Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan peran strategis data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Data tersebut antara lain mendukung penguatan sistem keuangan nasional, penyaluran bantuan sosial, mitigasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hingga pengembangan layanan keuangan digital.
Penjelasan tersebut disampaikannya dalam Pertemuan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Bidang Pelaporan Tahun 2026. Forum bertajuk “Sinergi Nasional Menjaga Integritas Sistem Keuangan untuk Mewujudkan Asta Cita” itu berlangsung di Convention Hall Grand Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Mendagri menekankan bahwa data kependudukan Dukcapil merupakan data paling lengkap dan mutakhir. Data tersebut mencakup sekitar 98 persen penduduk Indonesia dan diperbarui setiap hari oleh 514 kabupaten/kota. “Data penduduk Indonesia itu paling lengkap menurut saya … karena Kemendagri memiliki jajaring, jejaring Dukcapil di seluruh kabupaten dan kota,” katanya.
Ia menerangkan bahwa data Dukcapil memiliki keunggulan berupa biometrik yang sangat akurat, mulai dari sidik jari, pengenalan wajah, hingga iris mata. Data ini telah dimanfaatkan oleh lebih dari 7.000 pengguna, baik dari instansi pemerintah maupun nonpemerintah, termasuk sektor perbankan dan lembaga penegak hukum.
Pemanfaatan data Dukcapil, lanjut Mendagri, terbukti mampu meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial. Ia mencontohkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berhasil mengoreksi sekitar 3,97 juta penerima bantuan sosial yang tidak lagi memenuhi syarat. Perbaikan data tersebut turut menghemat keuangan negara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain itu, data Dukcapil juga berperan penting dalam penanganan bencana. Menurut Mendagri, meskipun dokumen fisik korban bencana hilang, identitas digital tetap dapat diverifikasi melalui sistem Dukcapil. Dengan demikian, penyaluran bantuan dan pembukaan rekening bank dapat dilakukan dengan cepat. “KTP-nya boleh hilang, tapi datanya ada di server kita,” tegasnya.
Dalam konteks sistem keuangan, Mendagri menyampaikan bahwa akses data Dukcapil sangat membantu perbankan dalam mempercepat layanan, mencegah penipuan, serta mendukung transaksi digital. Terlebih, saat ini Kemendagri telah berinovasi melalui digital ID atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dapat mempercepat proses pembukaan rekening.
“Kalau menggunakan … digital IKD, digital ID, [proses pembukaan rekening] hanya [butuh waktu] 3 [sampai] 4 menit saja,” jelasnya. 
Di sisi lain, Mendagri mengungkapkan bahwa kerja sama Kemendagri dengan PPATK telah berlangsung lama dan terus meningkat pemanfaatannya. Ia menyebutkan penggunaan data Dukcapil oleh PPATK melonjak signifikan hingga mencapai jutaan akses dalam beberapa tahun terakhir untuk keperluan validasi dan analisis transaksi keuangan.
Mendagri menegaskan komitmen Kemendagri untuk terus mendukung penguatan sistem keuangan nasional, termasuk dari aspek keamanan siber. Ia mengingatkan bahwa di era digital, serangan terhadap sistem energi, transportasi, dan keuangan dapat melumpuhkan sebuah negara tanpa serangan fisik. “Jadi memang sistem keuangan kita harus kita perkuat, termasuk juga cyber security-nya,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar. Selain itu, hadir pula perwakilan dari sejumlah lembaga, di antaranya Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan Agung, Polri, serta lembaga terkait lainnya.
Red/Casroni
Jakarta, DN-II Sebagai bagian dari penguatan kapasitas operasional, PT Hakaaston (HKA) secara internal telah melaksanakan kegiatan Road Accident Rescue Competition (RARC) yang melibatkan seluruh ruas tol kelolaan. Kegiatan ini dirancang sebagai forum pembelajaran bersama untuk menyamakan standar penanganan kecelakaan, menguji kecepatan respons, ketepatan prosedur, serta koordinasi lintas fungsi di lapangan.
Pelaksanaan RARC internal menjadi ruang evaluasi kinerja operasional berbasis simulasi nyata. Seluruh tim ruas dihadapkan pada skenario penanganan kecelakaan yang menuntut pengambilan keputusan cepat, penerapan prosedur keselamatan, serta kolaborasi antarpetugas. Hasil dari kegiatan ini memberikan gambaran objektif mengenai kesiapan masing-masing ruas dalam menjaga keselamatan pengguna jalan.
