BREBES, DN-II Program Indonesia Pintar (PIP) terbukti menjadi angin segar bagi masyarakat dalam menjaga keberlangsungan pendidikan anak. Manfaat nyata ini dirasakan langsung oleh para orang tua siswa di Desa Gandasuli, Kabupaten Brebes, yang mengaku sangat terbantu dengan stimulan dana pendidikan dari pemerintah tersebut, Sabtu (20/12/2025).
Salah satu wali murid, Waluyo Sugito (45), warga RT 01/RW 02 Desa Gandasuli, mengungkapkan rasa syukurnya usai menerima pencairan dana PIP untuk putranya, Ardiansyah, yang kini duduk di bangku kelas 9 SMP.
Alokasi Tepat Sasaran untuk Biaya Sekolah
Waluyo menjelaskan bahwa besaran bantuan yang diterima bervariasi sesuai dengan ketentuan jenjang pendidikan. Ia menceritakan bahwa saat anaknya masih di kelas 7 (sebelumnya tertulis kelas 1), bantuan yang diterima mencapai Rp1.100.000. Sementara untuk periode kelas 9 saat ini, dana yang cair adalah sebesar Rp750.000.
“Dana tersebut sudah kami cairkan dan langsung dialokasikan untuk keperluan sekolah, terutama untuk melunasi biaya bulanan,” ujar Waluyo saat ditemui di lingkungan sekolah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dengan adanya kewajiban iuran rutin sebesar Rp75.000 per bulan, dana PIP dianggap menjadi penyelamat agar administrasi sekolah sang anak tetap lancar. Tak hanya untuk iuran bulanan, Waluyo menambahkan bahwa dana tersebut juga membantu memenuhi kontribusi biaya pembangunan sekolah yang telah disepakati.
Transparansi Hasil Rapat Komite
Terkait biaya bulanan tersebut, Humas SMP Negeri 3 Brebes, Ruslan, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa nominal Rp75.000 per bulan merupakan hasil keputusan bersama.
“Biaya tersebut adalah hasil kesepakatan dalam rapat komite sekolah antara pihak sekolah dan seluruh orang tua murid,” jelas Ruslan.
Momen Pengambilan Rapor dan Harapan Orang Tua
Kehadiran Waluyo di sekolah bertepatan dengan momen pengambilan rapor semester untuk memantau perkembangan akademik putranya. Sebagai bentuk dukungan terhadap program sekolah, ia juga turut berpartisipasi membeli kalender pendidikan yang disediakan pihak sekolah.
Ia berharap program prorakyat seperti PIP ini dapat terus dipertahankan dan menjangkau lebih banyak siswa yang membutuhkan.
“Bantuan ini sangat meringankan beban kami. Kami berharap program seperti ini terus berlanjut agar anak-anak bisa sekolah dengan tenang tanpa terkendala biaya,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Polres Brebes menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Candi 2025 di Lapangan Tri Brata Mapolres Brebes, Jumat (19/12/2025) siang.
Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Brebes.
Kegiatan ini merupakan tahap pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarana prasarana (sarpras) yang akan diterjunkan selama 14 hari kedepan, mulai dari 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026.
Dalam amanat Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. yang dibacakan oleh Kapolres Brebes, ditekankan bahwa mobilitas masyarakat tahun ini diprediksi meningkat 7,97% dibanding tahun lalu, dengan pergerakan mencapai 119,5 juta orang secara nasional.
“Selain aspek keamanan (kamtibmas), tantangan tahun ini adalah potensi cuaca ekstrem. Berdasarkan data BMKG, puncak musim hujan bertepatan dengan momen Nataru, sehingga kesiapsiagaan terhadap bencana alam seperti banjir dan longsor harus diutamakan di titik-titik rawan,” ujar AKBP Lilik Ardhiansyah saat membacakan amanat tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebelum memulai amanat, Kapolres juga mengajak seluruh peserta apel menundukkan kepala sejenak mendoakan para korban bencana alam yang saat ini sedang melanda wilayah Sumatera dan daerah lainnya di tanah air.
