Surabaya, DN-II Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Madura Indonesia (AMI) secara tegas menyatakan menolak wacana pemekaran daerah pemilihan (dapil) di Kota Surabaya. AMI menilai kebijakan tersebut bukan merupakan kebutuhan mendesak masyarakat dan berpotensi menimbulkan polemik baru dalam proses demokrasi. (28/6/2026).
Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, menegaskan bahwa pembahasan mengenai pemekaran dapil seharusnya tidak menjadi prioritas ketika masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan, mulai dari lapangan pekerjaan, kemiskinan, pelayanan publik, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran yang perlu mendapat perhatian serius.
“Kami menolak wacana pemekaran dapil apabila hanya didasarkan pada kepentingan politik tertentu. Demokrasi harus dibangun untuk memperkuat representasi rakyat, bukan menjadi instrumen yang justru membuka ruang kepentingan segelintir pihak,” tegas Baihaki.
Menurutnya, perubahan konfigurasi dapil harus memiliki dasar yang kuat, transparan, serta benar-benar bertujuan meningkatkan kualitas keterwakilan masyarakat, bukan sekadar mengubah peta politik menjelang kontestasi pemilu.
AMI juga mengingatkan agar penyelenggara pemilu tetap menjaga independensi dan tidak mengambil kebijakan yang dapat memunculkan persepsi publik bahwa perubahan dapil dilakukan untuk menguntungkan pihak atau kelompok politik tertentu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Jangan sampai energi bangsa dihabiskan untuk membahas perubahan dapil, sementara persoalan yang langsung dirasakan masyarakat belum terselesaikan rakyat membutuhkan solusi konkret, bukan manuver politik yang berpotensi menambah beban demokrasi,” lanjutnya.
AMI mendesak seluruh pihak agar lebih mengedepankan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan elektoral.
Menurut organisasi tersebut, apabila memang akan dilakukan perubahan dapil, prosesnya harus melalui kajian akademis yang komprehensif, melibatkan partisipasi publik secara luas, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.
“AMI akan mengawal setiap kebijakan yang berkaitan dengan demokrasi agar tetap berpihak kepada rakyat, bukan kepada kepentingan politik sesaat. Demokrasi adalah milik rakyat, sehingga setiap perubahan sistem harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan kecurigaan dan perpecahan,” tutup Baihaki. Red
INDRAMAYU, DN-II Ratusan orang tua siswa di Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, melakukan aksi protes menyusul terbatasnya kuota penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah dasar negeri setempat. Akibat pembatasan ini, puluhan anak terancam tidak mendapatkan kursi pendidikan tahun ajaran ini.
Kekecewaan warga memuncak saat mereka mendatangi Kantor Desa Dadap pada Minggu (28/6/2026). Rencananya, hari ini, Senin (29/6/2026), para wali murid akan bergerak menuju Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu untuk menuntut solusi konkret atas persoalan tersebut.
Data Calon Siswa yang Tidak Tertampung
Berdasarkan data yang dihimpun, ketimpangan antara jumlah pendaftar dan kuota yang tersedia di tiga sekolah dasar di Desa Dadap cukup signifikan:
UPTD SDN 1 Dadap: Dari 80 calon siswa, hanya 38 yang diterima.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
UPTD SDN 2 Dadap: Dari 75 calon siswa, hanya 38 yang diterima.
UPTD SDN 5 Dadap: Dari 45 calon siswa, hanya 38 yang diterima.
Kondisi ini menyebabkan puluhan anak tidak tertampung di sekolah terdekat. Sebagian besar orang tua merasa cemas karena sekolah penyangga lainnya saat ini sudah penuh dan berjarak cukup jauh, yakni sekitar 4 hingga 5 kilometer dari Desa Dadap.
Respons Pemerintah Desa dan Pihak Sekolah
Merespons situasi darurat ini, kepala sekolah dari ketiga SD tersebut bersama komite sekolah dan Pemerintah Desa Dadap telah mengambil langkah cepat. Mereka secara resmi melayangkan surat permohonan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu untuk menambah kuota penerimaan atau rombongan belajar (rombel) di masing-masing sekolah.
