Jakarta. DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo didampingi Wakil Panglima TNI serta para Kepala Staf Angkatan, memberikan pembekalan kepada 1.173 Calon Perwira Remaja (Capaja) dari Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Angkatan Udara (AAU) dan Akademi Kepolisian (Akpol) di GOR A. Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (15/7/2026).
Dalam pembekalannya, Panglima TNI menegaskan bahwa para perwira remaja harus mampu menghadapi tantangan perang modern sekaligus mendukung pembangunan nasional melalui kepemimpinan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan bangsa. “Tugas para perwira ke depan adalah mendukung pengelolaan sumber daya alam dan proses pembangunan nasional. Ancaman Perang Modern bagi bangsa Indonesia bukan lagi perang konvensional semata. Ancaman saat ini berupa invasi non-fisik untuk mengontrol kepentingan politik, ekonomi, sumber daya alam, dan akses strategi,” ujar Panglima TNI.
Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengingatkan para Capaja agar mewarisi semangat Generasi 45 dengan menjunjung tinggi patriotisme, nasionalisme, profesionalisme, dan integritas, serta menjadi pemimpin yang adaptif, berkarakter, dan senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di tengah dinamika perkembangan teknologi, geopolitik, ancaman siber, dan perang informasi.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menekankan bahwa soliditas dan sinergitas TNI-Polri merupakan kunci dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Para Capaja juga diharapkan menjadi perwira yang peka terhadap persoalan masyarakat, adaptif terhadap perubahan, serta mampu menghadirkan solusi dalam setiap pelaksanaan tugas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pembekalan ini menegaskan komitmen TNI dan Polri dalam membentuk perwira muda yang profesional, berintegritas, loyal, dan berjiwa pengabdian, sekaligus memperkuat soliditas TNI-Polri sebagai fondasi menjaga persatuan, meningkatkan sinergi antarlembaga, dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Red
#tniprima #tnirakyat #indonesiaemas2045
Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Wakil Menteri Pertahanan RI Donny Ermawan Taufanto, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut dan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Rapat kerja yang digelar secara tertutup tersebut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Pertahanan/TNI Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran negara.
Forum ini menjadi wadah untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola keuangan negara di lingkungan Kemhan dan TNI.
Kehadiran Panglima TNI bersama para Kepala Staf Angkatan dalam rapat tersebut mencerminkan komitmen TNI untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel serta memperkuat sinergi dengan DPR RI dalam mewujudkan tata kelola pertahanan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tnirakyat #indonesiaemas2045
JAKARTA, DN-II Pemerintah menegaskan peran strategis Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai pusat penyaluran program bantuan pemerintah sekaligus berfungsi sebagai penyerap hasil pertanian masyarakat desa. Langkah ini diambil untuk memastikan efisiensi distribusi bantuan dan menjaga stabilitas ekonomi di tingkat desa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa KDMP dirancang sebagai infrastruktur pemerintah yang berfungsi untuk mendistribusikan bantuan sosial serta barang-barang bersubsidi. Selain itu, KDMP memegang peran krusial sebagai offtaker atau penyerap hasil produksi pertanian masyarakat.
”Peran ini sangat vital, terutama saat harga komoditas pertanian di pasar berada di bawah harga ketetapan pemerintah,” ujar Zulkifli Hasan usai memberikan keterangan kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/07/2026).
Senada dengan hal tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menambahkan bahwa program KDMP diproyeksikan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat. Menurutnya, mekanisme pengelolaan koperasi memastikan bahwa sebesar 20 persen dari keuntungan operasional akan dikembalikan kepada masyarakat guna meningkatkan pendapatan desa.
Integrasi dengan BUMDes
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pemerintah juga terus memperkuat ekosistem ekonomi perdesaan melalui integrasi KDMP dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu, pengembangan desa tematik berbasis potensi lokal juga menjadi prioritas dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
”Ke depan, setiap KDMP akan bersinergi dengan BUMDes untuk memastikan komoditas yang dipasarkan relevan dengan potensi unggulan desa masing-masing. Dengan cara ini, kemandirian ekonomi desa dapat terwujud dan manfaatnya dirasakan langsung oleh seluruh penduduk desa,” pungkas Yandri.
