MADINAH, DN-II Komitmen pelayanan prima terus ditunjukkan oleh petugas haji asal Kabupaten Brebes yang tergabung dalam Kloter 8 SOC. Sebagai bentuk tanggung jawab memastikan kondisi jemaah tetap prima, tim petugas melakukan visitasi atau kunjungan langsung ke kamar-kamar jemaah guna merespons keluhan kesehatan secara cepat. (29/4/2026).
Sinergi Lintas Sektor dalam Visitasi
Kunjungan ini dipimpin langsung oleh perwakilan Petugas Haji Daerah (PHD) Kabupaten Brebes, Azmi Majid, didampingi oleh Ketua Kloter 8 SOC, Karwono, serta tenaga medis dari Petugas Kesehatan Haji Daerah (PHD), Supardi.
“Ini adalah salah satu dari sekian banyak tugas kami, yakni melakukan visitasi langsung kepada para jemaah. Kami ingin memastikan kondisi warga Brebes, baik yang dari Kluwut, Pakijangan, hingga Kojagan, terpantau dengan baik,” ujar Azmi Majid saat melakukan kunjungan.
Respons Cepat Terhadap Keluhan Jemaah
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Langkah proaktif ini diambil setelah adanya laporan dari ketua rombongan terkait kondisi salah satu jemaah yang memerlukan penanganan medis. Tanpa menunda waktu, tim kesehatan langsung melakukan pemeriksaan di lokasi (jemput bola).
Ketua Rombongan (Karom), Ustaz Rizki, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas dedikasi para petugas yang dinilai sangat tanggap.
“Alhamdulillah, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para petugas haji dari Brebes. Sangat responsif dan gercep (gerak cepat) dalam menanggapi apa yang kami sampaikan,” ungkap Ustaz Rizki.
Doa untuk Keselamatan Jemaah dan Petugas
Setelah dilakukan pemeriksaan medis terhadap jemaah yang memiliki keluhan kesehatan, kondisi di lokasi terpantau kondusif. Ustaz Rizki pun mengajak seluruh jemaah untuk saling mendoakan agar perjalanan ibadah haji ini berjalan lancar hingga kembali ke tanah air.
“Alhamdulillah tadi sudah diperiksa. Kita doakan semoga para jemaah sehat, dan juga para petugas selalu diberikan kesehatan dalam melayani. Amin ya rabbal alamin,” pungkasnya.
Laporan Langsung dari Madinah Tim Petugas Haji Daerah (PHD) Kabupaten Brebes.
Editor: Casroni
MADINAH, DN-II Tim Petugas Haji Daerah (PHD) Kabupaten Brebes menegaskan komitmennya untuk memberikan pendampingan, pelayanan, dan perlindungan terbaik bagi seluruh jemaah haji asal Kabupaten Brebes. Komitmen ini diwujudkan melalui pengawalan ketat mulai dari keberangkatan, selama berada di Arab Saudi, hingga nantinya kembali ke tanah air.
Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah program visitasi rutin ke setiap kamar jemaah. Hal ini bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan jasmani dan rohani jemaah tetap stabil, sehingga seluruh rangkaian ibadah haji dapat terlaksana dengan lancar tanpa kendala berarti.
Pada Selasa (28/4/2026), Tim PHD Brebes yang terdiri dari Azmi Asmuni Majid bersama Tim Kesehatan PHD Supardi, Ketua Kloter Karwono, serta Tim Kesehatan PPIH Gandar dan dr. Naely, didampingi Pembimbing Ibadah (Bimbad) Dr. Ratoni, melakukan visitasi langsung kepada jemaah Kloter SOC 8 yang menginap di Hotel Karam Almadina, Madinah.
Dalam kunjungan tersebut, tim menemukan beberapa keluhan kesehatan ringan dari jemaah. Di antaranya Abdul Kodir (asal Banjarharjo) dan Ahmad Kholil (Limbangan Wetan) yang mengeluhkan gatal-gatal serta kulit kering akibat cuaca. Selain itu, Rohani (asal Jagalempeni) sempat mengalami pusing dan demam, serta jemaah bernama Taslimah yang mengalami penurunan nafsu makan.
