BREBES, DN-II Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Jawa Tengah memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Sosialisasi dan Sinkronisasi Program Kerja Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (3/3/2026) ini bertujuan menyelaraskan kebijakan pusat dengan kebutuhan riil pendidik di daerah guna menciptakan ekosistem belajar yang transformatif.
Acara yang dibuka langsung oleh Sutaryono, SH., M.Si.. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Brebes yang diwakili Herkusnadi, S.Kom. (sering disapa Pak Herkus) adalah Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF (Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal) di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten ini dihadiri oleh jajaran pimpinan organisasi profesi keguruan, mulai dari KKG, MGMP, MKKS, hingga HIMPAUDI dan IGTKI se-Kabupaten Brebes.
Sinergi Pasca-Koordinasi Nasional
Agenda ini merupakan tindak lanjut (follow-up) strategis dari koordinasi intensif yang sebelumnya digelar di Hotel Sahid, Jakarta. Fokus utama tahun 2026 adalah penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pendidikan secara menyeluruh dan terintegrasi.
“Seluruh rangkaian kegiatan yang dirancang BBGP mulai dari penguatan pengawas, peningkatan kapasitas kepala sekolah, hingga pengembangan guru melalui kolektif MGMP dan KKG—memiliki satu muara utama: menciptakan suasana belajar yang menyenangkan,” ujar perwakilan Tim Mitra Daerah BBGP Jateng.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Filosofi Kebahagiaan dalam Kelas
Narasumber menekankan bahwa efektivitas transfer ilmu sangat bergantung pada kondisi psikologis di dalam kelas. Mengadopsi filosofi “Well-being”, BBGP meyakini bahwa proses transformasi ilmu tidak akan berjalan maksimal jika salah satu pihak merasa tertekan.
“Keyakinan kami adalah pembelajaran itu harus menyenangkan. Guru harus senang saat mengajar, dan siswa pun harus merasa senang saat belajar. Itulah prinsip kuncinya,” tambahnya. Dengan suasana yang positif, mata pelajaran yang dianggap sulit seperti Matematika, IPA, maupun Teknologi diharapkan tidak lagi menjadi beban, melainkan kebutuhan dasar bagi masa depan murid.
Mendorong Diskusi Kritis dan Inklusif
Dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh pakar pendidikan seperti Dr. Heri dan Pak Lendra ini, para peserta didorong untuk aktif dan kritis. BBGP berharap para pengurus organisasi profesi tidak ragu menggali informasi sedalam mungkin untuk kemudian diteruskan kepada seluruh anggota di wilayah masing-masing.
“Carilah pertanyaan yang menantang sehingga kita bisa terus menggali informasi lebih dalam. Kita ingin memastikan kualitas pendidikan di Brebes meningkat secara inklusif dan progresif,” tegas pihak penyelenggara.
Poin Strategis Program BBGP Jateng 2026:
Sinkronisasi Vertikal: Penyelarasan program kerja daerah dengan hasil koordinasi nasional.
Penguatan Kapasitas SDM: Fokus pada Bakal Calon Kepala Sekolah (B-CKS), pengawas, dan guru penggerak.
Ekosistem Positif: Mewujudkan sekolah sebagai taman belajar yang membahagiakan tanpa tekanan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Optimalisasi Wadah Profesi: Memperkuat peran KKG dan MGMP sebagai garda terdepan pengembangan kompetensi guru.
Reporter: Teguh
TEGAL, DN-II Kepanikan melanda arena judi sabung ayam di perbatasan Kota Tegal dan Larangan, Brebes, pada Senin (2/3/2026). Demi menghindari sergapan petugas, empat pria nekat menceburkan diri ke aliran Sungai Ketiwon yang sedang meluap. Aksi tersebut berujung maut; satu orang ditemukan tewas, sementara tiga lainnya hilang ditelan arus.
Kronologi Penggerebekan
Insiden bermula saat tim gabungan melakukan razia mendadak di lokasi yang ditengarai menjadi sarang perjudian. Kedatangan petugas yang tiba-tiba membuat puluhan pengunjung kocar-kacir.
Dalam upaya melarikan diri, empat pria yang terdesak memilih melompat ke sungai tanpa memperhitungkan kondisi debit air yang tengah tinggi. Arus sungai yang sangat deras diduga menjadi penyebab para korban langsung terseret dan hilang dari pandangan.
