KOTA TEGAL, DN-II Penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) di lingkungan sekolah secara tegas sudah tidak diwajibkan lagi sejak tiga tahun terakhir. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Sekolah SMPN 7 Kota Tegal, Amin Al Fauzi, saat ditemui pada Sabtu (23/5/2026).
Menurut Amin, keberadaan LKS saat ini hanya berfungsi sebagai materi pelengkap pembelajaran dan sama sekali tidak bersifat mengikat. Sementara itu, untuk buku paket utama bagi siswa kelas 7, 8, dan 9 statusnya adalah wajib dan pengadaannya telah diakomodasi sepenuhnya melalui anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat.
“Sekolah sudah menganggarkan pembelian buku pelajaran utama dari dana BOS. Masak sekolah sudah mengadakan, lalu siswa harus beli lagi?” ujar Amin memberikan analogi.
Ia menjelaskan, sebagai gambaran untuk memenuhi kebutuhan buku paket utama dalam sembilan mata pelajaran bagi seluruh siswa kelas 7, 8, dan 9, sekolah menggelontorkan anggaran berkisar di angka Rp50 juta setiap tahunnya.
Larangan Keras Komersialisasi Sekolah
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Langkah ini sejalan dengan regulasi pemerintah yang melarang keras guru, komite sekolah, satuan pendidikan, maupun dinas pendidikan untuk menjual buku pelajaran, LKS, hingga seragam kepada siswa. Aturan hukum yang tegas sengaja diterbitkan guna mencegah praktik komersialisasi di lingkungan institusi pendidikan, sekaligus menjamin keadilan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Untuk diketahui, besaran dana BOS Reguler dari pemerintah pusat untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) saat ini berada di angka minimal Rp1.100.000 per siswa per tahun.
Beruntung bagi Kota Tegal, pihak sekolah juga terbantu oleh adanya Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSda / BOS Pendamping) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota setempat. Nilai BOSda Tegal berada di kisaran Rp100.000 per siswa per tahun. Meski sifatnya hanya dana pendamping dan bukan operasional utama, kehadiran anggaran ini sangat dirasakan manfaatnya.
Amin menambahkan, keberadaan dana pendamping seperti BOSda ini sangat krusial bagi keberlangsungan fasilitas penunjang sekolah. Ia membandingkan dengan kondisi di beberapa wilayah lain yang tidak memiliki kebijakan serupa.
“Di kabupaten atau kota lain yang tidak memiliki dana BOS Daerah, sekolah-sekolah otomatis mengalami kesulitan, terutama untuk membiayai kebutuhan operasional operasional bulanan seperti membayar listrik hingga pengembangan mushola dan fasilitas lainnya,” pungkas Amin.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BANDUNG, DN-II Kawasan ikonik Kota Bandung, mulai dari Jalan Asia Afrika, Braga, hingga Viaduct, dipastikan akan menjadi pusat keramaian saat konvoi juara Persib Bandung digelar pada Minggu (24/5/2026).
Guna mengantisipasi membludaknya massa Bobotoh, aparat kepolisian mulai melakukan sterilisasi dan penutupan akses jalan di sejumlah titik strategis.
Pihak kepolisian memberlakukan pengalihan arus kendaraan, khususnya roda empat, sejak pukul 07.00 WIB. Langkah ini diambil karena sejumlah ruas jalan utama yang biasanya padat oleh aktivitas masyarakat akan dialihfungsikan menjadi jalur utama parade kemenangan tim berjuluk Maung Bandung tersebut.
Berdasarkan skema arus lalu lintas, rombongan konvoi dijadwalkan bergerak dari Gedung Sate, kemudian melewati:
Jalan Riau
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jalan Merdeka
Jalan Perintis Kemerdekaan
Viaduct
Jalan Lembong
Jalan Asia Afrika, dan berakhir di Pendopo Kota Bandung.
Jalur-jalur tersebut diprediksi akan dipadati oleh ribuan suporter yang antusias menyaksikan langsung iring-iringan trofi juara.