Dalam RARC tersebut, Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung meraih peringkat pertama, disusul Ruas Pekanbaru – Dumai di peringkat kedua, dan Ruas Betung – Tempino – Jambi di peringkat ketiga. Sementara itu, Ruas Medan – Binjai memperoleh apresiasi sebagai Best Improvement atas peningkatan signifikan dalam kinerja penanganan kecelakaan.
Pengalaman dari pelaksanaan RARC internal ini menjadi salah satu referensi penting dalam pengembangan kompetensi operasional HKA. Berangkat dari praktik tersebut, HKA membuka peluang untuk menjajaki keterlibatan dalam kegiatan berskala internasional sebagai sarana pembelajaran lanjutan dan perluasan perspektif terhadap teknologi serta praktik global di sektor transportasi dan infrastruktur. Inisiatif ini masih berada dalam tahap penjajakan dan kajian internal, sejalan dengan kebutuhan pengembangan kapasitas perusahaan ke depan.
Sebagai bagian dari komitmen menjaga objektivitas dan standar penilaian, pelaksanaan RARC internal HKA melibatkan juri yang berasal dari unsur eksternal dan profesional di bidangnya. Penilaian dipimpin oleh Wiyono Minarno sebagai Ketua Juri, dengan dukungan Ian Fulton sebagai Command Jury dan Ian Lawless sebagai Technical Jury yang melakukan penilaian secara daring. Aspek medis dalam simulasi dan evaluasi penanganan kecelakaan dinilai oleh Dr. Gustav dan Peter sebagai Medical Jury, sementara perwakilan owner regional hadir sebagai juri pendamping untuk memastikan keselarasan dengan kebutuhan operasional di lapangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Keterlibatan juri eksternal ini memastikan setiap proses evaluasi berjalan secara independen, terukur, dan berbasis standar profesional. HKA menempatkan RARC sebagai instrumen pembelajaran yang serius, bukan sekadar kegiatan internal rutin, sehingga hasil penilaian dapat digunakan sebagai rujukan nyata dalam peningkatan kompetensi, prosedur keselamatan, dan kesiapan respons di seluruh ruas kelolaan.
Wiyono Minarno menyampaikan bahwa seluruh peserta telah menunjukkan kinerja terbaik selama kompetisi berlangsung. “Seluruh tim menunjukkan kesiapan yang sangat baik selama kompetisi. Proses seleksi dilakukan secara ketat untuk menentukan satu tim yang paling siap mewakili HKA di tingkat internasional. Penilaian menitikberatkan pada ketepatan tindakan dan presisi penanganan, karena kecepatan harus selalu berjalan seiring dengan akurasi dalam situasi kecelakaan,” ujar Wiyono.
Pendekatan evaluasi yang ketat dan terbuka terhadap standar eksternal tersebut membentuk dasar bagi HKA dalam memperluas cakrawala pembelajaran operasional. Setelah memastikan proses internal berjalan dengan disiplin dan terukur, perusahaan mulai melihat pentingnya memahami perkembangan teknologi, metodologi, dan praktik keselamatan yang diterapkan di tingkat regional dan internasional sebagai bahan pembanding dan pengayaan kapasitas.
Salah satu kegiatan yang tengah diamati adalah Malaysia Commercial Vehicle Expo (MCVE) 2026 yang akan berlangsung pada 14 – 16 Mei 2026 di Mines International Exhibition & Convention Centre, Selangor, Malaysia. Kegiatan ini mempertemukan pelaku industri kendaraan komersial dan solusi transportasi dari berbagai negara, dengan fokus pada teknologi, keselamatan, dan efisiensi operasional. Selain itu, HKA juga mencermati forum regional lain seperti ASEAN Roads & Traffic Tech Expo serta konvensi yang membahas pengembangan sistem jalan dan manajemen lalu lintas.
M. Rozi RInjayadi, Plt. Direktur Utama HKA menyampaikan bahwa kemampuan penanggulangan kecelakaan merupakan fondasi utama dalam keselamatan jalan tol.
