BEKASI, DN-II Integritas pelaksanaan proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi kembali menjadi sorotan. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji petik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan Tahun Anggaran (TA) 2024, ditemukan kekurangan volume pada 23 paket pekerjaan dengan total nilai kerugian mencapai Rp5.793.043.825,00.
Temuan ini tersebar di dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) vital, yakni Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPRKPP) serta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK).
Sorotan Tajam pada Proyek PJUL
Salah satu temuan yang mencolok adalah proyek Pemasangan Penerangan Jalan Umum Lingkungan (PJUL) Single Stang di Wilayah I. Proyek yang dikerjakan oleh PT RTP dengan nilai kontrak Rp9,7 miliar ini terindikasi mengalami kekurangan volume sebesar Rp190.311.720,00.
Meski pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) pada Juni 2024, pemeriksaan fisik (uji petik) yang dilakukan Inspektorat bersama penyedia justru menemukan ketidaksesuaian antara realisasi di lapangan dengan nilai yang dibayarkan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Landasan Hukum dan Pelanggaran Aturan
Ketidaksesuaian volume pekerjaan ini bersinggungan langsung dengan beberapa regulasi ketat mengenai pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan negara:
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
Pasal 18 ayat (3) menegaskan bahwa pejabat yang menandatangani surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti tersebut. 
Perpres No. 12 Tahun 2021 (Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
Pasal 7 mengatur mengenai kewajiban para pihak untuk mematuhi etika pengadaan, termasuk menghindari dan mencegah pemborosan serta kebocoran keuangan negara.
Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021:
Mengatur secara detail bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan sesuai dengan realisasi volume pekerjaan yang terpasang di lapangan. Jika terjadi kelebihan bayar akibat kekurangan volume, maka penyedia wajib mengembalikan selisih tersebut ke Kas Daerah.
Lemahnya Pengawasan di Lapangan
Kasus ini mencuatkan pertanyaan besar mengenai fungsi kontrol yang dijalankan oleh konsultan pengawas. Dalam proyek PJUL Wilayah I, CV TE bertindak sebagai konsultan pengawas, namun gagal mendeteksi adanya kekurangan volume sebelum proses serah terima (BAST) dilakukan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Berdasarkan aturan, kelalaian dalam pengawasan dapat berakibat pada sanksi administratif hingga daftar hitam (blacklist) bagi penyedia maupun konsultan, sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP terkait Sanksi Daftar Hitam.
Tindak Lanjut
Pemerintah Kabupaten Bekasi kini diwajibkan untuk menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan rekomendasi BPK, yaitu menarik kembali kelebihan pembayaran dari pihak penyedia untuk disetorkan kembali ke Kas Daerah. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan (biasanya 60 hari) kerugian tersebut tidak dikembalikan, maka kasus ini dapat bergeser dari ranah administratif ke ranah hukum tindak pidana korupsi.
Catatan Redaksi: Transparansi dalam proyek infrastruktur adalah hak masyarakat Bekasi. Publik menanti langkah tegas Pj Bupati Bekasi untuk mengevaluasi kinerja kepala SKPD terkait guna mencegah kebocoran anggaran serupa di masa mendatang. Tim Red
KOTA TEGAL, DN-II Memasuki arus balik pasca Lebaran, para perantau mulai memadati titik-titik keberangkatan untuk kembali mengadu nasib ke ibu kota dan sekitarnya. Namun, lonjakan harga tiket dan terbatasnya armada pada jam-jam tertentu menjadi tantangan tersendiri bagi para pejuang nafkah.
Pada Rabu (25/3/2026), suasana di Terminal Tegal menunjukkan dinamika harga yang cukup signifikan. Harga tiket menuju Karawang, Jawa Barat, yang pada hari biasa dibanderol Rp125.000, kini meroket hingga Rp250.000 per kursi.
Siasat Menghadapi Lonjakan Harga
Salah satu pemudik, Pak Raswadi (60), pedagang nasi goreng asal Dukuhturi, Kabupaten Tegal, membagikan pengalamannya. Ia mengaku harus memutar otak agar tetap bisa berangkat tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam.
