Jakarta, DN-II Dimana mana sebahagian belahan bumi Indonesia pertanian terancam gagal panen akibat perairan yang tersendat dangkal bahkan kering kerontang selain itu perlu subsidi air kedarah daerah yang langka air oleh Pemerintah Kab Kota yang daerahnya terkena dampak akibat kemarau kekeringan air sulit diperoleh masyarakat disini Kita harapkan secepatnya Bapak Haji Prabowo Subianto mengantisipasi masyarakat Indonesia terancam kelaparan dimana mana akibat tidak bisa masak dan petani terancam penyakit busung lapar dimana mana”, ujar Profesor Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum, Ekonom menjawab materi pertanyaan sejumlah pemimpin Redaksi media cetak onlen dalam luar negeri dikantornya Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di Bilangan Cijantung Jakarta, (13/8/2026) via telpon selulernya.
Gagal Panen Karena Kemarau Harus Menjadi Perhatian Negara Indonesia Serta Dampaknya Serta Dampaknya menurut Prof DR Sutan Nasomal SH,MH
Kemarau baru tiga bulan tetapi telah memberikan dampak yang luar biasa. Pertanian mengering dan banyak peternak ikan juga merugi.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH pemerhati pertanian meminta Pemerintah Indonesia memperhatikan nasib petani dan peternak ikan air tawar terdampak dari kemarau. Modal mereka tidak akan kembali karena gagal dalam perawatan dan tidak mungkin bisa di panen.
47% wilayah Indonesia yang mengalami kekeringan dalam pertanian dan peternakan ikan selama puluhan tahun ini harusnya sudah mendapatkan solusi dengan di siapkannya irigasi yang bisa menyuplai kebutuhan air.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Prof DR Sutan Nasomal menyayangkan Anggaran ratusan Trilyun dari Pemerintah Indonesia untuk bendungan dan pembuatan danau seharusnya berfungsi menyiapkan air. Ini tidak berdampak. Masyarakat di pedesaan Mengeluhkan kelangkaan air. Jangan di bangun bendungan dan danau yang asal jadi dan tidak ada airnya untuk kebutuhan petani dan peternak ikan selama musim kemarau. Masyarakat Pedesaan saat mendukung Program ketahanan pangan dari Prabowo Subianto Presiden RI dan ingin membuktikan pertanian dan peternakan ikan akan mampu tercipta swasembada pangan bila air tercukupi.
Keprihatinan ini masyarakat terdampak kelangkaan air sudah puluhan tahun terjadi. Prof DR Sutan Nasomal sangat yakin solusinya sudah di miliki oleh Pemerintah Indonesia bersama Presiden RI Prabowo Subianto.
Hasil laporan masyarakat akibat gagal panen dan tidak bisa mendapatkan sumber air agar program ketahanan pangan dari Presiden RI Prabowo Subianto di sebabkan oleh alih fungsi lahan.
Ratusan Ribu Sungai Perlu di Normalisasi dan di keruk baik di Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan NTB dll
Pembuatan ribuan danau baru agar bisa menyerap air hujan di wilayah sering terdampak kering berkepanjangan.
Memanfaatkan sungai bawah tanah untuk menambah stok air bersih agar menopang stok air di saat kemarau panjang. Libatkan Kementrian dan TNI Polri agar kekeringan bisa di atasi.
Pembuatan Bendungan baru menjadi harapan masyarakat dan bendungan yang tidak optimal maka perlu renovasi. Hutan yang telah rusak harus kembali di tanam pohon pohon baru agar air tetap banyak di wilayah pegunungan. Ini perlu langkah seriuas karena cuaca semakin ekstrem akibat Elnino.
Harga sayur mayur kembali mahal dampak kelangkaan barang di banyak pasar. Maka kiriman dari pedesaan memang terhenti akibat gagal panen. Petani tidak mendapatkan hasil dan merugi ratusan juta dampak kemarau panjang. Teknologi menyerap air di saat kemarau harus di kembangkan dan menjadi edukasi untuk masyarakat selama ancaman Elnino ini terjadi. Dengan teknologi menyerap panas untuk bisa menjadi air maka kebutuhan air akan terbantu.
