Brebes, DN-II Sinergitas Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Juru Sembelih Halal (JULEHA) Kabupaten Brebes dengan Kodim 0713/Brebes ikut mensukseskan program Non Fisik dalam rangka memperkuat pemahaman dan keterampilan terkait penyembelihan halal untuk Pengurus Masjid dan Mushola Desa Cikuya sebagai lokasi dilaksanakannya TMMD Reguler 127 TA. 2026.
Syiar dan Edukasi berada di Aula Balaidesa Cikuya dimana ada peserta dari luar desa dan kecamatan seperti desa Songgom dan Larangan. Senin (16/02/2026).
Acara ini menjadi bagian dari program Syiar Perkumpulan Juru Sembelih Halal Brebes, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya prosedur penyembelihan sesuai kaidah Islam dan standar halal yang berlaku.
Syiar dan Edukasi ini juga untuk masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang tata cara penyembelihan halal.
Peserta mendapatkan materi tentang prinsip halal dalam penyembelihan, management qurban, pengenalan pisau sembelih, materi teknik perubuhan hewan qurban, materi titik sembelih, teknik tali temali dan teknik adab menyembelih.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Para instruktur dari DPD JULEHA Brebes juga memberikan demonstrasi langsung mengenai teknik penyembelihan yang sesuai syariat Islam dan prosedur sesuai SKKNI Juru Sembelih Halal No 147 Tahun 2022.
Ketua DPD JULEHA Brebes Chasan Mudofar didampingi Kusmanto, M.Pd selaku Bidang Pendidikan serta Sekretaris Peltu Ujang TSM, SH, TNI yang masih aktif berdinas di Kodim 0713/Brebes menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan bisa menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas juru sembelih halal di Indonesia, khususnya di Desa Cikuya.
“Syiar dan Edukasi ini bukan sekadar teori, tetapi juga praktik langsung untuk memastikan bahwa daging yang dikonsumsi masyarakat benar-benar terjamin kehalalannya. Kami ingin peserta memahami bahwa penyembelihan halal bukan hanya soal proses teknis, tetapi juga berkaitan dengan etika dan kepatuhan terhadap ajaran Islam,” ujarnya.
Kegiatan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Paguyuban Lebe Se-Kecamatan Banjarharjo, Pengurus DKM dan masyarakat yang turut hadir, komunitas masjid, serta masyarakat sekitar. Keberhasilan acara ini menunjukkan pentingnya sinergi antara masyarakat dan institusi dalam menjaga standar halal di sektor pangan, khususnya produk hasil sembelihan.
Selain pelatihan teknis, acara ini juga menjadi ajang diskusi bagi para peserta dan pemangku kepentingan dalam membahas berbagai tantangan di lapangan, seperti peningkatan kesadaran masyarakat, kepatuhan terhadap regulasi, dan kebutuhan akan lebih banyak tenaga juru sembelih halal yang tersertifikasi.
“Kami berharap acara ini bukan sekadar Syiar dan Edukasi saja, namun lebih ketingkat pelatihan dan menjadi langkah awal bagi peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya produk halal, khususnya dalam proses penyembelihan. Dengan adanya tenaga juru sembelih yang terlatih dan tersertifikasi, kualitas produk halal yang beredar di masyarakat semakin terjamin,” ujar Bapak Sekod Kepala Desa Cikuya saat memberikan sambutan.
Pelatihan ini juga menjadi momentum dalam mendukung gerakan Syiar Sembelih Halal Indonesia, yang bertujuan untuk memperkuat ekosistem halal di Indonesia. Dengan adanya program edukasi seperti ini, diharapkan kesadaran dan kepatuhan terhadap standar halal terus berkembang, demi menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal di tanah air.
Ditabahkan Kepala Desa, “Kami mengungkapkan rasa terima kasih kepada DPD Juleha Brebes yang telah sukarela memberikan segudang ilmu dan pengalaman tentang fungsi dan frofesi seorang Juru Sembelih Halal yang bermanfaat bagi umat. (Rio//Utsm).
BOGOR, DN-II Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/02/2026). Pertemuan strategis tersebut digelar khusus untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di tengah dinamisnya perundingan ekonomi global.
