BREBES, DN-II Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional, Kepolisian Resor (Polres) Brebes menggelar kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026. Kegiatan ini dipusatkan di lahan pertanian milik warga di Desa Janegara, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, pada Kamis (8/1/2026).
Acara dihadiri langsung oleh Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Brebes, perwakilan Dandim 0713/Brebes, Pemerintah Kabupaten Brebes, serta unsur terkait lainnya.
Kegiatan diawali dengan prosesi panen raya secara simbolis oleh Kapolres Brebes bersama tamu undangan di atas lahan seluas 10.000 meter persegi milik Bapak Suharjo. Dari lahan tersebut, diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 5 ton jagung pipilan berkualitas tinggi.
Dalam sambutannya, Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, khususnya para petani dan Dinas Pertanian, yang telah bekerja keras menyukseskan program penanaman ini.
“Alhamdulillah, setiap kuartal kita mengalami peningkatan kuantitas hasil panen. Walaupun belum terlalu signifikan, namun ini adalah bukti nyata semangat dan keseriusan kita semua dalam mendukung program swasembada pangan,” ujar AKBP Lilik. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kapolres juga menambahkan bahwa seluruh hasil panen raya ini nantinya akan diserap langsung oleh Perum Bulog. “Hasil panen hari ini akan dijual seluruhnya ke Perum Bulog guna memenuhi cadangan jagung nasional,” tambahnya.
Setelah prosesi panen di lapangan, rombongan kemudian mengikuti kegiatan Video Conference (Zoom Meeting) Panen Raya Jagung Serentak yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. dari Kabupaten Bekasi.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program terpusat Mabes Polri yang dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia sebagai bentuk nyata kontribusi Polri dalam menjaga stabilitas pangan di tanah air.
Pantauan di lokasi menunjukkan antusiasme puluhan peserta yang hadir, termasuk PPL BPP Jatibarang dan Ketua Gapoktan setempat. Keberhasilan panen di Desa Janegara ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi kelompok tani lainnya di wilayah Brebes untuk terus mengoptimalkan lahan pertanian mereka. (Red/Hms)
BREBES, DN-II Dunia kesehatan di Kabupaten Brebes diterpa isu miring. Seorang oknum pejabat rumah sakit berinisial (sebutkan inisial jika ada) diduga melakukan pelanggaran ganda, yakni terkait kode etik kedokteran dan kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dugaan ini mencuat setelah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melayangkan surat aduan dan permohonan audiensi kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Brebes.
Kronologi dan Duduk Perkara
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan pelanggaran ini bermula dari laporan adanya tindakan intimidasi atau gangguan melalui pesan singkat (SMS) yang dilakukan secara terus-menerus oleh oknum dokter tersebut.
Sasarannya adalah seorang tenaga kesehatan yang bertugas di salah satu Puskesmas di wilayah Kecamatan Losari. Merasa tidak nyaman dan tertekan, korban kemudian mengadukan hal tersebut kepada LSM untuk mendapatkan perlindungan serta bantuan hukum.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Respon Dinas Kesehatan
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, dr. Tamba Raharjo (atau sesuaikan nama pejabat yang berwenang jika dr. Tamba adalah fiktif/sumber lain), melalui pernyataan resminya pada Kamis (8/1/2026), mengonfirmasi telah menerima surat aduan tersebut.
“LSM sudah mengirimkan surat kembali ke kami. Memang ada informasi mengenai dugaan tersebut, meski secara faktual kami belum melakukan klarifikasi resmi kepada yang bersangkutan,” ungkap pihak Dinkes saat memberikan keterangan.
Dinkes menegaskan bahwa secara struktural, seluruh rumah sakit umum daerah di wilayah Brebes berada di bawah pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan. Oleh karena itu, setiap pelanggaran etika profesional maupun kedisiplinan ASN akan ditindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku.
Mengedepankan Asas Praduga Tak Bersalah
Hingga saat ini, pihak Dinas Kesehatan masih mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menangani kasus ini. Langkah klarifikasi dan pemanggilan terhadap oknum kepala RS tersebut dijadwalkan dalam waktu dekat.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan kebenaran dugaan pelecehan verbal melalui pesan singkat tersebut, sekaligus menjaga integritas institusi kesehatan dan ASN di mata masyarakat Kabupaten Brebes.
