Serang, DN-II Gudang yang diduga tempat penimbunan BBM jenis solar subsidi di jalan Tasikardi Desa Margasana Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, kegiatan yang sudah sangat jelas merugikan konsumen dan negara. (26/12/2025).
Sebelumnya beberapa waktu lalu awak media sempat menayangkan pemberitaan serupa pada tanggal 02/12/2025, terkait lahan kosong yang diduga dijadikan gudang penimbunan BBM jenis solar subsidi berlokasi di JL raya serang, cilegon, Pelamun, Kecamatan Kramatwatu pemilik berinisial TD dan PWT, penimbunan BBM jenis solar subsidi, dan sudah kami laporkan langsung ke Polda Banten.
Dari keterangan anggota Krimsus Polda Banten bernama Yoga menyampai ke awak media, beliau mengatakan bahwa lahan gudang tersebut yang berada di jalan raya Serang Pelamun, kami pihak polisi sudah kelokasi dan tempat tersebut sudah kosong tidak ada aktifitas. tegas yoga.
Sangat disayangkan jika memang para pelaku usaha ilegal tersebut nyatanya masih beroperasi dan hanya berpindah lokasi saja yang masih di wilayah hukum Polda Banten. Berarti pihak kepolisian khususnya Polda Banten benar benar kecolongan oleh para pelaku penimbun BBM jenis solar subsidi yang nyata nyata masih beroperasi.
Dari hasil investigasi di lapangan mereka mengisi BBM subsidi solar lalu ditampung oleh mobil transporter yang setiap hari bulak balik masuk ke gudang tersebut ,terkait kegiatan ilegal ini kami sebagai masyarakat sangat resah, maka dari itu kami akan segera melaporkan penemuan ini ke Polda Banten agar segera di tindak lanjuti.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Hampir semua masyarakat sekitarnya tau tentang kegiatan ini, tetapi tidak ada satupun yang berani melaporkannya kemungkinan Boos ilegal ini kebal hukum, ada apa dengan Boos solar ilegal ini, kok tidak bisa tersentuh APH.
Padahal undang-undang penimbun solar ilegal itu sudah jelas tindakan pidana.
Penimbunan solar ilegal merupakan pelanggaran hukum berat di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Jerat Hukum
Pelaku penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi (termasuk solar) dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan:
Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi: Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
Ketentuan ini berlaku bagi individu maupun badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan, pengangkutan, atau niaga BBM ilegal tanpa izin yang sah, terutama yang berkaitan dengan BBM bersubsidi yang merugikan masyarakat.
(Tim Redaksi)
Cilacap, Detik Nasional – Polsek Dayeuhluhur Polresta Cilacap menunjukkan kepeduliannya terhadap kelestarian lingkungan dengan menggelar kegiatan penanaman pohon di lahan kritis yang berlokasi di wisata alam Goci, Desa Bingkeng, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, Jumat (26/12/2025).
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak dalam rangka pencegahan bencana alam di wilayah Kabupaten Cilacap, adapun pelaksanaannya dipimpin langsung oleh Kapolsek Dayeuhluhur AKP Suwito, S.H., yang bertema “Tanam Kebaikan untuk Masa Depan” ini menjadi langkah nyata dalam upaya penghijauan dan pemulihan lingkungan.
Sejumlah pejabat dan tokoh turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Anggota DPRD Kabupaten Cilacap, Danramil 017 Dayeuhluhur, Kasi Trantib, jajaran Polsek Dayeuhluhur, Kepala Desa Bingkeng, perangkat desa, serta masyarakat setempat.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan dan doa bersama melalui pembacaan Surah Al-Fatihah agar seluruh kegiatan berjalan lancar dan aman. Selanjutnya dilakukan penanaman pohon secara serentak di lokasi lahan kritis yang telah disiapkan.
Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 350 bibit pohon ditanam di lahan seluas kurang lebih 14 hektare. Jenis tanaman yang ditanam meliputi 200 pohon akasia dan 150 pohon salam, yang diharapkan mampu memperbaiki kondisi tanah serta meningkatkan kualitas lingkungan di wilayah tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kapolsek Dayeuhluhur AKP Suwito, S.H. menyampaikan bahwa kegiatan penanaman pohon ini merupakan gerakan serentak yang digagas oleh Polresta Cilacap sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungan, khususnya lahan kritis.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin menanam kebaikan yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Penanaman pohon merupakan langkah penting untuk menjaga keseimbangan alam dan mencegah kerusakan lingkungan yang semakin meluas,” ujar AKP Suwito.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan kegiatan penghijauan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, tidak hanya pada saat penanaman, tetapi juga dalam proses perawatan.
