BREBES, DN-II Penggunaan motif batik khas Brebesan, khususnya motif Bangsin (Bawang dan Telur Asin), dalam proyek infrastruktur dan promosi daerah oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes kini menuai sorotan tajam. Pemkab diduga kuat menggunakan karya intelektual tersebut tanpa mengantongi izin resmi maupun melakukan kompensasi hak cipta kepada sang kreator.
Persoalan Lama yang Kembali Memanas
Kasus ini mencuat kembali setelah motif Batik Bangsin ditemukan terpasang pada ornamen gedung Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) pasca-rehabilitasi. Padahal, sengketa serupa sempat bergulir pada tahun 2022 dan hingga kini dinilai belum mencapai titik temu secara legal.
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah BAPELITBANGDA Kabupaten Brebes, Driwanto, S.T., M.T., mengakui bahwa hingga saat ini memang belum ada kesepakatan tertulis mengenai pengalihan hak cipta atau izin penggunaan motif tersebut.
“Penyelesaian tahun 2022 itu hanya sebatas mediasi. Tidak ada pembelian hak cipta atau izin resmi. Jadi, Pemkab Brebes saat itu tidak pernah membeli lisensi atau meminta izin secara formal dari pemiliknya,” ujar Driwanto saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon. Selasa, (31/3/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Driwanto menambahkan, dirinya baru mengetahui jika masalah ini kembali bergejolak. Terkait teknis pemasangan motif pada gedung tersebut, ia menyarankan agar pihak terkait melakukan klarifikasi ke Bagian Umum Setda Brebes sebagai pengampu kebijakan sarana prasarana.
“Apakah itu sisa pekerjaan rekanan lama atau pemeliharaan baru, silakan tanyakan ke Bagian Umum karena itu ranah mereka,” imbuhnya.
Kemenangan Krenova Bukan Berarti Milik Pemda
Terkait status Batik Bangsin, pihak Baperlitbangda menegaskan bahwa motif tersebut awalnya dikenal melalui ajang Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (Krenova). Namun, kemenangan dalam lomba tersebut ditegaskan tidak otomatis mengalihkan hak kepemilikan intelektual kepada pemerintah daerah.
Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah (RIDA), Nurul Hidayat, menjelaskan bahwa fungsi instansinya hanya sebatas memfasilitasi dan mendorong para pemenang untuk mengurus Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) secara mandiri.
“Kami hanya penyelenggara lomba. Tidak ada aturan yang menyatakan jika seseorang menang, maka karyanya otomatis menjadi milik panitia atau pemerintah daerah,” tegas pihak Baperlitbangda.
Secara hukum, jika pencipta telah mengantongi dokumen Hak Cipta yang dikabarkan telah diurus sejak tahun 2012, maka siapa pun yang menggunakan motif tersebut untuk kepentingan publik maupun pembangunan wajib mendapatkan izin resmi atau lisensi dari pemegang hak sah.
Tuntutan Transparansi dan Risiko Hukum
Ketidakjelasan ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai profesionalisme birokrasi dalam menghargai karya intelektual lokal. Hingga berita ini diturunkan, Bagian Umum Setda Brebes belum memberikan keterangan resmi terkait vendor atau pelaksana teknis yang memasang motif batik tersebut pada proyek renovasi gedung pemerintah.
Jika terbukti ada penggunaan tanpa izin untuk kepentingan infrastruktur atau publikasi, Pemkab Brebes berisiko terjerat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Regulasi ini memberikan perlindungan eksklusif bagi pencipta dan mengatur sanksi tegas baik perdata maupun pidana bagi pihak yang menggunakan karya tanpa izin pemilik sah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Harapan masyarakat Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, untuk memiliki akses jalan yang layak segera menemui titik terang. Pemerintah Desa (Pemdes) Bojong tengah menseriusi upaya perbaikan jalan poros kabupaten sepanjang 500 meter yang menghubungkan wilayah Ketuwan menuju Balai Desa Bojong.
Kondisi ruas jalan tersebut saat ini dilaporkan mengalami kerusakan parah, sehingga menghambat aktivitas ekonomi dan mobilitas warga. Mengingat statusnya sebagai aset daerah, Pemdes Bojong mengambil langkah proaktif dengan melobi Pemerintah Kabupaten melalui jalur koordinasi dengan Wakil Bupati guna memastikan perbaikan masuk dalam skala prioritas pembangunan.
