KOTA TEGAL, DN-II Sektor pendidikan di Kota Tegal menghadapi tantangan manajerial yang serius. Sebanyak sembilan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di wilayah ini dilaporkan masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah. Kondisi ini dinilai menghambat akselerasi mutu pendidikan karena terbatasnya kewenangan dalam mengambil keputusan strategis. (16/1/2026).
Kondisi ini dikonfirmasi oleh Amir Al-Fauzi, Kepala SMP Negeri 17 Kota Tegal yang berstatus definitif. Menurut Fauzi, meski proses penetapan pejabat definitif sudah berjalan bahkan dikabarkan telah mencapai tahap penandatanganan oleh Wali Kota sejak September lalu, masa transisi ini belum kunjung usai.
Keterbatasan Kewenangan Plt
Fauzi menjelaskan bahwa terdapat perbedaan fundamental antara Kepala Sekolah definitif dengan Plt dalam tata kelola satuan pendidikan. Merujuk pada tata laksana administrasi kepegawaian, seorang Plt tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengeksekusi kebijakan yang bersifat jangka panjang dan krusial.
“Perbedaan utamanya ada pada kebijakan strategis. Seorang Plt tidak memiliki wewenang untuk mengatur hal-hal strategis, seperti mutasi guru atau perubahan kebijakan internal yang berdampak luas. Ini membuat ruang gerak sekolah menjadi terbatas,” ujar Fauzi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Adapun sembilan sekolah yang saat ini masih diisi oleh jabatan Plt meliputi:
SMP Negeri 1, 3, 5, 7, 12, 13, 15, dan 16 Kota Tegal.
Urgensi Implementasi Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025
Persoalan kekosongan jabatan definitif ini menjadi semakin mendesak untuk diselesaikan mengingat adanya aturan terbaru, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
Aturan tersebut menekankan bahwa kepemimpinan sekolah harus dipegang oleh sosok yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi tertentu guna menjamin standar pelayanan pendidikan. Penundaan penetapan definitif dikhawatirkan akan menghambat sinkronisasi program sekolah dengan standar nasional yang baru ditetapkan dalam regulasi tersebut.
Dedikasi di Tengah Masa Transisi
Meski memikul beban ganda dengan kewenangan terbatas, para pendidik yang ditunjuk sebagai Plt tetap menunjukkan loyalitas tinggi. Fauzi sendiri, yang telah mengabdi di instansinya sejak 2016, memandang tugas tambahan ini sebagai amanah profesi.
“Ini adalah bentuk pengabdian dan kepatuhan terhadap perintah atasan,” tegasnya.
Masyarakat dan praktisi pendidikan di Kota Tegal berharap agar proses administrasi di tingkat pemerintah kota segera rampung. Kepastian jabatan kepala sekolah definitif sangat dibutuhkan agar tiap SMP Negeri dapat melakukan terobosan kreatif dan strategis demi meningkatkan mutu lulusan di Kota Bahari.
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
KOTA TEGAL, DN-II Pemerintah Kota Tegal akhirnya mengambil langkah tegas terkait nasib aset bangunan di SMPN 17 Kota Tegal yang sempat mangkrak akibat persoalan hukum. Berdasarkan hasil koordinasi lintas sektoral, gedung tersebut diputuskan untuk dibongkar total pada April atau Mei 2026 mendatang. (16/1/2026).
Keputusan ini diambil setelah adanya sinkronisasi antara Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Kejaksaan, serta pihak ahli waris kontraktor. Berikut adalah fakta-fakta di balik rencana pembongkaran tersebut:
1. Kepastian Hukum: Tidak Ada Kerugian Negara
Kepala SMPN 17 Kota Tegal, Amir Al Fauzi, menjelaskan bahwa proyek ini sempat terhenti setelah pencairan anggaran termin pertama sebesar 30 persen atau senilai Rp270 juta. Meski sempat masuk dalam radar pemeriksaan hukum, audit mendalam dari pihak Kejaksaan menyatakan tidak ditemukan adanya kerugian negara.
