TEGAL, DN-II Kepala sekolah SMK Negeri 3 Kota Tegal Drs Bejo SPd melalui Humas SMKN 3 Kota Tegal Winarso, berbagi cerita mengenai dinamika pendidikan vokasi di sekolahnya. Meski baru menjabat di posisi Humas kurang dari satu semester, ia memberikan gambaran luas mengenai perkembangan sekolah yang kini menampung ribuan siswa tersebut. (6/1/2026).
Populasi Siswa dan Tenaga Pengajar yang Besar
Sekolah ini tercatat memiliki basis massa siswa yang cukup besar. Menurut Wirahso, saat ini terdapat sekitar 1.700-an siswa yang tersebar di sembilan jurusan berbeda. Untuk angkatan terbaru saja, sekolah menerima sekitar 553 siswa baru.
Kekuatan pengajaran didukung oleh 144 tenaga pendidik, yang terdiri dari guru berstatus PNS, P3K penuh waktu, hingga P3K paruh waktu. “Semua jurusan diminati oleh masyarakat. Setiap tahunnya, kuota selalu terisi di seluruh lini,” ujar Winarso saat ditemui di ruangannya selasa 6 Januari 2026.
Keunggulan Jurusan Pelayaran: Praktik Berbayar
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Salah satu daya tarik utama sekolah ini adalah program pelayarannya yang mencakup jurusan Nautika dan Teknika. Berbeda dengan praktik kerja lapangan (PKL) pada umumnya, para siswa pelayaran di sekolah ini sudah mulai melaut sejak kelas 2. 
“Terakhir kemarin, mereka melakukan praktik di Pati selama enam bulan. Menariknya, mereka tidak dipungut biaya praktik, justru mereka yang dibayar atau mendapatkan uang saku,” ungkap Winarso.
Meski ia tidak menyebutkan nominal pastinya, insentif tersebut biasanya dicairkan setelah siswa menyelesaikan masa praktik selama setengah tahun tersebut. Hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi para taruna yang menempuh pendidikan di sana.
Fokus Humas dan Manajemen Sekolah
Sebagai Humas, Winarso menjelaskan bahwa fokus utamanya mencakup manajemen tamu, koordinasi PKL, hingga pengelolaan fasilitas umum seperti kantin. Mengenai detail spesifik jumlah siswa per kelas, ia menyebutkan angkanya bervariasi antara satu hingga tiga kelas per jurusan.
“Saya sendiri mengajar di Teknik Permesinan. Di jurusan saya, rata-rata satu kelas berisi 36 siswa. Dinamikanya sangat terasa, terutama saat menyiapkan siswa untuk siap terjun ke dunia industri,” tambahnya.
Meski akan segera memasuki masa pensiun sekitar enam bulan lagi, Wirahso tetap berkomitmen memastikan koordinasi antara sekolah dan mitra industri berjalan baik hingga masa jabatannya berakhir di pertengahan tahun ini.
Reporter: Teguh
DIY, DN-II Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M., menyebut instruktur memiliki peran strategis sebagai fondasi pembentuk karakter dan mentalitas para penerbang TNI AU sekaligus perancang masa depan organisasi.
Hal itu disampaikan Kasau saat memberikan pengarahan kepada Instruktur Penerbang dan Navigator di Gedung Jupiter, Lanud Adisutjipto, Yogyakarta, Senin (5/1/2026).
Dalam kesempatan itu, Kasau juga mengulas dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks. Kondisi ini menuntut TNI AU lebih adaptif dan dinamis dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia.
Menjawab tantangan tersebut, Kasau mengatakan TNI AU terus memperkuat sumber daya manusia, salah satunya melalui peningkatan rekrutmen penerbang. Dari proses tersebut, dibutuhkan calon-calon penerbang yang berkompeten untuk kemudian dididik dan dibina oleh para instruktur di Sekolah Penerbang (Sekbang) TNI AU.
