BREBES, DN-II RSUD Brebes, sebagai pusat rujukan kesehatan utama di Kabupaten Brebes, tengah menuai kritik tajam dari masyarakat. Buruknya manajemen antrean dan keterlambatan jam operasional di unit poliklinik memicu penumpukan pasien yang drastis.
Kondisi ini dikeluhkan oleh banyak pihak, salah satunya Faruq Abkar. Berdasarkan pantauannya di lokasi, ketidaknyamanan pasien sudah dimulai sejak pagi buta akibat sistem pelayanan yang dinilai tidak efisien.
Pelayanan Molor Hingga 4 Jam
Berdasarkan pantauan di lapangan pada Selasa (30/12/2025), pasien sudah mulai berdatangan dan mengantre sejak pukul 06.00 WIB. Namun, aktivitas pelayanan di poliklinik dilaporkan baru mulai beroperasi sekitar pukul 10.00 WIB. Jeda waktu tunggu selama empat jam tersebut mengakibatkan ruang tunggu penuh sesak hingga melebihi kapasitas.
“Pasien sudah antre sejak pagi, tapi poli baru buka jam 10.00 WIB. Kami berharap Direktur RSUD bisa menyiapkan dokter cadangan. Jadi, selagi dokter utama melakukan visite ke ruang rawat inap, pelayanan di poli tetap bisa berjalan,” tegas Faruq.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Malfungsi Sistem: Nomor Ganda Picu Ketegangan
Tak hanya soal jam operasional, kendala teknis pada sistem informasi rumah sakit juga menjadi sasaran kritik. Terjadi karut-marut pada nomor urut antrean yang mengakibatkan tumpang tindih antara pasien BPJS dan pasien umum.
“Sering terjadi nomor antrean ganda. Misalnya, pasien BPJS dan umum sama-sama memegang nomor satu. Ini memicu kebingungan petugas pendaftaran dan protes warga karena merasa hak antreannya diserobot,” tambahnya.
Desakan Evaluasi Total
Mengingat statusnya sebagai rumah sakit rujukan utama, manajemen RSUD didesak segera melakukan evaluasi menyeluruh. Perbaikan sistem IT pada bagian pendaftaran dan manajemen jadwal tenaga medis menjadi poin krusial yang harus dibenahi demi menjamin kenyamanan layanan publik.
Menanggapi keluhan tersebut, pihak RSUD Brebes melalui Imam Budi Santoso menyampaikan permohonan maaf dan apresiasinya atas masukan masyarakat.
“Terima kasih atas informasinya. Kepada seluruh masyarakat Brebes, kami sampaikan bahwa RSUD Brebes akan segera melakukan pembenahan internal dan mengevaluasi sistem yang ada agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Imam singkat saat dikonfirmasi.
Reporter: Teguh
BREBES, DETIK-NASIONAL.COM – Pemerintah Kabupaten Brebes melakukan langkah progresif untuk mendongkrak angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Melalui komando Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora), Sutaryono, Pemkab resmi menginstruksikan kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna menangani fenomena Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Dewasa Tidak Sekolah (DTS), Selasa (30/12/2025).
Langkah strategis bertajuk “Sinergitas” ini bertujuan memastikan seluruh warga usia sekolah mendapatkan hak pendidikan yang layak, baik melalui jalur formal maupun non-formal.
Pendidikan Adalah Tanggung Jawab Kolektif
Dalam rapat koordinasi tersebut, Sutaryono menegaskan bahwa persoalan putus sekolah merupakan masalah kompleks yang tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja. Ia menekankan pentingnya menghapus ego sektoral demi masa depan generasi muda di Kabupaten Brebes.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Persoalan pendidikan adalah tanggung jawab kolektif. Kita butuh langkah konkret dan integrasi data yang akurat agar angka putus sekolah bisa ditekan secara signifikan,” tegas Sutaryono di hadapan para kepala OPD.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Strategi Penanganan dari Hulu ke Hilir
Rencana aksi ini mencakup pembagian peran spesifik yang melibatkan berbagai lini pemerintahan untuk menyisir warga yang putus sekolah:
Akar Rumput (Lini Desa): Pemerintah Desa dan Kelurahan diinstruksikan menggerakkan RT/RW untuk melakukan pendataan door-to-door guna menyisir warga kategori ATS dan DTS secara akurat.
