BALI, DN-II Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., melaksanakan rangkaian kegiatan peninjauan dan koordinasi terkait pengelolaan sampah terpadu dan pengembangan energi baru terbarukan di Provinsi Bali, Jumat (22/5/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan TNI AD terhadap program pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan sampah menjadi sumber energi alternatif.
Dalam kunjungannya, Kasad melaksanakan pertemuan dengan Gubernur Bali I Wayan Koster guna membahas sinergi pemerintah daerah bersama berbagai pihak dalam mempercepat penanganan persoalan sampah di Bali.
Kasad bersama Gubernur Bali juga meninjau calon lokasi pengembangan teknologi pirolisis, yaitu teknologi pengolahan sampah menjadi energi berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) terbarukan. Peninjauan tersebut dilakukan sebagai langkah awal mendukung pemanfaatan teknologi ramah lingkungan yang mampu mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan energi bernilai ekonomis. 
Pengembangan fasilitas tersebut diharapkan mampu membantu mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penyediaan energi alternatif bagi masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Bali, Kasad juga melaksanakan pertemuan dengan para stakeholder untuk membahas langkah strategis pengembangan energi berbasis pengolahan sampah serta peluang kolaborasi lintas sektor dalam mendukung ketahanan energi nasional yang juga dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.Sc.
Melalui kegiatan tersebut, TNI AD menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program-program strategis pemerintah, khususnya di bidang pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah terpadu, dan pengembangan energi baru terbarukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan nasional yang berkelanjutan. Red
Jadikan, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin acara serah terima jabatan (Sertijab) sejumlah jabatan strategis TNI di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (21/5/2026).
Adapun jabatan yang diserahterimakan yaitu Kapuspen TNI dari Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah kepada Brigjen TNI Muhammad Nas, S.I.P., M.Si., selanjutnya Kapuskersin TNI dari Laksma TNI Donny Suharto, SH., M.Tr.Opsla., kepada Kolonel Inf Perry Sandhi Sitompul.
Selain itu, jabatan Kapusinfolahta TNI diserahterimakan dari Brigjen TNI Wawan Pujiatmoko kepada Brigjen TNI Heldi Wira, S.I.P., M.Si., serta jabatan Kapusdalops TNI dari Brigjen TNI Hendri Wijaya, S.E., kepada Kolonel Inf Lukman Hakim, M.Han. Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh para pejabat tinggi TNI serta undangan terkait.
Serah terima jabatan di lingkungan TNI merupakan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi dan personel guna menjaga kesinambungan kepemimpinan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas. Melalui regenerasi kepemimpinan yang berjalan secara berkesinambungan, diharapkan setiap satuan mampu terus beradaptasi dengan dinamika tugas dan tantangan strategis yang terus berkembang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima
#tnirakyatkuat
#indonesiaemas2045
Boven Digoel, DN-II Panglima Komando Operasi (Pangkoops) TNI Habema, Mayjen TNI Yudha Airlangga, memimpin langsung kesiapan pelaksanaan evakuasi terhadap korban meninggal dunia akibat aksi kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok separatis bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Kodap XVI Yahukimo, di wilayah Korowai, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, Jumat (22/5/2026).
Kegiatan diawali dengan Pangkoops TNI Habema beserta rombongan langsung meninjau sejumlah pos personel satuan tugas (Satgas), guna memastikan kesiapan personel, perlengkapan, serta dukungan operasional yang akan digunakan dalam proses evakuasi korban di wilayah pedalaman Korowai.
Dalam peninjauan tersebut, Pangkoops TNI Habema melakukan pengecekan terhadap kondisi personel, kesiapan pos, alat komunikasi, serta materiil pendukung lainnya. Selain itu, Pangkoops juga memberikan arahan kepada seluruh personel yang terlibat agar tetap mengutamakan profesionalisme, kewaspadaan, dan keselamatan selama pelaksanaan tugas. “Saya bangga atas kesiapan dan semangat seluruh personel. Jangan lengah, tetap laksanakan tugas secara profesional, terukur, dan utamakan faktor keamanan serta keselamatan dalam setiap pergerakan di lapangan,” ujar Mayjen TNI Yudha Airlangga.