Menanggapi hal tersebut, Tim Kesehatan segera memberikan penanganan medis secara cepat di lokasi. Di sisi lain, Pembimbing Ibadah juga memberikan penguatan mental serta arahan agar jemaah tetap dapat beribadah secara optimal sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW meski dalam kondisi fisik yang kurang bugar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Apresiasi dari Jemaah
Kecepatan dan kesigapan para petugas mendapat respons positif dari pihak jemaah. Ketua Rombongan 9 Kloter 8, Rifky Hidayat, menyampaikan apresiasinya atas pelayanan prima yang diberikan.
“Kami sangat mengapresiasi respons cepat dari Tim Petugas Haji. Pelayanan yang diberikan sangat responsif dan membuat jemaah merasa tenang serta diperhatikan,” ujar Rifky.
Tugas adalah Pelayanan Paripurna
Perwakilan PHD Brebes, Azmi Asmuni Majid, menyatakan bahwa tindakan sigap tersebut sudah menjadi kewajiban utama para petugas. Menurutnya, tantangan di tanah suci bukan hanya soal fisik, melainkan juga kesiapan mental jemaah.
“Inilah tugas kami sebagai petugas haji. Kami dituntut memberikan pelayanan paripurna kepada jemaah, bukan hanya dari sisi fisik tetapi juga dukungan mental agar mereka bisa fokus beribadah dengan baik,” tegas Azmi.
Diharapkan dengan adanya pantauan rutin ini, seluruh jemaah asal Kabupaten Brebes dapat menjaga kondisi kesehatannya hingga puncak haji mendatang.
Laporan Langsung dari Madinah Tim Petugas Haji Daerah (PHD) Kabupaten Brebes.
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Menjelang pelaksanaan pengajian akbar yang akan menghadirkan pendakwah kondang Mohammad Iqdam Kholid atau yang akrab disapa Gus Iqdam, Kepolisian Resor (Polres) Brebes mematangkan strategi pengamanan. Hal ini ditegaskan dalam rapat kesiapan yang digelar di Aula Mapolres Brebes pada Rabu, (29/4/2026), pagi.
Kegiatan pengajian akbar dalam rangka walimatul safar dan doa bersama tersebut rencananya akan dilaksanakan di Desa Klampok pada Rabu malam, 29 April 2026. Mengingat waktu pelaksanaan pada malam hari dan sosok pembicara yang memiliki basis massa besar, Polres Brebes melakukan persiapan ekstra.
Dalam kegiatan tersebut, Polres Brebes melaksanakan Tactical Floor Game (TFG). Simulasi ini dilakukan untuk memetakan titik kerawanan, menentukan posisi ploting personel, serta menyusun skema pengaturan massa.
Kegiatan dihadiri langsung oleh Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhainsyah dan diikuti jajaran PJU Polres serta para perwira.
“Melalui TFG ini, kita menyelaraskan persepsi seluruh personel di lapangan. Siapa berbuat apa dan bertanggung jawab kepada siapa, sehingga pengamanan pengajian Gus Iqdam yang diprediksi menyedot ribuan jamaah ini benar-benar terorganisir,” terang Ps Kasi Humas Iptu Indra Prasetyo.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Untuk memastikan situasi tetap kondusif, Polres Brebes mengerahkan sedikitnya 250 personel gabungan. Para personel tersebut akan disebar di berbagai titik strategis, terutama karena acara dimulai pada malam hari yang membutuhkan pengawasan ekstra terhadap penerangan dan akses jalan.
Disebutkan, fokus pengamanan meliputi, ploting personel di titik sekat. Kemudian, petugas juga disiagakan untuk memberikan pelayanan dan rasa aman para pengunjung dan jamaah. Serta pengaturan arus Lalu Lintas disekitar lokasi.
Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat yang akan hadir agar datang lebih awal dengan tertib, mematuhi instruksi petugas, dan memastikan kendaraan terparkir di tempat yang telah disediakan.
Hadirnya personel di titik-titik rawan diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi para jamaah yang datang dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian akbar tersebut.