“Di terminal tadi ditawarkan Rp250.000, dua kali lipat dari harga biasa. Akhirnya saya geser cari di pangkalan (agen) luar terminal. Alhamdulillah dapat di Kaligangsa Kulon seharga Rp170.000,” ujar Pak Raswadi saat ditemui di sela keberangkatannya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain faktor harga, ia juga mengeluhkan ketersediaan armada pagi yang minim di terminal. Banyak bus yang baru tersedia untuk keberangkatan sore hari, sementara dirinya mengejar waktu agar bisa segera beraktivitas kembali di perantauan.
Berjuang Demi Pendidikan Anak dan Yatim
Di balik kegigihannya menawar harga tiket, pria berusia kepala enam ini menyimpan misi mulia. Pak Raswadi bekerja keras di Karawang untuk menghidupi empat orang anak yang masih menempuh pendidikan di bangku SMP dan SMA.
Menariknya, dari keempat anak tersebut, salah satunya adalah anak yatim piatu yang ia asuh dan anggap sebagai darah daging sendiri.
“Anak kandung ada tiga, ditambah satu anak yatim piatu jadi empat. Semuanya masih sekolah, ada yang SMP dan yang paling besar sudah SMA. Saya harus semangat supaya pendidikan mereka lancar,” ungkapnya dengan nada bangga.
Rutin Pulang Demi Keluarga
Meski usia tak lagi muda, Pak Raswadi dikenal sebagai sosok yang tangguh. Ia rutin pulang ke kampung halaman sebulan sekali untuk melepas rindu dengan keluarga sebelum kembali berjibaku dengan bisingnya kota Karawang demi piring-piring nasi goreng yang ia sajikan.
Kisah Pak Raswadi menjadi potret nyata perjuangan para perantau lokal. Di tengah melambungnya biaya transportasi saat musim Lebaran, semangat untuk menghidupi keluarga dan berbagi kasih kepada sesama tetap menjadi bahan bakar utama bagi mereka untuk terus melangkah.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Forum Komunikasi Guru Besar dan Dosen (FKGD) Putera-Puteri Brebes menggelar acara Halal Bi Halal bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Brebes di Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT), Rabu (25/03/2026).
Mengusung tema “Merajut Ukhuwah, Membangun Brebes dengan Cinta”, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konektivitas dan kolaborasi akademisi dalam membangun tanah kelahiran.
Ketua Panitia sekaligus Presiden Shafa Community Brebes, Muhammad Abdul Fery, menyampaikan bahwa forum yang bernaung di bawah Yayasan Rumah Cinta Brebes ini telah eksis selama delapan tahun sejak September 2018.
”Kami ingin memperkuat connectivity, synergy, and collaboration. Profesor dan dosen bukan sekadar insan akademik, tapi penggerak perubahan sosial yang membawa integritas dan pengabdian bagi kemajuan Brebes,” ujar Fery.
Kolaborasi Strategis Pemda dan Akademisi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bupati Brebes periode 2025-2030, Hj. Paramitha Widya Kusuma, S.E., M.M., dalam sambutannya yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes, Dr. Tahroni, M.Pd., menekankan pentingnya semangat gotong royong dalam mewujudkan visi “Brebes Beres”.
”Brebes akan lebih hebat jika kita menanamkan rasa saling menolong. Kolaborasi nyata dapat menghidupkan ekonomi di sekeliling kita. Ke depan, para profesor kelahiran Brebes harus terus dilibatkan dalam agenda brainstorming untuk memberikan sumbangsih pemikiran strategis bagi kemajuan daerah,” tutur Dr. Tahroni.
Kritik Membangun: Benahi Hulu Hingga Hilir
Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh besar, di antaranya Prof. Anton Satria Prabuwono (King Abdul Aziz University & UTP Malaysia), Prof. Dr. H. Jamali (Rektor UIN Siber Syekh Nurjati), Prof. Dr. Mukhamad Murdiono (UNY), Prof. Dr. Rustono (Unnes), Prof. Dr. Masduki (Rektor UIA), dan Prof. Dr. Mashari (Untag Semarang).
