Brebes, DN-II pembangunan infrastruktur kembali digulirkan di wilayah selatan Kabupaten Brebes dengan dilaksanakannya peletakan batu pertama Jembatan Garuda di Kecamatan Salem. Jembatan ini dirancang untuk menghubungkan Desa Kadumanis dengan Desa Citimbang, sebagai solusi atas keterbatasan akses yang selama ini menjadi kendala utama masyarakat setempat. Selasa, (31/3/2026).
Jembatan Garuda memiliki panjang 80 meter dengan lebar 120 sentimeter. Meski berukuran relatif ramping, jembatan ini memiliki nilai strategis tinggi, terutama sebagai jalur penghubung alternatif yang aman bagi warga di tengah kondisi geografis yang rawan, seperti potensi longsor dan terputusnya akses jalan saat musim hujan.
Komandan Kodim 0713/Brebes, Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int., dalam keterangannya menyampaikan bahwa pembangunan jembatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah pedesaan, khususnya dalam meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
“Jembatan ini bukan hanya sekadar sarana penghubung, tetapi juga menjadi solusi strategis untuk mengantisipasi apabila akses jalan utama terputus atau dalam kondisi berbahaya. Selain itu, jembatan ini akan memperlancar distribusi hasil pertanian masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan jembatan gantung ini sangat penting bagi mobilitas warga, terutama bagi petani yang selama ini harus menempuh jalur memutar dengan risiko tinggi untuk membawa hasil panen mereka ke pasar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kepala Desa Kadumanis, Abdul Rosid, menyambut baik pembangunan tersebut dan menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terealisasinya proyek ini. Hal senada juga diungkapkan Kepala Desa Citimbang, Idi Setiono, yang menilai jembatan ini akan menjadi urat nadi baru bagi aktivitas sosial dan ekonomi warga di kedua desa. 
“Dengan adanya jembatan ini, kami berharap akses warga semakin mudah dan aman, terutama dalam kondisi darurat seperti bencana alam,” ungkapnya.
Di lapangan, kegiatan peletakan batu pertama turut dihadiri oleh Camat Salem, Aditya T., S.STP., M.M., Danramil 13/Salem Kapten Inf M. Tuteng AP, serta para Babinsa, yakni Sertu Tohirin dari Desa Kadumanis dan Sertu Hasanudin dari Desa Citimbang. Kehadiran unsur Forkopimcam dan aparat teritorial menunjukkan sinergi kuat dalam mendukung pembangunan di wilayah tersebut.
Pembangunan jembatan ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, tidak hanya dalam hal aksesibilitas, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan warga melalui kemudahan distribusi hasil pertanian serta mempercepat mobilitas antarwilayah.
Dengan dimulainya pembangunan ini, masyarakat Desa Kadumanis dan Desa Citimbang kini menaruh harapan besar akan terwujudnya konektivitas yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan di wilayah Kecamatan Salem.(Red/pen0713)
BREBES, DN-II Implementasi program unggulan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat akar rumput mulai menuai catatan kritis. Meski disambut baik, sejumlah orang tua siswa di Kabupaten Brebes mengeluhkan kualitas serta variasi menu yang dinilai belum memenuhi standar selera dan kemampuan konsumsi anak-anak.
Salah satu penerima manfaat, Belly (32), warga Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, mengungkapkan kegelisahannya terkait teknis penyajian makanan tersebut. Dalam pertemuan di Aula Kantor Desa Bojong, Selasa (31/3/2026), ibu dua anak ini menyoroti tekstur lauk pauk yang dianggap tidak ramah untuk anak usia dini.
Tekstur Lauk Sulit Dikunyah
Belly menceritakan pengalaman anaknya yang berusia 4,5 tahun saat mencoba mengonsumsi menu yang diberikan. Menurutnya, olahan daging ayam yang diterima memiliki tekstur yang sangat keras, sehingga menyulitkan anak balita untuk mengunyahnya.
