Beranda » Kementrian RI » Halaman 85

Kementrian RI

Sibolga, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kehadiran negara dalam membantu masyarakat terdampak bencana di Kota Sibolga, Sumatera Utara (Sumut), melalui pembangunan hunian tetap (huntap). Langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempercepat penanganan dan pemulihan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

“Saya dengan Pak Ara Sirait, Menteri Perumahan Kawasan Permukiman datang ke sini, ini memang perintah dari Bapak Presiden untuk segera kita bekerja membantu masyarakat,” ujar Mendagri saat menghadiri acara groundbreaking (peletakan batu pertama) pembangunan huntap di area Gelanggang Olahraga (GOR) Sibolga, Sumut, Minggu (21/12/2025), bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Mendagri menyampaikan dukacita atas musibah yang terjadi dan menyebut Kota Sibolga sebagai salah satu wilayah yang terdampak cukup signifikan. Bencana tersebut tidak hanya menimbulkan korban luka dan korban jiwa, tetapi juga menyebabkan kerusakan permukiman warga dengan tingkat kerusakan yang beragam, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat, bahkan hilang.

Untuk mempercepat penyaluran bantuan, Mendagri meminta pemerintah daerah (Pemda) segera melakukan pendataan warga terdampak secara rinci, termasuk untuk rumah dengan kategori rusak ringan dan rusak sedang.

“Nah, untuk yang rusak ringan-sedang ini, saya mohon kepada Pak Wali Kota, Pak Bupati, Pak Gubernur, tolonglah segera kita datakan orang-orangnya dan alamatnya, by name by address, supaya segera bisa diberikan kompensasi oleh pemerintah, pemerintah pusat,” tegas Mendagri.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Sementara itu, terhadap rumah yang rusak berat dan hilang, Mendagri menegaskan hal tersebut menjadi tanggung jawab negara untuk dibangunkan kembali melalui skema gotong royong.

“Dan kemudian yang rusak berat dan hilang itu tanggung jawab negara untuk kita membangunkan,” ujarnya.

Untuk Kota Sibolga, pembangunan huntap akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Pada tahap awal, sebanyak 200 unit huntap akan dibangun sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana.

Mendagri juga mengapresiasi Pemerintah Kota Sibolga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga atas dukungan penyediaan lahan aset daerah serta percepatan proses persetujuan pembangunan.

“Nah, jadi saya terima kasih. Dari Bapak Wali Kota sudah menyampaikan, ini adalah tanah aset milik pemerintah kota, dan prosedurnya harus ada persetujuan DPRD. Saya sampaikan terima kasih kepada Ketua dan seluruh anggota DPRD yang bekerja sangat cepat sekali,” tandasnya.

Peletakan batu pertama ini menandai dimulainya pembangunan huntap bagi warga terdampak dengan kerusakan berat atau kehilangan rumah. Program ini merupakan bagian dari dukungan nonpemerintah yang dikoordinasikan Kementerian PKP, dengan target awal pembangunan sebanyak 2.600 unit huntap di Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat sebagai bagian dari pemulihan pascabencana.

Sebagai informasi, pelaksanaan groundbreaking ini turut dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik, serta masyarakat penerima huntap.

Red

Tapanuli Tengah, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memulai pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut).

Upaya ini merupakan bagian dari proses pemulihan pascabencana yang dilaksanakan secara gotong royong melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), elemen masyarakat, dan pihak nonpemerintah.

Mendagri menegaskan, sejak awal terjadinya bencana, seluruh unsur bergerak bersama untuk membantu masyarakat terdampak. “Sejak awal, baik daerah maupun pusat dan semua elemen masyarakat, baik yang di Tapanuli Tengah, kemudian yang di provinsi maupun dari pusat semua, TNI dengan Polri, semua bergerak untuk bekerja membantu dan menyelesaikan masalah ini,” ujar Mendagri saat acara groundbreaking huntap di Asrama Haji Tapanuli Tengah, Sumut, Minggu (21/12/2025).

Langkah bersama tersebut difokuskan pada penanganan berbagai dampak bencana, mulai dari korban luka dan korban jiwa hingga kerusakan rumah warga dengan kategori beragam, yakni rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat atau hilang. Dalam penanganannya, pemerintah telah melakukan pendataan sebagai dasar penyaluran bantuan secara tepat sasaran.

Rumah dengan kategori rusak ringan dan rusak sedang akan memperoleh bantuan pembiayaan perbaikan. Sementara itu, rumah yang mengalami kerusakan berat atau hilang ditangani melalui penyediaan permukiman sementara, hunian sementara (huntara), hingga hunian permanen berupa huntap.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Pelaksanaan groundbreaking huntap di Tapanuli Tengah ini merupakan bagian dari dukungan pihak nonpemerintah yang digalang oleh pemerintah melalui Kementerian PKP. Pada tahap pertama, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 2.600 unit hunian yang tersebar di tiga provinsi, yakni 1.000 unit di Aceh, 1.000 unit di Sumut, dan 600 unit di Sumatera Barat.

