BREBES, DN-II Momentum Idulfitri sering kali terjebak dalam paradoks antara nilai spiritualitas dan realitas pasar. Di balik gempita hari kemenangan, fenomena klasik seperti penimbunan barang dan tekanan sosial untuk tampil mewah demi gengsi masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat.
Anatomi Kelangkaan dan Manipulasi Stok
Fenomena “menahan barang” menjelang Lebaran bukan lagi rahasia di dunia perdagangan. Anggota DPRD Kabupaten Brebes dari Fraksi Demokrat, Heri Fitriansyah, menyoroti pola distribusi yang kerap dimainkan oleh oknum pelaku usaha.
Dalam diskusi di Radio Singosari FM pada Selasa (17/03/2026), Heri mengungkapkan bahwa banyak pedagang sengaja menimbun stok barang untuk mengantisipasi lonjakan harga.
“Strategi ini dilakukan karena kesadaran bahwa distribusi logistik akan melambat drastis tepat setelah Lebaran, sementara stok di tangan masyarakat mulai menipis. Dampaknya nyata; komoditas sederhana seperti air mineral pun bisa mendadak langka dan harganya melonjak tajam,” ujar Heri.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tekanan Sosial dan “Gengsi” Lebaran
Di luar urusan logistik, Heri juga menyoroti pergeseran budaya konsumerisme yang akut. Idulfitri yang seharusnya menjadi momen kembali ke fitrah, kini sering terdistorsi oleh kebutuhan akan pengakuan sosial.
Heri mencermati adanya tekanan psikologis, khususnya di kalangan ibu-ibu atau kelompok sosial tertentu, untuk tampil “habis-habisan” saat mudik atau menghadiri pertemuan keluarga.
“Sering kali seseorang merasa pusing bahkan minder jika tidak mengenakan baju baru saat arisan atau kumpul keluarga. Saya pernah mendapati kasus di mana seseorang memaksakan diri mencari pakaian baru hanya demi status sosial,” tuturnya.
Budaya hedonisme ini dinilai telah menyeret masyarakat menjauh dari makna Ramadan yang sebenarnya. Energi yang seharusnya digunakan untuk memurnikan hati justru terkuras untuk urusan penampilan lahiriah.
Kembali ke Hidup Sederhana
Menyikapi fenomena tersebut, Heri mengajak masyarakat untuk melakukan introspeksi diri. Menurutnya, menjadi “bersih” di hari raya tidak harus dibungkus dengan kemewahan yang dipaksakan.
“Islam menekankan pentingnya kesederhanaan. Jika memang tidak mampu membeli baju baru, jangan memaksakan diri. Lebih baik mengalihkan energi untuk memperbaiki perilaku daripada terjebak dalam lingkaran gengsi yang tidak ada habisnya,” tegas politisi Demokrat tersebut.
Penutup: Kemenangan Melawan Nafsu
Lebaran tahun ini diharapkan menjadi momentum transisi spiritual. Jangan sampai setelah sebulan penuh beribadah, masyarakat justru kembali terjebak dalam kebiasaan menimbun barang atau gaya hidup di luar kemampuan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Esensi Idulfitri adalah kemenangan melawan hawa nafsu—termasuk nafsu untuk selalu terlihat lebih unggul di mata manusia.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Ketua Umum Insan Pers Jawa Tengah (IPJT), Firdaus Andika, memberikan teguran keras sekaligus pesan edukatif kepada para jurnalis dalam acara Safari Ramadhan dan santunan anak yatim di Dapur Mangrove, Jalan Proklamasi, Kelurahan Pasarbatang, Brebes, Senin (16/03/2026).
Dalam momentum buka puasa bersama ratusan wartawan tersebut, Firdaus mengingatkan seluruh anggota IPJT di kabupaten/kota agar tetap menjaga integritas menjelang Idul Fitri 1 Syawal 1447 H. Ia menekankan agar wartawan tidak menjatuhkan martabat profesi dengan cara berkeliling meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada instansi pemerintah maupun swasta.
Prioritaskan Karya Tulis, Bukan Proposal
Firdaus menyoroti tren musiman yang kerap merusak citra pers. Menurutnya, jati diri seorang wartawan terletak pada kualitas karya jurnalistiknya, bukan pada kemampuannya melobi materi.