Semoga semua danau dan bendungan bisa di perbaiki untuk mampu menampung air yang dibutuhkan pertanian dan perikanan selama kemarau menurut Prof DR Sutan Nasomal SH,MH
Narasumber : Prof DR Sutan Nasomal SH,MH
Pakar Hukum Internasional, Ekonom Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal Kompii Pendiri Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia(PAMID) Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal SH MH Rektor Univ STIA STIH Pronass.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Papua Tengah, DN-II Koops TNI Habema memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar mengenai dugaan intimidasi oleh personel TNI Pos Wuloni terhadap umat Stasi Santa Sisilia Wuloni, Paroki Santo Petrus Ilaga, Dekanat Moni-Puncak Jaya, Keuskupan Timika.
Koops TNI Habema menegaskan bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan, tidak terdapat arahan maupun tindakan personel Pos Wuloni yang bertujuan memberikan tekanan kepada pihak gereja ataupun umat dalam penyampaian ucapan terima kasih kepada TNI dan Pemerintah Republik Indonesia, Rabu (12/8/2026).
Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf. M. Wirya Arthadiguna, mengatakan bahwa TNI menghormati gereja sebagai ruang kehidupan rohani masyarakat sekaligus bagian penting dalam perjalanan masyarakat Papua.
“Kami menghormati gereja, para pemimpin agama, dan seluruh umat. Kehadiran TNI di tengah masyarakat harus memberikan rasa aman, bukan rasa takut. Karena itu, kami selalu menekankan kepada setiap prajurit untuk membangun komunikasi dengan cara yang humanis, menghargai masyarakat, adat, serta kehidupan keagamaan di Papua,” ujarnya.
Ucapan terima kasih yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan dukungan terhadap renovasi Gereja Stasi Santa Sisilia Wuloni dan perbaikan fasilitas sekolah dasar di wilayah tersebut. Bantuan tersebut merupakan bagian dari kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak dimaksudkan untuk membebani masyarakat dengan kewajiban memberikan dukungan ataupun pernyataan tertentu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Bagi kami, membantu gereja dan sekolah adalah bagian dari pengabdian. Tidak ada kewajiban bagi masyarakat untuk membalasnya dengan pernyataan apa pun. Yang terpenting adalah rumah ibadah dapat digunakan dengan baik, anak-anak dapat belajar dengan layak, dan hubungan TNI dengan masyarakat terus dibangun atas dasar saling percaya dan saling menghormati,” tambahnya.
Koops TNI Habema memahami bahwa masyarakat Papua memiliki pengalaman, pandangan, dan harapan yang beragam. Karena itu, setiap masukan akan dihormati dan menjadi bagian dari evaluasi agar kehadiran prajurit di tengah masyarakat semakin profesional, humanis, dan memberikan manfaat.
Koops TNI Habema meyakini bahwa keamanan yang berkelanjutan tidak dapat dibangun hanya melalui pengamanan wilayah. Kedamaian tumbuh ketika masyarakat merasa aman, gereja dapat menjalankan pelayanannya dengan bebas, anak-anak dapat memperoleh pendidikan, dan komunikasi antara masyarakat, pemerintah, serta aparat dibangun atas dasar kepercayaan.
TNI hadir untuk menjaga, membantu, dan mengabdi. Kepercayaan masyarakat tidak dapat diminta atau dipaksakan, tetapi harus tumbuh dari sikap, ketulusan, dan pengabdian yang dirasakan masyarakat sendiri. Red
Jayapura, DN-II Karya Bakti Skala Besar yang dilaksanakan Korem 172/Praja Wira Yakthi menjadi salah satu wujud nyata kehadiran TNI AD dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan di wilayah Papua Pegunungan. (13/8/2026).
Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan perintah Presiden Republik Indonesia kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) untuk terus menghadirkan TNI AD di tengah masyarakat melalui berbagai program yang memberikan manfaat secara langsung.