Dalam kesempatan itu, Mendagri mengatakan, Kabupaten Tapanuli Tengah termasuk daerah yang mengalami dampak bencana cukup luas dan serius. Oleh karena itu, pemerintah terus mengupayakan penguatan kolaborasi lintas sektor agar proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat dan masif, baik melalui dukungan anggaran pemerintah maupun keterlibatan aktif masyarakat.

“Ini hanyalah satu langkah untuk kita menuju langkah ke depan yang lebih banyak dan lebih masif lagi. Jadi, semoga ini bisa membantu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang terdampak dan kita semua bersama-sama bergotong royong, semua bersemangat,” tandasnya.

Melalui pembangunan huntap ini, pemerintah berharap masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara lebih layak dengan dukungan hunian yang aman dan berkelanjutan.

Sebagai informasi, pelaksanaan groundbreaking ini turut dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik, serta masyarakat penerima huntap.

Red

341 Mahasiswa IAIQI Resmi Diwisuda, Cetak Puluhan Hafidz Al-Quran 30 Juz

​OGAN ILIR, WWW.DETIK-NASIONAL.COM // Institut Agama Islam Ilmu Al-Quran (IAIQI) Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, kembali mencetak lulusan unggulan melalui Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana XIX yang digelar pada Minggu (21/12/2025). Sebanyak 341 mahasiswa dari 6 program studi resmi menyandang gelar sarjana dalam suasana khidmat yang dihadiri oleh jajaran sivitas akademika dan pemerintah daerah.

​Momen wisuda kali ini terasa sangat istimewa karena di antara ratusan lulusan tersebut, terdapat 26 wisudawan yang merupakan hafidz dan hafidzah Al-Quran 30 juz. Kehadiran para penghafal Al-Quran ini menegaskan komitmen IAIQI sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga pada penjagaan nilai-nilai luhur agama.

​Rektor IAIQI, Dr. Hj. Muyassarah, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam dan ucapan selamat kepada seluruh wisudawan atas dedikasi mereka selama menempuh studi. Beliau berharap bekal ilmu yang telah diperoleh selama di bangku kuliah dapat menjadi manfaat nyata, baik bagi pribadi, keluarga, masyarakat, hingga bangsa dan negara.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

​Lebih lanjut, Dr. Hj. Muyassarah mengingatkan para lulusan agar tidak cepat berpuas diri karena proses pencarian ilmu tidak berakhir di prosesi wisuda. Ia menekankan bahwa belajar adalah proses panjang yang harus terus dilakukan selama hayat masih dikandung badan, sebagai bekal untuk beradaptasi di mana pun mereka akan mengabdi nantinya.

​Senada dengan hal tersebut, Wakil Bupati Ogan Ilir, H. Ardani, yang turut hadir dalam acara tersebut memberikan pesan agar para sarjana baru ini segera terjun dan membaktikan ilmunya kepada publik. Beliau berharap para alumni IAIQI dapat menjadi motor penggerak pembangunan dan membawa perubahan positif bagi masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir.

​Acara ditutup dengan doa bersama dan harapan besar agar para lulusan segera mendapatkan ladang pengabdian yang tepat. Pemerintah daerah dan pihak kampus optimis bahwa lulusan IAIQI memiliki daya saing yang kuat serta karakter yang religius untuk menghadapi tantangan di dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat.

REPORT : JULIYAN

ANCAMAN BARU DI BALIK BLOCKHAIN, NASTRAP KOMBES ARSAL SAHBAN UNGKAP ANCAMAN BARU KEUANGAN NEGARA

Raih Predikat NASTRAP TERBAIK di Sespimti Polri

Lembang, DN-II Ancaman terhadap stabilitas keuangan negara kini tidak lagi datang dari kejahatan konvensional semata. Di balik layar teknologi canggih, lahir sebuah bentuk kejahatan baru yang bergerak cepat, lintas negara, tanpa wajah, dan langsung menembus sistem keuangan. Isu inilah yang mengantarkan Kombes Pol Dr. M. Arsal Sahban, S.H., S.I.K., M.M., M.H. meraih predikat lulusan terbaik bidang Sanyata Sumanasa Wira Aksara (novelty) dalam Pendidikan Sespimti Polri Dikreg 34 Gelombang 2.

Predikat tersebut diberikan atas Naskah Strategis (NASTRAP) terbaik yang dinilai menawarkan gagasan baru, penting, dan belum pernah diangkat dalam NASTRAP maupun karya ilmiah sebelumnya, yakni strategi Polri dalam mengatasi dampak negatif teknologi blockchain guna menjaga stabilitas keuangan negara.

Dalam NASTRAP tersebut, Arsal mengangkat fenomena kejahatan model baru yang tidak lagi sekadar masuk kategori cyber crime, melainkan telah berkembang menjadi cyber dependent financial crime. Kejahatan ini memanfaatkan teknologi blockchain untuk melakukan peretasan, pencucian aset digital, dan pengalihan dana lintas yurisdiksi dengan kecepatan tinggi, nyaris tanpa jejak, serta sangat sulit diungkap dengan pendekatan dan teknologi konvensional.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

“Kejahatan berbasis blockchain ini bukan hanya persoalan teknologi, tetapi ancaman langsung terhadap sistem keuangan negara. Karakternya sangat berbeda: lintas negara, multi-yurisdiksi, anonim, dan bergerak sangat cepat. Jika Polri tidak mengantisipasi sejak dini, maka dampaknya bukan hanya pada penegakan hukum, tetapi juga pada stabilitas ekonomi nasional,” ujar Kombes Pol Dr. M. Arsal Sahban.

