JAKARTA, DN-II Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi merilis regulasi terbaru mengenai pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Melalui Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026, pemerintah mempertegas aturan main mengenai pembayaran honor bagi guru dan tenaga kependidikan non-ASN.
Langkah ini diambil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti,
untuk memastikan transparansi dan ketepatan sasaran alokasi anggaran negara di sektor pendidikan dasar dan menengah. (16/2/2026).
Siapa Saja yang Berhak?
Dalam Pasal 43 aturan tersebut, pemerintah merinci syarat ketat bagi pendidik yang berhak menerima honor bulanan dari dana BOSP. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi tumpang tindih pemberian tunjangan di lapangan.
Syarat bagi Guru:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Untuk bisa menerima honor dari dana BOSP, seorang guru wajib memenuhi empat kriteria utama:
Status Non-ASN: Bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Terdata di Dapodik: Wajib terdaftar secara resmi dalam Aplikasi Data Pokok Pendidikan.
Memiliki NUPTK: Mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai bukti validasi profesi.
Tanpa Tunjangan Dobel: Belum menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Nasib Tenaga Kependidikan
Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tidak hanya guru, tenaga kependidikan (seperti staf administrasi, pustakawan, atau operator sekolah) juga mendapat porsi perhatian. Syaratnya cenderung lebih sederhana namun tetap administratif:
Berstatus bukan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Memiliki bukti penugasan resmi berupa Surat Keputusan (SK) atau Surat Penugasan dari Kepala Sekolah/Penyelenggara Satuan Pendidikan.
Mengapa Ini Penting?
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Peraturan ini menjadi payung hukum bagi kepala sekolah dalam mengalokasikan anggaran sekolah tanpa rasa takut akan pelanggaran administrasi. Pembayaran honor bulanan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pendidik ujung tombak yang belum beralih status menjadi ASN.
Catatan Penting: Pembayaran honor dilakukan secara bulanan, menyesuaikan dengan ketersediaan dana dan kebijakan satuan pendidikan masing-masing sesuai petunjuk teknis yang berlaku.
Reporter: Teguh
Brebes, DN-II Sinergitas Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Juru Sembelih Halal (JULEHA) Kabupaten Brebes dengan Kodim 0713/Brebes ikut mensukseskan program Non Fisik dalam rangka memperkuat pemahaman dan keterampilan terkait penyembelihan halal untuk Pengurus Masjid dan Mushola Desa Cikuya sebagai lokasi dilaksanakannya TMMD Reguler 127 TA. 2026.
Syiar dan Edukasi berada di Aula Balaidesa Cikuya dimana ada peserta dari luar desa dan kecamatan seperti desa Songgom dan Larangan. Senin (16/02/2026).
Acara ini menjadi bagian dari program Syiar Perkumpulan Juru Sembelih Halal Brebes, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya prosedur penyembelihan sesuai kaidah Islam dan standar halal yang berlaku.
Syiar dan Edukasi ini juga untuk masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang tata cara penyembelihan halal.
Peserta mendapatkan materi tentang prinsip halal dalam penyembelihan, management qurban, pengenalan pisau sembelih, materi teknik perubuhan hewan qurban, materi titik sembelih, teknik tali temali dan teknik adab menyembelih.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Para instruktur dari DPD JULEHA Brebes juga memberikan demonstrasi langsung mengenai teknik penyembelihan yang sesuai syariat Islam dan prosedur sesuai SKKNI Juru Sembelih Halal No 147 Tahun 2022.
Ketua DPD JULEHA Brebes Chasan Mudofar didampingi Kusmanto, M.Pd selaku Bidang Pendidikan serta Sekretaris Peltu Ujang TSM, SH, TNI yang masih aktif berdinas di Kodim 0713/Brebes menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan bisa menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas juru sembelih halal di Indonesia, khususnya di Desa Cikuya.
“Syiar dan Edukasi ini bukan sekadar teori, tetapi juga praktik langsung untuk memastikan bahwa daging yang dikonsumsi masyarakat benar-benar terjamin kehalalannya. Kami ingin peserta memahami bahwa penyembelihan halal bukan hanya soal proses teknis, tetapi juga berkaitan dengan etika dan kepatuhan terhadap ajaran Islam,” ujarnya.