Dalam arahan resminya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh sekadar menjadi pengikut dalam arus ekonomi internasional. Ia menginstruksikan para menteri untuk memastikan setiap kesepakatan diplomasi memberikan keuntungan nyata bagi kepentingan nasional.
“Setiap langkah diplomasi ekonomi harus berpihak pada kepentingan nasional. Kita tidak ingin perundingan yang hanya bersifat transaksional jangka pendek,” ujar Presiden, sebagaimana dikutip dari siaran pers BPMI Setpres.
Fokus pada Produktivitas dan Rantai Pasok
Lebih lanjut, Kepala Negara menekankan tiga poin krusial yang menjadi syarat mutlak dalam setiap perundingan global ke depan:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penguatan Struktur Ekonomi: Perundingan harus berdampak pada transformasi ekonomi domestik secara fundamental.
Produktivitas Industri: Mendorong peningkatan kapasitas produksi dalam negeri agar mampu bersaing di pasar mancanegara.
Rantai Pasok Global: Memastikan Indonesia memiliki peran strategis dan berdaulat dalam rantai pasok dunia.
Hasil Konkret sebagai Tolok Ukur
Presiden Prabowo juga mewanti-wanti jajarannya agar kebijakan ekonomi tidak berhenti di atas kertas atau sekadar seremoni penandatanganan. Beliau menuntut hasil konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
“Setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus berorientasi pada hasil nyata bagi bangsa dan negara. Kita bicara tentang pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif,” tegasnya.
Pertemuan di Hambalang ini dipandang sebagai langkah cepat pemerintah dalam merespons volatilitas ekonomi global tahun 2026, sekaligus menyelaraskan visi antar-kementerian agar tetap solid dalam memperjuangkan kedaulatan ekonomi Indonesia. (*)
Sumber: BPMI Setpres
#RilisPresiden
#KemensetnegRI
#EkonomiIndonesia
#Hambalang
HAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bertolak menuju Washington DC, Amerika Serikat, pada Senin (16/02/2026). Menggunakan pesawat kepresidenan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden dijadwalkan melakukan kunjungan kerja penting untuk bertemu dengan Presiden AS, Donald Trump.
Fokus utama dari kunjungan ini adalah pertemuan bilateral yang membahas penguatan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kedua pemimpin negara tersebut diproyeksikan akan membahas berbagai kerja sama strategis, mulai dari sektor ekonomi hingga stabilitas keamanan kawasan.
Dalam rombongan terbatas tersebut, Presiden turut didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kehadiran Menteri ESDM mensinyalir adanya pembahasan serius terkait ketahanan energi dan investasi hijau antar kedua negara.(*)
Sumber: BPMI Setpres
#RilisPresiden
#KemensetnegRI
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
TEGAL, DN-II Ketua MPR RI Ahmad Muzani melakukan kunjungan kerja ke Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Senin (16/2/2026). Kehadiran pimpinan lembaga tinggi negara ini bertujuan untuk memastikan penanganan darurat dan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak bencana tanah bergerak berjalan optimal.
Peninjauan Lapangan dan Koordinasi Lintas Sektoral
Rombongan tiba di lokasi pada pukul 11.00 WIB dan langsung melakukan rangkaian peninjauan yang dimulai dari kompleks Ponpes Al-Adalah 2. Didampingi Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i dan Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman, Ahmad Muzani melihat langsung titik retakan tanah serta lokasi yang diproyeksikan sebagai lahan huntara.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut jajaran anggota DPR RI, Wakil Bupati Ahmad Kholid, Dandim 0712/Tegal Letkol Inf Rachmat Ferdiantono, serta unsur pengamanan yang dipimpin Wakapolres Tegal Kompol M. Iskandarsyah.
Komitmen Negara: “Rakyat Tidak Sendirian”
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Ahmad Muzani menegaskan bahwa kehadirannya merupakan wujud empati dan komitmen negara untuk hadir di tengah kesulitan rakyat. Ia memberikan apresiasi tinggi atas sinergi cepat antara Pemerintah Kabupaten Tegal, TNI, Polri, dan para relawan.
