Cilacap, Detik Nasional – Pemerintah melaksanakan kegiatan serah terima pembangunan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahap II Tahun Anggaran 2025 yang meliputi Desa Jambu dan Desa Palugon, Kecamatan Wanareja. Kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo Desa Jambu pada Jumat, 19 Desember 2025.
Serah terima pembangunan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Pertemuan Kecamatan II yang bertujuan untuk mengevaluasi serta memastikan hasil pembangunan infrastruktur telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat.
Kegiatan dihadiri oleh Tim Teknis PISEW dari Balai Penataan Pembangunan Prasarana dan Kawasan Jawa Tengah, Kementerian Pekerjaan Umum.
Turut hadir Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Wanareja, Kepala Desa Jambu, Kepala Desa Palugon, Babinsa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), serta tokoh masyarakat.
Agenda kegiatan meliputi penyampaian laporan hasil pembangunan infrastruktur dan laporan pertanggungjawaban keuangan, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima pembangunan. Setelah itu, dilakukan peninjauan lapangan guna melihat secara langsung kondisi fisik infrastruktur yang telah selesai dibangun.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Perwakilan Tim Teknis PISEW, Erwin Noviantoro, S.PWK, menyampaikan bahwa serah terima pembangunan menandai selesainya pelaksanaan Program PISEW Tahap II di wilayah tersebut.
“Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, kondisi fisik infrastruktur yang telah dibangun secara umum memenuhi ketentuan teknis dan menunjukkan kualitas yang baik. Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Program PISEW diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Infrastruktur yang telah diserahterimakan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal oleh masyarakat. Program PISEW bertujuan mendorong peningkatan perekonomian berbasis kawasan agropolitan sesuai dengan visi dan arah kebijakan pembangunan pemerintah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Desa Jambu, Kasro, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas terlaksananya pembangunan melalui Program PISEW di desanya.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas pelaksanaan pembangunan PISEW di Desa Jambu. Infrastruktur ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan aksesibilitas antarwilayah,” ungkapnya.
Ia berharap program tersebut dapat berlanjut pada tahap berikutnya.
“Kami berharap pembangunan ini dapat dilanjutkan agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan. Pemerintah desa siap mendukung pengelolaan serta pemeliharaan hasil pembangunan demi kepentingan masyarakat,” tutupnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Program PISEW merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur perdesaan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal.
Reporter: Dani
Purwakarta, DN-II Zaenal Abidin, Ketua Komunitas Madani Purwakarta (KMP) mendesak dilakukannya audit pengadaan secara menyeluruh atas proyek Penyediaan Bantuan Rumah di Desa Panyindangan, Kabupaten Purwakarta, dengan nilai hampir Rp10 miliar yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025, karena proyek tersebut dikerjakan oleh penyedia berkualifikasi usaha kecil.
KMP menilai proyek dengan nilai kontrak sekitar Rp9,7 miliar tersebut secara hukum merupakan pekerjaan jasa konstruksi yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021. Dalam rezim ini, kualifikasi penyedia, kemampuan dasar (basic capability), kapasitas keuangan, peralatan, dan tenaga ahli merupakan syarat mutlak yang tidak dapat diabaikan.
Namun dalam praktik pengadaan, paket pekerjaan bernilai hampir Rp10 miliar tersebut dimenangkan oleh penyedia berbentuk CV yang termasuk kategori usaha kecil. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kesesuaian kualifikasi dan batas kemampuan usaha, serta memunculkan dugaan bahwa proses tender tidak diselaraskan dengan ketentuan khusus jasa konstruksi.
KMP juga menyoroti adanya dugaan penggunaan justifikasi regulasi yang tidak relevan, dengan merujuk pada ketentuan pengadaan yang tidak berlaku untuk jasa konstruksi, untuk membenarkan penetapan penyedia usaha kecil pada proyek skala menengah. Padahal, pembatasan nilai pekerjaan jasa konstruksi bersifat lex specialis dan wajib dipatuhi.
Lebih lanjut, meskipun Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) telah diterbitkan dan pekerjaan fisik mulai dilaksanakan, aspek kemampuan dasar penyedia jasa dinilai belum dijelaskan secara transparan kepada publik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko mutu bangunan, keselamatan konstruksi, serta potensi kerugian keuangan daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebagai bentuk kontrol sosial dan dorongan terhadap transparansi, KMP telah mengajukan permintaan informasi publik kepada PPID Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta guna memperoleh kejelasan mengenai dasar penetapan kualifikasi penyedia, proses evaluasi tender, serta pertimbangan hukum dan teknis dalam penentuan pemenang.
