BREBES, DN-II Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Brebes mengalami kendala. Sebanyak 44 desa tercatat belum melakukan posting data ke sistem pusat, yang berdampak langsung pada tertundanya pembayaran gaji (penghasilan tetap) perangkat desa serta operasional kantor desa.
Berdasarkan data yang dihimpun, dari total desa di Kabupaten Brebes, sebanyak 148 desa telah berhasil melakukan posting dan mulai memproses pencairan. Namun, 44 desa sisanya masih tertahan akibat kendala interkoneksi data antara pemerintah desa dan pemerintah pusat.
Kendala Teknis dan SDM
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Brebes, Subagyo SH, melalui staf Bidang Keuangan dan Administrasi, Nunung Widiastuti SSos, MSi, menjelaskan bahwa keterlambatan ini dipicu oleh hambatan transfer data yang menjadi syarat wajib interkoneksi.
Beberapa desa yang terkonfirmasi belum menerima pencairan di antaranya adalah Desa Kalimati, Desa Krasak, dan Desa Pegejugan. Nunung menyebutkan ada tiga faktor utama yang menghambat proses tersebut:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Laporan Belum Rampung: Masih ada desa yang belum menyelesaikan input Laporan Realisasi Dana Desa (LRDD) dan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa (LRPDD) tahun 2025.
Masalah SDM: Proses input data di beberapa desa terkendala karena operator desa berhalangan hadir atau sakit, sehingga sinkronisasi ke sistem pusat terhenti.
Hambatan Sistemik: Adanya ketidakpastian akses mengenai kapan transfer data berhasil terkoneksi secara sempurna ke sistem pusat.
Dampak pada Pelayanan dan Kesejahteraan
Keterlambatan ini menimbulkan efek domino. Desa yang sudah melakukan posting biasanya dapat segera mencairkan dana untuk operasional desa serta penggajian pamong dan perangkat desa lainnya. Sebaliknya, di 44 desa yang terhambat, kesejahteraan perangkat desa kini menjadi taruhan.
”Desa yang sudah posting biasanya bisa langsung mengerjakan untuk operasional dan penggajian pamong serta perangkat desa. Bagi yang belum, tentu ini menjadi kendala besar,” ujar Nunung.
Koordinasi Dinas Dipertanyakan
Di sisi lain, upaya koordinasi di tingkat dinas terkait dinilai kurang optimal. Saat awak media mencoba mengonfirmasi progres percepatan, pejabat berwenang (Kepala Bidang) sulit ditemui dengan keterangan sedang izin. Hal ini memicu kekhawatiran mengenai efektivitas pendampingan bagi desa-desa yang sedang mengalami kendala administratif tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat dan perangkat desa masih menunggu langkah konkret dari Dinpermades Brebes untuk mengatasi kemacetan sistem interkoneksi ini agar roda pemerintahan di tingkat desa kembali berjalan normal.
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BREBES, DN-II Keresahan mengenai keterlambatan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat desa di Kabupaten Brebes, salah satunya di Desa Kalimati, Kecamatan Brebes, akhirnya mendapat titik terang. Pihak berwenang membantah isu adanya kendala interkoneksi sistem sebagai penyebab utama keterlambatan tersebut, Jumat (6/3/2026).
Kepala Desa Kalimati, Lukman, menegaskan bahwa sistem interkoneksi berjalan normal. Menurutnya, keterlambatan pembayaran Siltap murni disebabkan oleh proses administrasi di tingkat desa yang harus menyesuaikan dengan regulasi terbaru, khususnya terkait pengelolaan Dana Desa (DD).