Komandan Korem 172/PWY menyampaikan bahwa Karya Bakti Skala Besar dilaksanakan dengan menyentuh berbagai aspek kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan sumur bor, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), rehabilitasi dan renovasi sekolah, pembangunan MCK, perbaikan jembatan perintis, hingga perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Melalui kegiatan ini, kami berupaya menjawab berbagai kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Papua. Apa yang kami kerjakan mungkin terlihat sederhana, tetapi kami berharap manfaatnya dapat benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Danrem 172/PWY.
Salah satu program yang menjadi bagian dari Karya Bakti Skala Besar adalah pembangunan PLTMH yang diberi nama “Wam Pillamo”, yang memiliki makna “air mengalir membawa terang Papua.”
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Nama tersebut memiliki filosofi bahwa aliran air yang selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Papua dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk menghadirkan penerangan sekaligus mendukung aktivitas dan kehidupan masyarakat.
“Wam Pillamo menggambarkan harapan kami agar aliran air yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Papua juga dapat menjadi sumber energi yang menghadirkan cahaya, aktivitas, dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, pembangunan berbagai fasilitas tersebut tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi merupakan bagian dari upaya menghadirkan solusi atas kebutuhan masyarakat. Air bersih diharapkan dapat memenuhi kebutuhan keluarga, listrik dapat menerangi rumah dan mendukung aktivitas warga, fasilitas pendidikan yang lebih layak dapat menunjang proses belajar anak-anak, sementara perbaikan jembatan perintis dapat membuka dan mempermudah akses masyarakat.
“Kehadiran TNI AD harus memberikan solusi dan manfaat nyata bagi rakyat. Inilah komitmen kami untuk terus membantu dan mengabdi bersama masyarakat,” tegas Danrem.
Korem 172/PWY berharap pelaksanaan Karya Bakti Skala Besar dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kesejahteraan serta mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Red
Jakarta, DN-II Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengajak pemerintah daerah (Pemda) tidak hanya mendorong lahirnya inovasi, tetapi juga memastikan karya dan inovasi yang dihasilkan dikelola serta mendapat pelindungan kekayaan intelektual.
Menurut Yusharto, berbagai gagasan, hasil kajian, metode, aplikasi, sistem, hingga produk pengetahuan yang lahir dari lingkungan pemerintahan memiliki nilai strategis bagi organisasi. Karena itu, inovasi perlu dikembangkan, dimanfaatkan, dan dikelola sebagai aset pengetahuan yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.
“Pelindungan kekayaan intelektual perlu kita tempatkan sebagai bagian dari tata kelola inovasi. Pelindungan bukan dimaksudkan untuk membatasi kreativitas dan inovasi. Sebaliknya, pelindungan memberikan kepastian agar karya dan inovasi yang dihasilkan dapat dikembangkan secara lebih tertib, aman, dan berkelanjutan,” ujar Yusharto saat membuka Sosialisasi Penguatan Pelindungan Kekayaan Intelektual dalam Mendukung Inovasi Kebijakan dan Transformasi Digital Pemerintahan di Command Center BSKDN, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Yusharto menjelaskan, kebutuhan terhadap pelindungan kekayaan intelektual semakin penting seiring pesatnya perkembangan teknologi digital dan kompleksitas persoalan pemerintahan. Menurutnya, transformasi digital tidak sekadar membangun aplikasi atau mendigitalisasi proses administrasi, tetapi juga mencakup cara pemerintah mengelola informasi, mengembangkan pengetahuan, menghasilkan inovasi, dan menyelesaikan persoalan.
“Dalam proses tersebut, gagasan, karya, inovasi, sistem, aplikasi, metodologi, maupun berbagai produk pengetahuan yang dihasilkan oleh aparatur pemerintah merupakan aset yang memiliki nilai strategis bagi organisasi,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menambahkan, BSKDN bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) memiliki peran penting dalam menghasilkan penelitian, kajian, analisis, evaluasi, serta rekomendasi strategi kebijakan. Berbagai hasil tersebut, menurutnya, perlu dikelola agar tidak berhenti sebagai dokumen atau kegiatan, tetapi dapat menjadi aset pengetahuan yang memperkuat pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Dengan demikian, inovasi tidak hanya menghasilkan perubahan dalam proses kerja, tetapi juga dapat menjadi aset kelembagaan yang memiliki nilai dan manfaat jangka panjang,” ungkap Yusharto.
Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar menekankan pentingnya melakukan registrasi terhadap hasil kreasi dan inovasi setelah proses penciptaan dilakukan. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memberikan pelindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang melekat pada suatu karya.
“Ketika melakukan inovasi, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah memproteksi, meregister hasil kreasi tersebut, hasil inovasi tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,” ujar Hermansyah.
Hermansyah menjelaskan, pendaftaran kekayaan intelektual memberikan kepastian terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak. Hak moral berkaitan dengan pengakuan terhadap pihak yang menghasilkan karya, sementara hak ekonomi memberikan pelindungan atas pemanfaatan karya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis kekayaan intelektual dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kalau tadi hak moral, saya mencipta lagu maka hak moralnya akan abadi saya mencipta lagu. Tetapi terkait dengan hak ekonominya, negara memberikan batasan dan perlindungan,” jelasnya.
Dia menambahkan, untuk hak cipta, pelindungan hak ekonomi berlaku selama masa hidup pencipta dan berlanjut hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, dia mendorong agar aparatur dan Pemda semakin memahami pentingnya mengenali, mengelola, serta mendaftarkan karya dan inovasi yang berpotensi menjadi kekayaan intelektual. Red
Jakarta, DN-II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Kolaborasi tersebut salah satunya diwujudkan dengan menggelar Rapat Koordinasi Khusus antara Kemendagri, BGN, dan seluruh pemerintah daerah (Pemda) yang berlangsung secara hybrid dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan bahwa kepala daerah memiliki indikator kinerja yang harus dicapai. Hal itu di antaranya penurunan angka stunting, penurunan angka kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ketiga aspek tersebut, ujar Mendagri, dapat direalisasikan melalui dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Nah ini dengan adanya Program MBG, tiga-tiganya ini terbantu, kepala daerah-kepala daerah akan sangat terbantu. Ada program makan bergizi yang gratis tanpa APBD, didukung APBN,” ujar Mendagri.
Ia mengajak kepala daerah untuk memanfaatkan program tersebut dalam mengatasi tantangan di lingkungan masyarakat. Bila program tersebut berhasil diimplementasikan dengan baik di daerah, kepala daerah juga akan memperoleh dampak positif. Di sisi lain, pelaksanaan program yang optimal dinilai bakal membuka lapangan kerja serta meningkatkan produksi di sektor pangan.
Mendagri menilai Program MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pasalnya, melalui implementasi yang optimal, program itu bakal menggerakkan rantai pasok bagi produsen, petani, nelayan, hingga peternak. Bahkan, program tersebut juga diyakini bakal membantu pengendalian inflasi di daerah melalui intervensi BGN dalam menyerap pasokan pangan di daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Nah jadi di daerah-daerah tertentu beliau (Kepala BGN) bisa memberikan instruksi. ‘Beli ikan, SPPG … misalnya gitu. Beli telur, [ketika harga] telurnya turun. Nah, jadi memang banyak sekali manfaatnya rekan-rekan pemerintah daerah, ya. Kita harus dukung,” sambung Mendagri.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga mengajak Pemda untuk berkolaborasi mendukung pelaksanaan Program MBG. Apalagi, pelibatan Pemda dalam Program MBG telah tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Sejalan dengan itu, Mendagri menegaskan komitmen Kemendagri untuk memperkuat pelaksanaan Program MBG. Hal itu diwujudkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi dan Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah. Prosesi penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Mendagri dan Kepala BGN Sudaryono.
“Nah ini, dan dengan adanya kerja sama Dukcapil, ya kami sangat harapkan nanti ini akan memberikan kontribusi juga kepada program MBG BGN. Tidak hanya kuantitatif, jumlah anak atau ibu yang menjadi penerima manfaat, tapi langsung bisa secara kualitatif, yaitu siapa penerimanya. Itu bisa ketahuan,” tandasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, serta pejabat lainnya di lingkungan Kemendagri. Hadir pula Kepala BGN Sudaryono, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN Trenggono, serta para pejabat terkait di lingkungan BGN. Adapun acara ini juga diikuti seluruh pejabat di lingkungan Pemda secara virtual. Red
BATAM, 13/08/2026. Pimpinan Redaksi Cyber Nasional, Kusmiadi, C.B.J., C.E.J., C.In yang akrab disapa Jhon, mengecam keras sikap tertutup Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam terkait proyek pembangunan infrastruktur di Tempat Pembuangan Akhir Punggur Kabil, Nongsa, yang menelan anggaran fantastis senilai Rp44.057.734.613 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2026 dengan nilai pagu sebesar Rp45.451.080.202.
