MOJOKERTO, DN-II Proyek strategis pembangunan pipa transmisi baru Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mojolagres senilai hampir Rp10 miliar yang dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Timur, terindikasi mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dugaan itu mencuat setelah sejumlah pekerja di lapangan kedapatan tidak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) secara layak dan memadai.
Pekerjaan fisik ini berada di bawah naungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK) Provinsi Jawa Timur. Proyek ini dikerjakan berdasarkan kontrak nomor 000.3/116008/105.4/2026 tertanggal 6 Juli 2026 dengan masa pelaksanaan selama 175 hari kalender.
Bertindak sebagai pelaksana proyek adalah CV Nurdin Bersaudara, sementara pengawasan teknis dipercayakan kepada PT Konindo Panorama Konsultan. Kendati struktur pengawasan telah tertuang resmi dalam dokumen kontrak, implementasi di lapangan justru memperlihatkan pelanggaran terhadap aturan dasar perlindungan tenaga kerja.
Minimnya pengawasan ketat serta kurangnya internalisasi K3 ditengarai menjadi pemicu utama diabaikannya Standar Operasional Prosedur (SOP). Kondisi ini dinilai tidak hanya membahayakan keselamatan para pekerja, tetapi juga berisiko bagi keselamatan masyarakat di sekitar area proyek.
”Pengawasan memang ada di tangan PT Konindo Panorama Konsultan, tetapi fakta di lapangan justru tampak berbeda. Kepatuhan K3 dari para pekerja CV Nurdin Bersaudara masih jauh dari kata aman. Penyedia jasa diduga belum optimal menjamin pekerjanya untuk taat menggunakan APD dan mematuhi SOP K3,” ungkap seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, Minggu (9/8/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kelalaian dalam penerapan aturan APD seperti helm pelindung, rompi keselamatan, hingga sepatu khusus kerja—pada proyek bernilai Rp9.929.789.218 ini memicu pertanyaan tajam dari publik terkait profesionalisme kontraktor pelaksana.
”Ini menimbulkan keraguan atas kompetensi perusahaan tersebut. Kami mempertanyakan kredibilitas CV Nurdin Bersaudara dalam menangani proyek miliaran rupiah. Dengan dana publik sebesar itu, standar keselamatan kerja seharusnya menjadi prioritas utama, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.
Sorotan untuk Pengguna Anggaran
Selain menyoroti kontraktor dan konsultan pengawas, narasumber tersebut turut mengkritik lemahnya peranan Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan DPRKPCK Provinsi Jawa Timur yang dinilai kurang proaktif melakukan pengawasan langsung ke lokasi proyek.
”Jangan hanya duduk nyaman di balik meja. Turun, cek lokasi, dan berikan teguran tegas terhadap segala pelanggaran. Fungsi konsultan pengawas harus dimaksimalkan, bukan sekadar stempel belaka. Jika berani memegang APBD, maka harus berani pula turun ke lapangan,” tandasnya.
Tanggapan Kontraktor Pelaksana
Menanggapi sorotan tersebut, perwakilan pelaksana proyek dari CV Nurdin Bersaudara, Azis Fachrudin, memberikan klarifikasi dan menyampaikan komitmen perbaikan.
”Terima kasih atas teguran dan perhatiannya. Pada dasarnya semua pekerja wajib menggunakan APD. Kendala di lapangan sering kali muncul karena faktor kebiasaan pekerja yang merasa kurang nyaman, menganggap APD membatasi gerak, merasa sudah berpengalaman sehingga mengabaikan bahaya, serta kurangnya kesadaran,” jelas Azis, Minggu (9/8/2026).
Sebagai langkah korektif, pihak pelaksana berjanji akan memperketat kedisiplinan di lingkungan kerja.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Solusi yang kami lakukan di antaranya adalah memberikan sanksi atau tindakan disiplin yang jelas bagi pelanggar, serta rutin menggelar safety talk setiap pagi guna mengingatkan pentingnya APD. Kami akan segera memperbaiki keteledoran tim kami,” imbuhnya.
Komitmen Pemberitaan Berimbang
Kasus ini menjadi catatan penting bahwa keselamatan kerja merupakan aspek mutlak yang tidak boleh diabaikan dalam setiap pelaksanaan infrastruktur publik. APD adalah perlengkapan wajib untuk meminimalisasi risiko kecelakaan kerja yang bersumber dari dana pajak masyarakat.
