SAMPANG, DN-II Presiden Prabowo Subianto secara resmi meresmikan penyelesaian pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi seluruh Indonesia. Peresmian yang merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) ini dipusatkan di ruas Kedungdung–Bringkoning, Desa Lar Lar, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Selasa (23/06/2026).
Langkah strategis ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat konektivitas antarwilayah. Pembangunan infrastruktur jalan ini ditujukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi lokal, mewujudkan pemerataan pembangunan, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai pelosok tanah air.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo memberikan apresiasi tinggi atas tuntasnya pembangunan infrastruktur yang krusial bagi mobilitas masyarakat tersebut. Ia menegaskan bahwa jalan daerah adalah fondasi utama yang menghubungkan nadi ekonomi dari pedesaan hingga ke pusat-pusat perdagangan.
“Jalan daerah adalah infrastruktur dasar yang menjadi penghubung utama aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah bertekad memastikan tidak ada satu pun daerah yang tertinggal karena keterbatasan akses,” tegas Presiden.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Kepala Negara menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah akan terus menjadi prioritas pemerintah ke depan. Fokus utamanya adalah menghadirkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan hingga ke tingkat desa.
“Pemerintah pusat akan terus meningkatkan dukungan pembangunan infrastruktur di daerah pada tahun-tahun mendatang,” imbuh Presiden.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga berpesan kepada seluruh pemerintah daerah agar memiliki rasa tanggung jawab untuk merawat serta memanfaatkan infrastruktur yang telah terbangun tersebut dengan optimal. Menurutnya, keberlanjutan fungsi jalan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemeliharaannya.
Melalui peresmian ini, pemerintah berharap konektivitas yang semakin lancar dapat memangkas biaya logistik, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI #RilisPresiden
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih terkait di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (22/06/2026). Pertemuan ini difokuskan untuk membahas perkembangan strategis sektor energi, mulai dari progres hilirisasi hingga jaminan stabilitas kelistrikan nasional.
Progres Hilirisasi dan Ekosistem Baterai EV
Dalam keterangannya usai pertemuan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan laporan terkait kemajuan program hilirisasi. Salah satu pencapaian utama yang dilaporkan kepada Presiden adalah rampungnya pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik hasil kolaborasi strategis antara CATL dan PT Antam Tbk.
“Ekosistem baterai mobil hasil kerja sama CATL dan Antam sudah selesai dan siap untuk diresmikan dalam waktu dekat,” ujar Bahlil. Proyek ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya Indonesia menjadi pemain kunci dalam rantai pasok kendaraan listrik global.
Jaminan Ketahanan Energi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Terkait kondisi ketahanan energi nasional, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat tetap dalam kondisi aman. Presiden Prabowo secara khusus meminta pemantauan ketat terhadap pasokan energi guna memastikan stabilitas kebutuhan nasional tetap terjaga di tengah dinamika global.
Stabilitas Layanan Listrik
Isu krusial lain yang dibahas dalam rapat tersebut adalah keberlangsungan pelayanan listrik. Pemerintah, lanjut Bahlil, telah melakukan evaluasi komprehensif bersama PT PLN (Persero) untuk memetakan berbagai faktor yang memengaruhi stabilitas kelistrikan nasional.
Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, Presiden Prabowo memberikan instruksi tegas agar kementerian terkait segera mengambil langkah-langkah terukur. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat dukungan kepada PLN guna memastikan distribusi listrik kepada masyarakat tetap berjalan optimal, andal, dan berkelanjutan.
“Presiden menginstruksikan langkah konkret agar pelayanan listrik kepada masyarakat tidak terganggu dan tetap berjalan dengan kualitas terbaik,” pungkas Bahlil.
Red/BPMI Setpres
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan strategis untuk melakukan penataan ulang secara menyeluruh terhadap kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Langkah ini dilakukan guna mentransformasi kawasan tersebut menjadi ikon baru Indonesia yang berstandar internasional sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di ibu kota.
Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (22/6/2026).
Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Presiden menekankan pentingnya pengembangan kawasan GBK yang terintegrasi di lahan seluas kurang lebih 200 hektare. Proyek ini tidak hanya berfokus pada revitalisasi Hotel Sultan semata, tetapi mencakup penataan ulang total kawasan secara komprehensif.
“Bapak Presiden mengarahkan agar pengembangan kawasan GBK dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Tujuannya adalah menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta,” ujar Rosan usai pertemuan.
Melibatkan Sinergi Lintas Sektor
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam proses pengelolaannya, Rosan menjelaskan bahwa pemerintah akan melibatkan sejumlah entitas milik negara, seperti InJourney dan Meru. Saat ini, seluruh proses administrasi masih terus dikoordinasikan secara intensif di bawah pengawasan Kementerian Sekretariat Negara.