Ia menegaskan bahwa pendekatan penanganan kejahatan semacam ini tidak bisa lagi bersifat sektoral maupun reaktif.

“Polri harus membangun strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis pemahaman mendalam terhadap teknologi blockchain. Ini bukan kejahatan masa depan, tapi kejahatan yang sudah terjadi hari ini,” tambahnya.

Penghargaan terhadap NASTRAP Arsal Sahban tersebut sejalan dengan arah transformasi kepemimpinan Polri di era digital. Kasespim Polri Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, S.H, M.A dalam sambutannya menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi Polri saat ini jauh berbeda dibandingkan periode sebelumnya.

“Saat ini, kita berada di persimpangan zaman yang menuntut perubahan paradigma kepemimpinan secara mendasar. Realitas yang dihadapi oleh institusi Polri adalah tantangan yang jauh lebih kompleks, disruptif, dan bernuansa digital, berbeda dari era sebelumnya,” tegas Kasespim Polri.

Menurutnya, karya-karya strategis seperti NASTRAP terbaik tersebut menunjukkan bahwa calon pemimpin Polri ke depan tidak hanya dituntut mampu mengelola organisasi, tetapi juga memahami dinamika ancaman global yang berkembang sangat cepat.

Pendidikan Sespimti Polri Dikreg 34 Gelombang 2 resmi ditutup pada 17 Desember 2025, dengan diikuti oleh 368 peserta didik, yang terdiri dari Sespimti Angkatan 34 Gelombang 2 sebanyak 60 peserta, Sespimmen Angkatan 65 Gelombang 2 sebanyak 141 peserta, SPPK Angkatan 2 sebanyak 63 peserta, dan Sespimma Angkatan 74 sebanyak 104 peserta.

Penutupan pendidikan ini menandai lahirnya para pemimpin strategis Polri yang diharapkan mampu menjawab tantangan keamanan nasional ke depan, termasuk ancaman kejahatan digital dan keuangan yang semakin kompleks. Dengan raihan NASTRAP terbaik ini, Kombes Pol Dr. M. Arsal Sahban dinilai berhasil menghadirkan perspektif baru tentang peran Polri dalam menjaga stabilitas keuangan negara di tengah akselerasi teknologi global.

Red

341 Mahasiswa IAIQI Resmi Diwisuda, Cetak Puluhan Hafidz Al-Quran 30 Juz

​OGAN ILIR, WWW.DETIK-NASIONAL.COM // Institut Agama Islam Ilmu Al-Quran (IAIQI) Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, kembali mencetak lulusan unggulan melalui Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana XIX yang digelar pada Minggu (21/12/2025). Sebanyak 341 mahasiswa dari 6 program studi resmi menyandang gelar sarjana dalam suasana khidmat yang dihadiri oleh jajaran sivitas akademika dan pemerintah daerah.

​Momen wisuda kali ini terasa sangat istimewa karena di antara ratusan lulusan tersebut, terdapat 26 wisudawan yang merupakan hafidz dan hafidzah Al-Quran 30 juz. Kehadiran para penghafal Al-Quran ini menegaskan komitmen IAIQI sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga pada penjagaan nilai-nilai luhur agama.

​Rektor IAIQI, Dr. Hj. Muyassarah, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam dan ucapan selamat kepada seluruh wisudawan atas dedikasi mereka selama menempuh studi. Beliau berharap bekal ilmu yang telah diperoleh selama di bangku kuliah dapat menjadi manfaat nyata, baik bagi pribadi, keluarga, masyarakat, hingga bangsa dan negara.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

​Lebih lanjut, Dr. Hj. Muyassarah mengingatkan para lulusan agar tidak cepat berpuas diri karena proses pencarian ilmu tidak berakhir di prosesi wisuda. Ia menekankan bahwa belajar adalah proses panjang yang harus terus dilakukan selama hayat masih dikandung badan, sebagai bekal untuk beradaptasi di mana pun mereka akan mengabdi nantinya.

​Senada dengan hal tersebut, Wakil Bupati Ogan Ilir, H. Ardani, yang turut hadir dalam acara tersebut memberikan pesan agar para sarjana baru ini segera terjun dan membaktikan ilmunya kepada publik. Beliau berharap para alumni IAIQI dapat menjadi motor penggerak pembangunan dan membawa perubahan positif bagi masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir.

​Acara ditutup dengan doa bersama dan harapan besar agar para lulusan segera mendapatkan ladang pengabdian yang tepat. Pemerintah daerah dan pihak kampus optimis bahwa lulusan IAIQI memiliki daya saing yang kuat serta karakter yang religius untuk menghadapi tantangan di dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat.