“Kemampuan penanggulangan kecelakaan merupakan poin penting dan utama dalam menjaga keselamatan di jalan tol. Melalui RARC ini, HKA menyiapkan tim terbaik untuk terus meningkatkan kualitas respons di lapangan, sekaligus membuka peluang bagi juara RARC 2025 untuk mengikuti tahapan kompetisi di tingkat internasional sebagai bagian dari pengembangan kompetensi perusahaan,” ujar Rozi.
Menurutnya, proses pembelajaran yang berkelanjutan akan memperkuat kesiapan institusi dalam menjaga keselamatan dan kualitas layanan di seluruh ruas kelolaan. HKA memandang penguatan kapabilitas operasional sebagai proses yang konsisten, terukur, dan relevan dengan tantangan nyata di lapangan, seiring dinamika perkembangan teknologi dan sistem transportasi.
Red
Slawi, DN-II Polsek Talang Polres Tegal melaksanakan kegiatan pembinaan kepada Guru dan Tenaga Kependidikan Gugus Sudirman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kecamatan Talang, Selasa (27/1/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Sekolah SD Negeri Wangandawa Kecamatan Talang.
Kegiatan pembinaan ini dilaksanakan atas arahan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Tegal AKBP Bayu Prasatyo, S.H., S.I.K., M.H., sebagai bentuk komitmen Polres Tegal dalam mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan ramah anak.
Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Talang Cahyono, S.I.P., Kapolsek Talang IPTU Wantoro, S.H., M.H., Danramil Talang Kapten Junata, Ketua KWK Dikbud Kecamatan Talang Rosyidin, S.Pd., M.Pd., serta para guru dan tenaga kependidikan Gugus Sudirman Dikbud Kecamatan Talang.
Dalam kegiatan pembinaan tersebut, Kapolsek Talang IPTU Wantoro, S.H., M.H. menyampaikan materi terkait larangan kekerasan terhadap anak yang tidak boleh dilakukan oleh tenaga pendidik dalam bentuk apa pun. Selain itu, disampaikan pula pemahaman mengenai tata tertib dan aturan sekolah agar seluruh tenaga pendidik mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Kapolsek Talang menegaskan bahwa tenaga pendidik memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik, sehingga pendekatan yang dilakukan harus bersifat edukatif, humanis, dan menjunjung tinggi perlindungan hak anak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kapolres Tegal Tegal AKBP Bayu Prasatyo, S.H., S.I.K., M.H., berkomitmen Polri terus mendorong terciptanya sekolah yang bebas dari kekerasan dan bullying, dengan mengedepankan pembinaan yang mendidik serta perlindungan terhadap hak anak.”
Hasil dari kegiatan pembinaan tersebut, para guru dan tenaga kependidikan memahami larangan kekerasan terhadap anak didik serta siap menerapkan metode pembinaan yang lebih mendidik dalam proses belajar mengajar. Para guru juga menyatakan komitmennya untuk memberikan penekanan kepada peserta didik terkait pencegahan bullying, kekerasan, serta kenakalan remaja di lingkungan sekolah. ( Bim )
BREBES, DN-II Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Brebes menggelar rapat koordinasi evaluasi tahun 2025 sekaligus pemantapan program kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk tahun 2026. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Kemenag Brebes pada Rabu (28/01/2026) ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Kemenag Brebes, H. M. Aqsho, M.Ag.
Seiring dengan pergantian kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes yang dijadwalkan pada Februari 2026, UPZ Kemenag bergerak cepat untuk memastikan keberlanjutan program. Fokus utama pertemuan ini meliputi penguatan regulasi zakat profesi, percepatan pelantikan pengurus baru, hingga perluasan program pemberdayaan ekonomi umat.
Restrukturisasi dan Penguatan Regulasi
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah optimalisasi zakat profesi. UPZ Kemenag bersama BAZNAS Brebes berkomitmen memperkuat regulasi agar proses penyetoran zakat dari instansi pemerintah dapat dilakukan secara langsung melalui bendahara ke rekening BAZNAS. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pendataan.
Terkait administrasi kepengurusan, proses penataan BAZNAS Kabupaten Brebes ditargetkan rampung pada 1 Februari 2026. Agenda pelantikan pengurus baru dijadwalkan akan dilaksanakan pada 6 Februari 2026. Penataan ini diharapkan mampu menciptakan sinkronisasi kerja yang lebih solid dalam mengeksekusi program-program kerja di masa depan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Zismart: Ujung Tombak Pemberdayaan Ekonomi
Di sektor pendayagunaan, Kemenag Brebes berencana memperluas jangkauan Program Zismart. Saat ini, program pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat tersebut baru berjalan sebagai proyek percontohan di tiga kecamatan, yaitu:
Kecamatan Kersana
Kecamatan Bantarkawung
Kecamatan Bulakamba
“Target kami adalah mengembangkan Zismart hingga mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Brebes. Kami ingin manfaat ekonomi ini dirasakan merata oleh masyarakat luas,” tegas H. M. Aqsho dalam arahannya.