Kunci Cairnya Siltap: Posting APBDes
Dalam penjelasannya, Lukman menyebutkan bahwa proses penggajian perangkat desa melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sangat bergantung pada kedisiplinan masing-masing desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
“Siltap baru bisa diajukan jika APBDes sudah selesai disusun dan diposting. Sejauh ini, tercatat sudah ada 248 desa yang melakukan posting dan perangkatnya telah menerima gaji secara lancar,” ungkapnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Transisi Regulasi dan Penurunan Pagu Anggaran
Keterlambatan penyusunan APBDes di sejumlah desa dipicu oleh masa transisi regulasi. Pemerintah desa sempat menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Bupati (Perbup) terbaru guna memastikan detail alokasi anggaran, mulai dari persentase kegiatan hingga pos Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Tahun ini, terdapat penyesuaian signifikan berupa penurunan pagu Dana Desa yang berdampak langsung pada kuota penerima manfaat.
“Ada pengurangan Dana Desa yang cukup signifikan. Hal ini memaksa desa melakukan seleksi ketat terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebagai gambaran, kuota yang dulunya bisa mengakomodasi 50 orang, kini mungkin hanya tersisa belasan orang saja,” tambah Lukman.
Tantangan Sosial di Tingkat Desa
Proses penentuan KPM baru ini diakui menjadi tantangan terberat bagi pemerintah desa. Seleksi harus dilakukan secara objektif untuk menghindari gejolak sosial di masyarakat.
Pihak pemerintah desa berharap masyarakat memahami bahwa pengurangan jumlah penerima bantuan bukanlah kebijakan sepihak desa, melainkan dampak dari penyesuaian anggaran dari Pemerintah Pusat.
Meski pagu Dana Desa menurun, pemerintah memastikan komitmen pembangunan tetap berjalan. Anggaran yang tersedia akan dioptimalkan untuk pembangunan infrastruktur dan aset desa yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh warga.
Reporter: Teguh
Berita OPINI: WWWW.DETIK-NASIONAL.COM – Siapa sangka, bagian dari pohon pisang yang selama ini hanya dianggap limbah atau pakan ternak di pelosok desa Indonesia, kini bertransformasi menjadi komoditas mewah di pasar internasional. Di rak-rak supermarket kelas atas seperti Whole Foods di Amerika Serikat hingga pasar swalayan di Jepang, potongan batang pisang atau “gedebog” kini dipajang dengan label harga yang fantastis.
Fenomena ini memicu diskusi hangat mengenai potensi ekonomi tersembunyi dari tanaman tropis nusantara yang selama ini terabaikan.
Mengapa Dunia Memburu Batang Pisang?
Harga tinggi yang dipatok di pasar global bukan tanpa alasan. Masyarakat di negara maju mulai beralih ke gaya hidup organik dan menemukan bahwa batang pisang adalah superfood dengan profil nutrisi yang luar biasa. Berdasarkan penelitian kesehatan, berikut adalah manfaat utama yang membuat gedebog pisang menjadi rebutan:
Laksatif dan Detoksifikasi Alami: Batang pisang kaya akan serat yang berfungsi sebagai “sapu” untuk membersihkan saluran pencernaan. Jus batang pisang dikenal sebagai diuretik alami yang efektif membilas racun dari dalam tubuh.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Musuh Alami Batu Ginjal: Kandungan kalium dan Vitamin B6 yang tinggi berperan penting dalam mencegah pembentukan kristal kalsium di ginjal. Bagi mereka yang memiliki riwayat batu ginjal, mengonsumsi ekstrak batang pisang secara rutin dipercaya dapat membantu meluruhkan endapan mineral tersebut.
Solusi Diabetes dengan Indeks Glikemik Rendah: Bagi penderita diabetes, batang pisang adalah alternatif pangan yang aman. Indeks glikemiknya yang rendah membantu mencegah lonjakan gula darah secara drastis setelah makan.
Manajemen Berat Badan (Diet): Kandungan serat yang padat memberikan rasa kenyang lebih lama tanpa menyumbang kalori berlebih. Ini menjadikannya bahan favorit bagi pegiat diet sehat di mancanegara. 
Potensi Ekonomi: Dari Parit Menuju Devisa
Di Jepang, potongan kecil batang pisang yang telah dikupas dan dibersihkan secara higienis dapat dibanderol seharga 500 hingga 1.000 Yen (setara Rp50.000 hingga Rp100.000). Jika dibandingkan dengan kondisi di Indonesia, di mana satu pohon utuh seringkali ditebang dan dibiarkan membusuk begitu saja, terdapat selisih nilai ekonomi yang sangat kontras.
