Wamen Viva Yoga Apresiasi Dukungan DPR Dalam Anggaran dan Program Kerja Kementrans

Detik Nasional Juni 11, 2026 2 minutes read

JAKARTA, DN-II Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan penuh yang diberikan Komisi V DPR RI terhadap rencana kerja dan anggaran Kementerian Transmigrasi (Kementrans) untuk Tahun Anggaran (TA) 2027.

Dukungan tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI dengan Kementrans serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (10/6/2026).

Dalam rapat yang berlangsung terbuka untuk umum tersebut, mayoritas anggota Komisi V menyoroti minimnya alokasi Pagu Indikatif TA 2027 untuk Kementrans yang hanya menyentuh angka Rp400,2 miliar.

“Mereka (anggota Komisi V) ingin alokasi pagu anggaran Kementrans ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan lapangan,” ujar Viva Yoga selepas rapat.

Viva Yoga menjelaskan bahwa Komisi V mendesak adanya penyesuaian anggaran agar program-program strategis Kementrans dapat terealisasi secara optimal dan dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Begitu krusialnya masalah ini, salah satu anggota dewan bahkan mengusulkan agar permohonan peningkatan anggaran ini dilaporkan langsung kepada Presiden.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

“Salah seorang anggota bahkan ingin peningkatan anggaran ini dilaporkan kepada Presiden,” ungkap Viva Yoga.

**DPR Nilai Anggaran Kementrans Rp400,2 M Terlalu Minim, Wamen Viva Yoga Apresiasi Dukungan Komisi V**

Dorongan untuk meningkatkan alokasi anggaran Kementrans dalam APBN TA 2027 akhirnya disepakati menjadi salah satu kesimpulan utama rapat. Baik Kementrans maupun Komisi V menilai penambahan anggaran ini sangat penting demi mendukung pelaksanaan program prioritas nasional serta program berbasis masyarakat, tentunya dengan tetap mematuhi mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya di dalam rapat, Menteri Transmigrasi mempresentasikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2027 yang mengusung tema ‘Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri’.

Program transmigrasi dalam RKP tersebut dirancang untuk menopang tiga sektor krusial:

Kedaulatan Pangan: Melalui pengembangan kawasan transmigrasi yang produktif.

Infrastruktur dan Permukiman: Mendukung target pembangunan 3 juta rumah serta ketahanan bencana.

Ekonomi Kerakyatan: Percepatan pembangunan di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Adapun sebaran kawasan transmigrasi yang menjadi prioritas dalam RKP 2027 mencakup 45 kawasan prioritas nasional, 1 kawasan prioritas RKP, serta 4 kawasan prioritas yang mendukung Program Keamanan dan Penegakan Hukum Nasional (PKPN) demi percepatan pembangunan di daerah 3T.

Merespons paparan tersebut, Komisi V DPR RI menyatakan komitmennya untuk mengawal program kerja Kementrans, khususnya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mempercepat penataan dan sertifikasi tanah di berbagai kawasan transmigrasi di Indonesia.