Beranda » Kesehatan » Halaman 26

Kesehatan

BREBES, DN-II Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 14 Kepala Desa (Kades) definitif hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) tahun 2026. Prosesi khidmat ini berlangsung di Pendopo Kabupaten Brebes pada Senin (20/4/2026).

Pelantikan ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Brebes untuk mengisi kekosongan jabatan serta memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa tetap berjalan optimal. Para Kades yang dilantik akan mengemban amanah untuk menuntaskan sisa masa jabatan periode berjalan.

Fokus pada Integritas dan Masalah Sosial

Dalam sambutannya, Bupati Paramitha menegaskan bahwa jabatan ini bukanlah sekadar seremonial, melainkan tanggung jawab besar dalam mengelola amanah rakyat. Beliau menitikberatkan empat poin utama bagi para pemimpin desa yang baru:

Transparansi Anggaran: Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) wajib dilakukan secara transparan dan akuntabel guna menghindari jeratan hukum.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Sinergi Program: Menyelaraskan pembangunan desa dengan program prioritas daerah, khususnya penguatan ketahanan pangan.

Masalah Sosial dan Kesehatan: Menjadi garda terdepan dalam penanganan kemiskinan ekstrem serta percepatan penurunan angka stunting.

Kondusivitas Wilayah: Merangkul seluruh elemen masyarakat tanpa membeda-bedakan pilihan politik pasca-pemilihan untuk menjaga persatuan desa.

“Masa jabatan ini adalah kesempatan untuk membuktikan dedikasi. Saya minta para Kades segera beradaptasi dan bekerja cepat untuk kepentingan masyarakat,” tegas Bupati.

Daftar 14 Desa yang Memiliki Kades Baru

Berdasarkan SK Bupati Nomor 141/056 hingga 141/363 Tahun 2026, berikut adalah daftar desa yang kini memiliki kepemimpinan definitif:

Kecamatan Desa

Daftar Desa yang Melaksanakan Pilkades PAW:

1. Desa Indrajaya, Kecamatan Salem

2. Desa Songgom, Kecamatan Songgom

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

3. Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom

4. Desa Cipelem, Kecamatan Bulakamba

5. Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba

6. Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan

7. Desa Randusari, Kecamatan Losari

8. Desa Bentar, Kecamatan Salem

9. Desa Batursari, Kecamatan Sirampog

10. Desa Plompong, Kecamatan Sirampog

11. Desa Pende, Kecamatan Banjarharjo

12. Desa Benda, Kecamatan Sirampog

13. Desa Sisalam, Kecamatan Wanasari

14. Desa Ciampel, Kecamatan Kersana

Mekanisme dan Keberlanjutan

Proses pemilihan PAW ini sebelumnya dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara oleh perwakilan tokoh masyarakat di masing-masing desa. Hal ini sesuai dengan regulasi yang mengatur pengisian jabatan kepala desa yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir.

Acara pelantikan tersebut turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Forkopimcam, serta perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari wilayah terkait.

Reporter: Teguh
Kontributor: Berita Kabupaten Brebes

BREBES, DN-II Guna memberikan gambaran nyata mengenai dunia pendidikan tinggi, sejumlah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di wilayah Jawa Tengah mulai mematangkan program outing class bertajuk “Literasi Perguruan Tinggi”. Kegiatan ini dirancang khusus untuk memotivasi siswa, khususnya kelas XI, agar memiliki visi dan perencanaan matang untuk melanjutkan studi ke jenjang universitas setelah lulus sekolah.

Rencana ini disusun secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan wali murid. Pihak sekolah menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pembelajaran kokurikuler yang dilaksanakan di luar lingkungan sekolah guna memperluas wawasan akademik serta membangun ambisi intelektual siswa.

Pedomani SE Disdikbud Jateng

Pelaksanaan outing class ini dipastikan berjalan di atas koridor regulasi yang ketat, yakni mengacu pada Surat Edaran (SE) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3.8.1/09303 tertanggal 1 September 2025.