Jika terbukti melanggar, oknum yang bersangkutan terancam sanksi disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Disiplin PNS serta sanksi etik dari organisasi profesi kedokteran.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Meskipun pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Brebes menunjukkan progres positif, persoalan klasik banjir dan genangan air masih menjadi keluhan utama warga. Buruknya sistem drainase dan minimnya fasilitas penampung air dinilai menjadi titik lemah penataan wilayah di pusat ibu kota kabupaten. (8/1/2026).
Dalam diskusi publik yang digelar baru-baru ini, pengamat kebijakan lokal, Hamzah, bersama sejumlah perwakilan warga menyampaikan kritik tajam terkait kondisi tata air perkotaan. Terdapat tiga poin krusial yang menjadi desakan masyarakat kepada pemerintah daerah:
1. Normalisasi Drainase dan Koreksi Elevasi
Titik rawan banjir seperti Kelurahan Pasarbatang dan Desa Wangandalem dilaporkan kerap terendam genangan setinggi roda kendaraan saat hujan turun. Masalahnya bukan sekadar faktor alam, melainkan kegagalan fungsi saluran air yang sudah jenuh.
“Salah satu indikator drainase buruk adalah air tetap tergenang meski cuaca sedang kering. Ini bukti nyata sedimen sudah terlalu tebal atau elevasinya (kemiringan) tidak akurat,” ujar salah satu perwakilan warga. Masyarakat mendesak pemerintah memprioritaskan normalisasi dan pengurasan sedimen secara berkala sebelum memulai proyek fisik baru di atasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
2. Urgensi Pembangunan Kolam Retensi
Mengingat padatnya pemukiman di jantung kota Brebes, sistem drainase konvensional dianggap tidak lagi mampu menampung debit air yang meningkat. Solusi konkret yang ditawarkan adalah pembangunan Kolam Retensi di lahan milik negara yang dilengkapi sistem pompa modern.
“Brebes harus belajar dari daerah tetangga, seperti Kota Tegal, yang sudah memiliki kolam retensi. Fungsinya krusial untuk ‘parkir air’ sementara sebelum dialirkan ke saluran induk. Tanpa itu, air akan terus meluap ke pemukiman dan mempercepat kerusakan badan jalan,” tambah Hamzah dalam diskusi tersebut.
3. Sinkronisasi Dana Pokir DPRD untuk Infrastruktur Strategis
Selain aspek teknis, sorotan juga tertuju pada pengelolaan anggaran. Warga mengkritik adanya ketidaksinkronan antara program prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan penyaluran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD.
Masyarakat menyarankan agar dana Pokir diprioritaskan untuk mendukung proyek strategis pemerintah agar pembangunan bersifat menyeluruh (full package).
“Jangan sampai tumpang tindih. Jika Pemkab membangun jalan, maka Pokir Dewan seharusnya sinkron dengan membangun drainase di jalur tersebut, bukan dialihkan ke wilayah lain hanya untuk kepentingan konstituen sempit. Ini menyangkut keadilan sosial bagi seluruh warga kota,” tegas peserta diskusi.
Menata Wajah Ibu Kota
Parameter keberhasilan kepemimpinan daerah sering kali diukur dari kerapian dan kenyamanan ibu kotanya. Jika masalah drainase di pusat kota belum tertangani tuntas, citra Kabupaten Brebes secara keseluruhan akan tetap dianggap tertinggal.
Warga berharap Pemkab Brebes dan DPRD segera bersinergi. Pembangunan jalan harus sejalan dengan perbaikan sistem sanitasi dan air, agar anggaran daerah yang terbatas tidak terbuang sia-sia akibat infrastruktur yang cepat rusak diterjang banjir.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Koperasi Merah Putih mulai menuai kritik tajam. Pengalokasian dana besar-besaran untuk program tersebut dinilai berpotensi mengorbankan sektor krusial, terutama pendidikan dan stabilitas keuangan desa. (8/1/2026).