“Kami fokus pada pelayanan pengunjung dan kelancaran arus lalu lintas agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Dengan skema TFG yang matang, kami optimis kegiatan pengajian dan doa bersaama dalam rangka walimatul safar ini berjalan aman dan kondusif hingga selesai,” pungkasnya.(Casroni/Hms)
BREBES, DN-II Menjelang berakhirnya tahun ajaran 2025/2026, SMPN 3 Kersana tidak hanya disibukkan dengan persiapan kelulusan siswa, tetapi juga tengah bersiap menghadapi transisi kepemimpinan. Kepala Sekolah, Sularna, S.Pd., M.Pd., dijadwalkan akan memasuki masa purna tugas (pensiun) terhitung mulai 1 Juni 2026 mendatang.
Informasi tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Bidang Kurikulum, Ali Murdin, S.Pd., mewakili pihak manajemen sekolah saat memberikan keterangan kepada awak media, Rabu (29/4/2026).
Ali menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Sularna selama empat tahun terakhir, kondisi SMPN 3 Kersana tetap kondusif dan stabil, meski sang kepala sekolah juga mengemban amanah di sekolah lain.
“Pak Sularna sudah menjabat di sini selama empat tahun. Beliau akan memasuki masa purna tugas per 1 Juni nanti, sehingga bulan Mei ini menjadi momentum terakhir masa baktinya di sekolah kami,” ujar Ali Murdin.
Terkait kekosongan jabatan yang akan ditinggalkan, pihak sekolah menyerahkan sepenuhnya mekanisme pengisian posisi tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Mengenai siapa yang akan menggantikan, apakah melalui Pelaksana Tugas (Plt) atau pejabat definitif hasil kebijakan rotasi, kami sepenuhnya mengikuti keputusan dinas dan kepala daerah,” imbuhnya.
Kondisi Siswa dan Tenaga Pendidik
Saat ini, SMPN 3 Kersana menampung total 713 siswa. Meski minat pendaftar tetap tinggi, terdapat penyesuaian pada jumlah rombongan belajar (rombel) di kelas VII karena alasan sarana prasarana.
“Total ada 713 siswa. Kelas 7 terdiri dari 6 rombel, sementara kelas 8 dan 9 masing-masing memiliki 8 rombel. Penurunan rombel di kelas 7 memang terpaksa dilakukan karena keterbatasan ruang kelas yang tersedia,” ungkap Sularna, S.Pd., M.Pd. menambahkan.
Di sisi lain, komposisi tenaga pendidik di sekolah ini terbilang cukup solid. Sebanyak 37 guru yang bertugas seluruhnya telah berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, dengan dukungan anggaran gaji yang sudah terakomodasi baik oleh pemerintah.
Pelepasan Siswa: Mengutamakan Khidmat daripada Kemewahan
Mengenai kelulusan tahun ini, jumlah peserta didik kelas IX mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun lalu, yakni dari 191 siswa menjadi 256 siswa.
Pihak sekolah menjadwalkan prosesi pelepasan atau perpisahan pada 30 Mei 2026. Menariknya, manajemen sekolah memilih untuk tetap menggelar acara secara sederhana di lingkungan sekolah guna meringankan beban ekonomi orang tua siswa.
“Kami sepakat acara pelepasan dilaksanakan di sekolah saja pada 30 Mei nanti. Inti kegiatannya adalah doa bersama dan prosesi sungkeman sebagai bentuk penghormatan siswa kepada guru serta orang tua,” jelas Sularna.
Keputusan untuk tetap bersahaja ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek, meskipun sempat muncul aspirasi dari siswa untuk merayakan perpisahan di luar sekolah atau membuat buku kenangan yang mewah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami memahami keinginan anak-anak untuk dokumentasi atau wisata. Namun, kami lebih memprioritaskan kondisi ekonomi wali murid. Bagi kami, yang terpenting adalah esensi pelepasan itu sendiri—bermakna, khidmat, dan tidak memberatkan biaya,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Intensitas hujan ekstrem yang memicu meluapnya Sungai Babakan mengakibatkan bencana banjir hebat di wilayah Ketanggungan dan sekitarnya. Banjir kali ini tercatat sebagai yang terparah dalam setengah abad terakhir, melumpuhkan fasilitas pendidikan yang sebelumnya dinilai aman dari jangkauan air. (29/4/2026).