Penyekatan dan Jalur Alternatif
Untuk mengurai potensi kemacetan parah, polisi juga memastikan kendaraan dari arah Jalan Cicendo, Jalan Kebon Kawung, hingga Jalan Banceuy tidak diperkenankan memasuki area Viaduct dan pusat kota. Penyekatan ketat dilakukan di berbagai titik guna menekan volume kendaraan yang masuk ke zona konvoi.
Kawasan Braga dan Asia Afrika mendapatkan perhatian khusus dari aparat keamanan. Kedua titik ini diperkirakan akan menjadi pusat berkumpulnya massa Bobotoh dalam jumlah besar, sehingga pengamanan ekstra telah disiapkan demi menjaga situasi tetap kondusif.
Imbauan Kepolisian:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Masyarakat yang hendak beraktivitas di pusat Kota Bandung diimbau untuk menyesuaikan kembali jadwal perjalanan mereka dan memanfaatkan jalur-jalur alternatif.
Pihak kepolisian berharap perayaan konvoi Persib ini dapat berjalan sebagai pesta kemenangan yang tertib, aman, sekaligus menjadi momen bersejarah yang membanggakan bagi seluruh warga Jawa Barat. (Red)
Aceh Singkil, DN-II Pakar Hukum Internasional sekaligus Penanggung Jawab Timpas1, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menyampaikan harapan besar kepada Presiden RI, H. Prabowo Subianto. Ia meminta Presiden memerintahkan Mendagri, KPU, DPR RI, MPR RI, dan DPD untuk bersama-sama merumuskan kebijakan yang memudahkan mobilitas dukungan bagi para calon legislatif (Caleg) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Secara khusus, Prof. Sutan mengusulkan agar Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil dijadikan satu Daerah Pemilihan (Dapil) yang terintegrasi, mulai dari tingkat DPRD Kabupaten/Kota (DPRK), DPRD Provinsi (DPRA), hingga DPR RI, MPR RI, dan DPD.
“Hal ini sangat penting untuk memudahkan mobilitas pengumpulan dukungan bagi para caleg,” ujar Prof. Sutan Nasomal saat dihubungi via telepon seluler dari kantornya di Markas Pusat Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, Cijantung, Sabtu (23/5/2026).
Inisiasi Forum Group Discussion (FGD)
Aspirasi ini sejalan dengan gerakan di akar rumput. Sebelumnya, pada Jumat (22/5/2026) ba’da Dzuhur, Forum Independen Peduli (FIP) yang dipimpin oleh Budi Hendrawan, Maksum Malau, dan Wajir Antoro, menggelar diskusi terpumpun (Forum Group Discussion) di Mak Tuan Cafe.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Acara yang menghadirkan narasumber Ust. Dzakirun Pohan, S.Ag. ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh partai politik, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, unsur pemerintahan, hingga kaum cendekiawan. Berdasarkan pantauan media di lokasi, 100 persen peserta yang hadir menyatakan sepakat atas notulen kesepakatan forum untuk bergerak maju dan berjuang bersama demi menyukseskan cita-cita tersebut.
Komitmen dan Pengorbanan Tokoh Daerah
Dalam sesi tanya jawab, berbagai strategi dan potensi daerah dipaparkan secara mendalam. Tokoh pemerhati Aceh Singkil, H. Wahidin, menekankan pentingnya menjaga semangat dan kesadaran kolektif dalam perjuangan ini.
“Setiap perjuangan pasti membutuhkan banyak pengorbanan, baik materi, waktu, maupun pemikiran. Pengalaman saya sendiri dulu ikut dalam perjuangan pemekaran Aceh Singkil hingga berdirinya pemerintahan Kota Subulussalam,” papar Wahidin mengingatkan.
Senada dengan itu, penggiat solidaritas masyarakat dan petani, Hitler Tumangger, membakar semangat para peserta diskusi dengan menegaskan bahwa kesungguhan adalah kunci utama.
“Kesungguhan menjadi tolok ukur keberhasilan cita-cita kita untuk menjadikan Aceh Singkil dan Subulussalam sebagai satu daerah pemilihan untuk DPRA pada Pemilu 2029 yang akan datang,” tutur Hitler berapi-api.
