BREBES, DN-II Semangat pemberantasan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja terus menggema. Puluhan siswa SMK Negeri 1 Brebes hadir memadati gelaran pemilihan Duta Anti Narkoba untuk memberikan dukungan penuh bagi perwakilan sekolah mereka, Sabtu (10/1/2026).
Kehadiran para suporter ini bukan sekadar seremoni untuk meramaikan suasana. Mereka membawa misi besar sebagai representasi komitmen pelajar dalam memerangi peredaran gelap narkotika di lingkungan pendidikan.
Kobarkan Energi Positif dan Solidaritas
Didik, siswa kelas 11 SMK Negeri 1 Brebes sekaligus koordinator suporter, menegaskan bahwa kehadiran mereka adalah bentuk dukungan moral bagi rekan yang tengah berkompetisi di atas panggung.
“Harapan kami tentu saja perwakilan SMKN 1 Brebes bisa meraih juara. Namun lebih dari itu, kami ingin menunjukkan bahwa sekolah kami solid dan satu suara dalam mendukung gerakan anti narkoba,” ujar Didik di sela-sela acara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Waspadai Gejala Penyalahgunaan di Sekolah
Dalam kesempatan tersebut, Didik juga menunjukkan kepekaannya terhadap realita peredaran narkoba yang kian mengkhawatirkan. Ia menekankan pentingnya bagi setiap siswa untuk mengenali ciri-ciri fisik dan perubahan perilaku rekan sejawat sebagai langkah deteksi dini.
“Biasanya pengaruh zat terlarang bisa terlihat dari ciri-cirinya, seperti wajah yang tampak lesu, mata yang sering mengantuk, serta berkurangnya konsentrasi saat menerima pelajaran di kelas,” tambahnya.
Meski menyadari ancaman itu nyata, Didik memastikan bahwa komunitas pelajar yang hadir dalam acara ini adalah kelompok yang berkomitmen menjaga gaya hidup sehat. Ia menegaskan pentingnya kewaspadaan kolektif agar sekolah tetap menjadi zona aman (safe zone) bagi tumbuh kembang siswa.
Pesan untuk Generasi Muda Indonesia
Menutup perbincangan, Didik menyampaikan pesan emosional bagi seluruh rekan sebaya di tanah air. Ia mengajak anak muda untuk tidak menukar masa depan dengan kesenangan semu.
“Pesan saya buat anak-anak muda sekarang, jadilah Generasi Emas untuk Indonesia. Jangan sampai sekali-kali menyentuh narkoba, karena sekali mencoba, masa depan taruhannya,” tegasnya.
Ajang Duta Anti Narkoba ini diharapkan tidak hanya berhenti sebagai kompetisi semata, tetapi mampu melahirkan agen perubahan (agent of change) yang efektif memutus mata rantai peredaran narkoba, khususnya di wilayah Kabupaten Brebes.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Brebes resmi menggelar ajang Pemilihan Duta Anti Narkoba Kabupaten Brebes 2026, Sabtu (10/1/2026). Langkah strategis ini diambil sebagai upaya preventif menekan angka penyalahgunaan narkotika dengan melibatkan peran aktif Generasi Z (Gen Z).
Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, S.H., S.I.K., M.I.R., M.I.P., melalui Kasat Narkoba AKP Heru Irawan, S.H., M.H., menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan misi pembentukan agen perubahan (agent of change) di tengah masyarakat.
Representasi 17 Kecamatan
Ajang bergengsi ini diikuti oleh 19 peserta terpilih yang mewakili 17 kecamatan di seluruh Kabupaten Brebes. Peserta merupakan putra-putri terbaik dengan latar belakang pendidikan mulai dari tingkat SMA hingga perguruan tinggi.
“Tercatat ada 19 peserta yang ikut serta, rinciannya 3 peserta dari kategori mahasiswa dan 16 peserta dari tingkat SMA/SMK sederajat. Mereka adalah representasi dari setiap kecamatan di wilayah hukum Polres Brebes,” ujar AKP Heru Irawan di lokasi acara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kriteria penilaian utama meliputi kedalaman wawasan mengenai bahaya narkotika serta kemampuan komunikasi publik. Para pemenang nantinya diproyeksikan menjadi “perpanjangan tangan” kepolisian dalam mengedukasi rekan sebaya secara lebih persuasif.
