Jakarta, DN-II Sebanyak 62 pebulutangkis yang berasal dari pegawai Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes-PDT), pada Sabtu, (15/8/2026), berkumpul di gedung lapangan bulutangkis komplek kedua kementerian itu, Kalibata, Jakarta.
Mereka berkumpul di sana untuk menyalurkan hobby dan menguji prestasi dalam Turnamen Badminton Makarti Cup 2026. Turnamen yang diadili oleh wasit dari PBSI itu mendapat perhatian langsung dari Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.
Dalam sambutan pembukaan, Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan turnamen ini diinisiasi oleh Bapak Wamen Viva Yoga. “Tepuk tangan buat Pak Wamen karena Beliau yang menginisiasi acara ini”, ungkapnya yang disambut oleh seluruh peserta turnamen dan undangan pembukaan lainnya. Iftitah Sulaiman Suryanagara berharap turnamen yang diikuti oleh pegawai dari dua kementerian itu mengakrabkan antara satu dengan yang lainnya. “Kita masih dalam satu lingkunan”, tuturnya. “Semangat dalam turnamen ini adalah persatuan, sportifitas, dan daya juang”, tegasnya.
Viva Yoga dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Menteri Transmigrasi yang berkenan membuka acara. Dikatakan turnamen yang digelar masih dalam satu rangkaian memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. “Sebelumnya juga sudah digelar pertandingan futsal, bola voli, basket, dan lomba-lomba tradisional lainnya”, ujarnya.
Selain untuk memperingati HUT Ke-81 Indonesia Merdeka, menurutnya kegiatan ini untuk menguji prestasi pegawai yang memiliki hobby bermain bulu tangkis. “Dengan turnamen ini akan terlihat pegawai yang memiliki bakat dan talenta bermain bulu tangkis”, ujarnya.
Viva Yoga menegaskan turnamen dengan slogan ‘Bermain Dengan Semangat Juang, Sehat itu Indah, Untuk Merajut Silaturahmi’ dilandasi nilai-nilai sportifitas. “Nilai-nilai ini penting tidak hanya di lapangan namun juga dalam dunia kerja”, paparnya. Bila nilai-nilai ini diimplementasikan dalam keseharian, dalam bekerja, maka produktifitas, kreatifitas, dan inovasi, akan muncul dengan sendirinya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Penting juga dengan turnamen ini adalah membangun kesehatan jiwa dan raga para pegawai”, ujarnya. Menurutnya membangun sehat jiwa dan raga tidak bisa diwakilkan. “Untuk sehat harus dimulai dan dilakukan oleh diri Kita sendiri”, ucap pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu.
Sebagai penggemar olahraga bulu tangkis, Viva Yoga berharap turnamen ini rutin digelar setiap tahun. Disebut banyak manfaat dari turnamen ini. “Tidak hanya berkompetisi namun juga untuk membangun semangat persatuan, silaturahmi, dan menciptakan tubuh yang sehat”, tegasnya.
Sebelum pertandingan resmi dimulai, Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Viva Yoga melakukan pertandingan eksebhisi. Pertandingan yang akan dituntaskan dalam satu hari itu akan diakhiri dengan pertandingan antara juara dengan Wakil Menteri Transmigrasi.
JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya. Sidang berlangsung dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (14/08/2026).
APBN sebagai Instrumen Strategis Negara
Mengawali pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan posisi sentral APBN sebagai instrumen vital dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan nasional. Beliau menyatakan bahwa APBN tidak sekadar berfungsi sebagai dokumen pencatatan keuangan negara, melainkan instrumen utama untuk melindungi segenap bangsa, memperkuat perekonomian nasional, serta mewujudkan cita-cita kemerdekaan secara konkret.
”Perjuangan para pendiri bangsa dan para pahlawan dalam mendirikan Republik Indonesia kini harus kita lanjutkan melalui tanggung jawab bersama, yakni memastikan negara hadir untuk memberikan manfaat nyata serta meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia,” ujar Presiden.
