TEGAL, DN-II Ketua MPR RI Ahmad Muzani melakukan kunjungan kerja ke Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Senin (16/2/2026). Kehadiran pimpinan lembaga tinggi negara ini bertujuan untuk memastikan penanganan darurat dan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak bencana tanah bergerak berjalan optimal.
Peninjauan Lapangan dan Koordinasi Lintas Sektoral
Rombongan tiba di lokasi pada pukul 11.00 WIB dan langsung melakukan rangkaian peninjauan yang dimulai dari kompleks Ponpes Al-Adalah 2. Didampingi Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i dan Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman, Ahmad Muzani melihat langsung titik retakan tanah serta lokasi yang diproyeksikan sebagai lahan huntara.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut jajaran anggota DPR RI, Wakil Bupati Ahmad Kholid, Dandim 0712/Tegal Letkol Inf Rachmat Ferdiantono, serta unsur pengamanan yang dipimpin Wakapolres Tegal Kompol M. Iskandarsyah.
Komitmen Negara: “Rakyat Tidak Sendirian”
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Ahmad Muzani menegaskan bahwa kehadirannya merupakan wujud empati dan komitmen negara untuk hadir di tengah kesulitan rakyat. Ia memberikan apresiasi tinggi atas sinergi cepat antara Pemerintah Kabupaten Tegal, TNI, Polri, dan para relawan.
“Kami datang membawa simpati dan rasa sayang. Saya bangga melihat penanganan yang sangat sigap, terutama kesiapan lahan huntara. Target kita, sebelum bulan Ramadan tiba, warga sudah bisa menempati hunian yang lebih layak,” tegas Muzani. 
Dukungan untuk Sektor Keagamaan dan Logistik
Bencana ini juga berdampak pada sektor pendidikan agama. Pengasuh Ponpes Al-Adalah, KH. Muhammad Tasripin Salim, mengungkapkan bahwa sebagian santri terpaksa mengungsi akibat bangunan pondok yang terdampak pergerakan tanah.
Merespons hal tersebut, Kementerian Agama melalui Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i menyalurkan bantuan signifikan untuk pemulihan, antara lain:
Bantuan Kemenag RI Peduli: Rp250.000.000 untuk Ponpes Al-Adalah.
Direktorat Pesantren: Rp100.000.000 dalam bentuk Al-Qur’an dan logistik pendidikan.
Bantuan Logistik Darurat: Total senilai Rp241.280.000 berupa sembako, selimut, dan kasur lipat untuk warga pengungsian.
Harapan di Tengah Puing Darurat
Kunjungan yang berakhir pada pukul 12.50 WIB ini meninggalkan pesan kuat bagi warga Padasari. Di tengah kondisi tanah yang belum stabil, langkah konkret pemerintah dalam menyiapkan huntara menjadi secercah harapan bagi warga untuk segera kembali memulai kehidupan yang normal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Negara memastikan bahwa proses transisi dari masa tanggap darurat menuju pemulihan akan terus dikawal hingga tuntas.
(Bim/Red)
BREBES, DN-II Semangat gotong royong kembali membuncah di Desa Cikuya, Kecamatan Banjarharjo. Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-127 Tahun Anggaran 2026 oleh Kodim 0713/Brebes resmi dimulai. Program ini tidak hanya ditargetkan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur, tetapi juga menjadi jembatan emosional guna memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat.
Komandan Satgas (Dansatgas) TMMD ke-127, Letkol Infanteri Ambariyantomo, S.Hub.Int., menegaskan bahwa kehadiran prajurit di tengah masyarakat adalah bentuk nyata pengabdian.
”Genderang TMMD telah ditabuh. Tim Satgas kini mulai berbaur dan bekerja bahu-membahu bersama warga. Kami berkomitmen untuk mencapai target pembangunan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Letkol Ambariyantomo kepada media, Senin (16/2/2026).
Sentuhan Nyata bagi Kebutuhan Dasar
Dampak instan dari program ini mulai dirasakan oleh warga setempat. Kaur Desa Cikuya, Wiwin (60), mengungkapkan apresiasinya atas pembangunan sarana sanitasi yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak warga.
”Kami sangat berterima kasih kepada Satgas TMMD. Pembangunan bak penampung air, MCK, dan penyediaan sumber air bersih di desa kami adalah bantuan yang sangat luar biasa. Ini memberikan dampak positif langsung bagi kesehatan dan kenyamanan warga,” tutur Wiwin.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Haru di Lokasi Bedah Rumah
Sisi humanis TMMD juga terlihat jelas pada program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Saat meninjau lokasi, rombongan Dandim disambut haru oleh Sarnewi, salah satu penerima manfaat program tersebut.