“Ini adalah momentum bagi petani lokal untuk melihat limbah bukan sebagai sampah, melainkan sebagai aset ekspor yang kompetitif,” ungkap seorang pakar agrobisnis.
Menuju Standardisasi Global
Kesenjangan harga ini menjadi peluang besar bagi sektor ekspor Indonesia. Namun, untuk menembus pasar global, narasi kesehatan saja tidak cukup. Diperlukan proses pengolahan yang higienis, pengemasan kedap udara (vacuum packaging), serta sertifikasi organik yang diakui secara internasional.
Kesimpulan
Kisah gedebog pisang mengingatkan kita bahwa kekayaan alam seringkali berada tepat di depan mata. Dengan sentuhan inovasi dan strategi pemasaran yang tepat, “harta karun hijau” dari halaman belakang rumah ini siap menjadi sumber devisa baru bagi Indonesia. Ternyata, emas tidak selalu berkilau; terkadang, ia tersimpan rapat di balik pelepah pisang. (*)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BREBES, DN-II Senyum sumringah terpancar dari wajah warga Dukuh Cikuya, Desa Cikuya, Kecamatan Banjarharjo. Penantian panjang mereka akan akses air bersih yang stabil kini terjawab. Melalui program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) yakni “TNI AD Manunggal Air”, Satgas TMMD Reguler ke-127 Kodim 0713/Brebes secara resmi mengumumkan bahwa pembangunan bak penampungan air di wilayah tersebut telah rampung 100 persen pada Jumat (06/03/2026).
Proyek yang menjadi bagian vital dari sasaran fisik TMMD ini diproyeksikan menjadi solusi permanen bagi masalah kekeringan yang kerap melanda wilayah tersebut saat musim kemarau.
Dansatgas TMMD Reguler 127, Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int., menyampaikan bahwa pengerjaan bak penampungan air ini dilakukan dengan penuh ketelitian agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Program Manunggal Air sendiri merupakan mandat langsung dari pimpinan TNI AD untuk hadir di tengah kesulitan rakyat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
“Alhamdulillah, hari ini progres bak penampungan air di Dukuh Cikuya telah mencapai 100 persen. Ini adalah bukti komitmen kami bahwa TNI tidak hanya membangun infrastruktur jalan, tetapi juga memastikan ketersediaan air bersih yang layak bagi kesehatan dan sanitasi masyarakat,” tegas Letkol Inf Ambariyantomo.
“TMMD Ke-127 Kodim 0713 Brebes disamping Program TNI AD dan Mabes TNI yang dilaksanakan sesuai perintah Komando atas, Di Desa Cikuya juga melaksanakan Program Unggulan Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Diantaranya TNI Manunggal Air dengan membuat Bak Penampung dan Pompanisasi untuk kebutuhan Air Bersih untuk warga, Pengairan sawah, Perkebunan hingga untuk kebutuhan peternakan, selain itu juga ada Jambanisasi (MCK), Penanganan Stunting, Dukungan Makanan Bergizi dan Penghijauan melalui penanaman pohon”. Imbuh Dansatgas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Keberhasilan proyek ini disambut haru oleh warga setempat. Bapak Sunarto, selaku Ketua RT 02 RW 01 Dukuh Cikuya, mewakili warga yang berada di titik terdekat pembangunan, menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada jajaran TNI.
“Selama ini, warga cukup kesulitan jika kemarau panjang tiba. Dengan adanya bak penampungan dari Bapak-bapak TNI ini, beban kami sangat berkurang. Kami tidak perlu lagi jauh-jauh mencari sumber air. Terima kasih banyak Kodim 0713/Brebes,” ujar Sunarto dengan nada penuh syukur.
Senada dengan warganya, Kepala Desa Cikuya, Bapak Sekod, memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi personel Satgas TMMD. Menurutnya, sinergi antara TNI dan warga dalam membangun fasilitas ini sangat luar biasa.