Fasilitas Pendidikan Lumpuh Total
Dampak paling signifikan terlihat di SMPN 3 Kersana. Sekolah tersebut dilaporkan terendam layaknya lautan dengan ketinggian air di dalam ruangan mencapai 180 cm. Sebanyak 22 ruang kelas serta ruang kantor guru tak luput dari terjangan air, mengakibatkan aktivitas belajar mengajar lumpuh total.
”Sekolah sudah seperti lautan. Seluruh kelas, total 22 ruangan termasuk kantor, terdampak banjir. Ketinggian air di dalam ruangan mencapai 180 cm,” ujar Kepala SMPN 3 Kersana, Sularno, S.Pd., saat dikonfirmasi di lokasi kejadian.
Fenomena langka juga terjadi di SMPN 1 Ketanggungan. Sekolah yang dalam sejarah 50 tahun terakhir selalu bebas banjir, kali ini harus pasrah terendam air dengan ketinggian hingga 30 cm.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Debit Sungai Babakan Melampaui Kapasitas
Meluapnya Sungai Babakan menjadi penyebab utama bencana ini. Berdasarkan data teknis, debit air yang mengalir dari arah utara telah melampaui ambang batas aman kapasitas sungai.
Parameter Sungai Kapasitas Debit
Batas Aman Aliran 450 m³/detik
Titik Waspada Banjir 480 m³/detik
Debit Saat Kejadian 580 m³/detik
Lonjakan debit sebesar 100 m³/detik dari titik waspada inilah yang memicu jebolnya pertahanan sungai dan menggenangi pemukiman serta sekolah.
Langkah Darurat dan Pemulihan
Meski genangan surut dalam waktu satu hari satu malam, proses pemulihan pascabanjir diperkirakan memakan waktu hingga satu minggu. Material lumpur tebal yang tertinggal di area sekolah memerlukan penanganan khusus. Tim Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Brebes telah diterjunkan untuk membantu kerja bakti pembersihan ruang kelas.
Sejumlah pejabat teras, termasuk Sekda Brebes, Djoko Gunawan (Tahroni), dan Kepala Dinas Pendidikan, Sutaryono, terpantau meninjau langsung lokasi saat elevasi air berada di titik tertinggi guna memastikan langkah darurat berjalan efektif.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Solusi Jangka Panjang: Tanggul dan Pengurukan
Pemerintah daerah bersama pihak terkait mulai merumuskan langkah konkret agar tragedi ini tidak berulang:
Perbaikan Tanggul: Kementerian melalui BBWS Cimanuk Cisanggarung tengah menindaklanjuti perbaikan permanen pada titik-titik tanggul yang kritis.
Peninggian Lahan (Pengurukan). Bagian belakang sekolah direncanakan akan diuruk melalui program aspirasi Anggota DPRD Kabupaten Brebes, Tobidin Sarjum, S.H.
Bagian depan sekolah telah mulai diuruk secara bertahap, termasuk dukungan bantuan material dari SMK Bisma.
“Harapannya, dengan perbaikan tanggul yang komprehensif dan peninggian lahan sekolah, tahun depan fasilitas pendidikan kami tidak lagi terendam banjir,” tutup Sularno penuh harap.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali menjadi sorotan. Belakangan ini, muncul isu penggunaan aplikasi pihak ketiga berjenis “Fake Location” atau “Fake GPS” yang diduga digunakan oleh sejumlah oknum pegawai untuk mengelabuhi sistem absenasi digital (fingerprint berbasis lokasi). (29/4/2026).
Praktik culas ini memungkinkan seorang pegawai tercatat hadir di kantor secara sistem, padahal secara fisik yang bersangkutan berada di lokasi lain, bahkan masih di rumah. Hal ini terungkap dalam sebuah dialog yang menyoroti lemahnya pengawasan pada aplikasi absensi yang seharusnya menjadi tolak ukur kedisiplinan.
Pembodohan dan Pelanggaran Disiplin
Salah satu narasumber di lingkungan instansi pemerintahan yang enggan disebutkan namanya, membenarkan adanya tren penggunaan aplikasi “penipu” tersebut. Menurutnya, fenomena ini sempat harusnya ada tindakan tegas dari Badan Kepegawaian Daerah (BKDSDMD ).