Dengan suara lirih dan mata berkaca-kaca, Sarnewi tak mampu menyembunyikan rasa syukurnya. “Terima kasih, Pak Dandim,” ucapnya terbata-bata saat melihat rumahnya mulai diperbaiki agar lebih layak dan sehat untuk dihuni.
Pemicu Geliat Ekonomi
Dalam paparannya saat upacara pembukaan, Dandim 0713/Brebes menekankan bahwa filosofi TMMD melampaui sekadar pembangunan fisik seperti jalan atau renovasi rumah.
”TMMD adalah stimulan. Selain infrastruktur, kami berharap program ini mampu memicu geliat ekonomi masyarakat desa. Dengan akses yang lebih baik dan fasilitas yang memadai, roda perekonomian lokal diharapkan dapat berputar lebih cepat,” pungkasnya.
Melalui sinergi lintas sektoral ini, Desa Cikuya diharapkan bertransformasi menjadi desa yang lebih mandiri dan memiliki ketahanan wilayah yang kuat. (Red/Utsm)
Brebes, DN-II Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) terus menunjukkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan desa, tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Melalui sinergi antara pembangunan fisik dan kegiatan non-fisik, TMMD membuka peluang baru bagi masyarakat pedesaan untuk meningkatkan taraf hidup. Perbaikan akses jalan, jembatan, hingga pembangunan talut menjadi langkah strategis dalam menghubungkan desa-desa yang sebelumnya terisolasi dengan pusat perekonomian.
Komandan Kodim (Dandim) 0713 Brebes, Letkol Infanteri Ambariyantomo, S.hub.Int., menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan TMMD berdampak langsung terhadap kelancaran distribusi hasil pertanian, perkebunan, maupun produk UMKM warga.
“TMMD membangun atau memperbaiki jalan, jembatan, dan talut yang membuka akses ekonomi desa terisolasi, sehingga memudahkan pengangkutan hasil produksi masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, Satgas TMMD juga aktif menggelar penyuluhan bertajuk Langkah Nyata Mengembangkan Usaha Desa. Kegiatan ini memberikan pembekalan kepada pelaku UMKM, mulai dari manajemen usaha, strategi pemasaran, hingga penguatan kapasitas produksi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurut Dandim, tujuan utama TMMD adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara langsung dan berkelanjutan. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya membangun sarana prasarana, tetapi juga memperkuat sumber daya manusia agar mampu bersaing dan mandiri secara ekonomi.
Ia menambahkan, secara harfiah “manunggal” berarti menyatu atau bersatu. Karena itu, TMMD menjadi wujud nyata kemanunggalan antara TNI dan rakyat dalam membangun Desa.
Melului “TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa.”. TNI tidak hanya sebagai alat pertahanan negara, tetapi juga hadir dan terlibat aktif dalam pembangunan, khususnya di daerah-daerah yang masih tertinggal,” tegasnya.
Dengan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat, TMMD diharapkan terus menjadi penggerak pembangunan desa yang berdaya saing, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di Kabupaten Brebes. (Rio/Utsm)
BREBES, DN-II Semangat gotong royong luar biasa terpancar dari raut wajah warga Desa Cikuya, Kecamatan Banjarharjo. Ratusan warga bersama personel TNI dan Polri bahu-membahu melaksanakan pengerasan jalan melalui pembangunan rabat beton dalam rangka program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-127 Kodim 0713/Brebes. Senin (16/02/2026),
Pemandangan menarik terlihat di lokasi pembangunan, di mana partisipasi masyarakat tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki. Para kaum perempuan, serta warga dari berbagai usia, baik tua maupun muda, turut ambil bagian dalam estafet material dan pengerjaan jalan.
Komandan Kodim 0713/Brebes, Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int., selaku Dansatgas TMMD, menyatakan kekagumannya atas antusiasme warga yang begitu tinggi. Menurutnya, pemandangan ini adalah esensi asli dari kemanunggalan TNI dengan rakyat.