REPORT : JULIYAN

LAHAT, DN-II Ali Sopyan dari Rajawali News menyoroti adanya indikasi ketidakpatuhan dalam pengelolaan APBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2023. Meski realisasi anggaran terlihat tinggi secara administratif, ditemukan adanya klasifikasi penganggaran pada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD/SKPD) yang dinilai tidak tepat sasaran dan melanggar aturan penganggaran belanja daerah. (21/12/2025).

Berdasarkan data yang dihimpun, Pemerintah Kabupaten Lahat mengalokasikan Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, serta Belanja Modal dengan nilai total mencapai triliunan rupiah. Namun, hasil uji petik dokumen menunjukkan adanya tumpang tindih penggunaan akun anggaran yang berpotensi menyalahi regulasi penatausahaan aset.

Rincian Ketidaktepatan Penganggaran di Tiga SKPD:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Dinas PUPR ditemukan merealisasikan anggaran sebesar Rp150.000.000,00 untuk rehabilitasi Rumah Dinas Kejari Lahat menggunakan akun Belanja Modal. Padahal, secara aturan, anggaran ini seharusnya masuk dalam Belanja Hibah karena aset tersebut diserahkan kepada instansi vertikal (Kejaksaan).

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Selain itu, proyek Normalisasi Irigasi di Desa Muara Danau senilai Rp193.484.000,00 juga dicatat sebagai Belanja Modal. Padahal, kegiatan tersebut hanya berupa pengerukan sedimen tanpa pembangunan struktur permanen, sehingga secara teknis seharusnya masuk dalam Belanja Barang dan Jasa.

2. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PRKPP)

Dinas PRKPP mengalokasikan Belanja Modal Tanah senilai Rp150.000.000,00 untuk pembangunan TPA di Desa Ulak Lebar dan Rp300.000.000,00 untuk relokasi korban banjir Desa Keban Agung. Secara regulasi, pengadaan tanah yang tujuannya untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga wajib dikategorikan sebagai Belanja Hibah, bukan Belanja Modal pemerintah.

3. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora)

Dispora ditemukan menggunakan akun Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk proyek di lahan milik Pemerintah Desa dan Polres Lahat. Salah satu temuan mencolok adalah proyek Rehab Pembangunan Lapangan Tenis Polres Lahat dengan realisasi Rp188.318.000,00. Karena objek pembangunan berada di instansi lain dan akan diserahterimakan, anggaran ini semestinya diklasifikasikan sebagai Belanja Hibah.

Tabel Ringkasan Temuan Dispora TA 2023:

No Uraian Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Klasifikasi Seharusnya

1 Rehab Lapangan Tenis Polres Lahat 192.418.431,00 188.318.000,00 Belanja Hibah

Kritik Terhadap Pengawasan Hukum

Menyikapi temuan ini, Ali Sopyan menegaskan bahwa ketidaksesuaian klasifikasi anggaran ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan bentuk pengabaian terhadap prinsip transparansi keuangan daerah. Ia menyayangkan sikap diamnya pihak-pihak terkait atas temuan yang menunjukkan adanya potensi kerugian atau pengaburan aset daerah.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

“Pengalihan akun belanja modal menjadi aset yang diserahkan ke pihak luar tanpa prosedur hibah yang benar dapat mengaburkan pencatatan aset tetap daerah. Ini harus diusut tuntas agar tidak ada kesan bahwa oknum pejabat di Lahat kebal hukum dalam mengelola uang rakyat,” tegas Ali Sopyan.

Tim Prima

TANGERANG, DN-II Gelombang tuntutan “bersih-bersih” di tubuh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang kian membesar. Pasca-tertangkapnya Kasipidum HMK dalam operasi senyap KPK terkait pemerasan WNA Korea Selatan, publik kini menuntut Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak hanya berhenti pada kasus pemerasan, tetapi juga membongkar kotak pandora perkara-perkara “mangkrak” yang selama ini menjadi tanda tanya besar di masyarakat. (21/12/2025).

Dukungan luas mengalir dari berbagai elemen masyarakat sipil yang mendesak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh personel jaksa di lingkup Kabupaten Tangerang.

LBH BONGKAR: Kabupaten Tangerang “Zona Merah” Korupsi yang Terabaikan

Sekretaris Jenderal LBH BONGKAR, Irwansyah, S.H., dengan tegas menyatakan bahwa tertangkapnya oknum jaksa tersebut hanyalah puncak gunung es dari buruknya integritas penegakan hukum di wilayah tersebut.

> “Kami mendukung penuh langkah Kejagung untuk memeriksa semua jaksa di Kabupaten Tangerang tanpa terkecuali. Wilayah ini sudah masuk ‘zona merah’ dugaan KKN, namun anehnya hampir tidak ada kasus besar yang diusut tuntas oleh Kejari setempat. Integritas mereka sudah di titik nadir,” ujar Irwansyah kepada awak media.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Sorotan Tajam: Teka-Teki SP3 Kasus RSUD Tigaraksa

Salah satu poin krusial yang disuarakan oleh para aktivis adalah desakan untuk membuka kembali penyelidikan dugaan korupsi pembangunan RSUD Tigaraksa. Proyek yang menelan anggaran fantastis tersebut sebelumnya sempat mencuat namun berakhir dengan penghentian penyidikan (SP3) oleh pihak Kejari.