Implementasi Program Asta Cita
AKP Heru menekankan bahwa pembentukan Duta Anti Narkoba ini merupakan langkah konkret Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden RI, khususnya terkait poin pemberantasan narkoba secara masif di seluruh wilayah Indonesia.
“Kami menyasar Gen Z karena mereka memiliki pengaruh kuat di komunitasnya. Harapannya, edukasi mengenai bahaya narkoba dapat tersampaikan dengan bahasa yang lebih mudah diterima oleh kalangan muda,” tambahnya.
Tren Kasus Narkoba Menurun Signifikan
Upaya pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polres Brebes menunjukkan tren positif. Berdasarkan data kepolisian, terjadi penurunan angka kasus yang cukup signifikan dalam satu tahun terakhir.
Pada tahun 2024, Polres Brebes berhasil mengungkap 53 Laporan Polisi (LP) dengan total 78 tersangka. Sementara pada tahun 2025, angka tersebut turun menjadi 36 laporan dengan 46 tersangka.
“Penurunan ini adalah buah dari sinergitas kuat antara Polres dan Pemerintah Daerah melalui pembinaan intensif ke desa-desa dan sekolah. Kami juga telah memperkuat benteng di tingkat akar rumput melalui pembentukan Kampung Tangguh Anti Narkoba di berbagai kecamatan,” jelas AKP Heru.
Pesan Untuk Generasi Muda
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menutup keterangannya, Kasat Narkoba memberikan pesan tegas sekaligus motivasi bagi para pemuda di Kabupaten Brebes agar tetap berada di jalur yang positif.
“Pesan kami untuk Gen Z: Jauhi narkoba, tingkatkan prestasi! Jadilah generasi yang membanggakan tanpa jeratan narkotika. Masa depan bangsa ada di tangan kalian yang bersih dari narkoba,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DETIK-NASIONAL.COM – Di tengah dinamika dunia kerja yang kompetitif, sebuah paradoks pahit sering kali muncul: ketulusan kerap dianggap sebagai komoditas murah. Pernahkah Anda merasa semakin suportif Anda di kantor, posisi Anda justru kian dianggap remeh? Atau saat solusi yang Anda berikan justru membuat Anda terjebak menjadi “pemadam kebakaran” abadi—dicari saat masalah berkobar, namun dilupakan saat panggung keberhasilan dirayakan?
Fenomena ini bukan sekadar perasaan subjektif, melainkan realitas dalam dinamika profesional modern di mana kebaikan tanpa batasan sering kali berujung pada eksploitasi.
Eksploitasi di Balik Topeng Kebajikan
Sikap sabar sering kali disalahartikan sebagai “lampu hijau” bagi pihak lain untuk melampaui batas. Pola hubungan asimetris ini tidak hanya merugikan produktivitas, tetapi juga mengancam kesehatan mental. Setidaknya, ada tiga indikator utama saat dedikasi seseorang mulai dieksploitasi:
Apresiasi yang Opsional: Kontribusi Anda dianggap sebagai kewajiban yang sudah semestinya, sementara apresiasi hanya menjadi “bonus” yang jarang hadir.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Fleksibilitas yang Disalahgunakan: Kemampuan beradaptasi dianggap sebagai kelemahan yang bisa dimanfaatkan tanpa batasan waktu dan ruang.
Aset Tanpa “Biaya Perawatan”: Dedikasi Anda dikuras habis bak sumber daya alam, tanpa ada perhatian pada keseimbangan emosional dan kesejahteraan personal.
Membangun Benteng ‘Personal Boundaries’
Penting untuk dipahami bahwa sabar yang sehat seharusnya bersifat transformatif, bukan kepasrahan menjadi sasaran empuk egoisme orang lain. Secara spiritual, ikhlas memang urusan vertikal antara individu dengan Sang Pencipta. Namun, dalam interaksi horizontal antarmanusia, memiliki Personal Boundaries (batasan diri) adalah sebuah kewajiban moral terhadap diri sendiri.