“Pohon-pohon yang kita tanam hari ini harus dijaga bersama. Apabila dirawat dengan baik, manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat, baik dari sisi lingkungan, ketersediaan air, maupun pencegahan bencana alam,” tambahnya.
Dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut juga disampaikan oleh Danramil 017/Dayeuhluhur Kapten Inf Setiyono. Ia menegaskan bahwa TNI mendukung program pencegahan bencana alam di wilayah Kabupaten cilacap.
“Kami mendukung penuh program yang dilakukan oleh Polresta Cilacap, khususnya Polsek Dayeuhluhur. Kegiatan penanaman pohon di Desa Bingkeng ini merupakan langkah positif yang memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat,” ungkap Kapten Inf Setiyono.
Ia berharap sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik dalam mendukung program-program pelestarian lingkungan.
Kegiatan penanaman pohon tersebut menjadi wujud sinergitas antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung pelestarian lingkungan serta pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Cilacap.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Dani
BREBES, DN-II Anggota DPRD Kabupaten Brebes sekaligus Ketua DPD PAN Brebes, Tobidin Sarjum, mengapresiasi langkah cepat Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan dalam melakukan kunjungan kerja di wilayah Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Brebes. Kunjungan ini dinilai sebagai langkah strategis pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Bertempat di Hotel Dedy Jaya, Brebes, pada Jumat (26/12/2025), Tobidin menjelaskan bahwa kehadiran Menko Pangan bertujuan untuk melakukan verifikasi faktual antara data laporan pusat dengan kondisi riil di pasar-pasar tradisional.
Pastikan Harga Riil dan Siapkan Intervensi
Tobidin menegaskan bahwa pemerintah pusat berkomitmen untuk tidak hanya bergantung pada laporan administratif. Menurutnya, Menko Pangan ingin memastikan beban ekonomi masyarakat tetap terjaga melalui pengawasan langsung.
“Pak Menko tidak serta-merta percaya pada hasil laporan di atas kertas, beliau langsung turun ke lapangan. Jika ditemukan harga yang melambung tinggi dan tidak wajar, pemerintah segera mengambil langkah intervensi melalui operasi pasar,” ujar Tobidin, Jumat (26/12/2025).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Berdasarkan pantauan terkini, beberapa komoditas utama menjadi perhatian serius:
Beras: Saat ini berada di kisaran Rp 13.000 hingga Rp 14.000 per kilogram.
Bawang & Cabai: Masuknya pasokan bawang bombay disebut efektif meredam gejolak harga. Sementara untuk cabai, pemerintah fokus menjaga keseimbangan harga agar menguntungkan petani tanpa memberatkan konsumen.
Brebes Sebagai Barometer Pangan Nasional
Sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional, Brebes menjadi tolok ukur penting dalam membandingkan stabilitas harga antarwilayah, khususnya di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Peninjauan ini turut melibatkan sinergi lintas sektoral yang dihadiri oleh Bupati Brebes, Kapolres, Dandim, serta jajaran Forkopimda. Sinergi ini diharapkan memastikan kebijakan pusat dapat terimplementasi dengan efektif di tingkat daerah.
Dorong Dukungan Pusat Terkait Defisit Anggaran
Di sela pembahasan pangan, Tobidin juga menanggapi isu defisit anggaran Kabupaten Brebes yang mencapai Rp 133 miliar. Ia menilai kondisi ini merupakan tantangan besar akibat efisiensi anggaran yang sedang berjalan.
Sebagai solusi, ia mendorong penguatan komunikasi antara daerah dan pusat agar Brebes mendapatkan prioritas alokasi dana bantuan.