Update Korban dan Evakuasi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hingga Selasa pagi, tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi satu orang dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban ditemukan tersangkut tak jauh dari titik awal lokasi kejadian.
“Fokus utama kami saat ini adalah menyisir sepanjang aliran sungai untuk mencari tiga korban lainnya yang masih dinyatakan hilang. Kendala di lapangan adalah arus bawah yang kuat dan tingkat kekeruhan air,” ujar salah satu petugas SAR di lokasi.
Langkah Kepolisian
Pihak kepolisian saat ini masih melakukan pendataan terkait identitas korban, baik yang tewas maupun yang belum ditemukan. Selain fokus pada pencarian korban, petugas juga telah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, termasuk:
Ayam aduan.
Sarana perjudian (kisa dan jam).
Kendaraan bermotor yang ditinggalkan para penjudi.
Kasus ini kini dalam penanganan lebih lanjut untuk mengungkap penyelenggara di balik praktik perjudian tersebut.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Skema penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Brebes mulai memasuki babak baru. Sebanyak 1.800 tenaga PPPK paruh waktu kini tercatat menerima hak keuangan mereka melalui PT BPR BKK Bank Brebes (Perseroda).
Klasifikasi dan Besaran Honorarium
Berdasarkan pantauan di lapangan, terdapat perbedaan nominal antara kategori pekerja. Beberapa tenaga PPPK paruh waktu mengaku telah menerima gaji melalui BPR BKK selama dua bulan terakhir dengan nominal Rp 2.100.000. Sementara itu, kelompok tenaga outsourcing (alih daya) dilaporkan menerima besaran yang berbeda, yakni sekitar Rp 2.400.000, yang sudah berjalan sejak Januari lalu.
Staf Bagian Umum BPR BKK Bank Brebes, Ibu Yuli, mengonfirmasi bahwa banknya mengelola pembayaran untuk ribuan tenaga tersebut, namun dengan klasifikasi yang ketat.
“PPPK paruh waktu tidak semuanya dibayar lewat sini. Untuk wilayah Brebes, tercatat ada sekitar 1.800 orang PPPK paruh waktu yang terdaftar di kami,” jelas Yuli saat dikonfirmasi di kantornya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kendala Pembayaran di Hari Libur
Implementasi sistem baru ini bukan tanpa hambatan. Iwan, salah satu karyawan PPPK paruh waktu, mengeluhkan mekanisme pengambilan gaji yang tidak bisa dilakukan saat hari libur.
“Biasanya di bank sebelumnya, meskipun tanggal satu jatuh pada hari libur, kami tetap bisa menerima. Tapi di BPR BKK ini tidak bisa. Alasannya ada aturan dari OJK yang melarang transaksi pembayaran gaji pada hari libur atau hari Minggu,” keluh Iwan.
Landasan Hukum dan Administrasi
Secara regulasi, status PPPK Paruh Waktu merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam pasal 66 dijelaskan bahwa penataan tenaga non-ASN (honorer) wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024, yang mana salah satu solusinya adalah pengalihan menjadi PPPK Paruh Waktu.
Terkait besaran gaji, pemerintah daerah mengacu pada:
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, yang mengatur honorarium tenaga non-ASN termasuk petugas kebersihan dan keamanan (satpam).
Pemisahan Data Tenaga Outsourcing
Pihak BPR BKK menegaskan adanya pemisahan administratif yang tegas antara PPPK dan tenaga outsourcing. Hal ini sesuai dengan skema pengadaan barang dan jasa pemerintah yang membedakan pegawai yang diangkat langsung oleh pemda dengan pegawai dari penyedia jasa pihak ketiga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, detail operasional mengenai kerjasama ini masih menunggu keterangan lebih lanjut dari bagian bisnis. “Terkait detail teknisnya, biasanya ada di bagian bisnis dan operasional,” pungkas Yuli.
Manajemen BPR BKK sendiri belum memberikan pernyataan resmi tambahan dikarenakan pejabat berwenang sedang tidak berada di tempat. Para pekerja berharap, meskipun terdapat transisi perbankan, distribusi hak mereka tetap berjalan tepat waktu demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Brebes, DN-II Kondisi Desa Sengon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, dipastikan telah kembali kondusif. Ketegangan yang sempat memicu aksi protes massa terhadap Kepala Desa (Kades) Sengon, Ardi Winoto, kini berakhir damai setelah sang pemimpin desa resmi meresmikan hubungannya secara hukum dan agama, Senin (2/3/2026).
