Beranda » Pemerintah » Halaman 4

Pemerintah

Palembang, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya peran aktif Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan guna mendukung kelancaran berbagai program pembangunan nasional. Menurutnya, kondisi lingkungan yang aman dan kondusif menjadi prasyarat agar program strategis pemerintah yang menyentuh masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan dapat berjalan efektif.

“Program-program prioritas pemerintah yang hadir hingga desa dan kelurahan seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan berbagai agenda pembangunan masyarakat membutuhkan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya dalam kegiatan Apel Akbar Satlinmas dan Pengukuhan Aslinmas Indonesia di Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (28/8/2026).

Wiyagus menjelaskan, potensi Satlinmas sebagai kekuatan sosial kemasyarakatan sangat besar. Saat ini terdapat 1.253.758 personel Satlinmas yang tersebar di 38 provinsi serta 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kekuatan tersebut turut didukung oleh 469.076 pos keamanan lingkungan (poskamling) yang tersebar di berbagai desa dan kelurahan.

Menurutnya, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi keberhasilan pembangunan. Lingkungan yang tertib dan kondusif akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjalankan berbagai program secara optimal.

Kukuhkan Aslinmas Indonesia, Wamendagri Dorong Penguatan Kapasitas dan Solidaritas Anggota

“Dengan kata lain, trantibumlinmas yang kuat bukan hanya mendukung keamanan, tetapi ini juga menjadi salah satu fondasi agar pembangunan dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Wiyagus berharap Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Aslinmas) Indonesia yang baru dikukuhkan dapat menjadi wadah strategis untuk memperkuat kapasitas dan profesionalitas personel Satlinmas di seluruh Indonesia. Organisasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ruang berhimpun, tetapi juga mendorong pertukaran pengalaman, pengembangan inovasi, serta penguatan jejaring antaranggota.

“Saya berharap Aslinmas tidak berhenti sebagai wadah berhimpun, tetapi menjadi ruang untuk meningkatkan kapasitas, berbagi pengalaman, membangun jejaring, mengembangkan inovasi, dan memperkuat solidaritas anggota Satlinmas di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, serta Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen selaku Ketua Dewan Pengawas Aslinmas Reda Manthovani.

Hadir pula Gubernur Sumsel Herman Deru, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Banten Andra Soni, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Gubernur Jambi Al Haris, Ketua Umum DPP Aslinmas Letjen TNI (Purn.) Untung Budiharto, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, serta anggota Satlinmas yang mengikuti kegiatan secara langsung. Red

PELALAWAN, DN-II Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni menegaskan pentingnya menuntaskan proses pendinginan di lokasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Kabupaten Pelalawan, Riau. Meskipun api utama telah padam, potensi kemunculan kembali titik api di lahan gambut masih sangat tinggi.

​”Api sudah tidak ada, tinggal tadi ada pendinginan proses benar-benar bahwa tidak ada lagi asap,” kata Raja Antoni saat meninjau penanganan Karhutla di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Kamis (28/8/2026).

​Menhut menjelaskan bahwa karakteristik kebakaran pada lahan gambut jauh lebih kompleks karena api tidak hanya melalap vegetasi di permukaan, tetapi juga membakar lapisan tanah di bawahnya. Hal inilah yang menyebabkan pekatan asap masih kerap muncul meskipun kobaran api sudah tidak tampak secara visual.

​”Yang terbakar ini tidak hanya pohonnya, tapi tanahnya yang terbakar. Dan di beberapa tempat, seperti yang sudah saya saksikan, tadi kita lihat ya apinya sudah tidak ada, tapi asapnya tetap kuat,” ujarnya.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

​Mengingat risiko tersebut, Menhut secara tegas menginstruksikan kepada seluruh satuan tugas di lapangan agar tidak terburu-buru meninggalkan lokasi sebelum proses pendinginan dinyatakan benar-benar tuntas. Ia memperingatkan bahwa tiupan angin sewaktu-waktu dapat memicu bara di dalam gambut untuk kembali membesar jika pendinginan dilakukan setengah-setengah.