Hingga berita ini ditayangkan, awak media masih berupaya mendapatkan konfirmasi resmi secara terpisah dari pihak DPRKPCK Provinsi Jawa Timur dan PT Konindo Panorama Konsultan selaku konsultan pengawas. Redaksi akan terus memantau perkembangan di lapangan secara objektif, transparan, serta tetap mengedepankan prinsip hak jawab bagi seluruh pihak terkait. Tim Red
JOMBANG, DN-II Lembaga Bantuan Hak Asasi Manusia (LBHAM) Jombang secara resmi mendampingi Dharu, seorang guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) korban dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan penyalahgunaan kewenangan oleh Bupati Jombang, melalui langkah hukum (legal action) di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya pada Selasa, (11/8/2026).
Langkah tegas ini diambil akibat tertutupnya ruang dialog serta jalan keadilan bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang.
Ketua LBHAM Jombang, Faizuddin FM (yang akrab disapa Gus Faiz), mendampingi korban melawan Bupati Jombang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Pengajuan gugatan Tata Usaha Negara ini dilayangkan atas tindakan pemecatan atau penjatuhan sanksi berat yang dinilai cacat hukum, melanggar Undang-Undang ASN, serta menabrak prinsip-prinsip HAM. Proses pendaftaran dan pendampingan hukum tersebut saat ini tengah bergulir di PTTUN Surabaya.
Bupati Jombang diduga melakukan tindakan sewenang-wenang tanpa asas legalitas yang jelas, mengabaikan hierarki hukum, serta mencederai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) demi membatalkan sanksi yang dinilai sarat akan cacat prosedur dan substansi.
Poin-Poin Kritis & Teguran Hukum LBHAM Jombang
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ketua LBHAM Jombang, Faizuddin FM (Gus Faiz), menegaskan sejumlah poin krusial mendasar terkait penanganan perkara ini:
Jabatan PPK Bukan Hak Absolut untuk Bertindak Subjektif
Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak memiliki kewenangan mutlak atau otoritas subjektif untuk memberhentikan ASN secara semena-mena. Kebijakan Bupati tetap terikat penuh pada UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, UU Guru dan Dosen, serta Asas Legalitas Hukum Administrasi Negara.
Indikasi Kuat Cacat Hukum: Prosedur dan Substansi
Pemberhentian dan penjatuhan sanksi berat terhadap Guru Dharu terindikasi kuat bermasalah. Sanksi dijatuhkan tanpa melalui proses pemeriksaan tertulis serta mekanisme penegakan disiplin yang sah. Selain itu, alasan penjatuhan sanksi dinilai sangat subjektif, tidak berdasar hukum, serta terindikasi kuat bermuatan politis atau kepentingan internal.
Tangan Besi Birokrasi vs Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)
Fungsi utama seorang kepala daerah sebagai PPK adalah melakukan pembinaan, perbaikan birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik—bukan berfokus pada penjatuhan sanksi yang cenderung otoriter dan merugikan hak-hak konstitusional ASN sebagai warga negara.
Tantangan Terbuka bagi Bupati Jombang
LBHAM Jombang secara terbuka mempertanyakan keberanian moral serta integritas hukum dari pimpinan daerah dalam mempertanggungjawabkan kebijakannya di hadapan hukum.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Beranikah Bupati Jombang menghadapi sendiri proses persidangan gugatan ini di PTTUN Surabaya untuk membuktikan dasar hukum kebijakannya?” Faizuddin FM (Gus Faiz).
Gugatan ini tidak sekadar bertujuan memperjuangkan pemulihan hak-hak status kepegawaian Guru Dharu, melainkan juga menjadi preseden penting bagi perlindungan hukum seluruh ASN di Kabupaten Jombang. Langkah ini diambil agar ke depannya tidak ada lagi pejabat daerah yang bertindak melampaui kewenangan (abuse of power), mengingat semua pihak tanpa terkecuali wajib tunduk kepada hukum dan hierarki perundang-undangan yang berlaku.