Persoalan yang sebelumnya sempat memanas hingga ke tingkat kecamatan tersebut mereda pasca Ardi Winoto mengambil langkah tegas terkait status personalnya yang sempat dipermasalahkan warga.
Dari “Dua Pacar” ke Ijab Kabul
Darnen (56), warga RT 03/RW 07 yang sebelumnya dikenal vokal dalam aksi massa, mengungkapkan bahwa gejolak di masyarakat kini telah padam. Menggunakan analogi sederhana, ia menjelaskan bahwa pemicu demonstrasi sebelumnya adalah ketidakpastian sikap sang Kades.
“Dulu saya sering ikut demo karena statusnya belum sah. Istilahnya masih ‘pacaran’, bahkan pacarnya ada dua. Kami warga mendesak Pak Lurah untuk mengambil sikap tegas memilih salah satu agar tidak jadi fitnah,” ujar Darnen saat ditemui di kediamannya, Senin.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penantian warga akhirnya terjawab pada Jumat lalu. Ardi Winoto resmi melangsungkan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Ia diketahui mempersunting Unun Narsih (30), wanita yang kini resmi menjadi Ibu Lurah Sengon.
Harapan Menjadi Teladan Moral
Pernikahan ini dipandang sebagai langkah krusial dalam memulihkan kepercayaan publik. Bagi warga, legalitas hubungan pemimpin bukan sekadar urusan privat, melainkan cerminan integritas moral seorang pejabat publik di mata rakyatnya.
“Sekarang alhamdulillah sudah ‘ijab kabul’ yang sah. Semuanya sudah kondusif, tidak ada lagi demo-demo itu. Warga sudah tenang,” tambah Darnen.
Darnen mewakili harapan warga agar Kades Sengon dapat fokus kembali membangun desa tanpa dibayangi isu miring. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang memberikan contoh baik bagi masyarakat.
“Harapan saya, Pak Lurah bisa memberi contoh kepada masyarakat. Cukup yang ini saja yang sudah resmi, jangan mengulangi masalah serupa ke depannya. Kami ingin pemimpin yang lurus,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Guratan kesedihan di wajah Nur Jamal (40), warga RT 02/RW 02 Desa Cigambir, Kecamatan Brebes, kini berganti dengan senyum lega. Istrinya, Siti Julaeha, yang menjadi korban kecelakaan kerja tragis, akhirnya diperbolehkan pulang dari RSUD Brebes pada Senin (2/3/2026) tanpa dibebani biaya pengobatan sepeser pun.
Tragedi di Lapak Jualan
Peristiwa memilukan tersebut terjadi saat Siti Julaeha sedang membantu suaminya mengoperasikan mesin penggiling tebu. Dalam sekejap, kecelakaan kerja tak terelakkan; tangan Siti masuk ke dalam mesin penggilingan yang mengakibatkan empat jari tangannya terputus.
Di tengah rasa sakit yang mendalam, Nur Jamal sempat didera kecemasan luar biasa. Kondisi ekonomi yang terbatas membuatnya kebingungan memikirkan biaya rumah sakit dan operasi yang dipastikan tidak sedikit.
Respons Cepat dan Jaring Pengaman Sosial
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Beruntung, penderitaan keluarga ini segera mendapat respons cepat dari Pemerintah Kabupaten Brebes dan lembaga terkait. Melalui koordinasi yang taktis, seluruh biaya pengobatan Siti Julaeha ditanggung sepenuhnya melalui skema bantuan sosial.
Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, bersama Direktur RSUD Brebes, drg. Adi Supriadi, M.Kes, serta Dewan Pengawas RSUD, Azmi Madjid, secara langsung mengawal proses pembebasan biaya tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap warga kurang mampu.
Ungkapan Syukur Nur Jamal
Saat ditemui di selasar RSUD sebelum kepulangan, Nur Jamal tidak dapat membendung rasa harunya. Dengan suara bergetar, ia mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diterima di masa sulit ini.
“Alhamdulillah, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bupati Brebes yang telah membantu kami rakyat kecil. Terima kasih juga kepada Direktur RSUD, pihak BAZNAS, dan jajaran Dewas. Maturnuwun, hari ini kami bisa pulang tanpa biaya sama sekali,” tutur Nur Jamal.