Menghargai orang lain harus berjalan beriringan dengan menjaga harga diri. Tanpa batasan yang jelas, kebaikan tidak akan membuahkan rasa hormat, melainkan ketergantungan yang toksik.
Tegas Bukan Berarti Tidak Baik
Ketegasan adalah instrumen krusial untuk menjaga agar “api” kebaikan dalam diri tidak padam akibat kelelahan kronis (burnout). Setiap profesional memiliki hak penuh untuk mengurasi kepada siapa energi dan waktu mereka diberikan.
Keikhlasan yang paling luhur adalah tetap berbuat baik tanpa membiarkan diri sendiri hancur dalam prosesnya. Menjadi profesional berarti tahu kapan harus berkata “ya” sebagai bentuk kolaborasi, dan kapan harus berkata “tidak” sebagai bentuk perlindungan integritas.
Pada akhirnya, menjadi baik adalah pilihan moral, namun tetap cerdas dalam menetapkan batasan adalah pilihan strategis demi keberlangsungan karier dan kesehatan jiwa.
Suara Pembaca:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurut Anda, apakah menetapkan batasan tegas di dunia kerja akan menciptakan jarak dengan tim, atau justru meningkatkan standar profesionalisme secara keseluruhan?
Bagikan perspektif Anda di kolom komentar.
Penulis: Teguh
Editor: Casroni
#10 Januari 2026
#EtikaKerja
#Leadership
#MentalHealth
#SelfDevelopment
#PersonalBoundaries
#Profesionalisme
#OpiniBisnis
BREBES, DN-II Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) Wilayah Jawa Tengah memberikan catatan kritis terkait layanan dan fasilitas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Brebes. Terdapat tiga poin utama yang menjadi sorotan, mulai dari keterbatasan ruang rawat hingga tata kelola parkir yang dinilai tidak optimal. (10/1/2026).
Slamet Dhopir, perwakilan DPW GNPK Jateng Bidang Pemberantasan Korupsi, menegaskan bahwa manajemen rumah sakit dan pemerintah daerah harus segera melakukan pembenahan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.
1. Perluasan Ruang Perawatan
Slamet menyoroti kapasitas ruang perawatan yang kini dianggap sudah tidak memadai untuk menampung jumlah pasien. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Brebes untuk segera merencanakan langkah perluasan bangunan.
“Kenyamanan pasien adalah prioritas. Pemerintah daerah harus mulai memikirkan pengembangan infrastruktur agar tidak terjadi penumpukan pasien yang melebihi kapasitas,” ujar Slamet.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
2. Tata Kelola Parkir dan Potensi PAD
Persoalan klasik yang juga disoroti adalah lahan parkir yang semrawut hingga meluber ke jalan raya di sekitar rumah sakit. Selain mengganggu arus lalu lintas, kondisi ini dinilai sebagai pemborosan potensi pendapatan.
“Manajemen yang baru harus berani melakukan pembenahan tata kelola parkir. Jika dikelola secara profesional dan transparan, ini bukan hanya soal ketertiban, tapi bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan bagi Brebes,” tambahnya.
3. Inovasi Ruang Pijat Khusus Pendamping Pasien
Hal menarik yang menjadi perhatian GNPK adalah usulan penyediaan fasilitas ruang pijat khusus bagi pendamping pasien. Inisiatif ini muncul setelah melihat banyaknya keluarga pasien yang kelelahan hingga tidur di lantai selasar rumah sakit.
“Kita harus memikirkan sisi kemanusiaan. Seringkali pendamping pasien justru ikut jatuh sakit karena kelelahan atau masuk angin. Dengan adanya ruang pijat berbayar di dalam area RS, pendamping bisa menjaga kebugaran mereka dengan layak. Ini akan menjadi terobosan layanan yang lebih manusiawi,” pungkas Slamet.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Implementasi program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai mendapat sorotan tajam. Di balik misi mulia meningkatkan gizi nasional, sejumlah masalah fundamental ditemukan di lapangan, mulai dari dugaan “biaya siluman”, lemahnya sanitasi, hingga guncangan ekonomi yang mencekik pedagang kecil di Kabupaten Brebes. (10/1/2026).