Kuwu (Kepala Desa) Dadap, Ali Faosal, menegaskan bahwa penambahan kuota adalah jalan keluar yang mendesak untuk menyelamatkan masa depan anak-anak di wilayahnya.
”Ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Sekolah penyangga sudah penuh, sementara jaraknya cukup jauh dari desa. Kami berharap Dinas Pendidikan segera memberikan solusi, minimal dengan menambah rombongan belajar,” ujar Ali Faosal di ruang kerjanya, Senin (29/6/2026).
Ancaman Putus Sekolah
Kekhawatiran utama para orang tua dan perangkat desa adalah meningkatnya angka putus sekolah di Desa Dadap. Tanpa adanya kebijakan afirmatif dari dinas terkait, puluhan anak usia sekolah di sana berisiko kehilangan hak dasar untuk mendapatkan pendidikan.
”Kami meminta kebijakan tegas dari dinas terkait agar tidak ada anak usia sekolah yang kehilangan hak pendidikannya,” pungkasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, ratusan orang tua siswa sedang bersiap melakukan audiensi langsung ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu untuk memastikan aspirasi mereka segera ditindaklanjuti. (Red)
Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup secara resmi Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Minggu (28/06/2026).
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi pelaksanaan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 sebagai ruang bertukar gagasan dan menyatukan berbagai potensi bangsa dalam menghadapi tantangan global. “Saya monitor terus jalannya Sarasehan sampai malam kemarin, padat. Dan secara garis besar saya mengikuti bahwa suasana berada dalam suasana positif, suasana tukar-menukar keterangan, pandangan,” kata Presiden.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa kemajuan bangsa membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama dalam menghadapi perubahan dunia yang dipengaruhi perkembangan sains dan teknologi. “Semua potensi seluruh bangsa harus bersatu, harus mengeluarkan segala pemikiran, segala inisiatif untuk kebaikan kita bersama, untuk survival kita, untuk kelangsungan hidup bangsa Indonesia,” ujar Presiden.
Kehadiran Panglima TNI pada penutupan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 mencerminkan komitmen TNI dalam mendukung penguatan kolaborasi nasional di bidang sains, teknologi, dan industri. Sinergi seluruh komponen bangsa diharapkan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red/BPMI Setpres.
#tniprima#tnirakyat
#indonesiaemas2045
Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengikuti jalan santai dalam rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 sebagai wujud soliditas dan sinergi TNI-Polri. Kegiatan menempuh rute dari Patung Kuda Monas menuju Lapangan Apel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (28/6/2026).
Olahraga bersama tersebut diikuti oleh jajaran TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta masyarakat. Selain menjadi bagian dari rangkaian Hari Bhayangkara ke-80, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, meningkatkan kebugaran, serta memperkuat semangat kebersamaan dan kolaborasi antarinstansi.
Kebersamaan yang terjalin sepanjang kegiatan mencerminkan harmonisasi hubungan TNI dan Polri yang selama ini terus dipelihara. Sinergi yang kuat diharapkan semakin meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini menjadi pengingat bahwa soliditas TNI-Polri merupakan modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. Dengan semangat kebersamaan, TNI dan Polri berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama demi menjaga keutuhan NKRI serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Red
#tniprima#tnirakyat#tniprofesional#indonesiaemas2045
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Gresik, DN-II Berkaitan Ramainya Pemberitaan Dimedia Sosial terkait adanya Insiden Bentrokan antara Aksi Demo Masa dari luar daerah dengan LSM Setempat perlu adanya yang menengahi, Maka dari itu Ketua Presidium DPP Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) sekaligus Pengamat Hukum dan Jurnalis Investigasi Nasional, Gus Aulia, SE., SH., MM., M.Ph, memberikan kritik tajam sekaligus pandangan berimbang terkait ketegangan sosial yang dipicu oleh aksi demonstrasi LSM luar daerah di Wringinanom, Gresik.