“Saya sangat mengapresiasi semangat warga Desa Cikuya. Tidak hanya laki-laki, ibu-ibu dan pemuda pun ikut berperan aktif. Kehadiran TNI dan Polri di sini adalah untuk memotivasi, namun motor utamanya adalah kepedulian masyarakat sendiri terhadap kemajuan desanya,” ujar Letkol Inf Ambariyantomo.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Desa Cikuya, Sekod, mengungkapkan rasa bangga yang mendalam terhadap warganya. Ia menilai dukungan masyarakat terhadap program TMMD ini membuktikan bahwa kerukunan di desanya masih sangat kental.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Saya sangat bangga melihat warga Cikuya. Semuanya turun ke jalan, tidak ada yang berpangku tangan. Tua dan muda semuanya menyatu demi mewujudkan akses jalan yang lebih baik bagi masa depan desa kami,” tutur Sekod penuh haru.
Pembangunan rabat beton ini diharapkan dapat segera tuntas tepat waktu, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam memperlancar mobilitas hasil pertanian dan akses pendidikan di wilayah tersebut.(Rio/Pradista)
PALU, SULTENG, DN-II Tabir gelap operasional perkebunan sawit di Morowali Utara akhirnya tersingkap melalui langkah luar biasa Gubernur Sulawesi Tengah. Dalam dokumen resmi yang bocor ke publik, Gubernur secara tegas memerintahkan pemberhentian total operasional PT Kurnia Luwuk Sejati (PT KLS), yang diduga kuat telah melakukan praktik “perampokan” ruang publik dan kawasan konservasi selama belasan tahun tanpa alas hak yang sah. (15/2/2026).
Surat Perintah bernomor resmi yang ditandatangani Gubernur Anwar Hafid tersebut mengungkap fakta-fakta mengerikan yang mencoreng wajah penegakan hukum agraria di Indonesia. PT KLS ditemukan bukan hanya beroperasi dengan izin lokasi yang telah “mati” (kadaluwarsa) selama 12 tahun, tetapi juga dengan berani merambah kawasan Cagar Alam Morowali sebuah benteng konservasi yang seharusnya dilindungi negara.
Langkah tegas Gubernur ini sekaligus menjadi kritik pedas bagi sistem pengawasan selama ini. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan bisa menguasai tanah negara secara ilegal, menghindari pajak sektor perkebunan (PBB-P3), dan mengabaikan hak-hak masyarakat tanpa tersentuh hukum selama lebih dari satu dekade?
“Ini bukan sekadar masalah administratif, ini adalah dugaan tindak pidana kehutanan dan pertanahan yang telanjang di depan mata,” tegas isi dokumen tersebut yang menyoroti bahwa PT KLS hanya membayar pajak kelas “pedesaan” (PBB-P2) untuk menutupi jejak operasional perkebunan skala besarnya.
Meskipun surat ini telah ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Menteri Pertanian, hingga Menteri LHK, publik kini bertanya-tanya: Apakah Jakarta akan tetap diam?
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Gubernur Sulteng telah memberikan tenggat waktu sempit selama 20 hari kerja bagi instansi terkait termasuk Kepolisian dan TNI untuk melakukan pengamanan dan pelaporan pidana. Keberanian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ini kini menjadi bola panas di tangan Pemerintah Pusat. Jika tidak ada tindakan nyata dari kementerian terkait di Jakarta, maka jargon “Reformasi Agraria” dan “Perlindungan Lingkungan” hanyalah pepesan kosong di atas kertas.
Poin Utama Tuntutan Publik Berdasarkan Perintah Gubernur:
– Hentikan Total: Dinas Perkebunan diperintahkan menyetop seluruh aktivitas PT KLS tanpa kompromi.
– Audit Pajak: Bongkar potensi kerugian negara akibat manipulasi pajak PBB yang dilakukan perusahaan.
– Pidana Kehutanan: BKSDA harus segera menarik kendali atas lahan Cagar Alam yang tumpang tindih secara ilegal.
– Cabut Izin: Mendesak DPMPTSP dan BPN menghapus seluruh status hukum PT KLS dari tanah Morowali Utara.
Redaksi menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan prinsip keberimbangan berita. Sehubungan dengan rilis ini, kami membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak manajemen PT Kurnia Luwuk Sejati (PT KLS) maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan hak jawab, tanggapan, atau klarifikasi atas fakta-fakta yang tertuang dalam dokumen Surat Perintah Gubernur tersebut. Hak jawab dapat disampaikan melalui kontak resmi redaksi atau korespondensi yang tersedia demi terciptanya informasi yang akurat dan berimbang.