Sesuai arahan dalam SE tersebut, lokasi kegiatan dibatasi pada wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pembatasan radius ini bertujuan untuk menjamin efektivitas pembelajaran, efisiensi waktu, serta faktor keamanan peserta didik.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

“Tujuannya sangat esensial. Kami ingin anak-anak memiliki motivasi tinggi dan wawasan luas tentang berbagai fakultas serta jurusan langsung dari sumbernya. Kami ingin mereka berani bercita-cita tinggi untuk masa depan yang lebih baik,” ujar EY (inisial narasumber) saat memberikan keterangan resmi, Senin (20/4/2026).

Opsi Fleksibel dan Terjangkau

Menyadari keberagaman kondisi ekonomi wali murid, pihak sekolah menawarkan beberapa opsi kunjungan yang fleksibel agar tidak menjadi beban finansial bagi keluarga:

Kunjungan Yogyakarta (Fokus UGM & Kampus Sekitar):

Direncanakan pada Mei mendatang. Tersedia paket menginap 3 hari dengan estimasi biaya Rp1.360.000, atau opsi tanpa menginap dengan kisaran biaya Rp900.000.

Kunjungan Kampus Regional:

Bagi siswa yang tidak mengikuti program ke Yogyakarta, sekolah tetap memfasilitasi kunjungan ke perguruan tinggi di wilayah Brebes, Tegal, hingga Cirebon (seperti UPS, UMS, Universitas Terbuka, dan institusi lainnya).

Untuk opsi regional, pihak sekolah tengah mengupayakan komunikasi intensif dengan berbagai pihak guna mendapatkan keringanan biaya atau bantuan fasilitas bus sekolah demi menekan pengeluaran siswa seminimal mungkin.

Menjunjung Prinsip Sukarela

Sesuai dengan poin kedua dalam SE Disdikbud Jateng yang menegaskan bahwa outing class tidak bersifat wajib, EY menekankan bahwa seluruh rangkaian kegiatan ini berasaskan kesukarelaan.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

“Tidak ada paksaan sama sekali. Kami sangat menjaga agar tidak ada siswa maupun orang tua yang merasa terbebani. Namun, kami mengajak orang tua untuk melihat ini sebagai investasi pendidikan. Pendidikan adalah solusi jangka panjang untuk mengangkat harkat dan martabat keluarga,” pungkasnya.

Melalui program ini, SMAN se-Jawa Tengah berkomitmen menjalankan amanat pendidikan untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara kognitif, tetapi juga memiliki daya saing akademik di tingkat nasional. ***

Reporter: Teguh
Editor: Casroni

Sidoarjo, DN-II Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Surabaya menunjukkan komitmennya dalam mengawal ketahanan pangan nasional dengan mendampingi Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam kegiatan inspeksi mendadak (sidak) di Gudang Bulog, Buduran, Jawa Timur, Minggu (19/4/2026).

 

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama antara pemerintah dan elemen masyarakat dalam memastikan ketersediaan beras tetap aman serta distribusinya berjalan secara merata. Dalam kesempatan tersebut, HMI Cabang Surabaya menegaskan komitmennya untuk terus hadir mengawal kebijakan pangan nasional, khususnya dalam menjaga stabilitas stok beras bagi masyarakat.

 

Ketua Umum HMI Cabang Surabaya, Moch Elok Hakan Multazam, menyampaikan bahwa langkah pendampingan ini merupakan bentuk nyata dukungan terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada beras.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

“Pengawalan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mendukung upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan. Ketersediaan beras yang aman harus diiringi dengan distribusi yang adil dan merata di seluruh wilayah,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Multazam menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan terhadap rantai pasok pangan, terutama di tengah dinamika kebutuhan masyarakat serta tantangan perubahan cuaca yang berpotensi memengaruhi produksi. Ia menegaskan bahwa HMI akan terus berperan sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil yang aktif mengawal kebijakan pangan nasional.

 

Menurutnya, keterlibatan pemuda, mahasiswa, dan aktivis memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan pangan berjalan efektif. Partisipasi generasi muda tidak hanya sebatas dukungan moral, tetapi juga harus menjadi bagian integral dalam menjaga stabilitas pangan di Indonesia.