Slamet Dhopir, anggota Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) yang bertugas sebagai pemantau Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG) Jawa Tengah, membeberkan sejumlah temuan kritis yang mengancam efektivitas program tersebut.
1. Bayang-bayang “Fee” dan Standar Sanitasi Rendah
Temuan paling mengkhawatirkan adalah adanya indikasi pemotongan anggaran operasional. Slamet mensinyalir anggaran sebesar Rp5.000 per porsi tidak sepenuhnya terserap untuk kebutuhan program karena diduga mengalir ke kantong oknum tertentu.
“Ada indikasi pemotongan anggaran atau biaya siluman. Ini sangat krusial karena berdampak langsung pada kualitas makanan yang diterima anak-anak,” ujar Slamet.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain kebocoran anggaran, aspek kesehatan juga menjadi rapor merah. Tim pemantau menemukan banyak dapur umum yang tidak memenuhi standar sanitasi. Kondisi tempat produksi yang kurang layak ini dikhawatirkan justru menjadi sumber penyakit, berbanding terbalik dengan tujuan kesehatan program MBG.
2. Efek Domino: Harga Pangan Lokal Meroket
Program MBG ternyata membawa dampak sampingan bagi ekonomi mikro di Brebes. Aksi “borongan” bahan baku skala besar oleh penyelenggara program memicu kelangkaan stok di pasar tradisional.
Akibatnya, harga komoditas seperti telur, beras, dan sayuran melonjak tajam. Kondisi ini dikeluhkan oleh para pedagang sarapan pagi dan pelaku UMKM kecil. Mereka kini terjepit di antara sulitnya mencari bahan baku dan harga yang tidak lagi terjangkau.
3. Masalah Manajerial: Menu “Textbook” dan Data Ghaib
Dari sisi teknis, Slamet menyoroti ketidaksiapan tenaga ahli gizi di lapangan. Menurutnya, penyusunan menu saat ini masih sangat kaku dan hanya berpatokan pada teori (textbook) tanpa mempertimbangkan realita ketersediaan bahan lokal.
Persoalan ini diperparah dengan sengkarut data penerima manfaat. Slamet mendesak Dinas Pendidikan (Diknas) untuk melakukan transparansi data secara menyeluruh.
“Data harus by name by address. Mulai dari jumlah sekolah, siswa, hingga tenaga kebersihan harus akurat. Saat ini masih ada simpang siur angka ketercapaian antara pemerintah pusat dan pelaksana di lapangan,” tegasnya.
Komitmen Pengawasan Ketat
Saat ini, sebanyak 72 pengawas telah dikerahkan di Jawa Tengah, dengan 5 personil khusus yang memantau wilayah Brebes. GNPK menegaskan akan terus bersinergi dengan Gubernur, Kajati, dan Kesbangpol untuk mengawal jalannya anggaran.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tanpa perbaikan tata kelola yang radikal dan transparansi total, program MBG dikhawatirkan hanya akan menjadi ladang korupsi baru yang mengorbankan masa depan gizi generasi mendatang.
Reporter: Teguh
BREBEB, DN-II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes menerima kunjungan audiensi dari 19 finalis Duta Anti Narkoba Kabupaten Brebes di Kantor Sekretariat Daerah, Jumat pagi (9/1/2026). Kehadiran para agen perubahan muda ini disambut hangat sebagai langkah strategis dalam memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah Brebes.
Rombongan finalis diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Brebes, Dr. Tahroni, didampingi Asisten I Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Subandi, serta Asisten III Bidang Administrasi Umum, Furqon. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Sepakat Brebes Bermartabat, Azmi Majid, Kasat Intel Polres Brebes AKP Suherman, dan Kasat Narkoba Akp Heru Irawan
Dalam sambutannya, Sekda Tahroni mengapresiasi semangat para finalis yang bersedia menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kampanye hidup sehat tanpa narkoba.
“Kami berharap melalui ajang ini, para duta terpilih nantinya tidak hanya menjadi simbol, tetapi mampu memberikan edukasi yang masif dan menyentuh akar rumput, khususnya bagi generasi muda di Kabupaten Brebes,” ujar Tahroni.