Validasi & Integrasi Data: Disdukcapil melakukan pemadanan data kependudukan, sementara Diskominfo mengawal dukungan teknis serta diseminasi informasi agar program tersosialisasi secara masif.
Pusat Layanan Terpadu: Mal Pelayanan Publik (MPP) akan dioptimalkan sebagai pusat integrasi layanan pendataan dan pengaduan bagi masyarakat.
Eksekusi Lapangan: Dindikpora bersama Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) menjadi garda terdepan untuk memastikan warga kembali masuk ke sistem pendidikan.
Mengoptimalkan Peran PKBM demi IPM
Salah satu poin krusial dalam gerakan ini adalah penguatan pendidikan non-formal. Masyarakat yang terkategori ATS atau DTS didorong untuk segera mendaftarkan diri di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) terdekat.
“Kami ingin memastikan no one left behind, tidak ada warga yang tertinggal. Melalui sinergi dengan Dinas Sosial dan instansi terkait, kita akan pantau terus perkembangannya hingga mereka benar-benar kembali belajar,” tambah Sutaryono.
Dengan aksi integrasi ini, Pemerintah Kabupaten Brebes optimistis angka putus sekolah akan menurun tajam. Hal ini diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan lonjakan skor IPM di tingkat nasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Potret buram kesejahteraan guru honorer di Indonesia kembali terkuak. Di Kabupaten Brebes, seorang guru Pendidikan Agama Islam (PAI) membagikan kisah pilu sekaligus inspiratif tentang perjuangannya bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi demi menjaga nyala api pendidikan. (30/12/1025).
Pengabdian 8 Tahun dan Gaji “Seadanya”
Mengajar di sebuah SMP Negeri di bawah naungan Dinas Pendidikan nyatanya tidak menjamin kesejahteraan yang linier. Bagi guru PAI, terdapat kerumitan administratif karena koordinasi profesi mereka berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).
Dalam percakapan hangat pada Selasa (30/12/2025), narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan ini mengungkapkan realita pahit. Ia mengaku hanya menerima honor murni dari pihak sekolah sebesar Rp300.000 per bulan. Angka ini sangat kontras dengan beban kerja mendidik puluhan siswa setiap harinya.
“Gaji honorer dari sekolah memang sangat kecil. Saya sudah mengabdi sekitar 7 sampai 8 tahun, dan hingga kini honornya masih Rp300.000 per bulan,” ungkapnya dengan nada getir.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih ironis lagi, ia sempat menceritakan timpangnya pendapatan dengan pengeluaran pendidikan. Di saat honornya hanya ratusan ribu, biaya kuliah yang harus ia tempuh mencapai Rp1,5 juta per bulan. Sebuah angka yang secara logika sulit dipertemukan, namun nyata terjadi.
Secercah Harapan di Tahun Baru
Setelah bertahun-tahun bersabar, secercah harapan mulai muncul melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Setelah menuntaskan studi PPG yang dibiayai oleh Kemenag Brebes, ia kini tengah bersiap menyelesaikan proses administrasi sertifikasi.
Jika seluruh proses di Kemenag Brebes berjalan lancar, ia berpeluang mendapatkan tunjangan sertifikasi sebesar Rp2 juta per bulan mulai Januari mendatang. Namun, tunjangan ini menuntut komitmen tinggi: kewajiban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu sesuai regulasi pusat.
“Panggilan Jiwa di Atas Materi”
Muncul pertanyaan besar: mengapa ia tetap bertahan di tengah kondisi ekonomi yang mencekik? Baginya, menjadi guru bukan sekadar pekerjaan untuk mencari nafkah, melainkan sebuah pengabdian.
“Memang cita-cita saya dari dulu ingin jadi guru. Ada kepuasan batin yang tidak bisa dinilai dengan uang saat melihat anak-anak belajar. Kalau bukan jadi guru, mungkin saya hanya jadi karyawan biasa,” tuturnya optimis.
Tantangan Geografis dan Administrasi
Perjuangan guru honorer ini belum usai. Selain harus memenuhi jam mengajar yang padat, ia juga harus menghadapi tantangan mobilitas. Jarak antara sekolah tempatnya mengabdi dengan kantor Kemenag yang cukup jauh menuntut tenaga dan biaya ekstra dalam mengurus administrasi setiap bulannya.