Kegiatan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Paguyuban Lebe Se-Kecamatan Banjarharjo, Pengurus DKM dan masyarakat yang turut hadir, komunitas masjid, serta masyarakat sekitar. Keberhasilan acara ini menunjukkan pentingnya sinergi antara masyarakat dan institusi dalam menjaga standar halal di sektor pangan, khususnya produk hasil sembelihan.
Selain pelatihan teknis, acara ini juga menjadi ajang diskusi bagi para peserta dan pemangku kepentingan dalam membahas berbagai tantangan di lapangan, seperti peningkatan kesadaran masyarakat, kepatuhan terhadap regulasi, dan kebutuhan akan lebih banyak tenaga juru sembelih halal yang tersertifikasi.
“Kami berharap acara ini bukan sekadar Syiar dan Edukasi saja, namun lebih ketingkat pelatihan dan menjadi langkah awal bagi peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya produk halal, khususnya dalam proses penyembelihan. Dengan adanya tenaga juru sembelih yang terlatih dan tersertifikasi, kualitas produk halal yang beredar di masyarakat semakin terjamin,” ujar Bapak Sekod Kepala Desa Cikuya saat memberikan sambutan.
Pelatihan ini juga menjadi momentum dalam mendukung gerakan Syiar Sembelih Halal Indonesia, yang bertujuan untuk memperkuat ekosistem halal di Indonesia. Dengan adanya program edukasi seperti ini, diharapkan kesadaran dan kepatuhan terhadap standar halal terus berkembang, demi menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal di tanah air.
Ditabahkan Kepala Desa, “Kami mengungkapkan rasa terima kasih kepada DPD Juleha Brebes yang telah sukarela memberikan segudang ilmu dan pengalaman tentang fungsi dan frofesi seorang Juru Sembelih Halal yang bermanfaat bagi umat. (Rio//Utsm).
BREBES, DN-II Semangat gotong royong kembali membuncah di Desa Cikuya, Kecamatan Banjarharjo. Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-127 Tahun Anggaran 2026 oleh Kodim 0713/Brebes resmi dimulai. Program ini tidak hanya ditargetkan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur, tetapi juga menjadi jembatan emosional guna memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat.
Komandan Satgas (Dansatgas) TMMD ke-127, Letkol Infanteri Ambariyantomo, S.Hub.Int., menegaskan bahwa kehadiran prajurit di tengah masyarakat adalah bentuk nyata pengabdian.
”Genderang TMMD telah ditabuh. Tim Satgas kini mulai berbaur dan bekerja bahu-membahu bersama warga. Kami berkomitmen untuk mencapai target pembangunan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Letkol Ambariyantomo kepada media, Senin (16/2/2026).
Sentuhan Nyata bagi Kebutuhan Dasar
Dampak instan dari program ini mulai dirasakan oleh warga setempat. Kaur Desa Cikuya, Wiwin (60), mengungkapkan apresiasinya atas pembangunan sarana sanitasi yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak warga.
”Kami sangat berterima kasih kepada Satgas TMMD. Pembangunan bak penampung air, MCK, dan penyediaan sumber air bersih di desa kami adalah bantuan yang sangat luar biasa. Ini memberikan dampak positif langsung bagi kesehatan dan kenyamanan warga,” tutur Wiwin.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Haru di Lokasi Bedah Rumah
Sisi humanis TMMD juga terlihat jelas pada program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Saat meninjau lokasi, rombongan Dandim disambut haru oleh Sarnewi, salah satu penerima manfaat program tersebut.
Dengan suara lirih dan mata berkaca-kaca, Sarnewi tak mampu menyembunyikan rasa syukurnya. “Terima kasih, Pak Dandim,” ucapnya terbata-bata saat melihat rumahnya mulai diperbaiki agar lebih layak dan sehat untuk dihuni.
Pemicu Geliat Ekonomi
Dalam paparannya saat upacara pembukaan, Dandim 0713/Brebes menekankan bahwa filosofi TMMD melampaui sekadar pembangunan fisik seperti jalan atau renovasi rumah.
”TMMD adalah stimulan. Selain infrastruktur, kami berharap program ini mampu memicu geliat ekonomi masyarakat desa. Dengan akses yang lebih baik dan fasilitas yang memadai, roda perekonomian lokal diharapkan dapat berputar lebih cepat,” pungkasnya.