Dalam pernyataannya pada Jumat (26/6/2026), Gus Aulia menyoroti beberapa poin krusial:
Hak Konstitusional vs Etika: Gus Aulia menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Secara hukum, setiap warga negara memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengawasi anggaran negara tanpa dibatasi sekat wilayah. Namun, ia menyayangkan pola pergerakan yang langsung turun ke jalan tanpa melalui tahapan tabayun (klarifikasi) kepada pihak terkait.
Kritik Terhadap Aksi Jalanan: “Sebagai sesama penggiat sosial, saya sangat menyayangkan cara-cara yang mengedepankan kegaduhan di atas dialog. Datang dari luar wilayah, lalu langsung melakukan orasi tanpa verifikasi, adalah bentuk pengabaian terhadap kearifan lokal. Ini terkesan egois dan hanya ingin menang sendiri,” ujar Gus Aulia.
Dorong Jalur Resmi dan Profesional: Beliau mengingatkan bahwa setiap anggaran pemerintah memiliki sistem monitoring, evaluasi (monev), serta pengawasan dari lembaga auditor resmi. Jika ada indikasi penyimpangan, langkah yang objektif adalah menempuh jalur hukum formal (seperti ke Kejari Gresik) atau klarifikasi resmi melalui inspektorat, bukan membangun asumsi liar lewat aksi jalanan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Stabilitas dan Koordinasi: Gus Aulia berharap kejadian ini menjadi evaluasi agar demonstrasi tidak dijadikan langkah pertama, melainkan opsi terakhir. Ia meminta semua pihak menjaga stabilitas daerah dengan cara yang elegan, profesional, dan tetap menjunjung tinggi prinsip koordinasi agar tidak terkesan saling “mengacak-ngacak” daerah lain.
Kronologi Kegaduhan di Lapangan
Pemicu Konflik: Ketegangan bermula dari aksi unjuk rasa puluhan massa Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia (asal Lamongan) di depan Kantor Kecamatan Wringinanom pada Rabu (24/6/2026). Aksi ini dihadang oleh gabungan LSM dan jurnalis lokal Gresik yang mempertanyakan legalitas serta urgensi kedatangan massa luar daerah tersebut, hingga nyaris memicu bentrok fisik.
Pengalihan ke Kejaksaan: Demi menghindari konfrontasi langsung, koordinator aksi asal Lamongan, Ahmad Fauzi, menarik mundur massanya dan resmi melimpahkan laporan dugaan korupsi beserta bukti otentik ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik pada Kamis (25/6/2026).
Respons Pihak Lokal: Ketua Front Pembela Suara Rakyat (FPSR) Gresik, Aris Gunawan, menilai demonstrasi tersebut kurang etis dan memicu kegaduhan pada masyarakat yang awalnya tenang dan kondusif.
Lima Langkah Taktis Elemen Lokal Gresik
Untuk mengantisipasi pergerakan elemen luar tanpa cara anarkis, dirumuskan 5 langkah strategis:
Desak Transparansi Legalitas: Memeriksa izin operasional LSM luar di Bakesbangpol Gresik serta menegaskan asas domisili berdasarkan UU Ormas.
Tantang Uji Data secara Objektif: Mendorong penyelesaian langsung di meja hukum (Kejari/Polres) untuk menguji validitas bukti, bukan sekadar beropini di jalanan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sinergi Tokoh dan Ormas Lokal: Menyatukan persepsi elemen asli Gresik untuk menolak keras segala bentuk provokasi atau agenda tersembunyi (hidden agenda).
Koordinasi dengan APH dan Forkopimcam: Memperketat izin keramaian dan mendesak aparat menindak tegas jika terjadi pelanggaran hukum atau pencemaran nama baik.