Narahubung Media / Informasi Lebih Lanjut:
Lembaga Bantuan Hak Asasi Manusia (LBHAM) Jombang
Lokasi Pendampingan: PTTUN Surabaya & Kabupaten Jombang
Tim Redaksi
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan layanan penerbitan akta kelahiran digital tetap bisa dinikmati oleh bayi yang lahir di luar fasilitas kesehatan (faskes). Saat ini, ia tengah menyiapkan surat edaran yang ditujukan kepada pemerintah desa atau kepala desa agar melaporkan bayi yang lahir di luar faskes.
“Saya nanti akan membuat surat edaran, kepada seluruh kepala desa agar kelahiran yang di luar faskes dilaporkan oleh kepala desanya bersama orang tuanya, bisa ke faskes setempat atau langsung ke Dukcapil setempat,” ujar Mendagri kepada awak media usai menghadiri Peluncuran Digitalisasi Akta Kelahiran melalui Integrasi SatuSehat-SIAK di Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Dalam kesempatan ini, Mendagri mengapresiasi inisiatif Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk mengintegrasikan data SatuSehat dengan data Dukcapil dalam penerbitan akta kelahiran. Transformasi layanan tersebut mempercepat penerbitan akta kelahiran yang semula diurus secara manual oleh orang tua dengan membawa surat keterangan lahir (SKL) dari rumah sakit ke Dukcapil. Kini, akta kelahiran dapat langsung diterbitkan secara digital.
“Lahir hari itu juga langsung kita keluarkan akta kelahiran diterbitkan. Bisa langsung ke fasilitas kesehatan yang tempat lahir anak itu, bisa juga ke WA orang tuanya atau kalau punya email, ke email orang tuanya,” jelas Mendagri.
Mendagri menegaskan, dalam surat edaran tersebut juga akan dimuat aturan agar kematian warga di tingkat desa segera dilaporkan oleh kepala desa kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain memudahkan penerbitan akta kematian, pelaporan dari tingkat desa juga membantu Dukcapil dalam mendata kematian sehingga dinamika data kependudukan dapat tercatat. Dengan begitu, Mendagri berharap masyarakat tak perlu repot-repot mengurus secara mandiri ke kantor Dukcapil. Akta kematian dapat langsung diterbitkan setelah kematian warga dilaporkan.
“Saya minta dalam surat edaran itu juga melaporkan data kematian warganya. Karena yang paling tahu di depan adalah kepala desa,” tutupnya.
Sebagai informasi, Peluncuran Digitalisasi Akta Kelahiran turut dihadiri oleh sejumlah pejabat, antara lain Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta pihak terkait lainnya. Red
Jakarta, DN-II Pemerintah secara resmi meluncurkan digitalisasi penerbitan akta kelahiran yang terintegrasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Peluncuran tersebut dilakukan secara simbolis oleh Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, serta sejumlah pejabat lainnya di Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Melalui layanan ini, data kelahiran yang tercatat di fasilitas kesehatan dapat terintegrasi dengan layanan administrasi kependudukan. Dengan demikian, proses penerbitan akta kelahiran dapat dilakukan lebih cepat dan mudah bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Mendagri menjelaskan bahwa pengembangan layanan digital tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menurutnya, data kependudukan menjadi salah satu fondasi penting dalam pengembangan layanan digital pemerintah karena terus diperbarui berdasarkan peristiwa kependudukan yang terjadi di daerah.
“Kabupaten kota yang langsung melayani masyarakat dan mereka terhubung dengan server Dukcapil. Jadi ada yang lahir, ada yang wafat, ada yang pindah, ada yang single, ada yang baru dan selanjutnya. Itu bergerak setiap menit,” ujar Mendagri.
Mendagri menambahkan, pemanfaatan data kependudukan saat ini telah berkembang luas dan digunakan oleh ribuan pengguna dari berbagai instansi pemerintah maupun sektor lainnya. Integrasi dengan berbagai sumber data tersebut dapat mendukung pelayanan publik yang lebih mudah, akurat, dan tepat sasaran.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Salah satu pemanfaatannya, kata Mendagri, dilakukan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Data kependudukan dapat dipadankan dengan berbagai sumber data lain sehingga pemerintah memiliki gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi penerima manfaat.
“Kalau seandainya dia dijabarkan oleh kepala desa atau mungkin oleh bupati untuk masuk penerima bantuan dari Kemensos, Rp600.000 tunai PKH, beras 10 kg, itu kalau itu terkonek semua, ketahuan,” katanya.