Kisah ini hanyalah satu dari ribuan potret guru honorer di Indonesia yang sedang bertaruh nasib lewat jalur sertifikasi. Di tengah keterbatasan finansial, mereka tetap berdiri tegak di depan kelas, memastikan karakter dan spiritualitas generasi bangsa tetap terjaga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Dinkominfotik) bersama Badan Kesbangpol menggelar acara silaturahmi antara Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, dengan para aktivis dan jurnalis, Senin (29/12/2025).
​Acara yang dipandu oleh Azmi Majid selaku moderator ini bukan sekadar seremoni formal, melainkan menjadi wadah strategis bagi Bupati untuk menyerap aspirasi langsung dari para tokoh pegiat sosial dan insan pers.
​Bukan Sekadar Laporan Kinerja
​Dalam kesempatan tersebut, Bupati yang akrab disapa Mbak Mitha ini tidak hanya menjabarkan capaian kinerja Pemkab Brebes selama 10 bulan masa kepemimpinannya. Forum ini berkembang menjadi ruang dialog aktif dan interaktif. Para peserta diberikan kesempatan luas untuk menilai, mengkritisi, hingga mengapresiasi kinerja Bupati beserta jajarannya.
​”Ini adalah langkah luar biasa untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap berpijak pada kebutuhan rakyat. Kami ingin mendengar langsung apa yang dirasakan masyarakat di lapangan,” ujar Azmi Majid, yang juga merupakan Juru Bicara Bupati.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Fokus pada Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan
​Suasana pertemuan berlangsung cair namun tetap produktif. Dengan lugas, Mbak Mitha merespons satu per satu poin yang menjadi harapan masyarakat. Ia menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur, terutama jalan rusak, tetap menjadi prioritas utama pada tahun pertama masa jabatannya.
​Selain infrastruktur, dua sektor fundamental lainnya yang menjadi sorotan adalah:
​Pendidikan: Memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak di Brebes.
​Kesehatan: Menjamin hak setiap warga untuk mendapatkan layanan kesehatan yang prima dan berkualitas.
​Membangun Sinergi demi Brebes Lebih Baik
​Melalui pertemuan ini, Bupati berharap sinergi antara pemerintah, aktivis, dan jurnalis dapat terus terjaga. Kritik dan masukan yang disampaikan dianggap sebagai “energi” untuk melakukan perbaikan di berbagai sektor pelayanan publik.
​”Bupati sangat terbuka terhadap kritik. Baginya, jurnalis dan aktivis adalah mata dan telinga pemerintah dalam melihat realita di masyarakat,” pungkas Azmi.
Red/Casroni
​BREBES DN-II Momentum refleksi akhir tahun dalam acara silaturahmi bersama insan media di King’s Royal Restaurant, Senin (29/12/2025), menjadi panggung terbuka bagi evaluasi Pemerintah Kabupaten Brebes. Di balik apresiasi warga atas aksi cepat Bupati Paramitha Widya Kusuma, kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) justru mendapat sorotan tajam dan kritik pedas.
​Aksi Cepat Bupati yang “Menampar” Birokrasi
​Langkah taktis Bupati Paramitha dalam merespons kerusakan infrastruktur di Desa Perwatan, Bumiayu, menuai pujian luas. Tokoh masyarakat setempat, Tangguh Bahari, mengungkapkan kekagumannya atas respons kilat bupati yang hanya membutuhkan waktu kurang dari 24 jam untuk mendatangkan material setelah keluhan diunggah di media sosial.
​”Saya merasakan sendiri betapa cepatnya respons Ibu Bupati. Belum sampai 24 jam material sudah tiba, dan tiga hari kemudian jalan sudah dikerjakan. Ini luar biasa,” ujar Tangguh.
​Namun, pujian tersebut dibarengi nada miring terhadap kinerja perangkat di bawahnya. Tangguh menyayangkan mengapa persoalan teknis dengan anggaran relatif kecil—sekitar Rp200 juta—harus sampai ditangani langsung oleh kepala daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​”Sebenarnya saya malu, kenapa hal ‘sepele’ harus Ibu Bupati yang turun tangan? Ke mana para kepala OPD dan UPTD? Padahal kami sudah melapor ke UPTD lebih dari 10 kali tapi nihil hasil,” tegasnya sembari mendesak evaluasi total bagi kepala dinas yang lambat merespons keluhan publik.
​Kritik Transparansi dan Data “Copy-Paste”
​Sorotan tajam juga datang dari aktivis Slamet Abdul Dhafir. Ia mengeluhkan sikap tertutup sejumlah OPD terkait informasi publik, di antaranya Dinas Sosial serta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora).