Kontrol Sosial Berbasis Jurnalistik: Melakukan investigasi mendalam melalui produk jurnalistik yang tajam untuk menelisik motif asli di balik pergerakan tersebut agar warga tidak teradu domba.
Saat ini, pihak Kejari Gresik menegaskan akan segera melakukan telaah mendalam terkait laporan yang masuk, dan situasi di Wringinanom dilaporkan telah sepenuhnya kembali kondusif.
Sebagai Penutup Gus Aulia mengingatkan untuk semua pihak, Mari Amar Makruf Nahi Munkar dan menegakkannya dengan Benar jangan sampai justru Nyamar Makruf dan Nyambi Mungkar, Mari saling menghormati dan menjaga kondusifitas Jatim terutama di Kabupaten Gresik.
Tim Redaksi
Kefamenanu, DN-II Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian menegaskan bahwa keluarga memegang peran utama dalam membentuk karakter anak. Menurutnya, pendidikan terbaik tidak hanya diperoleh di sekolah, tetapi juga melalui pola asuh dan keteladanan yang diberikan orang tua di rumah. (28/6/2026).
Hal tersebut disampaikan Tri saat mengunjungi TK Dharma Wanita Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (25/6/2026). Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pokja II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga TP PKK Pusat sebagai bagian dari upaya memperkuat perhatian terhadap pendidikan anak usia dini dan pembentukan karakter keluarga.
Dalam kesempatan itu, Tri mengapresiasi para guru dan orang tua yang telah mendukung pendidikan anak sejak usia dini. Ia mengingatkan bahwa nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan kepedulian perlu ditanamkan secara konsisten di lingkungan keluarga.
“Pendidikan yang terbaik itu ada di rumah. Kita harus mendidik mereka, menciptakan suasana disiplin, karakter, bertanggung jawab, jujur, dan lain-lain itu ada di rumah,” ujarnya.
Sebagai bagian dari pengasuhan, Tri juga mengingatkan orang tua agar bijak dalam mengenalkan telepon genggam kepada anak usia dini. Menurutnya, anak-anak pada usia tersebut belum perlu menggunakan gawai karena berisiko terpapar berbagai informasi dan konten yang belum sesuai dengan tahap perkembangan mereka.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia mengaku menerapkan prinsip serupa dalam keluarganya dengan tidak memberikan telepon genggam kepada anak-anaknya hingga memasuki usia remaja. Karena itu, ia mengimbau orang tua untuk tidak mudah mengikuti tren yang menampilkan anak-anak sebagai influencer atau pembuat konten di media sosial.
“[Jangan] menjadi trendsetter itu untuk anak-anak kita. Itu sebetulnya tidak mendidik,” katanya.
Lebih lanjut, Tri menekankan bahwa anak-anak saat ini merupakan calon generasi penerus bangsa yang akan menghadapi dunia yang semakin kompetitif dan penuh tantangan. Karena itu, mereka perlu dipersiapkan sejak dini melalui penguatan mental, karakter, dan kemampuan bersosialisasi.
Ia juga berpesan agar anak-anak rajin belajar, berdoa, mendengarkan nasihat guru dan orang tua, serta aktif bermain bersama teman-temannya. Menurutnya, aktivitas bermain merupakan bagian penting dari proses tumbuh kembang anak.
Pada kesempatan tersebut, Tri disambut dengan pertunjukan drumband dan pengalungan kain adat. Ia juga berinteraksi dengan para siswa serta menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah, paket buku bacaan, sembako untuk guru, dan petugas kebersihan sekolah.
Dalam kegiatan tersebut hadir pula Ketua TP PKK Provinsi NTT Mindriyati Astiningsih Laka Lena, Ketua TP PKK Kabupaten TTU Andina Winantuningtyas, serta Wakil Ketua TP PKK Kabupaten TTU Elisabeth Endang Sri Susilowati. Red
Kefamenanu, DN-II Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian mendorong para pelajar untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan sejak dini melalui penerapan pola hidup sehat, pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, serta pemanfaatan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Menurutnya, kesadaran menjaga kesehatan merupakan bekal penting bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik. (28/6/2026).
