Ribuan Petani Tanjung Enim Terhimpit Kemiskinan, Kebijakan PT BA dan Pemerintah Dinilai “Tutup Mata”
MUARA ENIM, DN-II Ribuan petani lokal di wilayah Tanjung Enim, Sumatera Selatan, kini berada di ambang kemiskinan ekstrem. Mereka kehilangan mata pencaharian setelah lahan perkebunan rakyat dikuasai oleh PT Bukit Asam (PTBA), perusahaan pelat merah di bawah naungan BUMN yang dituding berlindung di balik legalitas HGU (Hak Guna Usaha) dan IUP (Izin Usaha Pertambangan) untuk merampas ruang hidup warga pribumi. (1/1/2026).
Ganti Rugi yang Jauh dari Harapan
Ironisnya, proses kompensasi yang dilakukan PTBA dinilai sangat tidak adil. Alih-alih memberikan “ganti untung”, perusahaan dikabarkan hanya memberikan biaya “kerohiman” yang nilainya jauh dari kata layak. Kondisi ini membuat masyarakat kehilangan tumpuan ekonomi jangka panjang demi ekspansi tambang batu bara.
Sebagai bentuk perlawanan, warga Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, resmi melayangkan laporan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto. Laporan dengan nomor 001/SP – MD/VI/2025 tersebut diantarkan langsung ke Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta untuk menuntut keadilan.
Misteri Dana CSR: “Hanya Menjadi Santapan Oknum?”
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain masalah lahan, transparansi dana Corporate Social Responsibility (CSR) PTBA kini menjadi sorotan tajam. Sejumlah tokoh masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa selama puluhan tahun, warga Tanjung Enim tidak pernah merasakan dampak nyata maupun transparansi nominal dana tersebut.
“Kami sudah puluhan tahun hidup di sini, tapi tidak pernah tahu keberadaan apalagi jumlah dana CSR itu. Kami minta PTBA transparan dan mengumumkannya secara terbuka di media sosial setiap tahun,” tegas salah satu tokoh masyarakat setempat.
Paradoks Kekayaan Alam: Negara Makmur, Rakyat Hancur
Fakta di lapangan menunjukkan kontras yang menyakitkan. Di tengah masifnya pengerukan kekayaan alam untuk kepentingan bisnis negara, kemiskinan di sekitar wilayah operasional PTBA justru semakin menjamur. Hilangnya lahan pertanian yang selama ini menjadi penopang hidup kini digantikan oleh lubang-lubang tambang.
Masyarakat juga menyoroti ketimpangan penegakan hukum lingkungan. Jika rakyat kecil kerap dituding merusak lingkungan, kini publik bertanya: bukankah negara, melalui BUMN, juga melakukan pengrusakan hutan secara masif dengan modal HGU dan IUP?
Tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto
Warga mendesak Presiden Ke-8 RI, Prabowo Subianto, untuk turun tangan demi menciptakan keadilan dan kesetaraan. Masyarakat menuntut dua poin utama:
Legalitas Tambang Rakyat: Memberikan kesempatan bagi rakyat untuk ikut mengelola tambang melalui badan hukum koperasi.
Penyediaan Lapangan Kerja: Memprioritaskan warga yang kehilangan lahan untuk dipekerjakan dalam ekosistem pertambangan agar mereka tidak hanya menjadi penonton di tanah sendiri.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Tanjung Enim masih menunggu respons nyata dari Istana Negara terkait jeritan hati para petani yang kini terasing di tanah kelahirannya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tim Prima
PASAMAN BARAT, DN-II Aktivitas pertambangan emas ilegal (PETI) berskala besar di Jorong Rimbo Janduang, Nagari Lingkuang Aua Baru,
Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, terus berlangsung tanpa hambatan berarti. Hingga berita ini diterbitkan, Ali Sopyan Dewan penasehat . Rakyat Membela Prabowo. Menyikapi adanya tambang Emas ilegal yang menjamur berjalan lancar Diduga keras Ada maling berteriak maling . Ali Sopyan. Mendesak Gakum KLH. Bertindak tegas jangan sok tidak mengetahui dalam kerusakan hutan di pesaman barat . Provinsi sumatera barat . Termasuk Poda kemana saja di area hukumu ada pertambangan emas ilegal
tidak terlihat adanya tindakan tegas dari Polres Pasaman Barat terhadap para penambang ilegal maupun penyitaan alat berat yang digunakan.