Realisasi Anggaran Tahun 2026
Kepala Desa Bojong, Tasdik, didampingi Sekretaris Desa, Rasono, mengungkapkan bahwa upaya koordinasi tersebut telah membuahkan hasil signifikan. Pihaknya menyatakan telah mengantongi draf serta nomor anggaran resmi untuk pelaksanaan proyek tersebut.
“Rencana realisasi perbaikan akan dilakukan pada tahun anggaran 2026 dengan estimasi nilai mencapai Rp700 juta,” ujar Tasdik saat memberikan keterangan kepada media.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Terkait teknis pengerjaan, Rasono menjelaskan terdapat dua opsi konstruksi yang tengah dipertimbangkan:
Metode Lapen (Lapisan Penetrasi): Mampu meng-cover seluruh ruas jalan secara total dari ujung ke ujung.
Betonisasi Cor: Menawarkan ketahanan jangka panjang yang lebih kokoh, namun dengan estimasi volume hanya menjangkau 300 hingga 400 meter dari total kerusakan.
“Kami akan mempertimbangkan aspek kemanfaatan jangka panjang. Intinya, masyarakat sangat mendambakan jalan halus karena ini akses nadi utama desa,” tambah Rasono.
Optimalisasi Dana Aspirasi di Tengah Pemangkasan DD
Selain mengandalkan anggaran kabupaten, Tasdik memaparkan strategi pengelolaan keuangan desa di tengah adanya penyesuaian alokasi Dana Desa (DD). Saat ini, Pemdes Bojong harus lebih selektif dalam menentukan skala prioritas akibat adanya pemangkasan anggaran pusat tersebut.
“Dana Desa saat ini lebih banyak kami alokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, untuk pembangunan infrastruktur pendukung, kami bergerak melalui jalur aspirasi atau Pokir (Pokok Pikiran) anggota legislatif,” jelas Tasdik.
Pemdes Bojong secara rutin bersinergi dengan aspirator yang akrab disapa Mas Pamor. Melalui jalur ini, Desa Bojong diproyeksikan mendapatkan suntikan dana pembangunan rutin berkisar antara Rp500 juta hingga Rp700 juta setiap tahunnya.
Fokus pada Jalan Lingkungan dan Irigasi
Untuk rencana pembangunan di tingkat bawah, Rasono menyebutkan bahwa usulan ke depan akan difokuskan pada kebutuhan yang paling mendesak bagi warga, yakni jalan lingkungan dan sistem pengairan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Aspirasi warga saat ini terbagi antara perbaikan jalan gang desa dan pembangunan saluran irigasi. Kami berkomitmen memastikan setiap rupiah, baik dari dana aspirasi maupun dana desa, terserap tepat sasaran sesuai suara masyarakat,” tutupnya.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Pengelolaan dana kompensasi di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan positif terkait aspek transparansi dan keadilan bagi tenaga pendidik. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Juhari, memaparkan secara terbuka mengenai alokasi dana kompensasi periode Januari hingga Juni 2026 yang sepenuhnya diperuntukkan bagi kepentingan kolektif dan peningkatan kesejahteraan staf. (31/3/2026).
Rincian Penerimaan Dana yang Akuntabel
Dalam keterangannya, Juhari menunjukkan bukti otentik penerimaan dana kompensasi dengan total Rp 1.800.000 yang diterima secara bertahap selama semester pertama tahun 2026. Dana tersebut masuk ke rekening pengelola dengan rincian yang tercatat rapi:
Januari: Rp 300.000 Diterima tanggal 7.
Februari: Dua kali pengiriman, yakni tanggal 4 (Rp 300.000) dan tanggal 28 (Rp 180.000).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Maret: Penerimaan reguler tanggal 3 sebesar Rp 300.000, ditambah dana tambahan senilai Rp 360.000.
Fokus pada Kesejahteraan Staf, Bukan Kepentingan Pribadi
Juhari menegaskan bahwa dana yang bersumber dari pihak pengelola tersebut sama sekali tidak digunakan untuk kepentingan pribadi pimpinan sekolah. Dana dikelola dengan asas manfaat bagi 9 orang staf, yang mencakup guru, tenaga administrasi (TU), hingga operator sekolah.