Salah satu sorotan tajam datang dari Pembina FKGD sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof. Dr. Ma’mun Murod, M.Si. Ia menegaskan bahwa penyelesaian masalah di Brebes harus dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir.
”Problem di daerah sering kali berakar pada kebijakan politik yang kurang tepat, termasuk dalam penanganan bencana. Dibutuhkan keseriusan bupati dan jajaran untuk menghadirkan stakeholder terkait. Kami, para profesor putera daerah, siap memberikan kajian mendalam untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Brebes,” tegas Prof. Ma’mun.
Dihadiri Ratusan Intelektual
Kegiatan ini dihadiri oleh sedikitnya 60 Profesor dan 339 Dosen kelahiran Brebes yang berkarier di berbagai perguruan tinggi nasional maupun internasional. Selain para akademisi, hadir pula 21 Kepala Dinas di lingkungan Pemkab Brebes guna mendengarkan langsung aspirasi serta ide-ide segar bagi pembangunan daerah.
Red/Casroni
Semarang, DN-II Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi membuka rekayasa lalu lintas one way nasional guna mengurai kepadatan pada puncak arus balik Lebaran 2026. Kebijakan ini diambil seiring tingginya volume kendaraan yang telah meninggalkan Jakarta melalui jalur tol, tercatat mencapai sekitar 2.380.401 kendaraan hingga 24 Maret 2026.
Peresmian One Way Nasional yang ditandai dengan flag off tersebut dilaksanakan di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/3/2026) pukul 14.25 WIB.
Dalam sesi conference Press Kapolri menyampaikan bahwa Rekayasa lalu lintas one way nasional diberlakukan dari KM 414 GT Kalikangkung hingga KM 70 Cikampek.
“Sebelumnya telah diberlakukan one way secara bertahap, dan sore ini kita terapkan one way nasional untuk mengurai kepadatan di puncak arus balik,” ujar Kapolri kepada awak media.
Dalam kegiatan tersebut, Kapolri didampingi sejumlah pejabat, di antaranya Menko PMK, Menhub, Menkes, Kepala BUJT, Dirut PT Jasa Marga, serta Dirut PT. Turut hadir Gubernur Jawa Tengah serta Kapolda Jawa Tengah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebelum pelepasan dimulai, Kapolri menyempatkan diri menyapa para pemudik yang tengah mengantre di gerbang tol, dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga membagikan ratusan paket bingkisan berupa makanan ringan, perlengkapan kesehatan, serta mainan untuk anak-anak guna membantu mengurangi kejenuhan selama perjalanan.
Kapolri menegaskan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama selama perjalanan arus balik. Ia mengimbau para pemudik untuk tidak memaksakan diri apabila mengalami kelelahan.
” Bagi masyarakat yang melakukan perjalanan balik agar tetap menjaga keamanan dan keselamatan. Manfaatkan fasilitas yang telah disediakan, baik rest area, Pos Pengamanan, maupun Pos Terpadu. Jika lelah, silakan beristirahat dan jangan memaksakan diri,” tegas Kapolri.
Selain itu, masyarakat juga didorong untuk memanfaatkan moda transportasi lain, seperti kereta api, guna mengurangi kepadatan di jalur darat.
Polri memastikan seluruh personel di sepanjang jalur tol maupun arteri tetap bersiaga penuh untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen dalam mewujudkan tagline mudik tahun ini, yaitu “Mudik Aman, Keluarga Bahagia.”
Red
BREBES, DN-II Kabupaten Brebes mengukuhkan posisinya sebagai salah satu lumbung devisa terbesar di Jawa Tengah. Berdasarkan data terbaru, kontribusi ekonomi dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Brebes kini hampir setara dengan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten tersebut.
Penyumbang Devisa Fantastis
Fenomena “pahlawan devisa” ini bukan sekadar julukan. PMI asal Kabupaten Brebes dilaporkan menyumbangkan devisa negara hingga Rp 3,4 triliun per tahun. Angka ini sangat signifikan mengingat APBD Kabupaten Brebes tahun 2024 berada di angka kurang lebih Rp 3,5 triliun.