Persiapan evakuasi dilakukan melalui koordinasi intensif bersama satuan jajaran TNI, unsur pendukung penerbangan, serta personel gabungan yang akan diterjunkan ke lokasi kejadian. Mengingat kondisi geografis Korowai yang berada di wilayah pedalaman dengan akses terbatas, medan yang berat serta cuaca yang ekstrem.
Pangkoops TNI Habema menegaskan bahwa proses evakuasi korban menjadi prioritas utama sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan penanganan kemanusiaan terhadap masyarakat di Papua Pegunungan. “Kami memastikan seluruh personel dan alutsista pendukung berada dalam kondisi siap untuk melaksanakan evakuasi secara maksimal dengan tetap mempertimbangkan faktor keamanan, kondisi medan, dan keselamatan seluruh pihak di lapangan,” jelas Pangkoops TNI Habema.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain memastikan kesiapan evakuasi, personel gabungan TNI juga meningkatkan patroli dan pemantauan situasi di sejumlah titik rawan di wilayah Yahukimo guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan lanjutan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat sekitar. Hingga saat ini aparat masih melakukan pendalaman terkait kronologi kejadian dan proses identifikasi korban. Koops TNI Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan sekaligus mendukung upaya kemanusiaan bagi seluruh masyarakat di wilayah Papua. (Koops TNI Habema) Red
SIDOARJO, DN-II Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dana hibah yang menyeret pengurus Pondok Pesantren (PP) Al-Ibrohimi kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada Kamis, (21/5/2026).
Persidangan dengan nomor perkara 41/Pid.Sus-TPK/2026/PN Surabaya ini menghadirkan agenda krusial, yakni mendengarkan keterangan saksi ahli dan saksi fakta yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Gresik.
Di hadapan Majelis Hakim, dinamika persidangan berlangsung memanas saat satu per satu kesaksian mulai menguliti akar persoalan yang sebenarnya.
Kepala Desa Penganden, Mustain, yang hadir sebagai salah satu saksi fakta, memberikan keterangan terkait riwayat transaksi tiga bidang tanah di RT 17 Desa Penganden yang kini menjadi objek sengketa dan disita oleh pihak kejaksaan. Mustain membeberkan bahwa peralihan hak berupa Letter C tanah seluas masing-masing 120 M2 tersebut tercatat dilakukan dalam rentang waktu November 2019 hingga Februari 2020, dan dibalik nama menjadi atas nama Zainur Rosid. Namun, Mustain mengaku baru mengetahui tanah tersebut terseret pusaran kasus dana hibah setelah adanya panggilan pemeriksaan dari pihak Kejaksaan.
Kesaksian Kades Penganden ini langsung memicu reaksi keras dan bantahan telak dari kubu terdakwa maupun tim penasihat hukumnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Terdakwa Zainur Rosid dengan tegas mengklarifikasi di ruang sidang bahwa pembelian tanah di Desa Penganden tersebut murni untuk keperluan pengembangan pondok pesantren, bukan untuk kepentingan pribadi. Dokumen balik nama pun mencantumkan nama dirinya selaku perwakilan dari PP Al-Ibrohimi. Lebih lanjut, Zainur Rosid menegaskan bahwa aset tersebut dibeli menggunakan dana internal pondok pada tahun 2019 melalui proses yang panjang, dan sama sekali tidak memiliki kaitan dengan dana hibah yang dipersoalkan.
Fakta mengejutkan pun diungkap oleh Tim Kuasa Hukum Terdakwa, Markacung Cs. Berdasarkan alat bukti dan kronologi pencairan, dana hibah tersebut baru cair pada tanggal 20 November 2019, sedangkan transaksi pengadaan tanah sudah dilakukan sebelum dana tersebut turun. Hal ini dinilai mematahkan dakwaan yang dipaksakan terhadap kliennya.