”Jangan jatuhkan harga diri dengan memutar-mutar meminta THR. Perilaku ini merusak martabat profesi yang seharusnya berdiri tegak di atas etika dan kemandirian,” tegas Firdaus di hadapan para awak media. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia mengajak jurnalis, khususnya di Kabupaten Brebes, untuk kembali ke khitah jurnalisme dengan menghasilkan produk berita yang sesuai kaidah 5W + 1H (What, Who, When, Where, Why, How).
Integritas di Tengah Arus Informasi
Di era disrupsi informasi dan maraknya hoaks, wartawan dituntut menjadi garda terdepan dalam menyajikan berita akurat. Firdaus menegaskan bahwa ketaatan terhadap Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) adalah harga mati.
”Kepercayaan publik adalah mata uang termahal dalam jurnalisme. Menjaga harga diri melalui karya berkualitas jauh lebih bermakna daripada sekadar meminta THR yang justru membuat profesi ini dipandang rendah,” imbuhnya.
Panggilan Moral di Bulan Suci
Lebih lanjut, Firdaus mengajak insan pers untuk merefleksikan kembali peran mereka bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga penegak kebenaran dan pembentuk opini publik yang bertanggung jawab.
Bulan Ramadhan, menurutnya, harus dijadikan momentum untuk berbagi dan meningkatkan dedikasi, bukan justru menjadi alasan untuk melakukan praktik yang tidak profesional. Sebagai pilar keempat demokrasi, jurnalis harus tetap menjadi penyambung suara rakyat yang berwibawa.
”Dibalik setiap karya tulis yang berlandaskan integritas, ada penghargaan yang tidak ternilai harganya. Mari berkarya dengan hati nurani. Jika wartawannya cerdas, masyarakat pun ikut cerdas,” pungkasnya.
Red/Teguh
PURWAKARTA, DN-II Tragedi maut terjadi di kawasan pertambangan Gunung Sembung, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu (14/03/2026). Dua orang pekerja tambang dilaporkan tewas seketika setelah tertimpa bongkahan batu berukuran besar saat sedang beraktivitas di lokasi yang diduga ilegal tersebut.
Kronologi Kejadian
Peristiwa nahas tersebut terjadi sekitar pukul 09.00 WIB di Blok A Gunung Sembung. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedua korban berinisial J dan D tengah melakukan penggalian di bagian bawah tebing batu. Akibat tidak adanya penyangga yang memadai, bongkahan batu besar di atasnya runtuh dan langsung menghimpit tubuh kedua pekerja.
Proses evakuasi berjalan dramatis. Jasad kedua korban baru bisa dikeluarkan setelah tim penyelamat mengerahkan alat berat ekskavator. Atas permintaan keluarga yang menolak otopsi (visum), jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka di Kampung Pasirkepuh, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sukatani untuk dimakamkan.
Desakan Penegakan Hukum
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menanggapi tragedi ini, Ali Sopyan dari Relawan Rambo Nusantara (Rakyat Membela Prabowo) angkat bicara. Ia mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat untuk segera turun tangan mengusut tuntas pemilik tambang dan melakukan penangkapan.
”Kami mendesak Polda Jabar segera bertindak. Pertambangan di Gunung Sembung ini tidak memiliki izin Galian C. Ini murni penambangan liar yang merusak lingkungan dan merugikan negara karena tidak ada retribusi pajak yang masuk ke daerah,” tegas Ali Sopyan.
Mengangkangi Larangan Pemerintah
Ironisnya, lokasi pertambangan ini dikabarkan telah ditutup oleh otoritas terkait, termasuk instruksi dari tokoh Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Namun, aktivitas di lapangan tetap berjalan seolah-olah kebal hukum.
”Sebut saja ‘Bapak Aing’ (Dedi Mulyadi) sudah melarang, tapi instruksi itu dikangkangi oleh pengusaha yang berjiwa preman. Kami menduga keras lokasi ini dibekingi oleh oknum-oknum tertentu sehingga mereka berani beroperasi tanpa standar keamanan kuari yang jelas,” tambah Ali.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola tambang belum dapat dikonfirmasi. Informasi di lapangan menyebutkan bahwa pihak pengelola telah melarikan diri tak lama setelah insiden maut tersebut terjadi.