“Kami datang membawa simpati dan rasa sayang. Saya bangga melihat penanganan yang sangat sigap, terutama kesiapan lahan huntara. Target kita, sebelum bulan Ramadan tiba, warga sudah bisa menempati hunian yang lebih layak,” tegas Muzani. 
Dukungan untuk Sektor Keagamaan dan Logistik
Bencana ini juga berdampak pada sektor pendidikan agama. Pengasuh Ponpes Al-Adalah, KH. Muhammad Tasripin Salim, mengungkapkan bahwa sebagian santri terpaksa mengungsi akibat bangunan pondok yang terdampak pergerakan tanah.
Merespons hal tersebut, Kementerian Agama melalui Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i menyalurkan bantuan signifikan untuk pemulihan, antara lain:
Bantuan Kemenag RI Peduli: Rp250.000.000 untuk Ponpes Al-Adalah.
Direktorat Pesantren: Rp100.000.000 dalam bentuk Al-Qur’an dan logistik pendidikan.
Bantuan Logistik Darurat: Total senilai Rp241.280.000 berupa sembako, selimut, dan kasur lipat untuk warga pengungsian.
Harapan di Tengah Puing Darurat
Kunjungan yang berakhir pada pukul 12.50 WIB ini meninggalkan pesan kuat bagi warga Padasari. Di tengah kondisi tanah yang belum stabil, langkah konkret pemerintah dalam menyiapkan huntara menjadi secercah harapan bagi warga untuk segera kembali memulai kehidupan yang normal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Negara memastikan bahwa proses transisi dari masa tanggap darurat menuju pemulihan akan terus dikawal hingga tuntas.
(Bim/Red)
BREBES, DN-II Semangat gotong royong kembali membuncah di Desa Cikuya, Kecamatan Banjarharjo. Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-127 Tahun Anggaran 2026 oleh Kodim 0713/Brebes resmi dimulai. Program ini tidak hanya ditargetkan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur, tetapi juga menjadi jembatan emosional guna memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat.
Komandan Satgas (Dansatgas) TMMD ke-127, Letkol Infanteri Ambariyantomo, S.Hub.Int., menegaskan bahwa kehadiran prajurit di tengah masyarakat adalah bentuk nyata pengabdian.
”Genderang TMMD telah ditabuh. Tim Satgas kini mulai berbaur dan bekerja bahu-membahu bersama warga. Kami berkomitmen untuk mencapai target pembangunan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Letkol Ambariyantomo kepada media, Senin (16/2/2026).
Sentuhan Nyata bagi Kebutuhan Dasar
Dampak instan dari program ini mulai dirasakan oleh warga setempat. Kaur Desa Cikuya, Wiwin (60), mengungkapkan apresiasinya atas pembangunan sarana sanitasi yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak warga.
”Kami sangat berterima kasih kepada Satgas TMMD. Pembangunan bak penampung air, MCK, dan penyediaan sumber air bersih di desa kami adalah bantuan yang sangat luar biasa. Ini memberikan dampak positif langsung bagi kesehatan dan kenyamanan warga,” tutur Wiwin.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Haru di Lokasi Bedah Rumah
Sisi humanis TMMD juga terlihat jelas pada program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Saat meninjau lokasi, rombongan Dandim disambut haru oleh Sarnewi, salah satu penerima manfaat program tersebut.
Dengan suara lirih dan mata berkaca-kaca, Sarnewi tak mampu menyembunyikan rasa syukurnya. “Terima kasih, Pak Dandim,” ucapnya terbata-bata saat melihat rumahnya mulai diperbaiki agar lebih layak dan sehat untuk dihuni.
Pemicu Geliat Ekonomi
Dalam paparannya saat upacara pembukaan, Dandim 0713/Brebes menekankan bahwa filosofi TMMD melampaui sekadar pembangunan fisik seperti jalan atau renovasi rumah.
”TMMD adalah stimulan. Selain infrastruktur, kami berharap program ini mampu memicu geliat ekonomi masyarakat desa. Dengan akses yang lebih baik dan fasilitas yang memadai, roda perekonomian lokal diharapkan dapat berputar lebih cepat,” pungkasnya.