“Proyek hampir Rp10 miliar yang dikerjakan usaha kecil harus diaudit secara terbuka dan objektif. Ini bukan soal persepsi, tetapi soal kepatuhan hukum dan perlindungan keuangan daerah,” tegas KMP.
KMP menegaskan seluruh temuan dan dokumen pendukung akan diserahkan kepada institusi berwenang untuk diuji dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagai bagian dari komitmen masyarakat sipil dalam mengawal integritas pengadaan jasa konstruksi di Kabupaten Purwakarta. Pungkas Zaenal Abidin, Ketua KMP.
Tim Prima
Menjemput Langit: Lima Kunci Meraih Sukses Berkelimpahan dan Berkah
Oleh: Redaksi/Opini
WWW.DETIK-NASIONAL.COM II Di tengah deru ambisi kota besar, sukses sering kali direduksi menjadi sekadar deretan angka di saldo rekening atau menterengnya jabatan di kartu nama. Kita terjebak dalam perlombaan tanpa henti, mengejar fatamorgana materialisme yang sering kali meninggalkan kekosongan di batin. Namun, bagi mereka yang telah mengecap asam garam kehidupan, ada sebuah kesadaran yang muncul: kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi kita mendaki, melainkan seberapa harmonis resonansi antara ikhtiar di bumi dan restu dari langit.
Menyelaraskan ambisi pribadi dengan rida Sang Pencipta memang menantang, namun bukan mustahil. Ada lima pilar utama—sebuah “jalur langit”—yang menjadi kunci untuk meraih hidup yang tidak hanya berkelimpahan, tetapi juga berkah.
1. Orang Tua: Keramat Hidup dan Episentrum Rida
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam hierarki kesuksesan, bakti kepada orang tua berada di posisi puncak yang tak tawar-menawar. Secara spiritual, mereka adalah “wakil” Tuhan di dunia. Sering kali, pintu rezeki yang tertutup rapat bukan karena kurangnya kerja keras, melainkan karena adanya ganjalan dalam hubungan dengan orang tua. Menjadikan doa mereka sebagai bahan bakar utama dalam setiap langkah adalah strategi paling jitu untuk membuka jalan kemudahan yang mustahil ditembus oleh logika semata.
2. Membunuh Ketamakan dengan Perisai Syukur
Sifat serakah (greedy) adalah racun yang merusak ketenangan. Di dunia yang menuntut segalanya serba instan, rasa syukur sering kali terlupakan. Padahal, syukur bukan berarti pasif atau berhenti berjuang. Syukur adalah sebuah frekuensi mental yang menjadi magnet bagi nikmat yang lebih besar. Dengan menikmati setiap tahapan proses, seseorang membangun kedewasaan mental agar tidak “kaget” saat kesuksesan besar itu benar-benar tiba.
3. Sedekah: Investasi Tanpa Risiko Inflasi
Sedekah adalah satu-satunya bentuk investasi yang tidak mengenal kerugian atau inflasi. Konsepnya melampaui logika matematika: kita memberi untuk menerima. Menariknya, balasan dari langit tidak selalu berupa uang tunai. Sering kali, “dividen” sedekah hadir dalam bentuk kesehatan, perlindungan dari musibah, atau munculnya solusi tak terduga tepat pada saat kita berada di titik nadir. Jangan menunggu kaya untuk memberi; berilah agar Anda “diperkaya” oleh keadaan.
4. Welas Asih: Menembus Batas Kemanusiaan
Keberkahan hidup tidak datang secara eksklusif dari hubungan antarmanusia. Empati harus meluas mencakup seluruh makhluk bernyawa. Memberi makan hewan jalanan atau merawat alam yang rusak adalah bentuk komunikasi sunyi dengan Pencipta alam semesta. Diyakini, saat kita mengasihi penghuni bumi, para penghuni langit pun akan ikut mendoakan keberkahan bagi langkah kaki kita.
5. Muhasabah: Menyadari Bahwa Tuhan Tidak Pernah Salah
Saat badai ujian menerjang, ego manusia cenderung mencari kambing hitam dan menyalahkan keadaan. Namun, kunci kemenangan sejati adalah introspeksi diri (muhasabah). Kesulitan hidup sering kali merupakan “alarm” spiritual yang mengingatkan kita akan adanya hak orang lain—seperti zakat atau janji—yang mungkin terabaikan. Alih-alih menggugat takdir, bersimpuh dan mengakui kelemahan di hadapan-Nya adalah langkah awal untuk bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih besar.