Red/BPMI Setpres
Tagar: #KemensetnegRI #RilisPresiden
Slawi, DN-II Keakraban dan komunikasi yang hangat tampak mewarnai pertemuan antara jajaran Polres Tegal dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, Rabu (15/7/2026).
Pertemuan tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat sinergi antarpenegak hukum guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Wakapolres Tegal Kompol M. Iskandarsyah, S.P., S.I.K., M.M., bersama Pejabat Utama Polres Tegal diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal beserta jajaran. Suasana penuh keakraban terlihat saat kedua institusi berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai penguatan koordinasi dalam pelaksanaan tugas sebagai aparat penegak hukum.
Kapolres Tegal mengatakan bahwa komunikasi yang baik antara Polri dan Kejaksaan merupakan fondasi penting dalam membangun sistem penegakan hukum yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, sinergi yang kuat akan semakin mempercepat penyelesaian berbagai persoalan hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Polri dan Kejaksaan memiliki tujuan yang sama, yaitu menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi dan kolaborasi yang telah terjalin dengan baik akan terus kami perkuat agar setiap pelaksanaan tugas dapat berjalan secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum,” ujar AKBP Bayu Prasatyo.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal juga menyampaikan komitmennya untuk terus menjaga hubungan kerja yang harmonis dengan Polres Tegal. Menurutnya, komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang baik menjadi kunci dalam mendukung proses penegakan hukum yang efektif, mulai dari tahap penyidikan hingga penuntutan.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan saling menghargai. Momen kebersamaan itu tidak hanya mempererat hubungan antarinstansi, tetapi juga mempertegas komitmen Polri dan Kejaksaan untuk terus berjalan beriringan dalam memberikan kepastian hukum, menjaga stabilitas keamanan, serta menghadirkan pelayanan yang semakin humanis kepada masyarakat. ( S. Bimantoro )
Sragen, DN-II Kodim 0725/Sragen kembali menggelar kegiatan upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa atau disingkat TMMD Sengkuyung tahap III tahun 2026 di Lapangan Ds. Majenang Kec. Sukodono Kab. Sragen. Rabu, (15/07/2026).
Saat menjadi inspektur upacara Bupati Sragen H. Sigit Pamungkas SIP, MA membacakan amanat Gubernur Jateng Komjen Pol (P) Drs. AHMAD LUTHFI, SH, S.St., MK.
“TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui kolaborasi yang erat antara TNI, Pemerintah Daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa. Selama 45 tahun, program ini telah menjadi bukti bahwa semangat gotong royong dan kesengkuyungan mampu meng-hadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada TNI atas dedikasi dan pengabdiannya dalam mendukung pembangunan di Jawa Tengah”
“Pada Tahun 2026, pelaksanaan TMMD didukung oleh sinergi antara TNI AD, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dukungan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp33,2 Miliar. Kolaborasi ini menjadi kekuatan bersama untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan merata. Program TMMD Reguler maupun TMMD Seng-kuyung telah nyata berhasil membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengakselarasi pembangunan di wilayah perdesaan, terisolir, terbelakang, perkotaan kumuh dan miskin melalui kegiatan fisik maupun nonfisik”
“Sasaran kegiatan fisik diprioritaskan pada pem-bangunan infrastruktur dan sarana prasarana kebutuhan dasar masyarakat, untuk meningkatkan aksesibilitas daerah terpencil dan mendukung peningkatan per-ekonomian. Sedangkan sasaran kegiatan nonfisik diprioritaskan pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara serta mewujudkan ketahanan wilayah yang tangguh, melalui 3 (tiga) bidang yaitu kesehatan, pendidikan dan bela Negara”
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Saya berharap semangat kemanunggalan TNI dengan rakyat tidak berhenti pada pelaksanaan program ini, tetapi terus menjadi budaya kerja bersama dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Dengan kolaborasi, gotong royong, dan kepedulian seluruh pemangku kepentingan, kita akan mampu membangun desa yang mandiri, tangguh, dan sejahtera”
“Melalui kesengkuyungan seluruh komponen bangsa, saya optimistis TMMD Reguler ke-129 dan Sengkuyung Tahap III Tahun Anggaran 2026 akan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan desa dan kelurahan, sekaligus mendukung pencapaian target RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, yaitu menurunkan angka kemiskinan di angka 8,70%8,53% dan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00%6,00%, sebagai bekal menyongsong bonus demografi dan Indonesia Emas 2045”
Sementara Dandim 0725/Sragen Letkol Inf Dindin Rohidin, S.IP menjelaskan bahwa sasaran TMMD Sengkuyung III tahun 2026 di Desa Majenang ini tidak jauh berbeda dengan TMMD lainnya.