Berdasarkan penelusuran dan fakta yang dihimpun di lapangan pada 10 Agustus 2026 pukul 11:40 WIB di koordinat Lat 1.052966° Long 104.119678°, aktivitas yang terlihat di lokasi bukanlah pengerjaan konstruksi baru yang sesuai dengan perencanaan, melainkan operasional alat berat yang hanya meratakan dan mendorong tumpukan sampah lama. Ironisnya, papan nama proyek baru terpasang setelah berbagai pemberitaan sebelumnya viral di berbagai redaksi media massa. Pemasangan plang proyek tersebut baru dilakukan beberapa hari belakangan sejak proyek berjalan, sehingga menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat, padahal tertulis pada papan bahwa kontrak telah dimulai sejak 10 Juli 2026.
Upaya konfirmasi yang dilakukan selama tiga hari berturut-turut pada tanggal 11, 12, dan 13 Agustus 2026 ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam pun menemui jalan buntu. Pada Selasa, 12 Agustus 2026 pukul 11:00 WIB, perwakilan redaksi yang datang diterima oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Bapak Taufik. Namun, pertanyaan mendasar mengenai alokasi lahan baru seluas empat hektar serta kesesuaian kegiatan di lapangan sama sekali tidak dijawab secara rinci dengan alasan Kepala Dinas sedang mengikuti agenda rapat bersama Badan Pengusahaan Batam. Hingga hari ketiga pada 13 Agustus 2026, tidak ada kepastian jadwal maupun itikad baik dari instansi terkait untuk memberikan penjelasan yang transparan.
Catatan redaksi menunjukkan sejumlah persoalan serius, mulai dari ketidaksesuaian lokasi antara alokasi lahan baru dan realisasi di area TPA eksisting, penolakan akses data tertulis berupa progres, Rencana Anggaran Biaya, serta gambar kerja proyek, hingga lambannya progres fisik di lapangan yang tidak sebanding dengan kucuran anggaran. Sikap bungkam, antikritik, dan alergi transparansi yang ditunjukkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam merupakan bentuk pengkhianatan nyata terhadap hak masyarakat atas keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.
“Ini adalah uang APBD dari pajak masyarakat. Publik berhak mendapatkan informasi yang jelas, transparan, dan akuntabel,” tegas Jhon. Pihak redaksi mendesak Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam segera membuka data secara jujur, sementara Inspektorat Kota Batam dan Badan Pemeriksa Keuangan diminta untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif guna menguji kesesuaian antara perencanaan, anggaran, dan realisasi di lapangan. Jhon secara tegas juga mendesak pemerintah pusat turun melakukan investigasi mendalam terkait dugaan dan temuan ini.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Urgensi Kepada Otoritas Pusat Terkait:
# Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta
# Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta
# Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta
# Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
# Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi Terkait di Jakarta
Publisher -Red
Cilacap, Detik Nasional – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap III Tahun 2026 di Desa Bingkeng, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, resmi ditutup, Kamis (13/8/2026).
Upacara penutupan berlangsung di lapangan Desa Bingkeng dan dipimpin Komandan Kodim (Dandim) 0703/Cilacap Letkol Inf. Aryudha Sakti selaku Dansatgas TMMD Sengkuyung Tahap III.
Dalam amanatnya, Letkol Inf. Aryudha Sakti menyampaikan bahwa pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap III yang dimulai sejak 15 Juli 2026 telah diselesaikan secara keseluruhan dengan capaian 100 persen. Program tersebut mencakup sasaran pembangunan fisik dan kegiatan nonfisik.
Menurutnya, semangat kebersamaan dan gotong royong antara TNI, pemerintah daerah, serta masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program TMMD.