Sementara itu, Ust. Dzakirun Pohan, S.Ag., selaku narasumber, berhasil meyakinkan peserta melalui pemaparan regulasi. Ia membedah PKPU serta hak warga negara dalam menyampaikan aspirasi agar nantinya dapat diakomodir oleh KIP Aceh Singkil hingga KPU Pusat.
Siap Mengawal hingga Sukses
Merespons antusiasme tersebut, penggagas FGD, Budi Hendrawan, menyambut baik seluruh masukan, saran, dan kritik yang berkembang. Sebagai salah satu putra terbaik Aceh Singkil, ia menyatakan kesiapannya untuk mengawal aspirasi ini.
“Saya siap menindaklanjuti harapan masyarakat dan para tokoh daerah. Ini adalah perjuangan bersama demi tercapainya hajat orang banyak dalam kontestasi politik tahun 2029. Saya akan mengawal hasil kesepakatan forum ini sampai sukses!” tegas Budi penuh semangat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Budi juga secara terbuka meminta sinergi dari rekan-rekan media untuk terus mengabarkan dan mengawal pergerakan positif ini ke ruang publik. Menjelang waktu Maghrib, acara resmi ditutup dengan kesepakatan bersama dan dilanjutkan dengan sesi foto dokumentasi.
Narasumber Prof Sutan Nasomal Penanggungjawab Timpas1 Aceh Singkil. 087719021960.
JAKARTA, DN-II Pemerintah terus mematangkan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan para pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia. Peningkatan kesejahteraan ini ditargetkan berjalan beriringan dengan keberlanjutan ekosistem bisnis yang sehat bagi para pelaku usaha aplikator.
Hal tersebut menjadi poin utama dalam pertemuan antara Sekretaris Kabinet (Seskab) dengan CEO GoTo, Hans Patuwo, di kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Jumat malam (22/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Seskab menerima berbagai masukan serta komitmen dari pihak GoTo terkait penguatan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta demi mendongkrak kesejahteraan mitra pengemudi.
Komitmen Dukung Kebijakan Presiden Prabowo
Salah satu poin krusial yang disampaikan oleh CEO GoTo adalah komitmen layanan Gojek untuk mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan tersebut berfokus pada peningkatan porsi pendapatan bersih yang diterima oleh para pengemudi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Disampaikan komitmen Gojek untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan pendapatan pengemudi, dari yang saat ini 80 persen menjadi 92 persen dari setiap transaksi,” ujar Seskab dalam keterangannya.
Langkah ini diharapkan dapat secara signifikan mendongkrak taraf hidup para mitra pengemudi yang menjadi tulang punggung transportasi berbasis digital di tanah air.
Skala Ekosistem dan Keberlanjutan Bisnis
Berdasarkan data yang disampaikan Hans Patuwo, skala ekosistem GoTo saat ini sangat masif dan berdampak besar pada lapangan kerja. Saat ini, GoTo mencatat ada sekitar 800 ribu hingga 1 juta pengemudi aktif di seluruh Indonesia. Jika dihitung sejak awal beroperasi, total pengemudi yang pernah bergabung telah mencapai 3 juta orang, mencakup mitra aktif, paruh waktu, maupun yang sudah tidak aktif.
Mengingat besarnya angka tersebut, pemerintah menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan ekonomi antara kesejahteraan pekerja dan kesehatan korporasi.
Seskab menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar regulasi yang digodok kelak tidak hanya menguntungkan satu pihak. Peningkatan kesejahteraan pengemudi harus selaras dengan iklim bisnis yang adil.
“Presiden menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan pengemudi online harus berjalan seiring dengan keberlangsungan bisnis yang adil dan berkelanjutan, di mana aplikator harus tetap memperoleh keuntungan dari bisnis secara wajar dan meningkat,” lanjutnya.