”Daging ayamnya keras sekali, anak balita saya sampai kesulitan makan. Selain tekstur, rasanya juga cenderung hambar atau anyep. Kami paham bumbu untuk anak tidak boleh terlalu tajam, tapi kalau terlalu tawar, anak-anak justru kehilangan nafsu makan,” keluh Belly.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menu Sayur dan Buah Dinilai Monoton
Tak hanya persoalan lauk utama, variasi sayuran juga menjadi poin yang disoroti warga. Selama ini, menu sayur dianggap terlalu monoton karena hanya mengandalkan sayuran rebusan sederhana seperti buncis dan potongan timun.
Warga berharap pihak pengelola lebih kreatif dalam mengolah bahan pangan agar anak-anak tidak merasa bosan. Beberapa saran yang muncul antara lain:
Variasi Olahan: Mengganti rebusan dengan sayur sop atau sayur bening yang lebih segar.
Keberagaman Buah: Menambah variasi buah selain pisang, seperti jeruk atau buah musiman lainnya.
Harapan untuk Evaluasi Menyeluruh
Secara garis besar, masyarakat Desa Bojong sangat mendukung keberlanjutan program ini. Namun, mereka meminta pemerintah dan pihak terkait untuk memperketat pengawasan terhadap pihak penyedia jasa boga catering atau dapur umum.
Terdapat tiga aspek utama yang diharapkan masyarakat untuk segera ditingkatkan:
Tekstur Makanan: Harus disesuaikan dengan kemampuan kunyah anak (lebih lunak/empuk).
Cita Rasa: Penyesuaian rasa yang tetap sehat namun tetap menggugah selera anak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Keberagaman Nutrisi: Rotasi menu sayur dan buah yang lebih variatif setiap harinya.
Hingga berita ini diturunkan, warga berharap adanya evaluasi berkala agar tujuan mulia program MBG dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kesehatan generasi muda dapat tercapai secara maksimal tanpa adanya pemborosan anggaran akibat makanan yang tidak termakan oleh anak.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Brebes, DN-II Komandan Kodim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int., bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXIII Dim 0713 Koorcab Rem 071 PD IV/Diponegoro Ny. Yeni Ambariyantomo melaksanakan kunjungan kerja (kunker) yang dirangkaikan dengan kegiatan halal bihalal di Koramil 13/Salem. Senin, (30/3/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Danramil 13/Salem beserta anggota, Persit Ranting 14, serta para kepala desa se-Kecamatan Salem. Acara berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan sebagai bagian dari momentum mempererat silaturahmi pasca Hari Raya Idul Fitri 1447 H.
Dalam arahannya, Dandim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo menekankan pentingnya peran keluarga dalam mendukung keberhasilan tugas prajurit di lapangan. Menurutnya, keharmonisan rumah tangga menjadi pondasi utama bagi setiap anggota TNI dalam menjalankan tugas negara.
“Dukungan suami kepada istri dan sebaliknya harus selalu terjaga. Keluarga yang harmonis akan menciptakan ketenangan batin, sehingga prajurit dapat melaksanakan tugas dengan maksimal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dandim juga menyampaikan bahwa peran istri sangat besar dalam mendampingi suami, baik dalam kondisi suka maupun duka. Dukungan moril dari istri dinilai menjadi kekuatan tersendiri bagi prajurit dalam menghadapi berbagai tantangan tugas di wilayah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua Persit Ny. Yeni Ambariyantomo dalam penyampaiannya menegaskan kepada seluruh anggota Persit agar senantiasa mendukung tugas suami dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Ia juga mengajak seluruh anggota Persit untuk terus menjaga kekompakan, keharmonisan keluarga, serta aktif dalam kegiatan organisasi. 
“Sebagai istri prajurit, kita memiliki peran penting dalam memberikan semangat dan motivasi kepada suami. Dukungan yang tulus akan sangat berarti bagi keberhasilan tugas mereka,” ujarnya.
Di akhir kegiatan, Dandim dan Ketua Persit berharap seluruh anggota Koramil dan Persit di wilayah Salem dapat terus menjaga soliditas, meningkatkan sinergi dengan pemerintah desa, serta menciptakan keluarga yang harmonis sebagai landasan utama dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.