Irwansyah menilai, momentum pembersihan internal ini harus digunakan Kejagung untuk meninjau ulang dasar penghentian kasus RSUD Tigaraksa. Ada kecurigaan di tengah masyarakat bahwa pola “permainan” perkara, seperti yang terjadi pada kasus pemerasan WNA Korea, juga berpotensi terjadi pada penanganan kasus-kasus korupsi kakap di daerah tersebut.

Krisis Kepercayaan dan “Pagar Makan Tanaman”

Keterlibatan pejabat strategis sekelas Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) dalam praktik pemerasan sistematis adalah alarm keras bagi institusi Adhyaksa. Jika pemegang otoritas penuntutan justru menjadi pelaku kejahatan (predatory prosecutor), maka seluruh produk hukum yang dihasilkan oleh Kejari Kabupaten Tangerang selama ini patut diaudit ulang.

“Jika pengawasan internal di tingkat daerah gagal mendeteksi pemerasan terhadap WNA, bagaimana kita bisa percaya mereka objektif dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan elite kekuasaan lokal?” tambah Irwansyah, Sabtu 20 Desember 2025.

Tuntutan Masyarakat kepada Kejagung.

– Audit Total: Memeriksa laporan harta kekayaan (LHKPN) dan gaya hidup seluruh jaksa di Kejari Kabupaten Tangerang.

– Evaluasi SP3: Membentuk tim khusus dari Kejagung untuk mengeksaminasi kembali perkara-perkara korupsi yang di-SP3-kan, terutama kasus RSUD Tigaraksa.

– Perlindungan Saksi: Menjamin keamanan bagi pelapor atau korban pemerasan lain yang selama ini takut bersuara karena posisi tawar jaksa yang sangat kuat.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Kini, bola panas ada di tangan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Akankah ini menjadi momentum transformasi besar di Banten, atau sekadar penggantian personel tanpa menyentuh akar korupsi yang sudah menggurita?

Tim Prima

Bandar Lampung, DN-II Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menekankan pentingnya perencanaan tata kelola perkotaan yang komprehensif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah daerah (Pemda) perlu meletakkan fondasi perencanaan yang matang demi keberlangsungan hidup masyarakat dalam kurun waktu 30 hingga 40 tahun ke depan.

“Kemampuan kita untuk merencanakan kota tentunya sangat-sangat diperlukan. Baik mengenai aturannya, Peraturan Daerah dan lain sebagainya. Kita mulai berpikir berkaitan dengan kekhasan kota masing-masing,” ujar Tomsi dalam acara Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Outlook 2025 di Hotel Novotel, Kota Bandar Lampung, Sabtu (20/12/2025) malam.

Ia menambahkan, para kepala daerah perlu mulai memikirkan pembangunan daerah secara jangka panjang. Fokus perencanaan tidak seharusnya terbatas pada masa kepemimpinan semata, terlebih berbagai persoalan perkotaan hingga kini masih menjadi tantangan besar yang dihadapi masyarakat.

Tomsi mencontohkan, Kemendagri hingga kini terus mencari formula terbaik dalam penanganan persampahan di kawasan perkotaan. Berbagai kajian bersama para pemangku kepentingan dimatangkan untuk menghasilkan solusi pengelolaan sampah yang bernilai manfaat bagi masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan sampah sebagai sumber energi listrik guna menekan volume sampah secara signifikan.

Di sisi lain, ia juga menyoroti tingginya pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan yang kerap luput dari perhatian kepala daerah. Akibatnya, kebijakan yang disusun belum sepenuhnya mampu mengantisipasi fenomena tersebut. Kondisi ini berpotensi memicu berbagai persoalan, seperti munculnya permukiman kumuh dan tidak layak huni hingga meningkatnya angka kriminalitas.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Karena itu, ia mengimbau Pemda untuk menyiapkan kebijakan yang lebih antisipatif dan terencana. “Ini juga harus bisa diantisipasi dengan baik karena itu akan merusak nama kota,” sambung Tomsi.

Lebih lanjut, Tomsi memaparkan berbagai peluang dan harapan dalam mendorong kawasan perkotaan menjadi lebih maju. Salah satunya melalui peluang peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal dengan memanfaatkan program pemerintah pusat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dinilai mampu menggerakkan perekonomian masyarakat lokal melalui pemenuhan kebutuhan bahan pangan.

Selain itu, peluang lainnya adalah mendorong tata kelola hunian yang layak melalui Program Tiga Juta Rumah. Program tersebut, ujar Tomsi, perlu ditangkap dengan baik oleh kepala daerah untuk mempercepat terwujudnya hunian layak bagi masyarakat. Hal serupa juga berlaku bagi program Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga Cek Kesehatan Gratis yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah.

“Tentunya banyak hal yang dapat dimanfaatkan. Namun demikian semuanya harus dipersiapkan dengan baik [oleh Pemda],” tandasnya.