“Sasaran TMMD yang berlokasi di Ds. Majenang, Kec. Sukodono, Kab. Sragen dengan waktu pelaksanaan selama 30 hari terhitung mulai tanggal 15 juli s.d 13 Agustus 2026 meliputi Sasaran fisik yakni cor blok jalan sepanjang 400 x 3 x 0,12 m, Rehab RTLH 5 unit dan Jambanisasi 5 unit”
“Sasaran Non fisik meliputi penyuluhan Wawasan Kebangsaan, KB-Kes, Stunting, Posyandu dan penyuluhan penyakit tidak menular, Bin Kamtibmas dan bahaya narkoba, Peternakan dan perikanan, Pertanian dan perkebunan serta Bintal/rohani” jelas Dandim.
Upacara pembukaan TMMD selesai dilanjutkan dengan pemberian paket sembako untuk Lansia dan warga Prasejahtera. Red/Ak
LAHAT, DN-II Kedatangan Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, di Kawasan Transmigrasi Kikim, Kabupaten Lahat, pada Senin (13/7/2026), membawa harapan baru bagi warga setempat. Momen ini menjadi sangat bersejarah, mengingat sejak program transmigrasi pertama kali dimulai di wilayah tersebut pada tahun 1982, baru kali ini kawasan mereka ditinjau langsung oleh pejabat setingkat Menteri.
Kehadiran Viva Yoga di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kikim Timur, disambut antusias oleh masyarakat transmigran, jajaran guru dan siswa, serta unsur pemerintah daerah, termasuk Bupati Lahat Bursah Sarnubi dan Wakil Bupati Widia Ningsih.
Dalam kunjungan tersebut, Viva Yoga meresmikan proyek pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan di kawasan transmigrasi. Ia mengenang perjalanan panjang para transmigran asal Jawa yang mulai menempati wilayah Lahat sejak 44 tahun lalu.
”Dahulu, transmigrasi dilakukan dengan pendekatan top-down oleh pemerintah pusat. Kini, polanya telah berubah menjadi bottom-up dan desentralisasi, di mana program ini berjalan atas inisiatif pemerintah daerah,” ujar Viva Yoga.
Ia menambahkan, kesuksesan transmigrasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah terbukti dari tingginya minat kepala daerah. Saat ini, terdapat 60 proposal dari berbagai bupati yang mengajukan pembukaan kawasan transmigrasi baru. Namun, Viva Yoga menegaskan bahwa setiap lahan yang disiapkan harus memenuhi kriteria clear, clean, and free untuk menghindari sengketa di masa depan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Program “Trans Tuntas” untuk Kepastian Hukum
Menanggapi aspirasi warga terkait tumpang tindih lahan dan sertifikasi hak atas tanah, Viva Yoga menegaskan bahwa Kementerian Transmigrasi tengah menggeber program “Trans Tuntas”.
”Program ini difokuskan untuk menyelesaikan sengketa lahan di kawasan transmigrasi dan mempercepat sertifikasi lahan milik warga menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Kami akan terus bekerja sampai seluruh persoalan lahan ini selesai,” tegasnya.
Sinergi Pembangunan Pendidikan
Guna memaksimalkan dampak, Viva Yoga mengungkapkan bahwa Kementerian Transmigrasi telah menjalin sinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
”Kemendikdasmen memiliki target pembangunan dan rehabilitasi sekolah di 70.000 titik. Ribuan sekolah di kawasan transmigrasi yang masih membutuhkan perbaikan akan kami integrasikan dalam program kerja sama ini, termasuk pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar,” jelasnya.