Berdasarkan fakta persidangan dan evaluasi, volume pekerjaan yang terealisasi justru ditemukan telah sesuai, bahkan terdapat sedikit kelebihan volume dari pihak pengembang. Hal ini secara otomatis menggugurkan unsur “merugikan keuangan negara” sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
2. Vonis “Gagal Bangunan” secara Teknis
Meski status hukumnya telah clear, kondisi fisik bangunan menjadi hambatan besar. Awalnya, pihak Kejaksaan memberikan opsi revitalisasi agar gedung bisa dilanjutkan. Namun, hasil asesmen teknis Dinas PU berkata lain.
Bangunan tersebut dinyatakan Gagal Bangunan karena tidak memenuhi standar keandalan, keselamatan, dan kesehatan sesuai UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
“Kondisi fisik, terutama pada struktur atap, sudah mengalami kerusakan parah. Secara teknis tidak layak diperbaiki. Jika dipaksakan, justru akan membahayakan keselamatan siswa dan guru di masa depan,” tulis laporan evaluasi teknis Dinas PU.
3. Ahli Waris Ajukan Pengambilan Material
Lantaran kontraktor pelaksana telah meninggal dunia, tanggung jawab perdata kini beralih kepada ahli waris sesuai Pasal 833 KUHPer. Amir Al Fauzi menyebutkan bahwa anak dari mendiang kontraktor telah menyatakan kesediaannya mengikuti prosedur pembongkaran.
Namun, pihak ahli waris mengajukan permohonan untuk mengambil kembali sisa material hasil bongkaran, terutama besi struktur. Secara regulasi, hal ini dimungkinkan melalui mekanisme penghapusan aset, selama material tersebut bukan bagian dari komponen nilai yang telah dibayarkan oleh negara.
“Dari pihak ahli waris memang meminta besi bekas yang akan dibongkar nanti untuk diambil kembali,” ujar Amir Al Fauzi.
4. Menunggu Lampu Hijau Kejaksaan
Saat ini, rencana eksekusi pembongkaran (demolisi) tengah menunggu surat keterangan resmi dari Kejaksaan. Dokumen ini sangat krusial sebagai dasar administrasi guna mencegah munculnya sengketa hukum di kemudian hari.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Rencana Aksi Pembongkaran:
Waktu Pelaksanaan: April – Mei 2026.
Metode: Pembongkaran total (Demolisi).
Tujuan Akhir: Pembersihan lahan untuk rencana pembangunan gedung baru yang memenuhi standar keamanan.
Langkah ini dipandang sebagai solusi terbaik demi memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keamanan lingkungan sekolah dari ancaman bangunan yang rapuh.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Dugaan penyunatan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) kembali mencuat. Kali ini, Kepala SMK Telekomunikasi Harapan Kita Ketanggungan, Azis Suryandi, memberikan klarifikasi terkait kabar adanya pemotongan dana sebesar Rp250.000 terhadap puluhan siswanya. (14/1/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebanyak 70 siswa penerima manfaat PIP diduga mengalami pemotongan tersebut dengan dalih dialokasikan untuk biaya pembangunan sekolah.
Klarifikasi Kepala Sekolah dan Mekanisme Yayasan
Menanggapi laporan tersebut, Azis Suryandi mengaku baru mendengar kabar mengenai nominal potongan tersebut dan mempertanyakan validitas sumber informasinya.
“Saya malah baru dengar soal potongan Rp250.000 itu. Siapa yang menyampaikan informasi itu? Apakah identitasnya bisa dipertanggungjawabkan?” ujar Azis saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Azis menjelaskan bahwa kebijakan anggaran di sekolah swasta merupakan ranah kesepakatan antara Komite, Yayasan, dan wali murid. “Saya sebagai Kepala Sekolah hanya menjalankan. Soal kebijakan anggaran menjadi kewenangan antara Komite, Yayasan, dan wali murid yang diketuai oleh Haji Syamsul Faruq,” tambahnya. 
Tinjauan Yuridis: Dana PIP Tidak Boleh Dipotong
Meskipun sekolah berdalih adanya kesepakatan komite, secara hukum dana PIP memiliki aturan yang bersifat strict (kaku). Berdasarkan Persesjen Kemendikbudristek No. 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar, ditegaskan bahwa:
Peruntukan Personal: Dana PIP diperuntukkan bagi biaya personal peserta didik (buku, seragam, transportasi), bukan untuk biaya investasi atau pembangunan sekolah.
Larangan Pemotongan: Satuan pendidikan dilarang melakukan pemotongan dana PIP dengan alasan apapun.