Kegiatan ditutup dengan ramah tamah dan foto bersama, sebagai wujud kebersamaan serta komitmen dalam mempererat hubungan antara TNI, Persit, dan masyarakat di wilayah Kecamatan Salem.(Red/Pen0713)
BREBES, DN-II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Brebes menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat seluruh aspirasi masyarakat agar tidak sekadar menjadi catatan, melainkan terakomodasi nyata dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. (30/3/2026).
Hal tersebut ditegaskan pimpinan DPRD dalam rapat koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes. Mewakili Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD Mohammad Ikbal Tanjung menyampaikan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif adalah fondasi utama untuk membangun “Kota Bawang” yang lebih sejahtera.
Pokir Kristalisasi Kebutuhan Riil Masyarakat
Ikbal menjelaskan bahwa Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD merupakan instrumen krusial dalam perencanaan anggaran. Pokir bukan sekadar usulan formalitas birokrasi, melainkan hasil serapan aspirasi murni dari 50 anggota dewan saat turun langsung ke konstituen.
”Aspirasi arus bawah ini dijaring melalui reses tiga kali setahun. Inilah yang kami input dan lampirkan untuk diadopsi ke dalam APBD 2027. Kami meyakini Pokir adalah representasi kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” ujar Ikbal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pengawasan Ketat di Setiap Tahapan
Selain mendukung program pemerintah yang selaras dengan visi-misi daerah, DPRD Brebes juga memastikan fungsi pengawasan (controlling) berjalan maksimal. Ikbal menekankan bahwa dewan akan memelototi setiap tahapan anggaran, mulai dari RKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), hingga Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
DPRD berkomitmen untuk tetap bersikap kritis namun konstruktif terhadap program-program yang dinilai kurang menyentuh kepentingan publik.
”Kami akan tetap kritis terhadap kegiatan yang kurang berpihak pada rakyat. Prinsipnya, dukungan kami berikan sepenuhnya demi rencana kerja yang membawa kemaslahatan dan perubahan positif bagi kesejahteraan warga Brebes,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Kepala Desa Randusanga Kulon, Affan Setiono, menekankan pentingnya sinergi dan penentuan skala prioritas dalam penyusunan rencana pembangunan daerah tahun 2026-2027. Hal ini disampaikan menyusul banyaknya aspirasi tingkat desa yang seringkali hanya berakhir menjadi tumpukan daftar tanpa realisasi nyata.
Affan menyoroti bahwa hampir seluruh program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik di level nasional, provinsi, maupun kabupaten, bermuara di pemerintah desa. Namun, ia menyayangkan proses penentuan kebijakan yang seringkali tidak menyentuh akar rumput. (30/3/2026).
”Ribuan aspirasi yang masuk jangan hanya sekadar daftar berdasarkan like and dislike. Pengambil kebijakan harus melihat skala prioritas yang benar-benar turun ke bawah,” ujar Affan saat ditemui dalam rangkaian Musrenbang Kabupaten.
Sinkronisasi Kewenangan dan Ruang Diskusi
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah seringnya terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Affan berharap anggota DPRD melalui agenda reses atau kunjungan kerja lebih banyak membuka ruang diskusi dengan pemdes.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, ketidakjelasan alur program sering kali membuat perencanaan dalam APBDes menjadi terhambat. “Kami yang menyusun APBDes sering menemui tumpang tindih. Urusan yang harusnya kewenangan provinsi, masuk ke kabupaten. Ini perlu ditata ulang oleh legislatif agar pembangunan tepat sasaran,” tambahnya.
Dampak Penurunan Dana Desa
Tantangan pembangunan ke depan diprediksi semakin berat. Affan mengungkapkan adanya kekhawatiran terkait pengurangan transfer keuangan daerah yang berdampak signifikan pada Dana Desa.