Saat ini, pemerintah bersama para pelaku usaha terus intensif melakukan koordinasi. Langkah ini diambil untuk merumuskan solusi terbaik yang mampu memihak pada kesejahteraan para pengemudi, tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem usaha digital agar tetap tumbuh sehat di masa depan.
Red/TIW
#CatatanSeskab
KEBUMEN, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto melaksanakan panen raya udang vannamei di kawasan Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5/2026). Selain memantau panen, Presiden dan Panglima TNI juga meninjau langsung proses sortir hasil komoditas unggulan tersebut sebelum dipasarkan.
Di atas lahan seluas 100 hektare ini, Presiden Prabowo melihat langsung implementasi konsep budi daya modern dengan sistem tata kelola terpadu. Kawasan ini telah dilengkapi infrastruktur mutakhir, mulai dari saluran air masuk (intake), kolam tandon, pemisahan saluran inlet dan outlet, kolam produksi, hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi keberhasilan panen raya ke-8 di BUBK Kebumen tersebut. Ia optimistis bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk merebut posisi sebagai produsen udang nomor satu di dunia.
“Ini sangat menjanjikan. Tadi saya diberi laporan, satu hektare bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa. Harganya juga sangat bagus, Rp70 ribu per kilo. Berarti per ton bisa mencapai Rp70 juta,” ujar Kepala Negara di sela-sela peninjauan.
Dampak Ekonomi dan Duplikasi di Waingapu
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Keberadaan BUBK Kebumen terbukti memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi wilayah sekitar. Memiliki total 206 petak kolam, kawasan ini mampu meraup nilai produksi sekitar Rp67,2 miliar per siklus, atau berpotensi menembus Rp134,4 miliar per tahun. Selain itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi warga dengan menyerap ratusan tenaga kerja lokal.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa BUBK Kebumen akan dijadikan role model (percontohan) nasional untuk transformasi budi daya udang tradisional menuju sistem modern berbasis teknologi yang ramah lingkungan. Kesuksesan ini bahkan siap diduplikasi dalam skala yang jauh lebih besar di wilayah Indonesia Timur. 
“Ini sangat bagus dan produktif. Lapangan kerja yang diserap saat ini sudah 650 orang warga setempat. Berangkat dari keberhasilan ini, kita juga sudah mulai membangun kawasan serupa di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, NTT, seluas 2.000 hektare,” imbuh Presiden.
Komitmen TNI Kawal Ketahanan Pangan
Di tempat yang sama, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan komitmen penuh jajarannya dalam mengawal seluruh program strategis pemerintah. TNI siap bersinergi lintas sektor untuk mendukung penguatan swasembada pangan serta pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Langkah ini diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara langsung, tetapi juga menjadi pilar penting dalam mendukung percepatan terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
(Red)
#tniprima
#tnirakyatkuat
#indonesiaemas2045
SAMARINDA, DN-II Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan sengkarut sengketa lahan yang dialami para transmigran di Kalimantan Timur (Kaltim). Komitmen tersebut disampaikan langsung dalam acara “Sambung Rasa” bersama para transmigran yang tergabung dalam Perhimpunan Anak Transmigrasi Republik Indonesia (PATRI) di Samarinda, Sabtu (23/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, generasi kedua hingga keempat (anak, cucu, dan cicit) dari transmigran pertama di Kaltim menyampaikan keluhan terkait status tanah warisan leluhur mereka. Meski lahan tersebut sudah ditempati secara turun-temurun sejak ditetapkan oleh pemerintah puluhan tahun lalu, hingga kini status hukum tanah di beberapa kabupaten di Kaltim masih belum jelas dan belum mengantongi sertifikat resmi.
Menanggapi keluhan tersebut, Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyatakan bahwa kementeriannya siap bergerak cepat melalui program strategis bernama “Trans Tuntas”.
“Kementerian Transmigrasi memiliki program Trans Tuntas. Program ini dirancang khusus untuk merealisasikan kepastian hukum atas tanah atau lahan para transmigran,” ujar Viva Yoga.