Dukungan serupa datang dari jajaran Polres Brebes. Kasat Narkoba Akp Heru memberikan motivasi agar para finalis menjaga stamina dan kepercayaan diri menjelang malam puncak kompetisi yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam (10/1) besok. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di sisi lain, Azmi Majid selaku tokoh masyarakat sekaligus narasumber kegiatan, menekankan pentingnya penguasaan materi bagi para finalis. Menurutnya, seorang Duta Anti Narkoba wajib memiliki bekal teknis di lapangan.
“Menjadi duta bukan sekadar soal memenangkan kompetisi. Kalian harus membekali diri dengan pengetahuan mengenai ciri-ciri pengguna narkoba sejak dini dan memahami langkah penanganannya melalui koordinasi yang baik dengan pihak kepolisian, baik di tingkat Polres maupun Polsek,” tegas Azmi.
Melalui sinergi antara pemerintah, kepolisian, dan para Duta Anti Narkoba ini, diharapkan tercipta lingkungan masyarakat Brebes yang bersih dari penyalahgunaan narkotika (Bersinar) melalui edukasi yang berkelanjutan.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional, Kepolisian Resor (Polres) Brebes menggelar kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026. Kegiatan ini dipusatkan di lahan pertanian milik warga di Desa Janegara, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, pada Kamis (8/1/2026).
Acara dihadiri langsung oleh Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Brebes, perwakilan Dandim 0713/Brebes, Pemerintah Kabupaten Brebes, serta unsur terkait lainnya.
Kegiatan diawali dengan prosesi panen raya secara simbolis oleh Kapolres Brebes bersama tamu undangan di atas lahan seluas 10.000 meter persegi milik Bapak Suharjo. Dari lahan tersebut, diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 5 ton jagung pipilan berkualitas tinggi.
Dalam sambutannya, Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, khususnya para petani dan Dinas Pertanian, yang telah bekerja keras menyukseskan program penanaman ini.
“Alhamdulillah, setiap kuartal kita mengalami peningkatan kuantitas hasil panen. Walaupun belum terlalu signifikan, namun ini adalah bukti nyata semangat dan keseriusan kita semua dalam mendukung program swasembada pangan,” ujar AKBP Lilik. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kapolres juga menambahkan bahwa seluruh hasil panen raya ini nantinya akan diserap langsung oleh Perum Bulog. “Hasil panen hari ini akan dijual seluruhnya ke Perum Bulog guna memenuhi cadangan jagung nasional,” tambahnya.
Setelah prosesi panen di lapangan, rombongan kemudian mengikuti kegiatan Video Conference (Zoom Meeting) Panen Raya Jagung Serentak yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. dari Kabupaten Bekasi.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program terpusat Mabes Polri yang dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia sebagai bentuk nyata kontribusi Polri dalam menjaga stabilitas pangan di tanah air.
Pantauan di lokasi menunjukkan antusiasme puluhan peserta yang hadir, termasuk PPL BPP Jatibarang dan Ketua Gapoktan setempat. Keberhasilan panen di Desa Janegara ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi kelompok tani lainnya di wilayah Brebes untuk terus mengoptimalkan lahan pertanian mereka. (Red/Hms)
BREBES, DN-II Dunia kesehatan di Kabupaten Brebes diterpa isu miring. Seorang oknum pejabat rumah sakit berinisial (sebutkan inisial jika ada) diduga melakukan pelanggaran ganda, yakni terkait kode etik kedokteran dan kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dugaan ini mencuat setelah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melayangkan surat aduan dan permohonan audiensi kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Brebes.
Kronologi dan Duduk Perkara
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan pelanggaran ini bermula dari laporan adanya tindakan intimidasi atau gangguan melalui pesan singkat (SMS) yang dilakukan secara terus-menerus oleh oknum dokter tersebut.
Sasarannya adalah seorang tenaga kesehatan yang bertugas di salah satu Puskesmas di wilayah Kecamatan Losari. Merasa tidak nyaman dan tertekan, korban kemudian mengadukan hal tersebut kepada LSM untuk mendapatkan perlindungan serta bantuan hukum.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Respon Dinas Kesehatan
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, dr. Tamba Raharjo (atau sesuaikan nama pejabat yang berwenang jika dr. Tamba adalah fiktif/sumber lain), melalui pernyataan resminya pada Kamis (8/1/2026), mengonfirmasi telah menerima surat aduan tersebut.