Dalam sebuah diskusi publik di Brebes baru-baru ini, pengamat menyoroti adanya ketimpangan antara narasi keberhasilan pemerintah dengan realitas fiskal di lapangan. Kebijakan saat ini dianggap bergerak “dalam bayang-bayang gemanya sendiri”—sebuah istilah yang merujuk pada klaim keberhasilan yang tidak ditopang oleh basis data yang kuat.
Ancaman Pemotongan Dana Pendidikan
Poin krusial yang menjadi sorotan adalah lonjakan anggaran MBG. Pada tahun 2026, anggaran program ini diprediksi melonjak hingga Rp310 triliun, naik drastis dari alokasi tahun 2025 yang sebesar Rp77 triliun.
“Imbasnya adalah potensi pengurangan dana pendidikan. Amanat konstitusi mewajibkan alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan, namun pada proyeksi 2026, angka ini dikhawatirkan merosot hingga ke level 14 persen karena tersedot oleh program MBG,” ujar narasumber diskusi tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Beban APBDes dan Program Koperasi
Persoalan serupa merambat ke tingkat akar rumput melalui program Koperasi Merah Putih. Pembangunan fisik gedung koperasi yang menelan biaya hingga ratusan juta rupiah per desa dilaporkan mulai menguras pos Dana Desa.
Sebagai contoh, pembangunan gedung yang mencapai biaya Rp600 juta per unit dinilai membebani keuangan desa. “Jika pembangunan tidak tuntas 100 persen dalam satu tahun anggaran, maka akan menjadi beban berkelanjutan bagi APBDes di tahun berikutnya. Ini mengganggu siklus pembangunan desa lainnya,” tambahnya.
Dominasi Supplier Besar dan Daya Beli
Kritik juga menyasar klaim pemberdayaan ekonomi mikro. Meskipun program MBG ditujukan untuk menggerakkan ekonomi bawah, fakta di lapangan menunjukkan kecenderungan yang berbeda.
Dapur-dapur MBG ditengarai lebih banyak mengambil bahan baku dari pemasok (supplier) besar ketimbang pasar tradisional.
“Beras, ayam, dan bahan pokok lainnya mengalir langsung dari pemasok besar ke dapur. Akibatnya, ekonomi mikro lokal tidak tersentuh, dan justru pihak kapitalis besar yang diuntungkan,” ungkap narasumber.
Sorotan Terhadap Pelibatan Militer
Selain aspek anggaran, keterlibatan personel militer dalam implementasi program sipil juga memicu tanda tanya. Pengamat mempertanyakan efektivitas dan urgensi pelibatan personel bintara atau sersan dalam urusan teknis pembangunan serta manajerial di lapangan.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa aparat mengerjakan segala hal—mulai dari mengajar di pedalaman hingga proyek konstruksi—namun justru menjauh dari tugas utamanya di bidang pertahanan negara,” tegasnya kepada awak media.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kondisi ini dinilai memerlukan evaluasi menyeluruh agar kebijakan strategis pemerintah tidak menjadi bumerang yang justru melemahkan daya beli masyarakat dan mengabaikan sektor pendidikan sebagai fondasi jangka panjang bangsa.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Komitmen dalam mendukung program prioritas pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terus diperkuat di wilayah Kabupaten Brebes. Pada Kamis (08/01/2026), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Cabang Brebes resmi diluncurkan di Jl. Kotabaru, Kecamatan Brebes.
Peresmian ini ditandai dengan pengguntingan pita dan pelepasan balon oleh Bupati Brebes, Hj. Paramitha Widya Kusuma bersama Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah. Acara dilanjutkan dengan pendistribusian langsung ribuan porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada para siswa di wilayah sekitar.
Bupati Brebes, Hj. Paramitha Widya Kusuma, dalam sambutannya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polres Brebes. Menurutnya, program ini bukan sekadar urusan pemberian makanan, melainkan investasi strategis untuk masa depan.
“Program Makan Bergizi Gratis ini adalah upaya kita bersama dalam menurunkan angka stunting dan memastikan anak-anak kita tumbuh secara optimal menjadi generasi yang cerdas dan berdaya saing,” ujar Bupati Paramitha.