Melalui sinergi lintas sektoral ini, Desa Cikuya diharapkan bertransformasi menjadi desa yang lebih mandiri dan memiliki ketahanan wilayah yang kuat. (Red/Utsm)
Brebes, DN-II Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) terus menunjukkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan desa, tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Melalui sinergi antara pembangunan fisik dan kegiatan non-fisik, TMMD membuka peluang baru bagi masyarakat pedesaan untuk meningkatkan taraf hidup. Perbaikan akses jalan, jembatan, hingga pembangunan talut menjadi langkah strategis dalam menghubungkan desa-desa yang sebelumnya terisolasi dengan pusat perekonomian.
Komandan Kodim (Dandim) 0713 Brebes, Letkol Infanteri Ambariyantomo, S.hub.Int., menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan TMMD berdampak langsung terhadap kelancaran distribusi hasil pertanian, perkebunan, maupun produk UMKM warga.
“TMMD membangun atau memperbaiki jalan, jembatan, dan talut yang membuka akses ekonomi desa terisolasi, sehingga memudahkan pengangkutan hasil produksi masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, Satgas TMMD juga aktif menggelar penyuluhan bertajuk Langkah Nyata Mengembangkan Usaha Desa. Kegiatan ini memberikan pembekalan kepada pelaku UMKM, mulai dari manajemen usaha, strategi pemasaran, hingga penguatan kapasitas produksi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurut Dandim, tujuan utama TMMD adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara langsung dan berkelanjutan. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya membangun sarana prasarana, tetapi juga memperkuat sumber daya manusia agar mampu bersaing dan mandiri secara ekonomi.
Ia menambahkan, secara harfiah “manunggal” berarti menyatu atau bersatu. Karena itu, TMMD menjadi wujud nyata kemanunggalan antara TNI dan rakyat dalam membangun Desa.
Melului “TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa.”. TNI tidak hanya sebagai alat pertahanan negara, tetapi juga hadir dan terlibat aktif dalam pembangunan, khususnya di daerah-daerah yang masih tertinggal,” tegasnya.
Dengan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat, TMMD diharapkan terus menjadi penggerak pembangunan desa yang berdaya saing, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di Kabupaten Brebes. (Rio/Utsm)
BREBES, DN-II Semangat gotong royong luar biasa terpancar dari raut wajah warga Desa Cikuya, Kecamatan Banjarharjo. Ratusan warga bersama personel TNI dan Polri bahu-membahu melaksanakan pengerasan jalan melalui pembangunan rabat beton dalam rangka program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-127 Kodim 0713/Brebes. Senin (16/02/2026),
Pemandangan menarik terlihat di lokasi pembangunan, di mana partisipasi masyarakat tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki. Para kaum perempuan, serta warga dari berbagai usia, baik tua maupun muda, turut ambil bagian dalam estafet material dan pengerjaan jalan.
Komandan Kodim 0713/Brebes, Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int., selaku Dansatgas TMMD, menyatakan kekagumannya atas antusiasme warga yang begitu tinggi. Menurutnya, pemandangan ini adalah esensi asli dari kemanunggalan TNI dengan rakyat.
“Saya sangat mengapresiasi semangat warga Desa Cikuya. Tidak hanya laki-laki, ibu-ibu dan pemuda pun ikut berperan aktif. Kehadiran TNI dan Polri di sini adalah untuk memotivasi, namun motor utamanya adalah kepedulian masyarakat sendiri terhadap kemajuan desanya,” ujar Letkol Inf Ambariyantomo.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Desa Cikuya, Sekod, mengungkapkan rasa bangga yang mendalam terhadap warganya. Ia menilai dukungan masyarakat terhadap program TMMD ini membuktikan bahwa kerukunan di desanya masih sangat kental.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Saya sangat bangga melihat warga Cikuya. Semuanya turun ke jalan, tidak ada yang berpangku tangan. Tua dan muda semuanya menyatu demi mewujudkan akses jalan yang lebih baik bagi masa depan desa kami,” tutur Sekod penuh haru.