Selain itu, tindakan memotong dana bantuan sosial dapat berpotensi melanggar Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur mengenai pungutan liar (pungli) atau pemerasan dalam jabatan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun.
Perdebatan Hierarki Yayasan vs Aturan Negara
Azis berpendapat bahwa secara struktural sekolah berada di bawah yayasan, sehingga koordinasi dilakukan satu pintu. “Secara hierarki kelembagaan kan memang sekolah di bawah yayasan,” jelasnya.
Namun, secara hukum, bantuan pemerintah seperti PIP tunduk pada aturan negara, bukan aturan internal yayasan. Jika dana tersebut dialihkan untuk pembangunan, hal ini berisiko menabrak Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, yang melarang Komite Sekolah melakukan pungutan kepada murid atau orang tua/wali murid yang tidak mampu secara ekonomi.
Perbandingan Biaya Operasional
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Isu ini mencuat di tengah sorotan publik mengenai perbedaan biaya pendidikan di wilayah Ketanggungan. Beberapa SMK swasta di sekitarnya diketahui menerapkan SPP beragam, mulai dari Rp125.000 hingga ada yang menggratiskan biaya pendidikan secara total.
Azis menilai setiap yayasan memiliki manajemen internal atau “dapur” masing-masing untuk menjaga operasional tetap berjalan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Yayasan SMK Telekomunikasi Harapan Kita belum memberikan keterangan resmi terkait mekanisme penggunaan dana yang dituduhkan sebagai potongan PIP tersebut.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Pengelolaan institusi pendidikan swasta di era modern menghadapi tantangan kompleks yang mencakup aspek legalitas yayasan, beban psikologis pimpinan sekolah, hingga isu krusial mengenai kesejahteraan tenaga pendidik. Hal ini menjadi bahasan utama dalam diskusi mengenai masa depan SMK Telekomunikasi Harapan Kita Ketanggungan. (14/1/2026).
Klarifikasi Dualisme: Pemisahan Wewenang Yayasan
Pihak sekolah memberikan klarifikasi tegas guna meluruskan persepsi publik mengenai adanya tumpang tindih (overlapping) kepengurusan. Penegasan ini penting untuk memastikan kelancaran administratif dan pengembangan infrastruktur di masa depan. Dijelaskan bahwa terdapat pembagian wewenang yang spesifik antara dua entitas:
Yayasan Darussalam: Memegang tanggung jawab penuh secara operasional khusus untuk jenjang SMK.
Yayasan Baruna: Entitas yang berafiliasi dengan BPI di wilayah Surodadi, Tegal, dengan koordinasi di bawah naungan Bapak Syamsul.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Peta tanggung jawab yang jelas ini diharapkan mampu menghilangkan hambatan birokrasi dalam pengelolaan sekolah.
Dilema Kepala Sekolah: Tantangan Mengelola Dana Pendidikan
Kondisi iklim pendidikan saat ini memberikan beban mental yang signifikan bagi pimpinan sekolah. Aziz, salah satu pihak sekolah, menggambarkan kondisi ini dengan istilah “mumet” atau pusing dalam mengelola anggaran pendidikan.
“Kondisinya cukup ironis; tidak ada uang pusing, namun ada uang pun tetap pusing karena besarnya beban pengelolaan dan tanggung jawab yang menyertainya,” ungkap Aziz.
Potret Operasional dan Pengelolaan Dana BOS
Sebagai pembanding dalam pengelolaan unit pendidikan, Tangguh Bahari, seorang pengamat pendidikan yang juga mengelola SMP Putra Bangsa dan SMP Al-Mustofa di Bumiayu, memaparkan profil operasional sekolah menengah:
Populasi Siswa: Rata-rata mencapai 300 siswa.
Tenaga Pendidik: Didukung oleh sekitar 30 guru.
Anggaran Dana BOS: Sekolah menerima alokasi Dana Operasional Sekolah (BOS) sebesar kurang lebih Rp1,65 juta per siswa per tahun.
