Transparansi Proyek Jembatan Sitanggal Brebes Dipertanyakan, Publik Ingatkan Konsekuensi Hukum Kontrak
BREBES, DN-II Proyek preservasi Jembatan Pasar Sitanggal di ruas jalan penghubung Jatibarang–Ketanggungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, menuai sorotan tajam dari publik. Selain perannya yang vital sebagai urat nadi mobilitas warga dan distribusi logistik regional, masyarakat mendesak keterbukaan informasi yang komprehensif terkait rincian pagu anggaran serta profil badan usaha pelaksana proyek. (16/11/2026).
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi konstruksi, kegiatan fisik ini didanai melalui skema Program Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2026. Proyek tersebut berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah DI Yogyakarta, melalui Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Jawa Tengah (PPK 1.4).
Dalam dokumen papan proyek bernomor SPK HK.02.03/Bb6-pjnl.06.4/IJD-STNGL/2026-01, tercantum nilai kontrak resmi sebesar Rp7.658.928.577 yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana CV. Jaya Perkasa. Masa pelaksanaan kontrak ditetapkan selama 61 hari kalender, terhitung sejak 28 Oktober 2026 hingga 27 Desember 2026, dengan target fungsional sebelum libur Natal pada pertengahan Desember mendatang.
Dinamika Informasi: Selisih Anggaran dan Identitas Penyedia
Sorotan publik mengemuka menyusul adanya perbedaan angka anggaran yang sempat beredar di ruang publik pada tahap awal sosialisasi—yang menyebutkan angka alokasi sekitar Rp3 miliar dengan nilai kontrak riil yang tertera sebesar Rp7,65 miliar lebih.
Selain itu, minimnya rincian informasi mengenai profil operasional CV. Jaya Perkasa di kanal informasi publik daerah turut memicu tanda tanya warga. Mengingat banyaknya kesamaan nomenklatur badan usaha serupa dalam sistem pengadaan nasional, elemen masyarakat menilai transparansi menyeluruh sangat mendesak agar tidak menimbulkan prasangka negatif di tengah masyarakat.
Sejumlah pemerhati kebijakan publik menilai, sebagai infrastruktur strategis yang dibiayai oleh uang negara (APBN) dan berdampak langsung pada rekayasa pengalihan arus lalu lintas warga selama dua bulan pengerjaan, penjelasan teknis dan administratif yang transparan dari instansi terkait merupakan keharusan mutlak.
Landasan Hukum Keterbukaan Informasi dan Pengawasan Konstruksi
Secara konstitusional dan legal formal, hak publik dan insan pers untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai pengelolaan anggaran negara diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan:
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers: Menjamin kemerdekaan pers serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan transparan demi kepentingan publik.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP):
Pasal 9: Mewajibkan badan publik untuk mengumumkan informasi secara berkala mengenai ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan, termasuk besar anggaran.
Pasal 11: Mengharuskan penyediaan informasi serta ringkasan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa secara terbuka agar mudah diakses oleh masyarakat.
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021: Menegaskan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan akuntabel.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi: Mengatur standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4) serta mutu hasil pekerjaan konstruksi yang diawasi secara ketat oleh instansi berwenang.
Konsekuensi Hukum Pelanggaran dan Risiko Penyimpangan
Pengamat hukum dan kebijakan publik mengingatkan bahwa transparansi data kontra meliputi rincian item pekerjaan, spesifikasi teknis fondasi, struktur balok girder, hingga volume material merupakan instrumen pengawasan preventif.
Berdasarkan regulasi tata kelola keuangan negara, setiap ketidaksesuaian volume pekerjaan, spesifikasi fiktif, atau penyimpangan prosedur memiliki konsekuensi hukum yang tegas:
Sanksi Administratif: Berdasarkan perundang-undangan pengadaan barang/jasa, pelanggaran berat dapat berujung pada pemutusan kontrak secara sepihak dan pencantuman penyedia dalam Daftar Hitam (Blacklist) Nasional.
Pertanggungjawaban Pidana: Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan indikasi permufakatan jahat yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Menunggu Klarifikasi Resmi PPK
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya mengonfirmasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.4 Satker PJN Wilayah I Provinsi Jawa Tengah serta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Brebes selaku instansi teknis di daerah.
Klarifikasi resmi dari pihak berwenang sangat dinantikan guna membedah rincian alokasi anggaran Rp7,65 miliar tersebut secara transparan. Hal ini penting untuk memastikan proyek preservasi Jembatan Pasar Sitanggal berjalan tepat mutu, tepat waktu, serta memenuhi asas akuntabilitas publik tanpa celah penyimpangan.
Tim
Eksplorasi konten lain dari Detik Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.