Red

Jakarta, DN-II Kilas Balik dibalik teratasinya bantuan sembako dllnya kepada Rakyat Indonesia yang terdampak musibah bencana alam dengan dana mandiri tanpa bantuan asing yang menolak subsidi dana bantuan dari luar negeri ini menandakan negara kita mampu dibalik kekayaan alam yang melimpah ruah Aku bangga padamu presidenku. Terima lah ucapan Terima kasih Seluruh Rakyatmu didaerah yang merasa sangat tertolong dengan bantuan subsidi sembako ditanggung negara “, ujar Prof Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional Menjawab Materi Pertanyaan para pimpin Redaksi media cetak dalam luar negeri di kantornya markas pusat partai oposisi. Merdeka di. Jakarta, (21/11/3025) via telpon selulernya.

Jakarta, Prof Dr KH Sutan Nasomal mengucapkan terimaksih seluas luasnya kepada Presiden RI Jendral Haji Prabowo Subiyanto bersama TNI dan Polri melakukan aksi cepat memberikan bantuan kepada Masyarakat di wilayah bencana penuh kasih sayang dan sabar.

Pasca kunjungan ke Aceh yang dilanda bencana banjir pada Desember 2025, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan untuk mempercepat penanganan dan pemulihan.

Arahan tersebut mencakup percepatan penanganan bencana, pemulihan layanan dasar, dan penyaluran bantuan.

Berikut adalah empat (dari beberapa) arahan strategis utama yang ditekankan oleh Presiden RI:

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Percepatan Pemulihan Infrastruktur: Presiden RI menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sebagai komandan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak, seperti jembatan Bailey Teupin Mane di ruas Bireuen-Takengon, dengan target penyelesaian dalam satu hingga dua pekan.

Jaminan Kebutuhan Pangan: Pemerintah diminta memastikan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah terdampak bencana tetap terpenuhi melalui pengiriman bantuan pangan dari berbagai daerah lain.

Memastikan Bantuan Tepat Sasaran: Presiden RI menekankan pentingnya penyaluran bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana secara tepat sasaran, termasuk bantuan untuk hunian sementara dan tetap.

Menjaga Lingkungan: Presiden mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan sebagai langkah mitigasi untuk mencegah bencana serupa terjadi kembali di masa mendatang.

Selain itu, dalam rapat terbatas (ratas) usai peninjauan, Presiden RI juga memberikan arahan terkait logistik, kesehatan, dan pendidikan di lokasi bencana.

Presiden RI juga telah memutuskan pengembalian administrasi empat pulau ke wilayah Aceh untuk menyelesaikan polemik wilayah.

Prof Dr KH Sutan Nasomal SH,MH menyampaikan kepada media bahwa bencana alam saat ini memutuskan puluhan jembatan dan akses jalan. Maka tidak mudah bantuan dari pemerintah bisa masuk ke daerah pedalaman yang sudah hilang akses jalannya.

Hampir satu bulan Sumatera terdampak bencana alam. Masih terus dalam pencarian warga yang hilang terbenam terkubur didalam lumpur dan air. Team ahli mencari manusia yang hilang tenggelam dalam lumpur memang sangat kurang, sehingga sangat sulit di wilayah luas yang terdampak bencana untuk mencari warga yang hilang.

Sumatera yang mengalami bencana alam menunggu hadirnya para relawan dari ormas besar karena diperlukan bantuan yang memiliki keahlian untuk membantu di saat bencana alam terjadi. Tidak cukup TNI atau Polri menelusuri permasalahan dampak bencana alam.

Masih ada daerah yang tidak ada aliran listrik dan jaringan internet. Masih ada ribuan penduduk yang mengungsi dan lapar. Masih ada kebutuhan kesehatan Masyarakat yang perlu di perhatikan.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Air bersih masih langka. Gas dan bensin masih terkendala bisa di distribusikan. Beras dan kebutuhan untuk memasak juga masih langka.

Bendera putih dari Masyarakat Sumatera telah berkibar dampak sudah tidak kuat atau mampu lagi untuk bertahan dengan kondisi seperti saat ini. Hujan dan cuaca berat masih mempersulit para pengungsi keluar dari daerah daerah di pedalaman.

Setiap bantuan dari Masyarakat Indonesia sangat berarti untuk daerah yang terdampak bencana alam. Pemulihan kondisi bisa sangat lama. Karena itu kebutuhan logistik agar Masyarakat diwilayah bencana bisa terjamin aman. Perlu perhatian dari Pemerintah pusat dan daerah serta bantuan Masyarakat.

Prof Dr KH Sutan Nasomal juga sangat berterima kasih kepada relawan kemanusiaan dari Masyarakat yang telah membantu saat ini menembus daerah daerah pedalaman.

Prof Dr KH Sutan Nasomal SH MH menyampaikan kepada Presiden RI dampak bencana alam kelaparan dan sakit akan mudah meluas di daerah bencana alam. Maka perhatian Presiden RI sangat di butuhkan. Bantuan dari luar negri juga sangat di butuhkan. Agar tidak lama sengsara dan penderitaan terjadi di wilayah bencana pada Masyarakatnya.