Pengalaman dalam mengintegrasikan data tersebut kemudian menjadi salah satu dasar bagi pengembangan layanan administrasi kependudukan yang terhubung dengan sektor kesehatan. Mendagri menyambut baik inisiatif Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengintegrasikan SATUSEHAT dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), khususnya dalam penerbitan akta kelahiran.
Melalui integrasi tersebut, proses administrasi yang sebelumnya mengharuskan orang tua mengurus dokumen secara berjenjang, mulai dari tingkat lingkungan hingga kantor pelayanan administrasi kependudukan, dapat dipangkas. Data kelahiran yang tercatat di fasilitas kesehatan dapat langsung terhubung dengan sistem administrasi kependudukan.
“Langsung connect, lahir hari itu juga langsung kita keluarkan akta kelahiran,” tegasnya.
Mendagri menambahkan, akta kelahiran yang telah diterbitkan secara digital dapat disampaikan kepada orang tua melalui fasilitas kesehatan tempat anak dilahirkan maupun melalui kanal komunikasi yang tersedia.
Di sisi lain, digitalisasi tersebut tidak hanya menyasar kelahiran yang berlangsung di fasilitas kesehatan. Pemerintah juga akan memperkuat mekanisme pelaporan kelahiran yang berlangsung di luar fasilitas kesehatan agar tetap dapat tercatat dalam administrasi kependudukan.
Turut hadir pada acara tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito, serta pejabat terkait lainnya. Red
Brebes, DN-II Semangat kemerdekaan semakin terasa dalam kegiatan pembangunan Jembatan Beton Garuda di Desa Kedungoleng, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Selasa (11/08/2026).
Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, semangat bersatu dan berjuang bersama menjadi energi bagi TNI dan masyarakat untuk terus menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang diharapkan memberikan manfaat besar bagi warga.
Dalam kegiatan tersebut, Babinsa Desa Kedungoleng, Sertu Maryono, hadir langsung di lokasi untuk mendampingi dan membantu masyarakat. Kehadiran Babinsa menjadi wujud nyata pengabdian TNI AD kepada rakyat sekaligus implementasi tugas pembinaan teritorial dalam mendukung pembangunan di wilayah binaan.
Bersama masyarakat, Sertu Maryono ikut bergotong royong dalam berbagai tahapan pekerjaan pembangunan jembatan. Dengan penuh semangat dan kebersamaan, warga saling membantu menyiapkan material serta melaksanakan pekerjaan sesuai tahapan pembangunan yang sedang berjalan.
Semangat gotong royong yang ditunjukkan masyarakat menjadi gambaran nyata nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para pendahulu bangsa. Kemerdekaan tidak hanya dimaknai melalui upacara dan perayaan, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata dalam membangun lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sertu Maryono menyampaikan bahwa momentum kemerdekaan hendaknya menjadi penyemangat bagi seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan bekerja sama dalam membangun desa.
“Dengan semangat kemerdekaan, mari kita bersatu dan berjuang bersama. Pembangunan ini merupakan kepentingan masyarakat, sehingga semakin banyak yang terlibat dan bergotong royong, pekerjaan akan semakin ringan dan manfaatnya dapat segera dirasakan bersama,” ujar Sertu Maryono.
Menurutnya, pembangunan Jembatan Beton Garuda bukan hanya menyangkut pembangunan fisik semata. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi sarana memperkuat kebersamaan, kepedulian, dan hubungan antara TNI dengan masyarakat. Kehadiran Babinsa di tengah warga juga diharapkan dapat memberikan motivasi agar masyarakat tetap bersemangat dalam menyelesaikan setiap tahapan pembangunan.
Jembatan Beton Garuda memiliki arti penting bagi masyarakat Desa Kedungoleng. Setelah selesai dibangun, jembatan tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga serta mempermudah akses dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Akses transportasi yang lebih baik juga akan mendukung kegiatan ekonomi, khususnya mobilitas dan distribusi hasil pertanian masyarakat.
Selain itu, keberadaan jembatan diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai fasilitas pelayanan umum, seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan konektivitas wilayah yang semakin baik, peluang pengembangan potensi desa juga akan semakin terbuka.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menunjukkan bahwa semangat gotong royong masih menjadi kekuatan yang mengakar di tengah kehidupan warga. Masyarakat secara sukarela menyumbangkan tenaga dan waktu demi mewujudkan jembatan yang menjadi kebutuhan bersama.