Sinergi untuk Kemanusiaan
Kini, Siti Julaeha dapat melanjutkan masa pemulihan di kediamannya. Kasus ini menjadi bukti nyata hadirnya sinergi antara Pemerintah Daerah, RSUD Brebes, dan BAZNAS dalam memberikan jaring pengaman sosial yang tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan darurat.
Reporter: Teguh
Brebes, DN-II Di tengah gempuran game online dan mainan plastik modern, sosok Pak Ramlan (atau yang akrab disapa Sukra) tetap kokoh berdiri di depan gerbang sekolah. Dengan senyum ramahnya, warga Kelurahan Limbangan Wetan , Kecamatan Brebes ditemui hari Senin 2 Februari 2026 di depan SDN 2 Brebes ini konsisten menjajakan potongan memori masa lalu berupa mainan tradisional yang kian langka. (2/3/2026).
Pak Ramlan bukan sekadar pedagang; ia adalah pengrajin. Semua dagangannya, mulai dari pistol-pistolan kayu hingga “kesimbangan”, ia rakit sendiri dengan tangan terampilnya.
Mainan yang Dianggap “Sulap”
Salah satu mainan yang paling mencuri perhatian adalah Kesimbangan. Bagi anak-anak generasi Z atau Alpha, mainan yang terbuat dari bambu, selotip, dan karet ini tampak seperti keajaiban.
“Anak-anak sekarang lihatnya aneh, dibilangnya kayak sulap. Padahal ini ilmu kuno,” ujar Pak Ramlan saat ditemui di sela-sela kegiatannya berjualan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Prinsip keseimbangan fisika yang diterapkan Pak Ramlan memang mampu membuat mainan tersebut berdiri tegak hanya dengan satu titik tumpu, sebuah keterampilan yang ia sebut sebagai warisan masa lalu.
Meski memiliki nilai seni dan edukasi, harga yang dipatok Pak Ramlan sangat merakyat. Sebuah pistol kayu dijual seharga Rp5.000, sementara mainan kesimbangan hanya dibanderol Rp 2.000.
Dengan modal sekitar Rp 100.000, Pak Ramlan berkeliling dari SD 2 hingga SD 6. Penghasilannya pun tidak menentu.
Pendapatan harian: Berkisar antara Rp50.000 hingga Rp100.000.
Prinsip: “Enggak tentu, namanya juga jualan untuk anak-anak,” ucapnya rendah hati.
Pesan untuk Generasi Muda
Bagi Pak Ramlan, bertahan berjualan mainan jadul bukan sekadar mencari nafkah, tapi juga menjaga agar tradisi tidak sepenuhnya lenyap. Ia berharap anak muda sekarang bisa kembali tertarik pada hal-hal manual yang mengasah kreativitas dan logika, seperti mainan buatannya.
Di balik kesederhanaan bambu dan karet, Pak Ramlan mengajarkan kita bahwa kegembiraan tidak harus selalu mahal, dan “ilmu kuno” tetap memiliki daya pikatnya tersendiri di era digital.
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BREBES, DN-II Tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Brebes kembali memicu kritik tajam. Meski pemerintah daerah gencar mengampanyekan program pengentasan, temuan di lapangan menunjukkan realitas yang kontras, bahkan di wilayah perkotaan yang notabene dekat dengan akses pendidikan. (2/3/2026).
Mantan Ketua RT 05/RW 01 Kelurahan Pasar Batang, Imron Adami Adji, mengungkapkan bahwa di lingkungannya saja terdapat sedikitnya 11 anak yang putus sekolah. Mirisnya, fenomena ini terjadi tepat di jantung kota, di mana lokasi tempat tinggal mereka bertetangga langsung dengan institusi pendidikan ternama.
Ironi di Balik Tembok Sekolah
Data tersebut mencakup anak-anak dari berbagai jenjang, mulai dari SD, SMP, hingga SMA/SMK. Beberapa kasus dialami oleh siswa yang sebelumnya menempuh pendidikan di SMK Pusponogoro—yang lokasinya bersebelahan dengan rumah mereka—serta SMP Negeri 1 Brebes.