Sinergi dan Akuntabilitas Publik
Untuk mencapai target perolehan zakat yang signifikan, UPZ akan mempererat kolaborasi dengan berbagai lintas sektoral di bawah naungan Kemenag, mulai dari sektor pendidikan, penyuluhan keagamaan, hingga bantuan sosial. Pengurus juga diinstruksikan untuk lebih aktif melakukan “jemput bola” dengan menyisir Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat KUA hingga madrasah guna memberikan edukasi zakat.
Dari sisi manajemen, UPZ Kemenag Brebes menjamin pengelolaan dana dilakukan secara profesional melalui dua jalur pengawasan:
Audit Berkala: Melibatkan audit internal dan Kantor Akuntan Publik (KAP).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Transparansi Syariat: Memastikan setiap rupiah yang dikelola akuntabel secara hukum negara maupun hukum syariat.
Fokus Penekanan Kemiskinan
Rapat koordinasi ditutup dengan komitmen kuat untuk terus mengevaluasi program yang berjalan. Fokus utama tetap pada pemberdayaan umat secara berkelanjutan guna mendukung Pemerintah Daerah dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Brebes.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Tabir kelam kesejahteraan tenaga pendidik di lingkungan Madrasah kembali terkuak. Di tengah riuh rendah rencana program besar pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), nasib guru madrasah di Kabupaten Brebes justru kian memprihatinkan dengan upah yang jauh dari kata layak. (28/1/2026).
Kondisi ini mencuat dalam diskusi yang melibatkan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Brebes, Dr. Mad Soleh, M.Si. Selain persoalan upah rendah, terungkap bahwa pencairan anggaran sertifikasi guru hingga kini masih mengalami kendala teknis dan diprediksi baru akan terealisasi pada Februari mendatang.
Jurang Pendapatan yang Menganga
Dalam diskusi tersebut, dipaparkan klasifikasi pendapatan guru yang menunjukkan jurang ekonomi sangat dalam di sektor pendidikan agama:
Guru Sertifikasi Non-PNS (Inpassing): Menerima tunjangan di kisaran Rp2.000.000 per bulan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Guru Honorer Non-Sertifikasi: Masih banyak yang hanya mengandalkan honor dari pihak sekolah dengan nominal Rp300.000 per bulan.
Lulusan S1: Fakta paling miris menunjukkan adanya guru berlatar belakang pendidikan Sarjana (S1) yang dibayar di bawah Rp300.000.
“Sangat memprihatinkan, ada guru lulusan S1 yang dibayar di bawah Rp300 ribu. Ini gambaran betapa rendahnya apresiasi terhadap profesi guru di daerah,” ujar Udin, salah satu peserta diskusi yang menyoroti realitas di lapangan.
Kontras Gelar dan Realitas Ekonomi
Fenomena ini menjadi ironi besar dalam dunia pendidikan. Di satu sisi, tuntutan kualifikasi akademik terus ditingkatkan, namun di sisi lain, sistem pengupahan bagi pendidik di tingkat Madrasah Diniyah (MD) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) tidak mengalami perbaikan signifikan. Para guru dipaksa bertahan hidup dengan pendapatan yang bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok paling dasar.
Media Sebagai Penyambung Lidah
Dr. Mad Soleh mengakui bahwa keluhan internal seringkali menemui jalan buntu. Ia menilai peran media sangat krusial untuk mendesak pemerintah pusat agar lebih peka terhadap jeritan para guru di daerah.
“Kalau saya yang bicara, jarang didengar oleh sekolah-sekolah maupun pemerintah pusat. Berbeda dampaknya jika wartawan yang memberitakan. Suara publik melalui media massa biasanya lebih cepat direspons,” ungkap Mad Soleh.
