*Mendagri Salurkan Tali Asih untuk Ahli Waris Korban Meninggal Akibat Gempa NTT*
Manggarai Timur, www.detik-nasional.com // Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyalurkan tali asih kepada ahli waris korban meninggal akibat gempa di Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (17/8/2026). Santunan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii serta Bupati Manggarai Timur Agas Andreas di wilayah terdampak paling parah.
“Kemendagri memberikan tali asih sebanyak Rp15 juta per jiwa, per jiwa yang wafat pada keluarganya,” kata Mendagri.
Selain santunan tersebut, Mendagri memastikan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) juga memberikan santunan sebesar Rp15 juta untuk korban meninggal dunia. Dalam kesempatan ini, ia juga mengapresiasi inisiatif warga yang mendirikan posko sesaat usai gempa bermagnitudo 7,7 pada Sabtu, 15 Agustus 2026, pagi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia pun memberikan dua unit genset, 10 unit velbed atau tempat tidur lapangan untuk memperkuat posko tersebut, serta Rp200 juta untuk dua desa di Kecamatan Lamba Leda Utara. “Kita juga mengapresiasi ada posko yang dibangun warga. Tapi kita tambahi sekalian aja, namanya genset 2, sekaligus velbed ada 10 untuk operasionalnya,” ujarnya.
Mendagri memastikan pemerintah terus bergerak pada masa tanggap darurat. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya posko Basarnas yang berdampingan dengan tenda warga serta pendataan kebutuhan guna mempercepat penyaluran bantuan.
Karena itu, ia mengajak masyarakat terdampak untuk bekerja sama guna memulihkan dampak bencana. “Ini harus kerja sama kita, pemerintah sama masyarakat,” tutupnya.
Sebelumnya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian memimpin Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Lapangan Natas Lehong, Kabupaten Manggarai Timur.
Kehadiran Mendagri merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk meninjau lokasi bencana gempa sekaligus mempercepat penanganan bencana di NTT. Hal tersebut merupakan wujud kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak bencana.
Puspen Kemendagri
Redaksi.
*Mendagri Ungkap Prioritas Pemerintah Dorong Pemulihan Pascagempa Berbasis Data di NTT*
Manggarai Timur, www.detik-nasional.com // Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat memprioritaskan penanganan pascagempa di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terutama untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi.
Komitmen tersebut turut ditunjukkan dengan kehadiran Mendagri secara langsung di Kabupaten Manggarai Timur. Semula, Mendagri telah bersiap mengikuti Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Istana Negara. Namun, ia kemudian memutuskan untuk meninjau langsung kondisi masyarakat terdampak bencana di NTT, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta sejumlah menteri, pimpinan lembaga, dan wakil menteri turun ke lokasi bencana.
“Tadinya saya sudah siap-siap sama istri saya untuk hadir di Istana, istri saya sudah siapin pakaian juga, ada pakaian Toraja yang dia udah siapin … karena Bapak Presiden menugaskan kepada sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk turun langsung ke NTT, Flores khususnya untuk membantu daerah dan pemerintah pusat harus hadir, nah jadi [kami hadir di sini],” ujar Mendagri kepada awak media usai memimpin Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Natas Lehong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT, Senin (17/8/2026).
Dalam penanganan pascagempa, Mendagri menekankan pentingnya pendataan dan verifikasi secara menyeluruh. Langkah tersebut diperlukan agar bantuan pemerintah dapat diberikan secara tepat sesuai dengan tingkat kerusakan dan kondisi masyarakat terdampak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat saat ini memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari evakuasi, penyelamatan, penanganan korban, hingga pemulihan layanan dasar dan akses mobilitas. Sementara itu, terhadap rumah yang terdampak, pemerintah akan melakukan pendataan berdasarkan tingkat kerusakannya.
“Rumah yang rusak nanti harus didatakan ringan, sedang, berat. Ada kriterianya untuk gempa nanti itu ada bantuan dari BNPB,” katanya.