“Masalah ekonomi memang faktor mendasar, namun ketidakharmonisan keluarga dan kurangnya motivasi dari lingkungan sekitar membuat anak-anak ini akhirnya memilih berhenti di tengah jalan,” ujar Imron saat memberikan keterangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
GKS Dinilai Kurang Menyentuh Akar Rumput
Kondisi ini memicu pertanyaan besar terkait efektivitas Gerakan Kembali Sekolah (GKS). Program yang disebut-sebut menyerap anggaran APBD hingga miliaran rupiah tersebut dinilai belum mampu memberikan solusi jangka panjang bagi anak-anak yang rentan putus sekolah.
Imron mengkritik implementasi program yang terkesan seremonial. Ia mengaku sempat merekomendasikan anak-anak tersebut ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sigambir agar bisa sekolah gratis, namun banyak dari mereka yang kembali putus sekolah karena kurangnya pendampingan berkelanjutan.
“Perlu langkah konkret, bukan sekadar seremonial. Masalah ATS ini adalah persoalan serius yang berdampak langsung pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Brebes,” tegas Imron.
Tuntutan Evaluasi Total
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Brebes tidak hanya terpaku pada angka serapan anggaran, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola pendampingan anak-anak ATS. Tanpa intervensi sosial yang kuat dan pengawasan ketat, program miliaran rupiah dikhawatirkan hanya akan menjadi serapan anggaran tanpa dampak nyata bagi masa depan generasi muda di Brebes.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Isu kesejahteraan dan profesionalisme guru di Indonesia kembali menjadi sorotan tajam. Drs. Budi Anjar Pranoto, S.Pd., M.Pd., anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes yang membidangi Analisis Anggaran, mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap tata kelola guru yang dinilai belum memanusiakan tenaga pendidik. (2/3/2026).
Ia menekankan bahwa dunia pendidikan nasional sedang menghadapi tantangan sistemik, mulai dari ketidakpastian sumber pendanaan gaji hingga penurunan marwah lembaga pencetak calon guru.
Simalakama Pembiayaan Guru Honorer
Hingga saat ini, sumber pendanaan gaji guru honorer masih menjadi “bola panas” antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Budi menyoroti dilema klasik antara penggunaan APBD dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak kunjung menemui solusi konkret.
Keterbatasan APBD: Pemerintah daerah kerap berdalih anggaran tidak mencukupi untuk menanggung seluruh beban gaji guru honorer secara layak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Minimnya Dana BOS: Jika beban gaji dialihkan ke dana BOS, nominal yang diterima guru menjadi sangat tidak manusiawi karena terbatasnya pagu anggaran sekolah.
“Jika anggaran 15 juta rupiah harus dibagi untuk sembilan orang, setiap guru hanya mendapat sekitar 1,6 juta rupiah. Bahkan, fakta di lapangan menunjukkan banyak guru yang masih menerima honor di kisaran 300 ribu hingga 400 ribu rupiah per bulan,” ungkap Drs. Budi Anjar Pranoto.
Kesejahteraan: Syarat Mutlak Profesionalisme
Sebagai pakar analisis anggaran, Budi menegaskan bahwa guru adalah jabatan profesional yang menuntut keahlian khusus. Sangat ironis ketika sosok yang memikul tanggung jawab mencerdaskan bangsa justru menerima upah yang jauh lebih rendah dibandingkan pekerja sektor informal atau buruh swasta.
“Bagaimana kita bisa menuntut guru bekerja profesional jika kebutuhan dasarnya saja tidak terpenuhi? Jika sistem ini dibiarkan, kualitas pendidikan anak cucu kita yang menjadi taruhannya,” tegasnya.
Ia mendesak adanya sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak ada lagi pihak yang saling lempar tanggung jawab terkait standarisasi gaji guru. 
Revolusi LPTK: Usul Kembali ke Sistem Kedinasan
Di sisi hulu, Budi mengusulkan reformasi total pada Lembaga Penghasil Tenaga Kependidikan (LPTK). Ia merujuk pada keberhasilan model Sekolah Pendidikan Guru (SPG) di masa lalu yang menerapkan sistem asrama.
Menurutnya, untuk menghasilkan pendidik berkarakter, pendidikan guru sebaiknya dikembalikan ke model Sekolah Kedinasan (seperti STAN, IPDN, atau Akpol) dengan poin utama:
Seleksi Ketat: Hanya lulusan terbaik yang diperbolehkan masuk ke profesi guru.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pendidikan Karakter: Menerapkan sistem asrama 24 jam untuk membentuk jiwa pendidik yang tangguh.