Melalui sinergi lintas sektoral ini, Desa Cikuya diharapkan bertransformasi menjadi desa yang lebih mandiri dan memiliki ketahanan wilayah yang kuat. (Red/Utsm)
Brebes, DN-II Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) terus menunjukkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan desa, tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Melalui sinergi antara pembangunan fisik dan kegiatan non-fisik, TMMD membuka peluang baru bagi masyarakat pedesaan untuk meningkatkan taraf hidup. Perbaikan akses jalan, jembatan, hingga pembangunan talut menjadi langkah strategis dalam menghubungkan desa-desa yang sebelumnya terisolasi dengan pusat perekonomian.
Komandan Kodim (Dandim) 0713 Brebes, Letkol Infanteri Ambariyantomo, S.hub.Int., menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan TMMD berdampak langsung terhadap kelancaran distribusi hasil pertanian, perkebunan, maupun produk UMKM warga.
“TMMD membangun atau memperbaiki jalan, jembatan, dan talut yang membuka akses ekonomi desa terisolasi, sehingga memudahkan pengangkutan hasil produksi masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, Satgas TMMD juga aktif menggelar penyuluhan bertajuk Langkah Nyata Mengembangkan Usaha Desa. Kegiatan ini memberikan pembekalan kepada pelaku UMKM, mulai dari manajemen usaha, strategi pemasaran, hingga penguatan kapasitas produksi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurut Dandim, tujuan utama TMMD adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara langsung dan berkelanjutan. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya membangun sarana prasarana, tetapi juga memperkuat sumber daya manusia agar mampu bersaing dan mandiri secara ekonomi.
Ia menambahkan, secara harfiah “manunggal” berarti menyatu atau bersatu. Karena itu, TMMD menjadi wujud nyata kemanunggalan antara TNI dan rakyat dalam membangun Desa.
Melului “TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa.”. TNI tidak hanya sebagai alat pertahanan negara, tetapi juga hadir dan terlibat aktif dalam pembangunan, khususnya di daerah-daerah yang masih tertinggal,” tegasnya.
Dengan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat, TMMD diharapkan terus menjadi penggerak pembangunan desa yang berdaya saing, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di Kabupaten Brebes. (Rio/Utsm)
BREBES, DN-II Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Kodim 0713/Brebes menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan dan kesehatan masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang digelar di Posyandu Matahari, Desa Cikuya, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Senin (16/02/2026).
Kegiatan Posyandu ini diikuti puluhan ibu hamil dan balita. Selain pemeriksaan kesehatan rutin, Satgas TMMD juga membagikan makanan tambahan (PMT) bergizi seperti susu dan telur rebus guna membantu meningkatkan gizi anak-anak dan ibu hamil.
Serka Sagiman, Babinsa Cikuya yang tergabung dalam Satgas TMMD ke-127, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program nonfisik TMMD yang bertujuan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.
“Kami tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan aspek kesehatan masyarakat. Posyandu ini menjadi sarana penting untuk memantau tumbuh kembang balita serta kondisi kesehatan ibu hamil. Selain itu, kami juga memberikan makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita,” ujarnya. 
Sementara itu, Rusmaryam, S.Keb. salah satu tenaga kesehatan Posyandu Matahari mengatakan kegiatan ini sangat membantu masyarakat, khususnya ibu hamil dan balita, dalam memperoleh layanan kesehatan secara mudah dan gratis.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami sangat terbantu dengan kehadiran Satgas TMMD. Selain menambah tenaga, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk rutin memeriksakan kesehatan ibu dan anak serta memperhatikan asupan gizi,” ungkapnya.
Dengan kegiatan seperti ini, TMMD tidak hanya memperkuat pembangunan fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga. (Rio/dika)
BREBES, DN-II Masyarakat di Desa Cikuya tampak antusias mengikuti senam dan jalan sehat bersama ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana Anak Ranting 14/Banjarharjo Kodim 0713/Brebes, Senin(16/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung meriah ini digelar di Halaman Balai Desa Cikuya Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes dalam rangka memperingati HUT Persit Ke-80 dan menyemarakkan program TMMD Ke-127 Tahun 2026 Kodim 0713/Brebes.