Setiap bulannya, rata-rata kiriman uang atau remitansi yang masuk ke wilayah Brebes mencapai Rp 279 miliar. Arus modal ini menjadi motor penggerak utama ekonomi di tingkat desa, mulai dari pemenuhan kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan, hingga modal usaha mikro bagi keluarga yang ditinggalkan.
Data Penempatan dan Sebaran Negara
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kabupaten Brebes, Abdul Majid, melalui Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja, Irfan Junaedi, memaparkan rincian data penempatan tenaga kerja tersebut.
Hingga tahun 2024, diperkirakan terdapat 27.859 warga Brebes yang bekerja di luar negeri, mencakup jalur prosedural maupun non-prosedural. Secara statistik, Brebes konsisten berada di posisi tiga besar daerah pengirim PMI terbanyak di Jawa Tengah (9,8%), membayangi Kabupaten Kendal dan Cilacap.
“Untuk tahun 2025, tercatat sebanyak 6.189 PMI resmi yang terdaftar melalui berbagai skema, mulai dari Government to Government (G to G), Private to Private (P to P), UKS, hingga Mandiri Perseorangan,” ujar Irfan Junaedi.
Para pekerja ini tersebar di sejumlah negara tujuan strategis, antara lain:
Hong Kong dan Taiwan
Korea Selatan
Malaysia
Jepang
Singapura
Komitmen Pelindungan Tenaga Kerja
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Melihat besarnya kontribusi tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes terus berkomitmen meningkatkan standar pelindungan bagi para pekerja. Fokus utama saat ini adalah penguatan sistem penempatan dan edukasi berkelanjutan agar para PMI berangkat melalui jalur resmi (prosedural).
Langkah ini diambil untuk meminimalisir risiko kerja di luar negeri sekaligus memastikan bahwa remitansi yang dihasilkan dapat dikelola secara produktif demi kesejahteraan jangka panjang keluarga PMI di kampung halaman.
Reporter: Teguh
TEGAL, DN-II Sejumlah juru parkir (jukir) di Kota Tegal mulai menyuarakan keresahan terkait kebijakan kenaikan target setoran retribusi harian. Selain beban setoran yang dianggap memberatkan, para pekerja lapangan ini juga menyayangkan nihilnya perhatian kesejahteraan dari pemerintah daerah pasca-Lebaran.
Salah satunya adalah Mulyadi (41), juru parkir yang sehari-hari bertugas di depan toko buah, Jalan Sultan Agung Nomor 73, Kota Tegal. Saat ditemui pada Selasa (24/3/2026), Mulyadi mengungkapkan bahwa selama ini ia rutin menyetor retribusi kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tegal.
Nihil THR bagi Juru Parkir
Meski rutin berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui setoran harian sebesar Rp12.000, Mulyadi mengaku tidak mendapatkan tunjangan apa pun saat momentum hari raya.
“Tiap hari saya bayar retribusi Rp12.000 ke pemerintah kota. Tapi sampai saat ini, sehabis Lebaran, tidak ada uang Lebaran atau THR yang kami terima,” ujar Mulyadi dengan nada kecewa.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Polemik Kenaikan Setoran
Keresahan jukir semakin memuncak setelah beredarnya informasi mengenai kenaikan tarif setoran retribusi. Dari pantauan di lapangan, tarif yang semula Rp12.000 dikabarkan akan naik menjadi Rp14.000 per hari. Namun, informasi di lapangan juga menunjukkan adanya tekanan target setoran yang jauh lebih tinggi di beberapa titik lain.
Status Retribusi Besaran Lama Besaran Baru (Isu)
Setoran Harian Rp12.000 Rp14.000 – Rp50.000
Mulyadi menegaskan bahwa hampir seluruh rekan sejawatnya di kawasan Jalan Sultan Agung menolak keras rencana kenaikan tersebut. Menurutnya, kenaikan setoran tidak realistis jika tidak dibarengi dengan peningkatan fasilitas bagi para jukir.