​Dhafir menyoroti dua isu krusial: akurasi data kemiskinan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menduga Bapperinda Brebes melakukan praktik copy-paste data kemiskinan tahunan tanpa verifikasi faktual di lapangan. Akibatnya, bantuan sosial seperti PKH seringkali salah sasaran dan memicu kegaduhan di tingkat desa.
​Terkait program MBG, Dhafir menekankan tiga poin penting sebagai bahan evaluasi:
​Transparansi Anggaran: Mendesak Dindikpora membuka data penerima secara publik.
​Ekonomi Lokal: Adanya indikasi program ini menekan supplier lokal dan berisiko mematikan pedagang kantin sekolah.
​Pemerataan: Distribusi titik dapur umum yang dianggap belum menyentuh wilayah pelosok, seperti Kecamatan Salem.
​Jawaban Bupati: ASN Penerima PKH dan Evaluasi Total
​Menanggapi gelombang kritik tersebut, Bupati Paramitha Widya Kusuma menunjukkan sikap terbuka. Ia bahkan membeberkan temuan mengejutkan mengenai adanya oknum ASN yang terdaftar sebagai penerima bantuan PKH.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​”Kami sudah alokasikan anggaran tambahan di seluruh desa untuk menggelar Musrenbangdes Khusus. Tujuannya satu: verifikasi dan validasi ulang agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” ungkap Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma
​Mengenai program MBG, Bupati mengakui adanya ketidaksinkronan data kondisi sekolah di lapangan. Ia mengklaim telah menginstruksikan Kepala Dindikpora yang baru untuk melakukan pendataan ulang secara menyeluruh terkait sarana dan prasarana.
​”Kritik bukan untuk menjatuhkan, melainkan bahan evaluasi. Saya pastikan pemerintah daerah akan terus berbenah demi kemajuan Brebes,” pungkasnya di hadapan para awak media.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Pemerintah Kabupaten Brebes menegaskan komitmennya dalam transformasi infrastruktur dan pelayanan publik melalui kebijakan anggaran yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Dalam acara “Silaturahmi Bupati Bersama Insan Media – Refleksi 2025” di King’s Royal Restaurant, Senin (29/12), terungkap sejumlah langkah berani yang diambil pemerintah daerah sepanjang tahun ini.
​Kebijakan “Ikat Pinggang” ASN: Jalan Rusak Jadi Prioritas
​Bupati Brebes mengambil langkah radikal dengan menginstruksikan efisiensi total pada anggaran operasional kedinasan. Fasilitas pendukung Aparatur Sipil Negara (ASN) dipangkas secara signifikan guna memastikan ketersediaan dana perbaikan jalan tanpa harus membebani daerah dengan utang baru.
​Anggaran yang dirasionalisasi meliputi biaya perjalanan dinas, uang makan-minum rapat, hingga anggaran rekreasi (piknik) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
​”Jika ASN terlalu nyaman dengan fasilitas berlebih, sementara rakyat menderita karena jalan rusak, itu tidak adil. Kesejahteraan masyarakat harus berada di atas kenyamanan birokrasi,” tegas Bupati di hadapan awak media.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Inovasi Skema 70:30: Solusi Beton dan Drainase
​Merespons masukan dari Heri Yuliawan terkait pentingnya saluran air agar jalan tidak cepat rusak, Pemkab Brebes menerapkan inovasi anggaran dengan Skema 70:30. Formula ini bertujuan agar proyek betonisasi tidak sia-sia akibat genangan air yang merusak struktur jalan.
​70% Alokasi: Fokus pada betonisasi jalan utama.
​30% Alokasi: Wajib diperuntukkan bagi pembangunan drainase dan penghijauan di sekitar proyek.
​Perhatian khusus diberikan pada proyek Inpres Jalan Daerah (IJD) ruas Danasari-Kauman senilai Rp62 Miliar. Bupati memastikan proyek ini wajib memiliki sistem pembuangan air yang mumpuni agar investasi besar tersebut memiliki daya pakai jangka panjang.
​Menghapus Jejak “Pohon Pisang” di Jalan Rusak
​Menanggapi kritik dari Ketua LSM Garuda Sakti, Eko Sindung Prakoso, mengenai responsivitas pemerintah, Pemkab Brebes bergerak cepat menyerap aspirasi warga terkait titik-titik kerusakan kronis.