Ketua Persit KCK Anak Ranting 14/Banjarharjo Ny. Agus Widodo mengatakan, kegiatan diawali dengan senam bersama dilanjutkan jalan santai bersama warga menyusuri desa.
Menurutnya, kegiatan senam menjadi sarana untuk memfasilitasi anggota Persit dan PKK bersilaturahmi dengan masyarakat di lokasi TMMD.
“Ini juga untuk menumbuhkan semangat untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, sekaligus sebagai ajang silaturahmi untuk kita semua yang hadir di sini,” tuturnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menambahkan, kehadiran ibu-ibu Persit di lokasi TMMD bukan hanya untuk mendukung tugas prajurit, tetapi juga ingin berbagi kebahagiaan menyambut HUT Persit Ke-80 Tahun 2026 serta mempererat kedekatan dengan masyarakat.
“Kami merasa senang bisa berbaur langsung dengan warga. Semoga kegiatan sederhana ini membawa manfaat, menambah semangat kebersamaan, serta semakin mempererat hubungan kekeluargaan antara Persit, Satgas TMMD, dan masyarakat,” pungkasnya.(Rio/dika)
PANTAI MEKAR, DN-II Di tengah klaim kemajuan ekonomi nasional, sebuah borok sistemik terungkap di Desa Pantai Mekar. Forum Masyarakat Desa Pantai Mekar (Formades PM) resmi melayangkan mosi tidak percaya dan melakukan penyegelan kantor desa sebagai bentuk protes atas dugaan penggelapan hak warga kategori duafa yang berlangsung sejak tahun 2020. (13/2/2026).
Skandal Anggaran di Level Akar Rumput
Sebanyak 276 warga duafa diduga menjadi korban pengabaian sistemik. Berdasarkan data yang dihimpun, dari total 284 penerima manfaat yang sah, hanya 8 orang yang baru menerima haknya setelah adanya desakan massa. Sisanya, 276 jiwa, masih berada dalam ketidakpastian.
Indikasi korupsi ini menguat setelah audit sampling menunjukkan bahwa dana sebesar Rp32 juta hanya mampu menutupi 8 orang, menyisakan lubang besar dalam buku alokasi Dana Desa.
Tinjauan Yuridis: Pelanggaran Hukum yang Terjadi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tindakan oknum perangkat desa ini tidak hanya melanggar etika kepemimpinan, tetapi juga bertentangan dengan beberapa instrumen hukum nasional:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
Pasal 26 ayat (4): Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, dan bebas dari kolusi, korupsi, serta nepotisme.
Pasal 82: Warga Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
Dugaan penahanan dana BLT masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara atau hak masyarakat miskin.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Dana Desa:
Penyalahgunaan BLT Dana Desa merupakan pelanggaran berat terhadap instruksi pemanfaatan anggaran prioritas nasional untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Prioritas yang Menyimpang
Formades PM menyoroti adanya ketimpangan tajam antara realita lapangan dengan citra yang dibangun desa. Di saat anggaran desa diduga “menguap” untuk kepentingan elite dan formalitas infografis, perut rakyat kecil justru dibiarkan kosong.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Video dan data yang beredar bukan sekadar angka, tapi tamparan keras bagi aparat yang sibuk memoles citra,” ujar perwakilan Formades PM dalam pernyataan sikapnya. 
Tuntutan Formades PM (Mosi Tidak Percaya):
Menjelang bulan suci Ramadan 1447 H, warga menuntut langkah konkret sebagai berikut:
Audit Investigatif Menyeluruh: Membuka dokumen alokasi Dana Desa Pantai Mekar sejak tahun 2020 secara transparan kepada publik (Sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik).
Penyelesaian Hak Rakyat: Segera cairkan kekurangan BLT untuk 276 warga duafa sebelum Idul Fitri tanpa syarat.
Sanksi Tegas & Proses Hukum: Menuntut pencopotan oknum perangkat desa yang terlibat (Sdr. Dahlan dkk) serta mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial.
Hingga berita ini diturunkan, kantor desa masih dalam kondisi disegel warga. Masyarakat menunggu kehadiran pihak inspektorat dan pemerintah daerah untuk menengahi krisis kemanusiaan di Pantai Mekar.