Pembangunan rabat beton ini diharapkan dapat segera tuntas tepat waktu, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam memperlancar mobilitas hasil pertanian dan akses pendidikan di wilayah tersebut.(Rio/Pradista)
BREBES, DN-II Komandan Kodim 0713/Brebes, Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int selaku Dansatgas TMMD Ke-127, turun langsung ke lapangan memimpin pembangunan jalan rabat beton bersama personel Satgas dan masyarakat, Senin (16/2/2026).
Pembangunan jalan usaha tani tersebut merupakan salah satu sasaran fisik program TMMD Ke-127 Tahun 2026 yang digelar Kodim 0713/Brebes di Desa Cikuya Kecamtan Banjarharjo.
Di lokasi pengecoran, Dandim tampak ikut meratakan adonan beton bersama anggota TNI dan warga. Kehadirannya di tengah pekerjaan menjadi penyemangat tersendiri bagi Satgas dan masyarakat yang bergotong royong menyelesaikan pembangunan.
Dandim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int menegaskan bahwa keterlibatan langsung dirinya merupakan bentuk komitmen dan tanggug jawab selaku Komandan dalam membantu percepatan pembangunan di daerah.
“TMMD bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun semangat kebersamaan dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Saya ingin memastikan pekerjaan ini berjalan maksimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia juga menambahkan bahwa pembangunan jalan usaha tani ini diharapkan mampu meningkatkan akses ekonomi warga, khususnya para petani dalam mendistribusikan hasil panen.
“Dengan jalan yang baik, aktivitas warga akan lebih lancar, biaya angkut hasil pertanian bisa ditekan, dan kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat,” pungkasnya.
Selain terlibat dalam pembangunan jalan Dandim 0713/Brebes juga meninjau lokasi Pembangunan RTLH dan Program TNI Manunggal Air. (Rio/dika)
PALU, SULTENG, DN-II Tabir gelap operasional perkebunan sawit di Morowali Utara akhirnya tersingkap melalui langkah luar biasa Gubernur Sulawesi Tengah. Dalam dokumen resmi yang bocor ke publik, Gubernur secara tegas memerintahkan pemberhentian total operasional PT Kurnia Luwuk Sejati (PT KLS), yang diduga kuat telah melakukan praktik “perampokan” ruang publik dan kawasan konservasi selama belasan tahun tanpa alas hak yang sah. (15/2/2026).
Surat Perintah bernomor resmi yang ditandatangani Gubernur Anwar Hafid tersebut mengungkap fakta-fakta mengerikan yang mencoreng wajah penegakan hukum agraria di Indonesia. PT KLS ditemukan bukan hanya beroperasi dengan izin lokasi yang telah “mati” (kadaluwarsa) selama 12 tahun, tetapi juga dengan berani merambah kawasan Cagar Alam Morowali sebuah benteng konservasi yang seharusnya dilindungi negara.
Langkah tegas Gubernur ini sekaligus menjadi kritik pedas bagi sistem pengawasan selama ini. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan bisa menguasai tanah negara secara ilegal, menghindari pajak sektor perkebunan (PBB-P3), dan mengabaikan hak-hak masyarakat tanpa tersentuh hukum selama lebih dari satu dekade?
“Ini bukan sekadar masalah administratif, ini adalah dugaan tindak pidana kehutanan dan pertanahan yang telanjang di depan mata,” tegas isi dokumen tersebut yang menyoroti bahwa PT KLS hanya membayar pajak kelas “pedesaan” (PBB-P2) untuk menutupi jejak operasional perkebunan skala besarnya.
Meskipun surat ini telah ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Menteri Pertanian, hingga Menteri LHK, publik kini bertanya-tanya: Apakah Jakarta akan tetap diam?
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Gubernur Sulteng telah memberikan tenggat waktu sempit selama 20 hari kerja bagi instansi terkait termasuk Kepolisian dan TNI untuk melakukan pengamanan dan pelaporan pidana. Keberanian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ini kini menjadi bola panas di tangan Pemerintah Pusat. Jika tidak ada tindakan nyata dari kementerian terkait di Jakarta, maka jargon “Reformasi Agraria” dan “Perlindungan Lingkungan” hanyalah pepesan kosong di atas kertas.
Poin Utama Tuntutan Publik Berdasarkan Perintah Gubernur:
– Hentikan Total: Dinas Perkebunan diperintahkan menyetop seluruh aktivitas PT KLS tanpa kompromi.