Pesan tersebut disampaikan Tri saat membuka Sosialisasi Masalah Tuberkulosis (TBC), Kesehatan Reproduksi Remaja, dan Cek Kesehatan Gratis bagi Pelajar di Lapangan Gedung Balai Biinmafo, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (25/6/26).
Dalam sambutannya, Tri menegaskan bahwa kesehatan merupakan modal utama yang harus dijaga oleh setiap orang, termasuk para pelajar. Menurutnya, kesehatan sering kali baru disadari penting ketika seseorang mengalami sakit.
“Seberapa pun banyak uang, seberapa pun kaya orang, orang yang kaya banyak hartanya, tapi kalau tidak sehat, tidak ada gunanya,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Karena itu, ia mengingatkan pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai risiko penyakit. Melalui Program CKG, masyarakat dapat memantau kondisi kesehatannya tanpa dipungut biaya.
“Semua manusia pasti pernah sakit. Nah, inilah tindakan kita agar kita tidak cepat terserang penyakit… Salah satunya ini tadi untuk kita melaksanakan cek kesehatan gratis,” katanya.
Selain itu, Tri juga menyoroti pentingnya edukasi mengenai pencegahan TBC, HIV/AIDS, dan kesehatan reproduksi remaja. Menurutnya, pemahaman yang baik sejak usia sekolah akan membantu generasi muda menjaga kesehatan sekaligus menghindari berbagai risiko yang dapat memengaruhi masa depan mereka.
Ia juga meminta para pelajar untuk menyampaikan informasi mengenai Program CKG kepada keluarga dan lingkungan sekitar agar semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan tersebut.
“Tolong dimanfaatkan. Jangan disia-siakan. Karena kalau mau cek kesehatan yang benar-benar berbayar, mahal. Jadi, manfaatkan cek kesehatan ini untuk keluarga kalian,” pesannya.
Dalam rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Pokja IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan TP PKK Pusat tersebut, dilakukan penyematan selempang Duta TBC dan Kesehatan Reproduksi kepada sejumlah siswa terpilih sebagai bentuk dukungan terhadap upaya edukasi kesehatan di kalangan pelajar. Selain itu, turut diserahkan bantuan alat kesehatan untuk mendukung pelaksanaan Program CKG.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Provinsi NTT Mindriyati Astiningsih Laka Lena, Bupati TTU Yosep Falentinus Delasalle Kebo, Ketua TP PKK Kabupaten TTU Andina Winantuningtyas, serta ratusan pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan pihak terkait lainnya. Red
Kefamenanu, DN-II Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Tri Tito Karnavian mendorong para perajin tenun di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk terus berinovasi melalui penggunaan pewarna alami.
Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan nilai tambah produk tenun sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. (28/6/2026).
Hal tersebut disampaikan Tri saat membuka Pelatihan Pewarnaan Alam dan Pencelupan Benang untuk Kain Tenun di Gedung Dekranasda Kabupaten TTU, Kamis (25/6/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Dekranas bersama Pokja II Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat dalam memperkuat kapasitas perajin dan mengembangkan kerajinan khas daerah.
Tri mengatakan, tenun merupakan salah satu identitas budaya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena itu, para perajin perlu terus mengembangkan kreativitas agar produk yang dihasilkan mampu mengikuti kebutuhan pasar tanpa meninggalkan ciri khas daerah.
“Kita harapkan pasar yang lebih luas, nasional, bahkan internasional. Kita bisa jangkau melalui peningkatan-peningkatan kreasi dan juga daya saing yang antara lain adalah membuat pewarna alami ini,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain meningkatkan kualitas produk, penggunaan pewarna alami juga dinilai sejalan dengan tren global yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.
“Dengan pewarnaan alami ini kita salah satu mendukung pelestarian lingkungan dengan memanfaatkan bahan-bahan organik, bahan-bahan yang ramah lingkungan,” katanya.