Pengadaan tanah yang bersumber dari dana pondok tersebut meliputi pembelian lahan untuk pembangunan Toko Koperasi PP Al-Ibrohimi senilai Rp 200 juta dari Rofiatul Masruroh di Desa Manyar Rejo, uang muka lahan pembangunan kantor senilai Rp 150 juta kepada M. Sadad, serta pembangunan gazebo dan fasilitas paving senilai Rp 50 juta.
Temuan Fakta Investigasi Media: Penyidik Kejari Minta Maaf Salah Sita Objek di Depan Hakim!
Berdasarkan pengamatan mendalam dan ketelitian Tim Investigasi Awak Media yang mengawal langsung jalannya persidangan di ruang sidang, terungkap sebuah fakta yang sangat mencengangkan sekaligus memalukan bagi penegakan hukum.
Di hadapan Majelis Hakim yang Mulia, Pak J selaku tim Penyidik dari Kejari Gresik akhirnya tidak berkutik dan secara terbuka memohon maaf. Pengakuan mengejutkan ini terlontar setelah penyidik mengakui adanya blunder fatal berupa salah sita objek yang sama sekali tidak ada korelasinya dengan sengketa hukum bab dana hibah tersebut. Kekeliruan mendasar ini menjadi bukti kuat adanya pemaksaan berkas perkara sejak awal.
Usai persidangan, Tim Kuasa Hukum Terdakwa, Markacung Cs, memberikan pernyataan menohok kepada awak media. Mereka menilai ada kejanggalan besar dan kerancuan hukum yang dilakukan oleh Kejari Gresik terkait penetapan objek sita jaminan yang kini terbukti salah sasaran setelah diakui sendiri oleh penyidik di dalam ruang sidang.
Kuasa hukum menyoroti adanya salah objek yang fatal, di mana legalitas Letter C berada di Desa Penganden, sementara surat hak milik yang menjadi substansi perkara terletak di Desa Manyar Rejo. Perbedaan wilayah dan desa ini memicu pertanyaan besar atas dasar apa Kejari Gresik melakukan penyitaan serampangan sejak awal.
Lebih jauh, Markacung Cs membeberkan bahwa dari 18 saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), mayoritas tidak memberikan keterangan yang kuat. Hanya satu saksi fakta bernama Agung Prasetya yang keterangannya dinilai sangat jelas, tegas, dan membuka kotak pandora kasus ini pada persidangan 7 Mei lalu.
Dalam kesaksiannya di bawah sumpah, Agung Prasetya mengungkap bahwa sengkarut hukum ini bermula pasca-wafatnya KH. Ali Wafa pada tahun 2019. Diduga terjadi upaya “kudeta” kepengurusan dari anak almarhum terhadap pengurus sah PP Al-Ibrohimi yang saat ini dipimpin oleh Zainur Rosid dan Choirul Athok yang tak lain adalah paman dan saudara kandung dari pihak pelapor sendiri. Saat dicecar JPU mengenai duduk perkara dana hibah, saksi Agung bahkan dengan lantang menjawab agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak pelapor, bukan kepada dirinya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tim Kuasa Hukum menyimpulkan bahwa perkara dugaan korupsi dana hibah ini sarat akan muatan sentimen pribadi dan kekecewaan internal keluarga besar pasca-perubahan kepengurusan. Kasus dana hibah ini diduga kuat sengaja dijadikan “batu sandungan” untuk menjatuhkan para terdakwa yang sah secara hukum memimpin pondok.
Melihat banyaknya kejanggalan, pengakuan salah sita oleh penyidik, serta fakta yang mulai berbalik di persidangan, tim penasihat hukum menegaskan komitmennya untuk terus mengawal ketat persidangan ini demi memastikan para terdakwa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya di hadapan hukum.
Tim Investigasi/ Redaksi
PAPUA BARAT, DN-II Satgas RI-PNG Kewilayahan Yonif 410/Alugoro pos aroba melaksanakan komsos ke kampung Aroba, Distrik Aroba, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Kamis, (21/05/2026
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Satgas terhadap masyarakat khususnya warga binaan Pos Aroba.