Fokus Kebijakan RAPBN Tahun Anggaran 2027
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam pemaparannya, Kepala Negara memaparkan sejumlah arah kebijakan strategis dan prioritas alokasi anggaran yang tertuang dalam Rancangan APBN 2027. Fokus utama tersebut dirancang guna menjawab tantangan global sekaligus mempercepat transformasi ekonomi nasional, yang meliputi:
Kedaulatan Pangan: Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan melalui penguatan sektor pertanian dan rantai pasok nasional.
Kemandirian Energi dan Air: Mengoptimalkan pemanfaatan energi baru terbarukan serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.
Pendidikan dan Kesehatan: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui layanan pendidikan yang merata dan fasilitas kesehatan yang inklusif.
Hilirisasi dan Industrialisasi: Melanjutkan program hilirisasi komoditas unggulan guna memberi nilai tambah tinggi di dalam negeri.
Infrastruktur, Perumahan, dan Ketahanan Bencana: Mempercepat pemerataan infrastruktur dasar, penyediaan perumahan layak huni, serta mitigasi risiko bencana yang terintegrasi.
Ekonomi Kerakyatan dan Pembangunan Desa: Menggerakkan ekonomi dari tingkat bawah melalui pemberdayaan UMKM dan penguatan fiskal desa.
Penurunan Kemiskinan: Memperkuat efektivitas program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem.
Red/Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden
Hashtag: #KemensetnegRI #RilisPresiden
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jakarta, DN-II TNI mengerahkan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi Magnitudo 7,7 yang mengguncang sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026) dini hari.
Jajaran TNI di wilayah NTT langsung bergerak dengan mengerahkan personel dari Kodim 1603/Sikka, Kodim 1612/Manggarai, Kodim 1602/Ende, serta Yonif Teritorial Pembangunan (Yon TP) 834/WM, Lanal Maumere untuk membantu evakuasi dan penanganan masyarakat terdampak.
Selain pengerahan personel di wilayah, TNI juga menyiapkan kekuatan dan sarana pendukung untuk mempercepat distribusi bantuan serta mobilisasi personel dan logistik. Pesawat Hercules dan KRI disiapkan untuk mendukung penanganan bencana, sesuai kebutuhan dan perkembangan situasi di lapangan.
Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menyampaikan bahwa TNI turut mengerahkan alutsista untuk mendukung penanganan bencana tersebut. “TNI mengerahkan Hercules dan KRI untuk membantu penanganan bencana serta mendukung kebutuhan masyarakat terdampak,” ujar Kapuspen TNI.
TNI terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BNPB, BPBD, Basarnas, Polri, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan terpadu. Personel TNI juga tetap disiagakan untuk memberikan bantuan lanjutan sesuai perkembangan kondisi di wilayah terdampak. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tnirakyat #indonesiaemas2045
JAKARTA, DN-II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar kegiatan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) dan Edukasi Pengelolaan Sampah di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Jumat (14/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus upaya memperkuat kepedulian terhadap kebersihan dan pengelolaan sampah.
Mewakili Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan, persoalan sampah merupakan tantangan yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri karena perubahan dalam pengelolaan sampah membutuhkan keterlibatan masyarakat, mulai dari rumah tangga hingga lingkungan sekitar.
“Pengelolaan sampah adalah persoalan yang memang harus kita hadapi dan kita selesaikan bersama. Sampah adalah tanggung jawab kita semua,” ujar Tomsi dalam sambutannya.
Tomsi menekankan, sesuai arahan Menteri Salam Negeri terkait pentingnya perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat, khususnya dengan membiasakan pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Ia menyebut rumah, keluarga, dan lingkungan tempat tinggal sebagai titik awal perubahan tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kalau kita ingin melihat perubahan yang besar, kita harus berani memulainya dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan setiap hari,” katanya.
Tomsi juga menyampaikan bahwa Gerakan Indonesia ASRI merupakan bagian dari upaya meneruskan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mendorong lingkungan Indonesia yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Ia berharap gerakan tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi berkembang menjadi budaya masyarakat.