Tim Investigasi Redaksi
PPL dan Tani Merdeka Indonesia Tinjau Kesiapan Lahan IP 300 di Desa Suka Cinta
MUARA KUANG, WWW.DETIK-NASIONAL.COM // Tim Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) bersama perwakilan Tani Merdeka Indonesia (TMI) melakukan peninjauan intensif di lahan program Indeks Pertanaman 300 (IP 300) pada Selasa (11/02/2026). Kegiatan ini dipusatkan di hamparan lahan milik Kelompok Tani Sungai Balak 2, Desa Suka Cinta, Kecamatan Muara Kuang. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memastikan keberhasilan target tanam tiga kali setahun di wilayah tersebut.
Pengecekan lapangan ini dihadiri langsung oleh Koordinator Penyuluh (Korlu) BPP Muara Kuang dan Ketua Korwil tani merdeka indonesia Muara Kuang. Kehadiran para pemangku kebijakan ini bertujuan untuk memvalidasi kesiapan teknis lahan, mulai dari ketersediaan sumber air hingga kondisi fisik tanah, guna mendukung percepatan musim tanam ketiga bagi para petani lokal.
Mulyanto, selaku Ketua Korlu BPP Muara Kuang, dalam arahannya menyampaikan bahwa program IP 300 merupakan langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah. Beliau menekankan bahwa sinergi antara penyuluh dan petani sangat diperlukan agar pola tanam berjalan serentak. Menurutnya, kedisiplinan dalam mengikuti kalender tanam adalah kunci utama dalam meminimalisir risiko serangan hama dan kendala pengairan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Korwil TANI MERDEKA INDONESIA Muara Kuang, Suhartono, menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk mengawal kebutuhan petani di lapangan. Beliau menegaskan bahwa akses terhadap sarana produksi pertanian, seperti benih unggul dan pupuk, akan terus dipantau agar distribusinya tepat sasaran. Kolaborasi dengan TMI diharapkan dapat memberikan energi baru bagi para petani dalam mengelola lahan secara mandiri dan modern.
Selain aspek teknis, kegiatan ini juga menjadi sarana dialog interaktif untuk menyerap aspirasi dari anggota Kelompok Tani Sungai Balak 2. Para petani berkesempatan menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan, sementara tim PPL memberikan solusi praktis terkait manajemen pemeliharaan tanaman. Komunikasi dua arah ini diharapkan mampu membangun kepercayaan diri petani dalam mengoptimalkan potensi lahan yang ada.
Kegiatan monitoring ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga konsistensi produktivitas di Desa Suka Cinta. Dengan koordinasi yang solid antara BPP, Korwil, dan TMI, diharapkan program IP 300 ini tidak hanya meningkatkan volume produksi padi secara nasional, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga petani di Muara Kuang.
REPORT : JULIYAN
JATINEGARA, TEGAL, DN-II Memasuki hari ke-13 pasca bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, suasana di lokasi terdampak masih diselimuti kewaspadaan. (15/2/2026).
Bencana yang dipicu oleh hujan intensitas tinggi selama dua hari berturut-turut pada awal Februari lalu ini, mengakibatkan kerusakan signifikan pada infrastruktur, termasuk bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) setempat.
Kronologi dan Dampak Bencana
Bencana ini bermula pada 2 Februari 2026 setelah wilayah perbukitan Cacaban diguyur hujan tanpa henti selama 48 jam. Fenomena ini ditegaskan bukan merupakan gempa bumi, melainkan murni pergerakan tanah akibat kondisi geologis dan cuaca ekstrem.
Lokasi Terparah: Wilayah perbukitan ke arah selatan (Cacaban).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Korban Jiwa: Nihil (Tidak ada korban jiwa).
Relokasi: Kegiatan belajar mengajar Ponpes kini dipindahkan sementara ke arah Jatinegara dan Capar demi keselamatan.
Penjagaan Ketat Barang-Barang Santri
Meski bangunan pesantren sudah tidak aman untuk ditempati, banyak aset dan barang-barang milik santri putra yang masih tertahan di lokasi. Hal ini memicu inisiatif dari para santri dan alumni untuk melakukan penjagaan secara bergantian di area bencana.