Fakta di lapangan menunjukkan, tambang emas ilegal tersebut telah beroperasi sejak Juni 2025, mengeruk sekitar puluhan hektar tanah ulayat dengan menggunakan ekskavator dan mesin dompeng.
Aktivitas ini berlangsung terang-terangan, siang dan malam, seolah kebal hukum.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius dan kecurigaan publik:
bagaimana mungkin kejahatan lingkungan berskala besar dapat berlangsung berbulan-bulan tanpa penindakan aparat penegak hukum setempat?
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pembiaran yang Menguatkan Dugaan Keras
Ketiadaan tindakan hukum hingga saat ini dinilai masyarakat bukan lagi sekadar kelalaian, melainkan telah mengarah pada dugaan pembiaran sistematis.
Pembiaran inilah yang semakin menguatkan dugaan keras adanya relasi tidak wajar antara aparat penegak hukum dan para pelaku tambang ilegal.
“Kalau aktivitas sebesar ini dibiarkan begitu saja, masyarakat tentu bertanya-tanya: apakah aparat tidak tahu, atau justru memilih tidak bertindak ?” ujar salah seorang tokoh masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Dugaan semakin menguat ketika tidak satu pun alat berat disita, tidak ada garis polisi, dan tidak terdengar proses hukum terhadap pemodal maupun pengendali tambang.
Padahal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba secara tegas menyatakan bahwa penambangan tanpa izin merupakan tindak pidana serius.
Kapolres Ikut Disorot Publik
Sorotan tajam kini mengarah ke pucuk pimpinan kepolisian setempat. Kapolres Pasaman Barat turut dipertanyakan perannya, menyusul berlarut-larutnya aktivitas PETI tanpa tindakan nyata.
Di tengah masifnya kerusakan lingkungan dan jeritan masyarakat adat, publik menilai ada indikasi kuat pembiaran yang berpotensi mengarah pada dugaan persekongkolan dengan mafia tambang.
Ketua Adat Jorong Rimbo Janduang, Armi Dt. Mujuah Batuah, sebelumnya telah menegaskan bahwa tidak pernah ada izin adat atas tambang tersebut. Pernyataan ini sekaligus mematahkan dalih apa pun yang berusaha membenarkan aktivitas PETI.
“Tanah ulayat kami dijarah, alam dirusak, tetapi hukum seperti berhenti di pintu lokasi tambang,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hukum Diuji, Negara Dipertaruhkan
Jika dugaan ini benar, maka yang dipertaruhkan bukan hanya hutan dan tanah ulayat, melainkan integritas institusi penegak hukum. Negara dinilai hadir setengah hati, sementara mafia tambang bergerak penuh kuasa. Dan saat dikonfirmasi via WhatsApp, Kapolres bungkam !
Publik mendesak agar Polda Sumatera Barat, Divisi Propam Polri, Gakkum KLHK, dan Mabes Polri turun tangan langsung mengusut dugaan pembiaran ini secara transparan dan independen. Penindakan tidak boleh berhenti pada pekerja lapangan, melainkan harus menyasar pemodal dan aktor intelektual di balik tambang ilegal.
Hak Jawab Terbuka
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polres Pasaman Barat belum memberikan keterangan resmi terkait maraknya PETI di wilayah tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya demi keberimbangan informasi.
Kasus PETI Pasaman Barat kini menjadi cermin telanjang penegakan hukum: apakah aparat berdiri bersama rakyat dan hukum, atau justru bersebelahan dengan mafia tambang.
(red)
JAKARTA, DN-II Ketegangan kasus agraria Desa Mekar Jaya, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, semakin membara, memunculkan indikasi kejahatan yang jauh lebih mengerikan daripada yang sebelumnya terungkap. Dugaan pemalsuan dokumen jual beli tanah transmigrasi kini berkembang menjadi sebuah skandal besar, dengan kemungkinan bahwa dana desa dan dana negara digunakan untuk membayar lahan yang seharusnya tidak diperdagangkan.