“HMI Surabaya akan senantiasa mengawal ketersediaan beras agar mampu mencukupi kebutuhan masyarakat, serta memastikan distribusinya semakin merata. Keterlibatan pemuda dan mahasiswa sangat penting dalam agenda ketahanan pangan nasional,” tegas Multazam.

 

Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyambut baik keterlibatan mahasiswa dan pemuda dalam mendukung program pemerintah. Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

 

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Mentan juga memastikan bahwa stok beras nasional saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu kekurangan pasokan. Ia sekaligus menepis anggapan perlunya impor beras, dengan menegaskan bahwa pemerintah saat ini berfokus pada penguatan produksi dalam negeri serta menjaga stabilitas cadangan beras, termasuk dalam menghadapi potensi gangguan seperti fenomena El Nino.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, Bulog, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat, upaya menjaga ketahanan pangan nasional diharapkan dapat berjalan lebih kuat dan berkelanjutan. HMI Cabang Surabaya pun menegaskan akan terus mengawal distribusi dan ketersediaan beras sebagai bagian dari tanggung jawab moral untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi secara adil dan merata.

Red

Aceh, DN-II Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus memacu perbaikan infrastruktur di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Langkah ini diambil guna memulihkan konektivitas dan urat nadi ekonomi warga yang sempat lumpuh akibat bencana hidrometeorologi. (19/4/2026).

Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemulihan akses jalan dan jembatan merupakan prioritas utama. Fokus saat ini adalah memastikan distribusi logistik lancar dan aktivitas sosial masyarakat kembali normal.

“Pekerjaan perbaikan infrastruktur jalan terus. Saya sangat mengapresiasi sinergi TNI/Polri, BNPB, dan Kementerian PU yang bergerak cepat di lapangan,” ujar Tito Karnavian dalam konferensi pers di Jakarta.

Progres Pemulihan Infrastruktur di Tiga Provinsi

Berdasarkan data Satgas PRR per 18 April 2026, hampir seluruh akses utama di wilayah terdampak telah pulih secara fungsional. Berikut rincian capaiannya:

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Wilayah Infrastruktur Nasional (Jalan & Jembatan) Infrastruktur Daerah (Jalan) Infrastruktur Daerah (Jembatan)

Aceh 100% Berfungsi (46 Jalan, 23 Jembatan) 1.521 dari 1.638 titik pulih 351 dari 652 unit pulih

Sumut 100% Berfungsi (30 Jalan, 7 Jembatan) 607 dari 616 titik pulih 343 dari 366 unit pulih

Sumbar 100% Berfungsi (31 Jalan, 13 Jembatan) 149 dari 167 titik pulih

Peningkatan Status Permanen dan Ketahanan Bencana

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen meningkatkan status perbaikan dari fungsional (darurat) menjadi permanen. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian anggaran secara signifikan.

Anggaran pada sektor Bina Marga melonjak sebesar Rp7,61 triliun, dari semula Rp14,29 triliun menjadi Rp21,90 triliun. Penambahan dana ini akan difokuskan pada:

Penanganan titik longsoran baru.

Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional serta daerah.

Peningkatan standar konstruksi agar lebih tahan terhadap risiko bencana di masa depan.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

“Kami tidak hanya sekadar memperbaiki yang rusak, tetapi membangun kembali dengan standar yang lebih kuat. Prinsip build back better diterapkan agar infrastruktur ke depan lebih tangguh menghadapi potensi bencana,” tegas Dody.

Red

BREBES, DN-II Ribuan jamaah dan santri dari berbagai penjuru daerah memadati SMK Pondok Pesantren Al-Hikmah 1 Benda, Sirampog, Brebes, pada Sabtu (18/4/2026) malam. Kehadiran massa tersebut guna mengikuti peringatan Haul ke-5 KH Sodiq Suhaemi dan Haul ke-10 Nyai Hj. Ulfatunnisa yang berlangsung khidmat.