“Kami selaku pemerintah desa sangat terbantu. Bak penampungan air ini adalah aset berharga bagi Desa Cikuya. Kami berkomitmen untuk menjaga dan merawat fasilitas ini bersama warga agar manfaatnya terus mengalir hingga generasi mendatang,” kata Bapak Sekod.
Pembangunan bak penampungan air ini tidak hanya sekadar fisik bangunan, namun memiliki efek domino terhadap peningkatan kualitas kesehatan lingkungan di Desa Cikuya. Dengan air yang bersih dan tersedia cukup, risiko penyakit akibat sanitasi buruk diharapkan dapat ditekan secara signifikan.
Rampungnya proyek air ini juga menandakan bahwa rangkaian kegiatan fisik TMMD Reguler ke-127 di wilayah Kodim 0713/Brebes berjalan sesuai target waktu (on-track) sebelum upacara penutupan resmi dilaksanakan pada 11 Maret mendatang.
TMMD Reguler Ke-127 Kodim 0713/Brebes ikut mensukseskan “Program Unggulan KASAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak”
(Rio/Pradista)
BREBES, DN-II Kabar gembira menyelimuti warga Desa Cikuya. Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-127 tahun anggaran 2026 yang diinisiasi oleh Kodim 0713/Brebes mencatatkan capaian krusial. Proyek fisik utama berupa pembangunan jalan rabat beton sepanjang 1.500 meter resmi dinyatakan rampung total pada Jumat (06/03/2026).
Selesainya jalur transportasi ini menjadi angin segar bagi mobilitas warga yang selama ini mendambakan akses jalan yang layak dan kokoh untuk menunjang aktivitas harian serta pengangkutan hasil bumi.
Komandan Satgas (Dansatgas) TMMD Reguler 127, Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int., menyatakan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personel dan masyarakat yang bahu-membahu menyelesaikan target fisik ini lebih awal dari jadwal yang ditentukan.
“Pengerjaan rabat beton sepanjang 1.500 meter ini adalah bukti nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Meski dihadapkan pada tantangan medan dan cuaca, semangat gotong royong membuat target ini bisa tuntas dengan kualitas yang sesuai standar,” ujar Letkol Inf Ambariyantomo dalam keterangannya.
Ia menambahkan bahwa jalan ini bukan sekadar tumpukan semen dan beton, melainkan “urat nadi” baru yang diharapkan mampu mendongkrak indeks ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Brebes bagian barat. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kepala Desa Cikuya, Bapak Sekod, tidak dapat menyembunyikan rasa syukurnya. Mewakili seluruh warga, ia menyebut kehadiran TMMD telah mengubah wajah desanya secara signifikan.
“Kami sangat berterima kasih kepada jajaran Kodim 0713/Brebes. Jalan sepanjang 1,5 kilometer ini adalah impian warga sejak lama. Sekarang, anak-anak sekolah lebih mudah lewat, dan petani tidak lagi kesulitan mengeluarkan hasil panennya. Ini adalah hadiah luar biasa bagi Desa Cikuya,” kata Sekod.
Dengan tuntasnya sasaran fisik utama tersebut, Satgas TMMD kini mulai mengalihkan fokus pada tahap finishing dan persiapan administrasi menjelang berakhirnya program. Berdasarkan agenda resmi, upacara Penutupan TMMD Reguler ke-127 direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2026.
Acara penutupan tersebut rencananya akan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Brebes serta tokoh masyarakat setempat sebagai simbol penyerahan hasil pembangunan dari TNI kepada Pemerintah Daerah.
Perlu diketahui bahwa TMMD Ke-127 Kodim 0713 Brebes disamping Program TNI AD dan Mabes TNI yang dilaksanakan sesuai perintah Komando atas, Di Desa Cikuya juga melaksanakan Program Unggulan Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Diantaranya TNI Manunggal Air dengan membuat Bak Penampung dan Pompanisasi untuk kebutuhan Air Bersih untuk warga, Pengairan sawah, Perkebunan hingga untuk kebutuhan peternakan, selain itu juga ada Jambanisasi (MCK), Penanganan Stunting, Dukungan Makanan Bergizi dan Penghijauan melalui penanaman pohon.