“Dengan semangat kebersamaan, seluruh sasaran fisik dapat diselesaikan sehingga hasilnya bisa langsung dimanfaatkan masyarakat Desa Bingkeng,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Untuk sasaran fisik pokok, TMMD Sengkuyung Tahap III di Desa Bingkeng meliputi pembangunan perkerasan jalan dengan volume panjang 800 meter, lebar 4 meter, dan tebal 0,30 meter. Selanjutnya, pembangunan talud sepanjang 120 meter dengan lebar 30 sentimeter dan tinggi 1,5 meter, serta pembangunan satu unit jembatan dengan panjang 7,2 meter dan lebar 4 meter.
Selain sasaran fisik pokok, terdapat sasaran fisik tambahan berupa rehabilitasi dua unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui dukungan CSR Baznas serta kegiatan penanaman sebanyak 1.000 pohon.
Sementara itu, sasaran nonfisik meliputi pelayanan KB gratis dan pemberian suvenir, pengobatan gratis, pembuatan akta kelahiran dan akta kematian dengan NIK, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), perpustakaan keliling, serta pelayanan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Kegiatan lainnya berupa pelatihan ketahanan dan keamanan lingkungan (Linmas), kewirausahaan bagi wirausaha baru, tata boga, inovasi pengolahan pakan ternak alternatif untuk kambing, serta pelatihan budidaya ikan yang baik dan benar.
Dandim menjelaskan, pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap III di Desa Bingkeng didukung anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp246 juta dan APBD Kabupaten Cilacap sebesar Rp500 juta. Dengan demikian, total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp746 juta.
Ia berharap berbagai hasil pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, khususnya dalam memperlancar akses transportasi pada jalan usaha tani dan mendukung peningkatan taraf hidup warga Desa Bingkeng.
“Diharapkan pembangunan melalui kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap III ini dapat melancarkan arus transportasi jalan usaha tani serta meningkatkan taraf hidup masyarakat,” kata Dandim.
Upacara penutupan turut dihadiri Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Cilacap Bintang Dwi Cahyono, jajaran Forkopimda Cilacap, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forkopimcam Dayeuhluhur, perwakilan BUMD, BUMN, pihak swasta, LSM, organisasi kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat setempat.
Usai upacara penutupan, rombongan melanjutkan peninjauan ke sejumlah lokasi hasil pelaksanaan TMMD, di antaranya pembangunan perkerasan jalan usaha tani, talud, jembatan, dan rehabilitasi RTLH.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dengan selesainya seluruh sasaran program TMMD Sengkuyung Tahap III di Desa Bingkeng diharapkan tidak hanya meninggalkan hasil pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dan kemanunggalan TNI bersama masyarakat dalam mendukung pembangunan desa. (Dani)
Bireuen, 12 Agustus 2026 – Haidir Putra alias Chadir secara tegas membantah seluruh pemberitaan di sejumlah media yang menyebutkan dirinya terlibat dalam dugaan pemerasan terhadap sebuah perusahaan. Ia menegaskan bahwa kehadirannya di lokasi perusahaan murni untuk menjalankan tugas investigasi jurnalistik.
Berdasarkan penelusuran serta konfirmasi langsung oleh awak media terkait nomor telepon yang tercantum dalam percakapan yang beredar, yaitu +62 812-1145-3998, yang bersangkutan dengan tegas membantah hal tersebut dan menyatakan bahwa nomor itu bukanlah miliknya. Ia menegaskan tidak pernah melakukan tindakan sebagaimana yang dituduhkan.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Haidir guna meluruskan informasi yang dinilai perlu mendapatkan klarifikasi berimbang demi menjaga nama baik dan menjunjung tinggi profesionalisme.
“Saya murni datang ke perusahaan itu hanya untuk menginvestigasi terkait laporan dugaan dari masyarakat terkait limbah pabrik yang mencemari lingkungan permukiman masyarakat setempat,” ujar Haidir dalam keterangannya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa dirinya senantiasa menjunjung tinggi kode etik jurnalistik serta tidak pernah melakukan tindakan di luar ketentuan profesi, seperti pemerasan maupun pungutan liar terhadap pihak mana pun selama menjalankan tugas di lapangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Nah, saya pastikan dan saya jamin, saya tidak pernah sedikit pun ketika saat melakukan investigasi terlibat dalam pemerasan ataupun pungutan liar kepada siapapun,” tambahnya.
