Cukong Kayu Merajalela di Bonatua Lunasi, Polres Toba Ditantang Bongkar Praktik Illegal Logging
TOBA, SUMUT, DN-II Praktik perusakan lingkungan dan kejahatan kehutanan di Kabupaten Toba kembali mencoreng wibawa penegakan hukum. Aktivitas illegal logging di Jalan Amborgang, (16/11/2026).
Desa Sinar Sabungan, Kecamatan Bonatua Lunasi, kian terang-terangan beroperasi tanpa tersentuh hukum, memantik tanda tanya besar ihwal komitmen aparat dalam memberantas sindikat pembalakan liar.
Berdasarkan investigasi mendalam serta keterangan warga setempat berinisial A, roda mesin chainsaw dan deru alat berat di kawasan tersebut diduga digerakkan oleh oknum berinisial KT, warga Desa Pintu Oloan. Yang kian memprihatinkan, aktivitas masif ini melenggang mulus tanpa hambatan, memicu kecurigaan publik adanya pembiaran dari pihak-pihak berwenang.
Saat tim media turun langsung memantau lokasi pada Jumat (13/11/2026), pemandangan kerusakan hutan terpampang nyata: satu unit alat berat jenis buldozer bersiaga bersama armada truk bak terbuka yang siap mengangkut hasil jarahan hutan berupa kayu-kayu pinus gelondongan yang ditebang paksa dari perut bumi Toba.

Konfirmasi Bungkam, Komitmen Penegak Hukum Dipertanyakan
Alih-alih menunjukkan respons cepat sebagai pengayom hukum, jajaran Polres Toba justru memilih bungkam. Upaya konfirmasi yang dilayangkan awak media kepada Kapolres Toba, AKBP Vinsensius Jimmy Parapaga, S.I.K., melalui pesan singkat WhatsApp pada Senin (16/11/2026), tidak direspons sama sekali.
Sikap pasif dan tutup mulut dari institusi penegak hukum ini semakin memperkuat sinyalemen miring di tengah masyarakat mengenai efektivitas penindakan hukum terhadap para cukong kayu.
Padahal, payung hukum untuk menjerat para pelaku kejahatan kehutanan sangatlah tegas dan tidak main-main. Merujuk pada regulasi yang berlaku:
UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H).
UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Ancaman pidananya terang benderang: perorangan yang menebang pohon di kawasan hutan tanpa izin diancam pidana penjara minimal 1 tahun. Sementara itu, pengangkutan kayu tanpa dokumen resmi diganjar hukuman 1 hingga 5 tahun penjara. Lebih jauh lagi, jika terbukti sebagai kejahatan korporasi atau terorganisasi, hukumannya melonjak hingga 15 tahun penjara dengan denda fantastis mencapai miliaran rupiah.
Publik Menagih Ketegasan Polres Toba
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan tegas memberikan mandat kepada pers nasional untuk melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Pembiaran terhadap illegal logging bukan sekadar kejahatan terhadap lingkungan, melainkan ancaman nyata bagi masa depan ekologi Toba.
Publik kini menantang ketegasan Kapolres Toba beserta jajarannya. Apakah institusi kepolisian akan terus bergeming membiarkan hutan Toba digunduli, atau segera membuktikan taringnya dengan menangkap aktor intelektual di balik perusakan hutan di Kecamatan Bonatua Lunasi?
(Tim Redaksi)
Eksplorasi konten lain dari Detik Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.