“LSM sudah mengirimkan surat kembali ke kami. Memang ada informasi mengenai dugaan tersebut, meski secara faktual kami belum melakukan klarifikasi resmi kepada yang bersangkutan,” ungkap pihak Dinkes saat memberikan keterangan.
Dinkes menegaskan bahwa secara struktural, seluruh rumah sakit umum daerah di wilayah Brebes berada di bawah pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan. Oleh karena itu, setiap pelanggaran etika profesional maupun kedisiplinan ASN akan ditindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku.
Mengedepankan Asas Praduga Tak Bersalah
Hingga saat ini, pihak Dinas Kesehatan masih mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menangani kasus ini. Langkah klarifikasi dan pemanggilan terhadap oknum kepala RS tersebut dijadwalkan dalam waktu dekat.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan kebenaran dugaan pelecehan verbal melalui pesan singkat tersebut, sekaligus menjaga integritas institusi kesehatan dan ASN di mata masyarakat Kabupaten Brebes.
Jika terbukti melanggar, oknum yang bersangkutan terancam sanksi disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Disiplin PNS serta sanksi etik dari organisasi profesi kedokteran.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Meskipun pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Brebes menunjukkan progres positif, persoalan klasik banjir dan genangan air masih menjadi keluhan utama warga. Buruknya sistem drainase dan minimnya fasilitas penampung air dinilai menjadi titik lemah penataan wilayah di pusat ibu kota kabupaten. (8/1/2026).
Dalam diskusi publik yang digelar baru-baru ini, pengamat kebijakan lokal, Hamzah, bersama sejumlah perwakilan warga menyampaikan kritik tajam terkait kondisi tata air perkotaan. Terdapat tiga poin krusial yang menjadi desakan masyarakat kepada pemerintah daerah:
1. Normalisasi Drainase dan Koreksi Elevasi
Titik rawan banjir seperti Kelurahan Pasarbatang dan Desa Wangandalem dilaporkan kerap terendam genangan setinggi roda kendaraan saat hujan turun. Masalahnya bukan sekadar faktor alam, melainkan kegagalan fungsi saluran air yang sudah jenuh.
“Salah satu indikator drainase buruk adalah air tetap tergenang meski cuaca sedang kering. Ini bukti nyata sedimen sudah terlalu tebal atau elevasinya (kemiringan) tidak akurat,” ujar salah satu perwakilan warga. Masyarakat mendesak pemerintah memprioritaskan normalisasi dan pengurasan sedimen secara berkala sebelum memulai proyek fisik baru di atasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
2. Urgensi Pembangunan Kolam Retensi
Mengingat padatnya pemukiman di jantung kota Brebes, sistem drainase konvensional dianggap tidak lagi mampu menampung debit air yang meningkat. Solusi konkret yang ditawarkan adalah pembangunan Kolam Retensi di lahan milik negara yang dilengkapi sistem pompa modern.
“Brebes harus belajar dari daerah tetangga, seperti Kota Tegal, yang sudah memiliki kolam retensi. Fungsinya krusial untuk ‘parkir air’ sementara sebelum dialirkan ke saluran induk. Tanpa itu, air akan terus meluap ke pemukiman dan mempercepat kerusakan badan jalan,” tambah Hamzah dalam diskusi tersebut.
3. Sinkronisasi Dana Pokir DPRD untuk Infrastruktur Strategis
Selain aspek teknis, sorotan juga tertuju pada pengelolaan anggaran. Warga mengkritik adanya ketidaksinkronan antara program prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan penyaluran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD.
Masyarakat menyarankan agar dana Pokir diprioritaskan untuk mendukung proyek strategis pemerintah agar pembangunan bersifat menyeluruh (full package).
“Jangan sampai tumpang tindih. Jika Pemkab membangun jalan, maka Pokir Dewan seharusnya sinkron dengan membangun drainase di jalur tersebut, bukan dialihkan ke wilayah lain hanya untuk kepentingan konstituen sempit. Ini menyangkut keadilan sosial bagi seluruh warga kota,” tegas peserta diskusi.