Beberapa poin utama penggunaan dana tersebut meliputi:
Pengadaan Seragam: Pembelian 10 unit seragam batik baru untuk seluruh staf guna menyambut hari raya Idul Fitri.
Subsidi Honor GTT: Tambahan dana dialokasikan untuk membantu Guru Tidak Tetap (GTT) yang saat ini honornya masih terbatas di kisaran Rp 500.000 per bulan.
Operasional dan Konsumsi: Dana digunakan untuk biaya konsumsi bersama atau “natan” guna mempererat soliditas dan kekeluargaan antar pegawai.
Evaluasi Fasilitas dan Standar Gizi
Selain aspek finansial, pihak sekolah juga sangat memperhatikan kualitas konsumsi harian bagi para pendidik. Per Maret 2026, standar menu makanan bagi staf telah ditingkatkan dengan menyediakan makanan bergizi seperti ayam goreng, buah-buahan, dan susu.
”Kami sangat memperhatikan preferensi dan masukan staf. Misalnya, variasi buah-buahan dan penyediaan menu yang lebih disukai. Sebagai bentuk tanggung jawab, kepala sekolah atau penanggung jawab akan melakukan pengecekan sampel makanan terlebih dahulu untuk memastikan kualitas dan kelayakannya sebelum dikonsumsi bersama,” ungkap Juhari.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Komitmen Terhadap Keadilan
Langkah pembagian merata dana kompensasi ini diharapkan menjadi standar pengelolaan yang sehat di lingkungan sekolah. Dengan mengedepankan keterbukaan, SDN 1 Bojong berupaya menutup celah ketimpangan kesejahteraan, terutama bagi tenaga honorer dan penjaga sekolah.
Upaya ini dilakukan demi menciptakan iklim kerja yang harmonis, transparan, dan berkeadilan, sehingga seluruh elemen sekolah dapat fokus memberikan layanan pendidikan terbaik bagi siswa.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Brebes, DN-II proses pembangunan Jembatan Garuda di Kecamatan Bantarkawung resmi dimulai melalui kegiatan groundbreaking atau peletakan batu pertama. Jembatan ini akan menghubungkan Desa Bangbayang dengan Desa Bantarkawung, menjadi solusi strategis dalam membuka akses antarwilayah yang selama ini terbatas. (31/3/2026).
Jembatan Garuda direncanakan memiliki panjang 70 meter dengan lebar 120 sentimeter. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat, khususnya dalam mempersingkat waktu tempuh warga menuju pusat Kecamatan Bantarkawung maupun Kecamatan Bumiayu. Selain itu, jembatan ini juga akan menjadi jalur vital dalam mendukung aktivitas ekonomi, terutama distribusi hasil pertanian warga.
Kepala Desa Bangbayang, Ahmad Faizin, menyampaikan bahwa pembangunan jembatan ini merupakan impian lama masyarakat yang kini mulai terwujud. Dengan jumlah 62 kepala keluarga, warga Desa Bangbayang selama ini menghadapi kendala akses yang cukup signifikan, terutama bagi pelajar dan petani.
“Dengan adanya jembatan ini, anak-anak sekolah tidak lagi kesulitan menempuh perjalanan jauh, dan para petani dapat lebih mudah membawa hasil panen ke pasar,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Bantarkawung, Ahmad Rivai, S.Pd., yang wilayahnya dihuni oleh 38 kepala keluarga, juga menyambut baik dimulainya pembangunan tersebut. Ia menilai jembatan ini akan memperkuat konektivitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan akses ekonomi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam pelaksanaan kegiatan groundbreaking, Babinsa Desa Bangbayang Koptu Cakra dan Babinsa Desa Bantarkawung Pelda Aris Pangestu turut hadir dan siap mengawal proses pembangunan hingga selesai, guna memastikan berjalan dengan aman dan lancar.
Camat Bantarkawung, Wartoid, S.IP., M.Si., dalam sambutannya mengapresiasi sinergi antara pemerintah desa, TNI, dan masyarakat. Ia berharap pembangunan jembatan ini dapat berjalan sesuai rencana serta memberikan manfaat jangka panjang bagi warga.
“Ini adalah langkah nyata dalam meningkatkan infrastruktur desa. Jembatan ini bukan hanya penghubung fisik, tetapi juga penghubung kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Komandan Kodim 0713/Brebes, Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int., menegaskan bahwa TNI terus berkomitmen untuk mendukung pembangunan di wilayah, khususnya yang berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat.