Menurut Mendagri, proses pendataan tersebut akan dilakukan melalui verifikasi dengan melibatkan pemerintah daerah (Pemda), yang selanjutnya akan divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pendekatan ini dinilai penting agar penanganan pascabencana dapat disesuaikan dengan karakteristik kerusakan di masing-masing wilayah.
Untuk rumah yang masih memungkinkan dibangun kembali di lokasi semula, pemerintah dapat menerapkan pendekatan pembangunan kembali di tempat atau on-site.
“Kalau di sini sepertinya tidak ada yang sampai habis. Sehingga bisa dibangunkan rumah yang ada itu dibangunkan kembali, namanya in situ, on-site,” ungkapnya.
Selain memastikan pendataan kerusakan, pemerintah juga terus memantau pemulihan layanan dasar di wilayah terdampak. Salah satunya sektor kelistrikan yang menunjukkan perkembangan positif.
Mendagri menyampaikan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Listrik Negara (PLN), pemulihan jaringan listrik di wilayah terdampak telah mencapai 88 persen.
“Dari Dirut PLN 88 persen sudah on. Tidak ada pembangkit listrik yang rusak, seperti dalam kasus dari beberapa daerah lain. Yang ada beberapa gardu yang rusak sudah diperbaiki, on,” tandas Mendagri.
Puspen Kemendagri
Redaksi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Wapang TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R dan para Kepala Staf Angkatan menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026).
Upacara digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”
Upacara berlangsung khidmat dengan Presiden Prabowo bertindak selaku Inspektur Upacara. Dalam kesempatan tersebut, Presiden membacakan naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan mengajak seluruh peserta mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus mendoakan masyarakat yang terdampak bencana alam di berbagai wilayah Indonesia.
“Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta, untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatra, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan Cipta, mulai,” ucap Presiden Prabowo.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di kawasan Istana Kepresidenan juga dimeriahkan aksi terjun payung “Victory Jump” oleh 17 penerjun Kopassus TNI. Para penerjun menampilkan sejumlah manuver, termasuk penerjunan bertingkat serta pengibaran Bendera Merah Putih berukuran besar dan simbol angka 81 sebagai bagian dari atraksi peringatan kemerdekaan.
Kemeriahan kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi udara yang menampilkan formasi berbagai alutsista udara, di antaranya F-16, Hawk, T-50i, Rafale, Sukhoi Su-27/30, A-400M, CN-295, B-737, KT-1B, EC-120B, EC-725, dan NAS-332. Rangkaian atraksi meliputi Free Fall Victory Jump, Giant Flight, Nusantara Flight, flypast formasi angka 81, OMU dan Escort A-400M serta Rafale, Hi-G Turn, Jupiter Aerobatic Team, Bomb Burst, High Speed Pass, hingga Dynamic Pegasus Show.
Rangkaian peringatan berlangsung meriah dan mendapat antusiasme masyarakat. Aksi terjun payung dan demonstrasi udara tersebut menjadi bagian dari perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus menampilkan profesionalisme, kesiapan, dan kemampuan TNI dalam melaksanakan tugas menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Red
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
JAKARTA, DN-II Menjelang detik-detik peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin Upacara Ziarah Nasional dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Utama Kalibata, Jakarta, pada Minggu malam, 16 Agustus 2026.
Upacara khidmat yang dilangsungkan dalam suasana malam hari tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, pimpinan lembaga tinggi negara, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih.
Rangkaian Prosesi Khidmat
Acara yang dimulai tepat pukul midnight (menjelang 17 Agustus) ini berlangsung dengan penuh khidmat. Rangkaian prosesi meliputi:
Penyalaan Obor: Melambangkan kobaran semangat perjuangan para pahlawan yang tidak pernah padam.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Peletakan Karangan Bunga: Dilakukan secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada arwah para pahlawan bangsa.
Mengheningkan Cipta: Seluruh peserta upacara menundukkan kepala mengenang jasa-jasa luhur para syuhuda bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Pembacaan Naskah Renungan Suci: Meneguhkan kembali komitmen bangsa untuk meneruskan cita-cita luhur para pendiri bangsa.