Menata Wajah Ibu Kota
Parameter keberhasilan kepemimpinan daerah sering kali diukur dari kerapian dan kenyamanan ibu kotanya. Jika masalah drainase di pusat kota belum tertangani tuntas, citra Kabupaten Brebes secara keseluruhan akan tetap dianggap tertinggal.
Warga berharap Pemkab Brebes dan DPRD segera bersinergi. Pembangunan jalan harus sejalan dengan perbaikan sistem sanitasi dan air, agar anggaran daerah yang terbatas tidak terbuang sia-sia akibat infrastruktur yang cepat rusak diterjang banjir.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Koperasi Merah Putih mulai menuai kritik tajam. Pengalokasian dana besar-besaran untuk program tersebut dinilai berpotensi mengorbankan sektor krusial, terutama pendidikan dan stabilitas keuangan desa. (8/1/2026).
Dalam sebuah diskusi publik di Brebes baru-baru ini, pengamat menyoroti adanya ketimpangan antara narasi keberhasilan pemerintah dengan realitas fiskal di lapangan. Kebijakan saat ini dianggap bergerak “dalam bayang-bayang gemanya sendiri”—sebuah istilah yang merujuk pada klaim keberhasilan yang tidak ditopang oleh basis data yang kuat.
Ancaman Pemotongan Dana Pendidikan
Poin krusial yang menjadi sorotan adalah lonjakan anggaran MBG. Pada tahun 2026, anggaran program ini diprediksi melonjak hingga Rp310 triliun, naik drastis dari alokasi tahun 2025 yang sebesar Rp77 triliun.
“Imbasnya adalah potensi pengurangan dana pendidikan. Amanat konstitusi mewajibkan alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan, namun pada proyeksi 2026, angka ini dikhawatirkan merosot hingga ke level 14 persen karena tersedot oleh program MBG,” ujar narasumber diskusi tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Beban APBDes dan Program Koperasi
Persoalan serupa merambat ke tingkat akar rumput melalui program Koperasi Merah Putih. Pembangunan fisik gedung koperasi yang menelan biaya hingga ratusan juta rupiah per desa dilaporkan mulai menguras pos Dana Desa.
Sebagai contoh, pembangunan gedung yang mencapai biaya Rp600 juta per unit dinilai membebani keuangan desa. “Jika pembangunan tidak tuntas 100 persen dalam satu tahun anggaran, maka akan menjadi beban berkelanjutan bagi APBDes di tahun berikutnya. Ini mengganggu siklus pembangunan desa lainnya,” tambahnya.
Dominasi Supplier Besar dan Daya Beli
Kritik juga menyasar klaim pemberdayaan ekonomi mikro. Meskipun program MBG ditujukan untuk menggerakkan ekonomi bawah, fakta di lapangan menunjukkan kecenderungan yang berbeda.
Dapur-dapur MBG ditengarai lebih banyak mengambil bahan baku dari pemasok (supplier) besar ketimbang pasar tradisional.
“Beras, ayam, dan bahan pokok lainnya mengalir langsung dari pemasok besar ke dapur. Akibatnya, ekonomi mikro lokal tidak tersentuh, dan justru pihak kapitalis besar yang diuntungkan,” ungkap narasumber.
Sorotan Terhadap Pelibatan Militer
Selain aspek anggaran, keterlibatan personel militer dalam implementasi program sipil juga memicu tanda tanya. Pengamat mempertanyakan efektivitas dan urgensi pelibatan personel bintara atau sersan dalam urusan teknis pembangunan serta manajerial di lapangan.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa aparat mengerjakan segala hal—mulai dari mengajar di pedalaman hingga proyek konstruksi—namun justru menjauh dari tugas utamanya di bidang pertahanan negara,” tegasnya kepada awak media.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kondisi ini dinilai memerlukan evaluasi menyeluruh agar kebijakan strategis pemerintah tidak menjadi bumerang yang justru melemahkan daya beli masyarakat dan mengabaikan sektor pendidikan sebagai fondasi jangka panjang bangsa.
Reporter: Teguh
You cannot copy content of this page