Tri menambahkan, sejumlah daerah di NTT telah berhasil mengembangkan tenun berbasis pewarna alami hingga dikenal di pasar internasional. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para perajin TTU untuk terus meningkatkan kualitas produk sekaligus memperkuat identitas tenun daerah.
Ia berharap hasil pelatihan tidak berhenti pada proses pembelajaran, tetapi dapat diterapkan dalam produksi sehari-hari dan dipromosikan pada berbagai ajang pameran, termasuk peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Dekranas yang akan digelar di Makassar.
“Mudah-mudahan ada nanti hasilnya dipasarkan di sana dan akan mendapat sambutan yang baik,” ucapnya.
Pada kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan peralatan pendukung pelatihan dan benang sebagai bahan baku bagi para penenun. Bantuan tersebut merupakan hasil dukungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dekranas, serta kerja sama dengan Bank Indonesia.
Turut hadir Ketua Dekranasda Provinsi NTT yang juga Ketua TP PKK Provinsi NTT Mindriyati Astiningsih Laka Lena, Ketua Dekranasda Kabupaten TTU yang juga Ketua TP PKK Kabupaten TTU Andina Winantuningtyas, Wakil Bupati TTU Kamillus Elu, jajaran TP PKK Pusat, pengurus Dekranas, pengurus Dekranasda Kabupaten TTU, serta para perajin dan penenun di Kabupaten TTU. Red
INDRAMAYU, DN-II Praktik ilegal penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Kabupaten Indramayu diduga semakin masif dan terang-terangan. Ironisnya, lokasi penimbunan yang disinyalir dikelola oleh oknum pemain besar justru berada sangat dekat dengan markas kepolisian. (28/6/2026).
Berdasarkan laporan investigasi yang dihimpun, gudang penimbunan BBM di wilayah Semaya, Kecamatan Krangkeng, diduga dikelola oleh seseorang bernama Nanang. Lokasi tersebut terhitung sangat strategis namun mencurigakan, karena hanya berjarak sekitar 400 meter dari Kantor Polsek Krangkeng.
Kondisi serupa terjadi di wilayah Bulak, Kecamatan Jatibarang. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya oleh LORONGNEWS.id pada 23 Juni 2026, ditemukan aktivitas mencurigakan di gudang yang dikelola oleh seseorang bernama Guntur. Saat tim investigasi mencoba melakukan pengecekan bersama aparat kepolisian ke lokasi tersebut, pintu gudang telah terkunci rapat dan aparat terkesan tidak mengambil langkah tegas, sehingga hasil pengecekan dinyatakan nihil.
Kepercayaan Publik Tergerus
Kedekatan lokasi operasi mafia BBM dengan kantor penegak hukum memicu pertanyaan besar di masyarakat. Publik mulai berspekulasi mengenai lemahnya pengawasan atau dugaan adanya “main mata” antara pihak pengelola gudang dengan oknum aparat. Ketiadaan respon dari pihak Polres Indramayu saat dihubungi awak media terkait temuan di wilayah Semaya semakin memperkuat keraguan masyarakat akan keseriusan penegakan hukum di wilayah tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Keheningan aparat terhadap praktik yang terang-terangan di depan mata ini tentu menggerus kepercayaan publik. Apakah mereka benar-benar tidak tahu, atau memang ada pembiaran?” ujar salah satu narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya.
Ancaman Pidana dan Desakan Evaluasi
Pembiaran terhadap penimbunan BBM bersubsidi jelas merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Merujuk pada Pasal 55, para pelaku terancam hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp6 miliar.
Melihat kondisi yang dinilai sudah darurat dan merugikan negara secara fantastis, redaksi mendesak pihak otoritas tertinggi untuk segera turun tangan. Pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, Kementerian ESDM, dan BPH Migas di Jakarta, didesak untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta intervensi langsung terhadap pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Indramayu.