TMMD Reguler Ke-127 Kodim 0713/Brebes ikut mensukseskan *”Program Unggulan KASAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak”*.
(Rio/Pradista)
MBG: Menjaga Keamanan Pangan di Balik Tutup Ompreng
Oleh: Azmi Asmuni Majid 5 Maret 2026.
Mahasiswa Magister Ilmu Pangan, Universitas Jenderal Soedirman
BREBES, DETIK-NASIONAL.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar proyek “bagi-bagi nasi”. Di balik setiap kotak ompreng yang sampai ke meja siswa, terdapat mandat besar untuk memastikan setiap suapan aman, bergizi, dan layak konsumsi. Program ini adalah pertaruhan masa depan; jika dikelola sembrono, niat mulia membangun generasi unggul justru bisa berbalik menjadi risiko kesehatan massal.
Di sinilah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memegang peranan krusial. Unit ini bukan sekadar dapur umum, melainkan benteng pertahanan teknis dan moral yang menjamin kualitas hidup anak-anak Indonesia.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Fondasi Keamanan: Bukan Sekadar Higienis
Dalam kacamata ilmu pangan, memproduksi makanan dalam skala masif menuntut kedisiplinan tinggi melalui sistem pengendalian mutu yang ketat. Pendekatan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) harus menjadi instrumen wajib, bukan sekadar pelengkap administratif di atas kertas.
Risiko kontaminasi—baik biologis, kimia, maupun fisik—mengintai di setiap celah proses. Kesalahan kecil pada suhu penyimpanan, abainya sanitasi peralatan, hingga keterlambatan distribusi dapat membuat makanan menjadi racun sebelum sempat disantap. Oleh karena itu, Standar Operasional Prosedur (SOP) berbasis analisis risiko harus dijalankan secara kaku, mulai dari seleksi bahan baku di pintu gudang hingga distribusi di gerbang sekolah.
Gizi Seimbang dan Kepastian Halal
Keamanan pangan hanyalah satu sisi koin; sisi lainnya adalah nilai gizi. Menu tidak boleh disusun hanya berdasarkan anggaran termurah atau ketersediaan bahan yang paling mudah didapat. Penyusunan menu wajib berbasis kajian ilmiah yang merujuk pada Angka Kecukupan Gizi (AKG) anak usia sekolah.
Kehadiran tenaga ahli gizi di setiap SPPG adalah kebutuhan mutlak. Mereka bertugas memastikan komposisi energi, protein, dan mikronutrien tersaji secara presisi.
Tak kalah penting, dalam konteks masyarakat Indonesia, aspek kehalalan menjadi filter krusial. Jaminan halal—mulai dari sumber bahan, proses penyembelihan, hingga pemisahan alat masak—adalah bentuk perlindungan konsumen sekaligus upaya membangun kepercayaan publik yang solid terhadap program pemerintah ini. 
Ekonomi Lokal dalam Rantai Pasok
Salah satu dimensi paling menarik dari MBG adalah potensi pemberdayaan ekonomi. SPPG tidak boleh menjadi entitas eksklusif yang mematikan pasar rakyat. Sebaliknya, unit ini harus menjadi lokomotif bagi UMKM pangan lokal.
Kemitraan dengan petani, peternak, dan nelayan setempat menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan. Secara teknis, jarak distribusi yang pendek (short supply chain) menjamin kesegaran bahan baku (freshness). Secara ekonomi, kepastian serapan pasar akan menggerakkan roda ekonomi mikro di daerah. Namun, kemitraan ini harus dipayungi kontrak yang transparan agar petani kecil tidak kalah bersaing dengan korporasi besar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Transparansi: Kunci Akuntabilitas
Mengelola pangan untuk jutaan anak menuntut transparansi total. Laporan pengawasan mutu dan hasil evaluasi gizi perlu dibuka secara berkala kepada publik. Di era digital, pemanfaatan sistem pemantauan real-time untuk melacak pergerakan bahan baku hingga suhu makanan saat distribusi dapat meminimalisir penyimpangan.