Taryono salah satu ASN mengatakan “Itu sebenarnya pembodohan. PNS itu dilatih untuk jujur dan disiplin. Kalau memang tidak berangkat, ya ada penilaiannya sendiri, bukan malah menipu dengan aplikasi. Dulu kabarnya sejumlah oknum guru sempat dipanggil ke BKD karena ketahuan menggunakan aplikasi Fake itu,” ungkapnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menambahkan bahwa aplikasi yang tersedia bebas di layanan unduhan ponsel pintar tersebut mampu memanipulasi koordinat GPS pengguna secara real-time. Meski demikian, ia menegaskan bahwa di unit kerjanya saat ini, prinsip kejujuran masih dijunjung tinggi.
Kekosongan Personel di Unit Kerja
Selain masalah kedisiplinan, kondisi sumber daya manusia (SDM) di beberapa unit pelayanan publik juga mengalami pergeseran. Di salah satu kantor teknis, saat ini tercatat hanya diperkuat oleh 12 personel yang terdiri dari 6 PNS dan 6 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Kondisi ini semakin krusial mengingat adanya mutasi pegawai ke dinas lain, seperti perpindahan tenaga teknis ke dinas pemuda dan olahraga atau unit kerja lainnya karena kekurangan personel. 
“Kami di sini kekurangan orang. Ada yang ditarik kembali ke pusat atau unit lain untuk mengisi kekosongan. Harapannya, siapa pun yang menggantikan nanti adalah orang yang benar-benar kompeten di bidangnya,” tambahnya.
Sanksi Menanti Oknum Nakal
Menanggapi isu Fake GPS ini, praktisi hukum dan pemerhati kebijakan publik mengingatkan bahwa tindakan memanipulasi absensi merupakan pelanggaran berat terhadap PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi mulai dari teguran hingga pemotongan tunjangan kinerja (Tukin) dapat dijatuhkan bagi mereka yang terbukti berbuat curang.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait diharapkan memperketat sistem keamanan aplikasi absensi digital agar tidak mudah ditembus oleh aplikasi manipulasi lokasi demi menjaga marwah dan profesionalisme pelayan publik.
Laporan: Teguh
Editor: Casroni
TMMD Ke-128 Purbalingga: Mengintip Kokohnya Pondasi Jembatan Garuda, Simbol Baru Gotong Royong Warga
PURBALINGGA, DN-II Satu minggu pasca diresmikannya program pembangunan TMMD ke-128 Kodim 0702/Purbalingga di Desa Krangean, Kecamatan Kertanegara, denyut gotong royong semakin terasa di setiap sudut desa. Semangat kebersamaan pun tampak nyata, salah satunya ialah di Dusun Batur, di mana warga bersama Satgas TMMD kini terus bahu membahu untuk percepatan pembangunan infrastruktur.
Di dusun tersebut, aktivitas warga hampir setiap hari di penuhi geliat pembangunan. Mulai dari pelebaran jalan, penguatan pondasi, hingga fokus pembangunan yang cukup krusial, yakni pembangunan sasaran tambahan atau over prestasi Jembatan Garuda— jembatan yang akan menghubungkan Desa Krangean dan Ponjen, sekaligus membuka akses yang lebih mudah bagi mobilitas warga.
Suasana di lokasi pembangunan pun semakin hidup. Baik warga dan Satgas TMMD terlihat menyatu dalam ritme kerja yang penuh semangat. Setelah melalui berbagai tahap persiapan dan pematangan pondasi, kini pembangunan jembatan itu memasuki tahap penting, yaitu penguatan lantai dasar dengan pengecoran dasar sungai sebelum dipasangnya material armco.
Sertu Riyadi, salah satu Satgas TMMD menjelaskan bahwa proses pengecoran dasar sungai ini memiliki peran krusial dalam memastikan kekuatan dan ketahanan jembatan.
“Lantai dasar ini berfungsi sebagai pondasi utama agar struktur di atasnya stabil dan tidak mudah bergeser, terutama saat debut air meningkat. Jadi di bawahnya harus benar-benar kuat,” jelasnya, Rabu (29/4/2026). 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia juga menambahkan, penggunaan material armco dipilih karena memiliki daya tahan tinggi terhadap tekanan tanah dan aliran air. Armco berbentuk baja bergelombang yang dirancang khusus untuk konstruksi jembatan atau gorong-gorong.