Strategi Kesejahteraan: Akselerasi PPG dan Optimalisasi PIP
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menyikapi keterbatasan sekolah dalam memberikan gaji yang tinggi secara mandiri, pihak yayasan mengambil langkah strategis dengan mendorong para guru mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Tangguh Bahari menilai program PPG adalah solusi paling realistis saat ini. “Dengan akses yang gratis, guru yang lulus sertifikasi akan mendapatkan tunjangan profesi dari pemerintah. Ini adalah cara efektif meningkatkan kesejahteraan guru tanpa membebani keuangan internal sekolah,” jelasnya.
Selain kesejahteraan guru, perhatian juga tertuju pada hak siswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Tangguh mencontohkan skema penyaluran PIP di sekolah yang dipimpinnya (SMP Putra Bangsa dan Al-Mustofa), di mana terdapat penyesuaian nominal berdasarkan jenjang kelas sesuai regulasi nasional:
Kelas 7: Menerima bantuan sebesar Rp375.000.
Kelas 8 dan 9: Menerima bantuan sebesar Rp750.000.
Dengan transparansi data dan tata kelola yang lebih rapi, diharapkan sekolah-sekolah di bawah naungan yayasan ini dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan meskipun di tengah berbagai keterbatasan finansial.
Reporter: Teguh
MALANG, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang pada Selasa (13/1/2026). Sekolah unggulan ini memiliki nilai historis yang kuat karena arsitektur bangunannya didesain langsung oleh Kepala Negara sejak masa rintisan saat ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada November 2023 lalu.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa lembaga pendidikan unggulan seperti SMA Taruna Nusantara merupakan wadah strategis bagi kemajuan anak bangsa. Kehadiran kampus ini diharapkan mampu mencetak generasi yang unggul, terutama dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).
Keunggulan Sistem Pendidikan
SMA Taruna Nusantara Kampus Malang hadir dengan skema pendidikan yang komprehensif untuk mencetak kader bangsa masa depan. Terdapat tiga pilar utama yang menjadi keunggulan kampus ini:
Sistem Berasrama (Boarding School): Membentuk kedisiplinan dan kemandirian siswa secara totalitas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Beasiswa Penuh: Seluruh biaya pendidikan digratiskan, memberikan akses bagi putra-putri terbaik bangsa tanpa hambatan ekonomi. 
Integrasi Tiga Kurikulum: Proses pembelajaran menggabungkan Kurikulum Nasional, Kurikulum Khusus SMA Taruna Nusantara, dan Kurikulum Internasional Cambridge.
“Integrasi ketiga kurikulum ini bertujuan membentuk lulusan yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, berdaya saing di kancah global, serta memiliki karakter unggul,” ujar Presiden.
Ekspansi Nasional
Langkah ini merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo dalam melakukan pemerataan kualitas pendidikan. Setelah puluhan tahun berpusat di Magelang sejak awal 1990-an, Presiden kini memperluas jangkauan SMA Taruna Nusantara ke berbagai wilayah di Indonesia.
Selain di Jawa Timur (Malang), kampus serupa juga tengah dikembangkan di Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, serta beberapa wilayah strategis lainnya. Presiden menekankan pentingnya sekolah unggulan dalam menyiapkan kader-kader bangsa yang memiliki karakter kuat dan jiwa patriotik yang tinggi.
Red
— TIW —
#CatatanSeskab
BREBES, DN-II Kemeriahan peringatan Hari Jadi ke-348 Kabupaten Brebes mencapai puncaknya dengan semangat pola hidup sehat dan komitmen pemberantasan narkotika. Ribuan warga memadati area Islamic Center Brebes untuk mengikuti jalan sehat dan senam massal, sekaligus menjadi saksi pengukuhan garda terdepan penyelamat generasi muda, Minggu (11/1/2026).
Acara yang bertepatan dengan peringatan Hari Desa Nasional 2026 ini mengusung tema “Satukan Langkah untuk Brebes Beres”. Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah, S.H., S.I.K., M.I.R., M.I.P., Ketua Bhayangkari Cabang Brebes, Kepala BNN Kota Tegal, serta jajaran Forkopimda.