Sinergi antara Babinsa, pemerintah desa, dan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran pembangunan. Komunikasi serta koordinasi yang baik terus dilakukan agar setiap pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan.
Bagi TNI, keterlibatan dalam pembangunan desa merupakan bagian dari upaya memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Babinsa sebagai aparat kewilayahan dituntut untuk selalu hadir dan menjadi bagian dari solusi ketika masyarakat menghadapi berbagai kesulitan di wilayah binaannya.
Kodim 0713/Brebes melalui para Babinsa terus mendukung berbagai kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Semangat pengabdian tersebut selaras dengan nilai-nilai perjuangan dalam mengisi kemerdekaan, yaitu bekerja bersama, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dengan semangat kemerdekaan, persatuan, dan perjuangan bersama, pembangunan Jembatan Beton Garuda di Desa Kedungoleng diharapkan dapat terus berjalan hingga selesai dan segera dimanfaatkan masyarakat. Jembatan tersebut nantinya tidak hanya menjadi penghubung secara fisik, tetapi juga menjadi simbol kuatnya gotong royong dan kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam membangun negeri.
Semangat perjuangan yang ditunjukkan Babinsa dan masyarakat Desa Kedungoleng menjadi bukti bahwa kemerdekaan dapat diisi dengan karya nyata. Dari desa, melalui kebersamaan, pembangunan terus bergerak untuk menghadirkan kehidupan masyarakat yang lebih mudah, maju, dan sejahtera. Red
Bandung, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang diwakili Komandan Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Dansesko TNI) Marsdya TNI M. Khairil Lubis membuka Pendidikan Reguler (Dikreg) LVI Sesko TNI Tahun Anggaran 2026 di Gedung Serasan Sesko TNI, Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/8/2026).
Dikreg LVI Sesko TNI diikuti 173 peserta didik, terdiri dari 87 personel TNI AD, 51 personel TNI AL, dan 35 personel TNI AU.
Dalam sambutan yang dibacakan Dansesko TNI, Panglima TNI menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta didik serta menekankan pentingnya mengikuti pendidikan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. “Saya ucapkan selamat kepada 173 peserta didik. Ikuti seluruh proses pendidikan dengan disiplin, tanggung jawab, dan semangat untuk terus belajar,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan, perkembangan lingkungan strategis yang semakin dinamis, kompleks, dan sulit diprediksi ditandai dengan berbagai ancaman multidomain, perang hibrida, ancaman siber, disrupsi teknologi, rivalitas geopolitik, serta perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). “Pemimpin harus mampu memahami perubahan, membaca lingkungan strategis, serta mengambil keputusan secara tepat,” tegasnya.
Panglima TNI menekankan, pendidikan Sesko TNI harus membentuk kemampuan berpikir adaptif, visioner, analitis, dan strategis sebagai bekal menghadapi berbagai tantangan. “Karena itu, pendidikan Sesko TNI harus membentuk kemampuan berpikir adaptif, visioner, analitis, dan strategis, sehingga para peserta didik mampu menghadapi tantangan dan melaksanakan tugas pokok TNI secara efektif,” pungkasnya. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
Tegal, DN-II Dalam rangka Tasyakuran Hari Ulang Tahun ke-14 Ikatan Wartawan Online (HUT ke-14 IWO) di Kota Tegal digelar di Gedung Markas PMI Kota Tegal, Jalan Aiptu KS Tubun No. 8, Kota Tegal, pada Senin (11/8/2026).
Acara tersebut dihadiri langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tegal yang juga Ketua PMI Kota Tegal sekaligus Dewan Etik IWO Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono, Ketua IWO Kota Tegal, beserta pengurus dan anggota, serta jajaran PMI Kota Tegal.
Dalam sambutannya, Ketua IWO Kota Tegal, Hartadi Setiawan mengungkapkan rasa syukur karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara tasyakuran HUT ke-14 IWO dengan tema “Profesionalisme Wartawan IWO, Berdampak Bagi Kebaikan Bangsa”. Acara yang berlangsung sederhana ini terselenggara berkat kolaborasi antara IWO Kota Tegal bersama PMI Kota Tegal.