Tamparan Bagi Dunia Pendidikan
Kondisi ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah. Saat anggaran negara mulai dialokasikan besar-besaran untuk program-program baru, kesejahteraan guru yang menjadi ujung tombak mencerdaskan bangsa justru masih tertinggal di angka Rp300 ribu. Tanpa intervensi kebijakan yang nyata, gelar sarjana di lingkungan madrasah seolah hanya menjadi simbol akademik tanpa jaminan kesejahteraan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
Jakarta, DN-II Di Ruang Kerja, Gedung C, Komplek Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, 26/1/2026, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menerima tujuh kepala desa. Kehadiran mereka untuk bersilaturahmi dan berdiskusi mengenai pembangunan desa.
Mereka mengatakan telah diundang Bappenas terkait pentingnya satu data desa. Satu data yang nanti dalam satu aplikasi, akan menghimpun dan memberikan berbagai informasi serta bantuan dari berbagai kementerian, termasuk Kementerian Transmigrasi. Seluruh informasi, bantuan, dan subsidi bisa diakses di sana. Satu data disebut penting agar tidak terjadi tumpang tindih.
Viva Yoga merasa senang menerima kunjungan para kepala desa tersebut. Dikatakan, desa mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional. “Keberadaan desa sangat penting sehingga Presiden Prabowo Subianto memasukan dalam Asta Cita”, ujarnya. Dalam visi dan misi itu disebutkan, Membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Lebih lanjut dikatakan, dari desa-lah suatu wilayah itu bisa berkembang. Program Transmigrasi yang dilakukan sejak masa Presiden Soekarno hingga saat ini, telah melahirkan 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, dan 3 provinsi, yakni Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Selatan. “Mekarnya suatu daerah itu dimulai dari desa”, ujarnya.
Di kawasan transmigrasi, desa-desa yang ada berperan penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan sebagai sentra tanaman pangan. Diceritakan, Desa Telang Rejo, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berkontribusi sebagai lumbung pangan sebab di sana produktifitas tanaman padi sangat melimpah. Demikian di berbagai desa lainnya yang memiliki potensi unggulan baik dari komoditas buah, sayuran, maupun tanaman industri lainnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kementerian Transmigrasi mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberdayakan desa-desa yang ada di kawasan Transmigrasi. “Kita beri bantuan pada desa agar berdaya organisasinya dan sejahtera masyarakatnya”, ujarnya. Bantuan yang diberikan mampu menyelesaikan berbagai masalah infrastruktur, seperti jalan dan tanggul. “Bantuan yang diberikan digunakan salah satunya untuk membangun jalan di desa sehingga akses perekonomian menjadi lancar”, tuturnya.
Menurut Viva Yoga masalah yang dihadapi desa tidak hanya soal infrastruktur, status kepemilikan lahan penduduknya juga kerap menimbulkan sengketa. Di sinilah pemerintah lewat Kementerian Transmigrasi dengan berkoordinas dan bersinergi bersama kementerian terkait, seperti Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan melakukan penyelesaian masalah lahan hingga tuntas dan sertipikati menjadi SHM. “Semua kita lakukan agar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terealisasi”, tegasnya.
Red
Jakarta, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkap tantangan besar yang harus dihadapi Indonesia untuk melangkah menjadi negara maju. Menurutnya, Indonesia saat ini berada di titik krusial atau simpang jalan, dengan peluang besar dalam 20 tahun ke depan, namun masih dibayangi pekerjaan rumah utama, yakni keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).
Menurutnya, sejarah menunjukkan hanya 34 negara yang berhasil naik kelas menjadi negara maju, sementara 108 negara lainnya gagal melampaui status berpendapatan menengah. Hal tersebut disampaikan Bima saat menjadi keynote speaker dalam Talkshow Kompetisi Ekonomi (KOMPeK) ke-28 yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI).
“Banyak negara itu enggak lolos, 108 negara enggak lolos, enggak naik tingkat. Dari kelas bawah ke kelas menengah tapi enggak bisa loncat ke atas. Kalau kita gagal memanfaatkan apa yang ada saat ini, maka kita enggak bisa menjadi negara maju,” katanya di Auditorium BPSDM Kemendagri, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Dia melanjutkan, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk menjadi negara maju, bukan semata soal kebanggaan, melainkan juga menyangkut kesejahteraan ekonomi. Saat ini, perjuangan Presiden Prabowo Subianto bersama para menteri, ekonom, entrepreneur, dan pengusaha, yaitu membawa Indonesia keluar dari jebakan kelas menengah. Prediksi tersebut pun didasarkan pada data dari lembaga kredibel seperti World Bank, The Economist, dan Goldman Sachs.