Tiga Pelajar Resmi Jadi Duta Anti Narkoba
Momen krusial dalam acara ini adalah pengumuman hasil seleksi ketat Duta Anti Narkoba Polres Brebes. Setelah menyisihkan 19 finalis pada malam pemilihan, Sabtu (10/1), tiga pelajar terpilih resmi diperkenalkan kepada publik:
Nasya (SMKN Muhammadiyah Paguyangan)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Rafi (SMA Negeri 1 Salem)
Nisha (SMKN 1 Brebes)
Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, menegaskan bahwa para duta ini bukan sekadar gelar seremonial. “Tugas mereka adalah menjadi garda terdepan untuk mengedukasi rekan sebaya dan masyarakat. Mereka harus berani bersuara dan mengajak lingkungan melawan peredaran gelap narkoba,” tegas Kapolres di hadapan peserta.
Komitmen Kampung Tangguh Bersinar
Selain pengukuhan duta, kegiatan ini meresmikan pencanangan Kampung Tangguh Bersinar (Bersih Narkoba). Kapolres mengingatkan bahwa narkoba adalah ancaman nyata yang dapat menghancurkan masa depan dalam sekejap.
“Sekali terjebak, dampaknya sangat sulit dipulihkan. Jangan pernah mencoba karena masa depan adalah taruhannya. Jauhi narkoba, sayangi keluarga dan diri kalian sendiri,” tambahnya.
Pesan ini terasa kian mendesak menyusul adanya laporan dari masyarakat, termasuk keberanian seorang siswa SMP, Sua Garcia, yang mengungkap indikasi peredaran obat terlarang di kawasan Pasar Induk. Hal ini menjadi pengingat bagi pihak berwenang dan orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan di titik-titik keramaian.
Sinergi Desa dan Kabupaten
Peringatan HUT Brebes tahun ini juga menekankan visi “Desa Mandiri, Indonesia Maju”. Pemerintah Kabupaten Brebes berkomitmen memperkuat sumber daya manusia dan ekonomi desa agar menjadi fondasi pembangunan yang kuat, aman, dan produktif.
Kemeriahan ditutup dengan pembagian berbagai doorprize menarik dan doa bersama untuk kemajuan Kabupaten Brebes. Gemuruh yel-yel khas warga menutup rangkaian acara dengan penuh optimisme.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Brebes Berhias? Beres!” seru ribuan warga serempak.
Reporter: Teguh
KERSANA, DN-II Gelaran pemilihan Duta Anti Narkoba tingkat kabupaten/provinsi semakin memanas. Salah satu kandidat yang mencuri perhatian adalah Keysha Navila Maulana, perwakilan berbakat dari SMA Negeri 1 Kersana. (10/1/2026).
Dukungan masif pun mengalir deras dari rekan-rekan sekolahnya. Dalam sebuah kesempatan, para pendukung SMAN 1 Kersana hadir memberikan semangat langsung untuk siswi yang akrab disapa Caca tersebut. Meskipun harus bersaing ketat dengan 12 kontestan unggulan lainnya, para pendukung tetap optimis Keysha mampu membawa pulang gelar juara.
“Kami yakin Keysha bakal menang karena dia punya persiapan yang sangat matang dan dedikasi yang tinggi,” ujar salah satu perwakilan pendukung dengan penuh semangat.
Harapan dan Doa untuk “Caca”
Suasana penuh keceriaan menyelimuti barisan pendukung. Mereka tidak hanya membawa semangat, tetapi juga doa agar proses penilaian berjalan lancar. Keysha diharapkan mampu memberikan performa terbaik di hadapan dewan juri dan menyampaikan pesan edukatif mengenai bahaya narkoba bagi generasi muda secara efektif.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Harapan kami, semoga Caca bisa menang, prosesnya lancar di sana, dan tentunya mendapatkan nilai yang positif dari dewan juri. Amin!” tambah mereka.
Keikutsertaan Keysha dalam ajang ini diharapkan tidak hanya sekadar mengejar gelar juara, tetapi juga menjadi inspirasi bagi siswa-siswi SMAN 1 Kersana lainnya untuk terus berprestasi dan menjauhi penyalahgunaan narkoba.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Brebes resmi menggelar ajang Pemilihan Duta Anti Narkoba Kabupaten Brebes 2026, Sabtu (10/1/2026). Langkah strategis ini diambil sebagai upaya preventif menekan angka penyalahgunaan narkotika dengan melibatkan peran aktif Generasi Z (Gen Z).
Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, S.H., S.I.K., M.I.R., M.I.P., melalui Kasat Narkoba AKP Heru Irawan, S.H., M.H., menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan misi pembentukan agen perubahan (agent of change) di tengah masyarakat.