”Ada penurunan hingga 15 persen. Dari yang awalnya di kisaran Rp1,5 miliar, kini (beberapa sektor) hanya tersisa sekitar Rp300 jutaan. Dengan kondisi anggaran yang terbatas, realisasi pembangunan tahun 2026 dan 2027 harus benar-benar berpihak pada desa melalui asas prioritas,” tegasnya.
Potensi Wisata dan Kontribusi PAD
Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Affan mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak hanya menuntut pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tetapi juga memberikan timbal balik bagi potensi desa.
”Desa kami memiliki potensi wisata yang menyumbang PAD bagi daerah. Namun, dukungan pengembangan dari tingkat kabupaten masih terasa minim. Kami berharap ada timbal balik yang nyata untuk kemajuan desa kami,” pungkasnya.
Menjelang tahun politik 2027, di mana ratusan Kepala Desa di Brebes akan memasuki masa kompetisi, Affan berharap pemerintah daerah lebih merangkul para pemimpin desa untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan pembangunan di 17 kecamatan.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Brebes dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2027 yang digelar Senin (30/3/2026) di Aula KPT Brebes, menuai kritik tajam. Forum yang seharusnya menjadi wadah krusial bagi penyelarasan aspirasi masyarakat tersebut dinilai kehilangan esensi substansialnya setelah pimpinan DPRD meninggalkan ruangan sebelum diskusi dimulai.
Prosedur Penandatanganan Berita Acara Disorot
Aktivis dari Lembaga Analisis Data dan Kajian Kebijakan Publik, Subhan, menyatakan kekecewaannya secara terbuka di tengah forum. Ia menyoroti kejanggalan prosedur di mana penandatanganan berita acara dilakukan sesaat setelah pembukaan, padahal diskusi kelompok maupun pemaparan pokok-pokok pikiran belum tuntas.
“Logika administrasinya di mana? Berita acara ditandatangani padahal acara belum selesai. Seharusnya dokumen itu diteken setelah ada kajian, perdebatan, dan hasil kesepakatan yang jelas. Saya menduga ini hanya dilakukan karena wakil rakyat ingin cepat-cepat pergi,” cetus Subhan dengan nada kecewa.
Tindakan ini dinilai menabrak prinsip partisipatif dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan guna menyusun rencana pembangunan daerah secara transparan dan akuntabel.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kritik Pemerintahan Minus DPRD
Ketidakhadiran jajaran pimpinan dan ketua komisi DPRD hingga akhir acara menjadi poin krusial. Diketahui, dari seluruh pimpinan Dewan, hanya satu wakil pimpinan yakni Moch Ikbal Tanjung yang hadir memberikan sambutan, namun segera beranjak meninggalkan lokasi sebelum forum masuk ke inti pembahasan.
Subhan menegaskan bahwa ketidakhadiran legislatif mencederai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memposisikan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi anggaran dan pengawasan.
“Jika wakil rakyat meninggalkan ruangan di forum legal seperti ini, maka ini bukan lagi perencanaan Pemerintah Daerah yang utuh, melainkan perencanaan ‘Pemerintahan Minus DPRD’. Aspirasi masyarakat yang dititipkan ke Dewan menjadi yatim piatu di forum ini,” tegasnya.
Ancaman Defisit Dana Desa dan Persiapan Pilkades 2027
Selain masalah prosedural, Subhan juga menyoroti penurunan drastis transfer anggaran dari pusat (Dana Desa). Ia mengungkapkan keprihatinan atas merosotnya angka transfer desa yang sebelumnya mencapai Rp 1,5 miliar, kini menyusut tajam hingga di kisaran Rp 700 juta per desa.
Penurunan ini dianggap berbahaya mengingat tantangan besar di tahun 2027, yaitu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.
“Pemkab Brebes harus memberikan solusi konkret. Jangan sampai desa dipaksa membiayai hajat demokrasi (Pilkades) di tengah anggaran yang dipangkas habis. Kami mendesak Musrenbang ini diulang secara substansial atau setidaknya dilakukan peninjauan kembali terhadap berita acara yang sudah diteken prematur tersebut,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Pemerintah Kabupaten Brebes terus memacu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui penguatan integrasi sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Langkah strategis ini diambil mengingat angka IPM Kabupaten Brebes saat ini berada di level 69, masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (74) dan Nasional (75).