Pernyataan mengejutkan ini datang dari Iskandar Halim Munthe, S.H., M.H., kuasa hukum warga setempat, yang menilai bahwa skandal ini bukan hanya soal tanah, tetapi juga mencerminkan penggelapan uang negara yang bisa mengguncang sistem hukum nasional. “Kami menduga bahwa dana desa, dana negara, atau dana dari pihak tertentu digunakan untuk membayar lahan transmigrasi secara ilegal. Jika ini terbukti, maka ini adalah kejahatan berlapis, perampasan tanah rakyat yang dibarengi dengan penjarahan uang negara,” tegas Iskandar dengan nada penuh kemarahan.
Iskandar menjelaskan bahwa tanah transmigrasi memiliki status hukum yang jelas: dilarang diperjualbelikan. Oleh karena itu, jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan dana negara, maka perbuatan tersebut merupakan tindakan yang tidak hanya ilegal, tetapi juga berpotensi merusak integritas sistem negara. “Dana desa adalah milik rakyat. Dana negara adalah milik rakyat. Jika dana tersebut digunakan untuk membayar tanah ilegal, maka itu adalah pengkhianatan besar terhadap kepercayaan masyarakat dan negara,” cetusnya dengan tegas.
Dugaan penggunaan dana desa dan dana negara dalam transaksi tanah ilegal membuka berbagai kemungkinan tindak pidana serius, seperti penyalahgunaan kewenangan, korupsi, pencucian uang, pemalsuan dokumen, dan pelanggaran hak asasi manusia, mengingat dampaknya yang langsung mengancam mata pencaharian warga desa yang kehilangan hak atas tanah mereka.
“Ini bukan sekadar kasus lokal, ini sudah memasuki kategori kejahatan luar biasa yang harus segera diselesaikan oleh negara. Kita tidak bisa membiarkan praktik mafia tanah ini terus berkembang,” ujar Iskandar dengan nada semakin tajam.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Laporan terkait dugaan kejahatan ini telah disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung RI, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Iskandar menegaskan bahwa kini substansi laporan mereka diperluas untuk mencakup penyelidikan lebih dalam terkait aliran dana publik yang digunakan dalam transaksi tanah yang melanggar hukum.
“Kami meminta KPK untuk menelusuri aliran dana yang digunakan, Kejaksaan Agung untuk membongkar kejahatan pidananya, dan Komnas HAM untuk melihat dampak hak asasi manusia yang terlanggar. Jangan biarkan satu rupiah pun uang negara hilang tanpa pertanggungjawaban,” tegasnya.
Warga Desa Mekar Jaya pun tak tinggal diam. Mereka menginginkan keadilan, bukan belas kasihan. “Kami tidak menginginkan keringanan hukuman, kami hanya ingin keadilan. Bongkar siapa yang terlibat, sita tanahnya, dan penjarakan para pelakunya!” seru perwakilan warga dengan penuh semangat.
Skandal ini kini menjadi ujian besar bagi negara, apakah akan ada perlindungan terhadap uang rakyat atau justru membiarkan mafia tanah yang rakus dan tak bermoral terus menguasai tanah rakyat dengan menggunakan dana negara sebagai senjata mereka.
(Redaksi?
BREBES, DN-II Menjelang pergantian tahun, Kepolisian Resor (Polres) Brebes menggelar kegiatan spiritual bertajuk Doa Bersama dan Renungan Akhir Tahun 2025 serta Menyambut Tahun Baru 2026. Kegiatan khidmat ini berlangsung di Masjid Baitul Muttaqin Polres Brebes pada Rabu malam (31/12/2024).
Acara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah dan dihadiri oleh Bupati Brebes, Hj. Paramitha Widya Kusuma, jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Brebes, serta anggota Polres Brebes.
Dalam sambutannya, Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur atas perlindungan Tuhan sepanjang tahun 2025 sekaligus niat tulus untuk menyongsong tahun 2026 agar lebih baik lagi.