“Mengenai kondisi anggaran, kami mendorong adanya dukungan lebih kuat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Insentif Daerah (DID). Kami juga berharap sinergi dari anggota DPR RI, seperti Mas Goyud dan rekan-rekan legislator lainnya, untuk mengawal percepatan pembangunan di Brebes di tengah keterbatasan ini,” pungkasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) segera menyiapkan data masyarakat terdampak bencana secara akurat serta memastikan kesiapan lokasi pembangunan hunian tetap (huntap) yang clear and clean. Langkah ini penting agar proses penanganan pascabencana dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.
Mendagri menjelaskan, pemerintah bersama berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, tengah bergotong royong membangun 2.600 unit huntap bagi korban bencana di tiga provinsi terdampak, yakni Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh. Huntap tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana.
Ia menegaskan, kecepatan pembangunan huntap sangat bergantung pada kesiapan daerah, terutama dalam penyediaan data korban serta lahan yang clear and clean. Adapun clear and clean yang dimaksud yaitu lahan yang status hukumnya jelas dan aman, layak secara teknis untuk dibangun, tidak menimbulkan dampak lingkungan, serta tetap dekat dengan lingkungan sosial masyarakat seperti pasar, akses logistik, sekolah, dan tempat ibadah.
“Jadi makin cepat menyiapkan lahan yang clear and clean, maka otomatis akan bergerak kita cepat juga. Karena enggak mungkin akan dibangun tanpa clear and clean,” ujar Mendagri saat menghadiri Rapat Pembahasan Huntap Pascabencana di Wilayah Sumatra secara virtual dari Wisma Mandiri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Kamis (25/12/2025).
Berdasarkan data terkini, groundbreaking pembangunan huntap telah dilakukan di sejumlah daerah di Provinsi Sumut. Langkah serupa, menurut Mendagri, juga akan segera dilakukan di Aceh dan Sumbar seiring dengan kesiapan lahan dan kelengkapan data di daerah tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Nah, kemudian kita memang harus bergerak cepat juga untuk ke Aceh [dan Sumbar],” imbuhnya.
Ia mendorong jajaran pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk memprioritaskan penyiapan lahan sebagai lokasi pembangunan. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar penanganan pascabencana dapat memanfaatkan lahan milik pemerintah, baik pusat, daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selain melalui skema gotong royong, pemerintah juga telah menyiapkan penanganan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang jumlah unitnya jauh lebih banyak. Dengan demikian, ia memastikan bahwa seluruh korban terdampak akan tetap tertangani. Bahkan, pemerintah juga telah menyiapkan skema bantuan bagi masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang,
“[Kepada tiga gubernur] tolong segera untuk mengkoordinasikan dengan kepala daerah yang terdampak, bupati, wali kota, [untuk kerusakan] yang ringan dan sedang ini secepat mungkin untuk didata by name by address, dan diserahkan kepada BNPB. Supaya BNPB segera untuk verifikasi, setelah itu langsung diberikan [bantuan],” tandasnya.
Turut hadir dalam rapat secara hybrid tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, serta Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari. Selain itu, hadir pula Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, serta pihak terkait lainnya.
Red
BREBES, DN-II Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), pemerintah memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan dalam kondisi aman. Hal ini ditegaskan dalam kunjungan kerja jajaran pejabat pusat dan daerah saat meninjau langsung kondisi harga di pasar wilayah Brebes, Jawa Tengah, Jumat (26/12/2025).
Kunjungan ini merupakan langkah proaktif pemerintah untuk menjamin daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah momentum hari besar nasional.
Cadangan Beras Nasional Surplus, Impor Dihentikan
Dalam tinjauan tersebut, terungkap bahwa stok beras nasional saat ini berada dalam posisi yang sangat kuat. Dengan cadangan mencapai 4,7 juta ton, pemerintah menegaskan tidak akan melakukan langkah impor tambahan dalam waktu dekat.
“Alhamdulillah, stok beras nasional tahun ini surplus besar. Cadangan kita melampaui 4,7 juta ton, sehingga kedaulatan pangan terjaga tanpa perlu impor lagi. Ini adalah jaminan nyata bagi rakyat bahwa harga beras akan tetap stabil,” ujar salah satu perwakilan rombongan di sela-sela peninjauan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pantauan Harga: Telur Turun, Cabai Merah Perlu Perhatian
Berdasarkan hasil pantauan lapangan dari wilayah Cirebon hingga Brebes, mayoritas harga komoditas pokok terpantau stabil, bahkan beberapa mengalami penurunan. Namun, pemerintah juga menyoroti harga cabai merah yang dinilai terlalu rendah sehingga berisiko merugikan petani.