​”Saya tetap meminta supaya waspada, karena apabila proses pendinginannya tidak terlalu sempurna, kalau nanti ada angin lagi, bisa nyala lagi. Potensi itu masih tetap ada, jadi mohon dituntaskan, jangan ditinggalkan tempat ini sampai benar-benar selesai,” tegasnya.

​Dalam kesempatan yang sama, Menhut menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas instansi yang solid dalam upaya penanggulangan Karhutla di Provinsi Riau. Kerja sama yang melibatkan unsur TNI melalui Pangdam, Polri melalui Kapolda, Pemerintah Kabupaten Pelalawan, BPBD, hingga Manggala Agni Kementerian Kehutanan dinilai menjadi kunci utama dalam meredam dampak kebakaran secara cepat dan terpadu. Red

JOMBANG, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Lapangan Untung Surapati, Kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Kamis (27/08/2026).

Muktamar NU tahun ini mengusung tema “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa.”

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam atas kehormatan yang diberikan kepadanya untuk membuka secara langsung forum tertinggi organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut. Kepala Negara menegaskan bahwa NU merupakan institusi yang sangat bersejarah dan memegang peranan kunci dalam perjuangan serta membidani lahirnya kemerdekaan Republik Indonesia.

“Nahdlatul Ulama adalah institusi yang sangat bersejarah dan telah membuktikan jasa yang luar biasa besar dalam menjaga serta membela Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga hari ini,” tegas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menekankan pentingnya sinergitas dan hubungan yang erat antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan Islam strategis seperti NU dan Muhammadiyah. Kepala Negara menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat serta memberdayakan peran Ormas Islam, termasuk pengembangan jaringan pondok pesantren di seluruh tanah air.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan nasional. Pemerintah memastikan seluruh satuan pendidikan di Indonesia—termasuk sekolah dan madrasah di bawah naungan NU—akan mendapatkan akses yang setara terhadap sarana serta prasarana pembelajaran berbasis digital.

“Pemerintah berkomitmen untuk memastikan tidak ada sekolah yang tertinggal. Seluruh sarana pembelajaran digital harus dapat diakses secara merata oleh sekolah-sekolah NU demi meningkatkan mutu pendidikan generasi muda kita di seluruh pelosok negeri,” ujar Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain para Menteri Kabinet Merah Putih, Jajaran Rais Aam dan Ketua Umum PBNU, Forkopimda Jawa Timur, serta ribuan muktamirin dari berbagai daerah di Indonesia.

Red/Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden

#KemensetnegRI #RilisPresiden #PresidenPrabowo #Muktamar35NU

Bogor, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong transformasi penyelenggaraan otonomi daerah yang berorientasi pada penciptaan nilai dan penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, desentralisasi tidak hanya dimaknai sebagai pembagian kewenangan, tetapi juga harus mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bima saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di IPB International Convention Center Botani Square, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/8/2026).

Dalam forum tersebut, Bima menekankan pentingnya pemaknaan ulang desentralisasi fiskal sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai daerah.

“Desentralisasi fiskal hari ini juga harus menjadi instrumen yang menciptakan lebih banyak lagi pusat-pusat pertumbuhan, bukan sekadar pembagian kewenangan saja,” ujar Bima.

Sejalan dengan upaya tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mematangkan Desain Besar Penataan Otonomi Daerah. Penataan ini diarahkan untuk memperjelas pembagian kewenangan antarjenjang pemerintahan sekaligus menyempurnakan formula Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) agar lebih proporsional bagi daerah.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Untuk memperkuat kemandirian fiskal secara berkelanjutan, Bima mendorong pemerintah daerah (Pemda) melakukan tiga transformasi paradigma.

Pertama, menggeser pendekatan pembangunan dari yang semata-mata berbasis sumber daya menuju penciptaan nilai tambah. Daerah tidak cukup hanya mengandalkan komoditas atau sumber daya yang dimiliki, tetapi perlu mengembangkan ekosistem ekonomi dari hulu hingga hilir untuk menghasilkan nilai tambah.

“Dari resource based decentralization menuju value creation based decentralization. Jadi daerah-daerah kita dorong, kita minta, kita semangati, kita berikan motivasi. Tidak hanya berdasar resource saja, tetapi ada value creation di sana,” tegasnya.