“Malam ini kita berkumpul dengan niat baik untuk mendoakan agar langkah kita ke depan senantiasa diijabah oleh Allah SWT. Ini adalah momen untuk kita bahagia dalam syukur dan merenung agar pengabdian kita di tahun mendatang semakin maksimal,” ujar AKBP Lilik.
Kapolres juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati Brebes sebagai bentuk sinergi yang kuat antara kepolisian dan pemerintah daerah dalam menjaga kondusivitas wilayah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Suasana doa bersama semakin khusyuk saat seluruh jemaah bersama-sama membacakan Surat Ar-Rahman dan Surat Al-Waqi’ah. 
Kapolres menjelaskan bahwa pemilihan kedua surat ini memiliki makna mendalam bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas.
“Surat Ar-Rahman sebagai pengingat akan nikmat Allah yang tak terbatas agar personel selalu rendah hati dan pandai bersyukur. Surat Al-Waqi’ah sebagai pengingat akan kepastian hari akhir dan pentingnya meningkatkan amal ibadah serta integritas dalam bekerja,” jelasnya
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan salawat bersama untuk memohon ampunan dan pertolongan Allah SWT agar Kabupaten Brebes senantiasa aman dan kondusif di tahun yang baru.
Sementara itu, Kasi Humas Polres Brebes Iptu Indra Prasetyo menambahkan bahwa pihak kepolisian telah menyiagakan personel di berbagai titik keramaian. “Kami mengimbau masyarakat untuk merayakan malam tahun baru dengan tertib, hindari penggunaan kembang api berbahaya dan tidak melakukan konvoi di jalan raya demi keselamatan bersama,” pungkasnya. (Red/Hms)
BREBES, DN-II Pemandangan bangku tunggu yang sesak sejak fajar menyingsing seolah telah menjadi potret permanen di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Brebes. Keluhan pasien mengenai antrean yang mengular serta jam praktik dokter spesialis yang kerap terlambat kembali mencuat, memicu diskusi hangat mengenai kualitas pelayanan kesehatan publik di penghujung tahun (31/12/2025).
Di balik tumpukan berkas dan wajah lelah para pasien, tersimpan kompleksitas sistemik yang menuntut solusi nyata dari pihak manajemen rumah sakit.
Dilema Infrastruktur dan Teka-Teki Jam Praktik
Wacana pemisahan alur pelayanan antara pasien umum dan peserta BPJS Kesehatan sering kali mencuat sebagai solusi. Namun, rencana ini kerap membentur keterbatasan infrastruktur. Mayoritas gedung RSUD saat ini beroperasi dengan kapasitas yang sudah melampaui batas (overload), memaksa pasien dari berbagai latar belakang pembiayaan berdesakan di ruang tunggu yang sama.
Selain masalah ruang, “misteri” kursi dokter yang kosong hingga pukul 10.00 pagi menjadi titik utama frustrasi pasien. Berdasarkan analisis lapangan, fenomena ini biasanya dipicu oleh tiga faktor objektif:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Prioritas Visite: Dokter spesialis wajib melakukan kunjungan ke ruang rawat inap atau menangani operasi darurat sebelum ke poliklinik.
Regulasi Tiga Tempat: Izin praktik dokter di maksimal tiga faskes berbeda menciptakan jadwal yang sangat ketat di tengah mobilitas antar-kota.
Defisit Tenaga Medis: Belum idealnya rasio jumlah dokter spesialis di RSUD membuat sistem pelayanan rentan lumpuh jika satu dokter terhambat tindakan darurat.
Perspektif Medis: Solusi Dua Poliklinik
Seorang dokter spesialis yang bertugas di wilayah Pekalongan memberikan pandangannya saat ditemui awak media di sela perjalanannya menuju Cirebon. Meski enggan disebutkan namanya, ia menekankan pentingnya segregasi atau pemisahan fisik pelayanan.
“Solusi yang paling memungkinkan adalah membuka dua poliklinik berbeda untuk memisahkan pasien umum dan BPJS agar tidak terjadi penumpukan di satu titik,” ujarnya.