Direktur Jenderal (Dirjen).Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Restuardy Daud mengatakan, kegiatan Gerakan Indonesia ASRI sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan Local Service Delivery Project (LSDP) di daerah. Program tersebut diarahkan untuk memperbaiki tata kelola pelayanan dasar, khususnya bidang persampahan.
“Sebagai bagian dari langkah awal pelaksanaan program, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah telah menerbitkan Radiogram Dirjen Bina Pembangunan Daerah Nomor 600.3.3/6356/Bangda tanggal 10 Agustus 2026 yang ditujukan kepada daerah peserta program,” ujar Restuardy.
Menurutnya, LSDP melibatkan 30 pemerintah daerah, terdiri atas 21 kabupaten dan 9 kota. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat pengelolaan sampah dari tingkat daerah hingga lingkungan masyarakat, termasuk peningkatan tata kelola, penyediaan sarana pendukung, serta perubahan perilaku.
Restuardy menjelaskan, LSDP mendorong daerah beralih dari pola “kumpul, angkut, buang” menuju sistem pengelolaan yang lebih terpadu dengan mengedepankan pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya. Program ini juga diharapkan menghasilkan praktik baik yang dapat direplikasi oleh daerah lainnya.
Sementara itu, Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Bangda Iwan Kurniawan yang bertindak sebagai Ketua Pelaksana kegiatan Gerakan Indonesia ASRI dan Edukasi Pengelolaan Sampah menyampaikan, agenda ini dirancang dalam sejumlah rangkaian kegiatan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta pelajar.
Rangkaian kegiatan meliputi Gerakan Bersih Lingkungan, edukasi pengelolaan sampah, talkshow, pameran inovasi teknologi persampahan, rapat koordinasi LSDP, hingga lomba bertema persampahan seperti mewarnai, pembacaan puisi, dan stand up comedy.
Pameran inovasi persampahan menghadirkan berbagai inovasi dari pemerintah daerah serta pelaku usaha dan penyedia teknologi/offtaker. Kegiatan tersebut diharapkan membuka ruang kolaborasi untuk memperkuat ekosistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.
“Yang kita bangun bukan hanya kesadaran untuk menjaga kebersihan, tetapi juga ekosistem pengelolaan sampah yang dapat berjalan secara berkelanjutan,” kata Iwan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 700–800 peserta, termasuk pegawai Kemendagri, 157 perwakilan dari 30 daerah peserta LSDP, vendor teknologi dan offtaker, peserta lomba, masyarakat umum, serta media. Selain itu, sebanyak 58 anak yang terdiri atas 30 siswa SD dan 28 anak TK turut mengikuti rangkaian edukasi lingkungan.
Melalui Gerakan Indonesia ASRI, Kemendagri mendorong agar kesadaran menjaga kebersihan tidak berhenti pada kegiatan peringatan, tetapi dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, hingga menjadi kebiasaan dan budaya di tengah masyarakat. Red
JAKARTA, DN-II Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan dukungan Kemendagri terhadap Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) yang digagas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dukungan tersebut diwujudkan melalui gerakan nyata menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memperkuat edukasi pengelolaan sampah dari tingkat masyarakat.
Hal itu disampaikan Tomsi saat mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian membuka kegiatan Gerakan Indonesia ASRI dan Edukasi Pengelolaan Sampah di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Jumat (14/8/2026). Menurutnya, persoalan sampah tidak mungkin diselesaikan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Upaya untuk mengatasi persoalan ini telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk meneruskannya sampai ke tingkat masyarakat, bahkan sampai ke lingkungan rumah tangga,” ujar Tomsi.
Tomsi mengatakan, sesuai arahan Menteri Salam Negeri, salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah mengubah kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan sampah. Pemilahan sampah harus dimulai dari sumbernya, terutama dari rumah dan lingkungan tempat tinggal.