Acara yang dimulai sejak pukul 20.00 hingga 23.20 WIB ini tidak hanya menjadi momentum kirim doa, tetapi juga sarana silaturahmi akbar antara ulama, umara (pemerintah), dan masyarakat lintas generasi.

Kehadiran Tokoh Nasional dan Daerah

Pantauan di lokasi, sejumlah tokoh penting turut hadir memberikan penghormatan. Di antaranya adalah:

Nusron Wahid (Menteri ATR/BPN RI)

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Taj Yasin Maimoen (Wakil Gubernur Jawa Tengah)

Paramitha Widya Kusuma (Bupati Brebes)

AKBP Lilik Ardhiansyah (Kapolres Brebes)

Tuan rumah sekaligus Pengasuh Ponpes Al-Hikmah 1 Benda, KH Labib Sodiq (Abah Labib), menyambut hangat para tamu didampingi Pengasuh Ponpes Al-Hikmah 2, KH Sholahuddin Masruri (Gus Sholah), serta jajaran ulama kharismatik lainnya.

Pesan Menteri ATR/BPN: Peran Pesantren dan Kemandirian Bangsa

Dalam sambutannya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menekankan pentingnya peran strategis pesantren dalam menyongsong masa depan pembangunan nasional. Ia menggarisbawahi bahwa kekuatan sebuah bangsa sangat bergantung pada kemandirian di sektor pangan dan energi.

“Pemerintah sangat membutuhkan masukan dan doa dari para ulama. Pesantren bukan sekadar institusi pendidikan, melainkan benteng pertahanan moral dan penguatan sosial masyarakat,” ujar Nusron.

Nusron juga menyinggung tantangan global, terutama dampak konflik di Timur Tengah yang mempengaruhi stabilitas energi nasional. Ia berharap lulusan pesantren mampu menjadi agen perubahan yang solutif di tengah masyarakat demi mendukung ketahanan nasional.

Tausiyah Keberkahan Hidup

Acara inti diisi dengan mauidzoh hasanah oleh KH Muhammad Faiz Syukron Makmun. Dalam tausiyahnya, beliau mengingatkan jamaah mengenai pentingnya menjaga keberkahan dalam hidup. Ia menyoroti fenomena zaman sekarang di mana banyak orang merasa kekurangan meski secara materi tercukupi.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

“Kehidupan saat ini cenderung mengalami penurunan keberkahan, baik dalam penggunaan waktu maupun hasil usaha. Kita harus meneladani generasi terdahulu yang hidup sederhana, namun tetap produktif dan penuh keberkahan,” pesan KH Muhammad Faiz.

Sinergi Lintas Sektoral

Menutup rangkaian acara, suasana keakraban terlihat saat Bupati Paramitha Widya Kusuma dan Wagub Taj Yasin Maimoen berjalan berdampingan mendampingi Menteri Nusron Wahid menuju kediaman (Ndalem) Abah Labib.

Momen kebersamaan ini menjadi simbol kuatnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tokoh agama dalam menjaga kondusivitas serta mendukung pembangunan di Kabupaten Brebes.

Red/Alex MT

BREBES, DN-II Menjelang jadwal keberangkatan jamaah haji pada 22-23 April mendatang, Pemerintah Kabupaten terus mematangkan kesiapan logistik dan sumber daya manusia. Fokus utama saat ini meliputi finalisasi seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) serta pemastian kelayakan armada transportasi untuk mobilitas jamaah. (19/4/2026).

​Mekanisme Seleksi PHD: Transparansi hingga Tingkat Provinsi

​Proses rekrutmen Petugas Haji Daerah (PHD) tahun ini dilakukan secara kompetitif guna menjamin kualitas pelayanan. Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) mencatat sedikitnya 21 pendaftar telah melewati verifikasi administrasi di tingkat kabupaten. Nama-nama tersebut kemudian dikirim ke tingkat provinsi untuk menjalani tahapan seleksi lanjutan yang dikelola langsung oleh tim gabungan Provinsi dan Kementerian Agama (Kemenag).

​Instrumen penilaian akhir mencakup ujian Computer Assisted Test (CAT) dan sesi wawancara mendalam guna mengukur kesiapan mental serta pemahaman tupoksi para calon petugas.