Publisher -Red
Reporter CN -M Nakir
PANTAI MEKAR, DN-II Di tengah klaim kemajuan ekonomi nasional, sebuah borok sistemik terungkap di Desa Pantai Mekar. Forum Masyarakat Desa Pantai Mekar (Formades PM) resmi melayangkan mosi tidak percaya dan melakukan penyegelan kantor desa sebagai bentuk protes atas dugaan penggelapan hak warga kategori duafa yang berlangsung sejak tahun 2020. (13/2/2026).
Skandal Anggaran di Level Akar Rumput
Sebanyak 276 warga duafa diduga menjadi korban pengabaian sistemik. Berdasarkan data yang dihimpun, dari total 284 penerima manfaat yang sah, hanya 8 orang yang baru menerima haknya setelah adanya desakan massa. Sisanya, 276 jiwa, masih berada dalam ketidakpastian.
Indikasi korupsi ini menguat setelah audit sampling menunjukkan bahwa dana sebesar Rp32 juta hanya mampu menutupi 8 orang, menyisakan lubang besar dalam buku alokasi Dana Desa.
Tinjauan Yuridis: Pelanggaran Hukum yang Terjadi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tindakan oknum perangkat desa ini tidak hanya melanggar etika kepemimpinan, tetapi juga bertentangan dengan beberapa instrumen hukum nasional:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
Pasal 26 ayat (4): Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, dan bebas dari kolusi, korupsi, serta nepotisme.
Pasal 82: Warga Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
Dugaan penahanan dana BLT masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara atau hak masyarakat miskin.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Dana Desa:
Penyalahgunaan BLT Dana Desa merupakan pelanggaran berat terhadap instruksi pemanfaatan anggaran prioritas nasional untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Prioritas yang Menyimpang
Formades PM menyoroti adanya ketimpangan tajam antara realita lapangan dengan citra yang dibangun desa. Di saat anggaran desa diduga “menguap” untuk kepentingan elite dan formalitas infografis, perut rakyat kecil justru dibiarkan kosong.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Video dan data yang beredar bukan sekadar angka, tapi tamparan keras bagi aparat yang sibuk memoles citra,” ujar perwakilan Formades PM dalam pernyataan sikapnya. 
Tuntutan Formades PM (Mosi Tidak Percaya):
Menjelang bulan suci Ramadan 1447 H, warga menuntut langkah konkret sebagai berikut:
Audit Investigatif Menyeluruh: Membuka dokumen alokasi Dana Desa Pantai Mekar sejak tahun 2020 secara transparan kepada publik (Sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik).
Penyelesaian Hak Rakyat: Segera cairkan kekurangan BLT untuk 276 warga duafa sebelum Idul Fitri tanpa syarat.
Sanksi Tegas & Proses Hukum: Menuntut pencopotan oknum perangkat desa yang terlibat (Sdr. Dahlan dkk) serta mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial.
Hingga berita ini diturunkan, kantor desa masih dalam kondisi disegel warga. Masyarakat menunggu kehadiran pihak inspektorat dan pemerintah daerah untuk menengahi krisis kemanusiaan di Pantai Mekar.
Tim Investigasi Redaksi
PPL dan Tani Merdeka Indonesia Tinjau Kesiapan Lahan IP 300 di Desa Suka Cinta
MUARA KUANG, WWW.DETIK-NASIONAL.COM // Tim Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) bersama perwakilan Tani Merdeka Indonesia (TMI) melakukan peninjauan intensif di lahan program Indeks Pertanaman 300 (IP 300) pada Selasa (11/02/2026). Kegiatan ini dipusatkan di hamparan lahan milik Kelompok Tani Sungai Balak 2, Desa Suka Cinta, Kecamatan Muara Kuang. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memastikan keberhasilan target tanam tiga kali setahun di wilayah tersebut.
Pengecekan lapangan ini dihadiri langsung oleh Koordinator Penyuluh (Korlu) BPP Muara Kuang dan Ketua Korwil tani merdeka indonesia Muara Kuang. Kehadiran para pemangku kebijakan ini bertujuan untuk memvalidasi kesiapan teknis lahan, mulai dari ketersediaan sumber air hingga kondisi fisik tanah, guna mendukung percepatan musim tanam ketiga bagi para petani lokal.
Mulyanto, selaku Ketua Korlu BPP Muara Kuang, dalam arahannya menyampaikan bahwa program IP 300 merupakan langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah. Beliau menekankan bahwa sinergi antara penyuluh dan petani sangat diperlukan agar pola tanam berjalan serentak. Menurutnya, kedisiplinan dalam mengikuti kalender tanam adalah kunci utama dalam meminimalisir risiko serangan hama dan kendala pengairan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Korwil TANI MERDEKA INDONESIA Muara Kuang, Suhartono, menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk mengawal kebutuhan petani di lapangan. Beliau menegaskan bahwa akses terhadap sarana produksi pertanian, seperti benih unggul dan pupuk, akan terus dipantau agar distribusinya tepat sasaran. Kolaborasi dengan TMI diharapkan dapat memberikan energi baru bagi para petani dalam mengelola lahan secara mandiri dan modern.