Berikut adalah ringkasan harga komoditas terkini:
Beras: Rp12.000 – Rp14.000/kg (Stabil).
Telur Ayam: Turun menjadi Rp30.000/kg.
Daging Ayam: Rp36.000 – Rp37.000/kg.
Cabai Rawit: Rp50.000 – Rp60.000/kg.
Cabai Merah Besar: Rp20.000/kg (Di bawah pengawasan karena harga terlalu rendah bagi tingkat petani).
Pasar Murah Brebes: Beras 5 Kg Hanya Rp30 Ribu
Sebagai aksi nyata membantu masyarakat, agenda kunjungan ini dibarengi dengan penyelenggaraan Pasar Murah. Program ini memberikan subsidi masif yang langsung dirasakan manfaatnya oleh warga Brebes.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Paling mencolok adalah paket beras 5 kg yang di pasar umum dibanderol Rp70.000, di lokasi ini warga hanya perlu menebusnya seharga Rp30.000. Selain subsidi pangan, panitia juga memberikan bantuan akomodasi transportasi bagi warga kurang mampu agar mereka bisa membawa pulang sembako tanpa beban biaya tambahan.
Sinergi Lintas Sektor
Keberhasilan pengawasan ini merupakan hasil sinergi berbagai pihak, mulai dari Anggota DPR RI (Mas Buyut), pengurus DPD dan DPC, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga pengamanan ketat dari Polres dan Kodim setempat.
Kunjungan diakhiri dengan penyerahan bantuan secara simbolis. Dengan semangat “Brebes Beres”, pemerintah optimis stabilitas ekonomi di Jawa Tengah akan terus terjaga hingga memasuki tahun 2026.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, bergerak cepat menyikapi potensi krisis fiskal yang membayangi Kabupaten Brebes pada tahun 2026. Menghadapi ancaman defisit dan pemotongan anggaran hingga ratusan miliar rupiah, Pemerintah Kabupaten Brebes kini memperkuat sinergi dengan legislatif pusat untuk mengamankan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dilema Anggaran: Beban Pegawai vs Pembangunan Infrastruktur
Dalam rapat koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran pengurus Partai Amanat Nasional (PAN), Kamis (26/12/2025), Paramitha memaparkan proyeksi efisiensi anggaran yang mencapai Rp133 miliar pada 2026. Tantangan ini kian berat mengingat besarnya porsi belanja pegawai di daerah tersebut.
“Sekitar Rp1,4 triliun dialokasikan hanya untuk gaji dan tunjangan. Kita baru saja mengangkat P3K, ditambah aspirasi tenaga kesehatan (Nakes) yang meminta TPP 100%. Dengan ruang fiskal yang sangat terbatas, kami harus memutar otak agar pembangunan tetap berjalan,” ungkap Paramitha.
Bupati yang akrab disapa Mbak Ita ini menegaskan, ketergantungan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja tidak akan cukup untuk mengejar target pembangunan. Fokus utamanya adalah perbaikan infrastruktur jalan yang rusak serta revitalisasi pasar tradisional seperti Pasar Brebes, Klampok, Losari, dan Ketanggungan guna memacu ekonomi UMKM.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sinergi Tiga Komisi DPR RI
Merespons kondisi tersebut, tiga anggota DPR RI dari Fraksi PAN—Aqib Ardiansyah (Komisi XII), M. Hatta (Komisi III), dan Wahyudi (Komisi II)—menyatakan komitmennya untuk “pasang badan” mengawal anggaran bagi Brebes di Senayan.
Aqib Ardiansyah menyebutkan bahwa kehadiran kader PAN di kabinet pemerintahan saat ini merupakan peluang strategis yang harus dimanfaatkan.
“PAN memiliki keterwakilan di berbagai kementerian, mulai dari Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup, hingga Perdagangan. Kami siap menjembatani agar program-program pusat mendarat langsung di Brebes,” tegas Aqib.
Sementara itu, M. Hatta menekankan pentingnya posisi tawar mereka sebagai Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) di masing-masing komisi.