Ia menambahkan, program Trans Tuntas tidak hanya fokus pada penyelesaian sengketa, tetapi juga mencakup penyediaan data pertanahan secara digital serta penataan ulang ruang kawasan transmigrasi agar lebih terintegrasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mekanisme Laporan Tertulis dan Koordinasi Lintas Sektor
Guna mempercepat proses identifikasi dan penyelesaian di lapangan, Viva Yoga mengimbau para transmigran yang terdampak konflik lahan untuk segera membuat laporan tertulis yang valid dan kronologis.
“Masalah yang ada dilaporkan secara tertulis dan lengkap, kemudian disampaikan ke Kementerian Transmigrasi,” ungkapnya. Setelah laporan diterima, kementerian akan langsung berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah (Pemda) setempat dan kementerian terkait, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Viva Yoga mengakui bahwa tumpang tindih lahan sering kali dipicu oleh adanya perubahan regulasi di kemudian hari. Salah satu contoh kasus yang kerap ditemukan adalah lahan yang sebenarnya sudah bersertifikat, namun tiba-tiba mengalami perubahan peruntukan untuk kepentingan lain. 
Ketegasan Status Lahan Hutan dan Taman Nasional
Terkait konflik tumpang tindih lahan yang bersinggungan dengan kawasan hutan lindung atau taman nasional, Viva Yoga menegaskan bahwa regulasinya sudah clear berdasarkan hasil Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.
“Keputusan rapat kerja itu sudah memberikan solusi yang jelas. Jika ada kawasan hutan atau taman nasional yang berada di dalam kawasan transmigrasi, maka status kawasan hutan atau taman nasional tersebut harus dilepaskan. Status hutan atau taman nasional otomatis gugur jika terbukti berada di kawasan transmigrasi,” tegasnya secara lugas.
Mengakhiri pertemuan, Kementerian Transmigrasi memastikan pintu pengaduan akan selalu terbuka lebar bagi warga transmigran yang ingin memperjuangkan hak atas tanah mereka.
“Kami berkomitmen penuh menuntaskan masalah ini. Jangan sampai lahan yang sudah bersertifikat justru digusur hanya karena adanya kelalaian administratif atau maladministrasi di lapangan,” pungkas Viva Yoga. (Red)
MAKKAH, DN-II Kabar duka datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji Indonesia yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) SOC 09 asal Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dilaporkan meninggal dunia di Rumah Sakit (RS) King Faisal, Makkah, pada Jumat (23/5/2026) sekira pukul 20.15 Waktu Arab Saudi (WAS).
Jemaah tersebut diketahui bernama Tuan Sumeri, berusia 72 tahun, warga Desa Jipang, Kecamatan Bantarkawung.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, almarhum sempat terjatuh di kamar mandi sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Pihak dokter RS King Faisal kemudian menyatakan bahwa yang bersangkutan telah mengembuskan napas terakhirnya.
Petugas Petugas Haji Daerah (PHD) Layanan Kesehatan SOC 09, Edi Wantoro, S.Kep. Ns., menjelaskan bahwa sesaat setelah kejadian, pihaknya bersama PHD Layanan Umum, Poniran, langsung bergerak cepat. Bekerja sama dengan tim Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan PPIH Kloter, mereka segera melakukan evakuasi serta memberikan pertolongan pertama.
“Kami langsung berkoordinasi dengan petugas KKHI (Klinik Kesehatan Haji Indonesia) sektor untuk segera merujuk almarhum ke rumah sakit. Namun, meski usaha maksimal telah dilakukan, takdir berkata lain. Beliau telah dipanggil oleh Allah SWT,” ujar Edi Wantoro dalam laporan resminya dari Makkah. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Edi menambahkan, almarhum berangkat ke Tanah Suci didampingi oleh sang istri. Saat ini, tim pendamping terus memberikan penguatan psikologis kepada pihak istri agar diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi ujian ini.
“Keluarga di kampung halaman (Brebes) juga sudah kami hubungi agar turut mendoakan dan mengikhlaskan kepergian almarhum,” imbuhnya.
Jika merujuk pada dokumen rekam medis kesehatan jemaah, almarhum Tuan Sumeri diketahui memang memiliki riwayat penyakit jantung sejak beberapa tahun sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.