Bupati juga menekankan pentingnya aspek kebersihan (higienitas) dan standar gizi seimbang dalam setiap sajian yang didistribusikan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, menjelaskan bahwa pada tahap awal peluncuran operasional ini, SPPG Kotabaru telah mendistribusikan sebanyak 1.692 porsi makanan bergizi. Sasaran utama distribusi mencakup pelajar mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, hingga SMP.
“Sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN), tahap awal kami melayani maksimal 2.000 porsi. Namun, kami menargetkan pada minggu kedua kapasitas akan ditingkatkan hingga 3.000 porsi per hari,” jelas Kapolres. 
Senada dengan hal tersebut, Ketua Bhayangkari Cabang Brebes, Ny. Ira Lilik, berharap keberadaan Dapur SPPG ini membawa keberkahan bagi masyarakat luas. Tidak hanya bagi kesehatan anak, tetapi juga bagi penggerak ekonomi lokal.
“Keberadaan dapur ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar, melibatkan para relawan, dan memberdayakan pemasok bahan pangan lokal. Kami berkomitmen menjalankan amanah ini dengan menyediakan makanan yang berkualitas dan layak konsumsi,” ungkap Ny. Ira Lilik.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, perwakilan Dandim 0713 Brebes, sejumlah Kepala Dinas terkait, serta tokoh agama setempat.
Beberapa sekolah yang menjadi penerima manfaat di hari pertama antara lain SMPN 4 Brebes (803 porsi), SDIT Nurul Hidayah (337 porsi), TK-KB Nurul Hidayah (207 porsi), SDIT Ahmad Yani (186 porsi), serta sejumlah lembaga pendidikan lainnya. (Red/Hms)
BREBES, DN-II Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah IX, Wahyudin Noor Aly—yang akrab disapa Goyud—melempar peringatan keras terkait maraknya bencana alam di wilayah Jawa Tengah. Ia menegaskan bahwa rentetan bencana belakangan ini merupakan dampak langsung dari kerusakan lingkungan, terutama alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian.
Dalam konsolidasi bersama kader di Brebes, Rabu (7/1/2026), Goyud mengungkapkan temuan lapangan yang memprihatinkan di wilayah Sirampog, Kabupaten Brebes. Menurutnya, kerusakan hutan sering kali tidak terlihat dari jalan raya, namun sangat kontras saat ditinjau ke dalam.
“Bencana itu ada sebabnya. Setahun lalu saya masuk ke lereng hutan di Sirampog. Dari depan tampak hijau, tapi begitu masuk ke dalam, terjadi pembalakan masif untuk tanaman pangan seperti kentang,” ungkap Goyud.
Bom Waktu di Kawasan Hulu
Goyud menjelaskan bahwa kerusakan di kawasan hulu adalah pemicu utama banjir bandang yang sempat menerjang kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal. Ia menyayangkan rendahnya kesadaran sebagian oknum masyarakat yang justru menghambat upaya pemulihan lingkungan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Pemerintah sudah lakukan reboisasi, tapi tanaman itu dicabuti lagi oleh warga. Kejadian banjir di Guci itu hilirnya, penyebab utamanya ya hulunya yang sudah rusak parah,” tegas politisi senior tersebut.
Ia memperingatkan bahwa jika pola perusakan ini terus dibiarkan, masyarakat sendiri yang akan menanggung kerugian jangka panjang. “Jangan sampai bencana menjadi tamu rutin kita. Kalau tidak segera dibenahi, ini akan menjadi bom waktu bagi kita semua,” tambahnya.
Dorong Status Taman Nasional
Sebagai solusi konkret, Goyud mendorong pemerintah pusat untuk mengubah status kawasan hutan lindung di wilayah tersebut menjadi Taman Nasional. Perubahan status ini dinilai akan memberikan perlindungan hukum yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih intensif dari negara.
“Saya mendorong kawasan hutan lindung ini dialihfungsikan menjadi taman nasional agar proteksinya lebih kuat. Saya akan segera berkomunikasi intensif dengan Kementerian Kehutanan untuk merealisasikan ini,” tuturnya.
Di akhir pernyataannya, Goyud mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga memulai gerakan kolektif peduli lingkungan.
“Gerakan peduli lingkungan harus masif sebagai bentuk mitigasi. Kesadaran kolektif adalah kunci agar kita bisa mencegah bencana di masa depan,” pungkasnya.