Hartadi menyampaikan bahwa Organisasi IWO hari ini genap berusia 14 tahun pada tanggal 8 Agustus 2026 kemarin. Ini adalah momentum refleksi atas perjalanan panjang yang telah kita lalui bersama. Tantangan dunia pers semakin berat di era digital. Wartawan IWO bukan sekadar penyampaian berita, melainkan agen perubahan dan pilar penting demokrasi. Kita harus tetap berdiri diatas kebenaran, menjaga independensi, serta mematuhi kode etik jurnalistik.
“Alhamdulillah di HUT ke-14 IWO di Kota Tegal dibanjiri berbagai ucapan selamat dan sukses, diantaranya dari Walikota Tegal, Sekda Kota Tegal, Kapolres Tegal Kota, Ketua DPRD Kota Tegal, Danlanal Tegal, Dandim Tegal, Ketua KPU Kota Tegal, Ketua Partai Politik, Ketua FKUB Kota Tegal, para Kasat jajaran Polres Tegal Kota, Kepala OPD, Camat hingga Kepala Puskesmas di Kota Tegal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Ini membuktikan bahwa hadirnya IWO di Kota Tegal diterima dengan sangat baik oleh seluruh lapisan masyarakat. “Mari kita perkuat solidaritas dan profesionalisme kerja. Semoga organisasi IWO ini terus maju dan berdampak positif bagi masyarakat luas,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Ketua IWO Kota Tegal juga menyampaikan pesan Ketua Umum IWO, Dwi Christianto di HUT ke-14 IWO. Beliau menegaskan bahwa profesionalisme wartawan dan jurnalisme akurat merupakan benteng utama melawan hoaks serta panggilan moral untuk memberikan dampak nyata bagi kebaikan bangsa. Profesionalisme wartawan bukan sekadar tuntutan atau kewajiban profesi, melainkan panggilan moral untuk mencerdaskan masyarakat dan menjaga integritas.
Pemberitaan yang akurat dan bertanggungjawab adalah benteng pertahanan dalam menangkal maraknya informasi palsu atau hoaks di ruang digital, Oleh karena itu wartawan media online khususnya yang tergabung di IWO didorong untuk tidak hanya bekerja secara seremonial, tetapi ikut turun tangan langsung memberikan solusi terhadap isu-isu di daerah.
“Kepada seluruh anggota IWO di daerah diinstruksikan untuk terus memperkuat marwah profesi, menjaga ekosistem informasi yang sehat, serta menjadi mitra strategis yang mengawal,” pesan Ketua Umum IWO.
Di akhir sambutannya, Hartadi juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Dewan Etik IWO Kota Tegal yang pada hari ini tepat berusia 54 tahun.
“Saya atas nama pribadi dan organisasi IWO Kota Tegal mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sekda Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam memimpin serta mengabdi demi kemajuan Kota Tegal,” tutupnya.
Sementara itu, Sekda Kota Tegal yang juga Ketua PMI Kota Tegal sekaligus Dewan Etik IWO Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono menyampaikan pesan agar insan pers tetap menjaga independensi, menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan, serta menyajikan berita yang berkualitas, akurat, dan tegak lurus pada kebenaran.
“IWO mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyajikan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menyejukkan,” pungkasnya.
Acara ditutup dengan pemotongan tumpeng dan doa bersama sebagai simbol rasa syukur atas pencapaian IWO. ( S. Bimantoro )
BREBES, DN-II Kepedulian terhadap sesama kembali ditunjukkan oleh Dedi Risyanto, S.H. (Peduli – Kemukten Berdedikasi). Melalui aksi sosial pembagian air bersih, beliau turun langsung membantu warga yang tengah kesulitan mendapatkan pasokan air bersih di tengah musim kemeringan, Selasa (11/8/2026).
Dalam kegiatan kali ini, aksi sosial menyasar 4 lokasi strategis di Desa Kemukten, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Menggunakan mobil tangki penampung, warga tampak antusias menyambut kedatangan bantuan dengan membawa berbagai wadah penampung air seperti ember dan jerigen.
”Alhamdulillah, hari ini kami menggelar kegiatan penyaluran bantuan air bersih yang menyasar 4 lokasi strategis di Desa Kemukten. Melihat antusiasme warga yang membawa berbagai wadah seperti ember dan jerigen, kami bersyukur bisa hadir dan meringankan beban masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih di tengah musim kering ini,” ujar Dedi Risyanto di lokasi kegiatan.