Proses pengurusan jenazah selanjutnya akan ditangani oleh pihak PPIH Arab Saudi sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku bagi jemaah haji yang wafat di Tanah Suci.
Laporan Langsung dari Makkah: Edi Wantoro
Editor: Casroni
Jaringan Smartfren Tumbang, Aktivitas Warga di Lingkar PT BRK Lumpuh Total
OGAN ILIR, www.detik-nasional.com // Warga yang berdomisili di sekitar kawasan operasional PT Bumi Rambang Kramajaya (BRK) mengeluhkan buruknya jaringan telekomunikasi dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya, sinyal dari operator seluler Smartfren dilaporkan hilang total (blank spot), sehingga melumpuhkan aktivitas komunikasi dan mobilitas harian masyarakat setempat.
Menurut keterangan warga, tumbangnya jaringan ini sudah berlangsung beberapa hari berturut-turut tanpa adanya pemberitahuan resmi dari pihak operator mengenai penyebab gangguan. Kondisi tersebut otomatis menghentikan berbagai urusan krusial masyarakat, mulai dari panggilan telepon darurat, pengiriman pesan singkat, hingga akses layanan internet berbasis data.
Hilangnya koneksi internet ini juga berdampak langsung pada sektor ekonomi dan pendidikan di wilayah tersebut. Banyak pelaku usaha mikro yang mengandalkan transaksi digital dan dompet elektronik terpaksa gigit jari karena tidak bisa bertransaksi. Sementara itu, para pelajar pun kesulitan mengakses materi belajar daring akibat tidak adanya pasokan sinyal yang memadai.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Sudah beberapa hari ini sinyal Smartfren hilang sama sekali di HP kami. Kami sangat terganggu karena hampir semua aktivitas saat ini bergantung pada internet, baik untuk urusan pekerjaan maupun komunikasi keluarga,” keluh salah seorang warga yang tinggal di lingkar wilayah perusahaan tersebut, Sabtu (23/5/2026).
Masyarakat menduga adanya kendala teknis atau kerusakan fatal pada menara pemancar (Base Transceiver Station/BTS) terdekat yang mencakup area lingkar PT BRK. Oleh karena itu, warga sangat berharap pihak teknisi atau manajemen Smartfren wilayah Sumatra Selatan dapat segera turun ke lapangan untuk mengecek dan mengatasi persoalan ini.
Melalui keluhan ini, warga mendesak agar pemulihan jaringan dapat dilakukan secepat mungkin demi mengembalikan kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi mereka. Masyarakat berharap pihak penyedia layanan bersikap responsif terhadap kendala berkepanjangan yang sangat merugikan konsumen di daerah tersebut.
REPORT : JULIYAN
Papua Barat, DN-II Dalam upaya meningkatkan semangat belajar sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat di wilayah penugasan, personel Pos Kokas Satgas Yonif 763/SBA menggelar kegiatan mengajar di SD YPPK Kocuas, Papua Barat.
Aksi sosial yang berlangsung pada Sabtu (23/5/2026) ini mengusung tema humanis, yaitu “Mengajar dengan Hati, Berbagi untuk Negeri.”
Dengan penuh semangat dan kepedulian, para prajurit TNI dari Pos Kokas hadir langsung di tengah-tengah ruang kelas. Tidak hanya memberikan materi pelajaran umum, kehadiran mereka juga bertujuan untuk menyuntikkan motivasi belajar, serta menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan rasa cinta tanah air sejak dini kepada para siswa.
Kehadiran anggota Satgas Yonif 763/SBA ini pun mendapat sambutan hangat. Pihak sekolah, baik para guru maupun siswa, tampak sangat antusias dan gembira mengikuti setiap sesi proses belajar mengajar bersama para prajurit loreng tersebut.