Pesan Kebangsaan dan Semangat Pengabdian
Melalui momentum sakral ini, bangsa Indonesia diingatkan kembali akan arti penting pengorbanan tanpa pamrih yang telah diberikan oleh para pendahulu. Semangat juang tersebut diharapkan terus menjadi landasan moral bagi seluruh elemen bangsa dalam menghadapi tantangan zaman.
”Semangat perjuangan para pahlawan menjadi pengingat bagi kita untuk terus menjaga kemerdekaan, memperkuat persatuan, dan melanjutkan pengabdian bagi Indonesia.”
Selamat Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia.
Terima kasih, para pahlawan bangsa.
LAMONGAN, DN-II Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menegaskan pentingnya peran relawan sebagai penggerak utama kemenangan partai. Hal tersebut disampaikannya di hadapan ratusan kader dan relawan PAN se-Kabupaten Lamongan.
”Relawan adalah ujung tombak pemenangan Partai Amanat Nasional (PAN). Tanpa relawan, suara partai tidak akan besar. Kita berharap ke depan, PAN tambah suara, tambah kursi,” ujar Viva Yoga dalam acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I serta Pelantikan DPC dan Relawan PAN Lamongan, Jawa Timur, Minggu (16/8/2026).
Acara konsolidasi ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya mantan Bupati Lamongan dua periode sekaligus tokoh masyarakat Jawa Timur H. Masfuk, mantan anggota DPR RI periode 2019–2024 Zainuddin Maliki, Ketua DPD PAN Lamongan Hamzah Fansyuri, serta perwakilan dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas).
Lebih lanjut, Viva Yoga menyampaikan bahwa kehadiran para kader dan relawan bertujuan untuk menyatukan visi memenangkan PAN di Kabupaten Lamongan pada Pemilu 2029. Ia mengapresiasi para kader dan relawan yang telah mengikhlaskan diri menjadikan partai sebagai lembaga pengabdian, perjuangan, serta sarana ibadah kepada masyarakat.
”Kita menjadikan PAN sebagai partai terakhir tempat mengabdi dan melayani masyarakat,” tambahnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mantan Presidium Majelis Nasional KAHMI ini mengaku optimis PAN Lamongan dapat kembali meraih kejayaan. Ia meyakini partai berlambang matahari putih ini mampu mendulang penambahan suara dan kursi legislatif secara signifikan.
Di hadapan relawan yang hadir dari berbagai kecamatan dan desa di wilayah Pantura tersebut, Viva Yoga mengingatkan bahwa PAN lahir dari rahim reformasi untuk memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
”Saya menyampaikan pesan Bang Zul (Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan), kita harus tetap solid,” tegasnya.
Untuk menjaga soliditas tersebut, partai berlambang warna biru ini terus memperkuat struktur hingga tingkat desa, sementara relawan dibentuk untuk memperkokoh basis di akar rumput. “Kaderisasi partai merupakan aktivitas yang penting dilakukan, karena tanpa adanya kader, partai apapun akan tenggelam,” tutur Viva Yoga.
Mengusung slogan ‘Bantu Rakyat’, Viva Yoga menjelaskan bahwa program-program pro-rakyat baik yang berasal dari anggota legislatif maupun institusi partai harus didukung penuh oleh seluruh kekuatan relawan di lapangan.
Pelantikan pengurus dan relawan yang berlangsung meriah ini semakin memperkuat keyakinan Viva Yoga bahwa PAN akan dengan mudah melewati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pada Pemilu mendatang.
Menanggapi hasil survei yang kerap meragukan posisi partai, Viva Yoga menanggapinya dengan santai namun tegas. “Ada survei yang menyatakan PAN tidak lolos ke Senayan. Namun secara fakta, sejak Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, hingga 2024, partai ini selalu lolos ambang batas. Kita yakin pada Pemilu 2029 PAN kembali lolos ke Senayan,” pungkasnya. Red
(Catatan Redaksi/Media: Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Media Center DPD PAN Kabupaten Lamongan.)