Untuk wilayah hukum Polres Brebes, sebanyak 310 personel Polri diterjunkan dengan dukungan penuh dari TNI (Kodim 0713/Brebes), Dishub, Satpol PP, BPBD, Dinkes, serta mitra kamtibmas seperti Banser, Senkom, dan Kokam.
Polres Brebes telah memetakan 16 titik pos strategis untuk melayani masyarakat, yang terdiri dari:
1 Pos Terpadu, 6 Pos Pengamanan (Pospam) Jalur, 3 Pos Pelayanan (Posyan), 5 Pospam Gereja (Fokus sterilisasi dan keamanan ibadah)
Serta 1 Pospam Objek Wisata (dilengkapi dengan 6 Subpospam) dimasing – masing wilayah.
Mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas, Polres Brebes menyiagakan Tim Urai yang disebar di empat titik krusial, yakni Jalur Pantura, Jalur Tengah, Jalur Selatan, dan Ruas Jalan Tol.
Pemanfaatan teknologi traffic counting juga akan digunakan untuk menentukan rekayasa lalu lintas secara tepat dan terukur.
Usai apel, Kapolres bersama Wakil Bupati Brebes Wurja, S.E., Kasdim 0713/Brebes Mayor Aris Khaerudin, dan unsur Forkopimda lainnya melakukan pengecekan kendaraan dinas untuk memastikan seluruh armada dalam kondisi prima sebelum beroperasi di lapangan.
Operasi Lilin Candi 2025 diharapkan dapat menjamin rasa aman bagi umat Kristiani yang menjalankan ibadah Natal serta masyarakat yang menikmati libur pergantian tahun di wilayah Kabupaten Brebes. (Red/Hms).
Cilacap, Detik Nasional – Pemerintah Desa Palugon, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, menyalurkan Bantuan Biaya Pendidikan kepada siswa kurang mampu yang dilaksanakan di Aula Balai Desa Palugon, Jumat (19/12/2025).
Bantuan tersebut diberikan kepada 20 siswa SMP PGRI 7 Wanareja yang berdomisili di Desa Palugon. Program ini bersumber dari Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus (Bansus) Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk perhatian pemerintah desa terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
Kepala Desa Palugon, Tasja Al Suryana, melalui Sekretaris Desa Palugon, Casro, S.Pd., menyampaikan rasa syukur atas tersalurnya bantuan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah desa berkomitmen mendukung pendidikan, khususnya bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.

“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Desa Palugon menyalurkan bantuan keuangan khusus kepada 20 siswa dan siswi SMP PGRI 7 Wanareja yang berasal dari Desa Palugon. Bantuan diserahkan secara langsung kepada para penerima di Aula Balai Desa, dengan masing-masing siswa menerima dana sebesar Rp1.647.600,” ujar Casro.
Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kebutuhan pendidikan, seperti pembelian perlengkapan sekolah serta kebutuhan penunjang kegiatan belajar, ungkapnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Melalui program bantuan pendidikan ini, Pemerintah Desa Palugon diharapkan mampu meringankan beban ekonomi orang tua sekaligus mendorong semangat belajar siswa agar dapat meraih prestasi yang lebih baik ke depannya.
Reporter: Dani
Kota Tegal, DN-II Kapolres Tegal Kota, AKBP I Putu Bagus Krisna Purnama, memimpin apel gelar pasukan menjelang Operasi Lilin Candi 2025 di halaman Mapolres Tegal Kota, Jumat (19/12/2025) sore.
Apel tersebut dihadiri Wali Kota Tegal dan Danlanal Tegal, serta diawali dengan doa bersama untuk korban bencana alam di Sumatra dan Aceh, sekaligus memohon keselamatan bagi seluruh masyarakat.
Dalam sambutannya, Kapolres menyampaikan bahwa perayaan Natal dan Tahun Baru merupakan agenda rutin yang mendorong peningkatan aktivitas masyarakat, mulai dari ibadah hingga liburan.
“Puncak aktivitas ini bertepatan dengan cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi, sehingga pengamanan harus dilakukan secara ekstra,” ujarnya.