Mengakhiri kunjungannya, Viva Yoga menyampaikan optimisme terhadap masa depan anak-anak di kawasan transmigrasi. Ia berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan guna mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul yang kompetitif dari pelosok desa.
”Saya melihat anak-anak di sini sangat cerdas dan ceria. Mereka adalah aset masa depan yang harus kita dukung dengan fasilitas pendidikan yang layak agar potensi mereka dapat berkembang maksimal,” pungkasnya. Red
BREBES, DN-II Mewakili Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes Dr. Tahroni, M.Pd., memimpin upacara pembukaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap III Tahun Anggaran 2026 di Desa Telaga, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, Rabu (15/07/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Dandim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Brebes, pimpinan perangkat daerah terkait, Ketua PMI, Ketua Baznas, serta unsur masyarakat dan perangkat Desa Telaga.
Program TMMD Sengkuyung Tahap III ini akan berlangsung selama 30 hari, mulai 15 Juli hingga 15 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembangunan infrastruktur mulai dari pembukaan akses jalan 1.080 Meter, rabat beton, pembangunan Drainase dan Talud, rehabilitasi 3 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta kegiatan nonfisik berupa penyuluhan, pelatihan, bakti sosial, pemberian bantuan sembako, donor darah, dan berbagai program pemberdayaan masyarakat.
Dalam sambutannya Dr. Tahroni, M.Pd. menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kodim 0713/Brebes atas dedikasi dan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah. “TMMD merupakan bukti nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat, terima kasih kepada jajaran Kodim 0713/Brebes yang terus hadir sebagai motor penggerak pembangunan, khususnya di wilayah yang membutuhkan percepatan pembangunan,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, ia mendorong desa-desa di Kabupaten Brebes untuk terus berinovasi dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. “Desa harus semakin kreatif dalam menggali potensi, mengembangkan UMKM, serta mengelola sumber daya secara inovatif, Pemerintah Kabupaten Brebes akan selalu memberikan dukungan penuh bagi desa-desa yang berkomitmen untuk maju,” tambahnya.
Sementara itu, Dandim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kabupaten Brebes dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan TMMD. Ia menjelaskan bahwa selain sasaran fisik berupa pembukaan akses dan pengecoran jalan dan rehabilitasi RTLH, TMMD juga menyasar kegiatan nonfisik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Melalui TMMD, kami berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat kebersamaan TNI dan rakyat,” ungkapnya.
Usai upacara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan lokasi pengecoran jalan dan rehabilitasi RTLH sebagai bagian dari program TMMD Sengkuyung Tahap III di Desa Telaga.
Seluruh rangkaian kegiatan TMMD ini juga mendukung program prioritas TNI Angkatan Darat, antara lain ketahanan pangan, rehabilitasi RTLH, program TNI Manunggal Air dan pembangunan MCK, percepatan penurunan stunting, serta pelestarian lingkungan.
Melalui TMMD, diharapkan tidak hanya terbangun infrastruktur desa, tetapi juga tumbuh semangat gotong royong, kemandirian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Red
Brebes, DN-II Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah menghadiri tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Cabang Brebes yang digelar di Pendopo Kabupaten Brebes, Selasa (14/7/2026).
Kegiatan berlangsung khidmat dan menjadi momentum mempererat silaturahmi serta memperkuat sinergi antara Polri dan para purnawirawan.
Dalam kapasitasnya sebagai Pembina PP Polri Cabang Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh keluarga besar PP Polri. Ia mengapresiasi dedikasi dan pengabdian para purnawirawan yang dinilai tetap konsisten memberikan perhatian, dukungan, serta kontribusi bagi kemajuan institusi Polri meski telah menyelesaikan masa dinas aktif.
“Atas nama pribadi dan keluarga besar Polres Brebes, saya mengucapkan selamat HUT ke-27 kepada seluruh keluarga besar PP Polri. Semoga PP Polri semakin solid, kompak, dan terus memberikan kontribusi positif dalam mendukung tugas-tugas Kepolisian serta pengabdian kepada masyarakat,” ujar Kapolres saat memberikan sambutan.