“Pembangunan jembatan ini diharapkan mampu membuka keterisolasian wilayah dan memperlancar distribusi hasil pertanian, sehingga ekonomi masyarakat dapat tumbuh lebih baik,” tegasnya.
Kehadiran pembangunan Jembatan Garuda ini juga disambut haru oleh warga setempat. Salah satunya Lasmi (65), warga Desa Bantarkawung, yang mengungkapkan rasa terima kasihnya atas perhatian pemerintah dan TNI.
“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur. Semoga jembatan ini segera selesai dan bisa kami gunakan setiap hari,” tuturnya.
Hal serupa disampaikan Marpuah (60), yang juga berharap jembatan tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh warga.
“Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu. Ini sangat berarti bagi kami, terutama untuk anak-anak sekolah dan aktivitas sehari-hari,” ujarnya dengan penuh harap.
Dengan dimulainya pembangunan melalui tahap peletakan batu pertama ini, masyarakat Desa Bangbayang dan Desa Bantarkawung kini menaruh harapan besar terhadap hadirnya Jembatan Garuda sebagai simbol kemajuan, kemudahan akses, serta peningkatan kesejahteraan di wilayah Kecamatan Bantarkawung dan sekitarnya.(Red/Pen0713)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Brebes, DN-II pembangunan infrastruktur kembali digulirkan di wilayah selatan Kabupaten Brebes dengan dilaksanakannya peletakan batu pertama Jembatan Garuda di Kecamatan Salem. Jembatan ini dirancang untuk menghubungkan Desa Kadumanis dengan Desa Citimbang, sebagai solusi atas keterbatasan akses yang selama ini menjadi kendala utama masyarakat setempat. Selasa, (31/3/2026).
Jembatan Garuda memiliki panjang 80 meter dengan lebar 120 sentimeter. Meski berukuran relatif ramping, jembatan ini memiliki nilai strategis tinggi, terutama sebagai jalur penghubung alternatif yang aman bagi warga di tengah kondisi geografis yang rawan, seperti potensi longsor dan terputusnya akses jalan saat musim hujan.
Komandan Kodim 0713/Brebes, Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int., dalam keterangannya menyampaikan bahwa pembangunan jembatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah pedesaan, khususnya dalam meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
“Jembatan ini bukan hanya sekadar sarana penghubung, tetapi juga menjadi solusi strategis untuk mengantisipasi apabila akses jalan utama terputus atau dalam kondisi berbahaya. Selain itu, jembatan ini akan memperlancar distribusi hasil pertanian masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan jembatan gantung ini sangat penting bagi mobilitas warga, terutama bagi petani yang selama ini harus menempuh jalur memutar dengan risiko tinggi untuk membawa hasil panen mereka ke pasar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kepala Desa Kadumanis, Abdul Rosid, menyambut baik pembangunan tersebut dan menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terealisasinya proyek ini. Hal senada juga diungkapkan Kepala Desa Citimbang, Idi Setiono, yang menilai jembatan ini akan menjadi urat nadi baru bagi aktivitas sosial dan ekonomi warga di kedua desa. 
“Dengan adanya jembatan ini, kami berharap akses warga semakin mudah dan aman, terutama dalam kondisi darurat seperti bencana alam,” ungkapnya.
Di lapangan, kegiatan peletakan batu pertama turut dihadiri oleh Camat Salem, Aditya T., S.STP., M.M., Danramil 13/Salem Kapten Inf M. Tuteng AP, serta para Babinsa, yakni Sertu Tohirin dari Desa Kadumanis dan Sertu Hasanudin dari Desa Citimbang. Kehadiran unsur Forkopimcam dan aparat teritorial menunjukkan sinergi kuat dalam mendukung pembangunan di wilayah tersebut.
Pembangunan jembatan ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, tidak hanya dalam hal aksesibilitas, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan warga melalui kemudahan distribusi hasil pertanian serta mempercepat mobilitas antarwilayah.
Dengan dimulainya pembangunan ini, masyarakat Desa Kadumanis dan Desa Citimbang kini menaruh harapan besar akan terwujudnya konektivitas yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan di wilayah Kecamatan Salem.(Red/pen0713)
BREBES, DN-II Implementasi program unggulan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat akar rumput mulai menuai catatan kritis. Meski disambut baik, sejumlah orang tua siswa di Kabupaten Brebes mengeluhkan kualitas serta variasi menu yang dinilai belum memenuhi standar selera dan kemampuan konsumsi anak-anak.