Red
BREBES, DN-II Publik sempat dihebohkan dengan munculnya nama Nur Hikmah, istri Kepala Desa (Kades) Kalimati, dalam daftar penerima bantuan sosial (Bansos) sembako maupun Program Keluarga Harapan (PKH). Menanggapi polemik tersebut, pihak operator desa bersama yang bersangkutan memberikan klarifikasi mengenai kronologi sistem dan pemanfaatan dana tersebut. (7/1/2026).
Warisan Data Lama Sejak 2019
Munifah, Operator Sistem Informasi Desa (SID) Kalimati sejak 2020, menjelaskan bahwa masuknya nama Nur Hikmah dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan “warisan” sistem lama. Nama tersebut sudah tercatat dalam Basis Data Terpadu (BDT) sejak tahun 2019, jauh sebelum Nur Hikmah menikah dengan Kades setempat.
“Data tersebut sudah ada dari pusat sejak 2019, mengikuti kepesertaan orang tuanya yang memang masuk kategori keluarga tidak mampu. Saat itu sistemnya berbasis rumah tangga (satu atap), sehingga seluruh anggota keluarga otomatis terinput,” ungkap Munifah.
Ia menambahkan, kendala teknis pada sinkronisasi data pusat seringkali membuat status kepesertaan tetap muncul meskipun status ekonomi seseorang telah berubah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dialihkan untuk Warga Difabel
Sementara itu, Nur Hikmah secara terbuka mengakui namanya terdaftar sebagai penerima bantuan sejak 2022. Namun, ia menegaskan tidak pernah mengambil manfaat bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi. Seluruh bantuan ia serahkan kepada warga yang jauh lebih membutuhkan.
“Saya bahkan tidak tahu nominalnya berapa. Begitu kartu saya terima, langsung saya serahkan sepenuhnya kepada warga saya, Ibu Warmi,” tegas Nur Hikmah.
Langkah ini diambil karena alasan kemanusiaan. Ibu Warmi merupakan istri dari seorang penyandang disabilitas (tunawicara) yang bekerja sebagai buruh pencari rumput. Saat itu, keluarga Ibu Warmi belum tersentuh bantuan pemerintah sama sekali.
“Saya hanya mengedepankan asas manfaat. Ada warga yang sangat layak tapi belum terdaftar, suaminya difabel dan hanya bekerja ngarit. Maka kartu itu saya serahkan total tanpa saya ambil sepeser pun,” imbuhnya.
Masalah Sistemik dan Urgensi Validasi Data
Fenomena masuknya nama warga mampu atau keluarga perangkat desa dalam DTKS diakui sebagai tantangan sistemik nasional. Hal ini memicu desakan bagi pemerintah desa dan pendamping PKH untuk melakukan Musyawarah Desa (Musdes) guna validasi ulang.
Sebagai gambaran, di Kabupaten Brebes terdapat sekitar 1,5 juta warga yang masuk dalam data desil kemiskinan, namun kuota bantuan PKH dan Sembako hanya tersedia untuk sekitar 200.000-an penerima.
Kesenjangan ini menjadikan proses pembersihan data (cleansing) melalui Musdes sangat krusial, agar bantuan ke depannya benar-benar tepat sasaran dan menghapus nama-nama yang sudah dianggap mampu secara ekonomi.
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BREBES, DN-II Menunjukkan komitmen terhadap ketepatan sasaran bantuan sosial (bansos), Kepala Desa (Lurah) Kalimati, Ibu Nur Hikmah, secara resmi menyatakan pengunduran diri atau melakukan graduasi mandiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Langkah proaktif ini diambil setelah adanya koordinasi intensif dengan Pendamping Sosial setempat untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah hanya diberikan kepada warga yang benar-benar memenuhi kriteria.
Kronologi Pencatatan Data
Murniarsih, Pendamping Sosial Desa Kalimati yang bertugas sejak Juli 2024, memberikan klarifikasi terkait kronologi masuknya nama Ibu Nur Hikmah dalam sistem bantuan pusat. Berdasarkan data yang dihimpun pada Rabu (7/1/2026), tercatat bahwa:
Tahun 2022: Nama beliau mulai tercatat sebagai penerima bantuan Sembako (BPNT).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tahun 2023: Kepesertaan meluas hingga mencakup bantuan PKH di bawah pengawasan pendamping sebelumnya.