Tuntutan Fasilitas dan Transparansi
Isu kenaikan setoran ini sebenarnya telah memicu gelombang protes. Para jukir sempat mendatangi kantor DPRD Kota Tegal untuk menyampaikan keberatan. Ada beberapa poin utama yang menjadi dasar penolakan mereka:
Beban Ekonomi: Kenaikan target setoran dianggap mencekik pendapatan bersih jukir yang tidak menentu.
Minim Fasilitas: Petugas merasa kenaikan setoran tidak sebanding dengan fasilitas yang diterima, seperti ketiadaan rompi resmi baru atau Kartu Tanda Anggota (KTA) yang valid.
Ketimpangan: Perbedaan antara tarif parkir yang dipungut dari masyarakat dengan target setoran ke Dishub seringkali memicu konflik di lapangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, para juru parkir berharap Pemerintah Kota Tegal, khususnya Dinas Perhubungan, dapat mengkaji ulang kebijakan tersebut dan lebih memperhatikan kesejahteraan para jukir sebagai ujung tombak pengelola perparkiran di jalan raya.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Arus balik Lebaran 2026 mulai menunjukkan peningkatan signifikan pada H+2 Lebaran. Ribuan kendaraan pemudik yang hendak kembali ke arah Jakarta dan sekitarnya terpantau memadati ruas Tol Trans Jawa pada Senin (23/03/2026).
Guna mengantisipasi kepadatan yang terus meningkat, pihak kepolisian resmi menerapkan rekayasa lalu lintas One Way Nasional (sepenggal).
Skema satu arah ini dimulai dari KM 263 Gerbang Tol Brebes Barat hingga KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama (Cikatama)
Kebijakan ini mulai diaktifkan pada Senin sore pukul 16.00 WIB.
Berdasarkan pantauan di titik awal one way tepatnya di bawah Simpang Susun Tol Brebes Barat, petugas kepolisian sigap mengarahkan kendaraan dari arah timur untuk masuk ke Jalur A (sisi kanan). 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Penerapan rekayasa ini bersifat situasional untuk menjamin kelancaran arus balik menuju Jakarta,” ujar petugas di lokasi.
Sementara itu, bagi kendaraan dari arah Barat (Jakarta) yang hendak menuju arah Timur (Jateng/Jatim), petugas melakukan pengalihan arus
dengan dengan mengarahkan pengendara keluar melalui gerbang Tol Pejagan untuk melanjutkan perjalanan melalui jalur arteri Pantura.
Para pengguna jalan diimbau untuk tetap waspada, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta mengikuti arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama. (Casroni/Hms).
BREBES, WWW.DETIK-NASIONAL.COM – Momentum Idul Fitri 1447 H menjadi saksi bisu getaran emosional keluarga besar Bani Wasan. Mengusung semangat merawat adab dan nilai luhur, pertemuan ini bukan sekadar seremoni saling memaafkan, melainkan upaya konkret memperkokoh ukhuwah islamiyah di tengah derasnya arus zaman.
Kebersamaan ini sejalan dengan perintah Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 1.
“Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan (silaturahmi). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”
Bagi Bani Wasan, keluarga dan doa adalah pelabuhan terakhir sejauh apa pun kaki melangkah.
Menelusuri Jejak Dakwah Mbah Nurrohman
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Salah satu agenda krusial dalam pertemuan ini adalah membedah silsilah (nasab). Dalam Islam, menjaga garis keturunan adalah bagian dari Maqashid Syariah (tujuan syariat). Berdasarkan catatan sejarah, Bani Wasan merupakan bagian dari garis keturunan besar Mbah Nurrohman, tokoh ulama yang diyakini sebagai pelopor penyebar Islam di wilayah Brebes Barat.
Alur sejarah mencatat garis ini bermula dari Mbah Nurrohman yang menurunkan Anak Keduanya Wilem (Asiyah). Beliau kemudian bersuamikan Ki Mas Brandal Cilik, (Mbah Kulub). yang menjadi titik awal jalur Bani Wasan. Melalui tokoh kunci seperti Mbah Daimen dan Mbah Gentong, lahirlah sosok Caswad (Wafat 1946) yang kini menjadi pilar utama pemersatu silsilah ini.