Representasi 17 Kecamatan
Ajang bergengsi ini diikuti oleh 19 peserta terpilih yang mewakili 17 kecamatan di seluruh Kabupaten Brebes. Peserta merupakan putra-putri terbaik dengan latar belakang pendidikan mulai dari tingkat SMA hingga perguruan tinggi.
“Tercatat ada 19 peserta yang ikut serta, rinciannya 3 peserta dari kategori mahasiswa dan 16 peserta dari tingkat SMA/SMK sederajat. Mereka adalah representasi dari setiap kecamatan di wilayah hukum Polres Brebes,” ujar AKP Heru Irawan di lokasi acara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kriteria penilaian utama meliputi kedalaman wawasan mengenai bahaya narkotika serta kemampuan komunikasi publik. Para pemenang nantinya diproyeksikan menjadi “perpanjangan tangan” kepolisian dalam mengedukasi rekan sebaya secara lebih persuasif.
Implementasi Program Asta Cita
AKP Heru menekankan bahwa pembentukan Duta Anti Narkoba ini merupakan langkah konkret Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden RI, khususnya terkait poin pemberantasan narkoba secara masif di seluruh wilayah Indonesia.
“Kami menyasar Gen Z karena mereka memiliki pengaruh kuat di komunitasnya. Harapannya, edukasi mengenai bahaya narkoba dapat tersampaikan dengan bahasa yang lebih mudah diterima oleh kalangan muda,” tambahnya.
Tren Kasus Narkoba Menurun Signifikan
Upaya pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polres Brebes menunjukkan tren positif. Berdasarkan data kepolisian, terjadi penurunan angka kasus yang cukup signifikan dalam satu tahun terakhir.
Pada tahun 2024, Polres Brebes berhasil mengungkap 53 Laporan Polisi (LP) dengan total 78 tersangka. Sementara pada tahun 2025, angka tersebut turun menjadi 36 laporan dengan 46 tersangka.
“Penurunan ini adalah buah dari sinergitas kuat antara Polres dan Pemerintah Daerah melalui pembinaan intensif ke desa-desa dan sekolah. Kami juga telah memperkuat benteng di tingkat akar rumput melalui pembentukan Kampung Tangguh Anti Narkoba di berbagai kecamatan,” jelas AKP Heru.
Pesan Untuk Generasi Muda
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menutup keterangannya, Kasat Narkoba memberikan pesan tegas sekaligus motivasi bagi para pemuda di Kabupaten Brebes agar tetap berada di jalur yang positif.
“Pesan kami untuk Gen Z: Jauhi narkoba, tingkatkan prestasi! Jadilah generasi yang membanggakan tanpa jeratan narkotika. Masa depan bangsa ada di tangan kalian yang bersih dari narkoba,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Tegal, DN-II Sebuah rekaman audio berdurasi singkat menangkap momen hangat sekaligus jenaka dari aktivitas sekelompok anak-anak yang diduga tengah berada di tengah kegiatan kelompok atau pembagian tugas sekolah. Dalam rekaman tersebut, kental terasa suasana dialek lokal yang menggambarkan keakraban khas pergaulan anak-anak di wilayah Jawa.
Suasana Riuh yang Otentik
diawali dengan kebisingan khas ruang kelas atau area bermain. Terdengar teriakan saling panggil antar teman, seperti saat seseorang mencari rekannya yang bernama Rifqi. Jumat, (9/1/2026).
Surono di depan rumahnya Jumat 9 Januari 2026 mengatakan “Mene, mene!” (Sini, sini!) dan instruksi “He, manjing!” (He, masuk!) menunjukkan adanya interaksi aktif, di mana anak-anak tersebut sedang mencoba mengoordinasi kelompok mereka.
Meskipun sempat terdengar letupan kata-kata spontan akibat terbawa suasana (umpatan ringan), hal ini justru memperlihatkan sisi realitas komunikasi anak-anak dalam lingkungan yang santai dan tanpa sekat formalitas. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pendataan yang Penuh Canda
Memasuki pertengahan rekaman, suasana beralih menjadi lebih teratur namun tetap dibumbui tawa. Terdengar suara seseorang yang tampaknya sedang melakukan pendataan atau pembagian sesuatu. Nama-nama seperti Ben, Runtung, Farel, dan Syifa disebut satu per satu.