​Daftar Petugas dan Pembagian Tugas di Makkah

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

​Para petugas terpilih akan dibagi ke dalam dua kategori krusial: PHD Bidang Kesehatan untuk layanan medis, dan PHD Bidang Umum untuk urusan logistik, operasional koper, serta koordinasi katering.

​Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 7 petugas yang akan ditempatkan di Makkah, berasal dari berbagai unsur instansi dan masyarakat (termasuk unsur Darul Huda). Beberapa nama yang terkonfirmasi bertugas antara lain:

​Muhammad Ashikin

​Nashikhun

​Asmi Aziz

​Poniran

​dr. Fajar Edi Wantoro

​Fafat

​Seluruh petugas ini akan bersinergi dengan Ketua Regu (Karu), Ketua Rombongan (Karom), dan Ketua Kloter untuk memastikan pelayanan jamaah berjalan sinkron.

​Kesiapan Armada Bus: PO Dari Jaya, Dewi Sri, dan Blue Star Siap Jalan

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

​Untuk mobilitas jamaah menuju Asrama Haji Donohudan, pemerintah daerah telah menyiapkan total 38 unit bus (37 unit operasional dan 1 unit cadangan). Layanan transportasi ini menggunakan sistem Pulang Pergi (PP).

​Rincian armada yang dikerahkan meliputi:

​PO Dari Jaya: 15 unit

​PO Dewi Sri: 15 unit

​PO Blue Star: 8 unit

​Alokasi anggaran untuk transportasi ini dipatok sebesar Rp9,2 juta per unit, yang sudah mencakup biaya operasional dan pajak resmi.

​Dukungan Anggaran APBD dan Jadwal Keberangkatan

​Sesuai amanat Undang-Undang Perhajian, seluruh biaya operasional petugas haji daerah ditanggung sepenuhnya oleh APBD. Komponen biaya tersebut meliputi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sekitar Rp83 juta per orang, serta uang saku sebesar Rp10 juta (net Rp9,5 juta setelah potong pajak 5%).

​Rombongan dijadwalkan bertolak menuju Solo pada 22 dan 23 April. Perjalanan ibadah ini diperkirakan memakan waktu 43 hari, dengan estimasi kepulangan pada 6 Juni mendatang. Pemerintah berharap dengan persiapan logistik dan pengawasan ketat ini, jamaah dapat beribadah dengan khusyuk dan kembali sebagai haji yang mabrur.

​Reporter: Teguh
Editor: Casroni

BREBES, DN-II DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes resmi mendeklarasikan transformasi menuju politik modern melalui digitalisasi sistem kepemimpinan. Langkah ini diambil untuk menggeser paradigma lama menuju organisasi yang lebih transparan, sekaligus menegaskan posisi PDIP sebagai partai yang adaptif terhadap dinamika zaman. (19/4/2026).

​Ketua DPC PDI Perjuangan Brebes, Carudin, menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar tren teknologi, melainkan regulasi sistem yang wajib dipatuhi seluruh kader di semua tingkatan.

​Transformasi Konten: “Amplop Sudah Usang”

​Dalam arahannya yang tajam, Carudin menyoroti fenomena politik uang yang dinilai sudah tidak relevan dan tidak lagi efektif memenangkan simpati publik. Ia meminta kader berhenti mengandalkan logistik finansial sebagai senjata utama.

​”Zaman sekarang, pemain politik yang hanya sibuk bagi-bagi uang itu sudah ketinggalan zaman. Buktinya nyata, satu rumah diberi lima amplop, tapi yang dipilih tetap orang lain. Rakyat sudah pintar,” tegas Carudin di hadapan para kader.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

​Sebagai gantinya, ia mendorong kader untuk bertransformasi menjadi politisi berbasis konten. Media sosial harus dikonversi menjadi alat perjuangan untuk mengedukasi masyarakat, membongkar praktik korupsi, hingga melawan kedzaliman di tingkat lokal.