Kedua, mengubah pola hubungan antarwilayah dari persaingan menuju kolaborasi. Kerja sama antardaerah diperlukan untuk membangun rantai pasok, memperkuat potensi ekonomi, serta menciptakan pertumbuhan yang saling mendukung.

Ketiga, mengubah peran Pemda dari sekadar lembaga yang membelanjakan anggaran menjadi penggerak pembangunan. Pemda didorong membuka ruang investasi, mengurangi berbagai hambatan, mengoptimalkan sumber pembiayaan alternatif, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Menurut Bima, keberhasilan transformasi tersebut sangat bergantung pada kapasitas kepemimpinan di daerah. Hal ini menjadi penting mengingat sebagian besar kepala daerah saat ini merupakan pemimpin baru yang belum memiliki banyak pengalaman dalam menjalankan pemerintahan.

“80 persen kepala daerah adalah pendatang baru, newcomer. Dan sebagian besar gen X ada milenial [juga ada]. Jadi tidak lagi baby boomers. Jadi muda-muda dan bukan incumbent. Di satu sisi ini harapan baru, di sisi lain mereka belum banyak pengalaman,” ungkap Bima.

Kondisi tersebut, lanjutnya, menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Kehadiran banyak pemimpin baru daerah dapat menjadi energi bagi lahirnya berbagai inovasi. Namun, mereka juga membutuhkan penguatan kapasitas dan pendampingan agar kebijakan yang dihasilkan tetap berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Karena itu, Kemendagri terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemda untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan, mendorong inovasi yang akuntabel, serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Red

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Jakarta, DN-II TNI dan Polri menggelar Patroli Terpadu Gabungan di sejumlah wilayah strategis Jakarta, Kamis malam (27/8/2026) hingga Jumat dini hari (28/8/2026). Kegiatan yang melibatkan Gartap I/Jakarta, Kodam Jaya, dan Polda Metro Jaya tersebut dilaksanakan untuk menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah Ibu Kota.

Patroli melibatkan 148 personel gabungan dari unsur TNI AD, TNI AL, TNI AU, Gartap I/Jakarta, serta Polda Metro Jaya. Patroli tersebut difokuskan pada sejumlah objek vital dan lokasi strategis di wilayah Jakarta, guna memantau perkembangan situasi keamanan sekaligus mengantisipasi potensi gangguan.

Kegiatan patroli terpadu tersebut merupakan bentuk sinergi TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Koordinasi antarunsur terus dilaksanakan selama patroli untuk memastikan situasi di wilayah Jakarta  tetap aman dan terkendali.

Selama pelaksanaan patroli, seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan lancar serta situasi di sejumlah titik yang dipantau tetap aman dan kondusif. TNI berkomitmen untuk terus hadir dan menjalankan tugas secara profesional dalam menjaga stabilitas keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Red

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045

Jakarta, DN-II Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus memperkuat upaya penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dengan mengerahkan personel penyuluh ke sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui Serpas udara dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sejak 24 hingga 27 Agustus 2026.

Personel yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 Perwira Tinggi (Pati) dan 533 Perwira Menengah (Pamen) yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan Karhutla.

Hingga Kamis (27/8/2026), sebanyak 583 personel telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru.

Pengerahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani Karhutla secara terpadu.

Melalui kehadiran personel di lapangan, TNI berkomitmen memperkuat langkah preventif melalui edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat diharapkan dapat mencegah meluasnya Karhutla serta menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045

NTT, DN-II Penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus berlangsung hingga hari ketiga belas, Kamis (27/8/2026).

Sebanyak 8.119 personel TNI masih bertugas di sejumlah wilayah terdampak untuk membantu penanganan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas di lapangan, TNI tetap melibatkan 27 unit alutsista, terdiri dari 21 pesawat, 5 KRI, dan 1 Kapal ADRI, untuk menunjang mobilitas personel, distribusi bantuan, serta kebutuhan penanganan bencana.