Pada akhirnya, sukses yang berkelimpahan adalah buah dari kerja keras yang dibungkus dengan ketulusan. Kita tidak sedang berlari sendirian; ada kekuatan besar yang mengatur segalanya. Maka, jemputlah kesuksesan itu di langit, dan biarkan ia membumi dalam bentuk keberkahan yang meneduhkan bagi sesama.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Oleh: Casroni
Cilacap, Detik Nasional – Pemerintah Desa Palugon, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, menyalurkan Bantuan Biaya Pendidikan kepada siswa kurang mampu yang dilaksanakan di Aula Balai Desa Palugon, Jumat (19/12/2025).
Bantuan tersebut diberikan kepada 20 siswa SMP PGRI 7 Wanareja yang berdomisili di Desa Palugon. Program ini bersumber dari Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus (Bansus) Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk perhatian pemerintah desa terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
Kepala Desa Palugon, Tasja Al Suryana, melalui Sekretaris Desa Palugon, Casro, S.Pd., menyampaikan rasa syukur atas tersalurnya bantuan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah desa berkomitmen mendukung pendidikan, khususnya bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.
“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Desa Palugon menyalurkan bantuan keuangan khusus kepada 20 siswa dan siswi SMP PGRI 7 Wanareja yang berasal dari Desa Palugon. Bantuan diserahkan secara langsung kepada para penerima di Aula Balai Desa, dengan masing-masing siswa menerima dana sebesar Rp1.647.600,” ujar Casro.
Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kebutuhan pendidikan, seperti pembelian perlengkapan sekolah serta kebutuhan penunjang kegiatan belajar, ungkapnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Melalui program bantuan pendidikan ini, Pemerintah Desa Palugon diharapkan mampu meringankan beban ekonomi orang tua sekaligus mendorong semangat belajar siswa agar dapat meraih prestasi yang lebih baik ke depannya.
Reporter: Dani
Banyumas, DN-II Hari bela negara merupakan momentum teguhkan komitmen menjaga kedaulatan dan kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini tertuang dalam amanat Presiden Republik Indonesia, Jumat (19/12/2025).
Dalam amanat ini yang dibacakan Kepala Staf Korem (Kasrem) 071/Wijayakusuma Letkol Armed Purba Sudibyo, peringatan Hari Bela Negara merupakan momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen seluruh elemen bangsa.
Setiap tanggal 19 Desember, lanjut yang dibaca Kasrem, bahwa bangsa Indonesia mengenang berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi pada tahun 1948.
”Peristiwa bersejarah tersebut menjadi bukti nyata bahwa semangat bela negara mampu menjaga Indonesia tetap berdiri di tengah ancaman agresi militer,” kata Kasrem masih dalam kutipan amanat Presiden RI.
Peringatan Hari Bela Negara ke-77 tahun ini mengusung tema ‘Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju’. tema ini mengingatkan ke seluruh elemen bangsa, bahwa kemajuan bangsa hanya dapat dicapai melalui kesiapsiagaan, disiplin, dan ketangguhan seluruh rakyat dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.
Lebih lanjut disampaikan, cinta tanah air harus diwujudkan melalui tindakan nyata, mulai dari membantu sesama yang tertimpa bencana, menjaga ruang digital dari hoaks, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. “Hingga berkontribusi aktif dalam pembangunan sesuai peran dan profesi masing-masing,” ujarnya.
Melalui peringatan Hari Bela Negara ke-77 ini, Korem 071/Wijayakusuma berkomitmen untuk terus hadir bersama masyarakat, menjaga persatuan, serta mengabdi demi Indonesia yang kuat, Indonesia yang maju, dan Indonesia yang mampu bangkit menghadapi setiap tantangan.
Upacara dipimpin oleh Kasrem 071/Wijayakusuma Letkol Arm Purba Sudibyo dan diikuti oleh para prajurit serta PNS Makorem 071/Wijayakusuma, termasuk Balak Aju Kodam IV/Diponegoro jajaran Korem 071/Wijayakusuma. Kehadiran seluruh peserta mencerminkan soliditas dan komitmen bersama dalam menjaga keutuhan bangsa. (Penrem071) **
BANYUMAS, DN-II Di atas lahan seluas 1.600 meter persegi, harapan mulai ditanam di Desa Kaliori. Bukan sekadar bangunan, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kaliori disiapkan sebagai ruang tumbuh bagi ekonomi warga dan masa depan desa.
Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Lukman Hakim, didampingi Dandim 0701/Banyumas Letkol Inf D. Samosir, menapakkan kaki di lokasi pembangunan KDMP, Kamis siang (18/12/2025).
Peninjauan itu bukan hanya soal progres fisik, tetapi tentang memastikan bahwa setiap pondasi yang dibangun benar-benar berpihak pada rakyat.
Desa Kaliori dihuni oleh 11.200 jiwa dengan 4.000 kepala keluarga, tersebar di 5 dusun, 8 RW, dan 57 RT. Di tengah kehidupan masyarakat itulah, gedung KDMP dirancang berdiri dengan lima gerai usaha dan satu gudang, dikelola oleh sekitar 30 anggota koperasi yang membawa harapan bagi banyak keluarga lainnya. 
Kolonel Inf Lukman Hakim menegaskan bahwa koperasi harus menjadi tempat warga saling menguatkan, bukan sekadar tempat bertransaksi. “Koperasi lahir dari semangat kebersamaan. Jika dikelola dengan jujur dan sungguh-sungguh, manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat,” kata Danrem Kolonel Inf Lukman Hakim.
Ditempat yang sama, Kepala Desa Kaliori Dino Sudjanto mengungkapkan adanya KDMP ini, TNI sebagai pelopor dan ia pun berterima kasih kepada jajaran TNI khususnya Korem 071/Wijayakusuma dan Kodim 0701/Banyumas.
”Bagi saya, peran TNI di desa ini sangat dominan dan untuk koperasi TNI sebagai pelopor. Harapanku koperasi ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat,” kata Dino.
Kehadiran TNI dalam mendampingi pembangunan KDMP Kaliori menjadi penegas bahwa pembangunan desa bukan hanya tentang bangunan, melainkan tentang kehadiran, kepedulian, dan komitmen untuk rakyat.
Dari Kaliori, harapan itu perlahan dibangun, setegak tembok, setulus niat, dan setangguh kebersamaan. (Penrem071)
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kehadiran penuh pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Kehadiran tersebut meliputi penyaluran anggaran, bantuan logistik, hingga percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Dana tersebut diberikan kepada tiga provinsi serta 52 kabupaten/kota terdampak bencana.
“Anggaran belanja tidak terduga, untuk 52 kabupaten/kota dan provinsi dari Bapak Presiden sebagai tambahan sebanyak 268 miliar. Kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi masing-masing 20 miliar, kabupaten/kota 4 miliar di 52 kabupaten/kota, dan sudah digunakan sesuai arahan yang sudah kami sampaikan,” katanya dalam Konferensi Pers Bencana Sumatera bersama Menko PMK, Panglima TNI, dan Kapolri di Posko Bencana Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Selain dukungan dari pemerintah pusat, Mendagri juga mengapresiasi solidaritas antardaerah yang turut memberikan bantuan anggaran maupun logistik. Sejumlah pemerintah daerah (Pemda) telah menyalurkan dukungan, di antaranya Kalimantan Timur Rp7,5 miliar, Jawa Barat Rp7 miliar, Sulawesi Utara Rp1,5 miliar, Kalimantan Utara Rp1 miliar, Sulawesi Selatan Rp4 miliar, Jawa Tengah Rp1,3 miliar, dan Jawa Timur Rp5 miliar. “Bu Khofifah langsung turun,” tambahnya.
Kemudian, bantuan juga datang dari Nusa Tenggara Timur (NTT) Rp1,5 miliar, Sumatera Selatan berupa barang senilai Rp2,6 miliar, Banten Rp3 miliar, Kalimantan Tengah Rp3 miliar, Sulawesi Barat Rp1 miliar, DKI Jakarta Rp3 miliar langsung ke Kota Lhokseumawe beserta bantuan logistik, Maluku Utara Rp2 miliar, Bengkulu Rp4,3 miliar, dan Gorontalo Rp1 miliar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Total 43 miliar ditambah dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Lahat, Pak Bursah Zarnubi turun langsung ke sana lebih kurang 5 miliar. Jadi lebih kurang 48 miliar,” jelasnya.
Guna mendukung pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana, Kemendagri juga telah membentuk sembilan tim, termasuk tim dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang diturunkan ke tiga provinsi sejak 10 Desember 2025. Tim tersebut bertugas mempercepat pengurusan dokumen kependudukan, seperti KTP dan akta kelahiran yang hilang.