Melalui kegiatan ini, masyarakat sangat berterima kasih dan merasa terbantu dengan kehadiran Satgas Pamtas RI–PNG Kewilayahan Yonif 410/Alugoro
Sertu Sukiswandi selaku wadanpos pos aroba memberikan motivasi kepada masyarakat Kegiatan ini Sekaligus sebagai sarana mempererat hubungan dan kemanunggalan TNI dengan rakyat di wilayah penugasan.
Pos Aroba berupaya untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat perbatasan, khususnya di wilayah binaan Pos Aroba. Red
JAKARTA, DN-II Kondisi geopolitik global kian memanas seiring dengan eskalasi konflik di Timur Tengah. Pakar Hukum Internasional sekaligus Ekonom Nasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, menilai bahwa Amerika Serikat kini berada dalam posisi panik setelah terpukul mundur oleh kekuatan militer Iran di sepanjang tahun 2026.
Kepanikan negara adidaya tersebut terlihat dari langkah diplomasi darurat Presiden Amerika Serikat yang berkunjung ke China. Menurut Prof. Sutan Nasomal, kunjungan ini merupakan upaya AS untuk mencari celah bisnis dan suaka ekonomi di tengah kekalahan perang yang mulai terbuka di mata dunia.
“Kedatangan Presiden Amerika ke China sangat bisa dimaklumi, karena kisah kekalahan militer mereka bukan lagi rahasia. Dalam pertemuan itu, pihak Amerika merayu China agar mau membuka lembaran baru dalam perdagangan, menurunkan tarif pajak, serta memberikan berbagai kemudahan bilateral,” ujar Prof. Sutan Nasomal saat dihubungi oleh para Pemimpin Redaksi media cetak dan online nasional maupun internasional melalui telepon selulernya, dari kantornya di bilangan Cijantung, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Lebih lanjut, Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia ini menyebutkan bahwa agenda tersembunyi AS mendekati China adalah demi melobi Iran. AS berharap Beijing dapat membujuk sekutunya, Iran, agar melunakkan sikap dan mau membuka kembali Selat Hormuz sehingga jalur logistik kapal-kapal internasional kembali aman.
“Selama berdekade-dekade, Amerika Serikat menyandang predikat negara adidaya. Namun setelah Iran memenangkan pertempuran di tahun 2026 ini, predikat tersebut seolah runtuh. Sangat ironis melihat bagaimana Presiden AS kini harus bergantung dan menggandeng China demi jalinan perdagangan yang saling menguntungkan. Itulah fatamorgana kehidupan dunia,” selorohnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa kehebatan militer gabungan antara Amerika Serikat dan Israel kini hanya menjadi cerita usang. Pasalnya, selama beberapa bulan terakhir, kekuatan militer mereka dinilai gagal melumpuhkan pertahanan udara dan darat milik Iran.
Prediksi Akhir Tahun 2026: Ancaman Perang Nuklir dan Revolusi Global
Ketika ditanya mengenai proyeksi konflik menuju akhir tahun 2026, Prof. Sutan Nasomal melihat adanya pergerakan senyap (koalisi tak berwujud) antara Iran, China, Rusia, dan Korea Utara untuk melumpuhkan kekuatan militer poros AS-Israel secara permanen.
Namun, ia mengkhawatirkan adanya jalan pintas berbahaya jika konflik ini dipaksa selesai dalam waktu singkat, yaitu potensi pecahnya perang nuklir berskala menengah hingga besar yang dapat menghancurkan poros Amerika-Israel.
Hingga Mei 2026, korban jiwa di pihak Iran, Lebanon, dan Yaman, maupun di kubu Amerika dan Israel telah mencapai ribuan jiwa. Kerugian material dan biaya logistik perang pun diperkirakan telah menelan biaya fantastis hingga ribuan triliun rupiah.
“Banyak negara di Timur Tengah yang salah membaca peta kekuatan. Mereka tidak menduga bahwa pertahanan militer Iran sekokoh ini. Hal ini tentu menjadi ancaman besar sekaligus kekhawatiran bagi para penguasa dan miliarder di kawasan Arab,” jelasnya.
