Bongkar Gurita Korupsi Bogor, Pakar Hukum: Jangan Setengah-Setengah dan Tunggu Perintah Pusat

Bogor, DN-II Mari Kita, Bersuara agar KPK bersihkan Kabupaten Bogor jangan setengah setengah dan selalu tunggu tunggu perintah pusat.

Bila dihitung secara digital selama kurun waktu 25 tahun kasus korupsi di Kab Bogor Di Kota hujan ini sangat luar biasa. (26/9/2026).

Prof DR Sutan Nasomal SH,MH menerima aduan masyarakat luas yang merasa sedih dengan birokrasi yang sangat buruk di Kab Bogor. Carut marut kasus pertanahan tumpang tindih dan saling melibatkan pemerintahan bawah dan sampai atas.

Bila di tayangkan melalui berita dimedia bahwa kasus tumpang tindih pertanahan di Kab Bogor tidak akan beres dikupas 10 tahun. Perkara dipengadilan yang menghabiskan uang masyarakat sampai puluhan milyar tiap kasus pertanahan selalu bersandar kepada kesalahan BPN yang tidak mau menutup atau tidak mengijinkan keluarnya sertifikat ganda.

Belum lagi kasus sertifikat PTSL saat ini yang sangat rumit. Sepertinya para mafia Tanah di kantor pedesaan juga terlibat. Menurut Prof DR Sutan Nasomal SH,MH perlu pemeriksaan secara mendalam oleh Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

**Bongkar Gurita Korupsi Bogor, Pakar Hukum: Jangan Setengah-Setengah dan Tunggu Perintah Pusat**

Kasus Tanah di BPN Kab Bogor. Perlu team khusus yang independen untuk membongkar kesalahan kesalahan yang diciptakan dan menumpuk bertahun tahun menghabiskan anggaran yang tidak sedikit bagi yang berperkara. Tidak cukup KPK yang menghadapi masalah rumit pertanahan di Kab Bogor.

Sertifikat ganda dan Sertifikat berkasus adalah permainan kotor yang tidak bisa di biarkan. Suara Masyarakat Di Kabupaten Bogor meminta KPK tegas untuk menangkap dari pucuk sampai akarnya.

Sebagai edukasi untuk masyarakat. Korupsi bisa terjadi karena atasan masing masing lembaga mendukung para tikus kantor atau mafia Tanah melibatkan pihak yang tertinggi di pemerintahan Kab Bogor sehingga aturan main korupsi itu tercipta dengan licin.

Bila tidak ditangkap pucuk sampai akarnya masyarakat menilai bahwa oknum APH telah terkontaminasi atau masuk angin.

Jangan pernah diam membiarkan korupsi merusak Kab Bogor sehingga semakin dalam kerusakan hukum terjadi. Berdampak masyarakat semakin di miskinkan.

Narasumber : Prof DR Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal Kompii Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal SH MH Rektor Universitas Pronass Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), Assotion Of Yeung Indonesian Advocates Rektor Universitas Bermuda Indonesia (UBI)