Terkait keberadaan fungsi perhotelan yang selama ini menjadi sorotan di kawasan tersebut, Rosan memastikan bahwa fungsi akomodasi akan tetap dipertahankan. Namun, pengembangannya akan dilakukan dengan pendekatan yang lebih modern, efektif, dan berdampak langsung pada perekonomian nasional serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Memperkuat Sektor Sport Tourism
Selain aspek ekonomi, transformasi kawasan GBK juga diproyeksikan untuk memperkuat sektor sport tourism (wisata olahraga) nasional. Rosan menegaskan bahwa seluruh fasilitas di kawasan GBK akan ditingkatkan kualitasnya agar memenuhi standar internasional.
“Pengembangan ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam sektor sport tourism. Kita akan meningkatkan seluruh fasilitas agar memenuhi standar internasional,” tambahnya.
Meski rencana besar tersebut telah digulirkan, Rosan menegaskan bahwa konsep akhir pengembangan kawasan GBK masih terus dimatangkan agar selaras dengan visi jangka panjang pemerintah dalam pembangunan infrastruktur strategis nasional.
Red/BPMI Setpres
SAMPANG, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan kerja ke Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, pada Selasa (23/6/2026).
Dalam lawatan ini, Presiden dijadwalkan memimpin dua agenda strategis berskala nasional.
Setibanya di Madura, agenda utama Presiden adalah meresmikan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah tahun 2025. Peresmian ini dilakukan secara terpusat di Kabupaten Sampang, yang menandai tuntasnya pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi di seluruh Indonesia. Proyek strategis ini merupakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendukung pemerataan ekonomi di pelosok tanah air.
Usai peresmian di Sampang, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Bangkalan. Di sana, Presiden dijadwalkan secara resmi menutup rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama tahun 2026. Kehadiran Presiden dalam forum tertinggi organisasi Islam terbesar di Indonesia ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah dan para tokoh agama dalam menjaga keutuhan bangsa.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara, di antaranya:
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan;
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia;
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi; dan
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.
Kunjungan ini menegaskan kembali fokus pemerintahan Presiden Prabowo dalam menjaga stabilitas pembangunan infrastruktur sekaligus merawat hubungan harmonis dengan elemen masyarakat sipil dan organisasi keagamaan di Indonesia. Red
JAKARTA, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, (22/6/2026).
Rapat strategis ini secara khusus membahas dua agenda prioritas pemerintah, yakni pengembangan sektor pariwisata nasional serta evaluasi program hilirisasi dan ketahanan energi.
Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru guna mengakselerasi kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah poin-poin utama hasil rapat terbatas tersebut:
Revitalisasi Kawasan GBK Menjadi Destinasi Internasional
Pemerintah memutuskan untuk melakukan penataan ulang secara komprehensif terhadap kawasan Gelora Bung Karno (GBK) yang mencakup lahan seluas 200 hektare. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa revitalisasi ini akan mencakup area eks-Hotel Sultan hingga kawasan lapangan golf.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Langkah ini diambil untuk memperkuat sektor sport tourism dengan standar internasional. Kami ingin menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di pusat Jakarta yang nantinya memberikan dampak nyata dan luas bagi perekonomian rakyat,” ujar Rosan.
Akselerasi Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik (EV)
Dalam sektor hilirisasi, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, melaporkan capaian signifikan terkait pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik. Proyek strategis hasil kolaborasi antara CATL dan Antam ini dinyatakan telah rampung dan siap beroperasi.
Menurut Bahlil, peresmian fasilitas ekosistem baterai tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan pada akhir Juli mendatang, yang menandai tonggak penting dalam posisi Indonesia di rantai pasok energi hijau global.
Menjaga Stabilitas Kelistrikan dan Ketahanan Energi
Presiden Prabowo memberikan instruksi tegas agar pelayanan kelistrikan bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama tanpa hambatan. Untuk menjaga stabilitas tersebut, pemerintah telah membentuk Tim Pengadaan Batu Bara gabungan guna menjamin pasokan energi bagi PLN.
Hingga saat ini, pemerintah memastikan ketahanan energi nasional berada dalam kondisi aman dengan cadangan pasokan yang tersedia di atas 20 hari. Langkah-langkah preventif ini diambil sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional di tengah dinamika ekonomi global.
Melalui penguatan sektor hilirisasi, ketahanan energi, dan pengembangan destinasi unggulan berkelas dunia, pemerintah terus berkomitmen mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih mandiri untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Red
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menerima delegasi Imperial College London di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (22/06/2026).