Budaya keamanan pangan harus mendarah daging, mulai dari manajer unit hingga tenaga pengolah di dapur. Pelatihan higienitas bukan sekadar formalitas, melainkan investasi untuk mencegah Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan yang bisa meruntuhkan legitimasi program nasional ini.
Penutup
Makanan bergizi adalah investasi peradaban. Makanan bukan sekadar pengisi perut, melainkan bahan bakar lahirnya generasi yang sehat dan cerdas. Program MBG adalah langkah besar, namun keberhasilannya sangat bergantung pada apa yang tersaji di dalam “ompreng” tersebut.
Masa depan bangsa ini tidak hanya ditentukan oleh narasi di atas kertas kebijakan, tetapi oleh kualitas dan keamanan pangan yang masuk ke tubuh anak-anak kita setiap hari.
Editor: Casroni
Redaksi Detik-Nasional
#Nasional
#Brebes
#MBG
#Dapur SPPG
#Opreng Sehat
#Makan Bergizi Gratis
BREBES, DN-II Di tengah isu keterlambatan Penghasilan Tetap (Siltap) yang menghantui perangkat desa di berbagai wilayah, Pemerintah Desa (Pemdes) Karanglo, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, muncul sebagai anomali positif. Desa ini berhasil membuktikan bahwa kedisiplinan administratif berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik. (5/2/2026).
Siskeudes Tertib, Hak Perangkat Terjamin
Kelancaran gaji di Desa Karanglo bukan tanpa alasan. Saat desa-desa lain di beberapa kecamatan sempat mengalami penunggakan hingga tiga bulan akibat kendala administratif, perangkat Desa Karanglo justru sudah menikmati hak mereka secara rutin setiap bulan.
Kasi Pemerintahan Desa Karanglo, Junaedi, mengungkapkan bahwa kunci keberhasilan ini terletak pada penguasaan sistem.
“Alhamdulillah, di sini sudah gajian per bulan kemarin, tepatnya tanggal 25 Februari. Biasanya kalau ada yang telat itu masalah di postingan Siskeudes atau operator yang masih baru dan belum paham sistem,” jelas Junaedi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di balik layar, pengelolaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Karanglo digawangi oleh tim yang solid. Amilatul Fatih bertindak sebagai operator utama, didampingi oleh Junaedi (Kasi Pemerintahan) dan Andri (Kasi Kesejahteraan) dalam sinkronisasi data.
Layanan Tanpa Jeda: Piket Hingga Pukul 00.00 WIB
Tak hanya soal kesejahteraan, komitmen pengabdian di desa ini patut diacungi jempol. Di saat ada stigma perangkat desa sering pulang lebih awal untuk urusan pribadi, Pamong Karanglo justru menerapkan sistem piket yang ketat:
Jam Operasional Utama: Rutin hingga pukul 15.00 atau 16.00 WIB.
Sistem Piket Malam: Pelayanan berlanjut hingga pukul 00.00 WIB yang dilakukan secara bergilir (rolling).
Manajemen SDM: Perangkat yang bertugas malam diberikan fleksibilitas untuk masuk lebih siang pada hari berikutnya, memastikan stamina petugas tetap terjaga tanpa mengorbankan kepentingan warga.
Integritas dan Larangan Rangkap Jabatan
Dengan Siltap sebesar Rp 2,2 juta, para perangkat desa dituntut menjaga integritas. Meski diperbolehkan menggarap lahan pertanian sebagai sampingan, Pemdes Karanglo melarang keras adanya rangkap jabatan yang berpotensi mengganggu jam dinas.
“Kami berkomitmen melayani sampai sore. Memang ada aturan tidak boleh merangkap jabatan. Kalau sekadar bertani silakan, asal pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas nomor satu,” tegas perwakilan pamong setempat.
