Presiden Prabowo Targetkan Penyaluran Kredit Rakyat Capai Rp400 Triliun untuk 28 Juta Keluarga
JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di JIExpo Convention Centre, Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (22/10/2026).
Dalam arahannya, Kepala Negara menekankan pentingnya pemerataan akses finansial sebagai pilar utama dalam memperkuat perekonomian nasional yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Berikut adalah pokok-pokok perhatian dan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas TPAKD 2026:
1. Penguatan Fondasi Inklusi Keuangan Daerah
Presiden menyampaikan apresiasi atas terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada akhir tahun 2024 lalu. Capaian ini dinilai sebagai fondasi krusial dalam memperluas inklusi keuangan hingga ke pelosok negeri melalui sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Bank Indonesia.
2. Akselerasi Penyaluran Kredit Rakyat hingga Rp400 Triliun
Pemerintah mencatat penyaluran kredit untuk rakyat saat ini telah mencapai sekitar Rp53 triliun dengan total dua juta penerima manfaat. Ke depan, pemerintah menaikkan target penyaluran secara signifikan hingga mencapai Rp400 triliun pada tahun mendatang. Target ambisius ini diharapkan mampu menjangkau sekitar 28 juta keluarga, dengan fokus utama kepada petani, nelayan, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Nasional
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen penuh untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Presiden menegaskan pentingnya menjaga kekayaan nasional, menertibkan berbagai izin konsesi yang tidak produktif, serta memperkuat pengawasan terhadap potensi pelanggaran hukum. Langkah ini diambil untuk memastikan potensi ekonomi Indonesia dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
4. Efisiensi BUMN dan Optimalisasi Aset Negara
Selain itu, Kepala Negara mendorong efisiensi kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta optimalisasi aset-aset negara. Pengelolaan tersebut harus berjalan selaras dengan amanat konstitusi, yakni Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 guna mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata.
Peresmian Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan
Di sela-sela kegiatan tersebut, Presiden Prabowo turut menyampaikan ucapan selamat Hari Santri Nasional 2026 kepada seluruh santri di tanah air. Agenda penting lainnya dalam rangkaian acara ini adalah peresmian pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan sebagai langkah strategis memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Menutup arahannya, Presiden mengingatkan bahwa esensi akses keuangan bukan sekadar ketersediaan pembiayaan semata.
”Akses keuangan bukan hanya terbatas pada tersedianya pembiayaan, tetapi memastikan petani, nelayan, pelaku UMKM, dan keluarga di seluruh pelosok Indonesia memiliki kesempatan untuk tumbuh, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan; karena ekonomi yang kuat adalah ekonomi yang manfaatnya dirasakan nyata oleh rakyat,” tegas Presiden. Tim
Eksplorasi konten lain dari Detik Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