Terkait jam praktik, ia menilai kehadiran dokter pada pukul 10.00 pagi secara regulasi masih memungkinkan, mengingat tanggung jawab dokter spesialis yang kerap terbagi di beberapa tempat. “Solusi lainnya adalah pihak rumah sakit menyediakan dua dokter untuk spesialisasi yang sama. Namun, konsekuensinya rumah sakit harus siap secara anggaran untuk menggaji dua dokter tersebut. Intinya tinggal mencari titik temu antara prioritas pasien dan aturan yang berlaku,” tambahnya.
Respon Manajemen RSUD Brebes
Menanggapi keluhan masyarakat yang terus bergulir, manajemen RSUD Brebes menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan. Plt. Direktur RSUD Brebes, Imam Budi Santoso, menegaskan bahwa pihaknya tengah mengkaji langkah-langkah strategis untuk mengurai permasalahan ini.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana RSUD Brebes, Miftahul Jannan, menyambut baik kritik dan masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi. “Terima kasih atas masukannya, semoga bisa segera kami perbaiki ke depannya,” singkat Miftah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kesimpulan: Reformasi yang Mendesak
Memperbaiki wajah RSUD bukan sekadar soal menambah kursi, melainkan tentang reformasi manajemen antrean berbasis digital, penambahan rasio tenaga medis, dan transparansi komunikasi. Masyarakat tidak hanya membutuhkan pengobatan, tetapi juga pelayanan yang memanusiakan. Selama kesenjangan antara volume pasien dan ketersediaan tenaga medis belum teratasi, antrean panjang akan terus menjadi tantangan besar bagi sistem kesehatan di Brebes.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Doa bersama tersebut menghadirkan Ustadz Dr. (H.C) Adi Hidayat, Lc., sebagai penceramah. Selain itu, doa lintas agama dipimpin oleh para tokoh agama yang mewakili enam agama di Indonesia, yakni KH. Syamsul Maarif (Islam), Romo Yos Bintoro PR (Katolik), Pdt. Cipto Martalu Sapangi (Protestan), Pinandita Astono Chandra Dana (Hindu), KRT. Asun Goama (Buddha), serta JS. Ruysya Supit, S.IKom. (Konghucu). Kehadiran para tokoh agama tersebut mencerminkan semangat bahwa perbedaan keyakinan bukanlah sekat, justru menjadi kekuatan untuk saling menopang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, demi mewujudkan persatuan Indonesia.
Dalam sambutannya, Panglima TNI mengajak seluruh hadirin untuk menumbuhkan empati dan memanjatkan doa bagi saudara-saudara sebangsa yang terdampak bencana di berbagai wilayah tanah air. Panglima TNI juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban jiwa yang timbul pada bencana di wilayah Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Pada kesempatan tersebut, beliau berharap agar seluruh korban yang terdampak dapat segera bangkit, pulih, dan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi.
Lebih lanjut, Jenderal TNI Agus Subiyanto mengajak seluruh prajurit dan keluarga besar TNI untuk mensyukuri berbagai capaian yang telah diraih sepanjang tahun 2025, sekaligus menjadikan momentum pergantian tahun sebagai sarana refleksi dan evaluasi diri. “Jadikan setiap pengalaman, baik keberhasilan maupun kekurangan, sebagai pelajaran berharga untuk meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan integritas dalam pengabdian kepada bangsa dan negara,” tegasnya.
Sejalan dengan sambutan Panglima TNI, Ustadz Adi Hidayat dalam khutbahnya menyampaikan doa dan penghormatan bagi seluruh pihak yang telah mengabdikan jiwa dan raganya demi tugas kemanusiaan dan pengabdian kepada bangsa. “Semoga siapapun yang bertugas dan mengorbankan jiwa raganya, dimuliakan oleh Allah SWT, dijaga keluarganya dan sekalipun tidak disebut namanya, jasanya akan selalu terkenang dan mengiringi kehidupan kedamaian di negara kita ini,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Ustadz Adi Hidayat juga memanjatkan doa dan harapannya agar seluruh kebijakan dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta semakin memperkuat persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai momentum terbaik untuk menyiapkan agenda-agenda strategis ke depan guna mengantarkan bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima
#tnirakyat
#indonesiamaju
#tnisiagabencana
Red
BREBES, DN-II Menanggapi musibah banjir yang melumpuhkan wilayah Kaligangsa, aliansi kemanusiaan yang terdiri dari SBB Rescue (Sepakat Brebes Bermartabat) bersama Pemuda SBB Kaligangsa bergerak cepat melakukan aksi kemanusiaan.