Kasau juga menyoroti perlunya penyesuaian kurikulum Sekolah Penerbang (Sekbang) agar lebih efisien serta relevan dengan kebutuhan peperangan modern. Dengan penyesuaian ini, para instruktur diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembinaan sehingga melahirkan penerbang yang handal dan siap menghadapi berbagai tantangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menutup pengarahannya, Kasau berharap para instruktur mampu menjadi teladan. “Saya minta para Instruktur Penerbang menjadi teladan dalam sikap dan perilaku serta mampu berpikir terbuka dan kritis,” ujar Kasau.
Upaya penguatan peran instruktur ini menjadi bagian penting dalam membangun postur pertahanan udara yang adaptif, modern, profesional, dan unggul, sehingga TNI AU semakin siap menghadapi dinamika ancaman dan menjaga kedaulatan udara nasional.
Red
“TNI Angkatan Udara – Jauh di Langit Dekat di Hati”
DISPENAU@2025.
#swabhuwanapaksa
#jauhdilangitdekatdihati
#tniauampuh
#kasau #marsekaltnitonnyharjono
BREBES, DETIK-NASIONAL.COM – Rencana pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Brebes yang berdampak pada relokasi SD Negeri 1 Brebes mulai menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Menanggapi isu yang simpang siur, Dewan Pengawas (Dewas) RSUD Brebes yang juga alumni SDN 1, Azmi Majid, memberikan klarifikasi tegas terkait tujuan pengembangan layanan kesehatan tersebut, Senin (5/1/2026).
Bukan Sekadar Lahan Parkir
Azmi menegaskan bahwa alih fungsi lahan SDN 1 Brebes bukan semata-mata untuk penyediaan kantong parkir sebagaimana rumor yang beredar di masyarakat. Pengembangan ini merupakan bagian dari proyek strategis untuk meningkatkan fasilitas kesehatan vital.
“Ini murni untuk pengembangan layanan medis, bukan hanya parkir. Rencananya akan dibangun Poli Eksekutif, Pusat Penanganan Kanker, hingga Hearing Center. Tujuannya jelas, yakni meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Brebes,” ujar Azmi saat memberikan keterangan resmi.
Ia juga menambahkan bahwa jika urusan parkir menjadi satu-satunya alasan, pihak rumah sakit tidak perlu melakukan relokasi sekolah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kalau hanya untuk parkir, saya sudah mengusulkan bisa menyewa lahan milik PT KAI (PJK) di depan rumah sakit. Jadi, relokasi ini dilakukan demi perluasan layanan medis yang lebih komprehensif,” tambahnya.
Rencana Relokasi: Tetap Strategis di Pusat Kota
Menanggapi kekhawatiran pihak sekolah dan komite terkait lokasi pemindahan, Azmi yang juga mantan Ketua Kelas di SDN 1 tersebut meminta masyarakat untuk tetap tenang. Ia memastikan lokasi baru sekolah tersebut tetap berada di area strategis dan tidak menjauh dari titik semula.
Rencananya, SDN 1 Brebes akan direlokasi ke lahan yang saat ini ditempati oleh Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes. Sementara itu, kantor Dinas Pendidikan sendiri diproyeksikan berpindah ke area sekitar DPSDAPR, yang saat ini sedang dikaji oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Sebagai alumni, saya pribadi tidak ingin sekolah ini pindah jauh. Kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan, Pak Sutaryono. Rencananya sekolah hanya bergeser ke area kantor Dinas Pendidikan sekarang. Jadi, kabar bahwa sekolah akan dipindah ke Saditan atau lokasi yang jauh itu tidak benar,” tegas Azmi.
Imbauan Agar Tidak Terprovokasi
Terkait adanya riak penolakan dari beberapa pemangku kepentingan (stakeholder) sekolah, Azmi menilai hal tersebut terjadi karena adanya hambatan informasi mengenai lokasi tujuan relokasi. Saat ini, koordinasi lintas sektor antara Dinas Pendidikan, BPKAD, dan pihak RS terus dimatangkan.
“Kesehatan dan pendidikan adalah dua pilar utama dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semuanya sedang dikaji secara matang oleh Pak Edy Kus dari BPKAD agar kedua sektor ini berjalan optimal tanpa ada yang dikorbankan,” jelasnya.
Keterangan teknis lebih lanjut mengenai jadwal relokasi dan tahapan pembangunan rencananya akan disampaikan secara resmi setelah koordinasi final dengan jajaran pimpinan daerah dalam waktu dekat.