Pertemuan ini menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem pendidikan tinggi dan riset nasional, khususnya pada bidang kedokteran dan sains.
Mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, mengungkapkan bahwa kolaborasi dengan salah satu universitas terbaik dunia ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan standar pendidikan tinggi Indonesia hingga mampu bersaing di level global.
Fokus pada Pembangunan 10 Universitas Kedokteran
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah rencana pemerintah untuk membangun 10 universitas yang berfokus pada bidang kedokteran dan sains. Imperial College London diproyeksikan menjadi mitra strategis dalam mendukung akselerasi pembangunan institusi-institusi tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Imperial College London akan berperan vital, mulai dari penyusunan kurikulum yang adaptif, pengembangan standar pengajaran internasional, hingga kolaborasi riset. Kami juga akan mengupayakan keterlibatan profesor-profesor internasional dari Imperial untuk berbagi keilmuan di Indonesia,” jelas Brian.
Menuju Standar Global
Brian menambahkan bahwa kemitraan ini merupakan langkah konkret untuk mengisi kesenjangan kualitas riset medis dan sains di tanah air. Dengan menggandeng institusi yang memiliki reputasi dunia, diharapkan kualitas lulusan serta hasil penelitian dari universitas baru di Indonesia nantinya dapat memenuhi standar internasional.
“Kerja sama ini adalah peluang besar bagi Indonesia untuk mengakselerasi kualitas pengajaran dan penelitian kita. Reputasi Imperial College London di bidang medis dan sains sudah tidak diragukan lagi, sehingga kolaborasi ini akan memberikan dampak signifikan bagi kemajuan pendidikan nasional,” pungkasnya.
Pertemuan ini menjadi penegasan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing tinggi.
Red/BPMI Setpres
Tag: #KemensetnegRI #RilisPresiden #PendidikanTinggi #PresidenPrabowo #ImperialCollegeLondon
JAKARTA, DN-II Kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) senilai Rp3,5 triliun yang menyeret PT Riau Petroleum kembali mencuat ke permukaan. Pakar Hukum Internasional sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH., menegaskan bahwa lambannya penanganan kasus ini merupakan ujian besar bagi komitmen penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Mengutip teori Marshall McLuhan, “The Medium is the Message”, Prof. Nasomal menilai bahwa laporan investigasi yang disampaikan oleh Yayasan DPP KPK TIPIKOR dan Jejak Kasus Group adalah “medium” yang kini menjadi pesan krusial bagi pemerintah.
“Laporan ini bukan sekadar aduan administratif, melainkan ekstensi dari kesadaran kolektif rakyat yang menuntut keadilan. Jika aparat penegak hukum terus diam, maka keheningan itu sendiri menjadi pesan yang buruk bagi kepercayaan publik,” ujar Prof. Nasomal dalam pernyataannya, Selasa (23/6/2026).
Laporan Mengendap Lebih dari 200 Hari
Laporan dugaan korupsi fantastis tersebut telah resmi disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Agung RI, hingga KPK RI. Namun, hingga lebih dari 200 hari berlalu, pihak pelapor—yang diwakili oleh Investigator Yayasan DPP KPK TIPIKOR, Arjuna Sitepu—menilai tidak ada langkah konkret yang diambil.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kita hidup di era Global Village, di mana transparansi adalah tuntutan mutlak. Sangat ironis jika hukum justru membisu sementara dugaan kerugian negara mencapai angka Rp3,5 triliun,” tambah Prof. Nasomal.
Indikasi Mark-Up Drilling Rig: Simulasi Data
Salah satu poin krusial dalam laporan investigasi tersebut adalah dugaan mark-up pembelian satu unit Drilling Rig 750HP yang dibanderol sekitar Rp112 miliar.
Berdasarkan penelusuran data pasar global (seperti Alibaba dan Made-in-China), harga riil satu unit Drilling Rig 750HP (termasuk standar API dan spesifikasi industri) umumnya berkisar di angka Rp8 miliar hingga Rp23 miliar. Bahkan dengan asumsi penambahan biaya pengiriman, pajak impor, hingga mobilisasi (tambahan 20%–40%), harga tersebut tetap jauh di bawah angka yang dilaporkan.
Tabel Perbandingan Estimasi Harga Pasar Rig 750HP:
Estimasi Harga (USD)Estimasi Harga (Rupiah)
Rig XJ750 Bekas/Refurbished$500.000 – $740.000Rp7,7 M – Rp11,4 M
Rig ZJ30 Standar API Baru$860.000 – $1.500.000Rp13,3 M – Rp23 M
Full Package (Termasuk Mud & Control System)$1,5 Juta – $2 JutaRp23 M – Rp31 M
Kurs asumsi Rp15.500/USD
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Temuan ini mengindikasikan adanya potensi mark-up atau selisih harga yang sangat mencolok, yang berpotensi merugikan keuangan negara dalam skala besar.