Salah satu penerima manfaat, Belly (32), warga Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, mengungkapkan kegelisahannya terkait teknis penyajian makanan tersebut. Dalam pertemuan di Aula Kantor Desa Bojong, Selasa (31/3/2026), ibu dua anak ini menyoroti tekstur lauk pauk yang dianggap tidak ramah untuk anak usia dini.
Tekstur Lauk Sulit Dikunyah
Belly menceritakan pengalaman anaknya yang berusia 4,5 tahun saat mencoba mengonsumsi menu yang diberikan. Menurutnya, olahan daging ayam yang diterima memiliki tekstur yang sangat keras, sehingga menyulitkan anak balita untuk mengunyahnya.
”Daging ayamnya keras sekali, anak balita saya sampai kesulitan makan. Selain tekstur, rasanya juga cenderung hambar atau anyep. Kami paham bumbu untuk anak tidak boleh terlalu tajam, tapi kalau terlalu tawar, anak-anak justru kehilangan nafsu makan,” keluh Belly.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menu Sayur dan Buah Dinilai Monoton
Tak hanya persoalan lauk utama, variasi sayuran juga menjadi poin yang disoroti warga. Selama ini, menu sayur dianggap terlalu monoton karena hanya mengandalkan sayuran rebusan sederhana seperti buncis dan potongan timun.
Warga berharap pihak pengelola lebih kreatif dalam mengolah bahan pangan agar anak-anak tidak merasa bosan. Beberapa saran yang muncul antara lain:
Variasi Olahan: Mengganti rebusan dengan sayur sop atau sayur bening yang lebih segar.
Keberagaman Buah: Menambah variasi buah selain pisang, seperti jeruk atau buah musiman lainnya.
Harapan untuk Evaluasi Menyeluruh
Secara garis besar, masyarakat Desa Bojong sangat mendukung keberlanjutan program ini. Namun, mereka meminta pemerintah dan pihak terkait untuk memperketat pengawasan terhadap pihak penyedia jasa boga catering atau dapur umum.
Terdapat tiga aspek utama yang diharapkan masyarakat untuk segera ditingkatkan:
Tekstur Makanan: Harus disesuaikan dengan kemampuan kunyah anak (lebih lunak/empuk).
Cita Rasa: Penyesuaian rasa yang tetap sehat namun tetap menggugah selera anak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Keberagaman Nutrisi: Rotasi menu sayur dan buah yang lebih variatif setiap harinya.
Hingga berita ini diturunkan, warga berharap adanya evaluasi berkala agar tujuan mulia program MBG dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kesehatan generasi muda dapat tercapai secara maksimal tanpa adanya pemborosan anggaran akibat makanan yang tidak termakan oleh anak.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Brebes, DN-II Komandan Kodim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int., bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXIII Dim 0713 Koorcab Rem 071 PD IV/Diponegoro Ny. Yeni Ambariyantomo melaksanakan kunjungan kerja (kunker) yang dirangkaikan dengan kegiatan halal bihalal di Koramil 13/Salem. Senin, (30/3/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Danramil 13/Salem beserta anggota, Persit Ranting 14, serta para kepala desa se-Kecamatan Salem. Acara berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan sebagai bagian dari momentum mempererat silaturahmi pasca Hari Raya Idul Fitri 1447 H.
Dalam arahannya, Dandim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo menekankan pentingnya peran keluarga dalam mendukung keberhasilan tugas prajurit di lapangan. Menurutnya, keharmonisan rumah tangga menjadi pondasi utama bagi setiap anggota TNI dalam menjalankan tugas negara.
“Dukungan suami kepada istri dan sebaliknya harus selalu terjaga. Keluarga yang harmonis akan menciptakan ketenangan batin, sehingga prajurit dapat melaksanakan tugas dengan maksimal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dandim juga menyampaikan bahwa peran istri sangat besar dalam mendampingi suami, baik dalam kondisi suka maupun duka. Dukungan moril dari istri dinilai menjadi kekuatan tersendiri bagi prajurit dalam menghadapi berbagai tantangan tugas di wilayah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua Persit Ny. Yeni Ambariyantomo dalam penyampaiannya menegaskan kepada seluruh anggota Persit agar senantiasa mendukung tugas suami dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Ia juga mengajak seluruh anggota Persit untuk terus menjaga kekompakan, keharmonisan keluarga, serta aktif dalam kegiatan organisasi. 