​Kader Sebagai “Watchdog” Infrastruktur

​Carudin memberikan instruksi konkret: kader harus berani menjadi pengawas sosial di desa masing-masing. Keberanian menyuarakan kebenaran melalui platform digital dinilai sebagai modal investasi politik yang lebih mahal daripada uang.

​”Jika melihat proyek infrastruktur yang asal-asalan, misalnya talud dengan kualitas semen buruk, jangan takut. Rekam, buat video, tunjukkan faktanya kepada publik. Keberanian membela hak rakyat seperti inilah yang akan dinilai mahal oleh masyarakat,” tambahnya.

​Langkah ini diharapkan membuka pintu bagi kader yang memiliki keterbatasan finansial namun kaya akan integritas untuk tetap kompetitif memperebutkan kursi legislatif.

​Meniru Jejak Humanis dan Integritas Digital

​Selain menjadi pengawas, kader diinstruksikan untuk tetap menjaga sisi humanis. Aksi nyata seperti membantu lansia atau berdialog dengan warga harus didokumentasikan sebagai bentuk transparansi kinerja. Ia merujuk pada konsistensi tokoh seperti Hendi Prihadi (Hendi) yang sukses membangun reputasi melalui aksi sosial yang autentik di media sosial.

​Di sisi internal, Carudin memberikan peringatan keras terkait keamanan dan integritas sistem daring (online) partai yang baru:

​Dilarang Manipulasi: DPC dilarang keras mengutak-atik sistem digital yang telah ditetapkan pusat.

​Nol Toleransi “Kenakalan”: Seluruh kader wajib menjaga kebersihan administrasi dari praktik curang.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

​Solidaritas Tanpa Batas: Menjunjung tinggi semangat gotong royong tanpa memandang latar belakang daerah.

​”Saya tidak ingin ada ‘kenakalan’ administratif. Sistem ini dibangun agar kita semua nyaman dan terukur dalam bekerja. Teruslah bersemangat, laksanakan instruksi partai, dan jangan pernah berhenti belajar,” pungkasnya.

​Reporter: Teguh

BREBES, DN-II Menjawab tantangan era disrupsi, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes melakukan langkah progresif dengan menggelar seleksi Fit and Proper Test calon Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) berbasis digital. Agenda yang dihelat pada Minggu (19/04/2026) ini menjadi bukti transformasi teknologi di internal partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

​Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif dan Eksekutif DPC PDI Perjuangan Brebes, Suntoro, menegaskan bahwa digitalisasi seleksi ini bukan sekadar tren, melainkan kepatuhan terhadap regulasi mutakhir kepartaian.

​”Kita harus relevan dengan zaman. Langkah ini sesuai dengan instruksi pusat agar seluruh instrumen partai beradaptasi dengan arus digitalisasi, tanpa menghilangkan nilai-nilai ideologis kita,” ujar Suntoro di sela-sela kegiatan.

​Pemetaan Wilayah dan Partisipasi Masif

​Proses seleksi tahap ini difokuskan pada penguatan struktural di wilayah strategis yang mencakup tiga Daerah Pemilihan (Dapil), yakni:

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

​Dapil 1: Kecamatan Brebes, Songgom, dan Jatibarang.

​Dapil 5: Kecamatan Losari, Tanjung, dan Kersana.

​Dapil 6: Kecamatan Bulakamba dan Wanasari.

​Sebanyak 93 kontestan bersaing ketat dalam penjaringan ini. Rata-rata, setiap kecamatan mengirimkan sekitar 25 kader terbaiknya untuk membuktikan kelayakan memimpin di tingkat akar rumput.

​Mengatasi Gaptek: Sinergi Kader Senior dan Junior

​Penerapan sistem online dalam pengisian formulir dan uji kelayakan sempat memunculkan dinamika menarik. Mengingat PDIP adalah partai massa yang merangkul lintas generasi, fenomena kegagapan teknologi (gaptek) di kalangan kader senior tidak terelakkan.

​”Memang ada kendala teknis, terutama bagi beberapa kader senior yang belum akrab dengan platform digital. Namun, kami sudah siapkan tim pendampingan intensif. Hasilnya luar biasa, semangat mereka mengalahkan hambatan teknologi itu,” jelas Suntoro.