Kapolres menegaskan bahwa pengamanan tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga pelayanan serta respons cepat terhadap setiap laporan dan informasi dari masyarakat. “Langkah ini dilakukan agar masyarakat dapat merayakan liburan dengan aman dan nyaman,” katanya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurut Kapolres, pengamanan akan dipusatkan di sejumlah titik vital, seperti gereja, pusat perbelanjaan, terminal, dan lokasi wisata.
“Polri bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Binamarga untuk mengoptimalkan pengaturan lalu lintas, disertai peningkatan deteksi dini terhadap potensi teror,” jelasnya.
Selain itu, pam swakarsa juga dilibatkan untuk mendukung pengamanan pada jam-jam rawan dan mempercepat pelayanan. Seluruh informasi kepada masyarakat, mulai dari pesan keamanan, kondisi cuaca, hingga rekayasa lalu lintas, akan disampaikan secara terbuka.
Sementara itu, Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, menekankan bahwa Kota Tegal memiliki posisi strategis sebagai kota Central sekaligus penyangga dan transit bagi daerah sekitarnya.
“Kami berharap Kota Tegal tetap menjadi kota yang aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat maupun para pendatang,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan arus kunjungan diperkirakan terjadi mulai 25 Desember hingga 5 Januari. 
Oleh karena itu, lanjutnya Pemerintah Kota Tegal bersama aparat keamanan menyiapkan pengamanan maksimal dengan melibatkan seluruh unsur dan berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat.
“Keamanan ruang publik harus dipastikan tetap terjaga, termasuk di pusat perbelanjaan dan objek wisata yang menjadi tujuan utama masyarakat,” tutupnya.
Ia berharap perayaan Natal dapat berlangsung dengan penuh kebersamaan, sehingga Kota Tegal tetap menjadi kota yang toleran, ramah, nyaman, serta saling menghormati antarumat beragama.
“Termasuk saat malam Tahun Baru, kami mengimbau masyarakat agar tetap tertib, mematuhi aturan lalu lintas, menghindari euforia berlebihan, serta meningkatkan kewaspadaan demi menjaga keamanan bersama dan mencegah tindak kejahatan,” ujar Wali Kota. ( S. Bimantoro ,)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Banyumas, DN-II Hari bela negara merupakan momentum teguhkan komitmen menjaga kedaulatan dan kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini tertuang dalam amanat Presiden Republik Indonesia, Jumat (19/12/2025).
Dalam amanat ini yang dibacakan Kepala Staf Korem (Kasrem) 071/Wijayakusuma Letkol Armed Purba Sudibyo, peringatan Hari Bela Negara merupakan momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen seluruh elemen bangsa.
Setiap tanggal 19 Desember, lanjut yang dibaca Kasrem, bahwa bangsa Indonesia mengenang berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi pada tahun 1948.
”Peristiwa bersejarah tersebut menjadi bukti nyata bahwa semangat bela negara mampu menjaga Indonesia tetap berdiri di tengah ancaman agresi militer,” kata Kasrem masih dalam kutipan amanat Presiden RI.
Peringatan Hari Bela Negara ke-77 tahun ini mengusung tema ‘Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju’. tema ini mengingatkan ke seluruh elemen bangsa, bahwa kemajuan bangsa hanya dapat dicapai melalui kesiapsiagaan, disiplin, dan ketangguhan seluruh rakyat dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.
Lebih lanjut disampaikan, cinta tanah air harus diwujudkan melalui tindakan nyata, mulai dari membantu sesama yang tertimpa bencana, menjaga ruang digital dari hoaks, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. “Hingga berkontribusi aktif dalam pembangunan sesuai peran dan profesi masing-masing,” ujarnya.
Melalui peringatan Hari Bela Negara ke-77 ini, Korem 071/Wijayakusuma berkomitmen untuk terus hadir bersama masyarakat, menjaga persatuan, serta mengabdi demi Indonesia yang kuat, Indonesia yang maju, dan Indonesia yang mampu bangkit menghadapi setiap tantangan.