– Audit Pajak: Bongkar potensi kerugian negara akibat manipulasi pajak PBB yang dilakukan perusahaan.
– Pidana Kehutanan: BKSDA harus segera menarik kendali atas lahan Cagar Alam yang tumpang tindih secara ilegal.
– Cabut Izin: Mendesak DPMPTSP dan BPN menghapus seluruh status hukum PT KLS dari tanah Morowali Utara.
Redaksi menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan prinsip keberimbangan berita. Sehubungan dengan rilis ini, kami membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak manajemen PT Kurnia Luwuk Sejati (PT KLS) maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan hak jawab, tanggapan, atau klarifikasi atas fakta-fakta yang tertuang dalam dokumen Surat Perintah Gubernur tersebut. Hak jawab dapat disampaikan melalui kontak resmi redaksi atau korespondensi yang tersedia demi terciptanya informasi yang akurat dan berimbang.
Publisher -Red
Reporter CN -M Nakir
PANTAI MEKAR, DN-II Di tengah klaim kemajuan ekonomi nasional, sebuah borok sistemik terungkap di Desa Pantai Mekar. Forum Masyarakat Desa Pantai Mekar (Formades PM) resmi melayangkan mosi tidak percaya dan melakukan penyegelan kantor desa sebagai bentuk protes atas dugaan penggelapan hak warga kategori duafa yang berlangsung sejak tahun 2020. (13/2/2026).
Skandal Anggaran di Level Akar Rumput
Sebanyak 276 warga duafa diduga menjadi korban pengabaian sistemik. Berdasarkan data yang dihimpun, dari total 284 penerima manfaat yang sah, hanya 8 orang yang baru menerima haknya setelah adanya desakan massa. Sisanya, 276 jiwa, masih berada dalam ketidakpastian.
Indikasi korupsi ini menguat setelah audit sampling menunjukkan bahwa dana sebesar Rp32 juta hanya mampu menutupi 8 orang, menyisakan lubang besar dalam buku alokasi Dana Desa.
Tinjauan Yuridis: Pelanggaran Hukum yang Terjadi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tindakan oknum perangkat desa ini tidak hanya melanggar etika kepemimpinan, tetapi juga bertentangan dengan beberapa instrumen hukum nasional:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
Pasal 26 ayat (4): Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, dan bebas dari kolusi, korupsi, serta nepotisme.
Pasal 82: Warga Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
Dugaan penahanan dana BLT masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara atau hak masyarakat miskin.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Dana Desa:
Penyalahgunaan BLT Dana Desa merupakan pelanggaran berat terhadap instruksi pemanfaatan anggaran prioritas nasional untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Prioritas yang Menyimpang
Formades PM menyoroti adanya ketimpangan tajam antara realita lapangan dengan citra yang dibangun desa. Di saat anggaran desa diduga “menguap” untuk kepentingan elite dan formalitas infografis, perut rakyat kecil justru dibiarkan kosong.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Video dan data yang beredar bukan sekadar angka, tapi tamparan keras bagi aparat yang sibuk memoles citra,” ujar perwakilan Formades PM dalam pernyataan sikapnya. 
Tuntutan Formades PM (Mosi Tidak Percaya):
Menjelang bulan suci Ramadan 1447 H, warga menuntut langkah konkret sebagai berikut:
Audit Investigatif Menyeluruh: Membuka dokumen alokasi Dana Desa Pantai Mekar sejak tahun 2020 secara transparan kepada publik (Sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik).
Penyelesaian Hak Rakyat: Segera cairkan kekurangan BLT untuk 276 warga duafa sebelum Idul Fitri tanpa syarat.
Sanksi Tegas & Proses Hukum: Menuntut pencopotan oknum perangkat desa yang terlibat (Sdr. Dahlan dkk) serta mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial.
Hingga berita ini diturunkan, kantor desa masih dalam kondisi disegel warga. Masyarakat menunggu kehadiran pihak inspektorat dan pemerintah daerah untuk menengahi krisis kemanusiaan di Pantai Mekar.
Tim Investigasi Redaksi
You cannot copy content of this page