Pada Rabu (31/12/2025), tim gabungan terjun langsung menyisir titik-titik banjir untuk menyalurkan bantuan logistik darurat kepada warga terdampak. Aksi bakti sosial ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan mendesak, mengingat warga kesulitan beraktivitas akibat rumah mereka terendam luapan sungai dengan ketinggian signifikan.
Distribusi Door-to-Door di Tengah Genangan
Perwakilan Tim SBB Rescue, Anggara Susanto, menjelaskan bahwa relawan mendistribusikan sedikitnya 400 paket bantuan pangan yang menyasar keluarga dengan dampak paling parah. Penyaluran dilakukan secara door-to-door dengan menembus genangan air, baik menggunakan perahu maupun berjalan kaki, guna memastikan bantuan sampai ke tangan warga yang terisolasi.
Adapun rincian bantuan yang disalurkan meliputi:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
200 Paket Makan Siang: Berupa nasi ponggol siap santap untuk warga yang tidak dapat memasak karena dapur terendam.
200 Paket Kudapan (Snack): Sebagai tambahan nutrisi harian, diprioritaskan bagi anak-anak di area pemukiman.
“Kami menyadari bantuan ini mungkin belum mencukupi seluruh kebutuhan, namun kami berharap dapat sedikit meringankan beban saudara-saudara di Kaligangsa, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan di tengah kondisi darurat ini,” ujar Anggara.
Kondisi Terkini: Ketinggian Air Capai 60 Cm
Pantauan di lapangan menunjukkan wilayah Desa Kaligangsa Kulon dan Kaligawetan, khususnya kawasan Kidul Gili, masih terendam air dengan ketinggian rata-rata mencapai 60 centimeter. Banjir ini dipicu oleh luapan sungai akibat cuaca ekstrem yang melanda wilayah Brebes.
Ketua Umum Sepakat Brebes Bermartabat (SBB), Azmi Majid, yang hadir didampingi Direktur Litbang SBB & SBB Rescue, Reza Prisman, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk respons cepat organisasi terhadap bencana daerah.
“Ini adalah wujud kepedulian nyata dari SBB. Kami tidak ingin saudara-saudara kita merasa sendirian menghadapi musibah ini. Kami berharap air segera surut dan para penyintas diberikan kekuatan serta kesabaran,” ungkap Azmi Majid saat memantau lokasi.
Sinergi dan Komitmen Berkelanjutan
Struktur organisasi SBB yang solid menjadi kunci kecepatan aksi ini. Selain bidang Litbang dan Rescue yang dipimpin Reza Prisman, SBB didukung oleh jajaran direktur lainnya, yakni Sutanto, SH (Direktur Bantuan Hukum), Deden Sulaeman (Direktur Lembaga Bantuan Konsumen), dan Ustajudin (Direktur UMKM).
Kegiatan yang berlangsung hingga sore hari tersebut berjalan lancar dan tertib. Sebagai komitmen jangka pendek, SBB Rescue berencana melanjutkan aksi sosial serupa pada esok hari, Kamis, 1 Januari 2026.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kolaborasi antara organisasi sosial dan elemen pemuda ini diharapkan tidak hanya memberikan bantuan fisik, tetapi juga menjadi suntikan moral agar warga tetap semangat untuk segera bangkit dari masa sulit.
Brebes Beres!
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Menjelang detik-detik pergantian tahun, Kepolisian Resor (Polres) Brebes memperkuat sinergi lintas sektoral dengan menggelar Apel Gelar Pasukan Kesiapan Pelayanan Perayaan Malam Tahun Baru 2026. Kegiatan ini berlangsung khidmat di Lapangan Tri Brata Mapolres Brebes, Rabu (31/12/2025) pagi.
Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah, memimpin langsung jalannya apel yang dimulai pada pukul 09.00 WIB. Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forkopimda, di antaranya Dandim 0713 Brebes Letkol Inf Sapto Broto, Kepala Dinas Perhubungan Drs. Nur Ari Haris Yuswanto (mewakili Bupati Brebes), Kepala Satpol PP Ibu Caridah, serta perwakilan dari Subdenpom IV/I-4 dan Jasa Raharja.