“Nah tapi menuju ke situ, itu enggak mudah. Kalau saya mencatat ya, kalau kita pelajari Singapura, Korea Selatan, kemudian beberapa negara di Asia Timur lain. Yang bisa cepat naik kelas itu kenapa? Satu, adanya visi nasional yang konsisten. Jadi, itu terus dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya,” terangnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Syarat kedua, lanjut Bima, adalah kemandirian ekonomi. Menurutnya, tidak ada negara hebat yang bergantung pada pihak lain, sehingga Indonesia harus membangun kekuatan ekonominya sendiri. Syarat ketiga adalah kepemimpinan yang efektif dan solid di semua level pemerintahan. Kemudian syarat terakhir adalah kolaborasi dan inovasi. Ia menekankan bahwa tantangan pembangunan tidak bisa dijalankan secara sendiri-sendiri.
“Bahkan sekarang ada hal yang jauh lebih penting dari kolaborasi yaitu co-creation. Kalau kolaborasi itu ya pemerintah mengundang aja komunitas atau swasta. Tapi kalau co-creation mendesain sama-sama, merancang sama-sama,” ungkapnya.
Ia juga merinci sejumlah ciri negara maju, di antaranya tidak ada warga yang tertinggal (no one is left behind), partisipasi masyarakat yang kuat, serta pembangunan berkelanjutan dengan perspektif jangka panjang. Menurutnya, tidak ada jalan pintas untuk mencapai status tersebut.
“Jalannya panjang berliku. Tapi kalau kita serius, insyaallah bisa,” tandasnya.
Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono, Sekretaris BPSDM Kemendagri Afrijal Dahrin, serta Ketua BEM FEB UI Jundi Al Muhandis.
Hadir pula empat narasumber lainnya, yakni Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri BPSDMI Kementerian Perindustrian Wulan Aprilianti Permatasari; Executive Vice Chairman of Planet Carbon & Advisory Board Member, MIT Kuo Sharper Ridzki Kramadibrata; Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Danang Widoyoko; Founder Ruang Tumbuh Psychological Service Center Irma Gustiana A.; serta Founder Youth Laboratory Indonesia Muhammad Faisal.
Red
BOGOR, DN-II Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya, Hambalang, Bogor, pada Selasa (27/1/2026). Fokus utama pertemuan ini adalah mematangkan rencana kerja sama pendidikan tinggi antara Indonesia dengan sejumlah universitas bergengsi dari Inggris Raya.
Transformasi Pendidikan Tinggi
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Dikti Saintek) melaporkan perkembangan signifikan terkait inisiatif Presiden untuk membangun 10 kampus baru yang berfokus pada bidang Kesehatan serta Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM).
“Inisiatif Bapak Presiden untuk membangun pusat keunggulan akademik melalui kolaborasi dengan universitas ternama Inggris Raya mendapatkan respons yang sangat positif dari pihak mitra di sana,” ujar Menteri Dikti Saintek dalam laporannya. 
Poin Utama Kerja Sama
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Proyek ambisius ini diharapkan mampu mempercepat transformasi sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui:
Transfer Teknologi: Adopsi kurikulum dan standar riset dari institusi pendidikan terbaik dunia.
Penguatan Sektor Kesehatan: Mencetak tenaga medis ahli dengan standar internasional guna memperkuat ketahanan kesehatan nasional.
Fokus STEM: Menyiapkan tenaga kerja terampil untuk menghadapi tantangan industri masa depan.
Pertemuan di Hambalang ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menempatkan pendidikan sebagai pilar utama menuju Indonesia Emas 2045. Hingga berita ini diturunkan, pemerintah tengah memfinalisasi nota kesepahaman (MoU) untuk segera memulai fase konstruksi dan integrasi akademik.
Red
BREBES, DN-II Kondisi lalu lintas di depan RSUD Brebes kian semrawut akibat kepadatan kendaraan yang meluber ke bahu jalan. Terbatasnya kantong parkir di area vital tersebut mendorong petugas parkir resmi mengusulkan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Brebes untuk segera merombak tata ruang parkir menjadi model miring atau serong 25^\circ.