“Posisi kami sebagai Kapoksi memudahkan koordinasi lintas sektor. Kami akan memastikan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun program kementerian lainnya benar-benar turun secara nyata untuk masyarakat Brebes,” jelas Hatta.
Dukungan Politik dan Kunjungan Tokoh Nasional
Selain aspek teknis anggaran, pertemuan ini juga mempertegas dukungan politik terhadap kepemimpinan Paramitha. Sebagai partai pertama yang memberikan rekomendasi dukungan bagi Mbak Ita, PAN menilai rekam jejak Paramitha di level nasional menjadi modal kuat membangun daerah.
“Pengalaman beliau di DPR RI sangat terasa dalam kematangan memimpin daerah. Kami berkomitmen mendukung pembangunan ini agar berkelanjutan,” tambah Aqib.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebagai langkah lanjutan, direncanakan sejumlah tokoh nasional termasuk Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, akan melakukan kunjungan kerja ke Brebes. Kunjungan ini diharapkan membawa bantuan konkret dan solusi percepatan pembangunan bagi kabupaten di jalur Pantura tersebut.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Guna memastikan keamanan masyarakat selama masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah melakukan peninjauan langsung di Obyek Wisata Pantai Randusanga Indah (Parin), Kabupaten Brebes, Kamis (25/12/2025) sore.
Dalam pengecekan di Pos Pengamanan (Pospam) tersebut, Kapolres tidak hanya memantau personel, tetapi juga turun langsung berpatroli menyusuri bibir pantai dengan berjalan kaki. Sambil menyapa para wisatawan, AKBP Lilik memberikan edukasi mengenai pentingnya keselamatan diri dan keluarga saat berwisata di air.
“Kami mengimbau pengunjung untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca dan kondisi ombak. Jangan berenang terlalu ke tengah, dan yang paling utama, awasi anak-anak dengan ketat agar tidak lepas dari jangkauan,” ujar AKBP Lilik Ardhiansyah di sela-sela patrolinya.
Selain kepada pengunjung, Kapolres juga melakukan koordinasi intensif dengan pengelola wisata dan pelaku usaha penyedia jasa perahu. AKBP Lilik menegaskan agar seluruh penyedia jasa wisata memastikan standar keselamatan, seperti ketersediaan pelampung dan sarana prasarana pendukung terpenuhi demi mencegah kecelakaan laut.
Ditambahkan, kegiatan ini dilakukan sebagai langkah preventif Polres Brebes dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang sedang menikmati libur panjang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Tujuan utama kami adalah mencegah terjadinya kecelakaan laut maupun gangguan kamtibmas. Kami ingin memastikan situasi di seluruh obyek wisata di Brebes tetap aman dan kondusif selama musim liburan ini,” pungkas Kapolres. (Red/Hms).
BREBES, DN-II Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Brebes sejak Kamis (25/12/2025) sore, menyebabkan kawasan Alun-Alun Brebes dan sekitarnya terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai lebih dari 30 cm memaksa para pedagang menutup lapak lebih awal dan membuat sejumlah kendaraan roda dua mogok.
Pedagang Mengeluh, Drainase Diduga Tersumbat
Hujan lebat yang dimulai sekitar pukul 17.00 WIB tersebut dengan cepat menggenangi titik-titik vital. Selain kawasan Alun-Alun, air juga merendam area Pendopo Kabupaten dengan ketinggian semata kaki, serta sejumlah ruas jalan di Kelurahan Pasarbatang.
Bambang, salah satu pedagang makanan di Alun-Alun, mengaku terpaksa menutup warungnya karena air naik begitu cepat hingga setinggi lutut orang dewasa.
“Mending tutup saja, kalau banjir begini tidak ada pembeli yang mampir,” keluhnya pada Kamis malam.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kondisi ini sempat dikeluhkan warga yang menduga buruknya sistem drainase dan tumpukan sampah menjadi penyebab air tidak mengalir lancar. Akibatnya, lalu lintas di pusat kota sempat tersendat karena banyak pengendara motor yang mogok saat mencoba menerjang genangan.
Respons Cepat DPU Brebes
Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Brebes langsung menerjunkan tim untuk melakukan penanganan darurat. Kepala Bidang Cipta Karya DPU Brebes, Idrus, menjelaskan bahwa intensitas hujan kali ini memang sangat ekstrem sehingga melampaui kapasitas drainase yang ada.