Dalam amanatnya, Kapolres Brebes menekankan bahwa apel ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel, sarana, maupun prasarana pengamanan.
“Pengamanan ini tidak boleh dianggap sebagai agenda rutin tahunan semata. Sikap meremehkan harus kita buang jauh-jauh agar kewaspadaan tetap terjaga terhadap dinamika situasi masyarakat yang terus berubah,” tegas AKBP Lilik saat membacakan amanat.
Berdasarkan hasil pemetaan (mapping) kerawanan, Polres Brebes mewaspadai sejumlah potensi gangguan kamtibmas, antara lain, Penyalahgunaan narkoba dan pesta minuman keras, Tindak kriminalitas (Curat, Curas, dan Curanmor), Aksi tawuran antar kelompok pemuda serta balap liar serta kemacetan lalu lintas dan potensi bencana alam seperti banjir atau tanah longsor mengingat saat ini memasuki musim penghujan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Guna memastikan malam tahun baru berjalan kondusif, Kapolres menyampaikan tiga instruksi utama kepada seluruh petugas di lapangan untuk profesional dan Humanis dalam memberikan pelayanan terbaik dengan sistem body system untuk keselamatan anggota. Kemudian memperkuat soliditas antar instansi demi situasi kamtibmas yang terkendali serta tetap waspada dengan meningkatkan kepekaan terhadap potensi aksi teror dan kriminalitas yang memanfaatkan momentum malam tahun baru.
”Dengan sinergitas, tetap menjaga kewaspadaan dan profesional serta humanis dalam pelayanan pengamanan kepada masyarakat di malam tahun baru diharapkan wilayah Kabupaten Brebes berjalan kondusif,” tegasnya.
Usai pelaksanaan apel, Kapolres Brebes bersama jajaran Forkopimda melakukan pemeriksaan langsung terhadap kendaraan bermotor (ranmor) dinas. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan seluruh armada pendukung dalam kondisi prima untuk mobilisasi selama pengamanan berlangsung.
“Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Semoga pengabdian yang kita laksanakan dengan penuh keikhlasan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua,” tutup AKBP Lilik Ardhiansyah. (Red/Hms)
KOTA TEGAL, DN-II Sebanyak 100 pejabat struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal dilantik dan diambil sumpah oleh Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, di penghujung tahun 2025, Rabu (31/12/2025) di Ruang Adipura, Komplek Balai Kota Tegal.
Dari jumlah total 100 pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya terdiri dari enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi (Pansel) pada bulan November 2025 untuk hasil seleksi administrasi dan hasil akhir pada bulan Desember 2025 dan 94 pejabat administrasi.
Keenam Pejabat JPTP tersebut antara lain Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Dorres Indrian Nugroho, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Budio Pradipto, Direktur RSUD Kardinah Lenny Harlina Herdha Santi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dewi Umaroh, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Abdan Harimurti dan Kepala Dinas Sosial Dinar Marnoto.
Sementara 94 Pejabat Administrasi lainnya yang didalamnya juga dilantik Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Tegal Agus Arifin dan Camat Tegal Barat Teti Kirnawati.
Dalam sambutannya, Wali Kota Tegal menegaskan bahwa jabatan yang diemban para pejabat merupakan hasil kerja keras dan integritas, sekaligus amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Proses seleksi terbuka dan kompetitif telah dilaksanakan secara transparan sehingga jabatan yang diemban merupakan hasil kerja keras dan integritas. Amanah ini adalah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh kesungguhan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya loyalitas bagi setiap pejabat. Menurutnya, loyalitas tidak hanya ditunjukkan di hadapan pimpinan, tetapi juga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
“Loyalitas adalah ujian sebenarnya bagi seorang pejabat. Loyalitas tidak hanya saat berada di depan pimpinan, tetapi juga saat bekerja di belakang layar,” tegasnya.