Prof. Sutan Nasomal memperkirakan, demi mengamankan Sumber Daya Alam (SDA) berupa minyak dan gas di Timur Tengah, AS kemungkinan mengambil keputusan terburuk: memicu front pertempuran baru melawan China di lautan Pasifik, serta memperluas konflik Rusia-Ukraina ke wilayah Eropa.
Dampak dari perang berkepanjangan ini diprediksi akan memicu krisis ekonomi yang sangat parah di Asia. Lonjakan harga minyak global dan inflasi energi akan membuat banyak negara berkembang kesulitan mempertahankan kestabilan domestik.
“Kenaikan harga barang kebutuhan pokok di masyarakat berpotensi memicu api revolusi global. Hal ini diperparah oleh ketidakpekaan para pemimpin di negara-negara dunia kedua dan ketiga dalam merespons krisis,” tegasnya.
Mengakhiri penjelasannya, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia ini menyampaikan bahwa prahara dunia sedang bergerak cepat menuju tata dunia baru.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Dalam waktu dekat, kita akan melihat ke mana arah kedamaian baru ini akan berlabuh. Aturan dan sistem lama yang usang akan dibuang, digantikan oleh sistem baru. Kejayaan ilmu serta kebijaksanaan masa lalu akan kembali digunakan untuk membentuk keseimbangan sosial, hukum, dan politik di tangan para pemegang kendali yang baru,” pungkasnya.
Red
Narasumber:
Narasumber : Prof Dr Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Call Center 087719021960.
JAKARTA, DN-II Gerakan menyuarakan aspirasi rakyat kini tidak lagi hanya terjadi di ruang sidang, melainkan telah bergeser ke media sosial dan jalanan. Sebuah aksi berbasis narasi media sosial yang dimotori oleh para penggiat akun TikTok berhasil menyedot perhatian besar dari para pengguna jalan yang melintas di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (21/5/2026).
Aksi yang berlangsung panas namun tertib ini dimulai tepat pukul 13.00 WIB. Ironisnya, meski para anggota dewan yang terhormat terlihat keluar masuk gerbang gedung parlemen, mereka dilaporkan hanya sebatas menoleh tanpa memberikan respons konkret atau bersedia menemui massa aksi.
Soroti Tanah Adat Hingga Program MBG
Di bawah pengawalan ketat aparat dan perhatian publik, para kreator konten TikTok bersama para aktivis turun ke jalan untuk menyuarakan jeritan hati masyarakat sipil. Ada dua poin krusial yang dibahas secara tajam dalam aksi tersebut:
Konflik Agraria: Menyoroti masalah tanah adat yang kian terpinggirkan oleh kepentingan luar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Evaluasi Program MBG: Memberikan catatan kritis terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini sedang berjalan.
Aksi ini mendapat dorongan kuat dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Gentar. Dipimpin langsung oleh ketuanya yang berinisial PG, bersama sang Penasehat, Edi Uban, organisasi ini dengan tegas meminta pemerintah tidak menutup mata dan telinga terhadap realitas di lapangan.
“Kami meminta dengan tegas agar Presiden Prabowo Subianto segera memikirkan dan mendengarkan suara-suara rakyat di bawah. Jangan sampai kebijakan di atas kertas mengabaikan hak-hak dasar masyarakat yang ada di bumi pertiwi,” ujar pimpinan aksi dalam orasinya.
Manfaatkan Kekuatan Digital di Dunia Nyata
Strategi massa kali ini terbilang unik. Mereka memanfaatkan kekuatan narasi media sosial (TikTok) untuk dibawa langsung ke dunia nyata. Langkah ini terbukti efektif menarik simpati publik dan pengguna jalan, di tengah sikap dingin para anggota DPR RI yang hanya menyaksikan aksi tanpa ada tindakan nyata untuk menyerap aspirasi tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, arus lalu lintas di depan Gedung DPR RI sempat mengalami perlambatan akibat antusiasme pengendara yang memperlambat laju kendaraan untuk menyaksikan jalannya aksi.
Massa menegaskan bahwa ini barulah awal. Mereka berjanji akan terus mengawal kedua isu nasional ini melalui pembuatan konten digital yang lebih masif jika pemerintah pusat tidak kunjung memberikan jawaban dan solusi yang konkret.