Tim Red
JAKARTA, DN-II Konflik agraria terkait lahan di kawasan Jalan Cakung Tipar, Jakarta Timur, memasuki babak baru. Ahli waris dari Amar Bin Merin dan Amsir Bin Merin melakukan audiensi resmi ke kantor Kelurahan Cakung Barat dengan didampingi langsung oleh Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia, Icang Rahardian, S.H., S.Ak., M.H., M.Pd., pada Selasa (17/3/2026).
Kehadiran Icang Rahardian yang juga bertindak sebagai kuasa hukum ahli waris, memberikan sinyal kuat bahwa kasus ini akan dikawal ketat guna mengantisipasi adanya praktik mafia tanah yang kerap merugikan warga lokal.
Menuntut Transparansi dan Keadilan
Dalam audiensi tersebut, Icang Rahardian menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar kunjungan formalitas, melainkan upaya nyata untuk menjemput keadilan bagi rakyat kecil yang haknya diduga terabaikan.
“Kami hadir untuk memastikan hak-hak ahli waris kembali ke tangan yang sah. Sengketa ini adalah potret nyata dari upaya pengaburan keadilan yang sering menimpa warga. Kami melakukan perlawanan terhadap segala praktik yang mencoba membelokkan fakta hukum di lapangan,” tegas Icang dalam keterangannya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan IWO Indonesia bertujuan untuk memastikan proses administrasi di tingkat kelurahan berjalan transparan tanpa ada intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Respon Kelurahan Cakung Barat
Lurah Cakung Barat, Yasir Habib, S.STp, M.Si, menyambut baik kedatangan rombongan tersebut. Ia menyatakan bahwa pihak kelurahan berkomitmen menjalankan fungsi pelayanan publik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Meski demikian, masyarakat dan pihak ahli waris masih menunggu langkah konkret yang lebih dari sekadar pernyataan normatif.
Kini, sorotan publik tertuju pada bagaimana pihak kelurahan mampu menunjukkan integritasnya melalui tiga poin utama:
Transparansi Riwayat Tanah: Keberanian pihak kelurahan untuk membuka data sejarah lahan secara terang benderang.
Keberpihakan pada Kebenaran: Memastikan aparat tidak hanya menjadi administrator pasif di tengah sengketa.
Solusi Konflik: Langkah nyata birokrasi dalam memediasi dan menyelesaikan konflik yang telah berlarut-larut.
Ujian Bagi Birokrasi Lokal
Sengketa tanah di wilayah strategis seperti Cakung sering kali menjadi isu sensitif yang melibatkan kepentingan besar. Keterlibatan tokoh hukum sekaligus pimpinan organisasi pers nasional dalam kasus ini menaikkan tensi persoalan menjadi perhatian publik luas.
Jika aparat kelurahan mampu menyelesaikan masalah ini dengan adil, hal tersebut akan menjadi preseden baik bagi kepercayaan publik terhadap birokrasi. Sebaliknya, ketidaktegasannya hanya akan memperpanjang luka bagi para ahli waris yang tengah memperjuangkan hak atas tanah leluhur mereka.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bola panas kini berada di tangan otoritas setempat. Publik menanti, akankah keadilan ditegakkan, ataukah drama sengketa lahan ini akan terus berlanjut tanpa kepastian hukum.
(Tim Red)
JAKARTA, DN-II Dugaan praktik penipuan dan manipulasi dokumen dalam proyek infrastruktur kembali mencuat. Kali ini, sebuah proyek rehabilitasi di bawah naungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum menjadi sorotan setelah adanya somasi hukum terkait dugaan penggunaan dokumen palsu dan kerugian materiil mencapai miliaran rupiah. (17/3/2026).
Kantor Hukum Adv. Dr. H. Nisan Radian, SH., S.Akun., MH., M.Pd mewakili kliennya, PT. Darmawan Putera Pratama, telah melayangkan surat peringatan (somasi) kepada seorang oknum berinisial H yang bertugas di instansi terkait.