​Wilayah Tanjung, Sengon, Klampok, dan Jl. R.A. Kartini kini menjadi prioritas utama. Langkah percepatan ini diambil untuk memastikan insiden protes warga—seperti aksi menanam pohon pisang di tengah jalan—tidak terulang kembali.
​Selain pembangunan fisik, penguatan pelayanan publik juga menyasar dua sektor krusial:
​Transparansi SKTM: Sosialisasi masif mengenai teknis pengurusan agar bantuan sosial tepat sasaran.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Pendidikan Bersih: Pengawasan kolektif bersama media untuk memberantas praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah.
​Pesan Lingkungan: Kritik atas Perusakan Alam
​Menutup refleksi akhir tahun tersebut, Bupati mengungkapkan kekecewaannya terhadap oknum warga yang merusak bibit pohon yang baru ditanam. Beliau menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus berjalan selaras dengan kelestarian alam.
​Mengutip pesan teologis dalam Surah Al-Baqarah ayat 11-12 dan Surah Ar-Rum ayat 41, Bupati mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi seringkali merupakan akibat ulah tangan manusia sendiri.
​”Masalah lingkungan adalah PR kolektif. Saya meminta Perhutani, Polisi Hutan, dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga alam kita. Pembangunan jalan penting, tapi menjaga bumi adalah kewajiban,” pungkasnya.
​Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Menutup kalender kerja tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Brebes menggelar silaturahmi sekaligus refleksi akhir tahun bersama insan pers dan aktivis di King’s Royal Restaurant, Senin (29/12/2025).
Pertemuan ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat dalam mengawal visi pembangunan “Brebes BERES”.
​Acara yang diinisiasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Dinkominfotik) Kabupaten Brebes ini dihadiri langsung oleh Bupati Brebes, Hj. Paramitha Widya Kusuma, beserta jajaran Sekda dan kepala OPD terkait.
​Kolaborasi “Pentahelix” untuk Daerah
​Perwakilan panitia, Azmi Majid, dalam laporannya menyebutkan bahwa pertemuan ini merupakan respon atas dinamika sosial yang tinggi di masyarakat. Ia menekankan bahwa media dan aktivis adalah mata dan telinga pemerintah di lapangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​”Membangun Brebes bukan hanya tugas Bupati atau OPD semata, melainkan kerja keras kolektif. Brebes ya nyong, ya dewek kabeh (Brebes ya saya, ya kita semua),” ujar Azmi, menekankan semangat gotong royong bagi para aktivis lingkungan, kesehatan, hingga pendidikan yang hadir.
​Kepemimpinan yang Transparan dan Responsif
​Dalam sesi refleksi, Bupati Paramitha Widya Kusuma memberikan apresiasi tinggi terhadap peran kritis jurnalis dan aktivis. Ia menegaskan bahwa pemerintahannya tidak anti-kritik, melainkan sangat terbuka terhadap masukan dari media sosial dan pemberitaan arus utama.
​”Saya seringkali mengunggah langsung laporan kerusakan infrastruktur di media sosial pribadi agar dinas terkait segera menindaklanjuti. Dukungan informasi dari rekan-rekan media sangat membantu kami merespons persoalan warga dengan cepat,” tutur Bupati.
​Fokus 2025: Infrastruktur dan Pelayanan Publik
​Meski mencatatkan progres positif di tahun 2025, Bupati mengakui masih ada tantangan besar yang harus dihadapi di tahun mendatang. Fokus utama Pemkab Brebes ke depan tetap pada:
​Perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan.
​Normalisasi sungai dan mitigasi banjir rob.
​Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.
​Bupati juga kembali mensosialisasikan program unggulan “Nandur Dulur”, sebuah layanan jemput bola medis darurat bagi warga. Ia meminta para aktivis dan wartawan menjadi garda terdepan dalam melaporkan jika ada warga yang membutuhkan bantuan medis mendesak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Pesan Etika dan Menjaga Citra Daerah
​Di sisi lain, Bupati berpesan agar penyampaian aspirasi tetap dilakukan dengan cara yang santun dan menjunjung tinggi kode etik. Ia berharap kolaborasi yang terjalin tetap dalam koridor menjaga citra positif Kabupaten Brebes di mata nasional.
​”Hukum memang panglima tertinggi, tetapi etika berada di atas hukum. Mari kita jaga Brebes agar tetap kondusif, aman, dan bercitra baik,” tambahnya.