“Iki lho, durung Rifqi (Ini lho, Rifqi belum),” ujar salah satu anak dengan nada mengingatkan, memastikan agar tidak ada temannya yang terlewat dalam pendataan tersebut.
Makna di Balik Kebisingan
Sosiolog pendidikan menilai bahwa interaksi seperti ini, meski terdengar bising dan tidak beraturan, merupakan bagian penting dari perkembangan sosial anak. Di sana terdapat proses:
Negosiasi: Mengajak teman masuk atau berkumpul.
Solidaritas: Memastikan semua nama (termasuk Rifqi dan Syifa) sudah terdata.
Identitas Lokal: Penggunaan dialek harian yang memperkuat ikatan kedaerahan mereka.
Momen-momen sederhana seperti “Dog-glung-dog-glung” (suara ejekan atau tiruan bunyi jenaka) menjadi bumbu yang menunjukkan bahwa di balik tugas atau kegiatan yang sedang mereka jalani, dunia anak-anak adalah dunia yang penuh dengan kegembiraan dan tawa.
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
TEGAL, DN-II Sektor pendidikan di Kota Tegal menunjukkan performa gemilang di awal tahun 2026. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) akhir 2025, angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di “Kota Bahari” ini tercatat sebagai salah satu yang tertinggi di Jawa Tengah, bahkan melampaui target visi pembangunan yang telah ditetapkan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, Dewi Umaroh, dalam keterangannya pada Selasa (6/1/2026), mengungkapkan bahwa kualitas capaian pendidikan di wilayahnya mengalami lonjakan signifikan. Hal ini tercermin dari angka indikator pendidikan yang kini menyentuh angka 13 poin lebih untuk RLS.
“Capaian kita sangat positif, bahkan menjadi salah satu yang tertinggi se-Jawa Tengah. Angka ini sudah melampaui target visi yang kita canangkan,” ujar Dewi saat memaparkan hasil evaluasi data BPS tersebut.
Pergeseran Kualitas Lulusan ke Jenjang Pendidikan Tinggi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Peningkatan indikator ini menjadi sinyal kuat adanya pergeseran tingkat pendidikan di masyarakat. Jika sebelumnya rata-rata pendidikan masyarakat didominasi lulusan tingkat dasar, kini tren tersebut bergeser ke arah pendidikan tinggi.
“Melihat angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) saat ini, masyarakat kita secara rata-rata telah menempuh pendidikan setara Diploma 3 (D3) atau setidaknya semester tiga perguruan tinggi. Ini adalah lompatan luar biasa bagi sumber daya manusia di Kota Tegal,” tambahnya.
Mitigasi Kendala Sarana dan Tantangan Cuaca
Meski mencatatkan angka yang impresif, Pemerintah Kota Tegal tetap memberikan perhatian pada tantangan klasik, terutama terkait pemeliharaan fisik bangunan sekolah. Saat ini, Kota Tegal mengelola 139 SD (negeri dan swasta) serta 34 SMP, dengan 19 di antaranya merupakan SMP Negeri.
Selain aspek infrastruktur, tantangan alam seperti banjir juga menjadi perhatian serius. Namun, Dewi menegaskan bahwa pihaknya bergerak cepat dalam melakukan mitigasi agar kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak terganggu.
“Faktor cuaca seperti banjir tentu berpengaruh, namun penanganannya selalu menjadi prioritas. Seperti kejadian baru-baru ini yang bertepatan dengan masa libur, tim langsung bergerak melakukan pemompaan. Saat ini kondisi sekolah sudah kembali kering dan siap digunakan untuk menyambut siswa,” jelasnya.
Pesan Integritas untuk Tenaga Pendidik
Menutup keterangannya, Dewi Umaroh berpesan kepada seluruh kepala sekolah SD dan SMP di Kota Tegal untuk menjaga semangat juang dan integritas dalam mendidik. Inklusivitas pendidikan menjadi poin utama yang ia tekankan.
“Saya berharap para kepala sekolah tetap semangat memajukan pendidikan dalam kondisi apa pun, baik menghadapi tantangan sarana prasarana maupun keberagaman latar belakang siswa. Tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apa pun. Tujuan utama kita tetap satu: mencerdaskan kehidupan bangsa,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
You cannot copy content of this page