Berdasarkan dokumen somasi nomor 036/S/NR-99/III/2026 dan didukung oleh salinan dokumen Surat Pesanan (SP) Paket Pekerjaan Rehabilitasi SS Srengseng CS di Jatiluhur, permasalahan ini bermula dari janji proyek tersebut.
Dalam dokumen Surat Pesanan (SP) nomor 06.498136.FC.5036.RBS.008.074.C tertanggal 24 Juni 2025 yang diduga dipalsukan, tertera nilai kontrak “Nama Produk”: “RGG 52959979 Rehabilitasi SS Sarengseng CS di Jatiluhur Provinsi Jawa Barat, Kab. Tersebar, 10 KM; 3709 Ha; F; K; SYC.” dengan Total Harga sebesar Rp56.470.000.000,00 (Lima Puluh Enam Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah). Nilai kontrak yang sangat besar inilah yang diduga menjadi daya tarik utama untuk mengelabui korban.
Diduga terdapat penggunaan dokumen tidak sah atau palsu dalam proses administrasi proyek, termasuk penggunaan nama dan logo instansi pemerintah (Kementerian PUPR dan Ditjen Sumber Daya Air) untuk meyakinkan korban. Nama perusahaan korban, PT. Darmawan Putera Pratama, juga dicatut tanpa hak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pihak korban mengaku telah mengeluarkan dana dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp1.496.554.200,- (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah). Kerugian ini timbul akibat rangkaian tipu muslihat yang dilancarkan oknum H, yang menggunakan dokumen fiktif tersebut sebagai dasar untuk meminta uang muka proyek atau biaya lainnya.
Terduga berinisial H dinilai telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai KUHP Pasal 378 (Penipuan), Pasal 372 (Penggelapan), dan Pasal 263 (Pemalsuan Surat), serta pasal-pasal terkait dalam UU Nomor 1 Tahun 2023.
Kuasa hukum korban menyatakan telah memberikan peringatan keras kepada pihak terlapor untuk segera melakukan klarifikasi dan mengembalikan seluruh kerugian dana dalam waktu 3 x 24 jam sejak surat diterima.
”Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak menunjukkan itikad baik, maka kami akan menempuh Jalur Hukum Pidana dengan membuat Laporan Polisi di Kepolisian Daerah (POLDA) setempat, serta melakukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi,” tegas Dr. Nisan Radian dalam suratnya.
Tembusan surat somasi ini juga telah disampaikan kepada Kepala BBWS Citarum dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi dan Rawa I sebagai bentuk laporan atas dugaan penyalahgunaan wewenang atau proyek fiktif yang mengatasnamakan instansi tersebut, dengan menunjuk pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bapak Muhammad Farij Arif Riyanto, SE., ST / NIP. 198204082010121003 yang namanya dicantumkan dalam dokumen fiktif tersebut.
( Tim Red )
Tegal, DN-II Dalam rangka memastikan kesiapan pengamanan Hari Raya Idulfitri 1447 H, jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Tegal bersama Forkopimda melaksanakan pengecekan Pos Pelayanan Operasi Ketupat Candi 2026 di wilayah Kabupaten Tegal, Senin (16/3/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Tegal yang didampingi Wakapolres Tegal Kompol M. Iskandarsyah, S.P., S.I.K., M.M. bersama para PJU Polres Tegal serta kepala dinas terkait. Pengecekan dilakukan untuk memastikan kesiapan personel, kelengkapan sarana dan prasarana, serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat selama arus mudik dan balik Lebaran.
Dalam pelaksanaannya, rombongan meninjau langsung berbagai fasilitas di Pos Pelayanan, termasuk kesiapan petugas gabungan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, tenaga kesehatan, serta instansi terkait lainnya yang terlibat dalam Operasi Ketupat Candi 2026.
Selain itu, kegiatan juga diisi dengan penyerahan dukungan logistik kepada petugas di lapangan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan moril dalam menjalankan tugas pengamanan. Koordinasi lintas sektoral turut dilakukan guna memperkuat sinergitas antar instansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 
Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo, S.H., S.I.K., M.H. melalui jajaran PJU menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya pada momentum Hari Raya Idulfitri.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Melalui Operasi Ketupat Candi 2026, kami berupaya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang melaksanakan perjalanan mudik maupun aktivitas selama Lebaran,” ujarnya.