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BREBES, DN-II Rencana perluasan area parkir RSUD Brebes yang menyasar lahan SD Negeri 1 Brebes menuai reaksi keras dari para pemangku kepentingan sekolah. Dalam musyawarah yang digelar pada Senin (5/1/2026), pihak sekolah, komite, hingga perwakilan wali murid menyatakan sikap tegas menolak rencana relokasi tersebut.
Muflih Ikhsan H, perwakilan orang tua wali murid, mengungkapkan bahwa keputusan penolakan ini merupakan hasil kesepakatan bersama dalam rapat koordinasi yang melibatkan Kepala Sekolah, Dewan Guru, Komite Sekolah, serta Ketua Paguyuban Wali Siswa.
“Kami mendukung penuh upaya Pemerintah Kabupaten Brebes dalam meningkatkan layanan kesehatan di RSUD Brebes. Namun, kami keberatan jika peningkatan fasilitas itu harus mengorbankan eksistensi SDN 1 Brebes melalui relokasi,” ujar Muflih, Senin (5/1).
Empat Poin Keberatan
Setidaknya ada empat poin utama yang menjadi dasar penolakan para pemangku kepentingan SDN 1 Brebes:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Nilai Historis: SDN 1 Brebes merupakan sekolah bersejarah yang berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Keberadaannya dinilai sebagai warisan yang harus dipertahankan dan dilestarikan.
Lokasi Alternatif: Pihak sekolah meyakini bahwa perluasan area parkir RSUD masih bisa dilakukan dengan mencari lahan alternatif tanpa harus menggusur fasilitas pendidikan yang sudah mapan. 
Potensi Pelanggaran Regulasi: Pada Tahun Anggaran 2025, SDN 1 Brebes baru saja menyelesaikan revitalisasi gedung dan pembangunan ruang UKS melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). “Jika relokasi dipaksakan, ada potensi pelanggaran regulasi terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah karena aset yang baru dibangun langsung dialihfungsikan,” tegas Muflih.
Desakan Audiensi: Pihak sekolah mendesak Bupati Brebes untuk menggelar audiensi publik guna mencari solusi yang transparan dengan menghadirkan seluruh pihak terkait.
“Dalam waktu dekat, kami akan melayangkan surat permohonan audiensi publik secara resmi kepada Bupati Brebes,” tambah Muflih.
Tanggapan Pihak RSUD Brebes
Menanggapi gejolak tersebut, Plt Direktur RSUD Brebes, Imam Budi Santoso, menekankan bahwa perluasan lahan merupakan kebutuhan mendesak bagi pengembangan rumah sakit milik daerah tersebut.
“Ada kebutuhan yang lebih krusial untuk pengembangan layanan medis di RSUD Brebes ke depannya,” singkat Imam saat dimintai keterangan.
Senada dengan hal itu, Kepala Bidang Sarana Prasarana RSUD Brebes, Miftahul Jannah, memilih bersikap normatif menanggapi penolakan dari pihak sekolah. Ia berharap konflik kepentingan ini segera menemui titik terang.
“Kami hanya bisa berharap dan berdoa semoga diberikan solusi terbaik untuk seluruh masyarakat Brebes secara luas,” kata Miftahul.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Kegiatan outing class sejumlah siswa-siswi SMA Negeri 1 Brebes ke Pulau Bali menuai sorotan. Pasalnya, kegiatan yang berlangsung selama masa libur sekolah (22 Desember 2025 hingga awal Januari 2026) ini membebani orang tua siswa dengan biaya lebih dari Rp1,5 juta di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Pihak Sekolah Sulit Dikonfirmasi
Upaya konfirmasi kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Brebes, Hardi, S.Pd., M.Eng., hingga kini belum membuahkan hasil. Saat awak media mendatangi sekolah, petugas keamanan (satpam) tidak mengizinkan pertemuan dengan dalih yang bersangkutan tidak dapat ditemui.
Tak hanya itu, upaya komunikasi melalui sambungan telepon seluler pun tidak direspons. Meski nada dering terdengar aktif, Hardi tidak mengangkat panggilan telepon untuk memberikan penjelasan terkait urgensi kegiatan tersebut.