Langkah nyata Desa Karanglo ini diharapkan menjadi inspirasi dan percontohan bagi desa-desa lain di Kabupaten Brebes. Konsistensi dalam tertib administrasi terbukti menjadi pondasi utama bagi kesejahteraan perangkat dan kepuasan masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes melakukan penyesuaian terkait rencana alokasi lahan untuk pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari rencana awal yang memplot tiga lokasi milik pemerintah daerah, kini pembangunan tersebut akan difokuskan pada satu titik aset Pemkab, sementara lokasi lainnya akan memanfaatkan fasilitas pendidikan. (5/3/2026).
Kepala Bidang Aset BPKAD Brebes, Dani Nur Setyawan, SE, M.Akun, menjelaskan bahwa perubahan ini merupakan bagian dari optimalisasi aset untuk mendukung efektivitas program nasional tersebut.
Optimalisasi Aset Daerah
Awalnya, Pemkab Brebes merencanakan penggunaan tiga titik lahan milik daerah secara penuh. Namun, berdasarkan evaluasi terbaru, penggunaan aset lahan Pemkab kini dikerucutkan menjadi satu lokasi utama.
“Status saat ini, hanya satu titik lahan Pemkab yang akan digunakan secara langsung, yaitu lahan yang terletak di sebelah timur Kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (Dinarpusda) Kabupaten Brebes,” ujar Dani.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebaran Lokasi Layanan (SPPG)
Meski penggunaan lahan Pemkab dikurangi, jangkauan program MBG tetap meluas melalui pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Berikut adalah tiga titik strategis yang dipersiapkan untuk pembangunan dapur MBG di wilayah Brebes:
Pusat Kota (Eks Dinarpusda): Menggunakan lahan aset Pemkab di sebelah timur Kantor Dinarpusda untuk melayani wilayah perkotaan.
Wilayah Barat (SDN Kersana 1): Pembangunan dapur akan dilakukan di area sekolah untuk menjangkau wilayah Kecamatan Kersana dan sekitarnya.
Wilayah Selatan (SD Taraban): Berlokasi di Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, guna memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah di wilayah selatan Brebes.
Misi Menekan Stunting
Pembangunan dapur SPPG ini merupakan langkah konkret Kabupaten Brebes dalam menyukseskan program nasional yang dicanangkan pemerintah pusat. Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas asupan gizi anak-anak usia sekolah sekaligus menjadi motor penggerak dalam upaya penurunan angka stunting di daerah.
Reporter: Teguh
Dengan adanya sebaran lokasi di wilayah utara (kota), barat, dan selatan, diharapkan distribusi makanan bergizi dapat dilakukan secara merata, tepat waktu, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.
BREBES, DN-II Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Brebes menetapkan target perolehan zakat yang cukup ambisius untuk tahun 2026. Berdasarkan instruksi pemerintah pusat, Baznas Brebes ditargetkan mampu menghimpun dana zakat hingga Rp14 miliar.
Ketua Baznas Brebes, Mahali, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya pada Rabu (4/3/2026), menyatakan optimisme meski target tersebut mengalami kenaikan signifikan dibandingkan perolehan tahun sebelumnya.
Sempat Terpengaruh Isu Nasional
Mahali mengakui bahwa sempat muncul dinamika terkait komentar Menteri Agama yang mempengaruhi minat masyarakat untuk berzakat. Namun, ia memastikan hal tersebut tidak berlangsung lama karena segera mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait.
“Sedikit banyak memang ada pengaruh terhadap minat zakat, tapi Alhamdulillah sudah segera di-<em>counter</em> dan diluruskan kembali oleh Menteri Agama serta Ketua Baznas RI,” ujar Mahali.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lonjakan Target dan Strategi Pencapaian
Pada tahun 2025, perolehan zakat di Kabupaten Brebes tercatat berada di angka Rp9 miliar lebih. Untuk mengejar selisih target menuju Rp14 miliar di tahun ini, Baznas Brebes telah menyiapkan langkah strategis, di antaranya:
Validasi Data ASN: Melakukan penggalian data yang lebih akurat mengenai jumlah tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ekspansi ke Sektor Swasta: Memetakan potensi zakat dan sedekah dari para pekerja di berbagai perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Brebes.