Dengan mengusung semangat “Mudik Nyaman Bersama”, diharapkan seluruh rangkaian pengamanan dapat berjalan optimal sehingga situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Tegal tetap aman, tertib, dan kondusif. ( Bim )
BREBES, DN-II Komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat selama arus mudik 2026 kembali dibuktikan melalui aksi respons cepat personel di lapangan. Pada Selasa (17/03/2026), personel Pos Pengamanan (Pospam) Dermoleng Ketanggungan berhasil menyerahkan kembali sejumlah barang milik pemudik yang sempat terjatuh dari bus angkutan umum.
Kejadian bermula pada Selasa dini hari, ketika petugas di Pospam Dermoleng menerima laporan dari warga terkait penemuan 4 tas gendong dan 1 paket kardus yang tercecer di jalanan. Menanggapi laporan tersebut, petugas langsung mengamankan barang-barang tersebut ke pos pengamanan untuk dilakukan identifikasi awal.
Setelah dilakukan pengecekan mendalam, petugas berhasil mengidentifikasi bahwa barang-barang tersebut milik penumpang Bus SNW Trans dengan rute perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.
Kapospam Dermoleng, Ipda Sugiyanto, menjelaskan bahwa setelah berkoordinasi dengan pihak agen bus, dipastikan benar bahwa barang tersebut milik empat penumpang yang sedang dalam perjalanan mudik. Pemilik barang tersebut teridentifikasi atas nama : Wasirin asal Cilacap, M. Muklis asal Banyumas serta Dadang Rukandar dan Suswanto asal Banjarnegara
Tepat pada pukul 13.00 WIB, seluruh barang berupa 4 tas dan 1 kardus tersebut diserahkan secara resmi kepada kru Bus SNW Trans atas nama Bapak Bambang, yang kemudian akan meneruskannya langsung kepada para pemilik di alamat tujuan masing-masing.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kapospam Dermoleng, Ipda Sugiyanto, menyampaikan bahwa kejadian ini menjadi pengingat penting bagi para pengguna jasa angkutan umum maupun pribadi agar lebih teliti terhadap barang bawaan.
“Kami bersyukur barang-barang tersebut dapat segera ditemukan dan dikembalikan. Ini adalah bagian dari tugas kami untuk memastikan masyarakat merasa aman dan terbantu. Kami menghimbau kepada kru angkutan umum untuk selalu mengecek kembali bagasi dan kepada pemudik agar tetap waspada serta selalu memastikan barang bawaan dalam posisi aman sebelum berangkat,” ujar Ipda Sugiyanto.
Aksi sigap personel Pospam Dermoleng ini mendapat apresiasi positif dari kru bus dan masyarakat, sebagai bukti nyata kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat untuk menjamin kelancaran dan ketenangan selama masa Operasi Ketupat Candi 2026. (Casroni/Hms)
BREBES, DN-II PT BPR Bank Brebes (Perseroda) terus melakukan transformasi fundamental dalam pelayanan publik pasca resmi ditunjuk sebagai Bank Pembayar (Payroll) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Brebes. Langkah ini mempertegas komitmen bank milik pemerintah daerah tersebut dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
Direktur Utama PT BPR Bank Brebes, Dadan Hardiana Agustiana, melalui Pejabat Eksekutif Bidang Operasional & SDM, Nur Afridah, S.E., M.M., mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya memegang tanggung jawab besar dalam mengelola hak para aparatur daerah.
“Bank Brebes kini mengelola pembayaran gaji bagi sekitar 1.800 tenaga P3K paruh waktu yang bersumber dari APBD Kabupaten Brebes. Mereka tersebar di lebih dari 100 Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ujar Nur Afridah atau yang akrab disapa Mba Aab, saat memberikan keterangan resmi, Selasa (17/03/2026).