Bisa setahun lebih kondisi krisis besar di wilayah bencana alam yang butuh pertolongan dari para ahli baik dalam negri atau luar negri

Prof Dr KH Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional, EkonomNasional Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal Kompii Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS

Maluku Barat Daya, DN-II Kilas Balik Menyoal kasus pelayanan paramedis utamakan undangan ketimbang melayani pasien kritis yang mestinya ditangani nya segera, malah milih menghadiri acara undangan ini telah mengabaikan tugas pokoknya sebagai paramedis yang digaji untuk mengurusi kesehatan”, sesal Prof Dr Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom ketika dimintakan komentarnya oleh media ini di kantornya Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka Di Jakarta, (20/12/2025).

Kejadian ini tidak mesti. Terjadi dan timbul korban tersakiti kalah saja pelayanan di Puskesmas bebar kumur Kabupaten Maluku Barat Daya menjalankan fungsi peranakan tupoksi sebagaimana mana mestinya melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan medis dari paramedis yang digaji untuk memberikan. Pelayanan kesehatan”, imbuh Prof Sutan Nasomal SH MH Untuk itu sangat perlu Gubernur perintahkan Bupati menindak dokter yang kalau terbukti melalaikan fungsi tugasnya bila perlu dipecat dari PNS dengan nada menyayangkan. Kalau hal ini benar benar terjadi.

Kesedihan yang menyayat hati menyelimuti keluarga Alm. Bpk. Modestus Rumpopoi.
Sang bapak tak kembali lagi pada hari Rabu (4/12/2025) pagi dan menurut keluarga, kematiannya adalah akibat dari pelayanan medis yang terlambat, cuek, dan tidak bertanggung jawab di Puskemas Bebar Kumur. Mereka kini menuntut kejelasan yang tegas dari pihak terkait tidak sekadar omongan kosong.

Peristiwa dimulai pada Senin (25/11) jam 11 malam, ketika Bpk. Modestus mengalami kecelakaan yang melukai lengan kiri bagian siku. Keluarga buru-buru mengantarkannya ke Puskemas Bebar Kumur dan sampai pada jam 1 malam. Luka segera dijahit oleh dokter, dan semuanya terasa lancar pada malam itu.

Keesokan harinya (26/11), keluarga meminta izin pulang ke Desa Bebar Timur (tinggal di Dusun Bebar Barat) sesuai petunjuk dokter dan perawat. Pada Selasa (27/11), mereka kembali untuk kontrol dan diberi obat kemudian meminta izin pulang lagi karena kekurangan telur dan susu yang dibutuhkan pasien. Permintaan itu disetujui.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Masalah pecah: Pernikahan perawat lebih penting dari pasien kritis

Masalah muncul pada Senin (2/12) jam 8 pagi darah keluar dari bagian luka yang dijahit. Keluarga segera menghubungi dokter via WhatsApp, namun jawabannya membuat terkejut: “Saya dan semua petugas harus ke Desa Kuai untuk acara pernikahan perawat. Tidak ada yang bisa tinggal.”

Meskipun keluarga menegaskan bahwa pasien dalam kondisi KRITIS dan meminta setidaknya satu tenaga medis tetap melayani, permintaan itu ditolak mentah-mentah. Keluarga terpaksa menunggu dalam ketakutan sampai keesokan harinya (3/12).

Perjalanan kesusahan tanpa akhir pasien dikeluarkan saat keluarga mencari lampu

Keluarga kemudian mengangkut pasien ke puskesmas dengan tempat tidur yang dibawa sendiri. Di sana, mereka bertemu perawat Guntur dan meminta tolong menempatkan pasien yang lemah. Dokter kemudian datang dan melayani keluarga meminta agar pasien tinggal di puskesmas sementara karena kondisi lemah. Permintaan itu disetujui.

Tapi ada masalah lain: tidak ada lampu penerangan di puskesmas. Tanpa ragu, keluarga menawarkan untuk membawa genset dan pulang ke desa untuk mengambilnya tiba di desa jam 11 siang. Namun, ketika masih di perjalanan, telepon datang: “Puskesmas mau tutup jam 13.00. Pasien harus keluar sekarang!”

Keluarga meminta untuk menunggu, tapi pasien tetap dikeluarkan paksa. Ketika keluarga tiba kembali di rumah pasien, mereka bertanya mengapa dokter dan perawat tidak ikut datang jawabannya: “Perawat akan datang nanti.”

Menunggu 12 jam tanpa petugas pasien meninggal sebelum penanganan selesai

Keluarga menunggu dari jam 3 sore sampai jam 3 pagi tgl 4/12 tidak satu pun petugas yang muncul. Darah terus keluar dari luka pasien. Hanya pada jam 5 pagi, dokter memerintahkan perawat Guntur dan mantri untuk ke rumah pasien dengan alat medis.

Mereka tiba pada jam 8.30 pagi – namun Bpk.
Modestus Rumpopoi.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

sudah tidak sadar dan kondisi sangat kritis. Saat proses penanganan oleh mantri belum selesai, sang bapak menghembuskan nafas terakhir pada jam 9 pagi di rumah Bpk. Surpin Latunussa, Dusun Bebar Barat.

“Keterlambatan dan cuek seharusnya tidak terjadi nyawa bukan mainan!”

“Ini yang kami kecewa parah. Keterlambatan, kurangnya perhatian, bahkan memprioritaskan pernikahan daripada pasien kritis semuanya seharusnya tidak terjadi. Nyawa orang bukan mainan!” ungkap salah satu anggota keluarga dengan nada tegas dan menyedihkan.