Melalui klarifikasi ini, Haidir berharap masyarakat dan rekan-rekan pembaca dapat memahami duduk perkara yang sebenarnya secara bijaksana, serta mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menyikapi setiap informasi yang beredar.
Publisher -Red
Brebes, DN-II Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg-67 Tahun 2026 melaksanakan kegiatan *Management Training Course Level III* melalui studi lingkungan di wilayah hukum Polres Brebes. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Balai Desa Limbangan, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Rabu (12/7/2026) mulai pukul 15.30 WIB hingga selesai.
Kegiatan studi lingkungan tersebut dilaksanakan dalam rangka pengumpulan data dan informasi terkait pendistribusian pupuk bersubsidi, khususnya bagi kelompok tani di Desa Limbangan. Kegiatan diikuti sekitar 100 peserta dan melibatkan unsur kepolisian, TNI, pemerintah desa, penyuluh pertanian, perangkat desa, serta para petani.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolsek Kersana AKP Teguh Adi W, Babinsa Koramil 06 Kersana Sertu Solikhin yang mewakili Danramil 06 Kersana, Kepala Desa Limbangan Tulab, PPL Pertanian Rokhman, perangkat Desa Limbangan, serta para petani.
Dalam pelaksanaannya, para peserta didik Sespimmen Polri Dikreg-67 memperkenalkan diri dan melakukan pengumpulan data melalui dialog bersama kelompok tani. Pembahasan difokuskan pada kondisi penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Kersana, khususnya Desa Limbangan, termasuk berbagai hal yang berkaitan dengan efektivitas pendistribusian pupuk kepada petani.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain kegiatan pengumpulan data, rangkaian *Management Training Course Level III* juga dilanjutkan dengan kegiatan bakti sosial kepada anggota kelompok tani sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat.
Plt. Kasi Humas Polres Brebes Iptu Syaiful Hidayat menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi sarana bagi peserta didik Sespimmen Polri untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai kondisi dan permasalahan yang ada di lapangan, sekaligus membangun komunikasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.
“Kegiatan studi lingkungan ini menjadi kesempatan bagi peserta didik Sespimmen Polri Dikreg-67 untuk melihat dan memahami secara langsung kondisi masyarakat, khususnya para petani. Pengumpulan data terkait penyaluran pupuk bersubsidi diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan distribusi pupuk di tingkat desa,” ujar Iptu Syaiful Hidayat.
Ia menambahkan, keterlibatan berbagai unsur dalam kegiatan tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antara Polri, TNI, pemerintah desa, penyuluh pertanian, dan kelompok tani dalam mendukung kelancaran program pemerintah di bidang pertanian.
“Polsek Kersana bersama jajaran melaksanakan pendampingan, monitoring, dan pengamanan selama kegiatan berlangsung. Kami juga mengapresiasi respons positif masyarakat dan para petani yang turut aktif memberikan informasi serta mengikuti kegiatan dengan baik,” tambahnya.
Dari kegiatan tersebut, diperoleh berbagai masukan dan informasi dari kelompok tani yang diharapkan dapat menjadi bahan dalam pelaksanaan *Management Training Course Level III*. Pertemuan juga menghasilkan sejumlah masukan terkait upaya mewujudkan penyaluran pupuk bersubsidi yang efektif dan tepat sasaran di wilayah Kersana, khususnya Desa Limbangan.
Para petani juga mendapatkan penyuluhan serta kesempatan menyampaikan berbagai informasi dan kondisi yang mereka hadapi secara langsung.
“Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan terjalin komunikasi dan sinergi yang semakin baik antara peserta didik Sespimmen Polri, jajaran kepolisian, TNI, pemerintah desa, penyuluh pertanian, dan masyarakat dalam mendukung program pemerintah serta menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif,” pungkasnya . Red
You cannot copy content of this page