Titik Lokasi Penyaluran Bantuan Air Bersih:
Gang Panuwun (RW 05), Desa Kemukten, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Gang Masjid Al-Mubarok (RW 02), Desa Kemukten, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes.
Gang Paradis (RW 02), Desa Kemukten, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes.
Gang Mushala Al-Firdaus, Desa Kemukten, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes.
Antusiasme dan Doa Warga untuk Dedi Risyanto
Kehadiran bantuan ini disambut dengan suasana hangat dan penuh kebersamaan oleh masyarakat setempat. Warga berkumpul secara kompak untuk memanfaatkan bantuan air bersih sekaligus memberikan dukungan penuh serta doa terbaik bagi kesuksesan Bapak Dedi Risyanto.
Berbagai ucapan semangat dan harapan terus mengalir dari warga agar Dedi Risyanto, S.H. beserta seluruh tim pendukung senantiasa diberikan kelancaran, kesehatan, dan kesuksesan dalam setiap langkah pengabdiannya kepada masyarakat.
Perwakilan warga setempat, Rahmat, menyampaikan apresiasi serta rasa terima kasih yang mendalam atas kepedulian yang telah diberikan kepada warga Desa Kemukten.
”Melalui aksi ini, saya mewakili seluruh warga masyarakat Desa Kemukten menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Warga telah berkumpul dan siap memberikan dukungan penuh karena bantuan ini sangat berarti bagi kami. Semoga Pak Dedi senantiasa amanah, sehat, dan sukses selalu dalam mengabdi kepada masyarakat,” ungkap Rahmat selaku perwakilan warga di lokasi.
Aksi sosial ini menjadi bukti nyata sinergi yang kuat antara tokoh masyarakat dan warga dalam menghadirkan solusi cepat atas kebutuhan dasar di tengah lingkungan warga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
(Red/Casroni)
Jakarta, DN-II Staf Khusus Menteri Pertahanan (Stafsus Menhan) Bidang Kedaulatan Negara, Lenis Kogoya, merilis pernyataan tegas yang ditujukan kepada juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, beserta seluruh pasukannya di Tanah Papua. Lenis memberikan ultimatum agar kelompok tersebut segera menghentikan segala bentuk aksi kekerasan terhadap warga sipil dan mengosongkan wilayah Wamena serta sekitarnya.
Langkah tegas ini diambil menyusul meningkatnya eskalasi politik dan tindakan kekerasan di Papua dalam beberapa waktu terakhir. Lenis menyoroti rentetan aksi intimidasi, penganiayaan, hingga pembunuhan terhadap warga sipil, guru, misionaris, dan penginjil, serta aksi pembakaran fasilitas sekolah.
“Saya sampaikan kepada seluruh pasukan TPNPB bahwa belakangan ini eskalasi kekerasan, penyesatan, hingga pembunuhan eksekusi mati antarwarga sipil, guru, misionaris, dan penginjil terus terjadi. Bahkan mama-mama disiksa dan fasilitas sekolah dibakar. Aksi-aksi ini harus segera dihentikan,” ujar Lenis Kogoya dalam keterangan resminya, Senin (10/8/2026).
Dalam seruannya, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tanah Papua ini menetapkan tiga poin utama yang wajib dipatuhi oleh TPNPB-OPM:
Setop Isu Negatif dan Ancaman: Menghentikan penyebaran isu-isu provokatif di media massa serta menghentikan ancaman pembunuhan terhadap rakyat sipil dan pemerintah daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kosongkan Wilayah Wamena: Segera keluar dari ibu kota Wamena dan sekitarnya agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat serta persiapan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia.
Hentikan Kekerasan Antarwarga: Menghentikan segala bentuk aksi kekerasan, pembunuhan, dan penyiksaan terhadap sesama Orang Asli Papua (OAP) maupun warga sipil lainnya.
Lenis menegaskan bahwa mandat adat dari tujuh wilayah adat di Papua serta aturan konstitusi menugaskan dirinya untuk melindungi masyarakat sipil dan mempertahankan keutuhan NKRI. Ia memperingatkan, apabila ketiga poin ultimatum tersebut tidak diindahkan, para pemilik hak ulayat dan masyarakat adat akan berkumpul untuk mengambil sikap tegas.