NTT, DN-II Pemerintah terus mempercepat penanganan dampak gempa bumi pada hari kedua pascabencana di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Fokus utama penanganan diarahkan pada pemulihan layanan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Kabupaten Manggarai, NTT, pada Minggu (16/08/2026).
Menko PMK mengungkapkan bahwa kondisi sejumlah fasilitas kesehatan di lokasi terdampak saat ini belum sepenuhnya memadai untuk menampung dan memberikan pelayanan optimal kepada seluruh pasien. Menyikapi hal tersebut, pemerintah bergerak cepat dengan berkoordinasi bersama Menteri Kesehatan untuk mendirikan Rumah Sakit Lapangan guna memperkuat kapasitas dan mutu pelayanan medis.
”Kondisi beberapa rumah sakit belum memadai untuk memberikan pelayanan kepada seluruh pasien. Untuk itu, kami telah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dalam pembuatan Rumah Sakit Lapangan guna memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan bagi pasien terdampak,” ujar Pratikno.
Selain sektor kesehatan, pemerintah memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat baik yang masih berada di tempat pengungsian maupun dalam proses perawatan terpenuhi dengan baik. Penyaluran bantuan logistik dan kebutuhan pokok saat ini sudah berjalan secara masif. Di antaranya mencakup 50 ribu paket sembako bantuan Presiden yang telah tiba di titik distribusi Maumere dan Labuan Bajo.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Guna memperlancar distribusi bantuan hingga ke wilayah-wilayah terisolasi, pemerintah turut memperkuat konektivitas melalui tiga jalur utama, yakni darat, udara, dan laut:
Jalur Udara: Didukung dengan penempatan empat unit helikopter TNI dan dua pesawat BNPB yang disiagakan di Labuan Bajo.
Jalur Laut: Dioptimalkan untuk menjangkau dan memenuhi kebutuhan logistik masyarakat di wilayah Sikka, Nagekeo, dan Ende.
Jalur Darat: Dikerahkan untuk mempercepat mobilitas bantuan antarkabupaten yang terdampak.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi di lapangan dan memastikan seluruh tahapan penanganan darurat pascabencana berjalan cepat, tepat, dan terpadu.
Red/BPMI Setpres
Hashtag: #KemensetnegRI #RilisPresiden
Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Wapang TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. menghadiri Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Pusat Tahun 2026 yang dipimpin Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, Jakarta Pusat, Sabtu (15/8/2026).
Sebanyak 76 anggota Paskibraka yang berasal dari 38 provinsi dikukuhkan untuk menjalankan tugas dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengukuhan tersebut menjadi bagian penting dari persiapan para putra-putri terbaik bangsa sebelum mengemban tugas negara pada Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Para anggota Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2026 merupakan putra-putri pilihan yang telah melalui proses seleksi dan pembinaan secara berjenjang. Kehadiran mereka menjadi bagian dari generasi muda yang diharapkan mampu menunjukkan kedisiplinan, tanggung jawab, semangat kebangsaan, serta keteladanan dalam menjalankan tugas.
Pengukuhan Paskibraka ini sekaligus menjadi momentum untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, cinta Tanah Air, serta semangat persatuan dan kesatuan dalam diri generasi muda Indonesia. (Puspen TNI)
Red/BPMI Setpres
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
Mediasi Lahan PT BRK dan Marga Adat Muara Kuang Berakhir Tanpa Hasil
MUARA KUANG, www.detik-nasional.com // Upaya penyelesaian pengembalian lahan antara Marga Adat Muara Kuang dan manajemen PT Bumi Rambang Kramajaya (BRK) belum menemukan titik terang. Mediasi perdana yang difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan Muara Kuang pada Jumat (14/8/2026) di ruang kantor kecamatan berakhir deadlock. Pertemuan ini digelar khusus untuk membahas tuntutan masyarakat adat terkait pengembalian penuh tanah ulayat yang telah dikuasai perusahaan selama lebih dari tiga dekade.