Ia menilai sampah juga perlu dilihat sebagai sesuatu yang memiliki nilai manfaat apabila dikelola secara tepat. Sampah, kata dia, dapat diolah menjadi energi listrik, pelet, maupun berbagai produk lainnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Jadi, apa yang kita lakukan hari ini bukan sekadar sebuah kegiatan seremonial. Ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk mengubah kebiasaan dan budaya dalam mengelola sampah,” tegasnya.
Senada dengan itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Restuardy Daud mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap Gerakan Indonesia ASRI sekaligus tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri agar upaya menjaga kebersihan dimulai dari lingkungan masing-masing.
“Kita akan mulai dengan kegiatan aksi bersih-bersih. Pada dasarnya ini adalah semangat peringatan HUT RI ke-81, sekaligus untuk menggulirkan atau mendukung program Gerakan Indonesia ASRI: Aman, Sehat, Resik dan Indah yang digagas Bapak Presiden dan diamanahkan oleh Bapak Menteri kepada kita semua,” ujar Restuardy.
Menurut Restuardy, Kemendagri tidak hanya melakukan pembenahan di lingkungan internal, tetapi juga memfasilitasi pemerintah daerah agar mampu memperkuat pengelolaan persampahan. Salah satunya melalui Local Service Delivery Project (LSDP) yang melibatkan 30 pemerintah daerah.
“Selain di lingkungan kita, kita juga diarahkan untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah,” katanya.
Rangkaian Gerakan Indonesia ASRI tersebut dikemas melalui sejumlah kegiatan. Pertama, Gerakan Bersih Lingkungan yang dilaksanakan dengan melibatkan pegawai Ditjen Bina Bangda dan masyarakat sekitar. Kegiatan ini menjadi simbol bahwa kepedulian terhadap kebersihan harus dimulai dari lingkungan terdekat.
Kedua, digelar pameran inovasi teknologi persampahan yang menghadirkan pemerintah daerah dan pelaku usaha. Berdasarkan rangkaian kegiatan, terdapat booth pemerintah daerah yang menampilkan inovasi pengelolaan sampah serta booth swasta yang menghadirkan teknologi dan solusi persampahan, termasuk penyedia teknologi dan offtaker.
Ketiga, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Local Service Delivery Project (LSDP) sebagai kick off bersama 30 daerah peserta. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola persampahan dari hulu hingga hilir, termasuk dukungan pembangunan TPST berkapasitas 100–150 ton per hari, penyediaan kendaraan pengangkut sampah, dan perubahan perilaku masyarakat.
Keempat, digelar edukasi Gerakan Bersih Lingkungan yang menyasar masyarakat dan peserta didik. Anak-anak TK dan SD diberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, serta membiasakan pengelolaan sampah mulai dari rumah.
Kelima, kegiatan diisi talkshow mengenai gerakan bersih lingkungan dan pengelolaan sampah dengan menghadirkan unsur pemerintah daerah, akademisi/pegiat inovasi, serta masyarakat. Talkshow menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik baik dalam membangun budaya pengelolaan sampah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain itu, digelar berbagai lomba bertema persampahan, seperti lomba mewarnai, pembacaan puisi, dan stand up comedy. Kegiatan juga dilengkapi sesi mendongeng sebagai sarana edukasi lingkungan yang lebih menarik bagi anak-anak.
Secara keseluruhan, kegiatan Gerakan Indonesia ASRI dan Edukasi Pengelolaan Sampah diikuti sekitar 700–800 peserta, termasuk pegawai Kemendagri, 157 perwakilan dari 30 daerah peserta LSDP, vendor teknologi dan offtaker, masyarakat, peserta lomba, serta pelajar. Sebanyak 58 anak, terdiri atas 30 siswa SD dan 28 siswa TK, turut mengikuti kegiatan edukasi.
Melalui rangkaian tersebut, Kemendagri menegaskan bahwa Gerakan Indonesia ASRI bukan sekadar gerakan kebersihan, melainkan bagian dari upaya membangun kesadaran dan budaya baru dalam pengelolaan lingkungan. Perubahan tersebut diharapkan dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, pemerintah daerah, hingga berkembang menjadi gerakan bersama di tingkat nasional. Red
BEKASI, DN-II Hilangnya satu unit mobil inventaris Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, bukan lagi sekadar persoalan aset yang lenyap. Lebih dari itu, lambannya penyelesaian kerugian daerah atas aset tersebut hingga bertahun-tahun lamanya memicu tanda tanya besar dari berbagai kalangan.