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (P2MP) Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Yusmanto, S.Pi, M.Si, menekankan bahwa kehadiran institusi pendidikan tinggi di wilayah Brebes menjadi katalisator penting untuk mengejar ketertinggalan tersebut secara bertahap. (30/3/2026).
Tiga Pilar Transformasi Daerah
Peningkatan capaian IPM di Kabupaten Brebes difokuskan pada tiga sektor krusial yang saling berkesinambungan:
Pendidikan: Perluasan akses serta revitalisasi sarana dan prasarana sekolah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kesehatan: Pemerataan jaminan kesehatan masyarakat hingga ke pelosok desa.
Daya Beli: Penguatan struktur ekonomi guna meningkatkan kapasitas konsumsi masyarakat.
“Angka IPM ini merupakan refleksi dari sejauh mana pertumbuhan ekonomi mampu memberikan dampak nyata dalam pembukaan lapangan kerja serta efektivitas penekanan angka kemiskinan,” ujar Yusmanto dalam laporan capaian pembangunan daerah.
Prioritas Strategis: Pangan dan Investasi
Sebagai kabupaten dengan luas wilayah terbesar kedua di Jawa Tengah, Pemkab Brebes menetapkan beberapa poin prioritas dalam laporan semesteran kepada Kemendagri:
Ketahanan Pangan: Mengoptimalkan sektor agraris sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
Kesehatan & Gizi: Implementasi program Makan Bergizi Gratis sebagai investasi jangka panjang kualitas SDM.
Pemerataan Pendidikan: Revitalisasi pendidikan dasar serta pemetaan wilayah blank spot (kekosongan sekolah) tingkat SMA/SMK untuk menekan angka putus sekolah.
Stabilitas Ekonomi: Pengendalian inflasi melalui optimalisasi Kawasan Desa Mandiri (KDM) guna menjaga daya beli di tingkat akar rumput.
KIB: Magnet Relokasi Industri Jabodetabek
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Salah satu mesin pertumbuhan ekonomi masa depan Brebes adalah pengembangan Kawasan Industri Brebes (KIB). Dengan nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp2,4 juta, Brebes memiliki daya tarik kompetitif dibandingkan wilayah penyangga ibu kota.
“Struktur biaya tenaga kerja di Jabodetabek setara dengan rasio dua hingga tiga tenaga kerja di Brebes. Ini adalah potensi luar biasa bagi para investor untuk melakukan relokasi industri,” tambahnya.
Meski terdapat dinamika terkait status Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Perpres 79, Pemkab Brebes memastikan pengembangan KIB tetap melaju melalui skema Business to Business (B2B). Pemerintah daerah berkomitmen penuh dalam memfasilitasi kemudahan perizinan dan penyediaan lahan bagi para calon investor.
Proyeksi 2027: Pariwisata dan Ekonomi Syariah
Menutup laporan tersebut, Pemkab Brebes kini tengah melakukan koordinasi intensif dengan Bappenas dan Kemendagri. Berdasarkan arahan Pemerintah Provinsi, arah pembangunan Brebes pada tahun 2027 diproyeksikan bertransformasi menuju sektor Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah.
Transformasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan bagi seluruh masyarakat Brebes.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Aksi balap liar di Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, menyisakan dilema pahit bagi masyarakat setempat. Niat hati ingin menciptakan ketertiban lingkungan, sejumlah warga yang nekat membubarkan aksi berbahaya tersebut justru harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena dinilai melakukan tindakan yang melampaui batas (main hakim sendiri). (30/3/2026).
Dilema Pahlawan yang Terancam Pidana
Kepala Desa Adisana, Komarudin, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas nasib warganya. Ia menyayangkan situasi di mana masyarakat yang memiliki inisiatif menjaga keamanan justru berakhir di meja hijau.