Menyatukan Dua Sungai Keturunan Buyut Caswad
Sosok Buyut Caswad meninggalkan warisan keturunan yang luas dari dua istri beliau, yakni Nyai Buyut Muri dan Nyai Buyut Wami.
Garis Nyai Buyut Muri (Istri Pertama): Melahirkan tujuh bersaudara; Karmali, Wastam, Wasan (cikal bakal Bani Wasan), Ruinah, Muryah, Cari, dan Kasriyah.
Garis Nyai Buyut Wami (Istri Kedua): Melahirkan tujuh bersaudara; Sukardi, Sartimah, Carmadi, Catra, Surtimah, Casriah, dan Sutarjo (Ki Kored).
Hingga saat ini, keturunan Mbah Nurrohman telah mencapai generasi cicit hingga piut yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Meski raga terpisah jarak, Desa Sengon di Kabupaten Brebes tetap tegak berdiri sebagai “Rumah Besar” dan simpul utama pengikat batin antaranggota keluarga.
Visi Besar: Reuni Akbar Seluruh Keturunan
Harapan besar membuncah dalam pertemuan tersebut. Keluarga besar mencita-citakan di masa depan, seluruh keturunan Buyut Caswad—baik dari garis Nyai Buyut Muri maupun Nyai Buyut Wami—dapat bersatu dalam satu forum Halalbihalal yang lebih luas.
“Harapan kami, seluruh anak cucu keturunan Buyut Caswad bin Mbah Daimen dapat menggelar pertemuan serupa untuk mengencangkan ikatan persaudaraan dan mengenal kembali sosok leluhur kita,” ujar salah satu perwakilan keluarga pada Selasa (24/3/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Langkah ini adalah bentuk pengamalan hadis Rasulullah SAW bahwa “Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi.”
Melalui pertemuan ini, diharapkan generasi muda tidak kehilangan jati diri (loss contact) terhadap akar sejarahnya. Mereka diharapkan tetap memegang teguh nilai keislaman dan etika kekeluargaan yang telah diwariskan sejak zaman Mbah Nurrohman hingga Buyut Caswad.
Red/Casroni
BREBES, DN-II Menyatukan berbagai elemen kekuatan masyarakat menjadi kunci utama kemajuan daerah. Semangat itulah yang melandasi pertemuan strategis sekaligus diskusi kolektif para tokoh berpengaruh, aktivis, hingga praktisi hukum Kabupaten Brebes yang digelar dalam suasana hangat di Brebes, Minggu (22/3/2026).
Acara yang diinisiasi oleh Azmi Asmuni Majid, Ketua Sepakat Brebes Bermartabat SBB, ini bukan sekadar silaturahmi biasa. Pertemuan ini menjadi wadah konsolidasi gagasan, mulai dari isu lingkungan melalui gerakan Jaga Kali, penguatan literasi digital, hingga pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
“Kita butuh kesamaan visi dari seluruh elemen masyarakat. Kehadiran para tokoh dari berbagai latar belakang hari ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap Brebes tetap menjadi prioritas utama di atas segalanya,” tegas Azmi dalam sambutannya sebagai tuan rumah.
Ekonomi Rakyat: Fokus pada Koperasi dan Pertanian
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah penguatan sektor ekonomi hilir. Haji Masrukhi Bachro, Ketua Dekopin sekaligus Ketua HKTI Brebes yang akan segera dilantik, memaparkan strategi masa depan ekonomi rakyat. Beliau menekankan bahwa sinergi antara ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan revitalisasi peran koperasi adalah fondasi stabilitas daerah yang tidak bisa ditawar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Stabilitas Wilayah, Hukum, dan Infrastruktur
Dari sisi stabilitas sosial, hadir Haji AKBP Purn Mujiarto, Ketua SKI Brebes. Selain menekankan pentingnya kondusivitas wilayah, ia memberikan apresiasi atas kinerja kepemimpinan Bupati Paramitha Widya Kusuma, khususnya dalam percepatan pembangunan infrastruktur.