Kritik dari Pengamat Pendidikan
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kritik keras datang dari pengamat pendidikan Kabupaten Brebes, Bahari Tangguh. Ia menyayangkan keputusan pihak sekolah yang tetap memberangkatkan siswa ke luar daerah di tengah iklim ekonomi yang sedang tidak kondusif.
“Bisa-bisanya dalam situasi ekonomi yang sedang susah seperti ini, pihak sekolah justru mengajak siswa outing class ke Bali yang biayanya tidak sedikit. Ini jelas menunjukkan kurangnya empati terhadap kondisi ekonomi wali murid,” ujar Bahari.
Lebih lanjut, Bahari menekankan bahwa Kabupaten Brebes memiliki kekayaan potensi wisata yang tidak kalah menarik untuk dijadikan sarana edukasi, seperti:
Pantai Randusanga Indah (Par’in)
Wisata Kebun Teh Kaligua
Air Terjun di wilayah Salem
Pemandian Air Panas Buaran/Wanatirta
“Seharusnya potensi lokal ini yang diberdayakan, bukan malah membawa perputaran uang ke luar daerah,” tambahnya.
Respons Dinas Pendidikan Provinsi
Menanggapi hal tersebut, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Provinsi Jawa Tengah memberikan respons melalui Kasubag TU, Jatmiko. Mewakili Kepala Cabang Dinas, Indri Astuti, S.IP., M.H., Jatmiko menyatakan akan menindaklanjuti informasi tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami akan melaporkan hal ini kepada pimpinan dan segera mengecek terkait prosedur perizinan kegiatan tersebut. Kami perlu memastikan apakah kegiatan outing class ke Bali ini sudah mengantongi izin resmi atau tidak,” tegas Jatmiko.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat dan wali murid masih menunggu penjelasan resmi dari pihak sekolah terkait transparansi penggunaan dana dan kaitan kegiatan tersebut dengan kurikulum pendidikan siswa.
Reporter: Tegu
KOTA TEGAL, DN-II Masalah sosial di Kota Tegal kian kompleks, mulai dari kemiskinan hingga fenomena “Manusia Silver” yang kini menjadi sorotan tajam. Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tegal mengungkapkan bahwa gaya hidup instan di jalanan menjadi tantangan berat yang memicu tingginya angka putus sekolah. (5/1/2026).
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Tegal, Rianto Wahyudin , mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai penghasilan para pemeran “Manusia Silver”. Dari hasil asesmen di lapangan, seorang pelaku yang berasal dari daerah tetangga mengaku bisa mengantongi uang hingga ratusan ribu rupiah dalam sehari.
“Saya pernah tanya salah satu dari mereka, asalnya dari Brebes. Dalam sehari dia bisa dapat sampai Rp200.000. Kalau dihitung sebulan, penghasilannya sudah jauh di atas UMR, bahkan mungkin mengalahkan gaji pejabat,” ujar Rianto Wahyudin .
Lingkaran Setan Ekonomi Jalanan
Tingginya pendapatan instan ini berdampak buruk pada aspek pendidikan. Banyak anak usia sekolah yang akhirnya enggan melanjutkan pendidikan karena sudah merasa nyaman mencari uang di jalanan. Rianto menyebut fenomena ini sebagai bentuk “kontaminasi” perilaku instan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Meskipun Satpol PP rutin melakukan penertiban dan Dinsos memberikan pembinaan, para pelaku seringkali kembali ke jalanan. “Mereka pintar mencari celah. Begitu operasi mereda, mereka muncul lagi. Ini seperti lingkaran setan yang akar masalahnya ada pada perubahan perilaku,” tambahnya.
Tantangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pemutakhiran Data
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Kota Tegal yang baru saja menjabat, Dindar Marnoto, menjelaskan bahwa penanganan masalah sosial di Kota Tegal mengacu pada enam kategori Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kategori tersebut meliputi:
Lansia telantar ,Anak telantar
, Disabilitas telantar , Gelandangan dan pengemis, Korban bencana (perlindungan dan jaminan sosial)
Korban penyimpangan perilaku/tuna sosial
Berdasarkan data tahun 2025, tercatat sekitar 34.160 orang masuk dalam kategori permasalahan sosial tersebut di Kota Tegal.