“Hujan kali ini sangat deras, kapasitas drainase tidak mampu menampung debit air yang masuk secara mendadak. Padahal, baru saja kami lakukan pengurasan saluran beberapa waktu lalu,” ungkap Idrus.
Untuk mempercepat penyurutan air, DPU mengoperasikan enam unit pompa air berkapasitas besar. Pompa-pompa tersebut bekerja ekstra mendorong genangan air menuju Sungai Pemali.
“Semua titik banjir sebenarnya sudah kami normalisasi dan pompa dalam kondisi standby. Dengan bantuan pompa ini, air didorong langsung ke Sungai Pemali agar aktivitas warga kembali normal,” tambahnya.
Kondisi Terkini: Air Sudah Surut
Berkat upaya penyedotan intensif, genangan air di kawasan Alun-Alun dan Pendopo dilaporkan mulai surut total pada Jumat (26/12/2025) dini hari.
“Jumat pagi sekitar pukul 12.30 WIB, air sudah surut sepenuhnya. Kami tetap bersiaga memantau kondisi cuaca dan kesiapan saluran drainase,” pungkas Idrus.
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
MERANGIN, DN-II Kewibawaan Pemerintah Kabupaten Merangin kini berada di titik nadir. Operasi penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Dam Betuk yang digelar awal Desember lalu kini menuai polemik. Alih-alih memberikan solusi permanen, operasi tersebut dicap publik sebagai proyek seremonial yang hanya menghamburkan anggaran negara. (26/12/2025)
Anggaran Fantastis, Hasil Miris
Publik mulai mempertanyakan transparansi penggunaan dana taktis operasional yang ditaksir mencapai Rp 200 juta. Anggaran sebesar itu—yang dialokasikan untuk logistik, bahan bakar, hingga penyewaan alat berat dari luar daerah—dianggap tidak berbanding lurus dengan hasil di lapangan.
Dari total 60 rakit yang terpantau beroperasi, tim gabungan hanya mampu mengamankan 24 unit. Rasio keberhasilan yang rendah ini memicu spekulasi liar di tengah masyarakat: Apakah ada kebocoran informasi sebelum tim turun ke lokasi?
Hanya “Libur” 21 Hari
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Operasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Merangin, Drs. H. Abdul Khafidh, M.M., pada 3 Desember 2025 lalu, terbukti gagal menciptakan efek jera (deterrent effect). Berdasarkan laporan per 24 Desember 2025, para penambang sudah kembali beraktivitas secara normal.
Jeda waktu yang tidak sampai satu bulan ini menjadi bukti telak bahwa pemerintah daerah tidak memiliki strategi pasca-penertiban (post-operation) yang matang. Tanpa adanya pengawasan berkelanjutan, operasi tersebut tak lebih dari sekadar “masa libur” singkat bagi para pelaku perusak lingkungan.
Tumpul ke Cukong, Garang di Depan Kamera
Kritik keras juga datang dari aktivis lingkungan. Mereka menilai pemerintah hanya berani merusak rakit—yang secara teknis sangat mudah dibangun kembali oleh pelaku—namun tampak enggan menyentuh aktor intelektual atau pemodal (cukong) yang berada di balik layar.
“Sangat disayangkan jika dana rakyat Rp 200 juta hanya digunakan untuk memberi jeda istirahat bagi perusak lingkungan. Ini bukan penegakan hukum yang substansial, melainkan pemborosan anggaran,” ungkap salah satu tokoh masyarakat setempat.
Desakan Audit Transparansi
Menanggapi kegagalan ini, muncul desakan kuat agar Inspektorat atau lembaga audit terkait segera melakukan Audit Transparansi Anggaran.
Pemerintah daerah dituntut untuk tidak membiarkan aset wisata seperti Dam Betuk hancur secara perlahan. Masyarakat menegaskan bahwa uang negara tidak boleh terus mengalir untuk operasi-operasi yang sifatnya “kosmetik”—tampil gagah di depan kamera media, namun tumpul dan tidak berdaya dalam pelaksanaan teknis di lapangan.