Selain membantu mengisi kekurangan tenaga pendidik melalui kegiatan belajar mengajar, personel Pos Kokas juga memanfaatkan momen ini untuk memberikan perhatian, kedekatan, dan kebersamaan kepada anak-anak. Langkah ini menjadi bukti nyata kepedulian TNI terhadap masa depan dunia pendidikan di wilayah penugasan mereka. (Red)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jakarta, DN-II Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyebut konsep urbanisasi dan transmigrasi itu berbeda. Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota atas inisiatif sendiri atau ajakan teman. Bila pergi ke kota tanpa diimbangi dengan ketrampilan kerja dan tak adanya lapangan kerja maka arus perpindahan penduduk itu akan menimbulkan masalah ekonomi dan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, kriminal, hingga merusak citra kota.
Hal demikian berbeda dengan transmigrasi. Transmigrasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat untuk melakukan migrasi ke tempat yang sudah ditetapkan. Di sana mereka diberi lahan, rumah, hingga dijamin hidupnya selama satu hingga satu setengah tahun. “Sebelum ditempatkan di satuan pemukiman, mereka dilatih lebih dahulu sehingga mampu mengolah lahan yang diberikan”, ujarnya.
Apa yang dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 1950 itu mempunyai dampak positif, masyarakat menjadi sejahtera, terciptanya lapangan kerja, dan tumbuh kawasan baru ekonomi di luar Jawa.
Paparan demikisan disampaikan Viva Yoga saat mengisi podcast pada salah satu media, Jakarta, (21/5/2026).
Tumbuhnya kawasan baru, terciptanya lapangan kerja, dan berbagai aktivitas kehidupan manusia mampu mendorong dinamika pembangunan di daerah yang sebelumnya kosong, sepi, tak berpenghuni, dan terisolasi. Kemajuan inilah yang membuat program transmigrasi menjadi suatu yang menarik bagi para bupati. “Ada 61 proposal yang diajukan para bupati untuk membuka kawasan baru transmigrasi di daerahnya yang masih luas dan minim penduduk”, ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Para bupati ingin ada kawasan baru sebab sudah terbukti dengan pembukaan lahan untuk transmigrasi mampu membuka kawasan yang terisolasi menjadi kawasan yang dapat diakses sehingga di sana tumbuh aktivitas ekonomi. “Dari aktivitas yang kecil hingga akhirnya menjadi kota”, ujarnya. “Jadi program ini mampu menciptakan kota-kota baru”, tambahnya.
Tercatat transmigrasi yang sudah dilakukan telah melahirkan 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, dan tiga provinsi. “Desa hingga kabupaten dan provinsi akan bertambah bila kawasan baru yang diajukan bupati direalisasi”, tutur Mantan Anggota Komisi IV DPR itu.
Kepada presenter podcast, Viva Yoga menjelaskan untuk menjadi transmigran tidak harus berlatar belakang petani. Kawasan transmigrasi yang di dalamnya ada desa, dikembangkan secara tematik sehingga di 154 kawasan yang ada, komoditas unggulannya berbeda-beda. ”Bila di Jambi, komoditas unggulan sawit maka di Musi Banyuasin komoditas unggulannya padi, di Gorontalo Utara kelapa, di kawasan Sulawesi Tengah ada coklat, durian, dan kakao”, ujarnya.
Keinginan bupati untuk membuka kawasan juga disebabkan buah dari paradigma baru transmigrasi. Dikatakan bila pada masa Orde Baru, program ini bersifat top down. Semua kebijakan, arah, dan penempatan transmigran ditetapkan oleh pemerintah pusat. Setelah era reformasi, paradigma baru transmigrasi bersifat bottom up. “Pemerintah daerah yang menentukan ada tidaknya transmigrasi di wilayahnya”, ucap Viva Yoga.
Dengan mengacu pada banyaknya proposal pengajukan pembukaan kawasan baru, Viva Yoga yakin bahwa program ini bermanfaat bagi pembangunan daerah yang selanjutnya akan mendukung pembangunan nasional. “Dengan fakta demikian, Saya berharap Kementerian Transmigrasi ke depannya tidak digabung-gabungkan lagi dengan bidang lainnya”, kata Mantan Presidium MN KAHMI itu. Red
You cannot copy content of this page