Tim Redaksi
JAKARTA, DN-II Dunia pers dan kemanusiaan Indonesia saat ini tengah diselimuti ketegangan. Hal ini menyusul kabar penangkapan sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) oleh pasukan militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan global, Global Sumud Flotilla. (22/5/2026).
Menanggapi situasi darurat tersebut, Pakar Hukum, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., meminta Pemerintah Indonesia, khususnya Presiden RI dan Departemen Luar Negeri (Kementerian Luar Negeri/Kemlu RI), untuk mengambil langkah serius dan cepat guna mendesak Israel membebaskan para WNI tersebut.
Menurut informasi yang dihimpun, kesembilan WNI yang ditahan terdiri dari aktivis kemanusiaan dan jurnalis senior yang tersebar di beberapa kapal logistik.
Daftar 9 WNI dalam Misi Global Sumud Flotilla:
Herman Budianto Sudarsono (GPCI – Dompet Dhuafa) – Kapal Zapyro
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ronggo Wirasanu (GPCI – Dompet Dhuafa) – Kapal Zapyro
Andi Angga Prasadewa (GPCI – Rumah Zakat) – Kapal Josef
Asad Aras Muhammad (GPCI – Spirit of Aqso) – Kapal Kasr-1
Hendro Prasetyo (GPCI – SMART 171) – Kapal Kasr-1
Bambang Noroyono (Jurnalis Republika) – Kapal BoraLize
Thoudy Badai Rifan Billah (Jurnalis Republika) – Kapal Ozgurluk
Andre Prasetyo Nugroho (Jurnalis Tempo) – Kapal Ozgurluk
Rahendro Herubowo (GPCI – iNewsTV) – Kapal Ozgurluk
Soroti Prosedur Keamanan Jurnalis di Wilayah Konflik
Prof. Sutan Nasomal menjelaskan bahwa ketegangan yang meningkat antara Israel dan Iran memicu pengetatan patroli pengawasan oleh militer di wilayah konflik. Dalam situasi hukum perang, penangkapan terhadap warga asing kerap terjadi atas alasan keamanan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Oleh karena itu, ia memberikan catatan kritis kepada perusahaan media di Indonesia terkait keselamatan jurnalis yang ditugaskan ke zona berbahaya.
”Seharusnya perusahaan media di Indonesia memberikan dokumen resmi kepada pemerintah pusat jika ada jurnalis atau wartawan yang ditugaskan memasuki wilayah perang. Dengan begitu, Deplu (Kemlu) RI bisa bersurat kepada pemerintah negara yang sedang berperang untuk memastikan perlindungan terhadap WNI di wilayah konflik,” ujar Prof. Sutan kepada tim media.
Dorong Jalur Diplomasi Internasional
Lebih lanjut, Prof. Sutan mengimbau Presiden RI untuk segera menginstruksikan jajaran Kemlu RI agar bergerak taktis melalui negara-negara tetangga yang berada di dekat wilayah Israel guna melakukan upaya diplomatik langsung.
Tidak hanya itu, mengingat Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel, ia berharap Presiden bisa memaksimalkan jaringan internasional dengan negara-negara sekutu.
”Melalui negara-negara sahabat, baik di Eropa maupun Amerika Serikat, Presiden RI diharapkan bisa meminta bantuan (intervensi diplomatik) agar seluruh WNI yang saat ini berada di dalam tahanan Israel dapat segera diselamatkan dan dibebaskan,” pungkasnya.
Red
Narasumber : Prof Dr Sutan Nasomal SH,MH
PADANG, DN-II Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatra Barat (Sumbar) tengah merampungkan inisiatif Peraturan Daerah (Perda) untuk memberantas perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Ranah Minang. Regulasi ketat ini disiapkan sebagai bentuk tindakan tegas dalam menyikapi kondisi yang dinilai sebagai “darurat perilaku menyimpang”, sekaligus demi melindungi nilai-nilai budaya dan agama. (21/5/2026).