“Sebagai istri prajurit, kita memiliki peran penting dalam memberikan semangat dan motivasi kepada suami. Dukungan yang tulus akan sangat berarti bagi keberhasilan tugas mereka,” ujarnya.
Di akhir kegiatan, Dandim dan Ketua Persit berharap seluruh anggota Koramil dan Persit di wilayah Salem dapat terus menjaga soliditas, meningkatkan sinergi dengan pemerintah desa, serta menciptakan keluarga yang harmonis sebagai landasan utama dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.
Kegiatan ditutup dengan ramah tamah dan foto bersama, sebagai wujud kebersamaan serta komitmen dalam mempererat hubungan antara TNI, Persit, dan masyarakat di wilayah Kecamatan Salem.(Red/Pen0713)
BREBES, DN-II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Brebes menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat seluruh aspirasi masyarakat agar tidak sekadar menjadi catatan, melainkan terakomodasi nyata dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. (30/3/2026).
Hal tersebut ditegaskan pimpinan DPRD dalam rapat koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes. Mewakili Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD Mohammad Ikbal Tanjung menyampaikan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif adalah fondasi utama untuk membangun “Kota Bawang” yang lebih sejahtera.
Pokir Kristalisasi Kebutuhan Riil Masyarakat
Ikbal menjelaskan bahwa Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD merupakan instrumen krusial dalam perencanaan anggaran. Pokir bukan sekadar usulan formalitas birokrasi, melainkan hasil serapan aspirasi murni dari 50 anggota dewan saat turun langsung ke konstituen.
”Aspirasi arus bawah ini dijaring melalui reses tiga kali setahun. Inilah yang kami input dan lampirkan untuk diadopsi ke dalam APBD 2027. Kami meyakini Pokir adalah representasi kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” ujar Ikbal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pengawasan Ketat di Setiap Tahapan
Selain mendukung program pemerintah yang selaras dengan visi-misi daerah, DPRD Brebes juga memastikan fungsi pengawasan (controlling) berjalan maksimal. Ikbal menekankan bahwa dewan akan memelototi setiap tahapan anggaran, mulai dari RKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), hingga Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
DPRD berkomitmen untuk tetap bersikap kritis namun konstruktif terhadap program-program yang dinilai kurang menyentuh kepentingan publik.
”Kami akan tetap kritis terhadap kegiatan yang kurang berpihak pada rakyat. Prinsipnya, dukungan kami berikan sepenuhnya demi rencana kerja yang membawa kemaslahatan dan perubahan positif bagi kesejahteraan warga Brebes,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Kepala Desa Randusanga Kulon, Affan Setiono, menekankan pentingnya sinergi dan penentuan skala prioritas dalam penyusunan rencana pembangunan daerah tahun 2026-2027. Hal ini disampaikan menyusul banyaknya aspirasi tingkat desa yang seringkali hanya berakhir menjadi tumpukan daftar tanpa realisasi nyata.
Affan menyoroti bahwa hampir seluruh program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik di level nasional, provinsi, maupun kabupaten, bermuara di pemerintah desa. Namun, ia menyayangkan proses penentuan kebijakan yang seringkali tidak menyentuh akar rumput. (30/3/2026).
”Ribuan aspirasi yang masuk jangan hanya sekadar daftar berdasarkan like and dislike. Pengambil kebijakan harus melihat skala prioritas yang benar-benar turun ke bawah,” ujar Affan saat ditemui dalam rangkaian Musrenbang Kabupaten.
Sinkronisasi Kewenangan dan Ruang Diskusi
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah seringnya terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Affan berharap anggota DPRD melalui agenda reses atau kunjungan kerja lebih banyak membuka ruang diskusi dengan pemdes.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, ketidakjelasan alur program sering kali membuat perencanaan dalam APBDes menjadi terhambat. “Kami yang menyusun APBDes sering menemui tumpang tindih. Urusan yang harusnya kewenangan provinsi, masuk ke kabupaten. Ini perlu ditata ulang oleh legislatif agar pembangunan tepat sasaran,” tambahnya.