Kemudahan Akses: Memperluas kanal pembayaran untuk memudahkan masyarakat.
“Kami optimis angka tersebut bisa tercapai. Kuncinya adalah penggalian data dan informasi yang akurat, baik di lingkungan ASN maupun perusahaan-perusahaan di Brebes,” tambah Mahali.
Ajakan Berzakat dan Bersedekah
Pihak Baznas senantiasa mengimbau masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, maupun sedekah melalui lembaga resmi agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
Bagi masyarakat yang ingin menunaikan kewajibannya, Baznas Brebes menyediakan layanan datang langsung ke kantor atau melalui transfer ke nomor rekening resmi yang telah disediakan.
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BREBES, DN-II Fenomena banjir rob yang kian masif di pesisir Kabupaten Brebes tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memicu gejolak sosial terkait kewajiban pajak. Dalam rapat koordinasi di RW 15 Kelurahan Pasar Batang, tokoh masyarakat dan pihak kecamatan menyoroti keluhan warga yang enggan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena lahan mereka telah hilang ditelan laut.
Dilema Pajak di Atas Air
Kondisi memprihatinkan terjadi di tiga desa terdampak parah, yakni Desa Randusanga Wetan, Randusanga Kulon, dan Kaliwlingi. Camat Brebes, Asif Fauzan, SH, mengungkapkan bahwa warga merasa tidak adil jika harus terus membayar pajak atas aset yang secara fisik sudah tidak bisa dimanfaatkan.
“Daratan sudah menjadi lautan, mau diapakan lagi? Karena terdampak rob permanen, warga keberatan membayar PBB. Masalahnya, SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) masih terus keluar setiap tahun,” ujar Asif Fauzan di hadapan para tokoh masyarakat.
Ia merinci, hampir sepertiga wilayah di Randusanga Wetan dan Kulon kini terendam air. Bahkan di Desa Kaliwlingi, hamparan tambak yang dulunya produktif kini telah menyatu dengan garis pantai baru.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kinerja Pajak yang Fluktuatif
Selain faktor alam, Asif juga menyoroti performa pemungutan pajak di wilayahnya yang dinilai belum stabil. Ia mengibaratkan dinamika capaian pajak di Kecamatan Brebes seperti mesin yang tidak konsisten.
“Bahasan pajak di Kecamatan Brebes ini sangat dinamis, tensinya tinggi seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP). Posisi capaian kita sempat berada di urutan ke-5, namun kemudian melorot ke urutan 15. Ini harus menjadi evaluasi agar performa OPD tetap stabil,” tegasnya.
Komitmen Infrastruktur dan Alokasi Anggaran
Di sisi lain, rapat tersebut juga membahas keberhasilan pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Bupati Paramitha Widya Kusuma yang telah membangun jalan sepanjang lebih dari 120 km—setara jarak tempuh dari Brebes hingga Indramayu.
Sebagai langkah konkret ke depan, terungkap rencana strategis terkait alokasi anggaran:
Dana Sisa Anggaran: Direncanakan sebesar Rp 1 miliar per kecamatan untuk optimalisasi pelayanan.
Pembangunan Lokal: Pada tahun 2027, Jalan Haji Mochtar di Kelurahan Pasar Batang diproyeksikan mendapat alokasi perbaikan sebesar Rp 500 juta.
Pemilihan lokasi rapat di RW 15 Pasar Batang dinilai strategis mengingat wilayah tersebut merupakan basis domisili banyak pejabat daerah, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Brebes untuk segera mengkaji kebijakan relaksasi pajak bagi warga terdampak bencana rob sekaligus memacu kinerja OPD dalam masa transisi kepemimpinan.
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
You cannot copy content of this page