Sinergi Bantuan dan Akurasi Data
Menanggapi pertanyaan mengenai solusi konkret, Dindar menegaskan bahwa langkah utama Dinsos adalah melalui Rehabilitasi Sosial. Terkait bantuan logistik, ia mengklarifikasi perbedaan jalur birokrasi agar tidak terjadi tumpang tindih informasi di masyarakat.
Bantuan Pangan (Beras 10kg): Dikelola oleh Badan Pangan Nasional (BPN) melalui DKP3.
Program Keluarga Harapan (PKH): Merupakan program pusat di mana Dinsos bertugas dalam pemutakhiran data.
Bantuan Kelurahan: Disalurkan merata ke 27 kelurahan di Kota Tegal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Data kami terus diperbaharui (up-to-date), terutama menyusul instruksi Presiden Prabowo pada tahun 2025 mengenai pemutakhiran data kemiskinan. Tujuannya agar bantuan tepat sasaran berdasarkan desil 1 sampai 4,” jelas Dindar.
Harapan ke Depan
Dindar mengakui bahwa penyelesaian masalah sosial tidak bisa dilakukan oleh Dinsos sendirian. Diperlukan kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama untuk menangani anak putus sekolah agar tidak lari ke jalanan dan menjadi beban sosial di masa depan.
“Rehabilitasi bukan sekadar memberi bantuan, tapi merubah mentalitas. Kami berharap dengan data yang semakin akurat, intervensi pemerintah bisa lebih efektif,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
Editor:( Casroni )
Lokasi: Kota Tegal
SENTUL, DN-II Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Anton Nugroho, M.M.D.S., M.A., secara resmi melepas Kadet Mahasiswa Cohort 4 dari Fakultas MIPA Militer (FMIPAM) dan Fakultas Teknik dan Teknologi Pertahanan (FTTP) untuk mengikuti program Student Exchange di Rabdan Academy, Uni Emirat Arab (UEA). Acara pelepasan ini berlangsung di Ruang Rapat Dekanat B, Kampus Bhinneka Tunggal Ika (BTI), Sentul, pada Jumat (2/1/2026).
Dalam arahannya, Rektor Unhan RI menekankan bahwa program ini merupakan langkah strategis untuk memperluas cakrawala berpikir para kadet.
“Program pertukaran ini tidak hanya bertujuan memperluas pengalaman akademik, tetapi juga membentuk cara berpikir yang terbuka dan strategis. Kadet Unhan RI harus memiliki heterogenitas wawasan melalui interaksi lintas disiplin dan lintas budaya di kancah internasional,” ujar Letjen TNI (Purn.) Dr. Anton Nugroho.
Beliau juga berpesan agar para kadet memanfaatkan peluang ini dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Selain sebagai sarana penguatan kapasitas akademik, program ini dirancang untuk mengasah karakter kepemimpinan dan profesionalisme dalam lingkungan pendidikan global yang dinamis.
Lebih lanjut, Rektor menegaskan bahwa kolaborasi dengan Rabdan Academy adalah wujud nyata komitmen Unhan RI dalam internasionalisasi pendidikan pertahanan. Para kadet diharapkan mampu menjadi duta institusi yang membawa nama baik bangsa, membangun jejaring global, serta menyerap ilmu pengetahuan strategis tanpa melupakan jati diri dan nilai-nilai dasar Unhan RI.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dengan partisipasi aktif dalam program internasional ini, lulusan Unhan RI dipersiapkan untuk menjadi pemimpin pertahanan masa depan yang adaptif, berwawasan global, dan memiliki daya saing unggul di tingkat dunia.
Berita selengkapnya: www.idu.ac.id
Red
”Kado Terindah Awal Tahun,Bayi Perempuan Lahir Selamat di Puskesmas Muara Kuang”
MUARA KUANG, WWW.DETIK-NASIONAL.COM // Tahun Baru 2026 diawali dengan penuh rasa syukur di Kecamatan Muara Kuang. Tepat pada hari Kamis, 1 Januari 2026, Puskesmas Muara Kuang menerima seorang pasien wanita yang datang dari RT 06 dengan tanda-tanda persalinan yang sudah dekat. Kedatangan calon ibu ini disambut sigap oleh tim medis yang bertugas di hari pertama tahun baru tersebut.