Persoalan ini bukan sekadar isu di lapangan atau masalah baru yang muncul kemarin sore. Berdasarkan catatan administrasi, kasus ini memiliki jejak dokumen pemeriksaan yang cukup panjang.
Merujuk pada Surat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi Nomor 000.2.3.2/2288/BPKD.4/2026, tercantum rujukan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Nomor 951/33/Inspektorat tertanggal 14 Januari 2013 tentang hilangnya kendaraan roda empat milik Desa Hegarmanah.
Tidak hanya itu, proses penyelesaian kerugian daerah atas kendaraan tersebut juga telah dikuatkan melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tertanggal 9 April 2013.
Belasan Tahun Tanpa Kepastian
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dokumen pemeriksaan telah tersedia, mekanisme pertanggungjawaban pun telah dituangkan secara administratif. Namun, yang menjadi pertanyaan mendasar: mengapa setelah belasan tahun berlalu, status penyelesaian kerugian daerah tersebut masih menggantung?
Upaya pengungkapan kembali mencuat setelah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Hegarmanah melayangkan surat resmi kepada Inspektorat Kabupaten Bekasi pada 30 Juli 2026 melalui nomor 400.10.2.3/002-BPD HGM/VII/2026. Surat tersebut secara spesifik mendesak adanya tindak lanjut atas tuntutan kerugian daerah terkait mobil dinas desa yang dilaporkan hilang pada masa jabatan Kepala Desa Mamad Rifa’i.
Kondisi ini membuat publik mendesak adanya transparansi dan jawaban yang terang atas sejumlah pertanyaan krusial berikut:
Jika belum, berapa rincian nilai kerugian yang wajib dipertanggungjawabkan dan bagaimana status hukumnya saat ini?
Langkah konkret apa saja yang telah diambil oleh pihak Inspektorat pasca dilayangkannya surat dari BPD?
Mengapa persoalan yang telah mengantongi dokumen pemeriksaan sejak 2013 ini tidak kunjung memperoleh kepastian penyelesaian yang dapat diakses publik?
IWO-I Kabupaten Bekasi: Jangan Biarkan Aset Negara Hilang Bersama Kepastian Hukumnya
Menanggapi mandeknya penyelesaian kasus ini, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online Indonesia (DPD IWO-I) Kabupaten Bekasi, Afifudin, dengan tegas mendesak agar Inspektorat Kabupaten Bekasi tidak bersikap pasif terhadap penanganan aset pemerintah.
”Ini aset pemerintah. Jangan sampai ketika aset hilang, prosesnya hanya berhenti pada tumpukan dokumen administrasi tanpa ada kepastian penyelesaian. Inspektorat harus tegas dan profesional. Kalau memang ada kewajiban pengembalian kerugian daerah, harus jelas siapa yang bertanggung jawab, berapa nilainya, dan bagaimana progres penyelesaiannya,” tegas Afifudin.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurut Afifudin, keberadaan dokumen pemeriksaan dari tahun 2013 seharusnya menjadi dasar yang kuat bagi Inspektorat untuk bertindak cepat, bukan justru membiarkan masalah ini berlarut-larut tanpa kejelasan.
”Dokumennya ada, persoalannya ada, surat resmi dari BPD juga sudah dilayangkan. Lalu apa yang sudah dikerjakan oleh Inspektorat? Jangan biarkan masyarakat terus berspekulasi tanpa mendapatkan jawaban yang transparan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa aset negara memiliki nilai strategis dan tidak boleh dipandang sebelah mata hanya sebagai angka-angka dalam laporan administratif.
”Jangan sampai bertahun-tahun berlalu, asetnya hilang, tetapi kepastian hukum dan penyelesaiannya juga ikut hilang. Inspektorat jangan bungkam. Publik berhak tahu,” pungkasnya.