Pada hari ketiga belas, TNI kembali menyalurkan 21,285 ton bantuan melalui jalur udara menggunakan pesawat TNI AU. Penyaluran tersebut menambah total bantuan yang telah disalurkan TNI hingga saat ini menjadi 946,923 ton.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

TNI bersama pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, dan instansi terkait terus melaksanakan koordinasi untuk mendukung penanganan bencana dan pemulihan masyarakat di wilayah terdampak. Red

#tniprima #tnirakyat #indonesiaemas2045

​JAKARTA, DN-II Di tengah maraknya pemberitaan serba manis yang kerap meninabubukkan penguasa, Perkumpulan Pimpinan Redaksi (Pimred) Indonesia Maju mengambil sikap tegas. Pers tidak boleh runtuh menjadi sekadar penyambung lidah kekuasaan atau alat stempel kebijakan publik. (27/8/2026).

​Memegang teguh amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers khususnya Pasal 3 dan 6 yang mewajibkan pers melakukan kontrol sosial serta memperjuangkan keadilan Perkumpulan Pimred Indonesia Maju memperkuat komitmen untuk mengusung jurnalisme yang kritis, tajam, dan tanpa kompromi.

​Sikap keras pers bukanlah deklarasi permusuhan terhadap pemerintah, aparat penegak hukum, maupun korporasi. Sebaliknya, sikap ini adalah benteng pertahanan terakhir rakyat untuk memastikan pejabat publik tidak terlena dalam zona nyaman dan kesewenang-wenangan kekuasaan.

​Menguliti Penyimpangan, Mengawal Kepentingan Rakyat

​Pemberitaan yang tawar dan kompromistis hanya akan mengikis rasa malu para pemangku kebijakan yang abai terhadap nasib rakyat. Karena itu, pers hadir untuk membedah, menguliti, dan mengekspos setiap perilaku tidak etis serta kebijakan blunder yang merugikan publik demi mendorong perbaikan sistemik secara mendasar.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Tolak Jadi Alat Stempel Penguasa, Pers Dituntut Kembali ke Marwah Watchdog

​Para jurnalis di bawah naungan perkumpulan ini ditegaskan untuk tidak gentar menghadapi tekanan. Dengan berpegang teguh pada prinsip “yang benar katakan benar, yang salah katakan salah”, jurnalisme kritis ini disajikan tanpa melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Setiap fakta diuji secara ketat, berimbang (cover both sides), dan berorientasi pada kebenaran faktual, bukan opini penghakiman tanpa dasar.

​Adil dan Objektif: Kritik Dituntut, Apresiasi Layak Diberikan

​Meskipun bersikap keras terhadap penyimpangan, prinsip objektivitas dan keadilan tetap menjadi fondasi utama. Perkumpulan Pimred Indonesia Maju menegaskan bahwa pers juga tidak menutup mata terhadap prestasi. Apresiasi setinggi-tingginya akan tetap diberikan secara terbuka kepada pemerintah, aparat, maupun korporasi yang terbukti bekerja jujur, berintegritas, dan bertindak nyata demi kepentingan masyarakat luas.

​Melalui komitmen ini, pers kembali pada marwahnya yang sejati: bukan sebagai ‘humas’ penguasa, melainkan sebagai anjing pengawas (watchdog) yang siap menggonggong dan menggigit setiap bentuk penyelewengan kekuasaan.

Tim Redaksi

NAGEKEO, DN-II Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa proses pemulihan wilayah terdampak bencana harus berjalan seiring dengan langkah-langkah penanganan darurat.

​Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin langsung rapat koordinasi penanganan gempa bumi dan percepatan pemulihan wilayah terdampak di Posko Penanganan Gempa Bumi Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu, (26/8/2026).

​Fokus Koordinasi dan Penanganan di Pulau Flores

​Rapat koordinasi tingkat tinggi ini turut dihadiri oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Wakil Panglima TNI, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTT.

​Fokus utama pembahasan adalah langkah-langkah akselerasi penanganan di sejumlah wilayah terdampak di Pulau Flores. Berdasarkan laporan resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dampak gempa bumi tersebut meliputi:

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

​105 jiwa meninggal dunia

​1.678 orang mengalami luka-luka

​179.037 jiwa mengungsi

​81.436 unit rumah mengalami kerusakan

​Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Infrastruktur Darurat

​Pemerintah memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat di pengungsian terus terpenuhi secara optimal selama masa tanggap darurat berlangsung. Prioritas distribusi meliputi:

​Bantuan logistik dan pangan

​Layanan kesehatan darurat

​Pemulihan pasokan energi dan listrik

​Akses penyediaan air bersih

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

​Selain itu, percepatan pemulihan infrastruktur vital seperti perbaikan akses jalan dan jembatan yang terputus, serta penguatan sistem peringatan dini tsunami, terus dikebut oleh instansi terkait di lapangan.