Suasana haru dan tegang sempat menyelimuti ruang persalinan saat proses persalinan berlangsung. Perjuangan sang ibu yang tak kenal lelah, didampingi dengan arahan profesional dari bidan dan tenaga medis, menjadi saksi bisu betapa besarnya pengorbanan dalam menghadirkan sebuah kehidupan baru ke dunia.
Setelah melalui penantian panjang dan perjuangan yang luar biasa, suara tangisan bayi akhirnya pecah memecah keheningan. Seorang bayi perempuan yang cantik telah lahir dengan selamat. Kehadiran buah hati ini menjadi kado tahun baru yang paling indah bagi keluarga dan juga seluruh staf Puskesmas yang berjaga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kondisi kesehatan menjadi prioritas utama pasca-tindakan. Berdasarkan pemeriksaan medis terakhir, tim dokter menyatakan bahwa sang ibu berada dalam kondisi stabil dan sehat. Begitu pula dengan sang bayi perempuan yang lahir dengan fungsi organ normal dan vitalitas yang sangat baik.
Keberhasilan persalinan ini tidak lepas dari kesiapsiagaan Puskesmas Muara Kuang dalam memberikan layanan kesehatan meski di hari libur nasional. Fasilitas yang memadai dan dedikasi tenaga kesehatan menjadi kunci utama sehingga ibu dan anak dapat melewati masa kritis persalinan dengan selamat dan sejahtera (wal’afiat).
Kini, ibu dan bayi perempuan dari RT 06 tersebut sedang menjalani masa pemulihan dengan pengawasan rutin dari pihak puskesmas. Kehadiran putri kecil ini tidak hanya menjadi kado tahun baru yang indah bagi keluarganya, tetapi juga menjadi simbol harapan baru bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya.
REPORT : JULIYAN
BREBES, DN-II Struktur baru kepengurusan Dewan Kesenian Kabupaten Brebes (DKB) memicu polemik di kalangan pekerja seni. Penempatan sejumlah anggota DPRD aktif pada posisi strategis seperti Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dinilai mengancam independensi ruang kebudayaan dari intervensi politik praktis.
Ketua Pengurus Nasional Persatuan Pekerja Acara Seni (PPAS), Anom Panuluh, menyuarakan kegelisahan tersebut. Menurutnya, meskipun secara aturan memungkinkan, keterlibatan aktif politisi di pucuk pimpinan lembaga seni membawa beban moral yang berat.
“Sepanjang aturannya memperbolehkan, silakan saja. Namun persoalannya adalah, apakah pimpinan mampu memisahkan kepentingan partai dengan kepentingan organisasi? Di situlah tantangan moralnya,” ujar Anom dalam keterangannya, Kamis (1/1/2026).
Kritik Atas Dominasi Birokrasi dan Politik
Anom menilai stagnansi DKB selama ini berakar pada kaburnya batasan antara politik, birokrasi, dan kebudayaan. Ia mencontohkan bagaimana pada periode sebelumnya, lembaga ini bahkan pernah dipimpin langsung oleh pejabat struktural dari dinas terkait.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Bagaimana mungkin lembaga yang seharusnya menjadi mitra kritis justru dipimpin oleh instansi pembinanya sendiri? Ini menimbulkan kabut dalam fungsi dan tanggung jawab,” cetusnya.
Ia menegaskan bahwa pekerja seni tidak mempermasalahkan sosok personal pemimpinnya, melainkan menuntut garis tegas apakah kepemimpinan tersebut berorientasi pada pengabdian budaya atau sekadar kepentingan pragmatis kekuasaan.
Kekhawatiran Merembet ke Dewan Kebudayaan dan Pendidikan
Isu “politisasi” lembaga publik ini disinyalir tidak hanya berhenti di DKB. Muncul kabar bahwa pembentukan Dewan Kebudayaan dan Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes juga akan diisi oleh tokoh-tokoh berlatar belakang politik praktis.