”Warga saya ingin mencegah balap liar, tapi mungkin caranya agak berlebihan atau ‘kebablasan’, sehingga sekarang harus menjalani proses hukum. Ini sangat miris. Di mata masyarakat, mereka ini pahlawan, tapi kenyataannya sekarang diproses hukum,” ujar Komarudin dengan nada getir.
Tak hanya soal penahanan warga, Komarudin juga menyoroti aspek legalitas kendaraan yang digunakan para pebalap liar. Ia menduga mayoritas motor tersebut tidak dilengkapi surat resmi dan melanggar aturan pajak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Motor-motor itu rata-rata ‘bodong’ dan tidak bayar pajak. Mohon ini diperhatikan serius. Kami dari pihak desa siap bekerja sama dengan instansi terkait karena aksi ini sudah di luar batas keresahan masyarakat,” tegasnya.
Polisi: Kendala Main Kucing-kucingan
Merespons keluhan tersebut, Polres Brebes melalui Kabag Ren AKP Mulyono menyatakan bahwa upaya penertiban sebenarnya rutin dilakukan. Namun, ia mengakui adanya kendala teknis di lapangan, terutama pola pergerakan para pelaku.
Patroli Skala Besar: Dilakukan setiap malam Minggu oleh Unit Perintis Samapta dan Unit Gabungan.
Tantangan Lapangan: Para pelaku kerap melakukan aksi “kucing-kucingan”; mereka membubarkan diri saat petugas datang, namun kembali berkumpul saat petugas bergeser.
Komitmen: Kepolisian akan mengintensifkan koordinasi dengan Polsek dan Kanit Patroli di wilayah Bumiayu untuk mempercepat respon aduan.
Edukasi sebagai Solusi Jangka Panjang
Mengingat mayoritas pelaku balap liar adalah remaja usia sekolah, AKP Mulyono menekankan pentingnya pendekatan persuasif dan edukatif. Kepolisian enggan hanya mengandalkan tindakan represif yang bisa mematikan masa depan para siswa.
”Kami tidak ingin mereka celaka, cacat permanen, atau kehilangan nyawa di jalanan. Oleh karena itu, setiap Senin kami turun ke sekolah-sekolah menjadi pembina upacara untuk memberikan pembinaan,” jelas AKP Mulyono.
Himbauan: Hindari Main Hakim Sendiri
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menutup keterangannya, pihak Kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak mengambil tindakan sendiri yang berisiko melanggar hukum. Warga diminta tetap tenang dan menyerahkan proses penindakan kepada pihak berwenang guna menghindari konflik horizontal yang lebih luas.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Aura kebahagiaan menyelimuti ratusan siswa dalam prosesi kelulusan tahun ajaran 2025/2026. Salah satu momen menarik datang dari seorang siswa berprestasi dan berjiwa wirausaha bernama Amar, siswa kelas 12 jurusan Administrasi Perkantoran (AP) 7.
Amar merupakan satu dari 441 siswa yang dinyatakan lulus tahun ini. Di tengah ramainya perbincangan mengenai biaya perpisahan sekolah, Amar memberikan kesaksian bahwa prosesi wisuda yang ia jalani berlangsung tanpa pungutan biaya alias gratis.
“Ia Pak, acaranya gratis. Baju wisuda (toga) juga dipinjamkan oleh pihak sekolah. Namun, sekolah tetap memberikan kebebasan bagi siswa jika ingin menyewa sendiri di luar,” ujar Amar saat diwawancarai wartawan Detik Nasional. (30/3/2026).
Amar sendiri memilih untuk menyewa busana wisuda di desa asalnya, Pengempon, Brebes. Menariknya, ia mendapatkan harga khusus karena menyewa pada kerabat sendiri. “Saya sewa di desa sendiri. Karena saudara, saya hanya diminta mengganti biaya cuci atau laundry saja,” tambahnya dengan nada syukur.
Jiwa Wirausaha Sejak di Bangku Sekolah
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tak hanya sekadar lulus, Amar juga dikenal sebagai pribadi yang mandiri. Selama masa sekolah, ia sudah belajar mencari penghasilan sendiri dengan berjualan kuota internet kepada teman-teman sekelasnya.