Pada kesempatan tersebut, Kapolres juga memohon doa, arahan, dan bimbingan dari para senior PP Polri. Menurutnya, tantangan tugas kepolisian saat ini semakin kompleks dan dinamis sehingga pengalaman, kebijaksanaan, serta nasihat para purnawirawan menjadi bekal yang sangat berharga bagi anggota Polri yang masih aktif.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami memohon doa dan bimbingan dari para senior agar dapat terus menjalankan tugas dengan baik, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta mewujudkan Polri yang Presisi dan semakin dipercaya publik,” katanya.
Peringatan HUT ke-27 PP Polri tahun ini mengusung tema “Purna Bhakti Bukan Akhir Pengabdian, Tegakkan Komitmen dan Perkokoh Sikap Konsistensi PP Polri dalam Mendukung Tugas Polri yang Presisi”. Tema tersebut menjadi pengingat bahwa semangat pengabdian seorang insan Bhayangkara tidak berhenti saat memasuki masa purna tugas, melainkan tetap diwujudkan melalui dukungan, pemikiran, dan keteladanan bagi institusi maupun masyarakat.
Melalui momentum tersebut, diharapkan hubungan yang harmonis antara Polri dan PP Polri semakin erat sehingga mampu memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara.
Selain Kapolres Brebes, sambutan juga disampaikan oleh Ketua PP Polri Cabang Brebes, perwakilan Bupati Brebes yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes, serta sesepuh PP Polri. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib sesuai agenda yang telah disusun dengan partisipasi aktif seluruh peserta dan tamu undangan. Red/Hms
PADANG SIDIMPUAN, DN-II Wakil Ketua 1 Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana, Letjen TNI Richard Tampubolon, melakukan kunjungan kerja ke Kota Padang Sidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Selasa (14/07/2026). Kunjungan ini berfokus pada percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak bencana.
Dalam lawatannya, Letjen TNI Richard Tampubolon meresmikan groundbreaking pembangunan Huntap di lahan eks PTPN IV, Desa Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara. Kawasan seluas 27 hektare ini diproyeksikan mampu menampung 1.133 unit rumah.
“Keberhasilan ini merupakan bukti nyata sinergi seluruh pemangku kepentingan. Semula pembangunan massal direncanakan tahun 2027, namun atas permohonan percepatan Pemerintah Kota Padang Sidimpuan dan dukungan berbagai pihak, pembangunan berhasil dimajukan ke tahun 2026,” ujar Richard.
Sebagai tahap awal, sebanyak 200 unit rumah akan dibangun tahun ini, yang didanai melalui dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (100 unit) dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia (100 unit).
Sinergi Lintas Sektoral
Letjen TNI Richard menegaskan bahwa pembangunan Huntap ini adalah tindak lanjut arahan Presiden RI berdasarkan dokumen rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah rampung disusun.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami berharap seluruh proses berjalan lancar melalui kolaborasi lintas kementerian, TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga dunia usaha. Fokus kita adalah memastikan rumah yang dibangun memenuhi standar keamanan dan ketahanan terhadap bencana,” tambahnya.
Peninjauan di Tapanuli Selatan
Usai dari Padang Sidimpuan, rombongan melanjutkan kunjungan ke lokasi hunian sementara (Huntara) dan calon lokasi Huntap di Desa Hapesongan, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Di lokasi tersebut, terdapat 214 kepala keluarga (KK) dari Desa Simatohir dan Desa Panobasan Lombang yang kini menempati hunian sementara.
Pembangunan Huntap di Hapesongan seluas 5 hektare dengan kapasitas 227 unit rumah ini akan dikerjakan bersama Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Richard mengapresiasi kontribusi yayasan tersebut sebagai mitra strategis pemerintah.
“Progres di lapangan menunjukkan perkembangan yang baik. Pematangan lahan Blok A telah selesai dan siap memasuki tahap konstruksi fisik,” ungkap Jenderal Bintang Tiga yang juga menjabat sebagai Kasum TNI ini.
Richard menekankan agar kawasan hunian ini tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga lingkungan yang berkelanjutan. Ia berharap pemerintah daerah mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi, penyediaan sarana prasarana, serta peningkatan keterampilan bagi warga.