Tuntutan Tegas untuk Penegak Hukum
Prof. Sutan Nasomal mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan “bebersih” di instansi penegak hukum terkait. Pihaknya mengajukan tuntutan tegas agar:
Kejaksaan Tinggi Riau segera meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan.
Kejaksaan Agung RI melakukan supervisi ketat terhadap penanganan perkara di tingkat daerah.
KPK RI mengambil alih kasus jika terdapat indikasi hambatan struktural dalam penanganan di daerah.
“Tidak cukup hanya slogan memiskinkan koruptor, mereka harus dihukum seberat-beratnya. Penjarakan pihak-pihak yang terlibat adalah satu-satunya ‘pesan’ yang efektif untuk mengembalikan muruah hukum di Indonesia,” pungkas Prof. Nasomal.
Publik kini menunggu langkah nyata dari aparat. Di era digital ini, tindakan tegas adalah satu-satunya medium yang dapat membuktikan bahwa hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Red
Narasumber:Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH.
Pakar Hukum Internasional & Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia
Jayapura, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mengatasi persoalan perumahan rakyat melalui kebijakan pembiayaan yang ringan. Menurutnya, upaya tersebut dapat dilakukan dengan menghapus berbagai beban pajak pembangunan serta menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan berbunga rendah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Karena kalau dari pemerintah saja yang bangun bedah rumah tidak akan cukup dari APBN apalagi APBD, sehingga salah satu strateginya adalah mendorong swasta,” ujarnya saat meninjau Perumahan Grand Royal Regency II di Jayapura, Papua, Minggu (21/6/2026).
Mendagri menjelaskan, kebutuhan perumahan di wilayah Tanah Papua masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data yang dipaparkannya, hampir 30 persen masyarakat di wilayah Tanah Papua belum memiliki hunian yang layak. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai skema insentif guna mendorong pembangunan perumahan sekaligus meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah penyediaan KUR Perumahan dengan bunga yang sangat ringan bagi MBR, yakni sekitar 0,5 persen per bulan. Dengan skema tersebut, masyarakat hanya perlu menyediakan uang muka sekitar satu persen atau sekitar Rp2,4 juta untuk memiliki rumah senilai Rp240 juta.
Mendagri berharap kebijakan tersebut dapat memperluas akses kepemilikan rumah sekaligus mengurangi beban masyarakat yang selama ini harus mengeluarkan biaya sewa tempat tinggal yang relatif tinggi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain kemudahan akses pembiayaan, pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif fiskal untuk menekan biaya pembangunan rumah. Karena itu, Mendagri meminta seluruh pemerintah daerah di wilayah Papua menerapkan kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.
“Tolong teman-teman kepala daerah, enam gubernur dan 42 bupati/wali kota se-Papua Raya, betul-betul menerapkan nol persen untuk PBG dan BPHTB,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga mengapresiasi komitmen pengembang dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui program penghijauan yang mewajibkan penanaman sedikitnya dua pohon pada setiap unit rumah yang dibangun. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, tetapi juga membantu menjaga kondisi tanah dan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.
“Dengan dibuat program reboisasi penghijauan ini akan memperkuat struktur tanahnya dan juga keasriannya, ditambah lagi juga lingkungan akan lebih sehat. Saya mendukung betul program itu,” pungkasnya.
Kegiatan peninjauan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri beserta jajaran, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta para pihak terkait lainnya. Red
JAKARTA, DN-II Pakar Hukum Internasional sekaligus Ekonom, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., memberikan peringatan keras kepada pemerintah terkait potensi kebocoran pendapatan negara di sektor perdagangan internasional. Ia mendesak Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk segera membentuk lembaga khusus guna mengawasi praktik ekspor-impor yang dinilai merugikan negara hingga puluhan ribu triliun rupiah. (22/6/2026).
Dalam keterangannya di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta, Jumat (20/6/2026), Prof. Sutan menyoroti maraknya praktik manipulasi data yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ia sebut sebagai “tikus berdasi”. Menurutnya, praktik ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat kesejahteraan rakyat.
Indikasi “Miror Statistik” dan Underinvoicing
Prof. Sutan membeberkan bahwa kerugian negara mencapai angka yang sangat fantastis, merujuk pada temuan mirror statistic (perbedaan data antara negara pengirim dan penerima) yang sering kali disorot oleh lembaga internasional seperti PBB.