Red/Gondo Irawan
SERANG, DN-II Aroma busuk dugaan korupsi kembali menyengat dari balik jeruji administratif institusi Kejaksaan. Penyerahan aset negara di Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang yang seharusnya menjadi bukti transparansi, kini justru terindikasi menjadi kedok bagi skandal besar. Menguapnya ratusan ton timah hitam dan misteri dana lelang belasan miliar rupiah.
Modus “Besi Tua”: 300 Ton Timah Hitam Raib ke Pasar Gelap? Dugaan penjarahan aset negara bermodus lelang “besi tua” (metal scrap) terendus saat proses pemotongan bangkai kapal patah milik negara dimulai. Kapal yang dilelang melalui KPKNL Serang dengan Risalah Lelang Nomor 1079/06.01/2024/-01 tersebut disinyalir membawa “muatan gelap” berupa 300 ton timah hitam di lambungnya.
Ironisnya, muatan bernilai miliaran rupiah ini raib dari catatan resmi Aparat Penegak Hukum (APH). Tidak dicatat sebagai barang sitaan, namun diduga kuat ikut “terangkut” oleh pemenang lelang sebagai bonus ilegal.
> “Ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan dugaan penjarahan terstruktur. Kapal dilelang sebagai rongsokan, tapi isinya timah berharga yang tidak tercatat. Ada potensi kerugian negara yang masif di sini,” ungkap sumber internal kepada redaksi.
>
*Dana Rp19 Miliar: Setoran Negara atau “Tabungan” Swasta?*
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bukan hanya soal muatan, aliran dana hasil lelang senilai Rp19 Miliar per 7 Januari 2025 juga memicu tanda tanya besar. Informasi yang dihimpun menyebutkan dana fantastis tersebut belum masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), melainkan diduga masih “mengendap” di rekening bank swasta.
Jika benar, muncul desakan keras bagi Dr. Lulus Mustofa, S.H., M.H. selaku Kajari Serang, serta dua pejabat penandatangan BAST, Merryon Hariputra dan Aditya Nugroho, untuk menjelaskan mengapa prosedur keuangan negara ditabrak demi kepentingan yang belum jelas.
*Rapor Merah ICW: Kegagalan Reformasi St Burhanuddin*
Skandal di Serang ini seolah memvalidasi kritik tajam yang dilayangkan Indonesia Corruption Watch (ICW). Jaksa Agung Sanitiar (St) Burhanuddin dinilai gagal total melakukan reformasi birokrasi di tubuh Korps Adhyaksa. ICW mencatat sejumlah poin krusial yang meruntuhkan kredibilitas Kejaksaan.
Sejak 2019, sedikitnya tujuh jaksa terjaring OTT KPK. Maraknya jaksa “nakal” menjadi bukti bahwa pengawasan internal hanyalah macan kertas. Adanya pimpinan KPK berlatar belakang jaksa dikhawatirkan menciptakan “pagar makan tanaman,” di mana objektivitas penanganan kasus jaksa korup menjadi bias demi loyalitas korps.
ICW mengecam keras sikap KPK yang menyerahkan berkas perkara jaksa OTT di Banten kembali ke tangan Kejaksaan Agung. Langkah ini dianggap sebagai pelemahan independensi yang justru menyuburkan impunitas.
Konspirasi Membisu: Siapa yang Dilindungi? Hingga jumat (26/12/2025), tembok apatis dibangun oleh pihak berwenang. Kasi Penkum Kejati Banten bungkam seribu bahasa. Ketertutupan ini kian mempertebal spekulasi adanya “kekuatan besar” yang mengamankan peredaran timah ilegal tersebut ke pasar gelap.
Kini, bola panas ada di tangan Jaksa Agung. Apakah beliau akan bertindak tegas membongkar isi lambung kapal yang mendadak “bersih” di Serang, atau skandal ini hanya akan menambah daftar panjang kegagalan reformasi di bawah kepemimpinannya? Publik tidak lagi butuh seremonial, publik butuh pembersihan nyata.
Tim Prima
You cannot copy content of this page
Detik Nasional com
Dapatkan kabar terkini dengan konten terkurasi dan berita utama terbaru yang dikirimkan langsung ke kotak masuk Anda. Langganan sekarang agar selalu terdepan dan jangan sampai ketinggalan!