Upacara dipimpin oleh Kasrem 071/Wijayakusuma Letkol Arm Purba Sudibyo dan diikuti oleh para prajurit serta PNS Makorem 071/Wijayakusuma, termasuk Balak Aju Kodam IV/Diponegoro jajaran Korem 071/Wijayakusuma. Kehadiran seluruh peserta mencerminkan soliditas dan komitmen bersama dalam menjaga keutuhan bangsa. (Penrem071) **
BANYUMAS, DN-II Di atas lahan seluas 1.600 meter persegi, harapan mulai ditanam di Desa Kaliori. Bukan sekadar bangunan, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kaliori disiapkan sebagai ruang tumbuh bagi ekonomi warga dan masa depan desa.
Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Lukman Hakim, didampingi Dandim 0701/Banyumas Letkol Inf D. Samosir, menapakkan kaki di lokasi pembangunan KDMP, Kamis siang (18/12/2025).
Peninjauan itu bukan hanya soal progres fisik, tetapi tentang memastikan bahwa setiap pondasi yang dibangun benar-benar berpihak pada rakyat.
Desa Kaliori dihuni oleh 11.200 jiwa dengan 4.000 kepala keluarga, tersebar di 5 dusun, 8 RW, dan 57 RT. Di tengah kehidupan masyarakat itulah, gedung KDMP dirancang berdiri dengan lima gerai usaha dan satu gudang, dikelola oleh sekitar 30 anggota koperasi yang membawa harapan bagi banyak keluarga lainnya. 
Kolonel Inf Lukman Hakim menegaskan bahwa koperasi harus menjadi tempat warga saling menguatkan, bukan sekadar tempat bertransaksi. “Koperasi lahir dari semangat kebersamaan. Jika dikelola dengan jujur dan sungguh-sungguh, manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat,” kata Danrem Kolonel Inf Lukman Hakim.
Ditempat yang sama, Kepala Desa Kaliori Dino Sudjanto mengungkapkan adanya KDMP ini, TNI sebagai pelopor dan ia pun berterima kasih kepada jajaran TNI khususnya Korem 071/Wijayakusuma dan Kodim 0701/Banyumas.
”Bagi saya, peran TNI di desa ini sangat dominan dan untuk koperasi TNI sebagai pelopor. Harapanku koperasi ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat,” kata Dino.
Kehadiran TNI dalam mendampingi pembangunan KDMP Kaliori menjadi penegas bahwa pembangunan desa bukan hanya tentang bangunan, melainkan tentang kehadiran, kepedulian, dan komitmen untuk rakyat.
Dari Kaliori, harapan itu perlahan dibangun, setegak tembok, setulus niat, dan setangguh kebersamaan. (Penrem071)
Jakarta, DN-II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Upacara Peringatan Hari Bela Negara (HBN) ke-77. Dalam upacara tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik selaku Inspektur Upacara (Irup) membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Dalam amanat yang dibacakan Akmal, Presiden Prabowo menegaskan bahwa semangat bela negara merupakan fondasi utama yang menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri hingga saat ini, baik dalam menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri. Ia mengingatkan kembali sejarah berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi pada 1948 saat Agresi Militer II, sebagai bukti nyata kekuatan semangat bela negara dalam mempertahankan keberlangsungan republik.
Sejalan dengan hal tersebut, ditegaskan pula bahwa penguatan semangat bela negara pada masa kini harus diwujudkan melalui sikap kesiapsiagaan, disiplin, dan ketangguhan seluruh elemen masyarakat. Hal ini menjadi semakin penting di tengah dinamika global yang berlangsung cepat dan penuh ketidakpastian, mulai dari rivalitas geopolitik, krisis energi, disrupsi teknologi, hingga arus informasi yang mudah dimanipulasi.
“Dalam situasi seperti ini semangat bela negara harus menjadi kekuatan kolektif seluruh warga Indonesia,” kata Presiden seperti yang dibacakan Akmal di Plaza Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (19/12/2025). 
Pada kesempatan yang sama, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) diajak untuk menunjukkan kepedulian dan solidaritas nasional, khususnya kepada masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang tengah menghadapi bencana alam. Ketiga wilayah tersebut dinilai memiliki peran strategis sekaligus historis dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Tanpa Aceh, tanpa Sumatera Utara dan tanpa Sumatera Barat sejarah Bela Negara tidak akan lengkap. Mereka bukan hanya bagian dari perjalanan masa lalu tetapi fondasi yang menegaskan bahwa persatuan adalah kekuatan terbesar bangsa dan negara ini,” tegasnya.
