperkuat kesiapan personel dan unsur gabungan yang berada di lapangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kehadiran peralatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemadaman, khususnya dalam mendukung personel yang tengah berjibaku menangani titik-titik kebakaran di wilayah rawan karhutla.
Komandan Lanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, M.M.S., menyampaikan bahwa Lanud Sjamsudin Noor siap mendukung kelancaran proses penerimaan dan pendistribusian bantuan pemerintah tersebut dalam penanganan karhutla yang merupakan bentuk gerak cepat TNI AU dalam mendukung arahan dan perintah Presiden RI, sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh unsur terkait dalam penanggulangan karhutla di wilayah Kalimantan Selatan.
“Kehadiran bantuan tersebut sekaligus menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap upaya penanggulangan karhutla di daerah, serta memperkuat kesiapan seluruh unsur dalam menghadapi ancaman karhutla,” ujar Danlanud.
“Melalui dukungan peralatan dan mobilisasi cepat, diharapkan penanganan karhutla di Kalimantan Selatan dapat dilakukan lebih optimal, sehingga dampak kebakaran terhadap lingkungan dan masyarakat dapat teratasi,” tambah Kolonel Pnb Hilman. Red
You cannot copy content of this page