“Material armco ini kuat, tahan lama dan relatif lebih cepat dalam pemasangan. Jadi sangat cocok untuk kondisi medan seperti di sini,” lanjutnya.
Di balik proses teknis tersebut, terselip harapan besar masyarakat. Jembatan Garuda, bukan sekedar penghubung dua wilayah tetapi juga simbol kemudahan akses yang selama ini dinantikan. Melalui jembatan ini, aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga sosial masyarakat diharapkan semakin lancar.
Semangat gotong royong yang terus terjaga antara warga dan Satgas TMMD menjadi kekuatan utama dalam setiap tahap pembangunan. Dari dasar sungai yang kini mulai mengeras, perlahan terbangun pula harapan warga untuk masa depan yang lebih baik.
Red
Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima penghargaan Adhibhakti Sanapati dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atas jasa dan dharma bakti yang luar biasa kepada bangsa dan negara di bidang keamanan siber dan persandian. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian kegiatan ceramah umum yang berlangsung di Auditorium Mayjen TNI (Purn) dr. Roebiono Kertopati, Kantor BSSN, Sawangan, Depok, Selasa (28/4/2026).
Dalam ceramahnya, Panglima TNI menegaskan komitmen TNI dalam memperkuat postur pertahanan siber nasional melalui pendekatan komprehensif yang mencakup pengembangan sumber daya manusia unggul, penguatan regulasi dan doktrin, serta peningkatan kolaborasi lintas sektoral. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan TNI menghadapi dinamika ancaman global yang semakin kompleks di ruang siber. 
Panglima TNI juga menekankan pentingnya sinergi antara TNI dan BSSN dalam membangun kekuatan pertahanan siber yang tangguh dan adaptif. “Mudah-mudahan kolaborasi antara TNI dengan BSSN semakin kita tingkatkan dalam rangka menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan untuk mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Panglima TNI.
Lebih lanjut, Panglima TNI mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk konflik baru berupa perang media atau perang non-fisik yang memanfaatkan berbagai platform komunikasi sebagai sarana utama dalam memengaruhi opini publik.
Penganugerahan Adhibhakti Sanapati ini menjadi wujud apresiasi atas komitmen dan kontribusi nyata TNI dalam memperkuat keamanan siber dan persandian nasional. Momentum tersebut sekaligus mempertegas komitmen dan peran strategis TNI sebagai institusi yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif di ruang siber demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red/Casroni
#tniprima
#tnirakyatkuat
#indonesiaemas2045
BEKASI, DN-II Proses evakuasi terhadap korban kecelakaan kereta api yang terjadi semalam terus dilakukan secara intensif oleh petugas gabungan. Dengan mengutamakan ketelitian dan kecepatan, petugas fokus menyelamatkan penumpang yang sempat terjebak di dalam gerbong. Hingga pagi ini, seluruh korban telah berhasil dievakuasi dan kini tengah menjalani perawatan intensif yang tersebar di 12 rumah sakit di wilayah Bekasi. (28/4/2026).
Kunjungan Presiden dan Penanganan Korban
Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat dengan menjenguk langsung para korban yang dirawat di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, pada Selasa pagi. Dalam kunjungannya, Presiden memastikan bahwa negara hadir untuk menjamin kesembuhan para korban.
“Saya instruksikan agar seluruh korban luka mendapatkan perawatan medis yang paling optimal hingga benar-benar pulih. Tidak boleh ada kendala dalam pelayanan kesehatan mereka,” tegas Presiden.
Evaluasi Menyeluruh dan Sanksi Tegas
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kecelakaan ini memicu langkah tegas dari pemerintah pusat. Selain penanganan medis, Presiden memerintahkan evaluasi total terhadap sistem keselamatan perkeretaapian nasional.
Menteri Perhubungan, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, juga menyatakan akan memanggil dan mengevaluasi manajemen Perusahaan Taksi Green terkait keterlibatan armada mereka dalam insiden tersebut. Langkah ini diambil guna memastikan akuntabilitas dan standar keselamatan operator transportasi jalan raya.