Dialog yang berlangsung hangat tersebut dihadiri langsung oleh perwakilan manajemen lama maupun manajemen baru PT BRK. Sementara itu, kubu masyarakat dipimpin oleh tokoh adat Drs. H. Edward Juanda Rusydi, S.Pd., didampingi praktisi hukum juliadi, jajaran tetua adat, mantan pejabat pemerintah setempat, serta elemen warga Muara Kuang. Guna menjaga kelancaran dan kondusivitas dialog, jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Kabupaten Ogan Ilir mulai dari Camat kecamatan Muara kuang Muhhamad Alfian S.Sos, Kapolsek muara kuang IPDA Harry Setiawan S.H.,M.H, perwakilan Danramil pak Haryono, hingga Lurah kelurahan muara kuang Satria Reza Pratama S.Sos, turut hadir mengawal jalannya mediasi.
Dalam pembukaannya, Edward Juanda secara resmi menyerahkan berkas tuntutan berupa narasi dan peta atas pengembalian seluruh tanah ulayat milik masyarakat adat yang selama ini dikelola oleh PT BRK. Secara historis, ia menegaskan bahwa keberadaan Marga dan Desa Muara Kuang sudah ada jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Pembuktian batas wilayah ulayat tersebut diperkuat oleh dokumen historis berupa Peta Desa karya Pembarap Abdullah tahun 1978 serta Peta BAPPEDA OKI tahun 2002.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
beliau menegaskan bahwa seluruh kawasan yang kini masuk dalam konsesi PT BRK murni merupakan ‘Himbe Peramuan’, yakni hutan adat komunal milik bersama (public asset). Secara turun-temurun, area ulayat ini dimanfaatkan seluruh warga untuk mengambil kayu bahan bangunan, kebutuhan hajatan, pembuatan pagar kebun, hingga tempat berburu dan mencari ikan. Karena sifatnya yang murni komunal dan milik kolektif adat, kawasan ini sejak awal tidak pernah dibagikan atau dilengkapi sertifikat kepemilikan perorangan.
Terkait desas-desus transaksi lahan di masa lalu, Edward menggarisbawahi aturan tegas hukum adat bahwa Himbe Peramuan sama sekali tidak dapat diperjualbelikan oleh individu mana pun. Apabila di masa lalu terdapat oknum warga yang nekat menjual bagian dari tanah adat tersebut kepada pihak perusahaan, transaksi itu secara otomatis dinilai tidak sah dan batal demi hukum. Pengakuan awal perusahaan atas status tanah komunal ini sebenarnya sempat terbukti pada masa pembukaan lahan pertama, saat PT BRK memberikan uang tali kasih sebesar Rp 100.000 per Kepala Keluarga (KK) sebagai izin pemanfaatan.
Untuk mematahkan argumen perusahaan mengenai ketiadaan sertifikat perorangan, Edward Juanda menganalogikannya dengan status kawasan Gelora Bung Karno (GBK) di Jakarta. Kawasan GBK telah sah dimiliki oleh negara sejak era 1960-an meski dokumen resminya baru diterbitkan Kementerian Keuangan di era modern. Hal ini membuktikan bahwa ketiadaan sertifikat kepemilikan sejak awal tidak menghilangkan hak asal-usul masyarakat atas tanah ulayat adat mereka.
Masyarakat Muara Kuang juga meminta transparansi PT BRK untuk membuka dokumen perizinan Hak Guna Usaha (HGU) secara menyeluruh demi menghapus keraguan publik. Mereka menyayangkan penguasaan tanah ulayat selama puluhan tahun yang diawali janji manis oleh oknum tentang pembangunan ekonomi serta tekanan politik rejim Orde Baru ternyata tidak memberikan dampak kesejahteraan yang signifikan bagi masyarakat adat setempat.
Menanggapi tuntutan tersebut, pihak PT BRK yang diwakili staf manajemen lama (Darwis Wahab) dan manajemen baru (Pak Tarigan) tetap berpegang pada legalitas HGU perusahaan yang terdaftar di BPN . Karena dinamika diskusi belum mencapai kesepakatan, Edward juanda meminta Camat Muara Kuang menerbitkan notulen resmi dan menuntut penghentian sementara (moratorium) seluruh aktivitas operasional perkebunan PT BRK pada area klaim wilayah adat 1978 hingga ada kesepakatan hukum yang mengikat.