Dedy Yon meminta para pejabat yang memperoleh jabatan sesuai harapan agar menjadikan momen tersebut sebagai pembuktian kinerja. Ia mengingatkan agar para pejabat tidak cepat berpuas diri dan terus berinovasi.
Di akhir sambutan, Wali Kota mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik dan meminta mereka segera menempati pos masing-masing mulai 2 Januari 2026.
“Jangan menunggu, tetapi langsung bekerja dengan semangat penuh. Kota Tegal membutuhkan pejabat yang siap memberikan yang terbaik,” pungkas Wali Kota Tegal.(* S. Bimantoro )
TEGAL, DN-II Menutup kalender kerja tahun 2025, Pemerintah Kota Tegal melakukan langkah strategis dengan melakukan perombakan besar-besaran di jajaran birokrasinya. Wali Kota Tegal secara resmi melantik sejumlah Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi pada Selasa (30/12/2025).
Mutasi dan promosi besar ini tertuang dalam Keputusan Wali Kota Nomor 800.1.3/088.Κ/2025 dan 800.1.3/089.Κ/2025. Langkah tersebut dipandang sebagai upaya penguatan struktur organisasi sekaligus akselerasi pelayanan publik guna menyongsong tahun anggaran 2026.
Pengisian Pos Strategis dan Promosi Internal
Dalam pelantikan kali ini, sejumlah pejabat senior mendapatkan kepercayaan untuk mengisi posisi strategis. Menariknya, banyak posisi Kepala Dinas kini diisi oleh wajah-wajah yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris di instansi yang sama. Hal ini menandakan adanya strategi continuity (keberlanjutan) agar program kerja di tahun mendatang tidak perlu dimulai dari nol.
PPT PELANTIKAN 31 DESEMBER 2025
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Berikut adalah daftar pejabat eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) yang baru dilantik:
Nama Pejabat Jabatan Baru Jabatan Lama
Dewi Umaroh, S.Psi., M.H. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinar Marnoto, S.ST., M.Si. Kepala Dinas Sosial Sekretaris Dinas Sosial
Dorres Indrian Nugroho, S.STP., M.Si. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabag Protokol & Komunikasi Pimpinan SETDA
Abdan Harimurti, AP. Kepala Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kepala Bagian Umum SETDA
dr. Lenny Harlina H.S., M.M. Direktur RSUD Kardinah Wakil Direktur Pelayanan RSUD Kardinah
Budio Pradibto, S.H. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kepala Bagian Hukum SETDA
Penyegaran Level Administrasi dan Kewilayahan
Tidak hanya di tingkat kepala dinas, gerbong mutasi juga bergerak di level Pejabat Administrasi (Eselon III). Beberapa posisi kunci di Sekretariat Daerah (SETDA) dan tingkat kecamatan mengalami penyegaran guna memperkuat lini koordinasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Agus Arifin, AP., M.M. kini resmi menjabat sebagai Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan SETDA, sementara Heri Eko Purnomo, S.Kom., M.Si. dipercaya menakhodai Bagian Perekonomian SETDA. Di lini kewilayahan, Teti Kirnawati, S.K.M., M.H. mendapatkan promosi sebagai Camat Tegal Barat.
Regenerasi Hingga Tingkat Kelurahan
Penyegaran birokrasi ini menyentuh hingga level akar rumput. Sebanyak 9 Lurah baru dilantik untuk bertugas di empat kecamatan se-Kota Tegal. Di antaranya adalah Iqbal Palestin yang menjabat sebagai Lurah Kejambon dan Kurniadi Wirawan sebagai Lurah Pekauman.
Para pemimpin muda ini diharapkan mampu membawa inovasi dan semangat baru dalam melayani masyarakat secara langsung di lapangan.
“Pelantikan di penghujung tahun ini menjadi sinyal kuat keseriusan Pemerintah Kota Tegal untuk mengawali tahun 2026 dengan komposisi tim yang solid, khususnya pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, sosial, dan kesehatan,” tulis rilis resmi tersebut.
Seluruh proses perombakan jabatan ini dipastikan telah melalui pertimbangan matang dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tegal. Proses ini juga telah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) kepegawaian yang berlaku.
Reporter: Teguh
Editor: Redaksi Detik-Nasional
You cannot copy content of this page