​Kegiatan ditutup dengan diskusi santai dan pembagian apresiasi berupa doorprize smartphone bagi insan pers sebagai bentuk dukungan terhadap mobilitas kerja jurnalis di era digital. Kebersamaan ini menegaskan komitmen Pemkab Brebes untuk terus berjalan beriringan dengan media dan aktivis demi kesejahteraan masyarakat.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Di balik balutan cat perak yang menyilaukan di bawah terik matahari, tersimpan sebuah harapan sederhana dari seorang remaja bernama Iqwan (16). Warga asli Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Brebes ini, telah menjalani profesi sebagai “Manusia Silver” di jalanan Kota Brebes selama tiga bulan terakhir. (29/12/2025).
​Iqwan merupakan potret anak putus sekolah yang terpaksa turun ke jalan demi mengais rezeki. Meski hanya mengantongi ijazah SD dari SDN 06 Brebes, terselip keinginan kuat di hatinya untuk bisa kembali mengenyam pendidikan.
​Bertahan Hidup dengan Sabun Cuci Piring
​Menjadi Manusia Silver bukanlah hal yang mudah. Untuk membersihkan cat yang menempel ketat di sekujur tubuhnya setiap hari, Iqwan mengaku hanya mengandalkan cairan pembersih perabot rumah tangga.
​”Bisa hilang, pakai sabun cuci piring (Mama Lemon),” ujarnya polos saat ditemui di sela kegiatannya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Di perempatan jalan tersebut, ia tidak sendirian. Ia berbagi area dengan seorang rekannya secara bergantian agar tetap bisa mencari nafkah tanpa bergesekan dengan sesama pencari kerja jalanan.
​Mimpi Membeli Ponsel dan Melanjutkan Sekolah
​Dalam sehari, Iqwan rata-rata mengantongi pendapatan sebesar Rp400.000. Penghasilan tersebut ia kumpulkan dengan disiplin dari pagi hingga malam hari. Namun, uang tersebut bukan semata-mata untuk berfoya-foya.
​”Dapat seratus ribu (sehari). Buat beli HP, terus kalau ada sisa buat pacar,” ungkap remaja yang berdomisili di RT 01 RW 01 Pasar Batang ini.
​Meski kini ia disibukkan dengan rutinitas mematung dan mengharap koin dari pengendara, jauh di lubuk hatinya, Iqwan masih memendam mimpi yang tertunda. Saat ditanya apakah ia ingin melanjutkan sekolah, ia menjawab dengan singkat namun penuh harap, “Inginnya sekolah lagi.”
​Kisah Iqwan menjadi pengingat bagi banyak pihak tentang masih adanya anak-anak usia sekolah yang harus bertaruh kesehatan di jalanan demi masa depan yang lebih baik.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Menutup lembaran tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Brebes menggelar kegiatan Istighosah dan Doa Bersama Refleksi Akhir Tahun di Pendopo Kabupaten pada Minggu malam (28/12/2025) malam.
Acara yang berlangsung khidmat ini tidak hanya menjadi ajang spiritualitas, tetapi juga wujud nyata kepedulian sosial melalui pemberian bantuan kepada warga Brebes yang menjadi korban bencana alam di Aceh.
Dalam momen tersebut, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, bersama Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah secara simbolis menyerahkan bantuan kepada 34 orang pengungsi. Para penerima bantuan tersebut merupakan pekerja asal Kabupaten Brebes yang terdampak musibah tanah longsor dan banjir saat bekerja di wilayah Aceh.
Bupati Paramitha menyampaikan bahwa penyerahan bantuan ini merupakan bentuk hadirnya pemerintah daerah dan aparat keamanan bagi warga Brebes yang sedang mengalami kesulitan, meski berada jauh dari kampung halaman.
“Pergantian tahun adalah momentum muhasabah. Melalui Istighosah ini, kita memohon agar Brebes dijauhkan dari segala bencana. Namun, bagi saudara-saudara kita yang sudah terdampak musibah di Aceh, bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban mereka untuk bangkit kembali,” ujar Bupati dalam sambutannya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Paramitha juga menyampaikan, pergantian tahun bukan sekadar perubahan angka kalender, melainkan momentum penting untuk melakukan evaluasi dan refleksi atas perjalanan selama tahun 2025. Berbagai capaian, tantangan, dan kekurangan diharapkan menjadi pelajaran berharga untuk 
Usai kegiatan, Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah menyatakan bahwa aksi sosial ini adalah implementasi dari semangat Polri yang melayani. Ia menegaskan bahwa Polres Brebes akan selalu mendukung kebijakan kemanusiaan pemerintah daerah.