Mendagri juga menyampaikan rencana groundbreaking pembangunan hunian tetap bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Menteri Hukum. Pembangunan hunian tetap tersebut mencakup 2.600 unit, dengan rincian 1.000 unit di Aceh, 1.000 unit di Sumatera Utara, dan 600 unit di Sumatera Barat, yang didukung oleh sejumlah yayasan.
“Akan ada groundbreaking di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung ke sana,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mendagri mengapresiasi Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Bea dan Cukai, serta Kementerian Perdagangan yang telah mempercepat proses pengeluaran bantuan pakaian dari kawasan ekonomi untuk keperluan penanganan bencana. Pengiriman bantuan tersebut dilakukan dalam beberapa gelombang dan akan diserahkan kepada masyarakat terdampak.
Terkait infrastruktur pemerintahan desa, Mendagri menyebut terdapat 360 kantor desa rusak ringan serta 25 kantor desa rusak berat di wilayah tiga provinsi terdampak bencana. Untuk kerusakan ringan, penanganan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Apabila tidak memadai, pemerintah pusat akan mengambil alih penanganannya. Sementara itu, untuk kerusakan berat akan diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Kami mengucapkan terima kasih atas kekompakan semua Pemda dan semua unsur Forkopimda serta semua pihak yang telah bergerak sehingga bekerja dengan cepat dan kita sudah lihat banyak hasilnya,” tandasnya.
Red
Jakarta, DN-II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Upacara Peringatan Hari Bela Negara (HBN) ke-77. Dalam upacara tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik selaku Inspektur Upacara (Irup) membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Dalam amanat yang dibacakan Akmal, Presiden Prabowo menegaskan bahwa semangat bela negara merupakan fondasi utama yang menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri hingga saat ini, baik dalam menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri. Ia mengingatkan kembali sejarah berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi pada 1948 saat Agresi Militer II, sebagai bukti nyata kekuatan semangat bela negara dalam mempertahankan keberlangsungan republik.
Sejalan dengan hal tersebut, ditegaskan pula bahwa penguatan semangat bela negara pada masa kini harus diwujudkan melalui sikap kesiapsiagaan, disiplin, dan ketangguhan seluruh elemen masyarakat. Hal ini menjadi semakin penting di tengah dinamika global yang berlangsung cepat dan penuh ketidakpastian, mulai dari rivalitas geopolitik, krisis energi, disrupsi teknologi, hingga arus informasi yang mudah dimanipulasi.
“Dalam situasi seperti ini semangat bela negara harus menjadi kekuatan kolektif seluruh warga Indonesia,” kata Presiden seperti yang dibacakan Akmal di Plaza Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (19/12/2025). 
Pada kesempatan yang sama, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) diajak untuk menunjukkan kepedulian dan solidaritas nasional, khususnya kepada masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang tengah menghadapi bencana alam. Ketiga wilayah tersebut dinilai memiliki peran strategis sekaligus historis dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Tanpa Aceh, tanpa Sumatera Utara dan tanpa Sumatera Barat sejarah Bela Negara tidak akan lengkap. Mereka bukan hanya bagian dari perjalanan masa lalu tetapi fondasi yang menegaskan bahwa persatuan adalah kekuatan terbesar bangsa dan negara ini,” tegasnya.
Selanjutnya, seluruh ASN dan elemen bangsa juga diminta untuk menjadikan peringatan HBN ke-77 sebagai momentum mewujudkan cinta tanah air melalui tindakan nyata. Hal tersebut dapat diwujudkan, antara lain dengan membantu sesama yang terdampak bencana, menjaga ruang digital dari hoaks dan disinformasi, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan sesuai peran masing-masing.
“Mari kita bersama-sama meneguhkan tekad untuk Indonesia yang kuat, Indonesia yang maju dan Indonesia yang selalu mampu bangkit menghadapi setiap tantangan,” pungkasnya.
Red
Jakarta, DN-II Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir resmi melantik 43 pejabat fungsional di lingkungan Kemendagri. Prosesi pelantikan ini dilaksanakan di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Dalam arahannya, Tomsi menekankan pentingnya pegawai menerapkan budaya bekerja baik di birokrasi dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menilai, sejatinya melayani masyarakat sama halnya dengan membantu diri sendiri.
“Semua kebaikan kita ini, balik lagi, bukan buat orang lain, tapi balik lagi untuk mereka yang berbuat baik, yang bekerja baik, yang rajin, yang memikirkan masyarakatnya,” katanya.