​Penyaluran Bantuan Kemanusiaan Rp200 Miliar

​Sebagai wujud komitmen nyata pemerintah pusat dalam memperkuat penanganan dan mempercepat pemulihan pascagempa, Presiden Prabowo menyalurkan bantuan kemasyarakatan dengan total nilai Rp200 miliar.

​Bantuan tersebut dialokasikan secara transporan dengan perincian:

​Rp40 miliar diserahkan kepada Pemerintah Provinsi NTT.

​Masing-masing Rp20 miliar disalurkan kepada delapan kabupaten/kota yang terdampak parah.

​Peninjauan Langsung ke Posko Pengungsian

​Usai memimpin rapat koordinasi, Presiden Prabowo didampingi sejumlah pejabat melanjutkan agenda dengan mengunjungi langsung posko pengungsian di Lapangan Berdikari.

​Dalam kunjungan tersebut, Presiden menyapa para pengungsi, memantau kondisi tenda darurat, serta mendengarkan secara langsung aspirasi dan keluh kesah masyarakat yang terdampak.

​Pemerintah menegaskan akan terus hadir, siaga, dan mendampingi masyarakat NTT secara berkelanjutan hingga seluruh wilayah terdampak benar-benar pulih dan aktivitas kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal.

​“Pemerintah akan terus hadir dan mendampingi masyarakat hingga wilayah terdampak kembali pulih dan kehidupan dapat berjalan normal.”  Presiden Republik Indonesia.

Red

Brebes, DN-II Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 TNI dan HUT ke-76 Kodam IV/Diponegoro, Kodim 0713/Brebes menggelar Karya Bakti di kawasan Pasar Induk Brebes, Kamis (27/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Setda Kabupaten Brebes Dr. Tahroni, M.Pd., Dandim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub. Int., serta Kapolres Brebes AKBP M. Ali Akbar.

Karya Bakti melibatkan personel Yon TP 434/SAS, Kodim 0713/Brebes, Polres Brebes, Dinas Perhubungan, BPBD, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Brebes, Persit KCK Cab XXIII Dim 0713 Koorcab Rem 071 PD IV/Diponegoro, organisasi masyarakat dan warga sekitar Pasar Induk Brebes.

Sejumlah sasaran menjadi fokus dalam kegiatan tersebut, meliputi pembersihan lingkungan sekitar Pasar Induk Brebes, normalisasi sungai, perapihan lingkungan pasar, serta pengangkutan sampah sisa aktivitas pedagang.

Dandim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub. Int., mengatakan bahwa Karya Bakti merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI terhadap kebersihan dan kenyamanan lingkungan masyarakat.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan sinergi TNI bersama pemerintah daerah, Polri, instansi terkait, organisasi masyarakat dan warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Momentum HUT TNI dan HUT Kodam IV/Diponegoro kita isi dengan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, Pasar Induk Brebes merupakan salah satu pusat aktivitas masyarakat sehingga kebersihan dan kondisi lingkungan perlu mendapat perhatian bersama.

“Dengan gotong royong seperti ini, kami berharap lingkungan Pasar Induk Brebes menjadi lebih bersih, rapi dan nyaman, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan,” tambahnya.

Kegiatan Karya Bakti berlangsung dengan penuh semangat gotong royong. Personel TNI, Polri, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat bahu-membahu membersihkan lingkungan pasar serta melakukan pengangkutan sampah dan normalisasi sungai.

Melalui Karya Bakti tersebut, Kodim 0713/Brebes terus memperkuat sinergitas dengan seluruh komponen masyarakat sekaligus mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam momentum HUT ke-81 TNI dan HUT ke-76 Kodam IV/Diponegoro. Red/Casroni

You cannot copy content of this page