Inspektorat Ditunggu Jawabannya
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Inspektorat Kabupaten Bekasi belum memberikan keterangan resmi atau tanggapan terkait progres penanganan, status tuntutan kerugian daerah, besaran nilai kewajiban, maupun tindak lanjut atas surat BPD Desa Hegarmanah tertanggal 30 Juli 2026.
Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya untuk klarifikasi dan hak jawab bagi Inspektorat Kabupaten Bekasi, BPKD Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kecamatan Cikarang Timur, Pemerintah Desa Hegarmanah, maupun pihak terkait lainnya seperti Mamad Rifa’i.
Namun, satu pertanyaan mendasar tetap bergulir di tengah masyarakat: Jika dokumen pemeriksaan telah tercatat sejak 2013, sampai kapan penyelesaian kerugian daerah atas mobil inventaris Desa Hegarmanah ini akan terus menjadi teka-teki?.
Tim Red
Jakarta, DN-II Dalam program transmigrasi, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) tidak hanya bertanggungjawab kepada kawasan dan transmigran namun juga bertanggungjawab untuk memberdayakan masyarakat lokal sehingga dalam transmigrasi ada interaksi,
komunikasi, dan integrasi sosial antara transmigran dan masyarakat setempat. “Kemarin Saya menerima Walikota Subulussalam (Aceh) yang menceritakan di sana antara transmigran dan warga lokal hidup rukun dan harmonis”, ujar Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.
Ungkapan demikian disampaikan saat dirinya menjadi tamu dalam suatu program acara di salah satu stasiun televisi, Mampang, Jakarta, (13/8/2026).
Integrasi di kawasan transmigrasi inilah yang menurut Viva Yoga menjadi salah satu keyakinan bagi para bupati untuk mengajukan usulan pembukaan kawasan baru transmigrasi di daerahnya. ”Ada 61 proposal dari para bupati yang ingin di kabupatennya dibuka kawasan baru transmigrasi”, ujarnya.
Manfaat transmigrasi dikatakan sangat besar bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga meski di kabupaten sudah ada kawasan transmigrasi, mereka ingin membuka kawasan baru. Dengan membuka kawasan baru maka wilayah-wilayah yang sebelumnya tak berpenghuni atau terisolasi menjadi wilayah yang terbuka dan digali potensi-potensi yang ada.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Potensi-potensi yang ada itu selanjutnya menjadi komoditas unggulan. “Ada kawasan transmigrasi yang potensi unggulannya, padi, sawit, kakao, coklat, durian , cengkih, kopi, tebu, serta potensi di sektor perikanan dan pariwisata”, ujarnya. Potensi unggulan tersebut tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan nasional namun juga sudah ada yang diekspor.
Dalam menggali potensi unggulan, Kementrans menurut Viva Yoga bekerja sama dengan 10 perguruan tinggi unggulan. Sepuluh perguruan tinggi unggulan itu adalah UI, IPB, ITB, Universitas Padjadjaran, UGM, Universitas Diponegoro, ITS, Universitas Airlangga, Univesitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin.
Dalam Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 yang merupakan buah dari kerja sama Kementrans dan 10 perguruan tinggi unggulan, dikrim sebanyak 1.476 orang anggota TEP dengan rincian 39 guru besar, 158 doktor, 263 magister, dan 1.016 sarjana. Mereka dikirim ke 53 kawasan transmigrasi. ”Tim ini mempunyai misi untuk merealisasikan hasil dari riset TEP 2025”, ujarnya. “Potensi-potensi unggulan yang ada ditindaklanjuti dalam model, prototype, dan kerja praksi”, ujarnya.