Menepis Isu Antrean: Layanan Diklaim Lebih Efisien
Menanggapi aspirasi masyarakat terkait antrean nasabah, manajemen menegaskan bahwa proses pelayanan di Bank Brebes sejauh ini berjalan sangat efektif. Nur Afridah meyakinkan bahwa sebagai bank dengan fokus pelayanan lokal, pola antrean di kantornya jauh lebih terkendali dibandingkan bank umum lainnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Efisiensi adalah prioritas kami. Kami memastikan para tenaga P3K dapat terlayani dengan cepat sehingga tidak mengganggu jam operasional mereka di instansi masing-masing,” imbuhnya.
Sistem Pemotongan Gaji yang Presisi
Terkait mekanisme pemotongan gaji yang sering menjadi pertanyaan, Nur Afridah memaparkan alur kerja digital yang ketat untuk menjamin tidak adanya selisih satu rupiah pun:
Validasi Kas Daerah: Bank menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari DPKAD sebagai dasar pencairan.
Instruksi OPD: Bendahara OPD mengirimkan detail data karyawan beserta instruksi pemotongan (angsuran kredit, iuran koperasi, hingga zakat via BAZNAS).
Pencatatan Real-Time: Seluruh riwayat transaksi langsung tercatat secara digital pada buku tabungan nasabah.
“Nasabah bisa memantau rincian gaji kotor hingga potongan secara transparan. Saldo bersih yang diterima dipastikan sesuai dengan kewajiban masing-masing tanpa ada ketidaksesuaian data,” tegasnya.
Mitigasi Kendala Teknologi (Gaptek)
Bank Brebes tidak menampik adanya tantangan dalam masa transisi digitalisasi, terutama faktor humanis di lapangan. Diketahui sekitar 25 persen bendahara di OPD merupakan personel senior yang masih beradaptasi dengan teknologi.
Sebagai solusinya, Bank Brebes proaktif melakukan pendampingan teknis melalui operator muda di setiap OPD. Langkah ini diambil agar transisi sistem penggajian manual ke digital tetap berjalan mulus tanpa hambatan teknis bagi nasabah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Struktur Organisasi Kokoh
Sebagai informasi, PT BPR Bank Brebes periode 2022–2027 saat ini dipimpin oleh Dadan Hardiana Agustiana selaku Direktur Utama. Secara struktural, bank ini bergerak di bawah pengawasan Kuasa Pemilik Modal (KPM), Dewan Pengawas, dan Direksi, dengan dukungan Pejabat Eksekutif sebagai motor penggerak operasional di lapangan.
Laporan: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Di balik roda administrasi pemerintahan daerah, terselip kisah pilu para tenaga kerja paruh waktu yang menjadi tulang punggung operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satunya adalah Rojudin Saelani, staf di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes.
Rojudin bukanlah orang baru. Ia telah mendedikasikan dirinya sejak tahun 2014. Namun, meski sudah hampir 12 tahun mengabdi, statusnya masih tertahan sebagai tenaga paruh waktu dengan upah yang jauh dari kata ideal untuk menghidupi istri dan tiga orang anaknya.
Dilema THR: Antara Syukur dan Kebutuhan yang Melambung
Memasuki momentum Lebaran 2026, persoalan kesejahteraan tenaga paruh waktu kembali menjadi sorotan, khususnya terkait Tunjangan Hari Raya (THR). Kontras dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau PPPK yang menerima satu kali gaji penuh, Rojudin mengaku hanya menerima seperempat dari upah bulanannya yang sebesar Rp2.000.000.
”Hanya seperempat, Bang. Sekitar Rp500.000-an,” ungkap Rojudin saat ditemui pada Selasa (17/3/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Angka tersebut dirasa sangat minim, mengingat harga kebutuhan pokok yang melonjak menjelang Idulfitri. Terlebih, dua anaknya akan segera memasuki jenjang pendidikan baru, yakni SMP dan SD. Saat ditanya mengenai suasana Lebaran tahun ini, ia menjawab dengan nada getir namun berusaha tetap tegar.
”Kelabu, Bang. Apalagi anak mau masuk sekolah. Tapi ya dinikmati saja, rezeki segitu alhamdulillah tetap disyukuri,” tuturnya.