Anom memperingatkan bahwa jika tren ini terus berulang, lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi penopang nurani publik akan kehilangan “ruh” dan daya hidupnya.
“Seni dan pendidikan adalah wilayah nurani. Jika ruang ini didominasi kepentingan politik, maka gagasan kebudayaan akan terseret ke ranah pragmatis. Lembaga hanya akan jadi simbol tanpa jiwa,” tambah Anom.
Desakan Regulasi dan Independensi
Sebagai solusi, PPAS mendorong Pemerintah Kabupaten Brebes dan DPRD untuk segera merumuskan pedoman etika serta regulasi daerah (Perda/Perbup) yang menjamin independensi lembaga kebudayaan.
Pihaknya mendesak agar Dewan Kesenian, Dewan Kebudayaan, dan Dewan Pendidikan dikelola secara terbuka dan profesional oleh individu yang memiliki dedikasi penuh pada bidangnya.
“Brebes memiliki potensi seni luar biasa, mulai dari teater rakyat hingga seni kontemporer. Yang dibutuhkan hanyalah ruang yang jujur dan bebas kepentingan politik agar Brebes tumbuh menjadi rumah seni yang berjiwa, bukan sekadar nama di papan organisasi,” pungkasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
Skandal Buku Tahunan SMAN 1 Kota Serang: Siswa Jadi Tameng, Pungutan Rp420 Ribu Tabrak Permendikbud!
SERANG, DN-II Slogan “pendidikan gratis” di sekolah negeri kembali diuji. SMAN 1 Kota Serang kini menjadi sorotan tajam setelah beredarnya surat pemberitahuan iuran buku tahunan dan foto ijazah dengan nominal fantastis mencapai Rp420.000 per siswa kelas XII. Meski dibungkus label “sukarela”, besarnya angka tersebut dinilai mencekik dan mencederai integritas institusi pendidikan.
Modus “Inisiatif Siswa” dan celah komite. Dokumen yang beredar merinci pungutan sebesar Rp390.000 untuk buku tahunan dan Rp30.000 untuk dokumentasi ijazah. Mirisnya, beban finansial ini diklaim sebagai produk hasil rapat perwakilan murid pada Agustus 2025. Penggunaan siswa sebagai “tameng” untuk melegalkan penarikan dana ini dianggap sebagai modus klasik guna menghindari jerat hukum pungutan liar (pungli).
Padahal, berdasarkan Permendikbud No. 75 Tahun 2016, segala bentuk penggalangan dana di sekolah harus melalui mekanisme Komite Sekolah yang transparan, bersifat sumbangan, dan tidak ditentukan nominalnya. Penentuan angka Rp420.000 secara paten jelas menabrak prinsip tersebut.
Bungkamnya Otoritas: Ada Apa dengan Disdik Banten?
Hingga berita ini diturunkan, Selasa (30/12/2025), Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Banten tampak enggan bersuara. Sikap diam otoritas pendidikan ini menimbulkan tanda tanya besar: Apakah ada pembiaran terhadap praktik komersialisasi di lingkungan sekolah negeri?
Ketidakhadiran tanggapan dari pihak Komite SMAN 1 Kota Serang juga memperkeruh suasana. Sebagai lembaga pengawas, Komite seharusnya menjadi garda terdepan dalam mencegah pungutan yang memberatkan, bukan justru menjadi penonton saat oknum-oknum di lingkungan sekolah diduga mengambil keuntungan pribadi di balik proyek tahunan ini. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Desakan Audit dan Investigasi
Beberapa orang tua murid yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku resah. Mereka mencurigai adanya “titipan” kepentingan dari oknum guru atau pihak ketiga dalam proyek buku tahunan ini.
> “Labelnya sukarela, tapi kalau tidak ikut, siswa merasa tertekan secara sosial. Ini sudah jadi bisnis dalam sekolah,” ujar salah satu wali murid dengan nada kecewa.
Publik kini mendesak Inspektorat dan Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk segera melakukan audit investigatif terhadap SMAN 1 Kota Serang. Jika dibiarkan, praktik “sumbangan rasa pungutan” ini akan terus menjamur dan merusak akses pendidikan yang berkeadilan di Provinsi Banten. (PRIMA)
You cannot copy content of this page