Menurutnya, seorang pejabat harus mampu bekerja keras untuk mencapai kesuksesan. Semangat bekerja keras merupakan modal dasar bagi seseorang untuk dapat menyelamatkan diri dari berbagai sikap yang tidak terpuji dan merugikan orang lain. “Pokoknya sudah kerja baik semuanya, yang penting kerjanya betul-betul baik, jangan tanggung-tanggung. Iya kan, bekerja maksimal,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Tomsi juga meminta kepada mereka yang baru dilantik untuk berani memberikan masukan positif di unit kerjanya masing-masing. Dengan demikian, seluruh pegawai dapat merasa bahwa keberhasilan suatu tugas pekerjaan merupakan bentuk tanggung jawab bersama.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Jadi, yang dinamakan pekerja itu, untuk saling ngisi-mengisi, bukan merasa ini bukan tangung jawab saya, itu salah,” tegasnya.
Terakhir, Tomsi mengingatkan agar semua yang dilantik terus berinovasi serta mengembangkan ide dan gagasan terbaik untuk membangun organisasi. Ia juga meminta masukan dan solusi dari seluruh pegawai guna mengoptimalkan kinerja.
“Saya selalu minta, kalau memang ada solusi yang terbaik, tulis selembar, dua lembar, nanti saya baca. Setiap perubahan hari itu, saya baca, apa ini isinya,” pungkasnya.
Adapun para pejabat fungsional yang dilantik berasal dari penyetaraan jabatan sebanyak 24 orang, pengangkatan pertama sebanyak 10 orang, serta perpindahan jabatan sebanyak 9 orang. Turut hadir dalam pelantikan tersebut Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendagri Dian Andy Permana, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Evan Nur Setya Hadi, serta pejabat terkait lainnya.
Red
Sumedang, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus berdampak nyata terhadap peningkatan layanan kepada masyarakat. Karena itu, reformasi birokrasi tidak boleh hanya berhenti pada urusan administrasi.
“Bukan hanya patuh administrasi tetapi benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat ya sebagai outcome. Karena ujung-ujungnya kesejahteraan masyarakat adalah menjadi goal kita, tujuan kita,” ujar Wiyagus saat menjadi pembicara pada acara Reformasi Birokrasi Berdampak di Gedung Negara Sumedang, Jawa Barat, Jumat (19/12/2025).
Kegiatan tersebut mengusung tema “Dari Kepatuhan Administratif Menuju Kinerja yang Mengubah Kehidupan Rakyat”.
Ia mengatakan, reformasi birokrasi di daerah harus sejalan dengan visi dan misi Presiden, baik untuk lima tahun ke depan maupun dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Menurutnya, reformasi birokrasi merupakan fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang berdampak dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Tentunya reformasi birokrasi ini tujuannya tidak ada lain adalah untuk menciptakan pemerintahan yang berdampak, sebuah sistem yang hadir saat rakyat membutuhkan,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Wiyagus mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang dalam menjalankan reformasi birokrasi. Salah satunya ditunjukkan dengan keberanian membuka tata kelola pemerintahan secara transparan, khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Kalau seorang pemimpin berani membuka secara keseluruhan, khususnya masalah pengelolaan anggaran, karena Bapak Presiden juga sering menyampaikan bahwa yakinkan pengelolaan anggaran ini sepeser pun benar-benar untuk kepentingan rakyat. Jadi tidak boleh di luar itu,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang yang dinilai tinggi. Selain itu, angka inflasi di daerah tersebut juga masih terkendali dengan baik. Ia meminta agar capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan menjadi contoh bagi daerah lain.
“Tadi angka-angkanya jelas semua, realisasi pendapatan sudah di atas target nasional, kemudian juga realisasi belanja juga sudah di atas target nasional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wiyagus menekankan bahwa reformasi birokrasi merupakan agenda wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa arah reformasi birokrasi berkaitan langsung dengan Asta Cita Presiden, khususnya dalam penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi guna pemberantasan korupsi.
Ia mencontohkan reformasi birokrasi berbasis digital yang dilakukan Pemkab Sumedang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melalui sistem pelayanan tersebut, interaksi langsung antara pejabat publik dan masyarakat dapat dikurangi sehingga mencegah terjadinya praktik korupsi.
“Tidak ada kesempatan untuk berinteraksi antara kita sebagai pejabat publik dengan masyarakat ya, khususnya pelayanan publik yang berkonsekuensi dengan masalah budget,” jelasnya.
Turut hadir dalam forum tersebut Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat Dan Satriana, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sumedang, serta pejabat terkait lainnya.
Red
You cannot copy content of this page