Solusi Jangka Panjang: Infrastruktur dan Keamanan
Pemerintah berkomitmen melakukan penataan sistem pengamanan di perlintasan sebidang secara menyeluruh. Sebagai langkah konkret untuk memutus rantai kecelakaan di titik rawan, Presiden Prabowo telah menyetujui rencana strategis:
Pembangunan Flyover: Pembangunan jembatan layang akan segera direalisasikan di titik lokasi kecelakaan di Bekasi.
Pengurangan Risiko: Langkah ini diambil mengingat tingginya volume lalu lintas dan kepadatan penduduk di kawasan tersebut yang selama ini meningkatkan risiko kecelakaan.
Modernisasi Sistem: Penataan ulang sistem pengamanan perlintasan di titik-titik krusial lainnya di seluruh Indonesia.
Pemerintah berharap dengan adanya pembangunan infrastruktur flyover ini, konflik arus lalu lintas antara kendaraan bermotor dan kereta api dapat dieliminasi sepenuhnya, sehingga tragedi serupa tidak terulang kembali di masa depan.
Red
BREBES, DN-II Kegiatan pengembangan kawasan perumahan Puri Mega Nirwana yang berlokasi di Jl. Raya Lengkong, Kalialang-Kalipucang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, kini tengah menjadi pusat perhatian publik. Proyek yang mencakup penambahan jembatan, normalisasi saluran, serta pengurugan lahan sepanjang 7.000 meter tersebut diduga menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal untuk operasional alat berat.
Modus Operandi Ngansu BBM
Berdasarkan investigasi lapangan pada Senin (27/4/2026), ditemukan indikasi kuat bahwa bahan bakar alat berat didistribusikan melalui jalur tidak resmi. Tim media menemukan sedikitnya tiga jerigen berisi solar yang diduga kuat berasal dari aksi “mengangsu” atau memindahkan BBM dari armada truk ke alat berat (backhoe).
Praktik ini berpotensi melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 UU Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja), yang menyatakan:
“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Klarifikasi Pihak Pengelola
Agus, selaku pengelola lapangan, membantah keras tudingan adanya praktik ilegal tersebut. Ia berdalih bahwa pihaknya selaku pelaksana selalu menyarankan penggunaan bahan bakar non-subsidi (Dexlite).
“Untuk masalah BBM, saya sebagai pelaksana tidak tahu-menahu. Biasanya kami menyarankan lewat Desa atau Dexlite. Saya juga sedang meminta nota-nota pembeliannya,” ujar Agus saat dikonfirmasi di lokasi.
Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola belum mampu menunjukkan bukti pembelian resmi atau invoice BBM industri untuk memvalidasi sumber bahan bakar yang digunakan di lapangan.
Sorotan Legalitas Jembatan dan Izin Lingkungan
Selain isu BBM, status perizinan pembangunan jembatan di area tersebut juga disoal. Pihak pelaksana mengakui bahwa proyek ini merupakan proses take over (pengambilalihan) dari pemilik lama, sehingga klaim mereka, izin yang digunakan masih mengikuti dokumen lama.
Namun, pengelola mengakui bahwa saat ini baru satu titik koordinat yang proses perizinannya sedang berjalan, sementara pekerjaan fisik terus berlanjut. Hal ini memicu pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap: 
Pasal 15 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air: Terkait kewajiban memiliki izin dalam penggunaan sumber daya air atau pemanfaatan ruang pada sumber air (normalisasi saluran).
Pasal 18 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan: Mengenai ketentuan pembangunan prasarana jembatan yang harus memenuhi standar teknis dan legalitas ruang.
“Kami menganggap ini bentuk kepedulian lingkungan karena saluran dibersihkan dan diperlebar. Pemilik baru ini justru peduli soal lingkungan,” tambah Agus mengklaim bahwa koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) telah dilakukan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Urgenitas Verifikasi Aparat Penegak Hukum
Walaupun pihak pengembang mengklaim telah menempuh prosedur, temuan jerigen solar di lapangan dan ketiadaan nota pembelian resmi menjadi catatan serius. Publik mendesak instansi berwenang dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan verifikasi faktual.
Kepastian hukum diperlukan guna memastikan bahwa pengembangan perumahan bersubsidi tidak justru merugikan negara melalui penyalahgunaan BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, serta memastikan infrastruktur yang dibangun memiliki izin konstruksi yang sah.
(Team Redaksi)