Agus Priyanto, salah satu petugas parkir di lokasi, mengungkapkan bahwa sistem parkir sejajar (lurus) yang diterapkan saat ini sudah tidak relevan dengan volume kendaraan yang terus meningkat. Menurutnya, perubahan marka jalan adalah solusi paling pragmatis untuk mengurai kemacetan di kawasan rumah sakit tersebut.
Efisiensi Lahan dan Kelancaran Arus Lalu Lintas
Berdasarkan pengamatan di lapangan, perubahan sudut parkir menjadi 20^\circ hingga 25^\circ diyakini akan memberikan dampak instan pada kapasitas tampung. Agus memaparkan tiga alasan utama mengapa marka serong menjadi kebutuhan mendesak:
Peningkatan Kapasitas: Posisi miring memungkinkan lebih banyak kendaraan terakomodasi dalam satu deret dibandingkan posisi sejajar yang memakan banyak ruang linear.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Percepatan Manuver: Pengendara dapat masuk dan keluar kantong parkir dengan lebih sigap tanpa perlu banyak gerakan (mundur-maju) yang sering kali menghambat arus lalu lintas utama.
Minimalisir Konflik Sosial: Penataan yang rapi diharapkan mampu meredam gesekan antar pengguna jalan, mulai dari sopir angkutan, pengunjung rumah sakit, hingga pedagang lokal.
“Banyak pasien dan sopir mengeluh karena ruang parkir yang sangat terbatas. Solusi paling cepat dan realistis adalah kami memohon pihak Dishub untuk merombak marka menjadi serong,” ujar Agus saat ditemui, Rabu (28/1/2026).
Dukungan Manajemen RSUD dan Harapan Realisasi
Usulan ini sejalan dengan pandangan manajemen rumah sakit. Plt. Direktur RSUD Brebes, Imam Budi Santoso, S.ST., M.H., menegaskan bahwa penataan parkir memang menjadi prioritas utama seiring dengan rencana perluasan area poliklinik. Sinergi antara penataan marka jalan dan pengembangan fasilitas internal diharapkan mampu memberikan kenyamanan maksimal bagi masyarakat.
Agus berharap Dishub segera melakukan survei lapangan agar pengerjaan fisik dapat terealisasi dalam waktu dekat.
“Kami berharap dalam dua hingga tiga bulan ke depan, atau setidaknya sebelum mobilitas meningkat tajam setelah bulan puasa, marka baru ini sudah selesai. Kami sangat memohon respons cepat demi ketertiban bersama,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
KOTA BANDUNG, DN-II Prof Dr Sutan Nasomal meyakini kepengurusan baru MUI Jabar yang dilantik Yth Bapak KDM sebutan akrab orang nomor satu di provinsi Jabar mampu mempersatukan ummat Islam di berbagai daerah Kota Kab se Provinsi Jabar”,ini komentar Palar Hukum Ekonom Prof Dr Sutan Nasomal SH MH manakala dimintakan komentarnya oleh para pemimpin Redaksi media cetak Onlen di Markas Diklat Partai Oposisi Merdeka di Sentul Bogor 28/1/2026. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar terus memberi nasihat kepada pemerintah agar membuat kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan masyarakat. 
“Nasihatnya agar pemerintah berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak boleh melanggar sumpah jabatan para pemimpin,” kata Dedi Mulyadi usai menyaksikan pelantikan pengurus MUI Jabar masa khidmat 2025-2030 di Bale Pakuan, Kota Bandung, Selasa (27/1/2026).
Selain menjadi penasihat pemerintah, Dedi Mulyadi mendorong MUI Jabar senantiasa hadir memberikan solusi-solusi konkrit terhadap masalah di bidang keagamaan dan lingkungan yang ada di masyarakat.
Ketua Umum MUI Jawa Barat Masa Khidmat 2025–2030 Aang Abdullah Zein berharap agar MUI Jabar mampu menjalankan peran keumatan secara optimal dengan fondasi kerja yang kuat dan berkelanjutan.
“Harapan kami MUI Jabar mampu berpijak, ditopang dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja sinergitas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas,” ujar Aang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Aang juga menegaskan komitmennya untuk menghindari program kerja yang bersifat muluk-muluk, serta menekankan bahwa keistimewaan wilayah Jabar mesti berlandaskan nilai iman dan takwa.
Sumber Diskominfo Jabar & Prof Dr Sutan Nasomal SH MH (Redaksi)
You cannot copy content of this page