“Kita harus akui ada progres nyata, terutama dalam perbaikan jalan-jalan di wilayah Brebes yang kini kondisinya jauh lebih baik dan mantap,” ujar Mujiarto.
Di sisi lain, penguatan aspek legalitas juga menjadi sorotan. Slamet Sutanto, praktisi hukum sekaligus Direktur Hukum SBB, menyoroti fenomena sosial terkait pernikahan siri yang masih marak. Ia menegaskan pentingnya pendampingan hukum agar hak-hak masyarakat, terutama perempuan dan anak, tetap terlindungi secara konstitusional.
Literasi Digital di Tengah Arus Informasi
Menghadapi era disrupsi, Dedy Agustyan Ketua Serikat Media Siber Indonesia/SMSI Brebes bersama jurnalis senior Kang Dede Wijaya Ketua INSPI dan Mas Gusti, menyoroti pentingnya literasi siber. Mereka bersepakat bahwa arus informasi di Brebes harus dikawal secara profesional agar publik tidak terjebak dalam pusaran disinformasi atau berita bohong hoax.
Aktivisme dan Kepedulian Sosial
Diskusi semakin hidup dengan hadirnya para pegiat lapangan yang membawa isu-isu sektoral.
Gus Hada Abdul Aris Assaad. Memberikan dukungan moral bagi penguatan pergerakan masyarakat berbasis nilai.
Deden Sulaeman: Aktivis kesehatan yang menyoroti aksesibilitas dan mutu pelayanan publik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mahfudin Masjaka: Secara konsisten menyuarakan urgensi gerakan lingkungan melalui aksi Jaga Kali.
Hendri Yetus: Budayawan/seniman yang mengingatkan pentingnya pembangunan karakter bangsa berbasis kearifan lokal.
Energi muda juga tampak dari keterlibatan tokoh pemuda seperti Rio Raga Pangestu Ketua PAC Pemuda Pancasila Larangan dan Mas Andriyanto Badan Buruh Pekerja Pemuda Pancasila, yang membuktikan regenerasi pergerakan di Brebes tetap dinamis. Tak ketinggalan, tokoh wilayah selatan, Haji Masduki Tonjong, turut memberikan pandangan kritis mengenai implementasi Makan Bergizi Gratis MBG agar dikelola secara profesional dan tepat sasaran.
Momentum Lebaran tahun ini di Kabupaten Brebes terasa istimewa. Agenda silaturahmi yang diinisiasi oleh tokoh pergerakan, Azmi Asmuni Majid, dinilai sukses menyatukan berbagai elemen masyarakat, mulai dari aktivis hingga insan pers dalam satu wadah kebersamaan.
Apresiasi tinggi datang dari Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Brebes, Abdul Aris Assa’ad. Tokoh yang akrab disapa Hada ini menyebut pertemuan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan simbol persatuan.
”Gus Azmi memiliki kapasitas luar biasa dalam membangun jejaring dan memberikan pengaruh positif bagi daerah. Pertemuan Lebaran kali ini terasa sangat istimewa karena sosoknya yang konsisten memberikan kontribusi pemikiran bagi kemajuan Brebes,” ujar Aris.
Menurut Aris, Gus Azmi selama ini dikenal vokal dan aktif memberikan masukan konstruktif kepada Pemerintah Kabupaten Brebes, mulai dari jajaran Bupati, Kepala OPD, hingga Forkopimda.
Tokoh Brebes yang Menembus Batas
Dalam kesempatan tersebut, Aris juga merefleksikan pentingnya sosok inspiratif bagi putra daerah. Ia menyebutkan tiga tokoh besar asal Brebes yang dinilai telah menembus batas dalam berkontribusi bagi bangsa:
Prof. Yahya Muhaimin: Mantan Menteri Pendidikan Nasional sekaligus pendiri Universitas Peradaban yang meletakkan fondasi intelektual di Brebes.
Sudirman Said: Mantan Menteri ESDM dan tokoh nasional yang dikenal tegas serta berintegritas. Saat ini ia menjabat sebagai Rektor Universitas Harkat Negeri (UHN) yang memiliki kampus di Tegal dan Slatri, Larangan.