Ketua LKAAM Sumbar, Fauzi Bahar, menegaskan bahwa langkah penyelamatan ini sangat mendesak demi membentengi generasi muda Minangkabau dari pengaruh negatif yang bertentangan dengan adat dan agama.
“Langkah ini diambil berlandaskan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK),” ujar Fauzi Bahar, menyikapi maraknya laporan kasus dugaan LGBT yang bahkan sudah menyasar kalangan pelajar.
Sanksi Adat dan Sosial yang Disiapkan
Dalam draf regulasi yang sedang disusun, LKAAM menyiapkan sejumlah sanksi adat dan sosial yang berat bagi para pelaku LGBT untuk memberikan efek jera, antara lain:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dibuang dari Nagari: Pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran terancam sanksi adat tertinggi, yaitu diusir atau dibuang dari kampung halamannya (nagari).
Diumumkan di Masjid: Identitas pelaku akan diumumkan secara terbuka kepada publik melalui pengeras suara masjid sebagai bentuk sanksi sosial.
Penguatan Hukum Adat: Penerapan sanksi adat akan dioptimalkan untuk menjangkau aspek-aspek perilaku menyimpang yang belum diatur secara spesifik dalam hukum positif (KUHP).
Kolaborasi Lintas Sektoral
Penyusunan Perda ini tidak hanya berjalan di internal lembaga adat, melainkan melibatkan kolaborasi lintas sektoral yang luas. LKAAM bergerak bersama Kerapatan Adat Nagari (KAN), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, serta seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sumatra Barat.
Inisiatif progresif ini mencuat setelah mencuatnya berbagai keresahan masyarakat dan pemberitaan media lokal terkait meluasnya perilaku menyimpang di tengah masyarakat. Melalui Perda ini, seluruh elemen pemangku kebijakan di Sumbar berkomitmen untuk menjaga kesucian moral dan kelestarian adat ketimuran di Ranah Minang.
Red/Ipd
Yahukimo, DN-II Komando Operasi (Koops) TNI Habema menyiapkan langkah evakuasi terhadap korban pembunuhan yang diduga dilakukan kelompok bersenjata TPNPB-OPM Kodap XVI Yahukimo di wilayah Korowai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis (21/5/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, insiden tersebut terjadi pada Rabu (20/5/2026). Kelompok TPNPB-OPM Kodap XVI Yahukimo yang dipimpin Mayor Kopitua Heluka bersama pasukan Batalyon Yamue di bawah komando Mayor Dejang Heluka diduga melakukan penyerangan terhadap delapan orang pendulang emas di wilayah Korowai.
Kelompok tersebut menuding para korban sebagai aparat keamanan yang menyamar. Namun, Koops TNI Habema menegaskan bahwa seluruh korban merupakan warga sipil yang sedang melakukan aktivitas pendulangan emas.
Sebagai tindak lanjut, Koops TNI Habema telah menyiapkan personel dan dukungan pesawat heli untuk mempercepat proses evakuasi korban dari lokasi kejadian. Selain itu, aparat keamanan juga akan melakukan pengejaran terhadap para pelaku.
Kepala Penerangan (Kapen) Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan. “Delapan orang tersebut bukan aparat keamanan seperti yang dituduhkan kelompok OPM Kodap XVI Yahukimo, melainkan warga sipil yang sedang melakukan aktivitas pendulangan emas di wilayah tersebut,” ujarnya. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menambahkan, tindakan pembunuhan terhadap warga sipil merupakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (HAM). “Koops TNI Habema mengutuk keras aksi kekerasan dan pembunuhan terhadap warga sipil yang dilakukan kelompok OPM. TNI akan melakukan pengejaran terhadap para pelaku serta terus meningkatkan keamanan di wilayah Yahukimo,” katanya.
Saat ini, proses persiapan evakuasi terus dilakukan dengan dukungan personel gabungan dan armada heli guna menjangkau lokasi kejadian yang berada di wilayah pedalaman.
Pasca-insiden tersebut, situasi keamanan di Yahukimo dilaporkan dalam kondisi rawan namun tetap terkendali. Koops TNI Habema juga meningkatkan patroli keamanan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil di wilayah terdampak. Red
You cannot copy content of this page