Selanjutnya, seluruh ASN dan elemen bangsa juga diminta untuk menjadikan peringatan HBN ke-77 sebagai momentum mewujudkan cinta tanah air melalui tindakan nyata. Hal tersebut dapat diwujudkan, antara lain dengan membantu sesama yang terdampak bencana, menjaga ruang digital dari hoaks dan disinformasi, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan sesuai peran masing-masing.
“Mari kita bersama-sama meneguhkan tekad untuk Indonesia yang kuat, Indonesia yang maju dan Indonesia yang selalu mampu bangkit menghadapi setiap tantangan,” pungkasnya.
Red
Jakarta, DN-II Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir resmi melantik 43 pejabat fungsional di lingkungan Kemendagri. Prosesi pelantikan ini dilaksanakan di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Dalam arahannya, Tomsi menekankan pentingnya pegawai menerapkan budaya bekerja baik di birokrasi dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menilai, sejatinya melayani masyarakat sama halnya dengan membantu diri sendiri.
“Semua kebaikan kita ini, balik lagi, bukan buat orang lain, tapi balik lagi untuk mereka yang berbuat baik, yang bekerja baik, yang rajin, yang memikirkan masyarakatnya,” katanya.
Menurutnya, seorang pejabat harus mampu bekerja keras untuk mencapai kesuksesan. Semangat bekerja keras merupakan modal dasar bagi seseorang untuk dapat menyelamatkan diri dari berbagai sikap yang tidak terpuji dan merugikan orang lain. “Pokoknya sudah kerja baik semuanya, yang penting kerjanya betul-betul baik, jangan tanggung-tanggung. Iya kan, bekerja maksimal,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Tomsi juga meminta kepada mereka yang baru dilantik untuk berani memberikan masukan positif di unit kerjanya masing-masing. Dengan demikian, seluruh pegawai dapat merasa bahwa keberhasilan suatu tugas pekerjaan merupakan bentuk tanggung jawab bersama.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Jadi, yang dinamakan pekerja itu, untuk saling ngisi-mengisi, bukan merasa ini bukan tangung jawab saya, itu salah,” tegasnya.
Terakhir, Tomsi mengingatkan agar semua yang dilantik terus berinovasi serta mengembangkan ide dan gagasan terbaik untuk membangun organisasi. Ia juga meminta masukan dan solusi dari seluruh pegawai guna mengoptimalkan kinerja.
“Saya selalu minta, kalau memang ada solusi yang terbaik, tulis selembar, dua lembar, nanti saya baca. Setiap perubahan hari itu, saya baca, apa ini isinya,” pungkasnya.
Adapun para pejabat fungsional yang dilantik berasal dari penyetaraan jabatan sebanyak 24 orang, pengangkatan pertama sebanyak 10 orang, serta perpindahan jabatan sebanyak 9 orang. Turut hadir dalam pelantikan tersebut Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendagri Dian Andy Permana, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Evan Nur Setya Hadi, serta pejabat terkait lainnya.
Red
Sumedang, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus berdampak nyata terhadap peningkatan layanan kepada masyarakat. Karena itu, reformasi birokrasi tidak boleh hanya berhenti pada urusan administrasi.
“Bukan hanya patuh administrasi tetapi benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat ya sebagai outcome. Karena ujung-ujungnya kesejahteraan masyarakat adalah menjadi goal kita, tujuan kita,” ujar Wiyagus saat menjadi pembicara pada acara Reformasi Birokrasi Berdampak di Gedung Negara Sumedang, Jawa Barat, Jumat (19/12/2025).
Kegiatan tersebut mengusung tema “Dari Kepatuhan Administratif Menuju Kinerja yang Mengubah Kehidupan Rakyat”.