H. Muhadi Setiabudi: Pengusaha sukses yang bersahaja dan pendiri Universitas Muhadi Setiabudi (UMUS), yang berperan besar dalam sektor ekonomi dan pendidikan lokal.
Aris berharap, melalui semangat silaturahmi yang dibangun oleh tokoh-tokoh seperti Gus Azmi, sinergi antar-elemen di Brebes dapat terus terjaga demi percepatan pembangunan daerah ke depan.
Dan Seharusnya Ketiga tokoh ini patut diberikan penghargaan semacam award oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Brebes.Tambahnya
Komitmen Kolektif untuk Brebes
Pertemuan ini diakhiri dengan kesepakatan untuk terus menjalin komunikasi lintas lembaga non-pemerintah secara berkelanjutan. Sinergi antara sektor hukum, media, ekonomi, hingga kepemudaan ini diharapkan menjadi pemantik gerakan kolektif yang lebih besar demi mewujudkan Kabupaten Brebes yang lebih maju, adil, dan bermartabat.
(Red)
BEKASI, DN-II Bobroknya mentalitas sejumlah oknum Kepala Desa di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, kini tengah menjadi sorotan tajam. Praktik bagi-bagi amplop berisi uang Rp150.000 kepada pihak yang mengaku wartawan bukan sekadar masalah etika, melainkan indikasi kuat terjadinya tindak pidana korupsi berjamaah dan penggelapan dana pajak negara.
Isu ini mencuat menyusul pengakuan oknum wartawan yang memamerkan uang “jatah” dari sejumlah desa, meliputi Desa Cibarusah Kota, Sirnajati, Wibawamulya, Ridomanah, hingga Ridogalih.
Pimpinan Redaksi Rajawali News Group, Ali Sofyan, memberikan pernyataan keras terkait fenomena ini. Ia menilai tindakan tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap profesi jurnalis sekaligus pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
“Ini adalah penghinaan luar biasa terhadap profesi jurnalis sekaligus pengkhianatan keji terhadap rakyat! Dana PPh Pasal 21 dan anggaran desa itu milik negara yang harus dipertanggungjawabkan, bukan harta pribadi kepala desa yang bisa dibagikan semena-mena untuk membungkam kontrol sosial,” tegas Ali Sofyan.
Dugaan Skema Kejahatan Terstruktur
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Berdasarkan penelusuran di lapangan, tabir gelap operasional desa mulai terkuak. Pengakuan seorang oknum perangkat desa berinisial K menyebutkan adanya perintah langsung dari pimpinan desa untuk membagikan uang tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik pemberian uang tersebut merupakan kebijakan yang terstruktur dan sistematis.
Secara hukum, dana yang bersumber dari pajak (PPh) wajib disetorkan ke rekening kas negara. Mengalihkan dana tersebut untuk pemberian tunai (gratifikasi) kepada pihak luar berpotensi melanggar hukum, di antaranya:
Pasal 8 UU Tipikor: Terkait penggelapan uang atau surat berharga oleh pegawai negeri atau orang lain yang menjalankan jabatan umum.
Permendagri No. 20 Tahun 2018: Tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa yang transparan dan akuntabel.
Desakan Penegakan Hukum
Ali Sofyan juga menyoroti rusaknya ekosistem kontrol sosial akibat kolaborasi negatif antara pejabat desa yang takut akan kritik dan oknum media yang menerima “uang receh” tersebut.
“Kami mendesak Kejari Kabupaten Bekasi dan Unit Tipidkor Polres Metro Bekasi untuk segera turun tangan. Jangan diam melihat uang pajak rakyat diselewengkan! Periksa seluruh Surat Pertanggungjawaban (SPJ) desa di wilayah Cibarusah. Rakyat butuh transparansi, bukan drama bagi-bagi amplop untuk menutupi borok kebijakan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Camat Cibarusah maupun para Kepala Desa terkait belum memberikan pernyataan resmi mengenai sumber dana “amplop” yang kini menjadi bola panas di tengah masyarakat tersebut.
Tim Red
You cannot copy content of this page