Dengan modal awal sekitar Rp500.000, Amar mampu meraup keuntungan bersih hingga Rp200.000 per bulan. Angka yang lumayan bagi seorang pelajar untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Lumayan Pak, dalam seminggu bisa dapat untung sekitar Rp50.000. Jadi sebulan bisa mengantongi Rp200.000,” ungkapnya.
Rencana Melanjutkan Studi
Setelah menerima surat kelulusan, Amar berencana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kota Purwokerto menjadi destinasi pilihannya untuk menempuh bangku perkuliahan.
Terkait dokumen kelulusan, Amar menjelaskan bahwa ijazah fisik kemungkinan besar akan dibagikan kepada seluruh siswa pada bulan April mendatang.
Kisah Amar menjadi potret positif bagi dunia pendidikan di Kabupaten Brebes, di mana integritas sekolah dalam menyelenggarakan acara gratis berpadu dengan kemandirian siswa dalam berwirausaha.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Pemerintah Kabupaten Brebes resmi memulai langkah strategis dalam menyusun arah pembangunan masa depan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Gelaran krusial ini dibuka pada Senin (30/3/2026) di Aula Kantor Pemerintahan Terpadu.
Bupati Brebes, Paramita Widya Kusuma, melalui Asisten II Sekda Brebes, Inneke Tri Susilowati, menegaskan bahwa pola pembangunan konvensional yang terjebak dalam ego sektoral harus ditinggalkan. Ia menekankan empat pilar utama yang harus menjadi fondasi pembangunan Brebes di masa mendatang.
Memutus Sekat Ego Sektoral
Dalam sambutannya, Inneke menyoroti pentingnya integrasi antar lini. Menurutnya, percepatan kemajuan daerah hanya bisa tercapai jika Pemerintah Daerah, DPRD, Pemerintah Desa, dunia usaha, hingga akademisi bergerak dalam satu irama yang sinkron.
“Pembangunan daerah tidak dapat berjalan secara optimal jika kita bekerja sendiri-sendiri. Kolaborasi lintas sektor adalah kunci utama untuk memacu akselerasi kemajuan daerah,” tegas Inneke di hadapan peserta Musrenbang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Inovasi Melampaui Rutinitas
Tak hanya soal kerja sama, aspek inovasi juga menjadi sorotan tajam. Inneke mendorong seluruh aparatur pemerintahan untuk berani keluar dari zona nyaman. Ia meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak sekadar menjalankan program rutinitas, melainkan terus melahirkan terobosan yang mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
“Kita butuh cara-cara baru yang lebih efektif agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat secara cepat dan tepat,” tambahnya.
Keberanian Menentukan Prioritas
Mengingat terbatasnya sumber daya dan luasnya aspirasi, Musrenbang tahun ini diarahkan untuk menjadi ruang diskusi yang kritis dan konstruktif. Inneke berpesan agar forum ini tidak terjebak menjadi daftar keinginan (wishlist), melainkan daftar kebutuhan yang mendesak.
“Kita tidak hanya mengumpulkan usulan. Forum ini menuntut keberanian kita untuk menentukan prioritas pembangunan. Kita harus tajam dalam memilih mana yang paling mendesak demi masa depan Kabupaten Brebes yang lebih baik,” jelasnya dengan nada optimis.
Komitmen Menuju Brebes Berdaya Saing
Menutup rangkaian pembukaan, Inneke mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum RKPD 2027 sebagai penguat komitmen kolektif. Tujuannya jelas: mewujudkan Brebes yang tidak hanya sejahtera, tetapi juga unggul dan memiliki daya saing di tingkat regional maupun nasional.
Dengan mengucap basmalah, Inneke Tri Susilowati secara resmi membuka Musrenbang RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2027. Forum ini diharapkan mampu melahirkan keputusan strategis yang menjadi solusi nyata bagi permasalahan masyarakat dari waktu ke waktu.
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
You cannot copy content of this page