​Menariknya, komposisi peserta didominasi oleh kombinasi yang solid: sekitar 40% merupakan wajah lama (petahana) yang ingin melanjutkan pengabdian, sementara sisanya adalah darah baru yang siap menyuntikkan energi segar bagi partai.

​Satu Barisan, Tanpa Orang Dalam

​Suntoro menegaskan bahwa mekanisme digital ini menutup celah subjektivitas. Ia menjamin seleksi berjalan transparan untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki kapasitas murni, bukan karena kedekatan personal.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

​”Di sini tidak ada lagi sekat-sekat atau istilah ‘orangnya siapa’. Begitu masuk dalam sistem ini, semua adalah warga PDI Perjuangan. Kita semua satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri dan nakhoda DPC kita, Bapak Carudin,” tegasnya dengan lugas.

​Melalui seleksi digital yang akuntabel ini, PDI Perjuangan Brebes optimistis dapat membangun fondasi organisasi yang lebih modern dan tangguh untuk menyongsong kemenangan di Pemilu 2029.

​Reporter: Teguh
Editor: Casroni

Jakarta, DN-II Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI), TM Luthfi Yazid, menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus solidaritas bagi para korban kasus pelecehan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI).

​Pernyataan tegas tersebut disampaikan Luthfi Yazid di sela-sela pelantikan advokat baru di Hotel Harper, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (19/04/2026). Sebagai organisasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), DePA-RI menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan seksual tidak memiliki tempat dalam masyarakat dan merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi.

​Mengusik Kesadaran Publik dan Bahaya Objektifikasi

​Luthfi menilai kasus ini menjadi alarm keras bagi publik bahwa kekerasan seksual tidak selalu bersifat fisik. Hal ini sering kali tersembunyi dalam kata-kata, dilegitimasi di ruang privat, hingga dinormalisasi melalui percakapan yang merendahkan martabat perempuan. Ia mengingatkan bahwa aturan mengenai hal ini telah termaktub jelas dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Permendikbud No. 30 Tahun 2021.

​”Dalam Rape Culture Pyramid (Piramida Budaya Pemerkosaan), normalisasi budaya objektifikasi terhadap perempuan adalah fondasi dari bentuk kekerasan seksual yang lebih besar. Puncaknya bisa berupa pemerkosaan hingga penganiayaan seksual,” ujar Luthfi.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

​Ia menjelaskan bahwa objektifikasi adalah tindakan mereduksi manusia menjadi sekadar objek, memisahkan tubuh seseorang dari identitas, kehendak, dan martabatnya sebagai manusia utuh.

​Tanggung Jawab Kolektif

​Lebih lanjut, DePA-RI memandang kasus di FHUI bukan masalah yang berdiri sendiri, melainkan cerminan dari rapuhnya kesadaran hukum dan sensitivitas gender. Menurutnya, pencegahan tidak boleh hanya berhenti di level institusi, tetapi harus dimulai dari penguatan karakter di lingkungan keluarga.

​”Masyarakat sebagai elemen sosial juga wajib andil menciptakan ruang yang aman dan kondusif bagi pencegahan serta penanganan kasus pelecehan seksual,” tambahnya.

​Didampingi jajaran pengurus DPD Sulawesi Selatan Sudirman Jabir, Asri Ameru, Muh Hanafi, Arpin, dan Chandra Makawaru Luthfi Yazid menyatakan lima poin sikap resmi DePA-RI.

​Mengecam Keras: Segala bentuk kekerasan seksual yang mencederai martabat manusia dan nilai keadilan di lingkungan pendidikan maupun masyarakat.

​Desakan Mekanisme Konkret: Mendorong pembentukan sistem pencegahan dan edukasi kekerasan seksual yang komprehensif, terutama di lingkup kampus.

​Transparansi UI: Mendesak Universitas Indonesia mengambil langkah tegas, transparan, dan akuntabel dalam menangani kasus ini sebagai bahan evaluasi menyeluruh dengan tetap berpihak pada korban.