”Negara kita terindikasi dirampok melalui praktik perdagangan luar negeri. Modusnya beragam, mulai dari underinvoicing (manipulasi harga dalam faktur), undercounting (manipulasi volume), hingga penyelundupan,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia mencontohkan, sering terjadi ketidaksesuaian data pengiriman komoditas sumber daya alam. Sebagai ilustrasi, ketika Indonesia mengirimkan 15.000 ton batu bara, oknum petugas melaporkan hanya 5.000 ton. Selisih volume yang signifikan tersebut, menurutnya, memperkaya pihak luar negeri dan oknum di dalam negeri yang terlibat dalam lingkaran hitam birokrasi.
Dampak Sistemik pada Ekonomi Nasional
Prof. Sutan menyebutkan bahwa kebocoran ini telah menjarah kekayaan alam Indonesia, mulai dari nikel, timah, batu bara, bauksit, hingga emas. Akibatnya, negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat.
”Selama 60 tahun, praktik kotor ini dibiarkan. Oknum-oknum di birokrasi, baik di pelabuhan, bea cukai, maupun instansi terkait, diduga bekerja sama dengan oligarki untuk memperkaya diri sendiri. Rekening gendut di luar negeri menjadi bukti nyata dari hasil jarahan sumber daya alam kita,” tegas Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID) ini.
Ia juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat saat ini yang terbebani oleh kenaikan pajak dan harga kebutuhan pokok akibat utang negara yang terus menumpuk. Menurut hitungannya, jika pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bersih dan jujur, negara seharusnya mampu memberikan kesejahteraan ekonomi yang jauh lebih baik bagi masyarakat.
Mendesak Reformasi Birokrasi
Menutup pernyataannya, Prof. Sutan menekankan perlunya langkah konkret dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyisir para oknum di berbagai sektor strategis, mulai dari instansi kepabeanan hingga departemen terkait lainnya.
”Presiden harus berani membongkar permainan ini. Urgent untuk membentuk lembaga khusus yang independen dan memiliki kewenangan penuh dalam mengawasi arus ekspor-impor. Jika ini tidak dihentikan, rakyat akan terus memikul beban akibat kekayaan alam yang dirampok oleh segelintir kelompok,” tutup Prof. Sutan.
Narasumber: Prof Dr Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Presiden Partai Oposisi Merdeka Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Assotion Of Young Indonesian Advocate (PAMID), Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya langkah strategis dalam pengelolaan aset negara guna memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pertemuan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, di kediaman pribadi Presiden di Kertanegara, Jakarta, Minggu (21/06/2026).
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dalam keterangan resminya menyatakan bahwa Presiden menaruh perhatian besar terhadap penguatan aset nasional. Fokus utama kebijakan ini adalah mempercepat transformasi badan usaha milik negara (BUMN) serta mendorong sektor-sektor ekonomi baru sebagai motor penggerak pertumbuhan nasional.
Optimalisasi Sektor Ekonomi Baru
Dalam diskusi tersebut, Presiden Prabowo menyoroti potensi besar sektor pariwisata sebagai salah satu lokomotif ekonomi baru. Strategi yang diusung adalah integrasi pariwisata dengan penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional (MICE). Langkah ini dinilai efektif untuk menciptakan lapangan kerja baru, mendongkrak kunjungan wisatawan, serta menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Akselerasi Konsolidasi BUMN
Selain pengembangan sektor ekonomi baru, Presiden memberikan arahan khusus mengenai keberlanjutan proses konsolidasi dan transformasi BUMN. Hingga saat ini, pemerintah terus berupaya merampingkan struktur perusahaan pelat merah agar lebih lincah dan berdaya saing.
Data menunjukkan bahwa dari total 1.077 entitas BUMN, pemerintah telah berhasil mengonsolidasikan sebanyak 258 entitas. Langkah perampingan ini diharapkan mampu membawa dampak signifikan, di antaranya:
Peningkatan Efisiensi: Menghilangkan tumpang tindih operasional antar-entitas.
Penguatan Tata Kelola: Menciptakan manajemen perusahaan yang lebih transparan dan akuntabel.
Pengurangan Beban Negara: Menekan biaya operasional (cost of doing business) yang selama ini menjadi tanggungan negara.
Pemerintah optimistis bahwa transformasi yang dilakukan secara bertahap ini akan memperkokoh fondasi ekonomi nasional, sekaligus memastikan bahwa aset-aset negara dapat dikelola secara profesional demi kemakmuran rakyat yang lebih merata.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI #RilisPresiden
You cannot copy content of this page