Menanti Asa Menjadi PPPK
Kondisi ekonomi yang mencekik memaksa lulusan SMA ini memutar otak. Untuk menutupi kekurangan finansial keluarga, Rojudin harus mencari penghasilan tambahan melalui usaha mandiri di luar jam kantor. Sang istri yang berlatar belakang pendidikan S1, saat ini fokus sebagai ibu rumah tangga, sehingga seluruh beban finansial bertumpu di pundaknya.
Besar harapan Rojudin agar Pemerintah Kabupaten Brebes memberikan kejelasan nasib bagi tenaga paruh waktu dengan masa kerja panjang seperti dirinya. Ia sangat mendambakan pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada formasi tahun 2026.
”Harapannya sederhana, ingin statusnya jelas menjadi pegawai penuh waktu. Agar kesejahteraan keluarga juga lebih terjamin,” pungkasnya.
Kisah Rojudin Saelani adalah potret nyata ribuan tenaga honorer yang masih setia menanti keadilan regulasi. Di tengah pengabdian belasan tahun, mereka hanya berharap pemerintah tidak menutup mata atas dedikasi yang telah mereka berikan untuk daerah.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Menjelang puncak arus mudik 2026, Polres Brebes melakukan langkah proaktif untuk menjamin kelancaran lalu lintas di wilayahnya. Sebagai bagian dari Operasi Ketupat Candi 2026, kepolisian telah menyiagakan Tim Urai Jalur yang siap bergerak cepat (mobile) untuk mengatasi potensi kemacetan maupun kepadatan kendaraan di titik-titik krusial.
Tim Urai ini terdiri dari personel bermotor yang memiliki mobilitas tinggi, sehingga mampu menembus kepadatan arus jika terjadi sumbatan di jalur utama, baik di jalur Pantura, Jalur Tengah, maupun jalur menuju selatan.
Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah melalui Kasatgas Humas Iptu Indra Prasetyo menjelaskan bahwa tim ini dibekali dengan kemampuan teknis pengaturan lalu lintas dan penarikan arus yang efektif. “Personel Tim Urai disiagakan selama 24 jam. Begitu ada laporan kepadatan di titik tertentu, tim akan langsung meluncur untuk melakukan penarikan arus guna memastikan kendaraan tetap bergerak,” ungkapnya, pada Selasa (17/03/2026)
Selain kepadatan volume kendaraan, salah satu tantangan utama di jalur arteri adalah keberadaan Pasar tumpah. Aktivitas masyarakat yang meningkat di sekitar pasar tradisional seringkali memicu perlambatan arus lalu lintas.
Pihak kepolisian mengimbau kepada para pemudik untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintasi beberapa titik pasar tumpah, seperti di wilayah Bulakamba, Larangan, hingga Tonjong dan Bumiayu. Masyarakat diharapkan tetap sabar dan mengikuti arahan petugas yang berjaga di lapangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Terkait adanya apasar tumpah imbauan juga disampaikan kepada para pemudik untuk mengurangi laju kendaraan saat mendekati area pasar serta selalu waspada terhadap para pejalan kaki yang menyeberang jalan secara tiba-tiba.
“Kami pastikan personel sudah terploting di setiap titik rawan. Kami juga meminta pemudik untuk selalu memantau kondisi lalu lintas melalui aplikasi SIPOLAN agar bisa mengantisipasi rute perjalanan lebih awal,” terang Kasatgas Humas.
Indra menambahkan, Polres Brebes berkomitmen untuk menghadirkan mudik yang aman dan nyaman. Jika masyarakat mengalami kendala di jalan atau merasa kelelahan, jangan ragu untuk beristirahat di Pos Pelayanan dan Pos Pengamanan terdekat yang telah disediakan di sepanjang jalur mudik.
“Melalui kesiapsiagaan seluruh personel, Polres Brebes berkomitmen penuh untuk menghadirkan pengalaman mudik yang aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. Kepolisian mengingatkan bahwa keselamatan adalah tujuan utama dalam perjalanan ini. Oleh karena itu, jika masyarakat mengalami kendala teknis di jalan atau mulai merasakan kelelahan, jangan ragu untuk singgah dan beristirahat di Pos Pelayanan maupun Pos Pengamanan terdekat yang telah tersebar di sepanjang jalur mudik Kabupaten Brebes,” pungkasnya. (Casroni/Hms)
You cannot copy content of this page