​Partisipasi Publik: Mengajak masyarakat untuk aktif membangun budaya saling menghormati, berintegritas, dan peka gender.

​Perlindungan Korban: Mengedepankan prinsip penanganan yang menjamin korban didengar, dilindungi identitasnya, serta mendapatkan hak-haknya sesuai prinsip keadilan.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

​Mandat Konstitusi

​Luthfi menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa penegakan hukum yang transparan adalah satu-satunya jalan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.

​”Negara harus hadir dan memastikan hukum berdiri tegak tanpa pandang bulu. Kasus di FHUI ini hendaknya menjadi refleksi bagi seluruh institusi pendidikan untuk membangun lingkungan yang benar-benar aman, inklusif, dan bermartabat,” pungkas TM Luthfi Yazid. (*)

BREBES, DN-II Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes tancap gas memperkuat pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui evaluasi strategis, BAZNAS optimis mampu melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya dengan mengandalkan sistem potong gaji otomatis atau Payroll System. (19/4/2026).

Loncatan Target: Dari Rp9 Miliar ke Rp14 Miliar

Ketua BAZNAS Kabupaten Brebes, Mahali, mengungkapkan bahwa berdasarkan tren positif tahun lalu yang berhasil merealisasikan target Rp9 miliar, pihaknya kini menetapkan sasaran baru yang lebih menantang.

“Kami menetapkan target sebesar Rp14 miliar. Untuk mencapai angka ini, para Amil tidak boleh hanya bekerja di balik meja. Harus terjun langsung ke lapangan guna memetakan kendala dan potensi yang ada secara riil,” ujar Mahali.

Strategi Aksi Dulu, Sosialisasi Kemudian

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Ada yang berbeda dalam pendekatan BAZNAS kali ini. Alih-alih hanya melakukan sosialisasi konvensional, BAZNAS menerapkan metode pembuktian langsung di kementerian dan lembaga pemerintah. Strategi ini terbukti efektif saat pengumpulan zakat berhasil mencapai target 100 hari kerja hanya dalam kurun waktu 60 hari.

Metode yang digunakan adalah dengan menyalurkan bantuan terlebih dahulu kepada tenaga honorer, tukang kebun, hingga petugas kebersihan di lingkungan instansi tersebut sebelum melakukan edukasi zakat kepada para pejabatnya.

“Kalau cuma bicara tanpa bukti nyata, itu hanya omong kosong. Kami tunjukkan dulu manfaatnya kepada mereka yang kurang mampu di lingkungan kerja tersebut, baru setelah itu kita sosialisasi,” tegas narasumber dari BAZNAS.

Implementasi Payroll System Berbasis Penghasilan Riil

Guna mengoptimalkan perolehan, BAZNAS mendorong bendahara instansi untuk menerapkan Payroll System sesuai amanat Undang-Undang Zakat. Sistem ini akan membagi kategori kontribusi ASN menjadi dua:

Zakat (2,5%): Bagi ASN yang akumulasi gaji dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sudah mencapai nisab.

Infak: Bagi ASN yang total penghasilannya belum mencapai ambang batas wajib zakat.

BAZNAS juga menyarankan agar perhitungan zakat tidak lagi berdasarkan eselonisasi, melainkan dari total penghasilan riil agar dana yang terkumpul lebih optimal untuk kemaslahatan umat.

Tantangan Fluktuasi Harga Emas

Penerapan batas wajib zakat (nisab) saat ini menghadapi tantangan akibat fluktuasi harga emas dunia. Mengacu pada ketentuan MUI dan BAZNAS Pusat, standar nisab setara dengan 85 gram emas.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Berdasarkan rata-rata harga emas tahun 2025, standar nisab ditetapkan pada angka Rp91.681.728 per tahun atau Rp7.640.144 per bulan.

“Harga emas yang fluktuatif sedang kami kaji kembali bersama para ahli. Tujuannya agar penentuan batas wajib zakat tetap adil, akurat, dan tentunya sesuai dengan syariat Islam,” tutupnya.

Reporter: Teguh
Editor: Casroni

You cannot copy content of this page