BY : JULIYAN
Aceh, DN-II Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, terus mempercepat pemanfaatan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang salah satu fokusnya diperuntukkan bagi memulihkan lahan pertanian terdampak bencana. Optimalisasi TKD dilakukan agar sawah yang rusak dapat kembali ditanami dan produktivitas petani tetap terjaga. (15/8/2026).
Percepatan tersebut semakin mendesak karena Nagan Raya telah memasuki musim tanam dan sejumlah lahan sawah rusak masih dalam fase pemulihan, termasuk di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menyelaraskan pemanfaatan tambahan TKD dengan dukungan anggaran Kementerian Pertanian. Penyelarasan program diperlukan agar anggaran dapat diarahkan secara tepat kepada lahan yang paling membutuhkan penanganan dan manfaatnya segera dirasakan petani.
Langkah awal yang perlu dituntaskan adalah pemutakhiran data kerusakan, penetapan lokasi prioritas, penyelesaian persyaratan administrasi, dan penyusunan rencana pekerjaan. Data yang akurat membantu pemda menentukan bentuk penanganan, mulai dari pembersihan material, rehabilitasi lahan, perbaikan irigasi, hingga penyediaan sarana produksi pertanian.
Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Aceh Firdaus mengatakan realisasi anggaran bantuan pertanian di tingkat Provinsi Aceh telah mencapai 49,2 persen atau sekitar Rp253,5 miliar dari pagu Rp515,2 miliar. Capaian tersebut terus ditingkatkan agar pelaksanaan program pertanian dapat bergerak lebih cepat pada triwulan ketiga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Realisasi kegiatan kita baru sekitar 49 persen. Kami mengharapkan kabupaten dan kota segera menyelesaikan persoalan yang menyebabkan keterlambatan proses administrasi karena anggaran ini sudah berada di kabupaten,” kata Firdaus.
Firdaus menegaskan pemerintah daerah perlu proaktif menyampaikan setiap hambatan pelaksanaan agar dapat segera dicarikan jalan keluar bersama. Percepatan tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada kesiapan pemerintah daerah mengeksekusi program di lapangan.
Kebutuhan percepatan itu tidak terlepas dari luasnya dampak bencana terhadap sektor pertanian Aceh. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian yang dihimpun Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, luas sawah terdampak dilaporkan mencapai 57.171 hektare, dengan tingkat kerusakan mulai dari ringan, sedang, berat, hingga lahan yang hilang diterjang bencana.
Bagi masyarakat Nagan Raya, sawah merupakan sumber penghasilan keluarga sekaligus penopang ketersediaan pangan daerah. Karena itu, pemanfaatan TKD perlu difokuskan pada kegiatan yang dapat mengembalikan lahan ke kondisi produktif secepat mungkin tanpa mengabaikan ketepatan administrasi dan akuntabilitas anggaran.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, menegaskan percepatan pemulihan sawah dibutuhkan untuk menjaga produksi pertanian dan ketahanan pangan daerah.
“Kita harus memikirkan bagaimana pemulihan lahan sawah dan pertanian ini dapat dilakukan sesegera mungkin sehingga tidak mengganggu produksi pertanian maupun ketahanan pangan Nagan Raya ke depan,” ujarnya.
Sebagai penguatan koordinasi daerah, Satgas PRR juga mendorong pembentukan posko kabupaten agar data kerusakan, pelaksanaan program, kendala lapangan, dan aspirasi masyarakat dapat dikelola melalui satu pintu. Red
Sumatera Barat, DN-II Percepatan pemulihan pascabencana di Kabupaten Solok dan Kota Solok kini difokuskan pada pelaksanaan proyek infrastruktur, pemenuhan kebutuhan hunian tetap, pengendalian banjir, serta penyelamatan 115 hektare sawah terdampak. Penyelesaian berbagai program tersebut terus dipacu agar anggaran yang telah tersedia segera menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Sabtu, (15/8/2026).