“Jika tiga poin ini tidak diikuti, maka para pemilik tanah wilayah adat dari tujuh wilayah adat akan berkumpul dan mendoakan agar Anda sekalian bertobat kembali kepada jalan yang benar, sesuai firman Tuhan untuk saling mengasihi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Lenis mengingatkan rekam jejaknya yang konsisten membela masyarakat Papua, termasuk perannya dalam menolak pelabelan teroris bagi OPM demi keselamatan warga sipil di perkotaan maupun pedalaman. Oleh karena itu, ia meminta TPNPB-OPM tidak mengacaukan situasi keamanan di tanah lahirnya, wilayah La Pago.
Menutup keterangannya, Lenis mengimbau seluruh masyarakat di wilayah La Pago, Mee Pago, dan sekitarnya untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi isu-isu keamanan yang beredar. Ia memastikan bahwa pemerintah bersama para tokoh adat berkomitmen menjaga situasi agar pembangunan, pelayanan publik, dan aktivitas warga dapat terus berjalan dengan aman dan damai. Red
Brebes, DN-II Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Jawa Tengah melaksanakan Penegakan, Penertiban, dan Disiplin (Gaktibplin) terhadap personel Polres Brebes, Selasa, (11/8/2026).
Kegiatan tersebut sebagai upaya memastikan seluruh anggota Polri tetap disiplin, profesional, dan tidak terlibat dalam berbagai bentuk pelanggaran.
Dalam Gaktibplin tersebut, tim Bid Propam Polda Jateng melakukan pemeriksaan terhadap personel, termasuk pengecekan terkait potensi keterlibatan dalam judi online (judol) maupun penggunaan pinjaman online (pinjol) yang dapat menimbulkan persoalan bagi personel dan keluarganya.
Pemeriksaan dilakukan sebagai langkah pencegahan sekaligus pengawasan internal guna meminimalkan potensi pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri.
Selain pemeriksaan, personel juga diberikan penekanan agar menjauhi segala bentuk perjudian, termasuk judi online, serta menggunakan layanan pinjaman online secara bijak dan bertanggung jawab.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kapolres Brebes AKBP Muhammad Ali Akbar melalu Ps Kasi Propam Polres Brebes Ipda Rukas Sigit mengatakan, kegiatan Gaktibplin merupakan bagian dari upaya pembinaan dan pengawasan terhadap personel Polri.
“Kami mengingatkan seluruh personel untuk tidak terlibat judi online maupun pinjaman online yang dapat menimbulkan permasalahan. Anggota Polri harus mampu menjaga integritas, disiplin, serta nama baik institusi,” ujarnya usai kegiatan.
Menurutnya, pencegahan terhadap pelanggaran harus dilakukan secara berkelanjutan. Setiap personel diharapkan mampu menjaga diri, keluarga, dan lingkungan kerja dari berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum maupun disiplin.
Kegiatan Gaktibplin berlangsung dengan tertib dan lancar. Melalui kegiatan tersebut, Bid Propam Polda Jateng berharap seluruh personel semakin memahami pentingnya disiplin serta mampu melaksanakan tugas secara profesional dan berintegritas.
Sementara itu, Plt. Kasi Humas Polres Brebes Iptu Syaiful Hidayat menyampaikan bahwa dari hasil pelaksanaan Gaktibplin tersebut tidak ditemukan adanya personel yang terlibat dalam aktivitas judi online maupun pinjaman online bermasalah.
“Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bid Propam Polda Jateng, tidak ditemukan adanya personel Polres Brebes yang terlibat judi online maupun pinjaman online. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pencegahan sekaligus pembinaan agar seluruh anggota senantiasa mematuhi aturan dan menjaga disiplin,” ujarnya.
Pihaknya berharap seluruh personel Polres Brebes dapat terus menjaga diri dan keluarga serta menghindari berbagai kegiatan negatif yang berpotensi menimbulkan pelanggaran maupun persoalan hukum.
“Harapan kami, seluruh personel senantiasa menjaga diri, menjaga nama baik keluarga dan institusi, serta menjauhi segala bentuk kegiatan negatif yang dapat merusak marwah dan citra institusi Polri. Setiap anggota harus mampu menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab serta integritas,” pungkasnya. Red/Casroni
You cannot copy content of this page
Detik Nasional com
Dapatkan kabar terkini dengan konten terkurasi dan berita utama terbaru yang dikirimkan langsung ke kotak masuk Anda. Langganan sekarang agar selalu terdepan dan jangan sampai ketinggalan!