Selain aspek teknis, kegiatan ini juga menjadi sarana dialog interaktif untuk menyerap aspirasi dari anggota Kelompok Tani Sungai Balak 2. Para petani berkesempatan menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan, sementara tim PPL memberikan solusi praktis terkait manajemen pemeliharaan tanaman. Komunikasi dua arah ini diharapkan mampu membangun kepercayaan diri petani dalam mengoptimalkan potensi lahan yang ada.
Kegiatan monitoring ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga konsistensi produktivitas di Desa Suka Cinta. Dengan koordinasi yang solid antara BPP, Korwil, dan TMI, diharapkan program IP 300 ini tidak hanya meningkatkan volume produksi padi secara nasional, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga petani di Muara Kuang.
REPORT : JULIYAN
JATINEGARA, TEGAL, DN-II Memasuki hari ke-13 pasca bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, suasana di lokasi terdampak masih diselimuti kewaspadaan. (15/2/2026).
Bencana yang dipicu oleh hujan intensitas tinggi selama dua hari berturut-turut pada awal Februari lalu ini, mengakibatkan kerusakan signifikan pada infrastruktur, termasuk bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) setempat.
Kronologi dan Dampak Bencana
Bencana ini bermula pada 2 Februari 2026 setelah wilayah perbukitan Cacaban diguyur hujan tanpa henti selama 48 jam. Fenomena ini ditegaskan bukan merupakan gempa bumi, melainkan murni pergerakan tanah akibat kondisi geologis dan cuaca ekstrem.
Lokasi Terparah: Wilayah perbukitan ke arah selatan (Cacaban).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Korban Jiwa: Nihil (Tidak ada korban jiwa).
Relokasi: Kegiatan belajar mengajar Ponpes kini dipindahkan sementara ke arah Jatinegara dan Capar demi keselamatan.
Penjagaan Ketat Barang-Barang Santri
Meski bangunan pesantren sudah tidak aman untuk ditempati, banyak aset dan barang-barang milik santri putra yang masih tertahan di lokasi. Hal ini memicu inisiatif dari para santri dan alumni untuk melakukan penjagaan secara bergantian di area bencana.
“Kami selalu menjaga lokasi karena khawatir ada pihak yang tidak bertanggung jawab mengambil barang-barang yang masih tertinggal. Di dalam masih banyak perlengkapan santri,” ujar salah satu pihak di lokasi.
Sejumlah alumni pun terpantau turun tangan membantu pengamanan di titik-titik rawan pergerakan tanah. Mereka memastikan bahwa barang yang masih bisa diselamatkan tidak hilang di tengah kondisi darurat ini.
Harapan untuk Pemulihan
Warga dan pihak pesantren berharap proses pemulihan infrastruktur di Desa Padasari dapat berjalan cepat. Doa dan dukungan terus mengalir agar kondisi desa segera membaik dan para santri dapat kembali belajar dengan tenang di lokasi yang lebih aman.
Reporter: Teguh
PEKALONGAN, DN-II Momentum Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Cabang Sekretariat Bersama Insan Pers Jawa Tengah (DPC Sekber IPJT) Pekalongan Raya menjadi panggung penegasan integritas jurnalis. Ketua Umum DPP IPJT, Firdaus, menyerukan agar seluruh wartawan yang bernaung di bawah bendera IPJT kembali ke khitah pers sebagai pilar keempat demokrasi yang sehat dan independen. (15/2/2026).
Dalam sambutannya yang sarat semangat, Firdaus menekankan bahwa profesionalisme bukan sekadar label, melainkan implementasi nyata dari UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Menjaga Independensi dan Marwah Profesi
Firdaus mengingatkan bahwa di tengah arus informasi yang deras, kredibilitas adalah mata uang utama seorang jurnalis. Ia mendorong wartawan untuk tidak ragu menyuarakan kebenaran demi kepentingan publik.