Spesialisasi Lembaga: Guru harus dicetak oleh lembaga khusus seperti IKIP atau FKIP, bukan sekadar lulusan universitas umum tanpa penempaan karakter pedagogis yang mendalam.
Kesimpulan: Evaluasi Total dari Hulu ke Hilir
Masa depan bangsa sangat bergantung pada kualitas sarjana yang dihasilkan, dan hal itu mustahil tercapai tanpa guru yang kompeten dan sejahtera. Budi menyimpulkan bahwa evaluasi total harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses perekrutan calon guru hingga kepastian status dan kesejahteraan mereka di lapangan.
Tanpa langkah konkret, visi Indonesia Emas untuk bersaing di kancah global akan terus terganjal oleh rapuhnya fondasi kesejahteraan para pahlawan tanpa tanda jasa.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Satuan Tugas (Satgas) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler Ke-127 Kodim 0713/Brebes terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program air bersih.
Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Lukman Hakim, S.I.P., M.Han, didampingi Dandim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int dan Kepala Desa Cikuya Sekod turun langsung untuk melaksanakan pengecekan serta peninjauan lokasi pembangunan bak penampungan air dan pipanisasi di Desa Cikuya Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. Minggu (1/3/2026)
Pembangunan sarana air bersih tersebut merupakan bagian dari program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat bertajuk “TNI Manunggal Air,” yang bertujuan memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di daerah yang mengalami kesulitan akses air. Melalui pembangunan bak penampungan dan jaringan pipanisasi ini, warga diharapkan dapat memperoleh air bersih secara lebih mudah, sehat, dan berkelanjutan.
Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Lukman Hakim menjelaskan bahwa peninjauan lokasi dilakukan untuk memastikan progres pengerjaan bangunan yang sudah berjalan 19 hari dan memastikan titik strategis bagi warga penerima manfaat.
“Kami berupaya semaksimal mungkin agar pembangunan bak penampungan air dan pipanisasi ini berjalan optimal sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Desa Cikuya,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kepala Desa Cikuya Sekod menyampaikan apresiasi atas kepedulian TNI dalam membantu penyediaan air bersih bagi warganya. Menurutnya, selama ini masyarakat kerap mengalami kesulitan air, terutama saat musim kemarau.
“Kami sangat berterima kasih atas bantuan ini. Semoga dengan adanya bak penampungan dan pipanisasi, kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi,” tuturnya.
Sementara itu, Dansatgas TMMD Ke-127, Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int menegaskan bahwa pembangunan sarana air bersih ini merupakan wujud nyata komitmen TNI dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Kami berharap fasilitas ini dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Adapun tema TMMD Ke-127 Tahun 2026 adalah “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa.” Program ini menjadi bukti nyata kepedulian TNI dalam membantu percepatan pembangunan serta peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan. (Rio/Pradista)
BREBES, DN-II Komandan Korem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Lukman Hakim, S.I.P., M.Han, meninjau langsung hasil program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Kodim 0713/Brebes berupa pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Cikuya, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Minggu (01/03/2026).
Dalam kunjungannya, Danrem 071/Wijayakusuma didampingi Dandim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, M.Han. Kegiatan peninjauan ini merupakan bagian dari rangkaian evaluasi hasil kerja hari Satgas TMMD Ke-127 selama 19 hari, yang telah menyelesaikan sejumlah sasaran fisik, termasuk program perbaikan RTLH.
Kolonel Inf Lukman Hakim mengungkapkan apresiasinya terhadap hasil kerja Satgas TMMD dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program ini.
“Saya sangat bangga melihat hasil RTLH ini. Program TMMD bukan hanya memperbaiki rumah warga, tapi juga memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kerja sama seperti ini harus terus dijaga,” ujar Danrem.
Sementara itu, Pak Tarsoni salah satu penerima manfaat RTLH, mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan yang diberikan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Terima kasih banyak kepada TNI dan semua pihak yang telah membantu memperbaiki rumah saya. Sekarang rumah saya jauh lebih layak dan nyaman,” ucapnya penuh haru.
Program TMMD ke-127 Kodim 0713/Brebes tidak hanya menyentuh pembangunan fisik seperti rabat beton, Manunggal Air Bersih, dan RTLH, tetapi juga kegiatan nonfisik seperti penyuluhan dan pembinaan masyarakat. Semua itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan mempererat hubungan antara TNI dan warga. (Rio/Pradista)
You cannot copy content of this page