“Kami selalu menjaga lokasi karena khawatir ada pihak yang tidak bertanggung jawab mengambil barang-barang yang masih tertinggal. Di dalam masih banyak perlengkapan santri,” ujar salah satu pihak di lokasi.
Sejumlah alumni pun terpantau turun tangan membantu pengamanan di titik-titik rawan pergerakan tanah. Mereka memastikan bahwa barang yang masih bisa diselamatkan tidak hilang di tengah kondisi darurat ini.
Harapan untuk Pemulihan
Warga dan pihak pesantren berharap proses pemulihan infrastruktur di Desa Padasari dapat berjalan cepat. Doa dan dukungan terus mengalir agar kondisi desa segera membaik dan para santri dapat kembali belajar dengan tenang di lokasi yang lebih aman.
Reporter: Teguh
PEKALONGAN, DN-II Musyawarah Daerah (Musda) Sekretariat Bersama Insan Pers Jawa Tengah (IPJT) Pekalongan Raya sukses digelar di Hotel Istana Pekalongan pada Minggu (15/02/2026).
Dalam sidang pleno yang berlangsung khidmat tersebut, Winoto Jamin resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) IPJT Pekalongan Raya periode 2026-2029.
Selain terpilihnya Winoto Jamin dari Media Cakra, forum tersebut juga menetapkan Sri Yanto, S.H. sebagai Sekretaris dan Santi, S.H. sebagai Bendahara. Pemilihan ini menandai babak baru bagi arah organisasi insan pers di wilayah Pekalongan dan sekitarnya untuk tiga tahun ke depan.
Proses Demokratis dan Transparan
Sidang pleno dimulai dengan pemaparan laporan pertanggungjawaban kepengurusan lama, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pemilihan. Winoto Jamin, yang dikenal sebagai sosok jurnalis independen, berhasil meraih suara mayoritas melalui mekanisme pemungutan suara yang demokratis.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ketua Umum IPJT pusat yang turut hadir memberikan apresiasi tinggi atas terpilihnya jajaran pengurus baru. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa pers adalah pilar keempat demokrasi yang harus dijaga integritasnya.
“Tanpa wartawan yang bebas dan bertanggung jawab, demokrasi bisa retak. Saya berharap kepengurusan baru mampu membawa organisasi ini ke arah yang lebih maju dan berpengaruh di era digital ini,” tegas Ketua Umum IPJT.
Visi Besar: Perlindungan Hukum dan Etika
Dalam pidato perdananya, Winoto Jamin memaparkan lima pilar utama yang akan menjadi fokus kerjanya, di antaranya:
Penguatan Profesionalisme: Meningkatkan kompetensi wartawan agar selaras dengan standar jurnalistik modern.
Perlindungan Hukum: Menjalin sinergi dengan lembaga hukum dan pemerintah guna menjamin keamanan anggota saat bertugas di lapangan.
Pengembangan Media Lokal: Mendorong media lokal menjadi sumber informasi utama yang akurat bagi masyarakat.
Solidaritas dan Sinergi: Memperkuat jejaring antar anggota dan stakeholder terkait.
Penegakan Etika: Menjadikan Kode Etik Jurnalistik sebagai landasan utama profesi.
“Kami ingin menjadikan IPJT Pekalongan Raya sebagai wadah yang memberikan kontribusi nyata, tidak hanya bagi wartawan, tetapi juga bagi kemajuan informasi di masyarakat,” ujar Winoto.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menghadapi Tantangan Era Digital
Sidang pleno ini juga menjadi ajang diskusi mengenai tantangan pers di daerah, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga ancaman berita bohong (hoax). Penunjukan Sri Yanto, S.H. dan Santi, S.H. diharapkan mampu memperkuat sisi administrasi dan tata kelola keuangan organisasi yang transparan serta akuntabel.
Dengan kepemimpinan baru ini, IPJT Pekalongan Raya optimis dapat menciptakan iklim jurnalistik yang lebih sehat, profesional, dan berintegritas di Jawa Tengah. Acara ditutup dengan sesi foto bersama dan konsolidasi internal untuk menyusun program kerja jangka pendek.
Red/Teguh
You cannot copy content of this page