“Tujuannya agar kawasan ini ke depan menjadi permukiman yang mandiri, produktif, dan sejahtera bagi masyarakat,” tutupnya. Red
Gelar Musyawarah Adat, Warga Muara Kuang Desak Peninjauan Ulang HGU PT BRK
MUARA KUANG, www.detik-nasional.com // Lembaga Adat Kelurahan Muara Kuang menggelar musyawarah besar bersama masyarakat pada Selasa (14/07/2026). Pertemuan yang dipusatkan di Aula Kantor Lurah Muara Kuang ini diadakan secara khusus untuk merumuskan langkah strategis dan tindak lanjut hukum terkait tuntutan pelepasan lahan ulayat yang telah dikuasai oleh PT BRK selama puluhan tahun.
Pertemuan krusial ini dihadiri oleh seluruh elemen penting kelurahan demi mencapai mufakat yang berkekuatan hukum adat dan sosial. Terpantau di lokasi, hadir di antaranya Lurah Muara Kuang, jajaran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), para tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, kepala lingkungan (kaling), seluruh ketua RT, serta ratusan warga setempat yang antusias mengawal hak atas tanah mereka.
Dalam sambutan pembukanya, Lurah Muara Kuang, Satria Reza Pratama, S.Sos, menegaskan posisi objektif pemerintah kelurahan dalam menjembatani aspirasi ini. Satria mengklarifikasi bahwa pihak kelurahan memposisikan diri sebagai fasilitator penyedia tempat bagi warga untuk bermusyawarah, bukan sebagai mediator formal ataupun narasumber yang mengarahkan jalannya keputusan.
Lebih lanjut, Satria meredam spekulasi dengan meluruskan status pertemuan dengan pihak manajemen perusahaan beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan bahwa agenda tersebut murni merupakan ajang silaturahmi antara PT BRK, pemerintah kecamatan, dan lima wilayah penyangga—yakni Muara Kuang, Seri Kembang, Suka Cinta, Rama Kasih, dan Sukajadi. Pertemuan itu bukanlah rapat keputusan, melainkan ruang bagi perusahaan untuk menyampaikan keinginan berdialog langsung dengan kepala daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Merespons penjelasan tersebut, Ketua Lembaga Adat Kelurahan Muara Kuang, Sawaludin, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak kelurahan atas ruang transparansi yang diberikan. Sawaludin menekankan bahwa konsolidasi ini sangat penting untuk menyatukan persepsi warga, sekaligus menjadi benteng agar tidak ada isu-isu liar atau klaim sepihak yang dapat memecah belah kekompakan masyarakat di lapangan.
Suasana musyawarah sempat bergulir dinamis saat membahas sejarah legalitas pemanfaatan lahan oleh korporasi. Mantan Kepala Desa setempat pada masa awal operasional perusahaan, KH. Edison Mulkan, dengan nada tegas membantah isu miring yang menyebutkan bahwa tanah tersebut telah diperjualbelikan. Ia menggarisbawahi bahwa selama masa kepemimpinannya, tidak pernah ada kesepakatan pelepasan hak milik berupa jual beli.
Secara historis, KH. Edison Mulkan menjabarkan bahwa uang senilai Rp100.000 yang diterima warga puluhan tahun silam merupakan uang kerohiman atau tali asih. Adapun pembubuhan tanda tangan masyarakat saat itu murni sebagai bukti administrasi penerimaan dana atas status “pinjam pakai” lahan demi operasional PT BRK yang kini telah berjalan sekitar kurang lebih 36 tahun dan bukan merupakan bukti pengalihan kepemilikan.
Musyawarah yang berlangsung secara demokratis tersebut akhirnya menelurkan kesepakatan bulat yang dirangkum ke dalam tiga poin komitmen utama. Masyarakat sepakat untuk segera melakukan perintisan dan pemasangan patok batas wilayah, mempercepat pemetaan berkas terintegrasi yang didukung surat pernyataan mantan kepala desa, serta menyurati anggota DPR RI guna menginisiasi pertemuan tripartit bersama pihak perusahaan dan BPN untuk meninjau ulang izin Hak Guna Usaha (HGU) PT BRK.
REPORT : JULIYAN
You cannot copy content of this page