Dengan langkah nyata inilah akan membuka peluang terjadinya industrialisasi di kawasan transmigrasi dalam berbagai skala. “Dari sinilah muncul kawasan baru pertumbuhan ekonomi”, ujarnya. “Kawasan baru ini tidak hanya menciptakan kesejahteraan masyarakat namun juga menciptakan lapangan kerja”, tambahnya. Red
Jakarta, DN-II Festival Bazar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 2026 resmi ditutup setelah berlangsung selama tiga hari, 12–14 Agustus 2026, di Plaza Gedung A Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta. Tak hanya menjadi ruang bazar dan promosi produk, festival tersebut juga menghadirkan berbagai kegiatan sosial, edukasi, dan layanan yang memberikan manfaat bagi keluarga besar Kemendagri.
Rangkaian kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia tersebut diisi dengan beragam agenda. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim, edukasi keselamatan dan penanggulangan kebakaran, hingga sosialisasi mitigasi bencana.
Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Sri Purwaningsih mengapresiasi antusiasme dan partisipasi berbagai pihak yang telah mendukung penyelenggaraan Festival Bazar Kemendagri 2026. Menurutnya, rangkaian kegiatan sejak hari pertama menunjukkan bahwa festival tersebut memiliki manfaat yang lebih luas dari sekadar kegiatan bazar.
“Bazar ini tidak hanya melakukan penayangan booth-booth ini, tetapi dari sejak hari pertama ketika pembukaan, Ibu Penasihat yang diwakili oleh Ibu Yane Bima Arya memberikan arahan pembukaan dan dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada anak-anak yatim, artinya bantuan sosial dilakukan,” ujar Sri saat menutup Festival Bazar Kemendagri, di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Memasuki hari kedua, festival menghadirkan sosialisasi layanan keselamatan dan penyelamatan oleh Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta. Kegiatan tersebut juga dilengkapi dengan simulasi penggunaan fire blanket sebagai bagian dari edukasi mengenai langkah antisipasi dan penanggulangan kebakaran, baik di lingkungan kerja maupun rumah tangga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami sangat memahami situasi saat ini begitu banyak terjadi kebakaran-kebakaran dan itu perlu langkah antisipasi dan penanggulangan, supaya tidak terjadi di kantor kita maupun di keluarga kita, di rumah tangga kita,” jelasnya.
Sementara pada hari ketiga, edukasi difokuskan pada kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui sosialisasi layanan mitigasi bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman sekaligus kemampuan tanggap darurat keluarga besar Kemendagri dalam menghadapi potensi bencana.
“Kita sama-sama tahu bahwa Republik Indonesia ini adalah ring of fire, jadi harus siap-siap kita manakala terjadi bencana, maka Bapak Dirjen selaku pembina urusan kebencanaan, kita juga datangkan ahli-ahli yang bisa berbicara di hadapan kita, memahamkan bagaimana kalau ada bencana,” katanya.
Sri menilai, beragam kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa Festival Bazar Kemendagri tidak hanya memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mempromosikan produknya, tetapi juga menjadi wadah untuk berbagi, memberikan layanan, serta meningkatkan pengetahuan dan kepedulian terhadap berbagai isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Di akhir kegiatan, Sri menyampaikan apresiasi kepada panitia, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Ditjen Bina Adwil, serta seluruh jajaran DWP Kemendagri yang telah mendukung penyelenggaraan festival. Ia berharap semangat kebersamaan serta manfaat yang dihasilkan dari Festival Bazar Kemendagri dapat terus dilanjutkan pada tahun berikutnya.
“Mudah-mudahan Festival Bazar ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kemeriahan, kenyamanan yang kita lakukan di 2026 ini mudah-mudahan bisa terulang lagi di 2027 yang akan datang,” tandasnya. Red
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong kepala daerah menerapkan kepemimpinan teknokratik untuk meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Pendekatan tersebut menuntut kepala daerah berorientasi pada hasil, berani mengambil keputusan, serta mampu menggali potensi ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investasi.