Ia mengatakan, reformasi birokrasi di daerah harus sejalan dengan visi dan misi Presiden, baik untuk lima tahun ke depan maupun dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Menurutnya, reformasi birokrasi merupakan fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang berdampak dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Tentunya reformasi birokrasi ini tujuannya tidak ada lain adalah untuk menciptakan pemerintahan yang berdampak, sebuah sistem yang hadir saat rakyat membutuhkan,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Wiyagus mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang dalam menjalankan reformasi birokrasi. Salah satunya ditunjukkan dengan keberanian membuka tata kelola pemerintahan secara transparan, khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Kalau seorang pemimpin berani membuka secara keseluruhan, khususnya masalah pengelolaan anggaran, karena Bapak Presiden juga sering menyampaikan bahwa yakinkan pengelolaan anggaran ini sepeser pun benar-benar untuk kepentingan rakyat. Jadi tidak boleh di luar itu,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang yang dinilai tinggi. Selain itu, angka inflasi di daerah tersebut juga masih terkendali dengan baik. Ia meminta agar capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan menjadi contoh bagi daerah lain.
“Tadi angka-angkanya jelas semua, realisasi pendapatan sudah di atas target nasional, kemudian juga realisasi belanja juga sudah di atas target nasional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wiyagus menekankan bahwa reformasi birokrasi merupakan agenda wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa arah reformasi birokrasi berkaitan langsung dengan Asta Cita Presiden, khususnya dalam penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi guna pemberantasan korupsi.
Ia mencontohkan reformasi birokrasi berbasis digital yang dilakukan Pemkab Sumedang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melalui sistem pelayanan tersebut, interaksi langsung antara pejabat publik dan masyarakat dapat dikurangi sehingga mencegah terjadinya praktik korupsi.
“Tidak ada kesempatan untuk berinteraksi antara kita sebagai pejabat publik dengan masyarakat ya, khususnya pelayanan publik yang berkonsekuensi dengan masalah budget,” jelasnya.
Turut hadir dalam forum tersebut Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat Dan Satriana, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sumedang, serta pejabat terkait lainnya.
Red
BREBES, DN-II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan rapat koordinasi khusus dengan Pemerintah Kabupaten Brebes guna membahas upaya pencegahan korupsi di tubuh PDAM Tirta Baribis. Agenda ini tertuang dalam surat resmi KPK nomor B/8199/KSP.00/70-74/12/2025 yang bersifat segera.
Rapat yang dijadwalkan berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu, 17 Desember 2025 ini, merupakan tindak lanjut dari wewenang KPK dalam melakukan supervisi dan koordinasi terhadap instansi pelaksana pelayanan publik. 
Fokus pada Kinerja dan Tata Kelola Keuangan
Dalam pertemuan tersebut, KPK secara spesifik meminta paparan mendalam mengenai dua poin utama:
Hasil Pemeriksaan Internal: Inspektur Daerah diminta memaparkan hasil audit atau pemeriksaan terkait kondisi PDAM Tirta Baribis.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kinerja Operasional dan Keuangan: Direktur serta Dewan Pengawas PDAM Tirta Baribis diwajibkan menjabarkan laporan keuangan dan capaian kinerja perusahaan daerah tersebut.
Langkah ini diambil KPK sesuai dengan mandat Pasal 6 huruf b UU Nomor 19 Tahun 2019, yang memberikan kewenangan bagi lembaga antirasuah untuk mengoordinasikan pemberantasan korupsi di sektor pelayanan publik.
Pejabat Utama Diminta Hadir
Selain Bupati Brebes, KPK juga meminta kehadiran sejumlah pejabat strategis Pemkab Brebes, di antaranya:
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Brebes.
Inspektur Daerah.
Kabag Perekonomian.
Jajaran Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Tirta Baribis.
Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo, dalam keterangannya menekankan bahwa koordinasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pencegahan penyimpangan dan memastikan tata kelola perusahaan daerah berjalan transparan dan akuntabel.
Sinyal Pengawasan Ketat
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hadirnya KPK dalam memantau kinerja PDAM Tirta Baribis menjadi sinyal kuat bahwa sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Tengah terus berada dalam pengawasan ketat. Masyarakat berharap koordinasi ini dapat meningkatkan kualitas layanan air bersih di Kabupaten Brebes sekaligus menutup celah potensi kerugian negara.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Brebes diharapkan telah menyiapkan dokumen-dokumen diperlukan sesuai permintaan PIC Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah Jawa Tengah.
Reporter: Teguh