Tindakan tegas dan nyata diperlukan untuk memberantas praktik mafia migas hingga ke akar-akarnya demi melindungi hak masyarakat kecil yang kerap menjadi korban kelangkaan solar akibat ulah para penimbun.
Hak Jawab dan Koreksi
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih membuka ruang bagi pihak-pihak terkait, termasuk pihak kepolisian dan nama-nama yang disebut di atas, untuk memberikan klarifikasi resmi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, redaksi memberikan hak jawab serta hak koreksi seluas-luasnya bagi pihak yang merasa keberatan atau ingin memberikan penjelasan atas pemberitaan ini.
Publisher: Redaksi
Tanggal: 28 Juni 2026
LABUHANBATU, DN-II Jefrey Agutono Ariska secara resmi memberikan klarifikasi terkait video viral yang menuduh adanya oknum TNI terlibat dalam pencurian ternak milik seorang warga di Sei Siarti, Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu pada 25 Juni 2026. Jefrey menegaskan bahwa narasi dalam video tersebut adalah fitnah dan hoaks terstruktur yang sengaja disebarkan untuk menciptakan kegaduhan publik.
Sebagai langkah tegas, Jefrey melalui kuasa hukumnya, Muhammad Rifqi Maulana, S.H., dari firma hukum RFM & Associates, telah melaporkan akun-akun media sosial penyebar video tersebut ke Polda Sumatera Utara pada Jumat, 26 Juni 2026. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor: STTLP/B/1030/VI/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA.
Pelaporan ini didasarkan pada dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong yang melanggar ketentuan UU ITE serta KUHP.
Kronologi dan Sanggahan Fakta
Dalam penjelasannya kepada awak media, Jefrey membeberkan fakta di balik sengketa ternak tersebut. Ia mengaku telah kehilangan 16 ekor lembu dari total 32 ekor ternak miliknya sejak April 2026.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jefrey menduga kuat bahwa aksi pencurian tersebut didalangi oleh oknum berinisial MA Sinaga dan anaknya, AR Hutabarat. Menurut Jefrey, pihaknya telah melaporkan kasus pencurian ternak ini ke Polres Labuhanbatu dengan nomor laporan STTLP/B/491/IV/2026/SPKT/POLRES LABUHAN BATU.
“AR Hutabarat saat ini berstatus buron (DPO) atas kasus penganiayaan terhadap adik kandungnya sendiri. Diduga karena tidak senang dilaporkan ke polisi atas kasus pencurian lembu saya, MA Sinaga dan komplotannya mencoba melakukan intimidasi dengan mengklaim lembu yang tersisa di lahan saya sebagai milik mereka,” ujar Jefrey.
Terkait kehadiran sosok berseragam dalam video yang beredar, Jefrey menegaskan bahwa lokasi kejadian merupakan jalan umum menuju Pasir Limau Kapas. Ia menyatakan tidak mengetahui latar belakang orang-orang yang melintas di jalan umum tersebut dan membantah keras tuduhan bahwa mereka adalah oknum TNI yang mencuri ternak.
Permohonan Maaf dan Harapan
Jefrey secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa atas kegaduhan yang ditimbulkan oleh narasi tidak bertanggung jawab tersebut. Ia menyayangkan adanya pihak yang mencoba menyeret institusi negara ke dalam konflik pribadi.
“Saya meminta masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh potongan video yang tidak jelas sumber dan kebenarannya. Tuduhan bahwa ada oknum TNI mencuri lembu adalah fitnah keji,” tegasnya.
Pihaknya kini berharap Polda Sumatera Utara dapat bekerja maksimal dalam mengusut kasus ini secara transparan. Ia menginginkan agar aktor intelektual di balik penyebaran hoaks serta pelaku pencurian ternak segera diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Saya berharap distorsi informasi seperti ini tidak terjadi lagi. Biarkan hukum berbicara dengan seadil-adilnya,” pungkas Jefrey. (Tim)
You cannot copy content of this page