“Wartawan harus berani menyuarakan kebenaran berdasarkan fakta. Sajikan karya tulis yang mudah dipahami dan diterima masyarakat. Pers tidak sekadar penyampai berita, tetapi kontrol sosial sekaligus penyambung lidah masyarakat yang jujur,” tegas Firdaus dengan optimis.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Seruan Kesetaraan: Stop Diskriminasi Organisasi Pers
Salah satu poin krusial yang disampaikan Firdaus adalah pesan menohok bagi Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfotik) di wilayah Kabupaten maupun Kota Pekalongan. Ia meminta pemerintah bersikap adil dan tidak “pilih kasih” terhadap organisasi media tertentu.
Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada pengkotak-kotakan atau perlakuan istimewa hanya karena sebuah organisasi dianggap lebih senior.
Keadilan: Semua organisasi media yang berlegalitas memiliki hak yang sama.
Harmonisasi: Diskriminasi hanya akan memicu konflik internal dan perpecahan antar-insan pers di daerah.
Sinergi: Iklim pers lokal yang kondusif hanya bisa tercipta jika pemerintah daerah merangkul semua pihak secara setara.
Mekanisme Pengawasan yang Ketat
Menjaga kualitas anggota juga menjadi prioritas. Firdaus meminta mitra kerja di Forkopimda untuk tidak segan memberikan teguran jika menemukan oknum anggota IPJT yang melanggar norma atau etika.
“Jika ada anggota yang melenceng, kami minta Forkopimda memberikan teguran resmi kepada DPC atau DPP sesuai mekanisme. Ini adalah bentuk evaluasi agar reputasi organisasi tetap terjaga dan pers tetap dapat diandalkan oleh masyarakat,” tambahnya.
Menjawab Tantangan Disrupsi Digital
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menutup rangkaian pesannya, Firdaus menyoroti era disrupsi informasi. Di tengah kepungan hoaks, IPJT berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi anggotanya melalui:
Literasi Digital: Membekali wartawan dengan kemampuan menangkal disinformasi.
Penguatan Kompetensi: Mendorong pelatihan rutin terkait teknik investigasi dan pengelolaan media sosial yang bertanggung jawab.
Kemitraan Kritis: Menjaga hubungan baik dengan pemerintah tanpa kehilangan daya kritis.
Dengan kepemimpinan yang solid, DPC Sekber IPJT Pekalongan Raya diharapkan menjadi garda terdepan dalam menghadirkan ruang publik yang sehat, transparan, dan akuntabel bagi pembangunan daerah.
Red
BREBES, DN-II Kepedulian Satgas TMMD Ke-127 Tahun 2026 dari Kodim 0713/Brebes dan Pemerintah Kabupaten Brebes terhadap kesehatan masyarakat tak sekadar menjadi program, tetapi diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan. Bersama tenaga kesehatan (nakes), tim menyusuri jalan-jalan di Dusun Nanggrang Desa Cikuya Kecamatan Banjarharjo, mengetuk pintu demi pintu rumah warga untuk menghadirkan layanan kesehatan langsung hingga ke dalam rumah, Minggu(15/2/2026).
Program pelayanan kesehatan door to door ini menjadi harapan baru bagi lansia, balita, dan warga yang sakit maupun memiliki keterbatasan untuk datang ke fasilitas kesehatan. Pemeriksaan kesehatan, pemberian obat dan vitamin, hingga edukasi pola hidup bersih dan sehat dilakukan dengan penuh kehangatan dan kepedulian.
Dansatgas TMMD Ke-127 Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int., menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata pengabdian TNI kepada rakyat.
“Kami ingin memastikan seluruh warga merasakan manfaat kehadiran Satgas TMMD, terutama dalam hal kesehatan. Tidak boleh ada yang tertinggal,” tegasnya.
Sementara itu, Ika Puspa, MKM salah satu tenaga kesehatan dari Puskesmas Banjarharjo menyampaikan bahwa pelayanan langsung ke rumah warga sangat efektif untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
“Melalui kunjungan ini, kami bisa mengetahui kondisi kesehatan warga secara langsung, terutama lansia dan balita. Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat sejak dini,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kehadiran nakes dari rumah ke rumah pun disambut haru oleh warga. Senyum bahagia terlihat dari para orang tua yang kini tak perlu jauh berjalan untuk berobat. Bagi mereka, Satgas TMMD Ke-127 bukan hanya membangun infrastruktur desa, tetapi juga menghadirkan harapan dan kepedulian.
Melalui langkah sederhana namun penuh makna ini, Satgas TMMD membuktikan bahwa pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cara yang dekat, tulus, dan menyentuh hati. (Rio/dika)
You cannot copy content of this page