Prioritas itu mengemuka dalam monitoring dan evaluasi khusus yang dilaksanakan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera di Kabupaten Solok dan Kota Solok, Sumatera Barat, Kamis (13/8/2026). Tim yang dipimpin Kepala Posko Nasional Satgas PRR Irjen Pol Wahyu Bintono Hari Bawono meninjau sejumlah lokasi terdampak serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Forkopimda, BPBD, dan organisasi perangkat daerah teknis.
Di Kabupaten Solok, pemerintah daerah telah memperoleh dukungan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp144 miliar. Realisasi bidang kesehatan menjadi yang tertinggi dengan capaian 91 persen dari alokasi lebih dari Rp6 miliar, disusul bidang ekonomi sebesar 57 persen dari alokasi Rp45 miliar. Namun, realisasi bidang pendidikan baru sekitar 6–7 persen dari alokasi lebih dari Rp3 miliar, sedangkan bidang infrastruktur baru mencapai 6,7 persen dari alokasi lebih dari Rp88 miliar.
Rendahnya realisasi anggaran infrastruktur disebabkan proses penyesuaian harga satuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang belum tuntas sehingga pelaksanaan lelang dan pekerjaan fisik tertahan. Satgas PRR mendorong Pemerintah Kabupaten Solok menetapkan tenggat penyelesaian dokumen tersebut agar seluruh kegiatan dapat segera masuk ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Penyesuaian harga satuan dan RAB harus segera dituntaskan. Sisa waktu tahun anggaran perlu dimanfaatkan secara disiplin karena anggaran infrastruktur ini berkaitan langsung dengan pemulihan konektivitas dan pelayanan masyarakat. Kami mendorong proyek segera masuk tahap pengadaan agar manfaatnya cepat dirasakan warga,” kata Wahyu.
Satgas PRR juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan relokasi 259 keluarga yang rumahnya mengalami rusak berat di Kabupaten Solok. Saat ini, kuota awal pembangunan hunian tetap baru mencakup 60 unit. Pemkab Solok didorong segera menuntaskan pengajuan penambahan kuota sebanyak 199 unit kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sekaligus mempercepat legalitas pemanfaatan 50 unit Rusun Nelayan di Nagari Muaro Pingai bagi masyarakat terdampak.
Selain hunian, penanganan sedimentasi dan material kayu sisa galodo di Sungai Sawah, Nagari Junjung Sirih, perlu diperkuat untuk mencegah luapan air kembali merusak lahan pertanian warga. Satgas PRR akan mengoordinasikan dukungan alat berat dengan Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan pemerintah daerah melanjutkan pembersihan sungai, normalisasi darurat, serta penyediaan jembatan transisi di Nagari Muaro Pingai.
Di Kota Solok, banjir bandang dan longsor pada November 2025 berdampak terhadap 2.978 keluarga atau 9.375 jiwa di sembilan kelurahan. Bencana juga merusak sekitar 14 kilometer badan jalan, empat ruas sungai, 11 titik jaringan irigasi, 292 fasilitas UMKM, satu koperasi, serta empat sistem penyediaan air minum. Sebagai bagian dari penanganan permanen, proyek pengendalian banjir dan normalisasi Batang Gawan serta Batang Lembang senilai Rp170 miliar kini telah memasuki tahapan tender tahun jamak.
Penanganan 115 hektare sawah terdampak menjadi salah satu agenda mendesak karena kerusakan tanggul, sedimentasi, sampah, dan terbatasnya akses alat berat mengganggu pasokan air ke lahan pertanian. Satgas PRR bersama Pemerintah Kota Solok mengoordinasikan pompanisasi darurat, sedangkan dukungan bibit cadangan dan pompa berskala besar akan dikonsolidasikan dengan Kementerian Pertanian untuk mencegah gagal panen.
Satgas PRR akan melanjutkan asistensi kepada pemerintah daerah dan mengawal konsolidasi dengan Kementerian PKP, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Pertanian.. Red
You cannot copy content of this page