Dampak Penurunan Dana Desa
Tantangan pembangunan ke depan diprediksi semakin berat. Affan mengungkapkan adanya kekhawatiran terkait pengurangan transfer keuangan daerah yang berdampak signifikan pada Dana Desa.
”Ada penurunan hingga 15 persen. Dari yang awalnya di kisaran Rp1,5 miliar, kini (beberapa sektor) hanya tersisa sekitar Rp300 jutaan. Dengan kondisi anggaran yang terbatas, realisasi pembangunan tahun 2026 dan 2027 harus benar-benar berpihak pada desa melalui asas prioritas,” tegasnya.
Potensi Wisata dan Kontribusi PAD
Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Affan mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak hanya menuntut pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tetapi juga memberikan timbal balik bagi potensi desa.
”Desa kami memiliki potensi wisata yang menyumbang PAD bagi daerah. Namun, dukungan pengembangan dari tingkat kabupaten masih terasa minim. Kami berharap ada timbal balik yang nyata untuk kemajuan desa kami,” pungkasnya.
Menjelang tahun politik 2027, di mana ratusan Kepala Desa di Brebes akan memasuki masa kompetisi, Affan berharap pemerintah daerah lebih merangkul para pemimpin desa untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan pembangunan di 17 kecamatan.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Brebes dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2027 yang digelar Senin (30/3/2026) di Aula KPT Brebes, menuai kritik tajam. Forum yang seharusnya menjadi wadah krusial bagi penyelarasan aspirasi masyarakat tersebut dinilai kehilangan esensi substansialnya setelah pimpinan DPRD meninggalkan ruangan sebelum diskusi dimulai.
Prosedur Penandatanganan Berita Acara Disorot
Aktivis dari Lembaga Analisis Data dan Kajian Kebijakan Publik, Subhan, menyatakan kekecewaannya secara terbuka di tengah forum. Ia menyoroti kejanggalan prosedur di mana penandatanganan berita acara dilakukan sesaat setelah pembukaan, padahal diskusi kelompok maupun pemaparan pokok-pokok pikiran belum tuntas.
“Logika administrasinya di mana? Berita acara ditandatangani padahal acara belum selesai. Seharusnya dokumen itu diteken setelah ada kajian, perdebatan, dan hasil kesepakatan yang jelas. Saya menduga ini hanya dilakukan karena wakil rakyat ingin cepat-cepat pergi,” cetus Subhan dengan nada kecewa.
Tindakan ini dinilai menabrak prinsip partisipatif dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan guna menyusun rencana pembangunan daerah secara transparan dan akuntabel.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kritik Pemerintahan Minus DPRD
Ketidakhadiran jajaran pimpinan dan ketua komisi DPRD hingga akhir acara menjadi poin krusial. Diketahui, dari seluruh pimpinan Dewan, hanya satu wakil pimpinan yakni Moch Ikbal Tanjung yang hadir memberikan sambutan, namun segera beranjak meninggalkan lokasi sebelum forum masuk ke inti pembahasan.
Subhan menegaskan bahwa ketidakhadiran legislatif mencederai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memposisikan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi anggaran dan pengawasan.
“Jika wakil rakyat meninggalkan ruangan di forum legal seperti ini, maka ini bukan lagi perencanaan Pemerintah Daerah yang utuh, melainkan perencanaan ‘Pemerintahan Minus DPRD’. Aspirasi masyarakat yang dititipkan ke Dewan menjadi yatim piatu di forum ini,” tegasnya.
Ancaman Defisit Dana Desa dan Persiapan Pilkades 2027
Selain masalah prosedural, Subhan juga menyoroti penurunan drastis transfer anggaran dari pusat (Dana Desa). Ia mengungkapkan keprihatinan atas merosotnya angka transfer desa yang sebelumnya mencapai Rp 1,5 miliar, kini menyusut tajam hingga di kisaran Rp 700 juta per desa.
Penurunan ini dianggap berbahaya mengingat tantangan besar di tahun 2027, yaitu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.
“Pemkab Brebes harus memberikan solusi konkret. Jangan sampai desa dipaksa membiayai hajat demokrasi (Pilkades) di tengah anggaran yang dipangkas habis. Kami mendesak Musrenbang ini diulang secara substansial atau setidaknya dilakukan peninjauan kembali terhadap berita acara yang sudah diteken prematur tersebut,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
You cannot copy content of this page