BOGOR, DN-II Kondisi infrastruktur jalan di Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, kini tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, jalan yang baru saja diperbaiki menggunakan anggaran program Bantuan Keuangan (Bankeu) tersebut diduga sudah mengalami kerusakan di sejumlah titik. Fenomena ini pun memicu pertanyaan besar terkait kualitas pengerjaan dan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pimpinan Cabang (PC) Bogor LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap remeh. Ia mendesak agar seluruh tahapan pelaksanaan proyek diperiksa secara menyeluruh.
”Masyarakat berhak mendapatkan infrastruktur yang berkualitas. Jika proyek yang dibiayai Dana Bankeu baru selesai tetapi jalan sudah rusak, maka Inspektorat dan instansi terkait harus segera turun tangan melakukan audit. Jangan sampai anggaran negara yang besar menguap begitu saja tanpa hasil yang sesuai harapan masyarakat,” tegas Ketua PC Bogor LSM KCBI kepada media, Minggu (5/7/2026).
Desakan Audit Investigatif dan Pemeriksaan Teknis
LSM KCBI secara resmi mendesak Inspektorat Kabupaten Bogor, dinas terkait, serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan pemeriksaan teknis di lapangan. Langkah ini dinilai penting guna mendeteksi adanya indikasi pengerjaan yang tidak sesuai spesifikasi atau rencana anggaran biaya (RAB).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Berdasarkan dokumentasi dan pantauan langsung di lapangan, kerusakan memang terlihat jelas di beberapa titik ruas jalan Desa Sukaresmi. Kendati demikian, KCBI menyebut kepastian penyebab kerusakan apakah akibat buruknya mutu material, faktor lingkungan, atau kelalaian kontraktor—tetap harus menunggu hasil pemeriksaan teknis dari pihak berwenang.
Tuntut Pertanggungjawaban Hukum
Lebih lanjut, KCBI menekankan bahwa setiap rupiah dari Dana Bankeu harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Pembangunan infrastruktur desa seharusnya memberikan manfaat jangka panjang bagi mobilitas warga, bukan justru rusak dalam waktu singkat.
”Kami meminta pemerintah daerah tidak menutup mata. Jika dalam pemeriksaan nanti ditemukan adanya manipulasi spesifikasi teknis atau pelanggaran aturan, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkas Ketua PC Bogor LSM KCBI.
(Red)
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Detik Nasional com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