“Polri berkomitmen untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama bagi warga kita yang sedang tertimpa musibah. Bantuan ini merupakan bentuk empati dan dedikasi ‘Polri Untuk Masyarakat’,” ungkap AKBP Lilik.
Selain aksi kemanusiaan, acara ini diisi dengan tausiyah oleh Syaikh Sholeh Muhammad Basalamah, Pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Darussalam Jatibarang. Beliau mengajak para orang tua untuk lebih ketat mengawasi putra-putrinya saat malam pergantian tahun agar terhindar dari perilaku negatif yang melanggar norma agama maupun hukum. Serta memaknai hakikat keindahan dalam menyambut tahun baru 2026 mendatang.
“Inilah saat yang tepat bagi kita semua untuk memperbanyak istighfar dan bertobat, memohon agar tahun 2026 membawa ketentraman, keindahan dan keamanan bagi Kabupaten Brebes,” tutur Syaikh Sholeh.
Giat yang diikuti ratusan peserta ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya: Wakil Bupati Brebes, Wurja, Sekda Kabupaten Brebes, Dr. Tahroni serta Tokoh agama KH Labib Shodiq Suhaimi (Ponpes Al-Hikmah 1 Benda) dan KH Farikhin Mashadi yang memimpin doa penutup. (Red/Hms)
BREBES, DN-II Pemerintah Kabupaten Brebes terus mematangkan rencana penguatan ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Program strategis ini kini memasuki tahapan krusial, yakni inventarisasi lahan yang akan difungsikan sebagai pusat aktivitas koperasi dan gudang logistik, Senin (29/12/2025).
​Kepala Bidang Keuangan dan Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Khusnul Khotimah, menjelaskan bahwa pemanfaatan aset desa menjadi prioritas utama sebagai lokasi pembangunan fisik koperasi tersebut.
​Pemanfaatan Aset Desa dan Alternatif Lahan
​Dalam keterangannya, Khusnul menyampaikan bahwa mayoritas desa berencana menggunakan lahan milik desa sendiri (Tanah Kas Desa). Namun, bagi desa yang memiliki keterbatasan lahan, pemerintah memberikan fleksibilitas penggunaan aset negara.
​”Jika desa tidak memiliki lahan sendiri, pembangunan bisa menggunakan Barang Milik Negara (BMN) seperti lahan Perhutani, atau Barang Milik Daerah (BMD) milik Pemerintah Kabupaten. Syaratnya, pihak desa wajib mengurus perizinan resmi kepada instansi terkait atau Bupati,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Proses Inventarisasi dan Digitalisasi Data
​Hingga saat ini, pemerintah fokus pada pendataan untuk memastikan status lahan benar-benar clean and clear (bebas sengketa) sebelum pembangunan fisik dimulai. Proses verifikasi lapangan ini melibatkan kolaborasi lintas sektor:
​PT Agrinas: Selaku mitra pelaksana teknis.
​Kodim (Babinsa) & Pemerintah Desa: Melakukan verifikasi faktual di lapangan.
​Dinas Koperasi: Melalui tim pendamping khusus Project Management Office (PMO).
​Setelah verifikasi tuntas, data lahan akan diintegrasikan ke dalam sistem digital PT Agrinas dan portal Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.
​Landasan Hukum: Instruksi Presiden
​Kebijakan ini bukan sekadar imbauan, melainkan amanat regulasi yang mengikat. Pemerintah Kabupaten telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Sekda atas nama Bupati yang merujuk pada:
​Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025.
​Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Berdasarkan payung hukum tersebut, setiap desa kini diwajibkan mendirikan Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. 
​Memutus Rantai Distribusi Pangan
​Tujuan fundamental dari program ini adalah memangkas rantai distribusi pangan yang panjang, yang selama ini kerap merugikan petani. Dengan adanya gudang logistik dan gerai di setiap desa, diharapkan harga menjadi lebih stabil.
​Kehadiran Koperasi Merah Putih dipastikan tidak akan tumpang tindih dengan BUMDes. Keduanya akan bersinergi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.
​Reporter: Teguh
Editor: Casroni
You cannot copy content of this page