“Kemimpinan teknokratik adalah kepemimpinan yang lebih didasarkan kepada skill, keahlian, dan berorientasi hasil dibanding proses,” ujar Tito saat menjadi narasumber Sharing Session bertema Peluang dan Tantangan dalam Menciptakan Pemimpin yang Berbasis Teknokratik dalam Mendukung Ekonomi Daerah pada Pembekalan Calon Kepala OJK (PCKO) Angkatan 3 Tahun 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Mendagri menjelaskan, kepemimpinan teknokratik menitikberatkan pada keahlian dan pencapaian hasil. Hal ini berbeda dengan pendekatan birokratik yang lebih menekankan proses dan kepatuhan terhadap prosedur. Meski birokrasi tetap diperlukan dalam pemerintahan, prosedur yang ada tidak boleh menghambat pencapaian target pembangunan.
“Kunci daripada kepemimpinan teknokratik adalah sekali lagi pendekatan hasil dan birokrasi. Jangan sampai menghambat pencapaian hasil. Kalau ada regulasi yang birokrasi berbebelit, ya permudah,” tegasnya.
Menurut Tito, pendekatan tersebut penting diterapkan mengingat kepala daerah memiliki latar belakang yang beragam. Sebagian berasal dari birokrasi dan memiliki pengalaman dalam administrasi pemerintahan, sedangkan lainnya berlatar belakang sektor swasta maupun profesi lain. Karena itu, kemampuan teknokratik diperlukan agar kepala daerah mampu mengelola pemerintahan secara efektif sekaligus mencapai target pembangunan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Salah satu kemampuan yang perlu diperkuat adalah pengelolaan keuangan daerah. Mendagri menekankan, keberhasilan kepala daerah tidak hanya diukur dari kemampuan membelanjakan anggaran, tetapi juga dari upaya meningkatkan pendapatan.
Pendapatan daerah antara lain bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pajak dan retribusi. Untuk memperkuat kapasitas fiskal, kepala daerah perlu menggali berbagai potensi ekonomi, baik dari sumber daya alam maupun sektor jasa, sekaligus mendorong masuknya investasi.
Dalam konteks tersebut, berkembangnya sektor swasta menjadi salah satu kunci penguatan perekonomian daerah. Aktivitas dunia usaha tidak hanya membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi, tetapi juga dapat memperbesar penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi. Karena itu, pemerintah daerah perlu menciptakan iklim usaha yang ramah bagi investor, termasuk melalui kemudahan perizinan dan kepastian berusaha.
Mendagri juga mengingatkan agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran. Setiap belanja harus diarahkan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada saat yang sama, pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja.
“Jadi yang enggak boleh terjadi adalah belanja lebih banyak daripada pendapatan. Defisit,” katanya.
Untuk memperkuat kapasitas kepala daerah dalam mengelola perekonomian, Mendagri meminta dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dukungan tersebut dinilai penting karena tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang maupun pemahaman yang sama mengenai ekonomi dan sektor jasa keuangan.
“Saya sangat mohon dukungan dari OJK dalam memberikan masukan kepada teman-teman di daerah,” ungkapnya.
Mendagri berharap OJK dapat memberikan pendampingan dan masukan kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi, memperkuat sektor swasta dan jasa keuangan, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan membantu kepala daerah mengambil kebijakan yang lebih tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
Acara tersebut dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, dan diikuti para Kepala Kantor OJK di seluruh Indonesia secara virtual serta peserta Pembekalan Calon Kepala OJK Angkatan 3 Tahun 2026. Red
Jakarta, DN-II Komitmen kuat pemerintah dalam menghadirkan kemandirian bangsa terus diwujudkan secara nyata. Berdasarkan keterangan resmi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026, Jumat (14/08/2026), Indonesia mencatatkan tonggak sejarah baru di sektor energi nasional.
Melalui optimalisasi pemanfaatan kelapa sawit dalam produksi biodiesel B50, Indonesia resmi menghentikan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar terhitung sejak 1 Juli 2026.
Kebijakan strategis ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga berhasil menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun.
Informasi Terkait:
Naskah lengkap Pidato Presiden pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 dapat diakses secara transparan melalui portal resmi kemensetneg.go.id
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#KemensetnegRI #HUT81RI #KitaIndonesia
#PidatoPresiden2026
You cannot copy content of this page