Keluarga tidak mau berhenti di sini. Mereka menginginkan kejelasan penuh: mengapa pelayanan terlambat? Apakah ada kesalahan yang jelas yang menyebabkan kematian? Dan apa tindakan yang akan diambil oleh pihak Puskemas dan Dinas Kesehatan agar kasus serupa tidak terulang?
Nara Sumber Prof Dr Sutan Nasomal SH MH
Maluku ,
Kab. Maluku barat daya.MBD
Kec. damer desa bebar timur,
Kejadian ini terjadi di desa bebar timur kec. damer dan di tangani Oleh Puskesmas bebar kumur yang terketak di dusun bebar barat dan desa kumur,

Begini Kronologinya Yang terjadi pada Hari Selasa, tanggal (25/11/2025) sampai tanggal (29/11/2025) itu bpk ibu dokter dan juga Nakes menjalankan Tugasnya dengan baik Seingga melakukan Pelayananya sesuai Tugas yang di pundak Mereka tetapi yang Menjadi kekecewaan Bagi kami itu ada pada Tanggal Kontrol (2/12/2025) jam 8.00
Di Pagi Saya Y L, Memberitahukan Kepada Ibu Dr. Cicik Mey Setyowati Lewat Pesan Via WhatsApp,
Saya Mengatakan Kepada Ibu Dr. Cicik Mey Setyowati

Saya Punya Keponakan Ini Lemas Karna Mungkin DarahNya keluar ibu ,
Sekarang Jadi Apa Bisa Saya Jemput Ibu Dr ,
Cicik Mey Setyowati

Atau Mantri Tambain Empus Dullu Ibu Dr, Saya Mohon Ibu Dr, Jawab Ibu Dr, Cicik Mey Setyowati ,
Maff Tidak bisa Bapak Puskesmas Mau Ada Acara Ke Kuay Melu Kata Ibu Dr ,
Cicik Mey Setyowati Besok Saja Datang Ke Puskesmas , Jawab Saya Y L ,Kalo hari ini Tidak Bisa Saya Antar Ka Ibu Dr Cicik Mey Setyowati ,

Karena Kondisi Pasien
Modestus rumpopoi. , Lemah Sekali Ini Ibu Jawab Dr, Maaff Bapak Saya Mau Ke Acara , Suster Di Puskesmas Mau Ada Acara Nikahan Dan Ini Kami Sudah Berangkat Ke Kuay Melu, Jawab Ibu Dr , Pada Saya Y L Dan Saya Pun Menjawab Iya Ibu Terima Kasih ,

Itu Yang Membuat Kami Keluarga Merasa Kecewa Dengan Pelayanan Puskesmas Bebar Kumur , dengan Ada Nya Pesan Dari Ibu Dr , Cicik Mey Setyowati

Seperti Itu Membuat Kami Keluarga Merasa Kecewa Dengan Kata Ibu
Dr , Cicik Mey Setyowati

Yang Menjawab Kepada Saya Y L Sesuai dengan Pesan WhatsApp , Yang Terlampir saya selaku

Keluarga pasien Modestus rumpopoi.
Merasa kecewa pada Tanggal (2/12/2025) Saya kecewa karna tangan kiri bagian siku itu yang di jait oleh ibu dr , dan pa mantri alias guntur, dara keluar jam 8.00 pagi namun dari Situ saya tetap menahan Diri dan juga pasien Modestus rumpopoi. Tetap menahan Penderitaan sampai Tanggal (3/12/25) jam 8

Pagi barusan kami antar pasien Modestus rumpopoi.


Ke puskesmas bebar Kumur untuk di rawat Tetapi hari itu kami juga Kami Keluarga Kecewa karna kondisi pasien Modestus rumpopoi. lemah dan kritis dari Tanggal (2/12/2025)

Jam 8.00 Pagi itu tetapi Pada jam 13.00 siang / Menjelang sore tenaga Medis sampaikan buat Orang tua pasien Modestus rumpopoi.

Harus keluar sebelum Jam 1.00 karna mau Tutup puskesmas kami Sangat kecewa dan Akhirnya kami ikut Perintah para pegawai Puskesmas, tetapi kami Kecewa karna mereka Tidak ikut Bersama pasien Modestus rumpopoi.
di rumah nginap pasien Untuk di layani Di Rumah Saudara Kami Menunggu Sampai jam 3.00 pagi Tanggal (/4/12/2025) Atau subu Pasien
Modestus rumpopoi.
Dara keluar lai dari Tangan kirinya kemudian Saya suru panggil Ibu ,Dr Cicik Mey Setyowati Sama Bpk , Mantri Yang Datang Bapak Manteri

Ternyata Datang pada jam 05.00 pagi Tanggal (4/12/2025) tepat jam 09.00 pasien modestus.Rumpopoi meninggal Dunia Dikarenakan Terlambat Pelayanan Medis Dari Para Perawat di Puskesmas Bebar Kumur Maluku Barat Daya Maluku ,

(*Redaksi*)

You cannot copy content of this page