Agustus 2024: Setelah melakukan verifikasi lapangan, Murniarsih memberikan edukasi mengenai regulasi dan kriteria kelayakan terbaru bagi Penerima Manfaat (KPM).
Edukasi dan Graduasi Sukarela
Proses pengunduran diri ini berlangsung kooperatif. Murniarsih mengungkapkan bahwa setelah diberikan pemahaman mengenai aturan terbaru, Ibu Nur Hikmah dengan kesadaran penuh langsung menandatangani surat pernyataan graduasi sukarela.
“Saat saya mulai bertugas bulan Juli, saya melihat nama beliau ada di daftar. Pada bulan Agustus, saya segera menemui beliau untuk memaparkan aturan kelayakan. Alhamdulillah, Ibu Nur Hikmah sangat responsif dan langsung bersedia menandatangani surat pengunduran diri,” ujar Murniarsih.
Terkait proses teknis, Murniarsih menjelaskan adanya jeda waktu administrasi. Meskipun pernyataan mundur ditandatangani pada Agustus, pembaruan dalam aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) baru bisa diproses pada periode cut-off awal Oktober 2024. Hal ini menyebabkan bantuan periode September-November menjadi bantuan terakhir yang masuk sebelum sistem resmi dihentikan. 
Tantangan Sinkronisasi Data
Pihak Pemerintah Desa Kalimati mengakui bahwa dinamika data bantuan sosial seringkali dipengaruhi oleh data dari pemerintah pusat (By Name By Address / BNBA) yang tidak selalu sinkron dengan kondisi ekonomi terkini di lapangan.
“Kendala utama kami adalah data turun langsung dari pusat. Desa tidak memiliki wewenang untuk menghapus data secara sepihak. Begitu pula saat mengusulkan warga miskin baru; prosesnya memerlukan validasi sistem yang cukup panjang,” ungkap salah satu perangkat desa.
Status Terbaru: Kategori Mampu
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Berdasarkan pembaruan data terkini di SIKS-NG, status ekonomi Ibu Nur Hikmah kini telah berada di Desil 6 dan 10. Secara regulasi, klasifikasi ini menempatkan keluarga beliau dalam kategori mampu. Dengan demikian, sistem secara otomatis akan mengunci dan menghentikan seluruh akses bantuan sosial di masa mendatang.
Aksi graduasi mandiri oleh Kepala Desa ini diharapkan menjadi edukasi publik dan teladan bagi warga lain yang telah mengalami peningkatan ekonomi agar secara sukarela melepaskan kepesertaan bansos demi membantu warga lain yang lebih membutuhkan.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Di sebuah rumah sederhana di RT 02 RW 04 Desa Kalimati, Kecamatan Brebes, Ibu Warmi (58) menjalani hari-harinya dengan penuh syukur. Meski usianya tak lagi muda dan raga tak sekuat dulu, harapan hidupnya tetap terjaga berkat bantuan sosial yang ia terima. (7/1/2026).
Ibu Warmi merupakan warga Desa Kalimati yang menerima manfaat bantuan sosial melalui proses peralihan hak dari istri Kepala Desa Kalimati, Nur Hikmah. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian sosial agar bantuan lebih tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan.
Tumpuan Hidup Sejak 2022
Warmi mengaku telah merasakan manfaat Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sejak tahun 2022. Meski namanya secara formal belum tercatat dalam Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako yang ia terima melalui kebijakan lokal ini telah menjadi tumpuan utama dapur keluarganya.
Berbeda dengan sistem bantuan tunai konvensional, bantuan yang diterima Warmi dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Hingga saat ini, Warmi memang belum memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau kartu serupa ATM secara pribadi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Saya belum mendapatkan kartu (KKS). Tapi, setiap bulannya saya diberikan uang sebesar Rp 200.000 untuk kebutuhan hidup,” tutur Warmi saat ditemui di Kantor Kecamatan Brebes pada Rabu, 7 Januari 2026.
Mekanisme Peralihan Bantuan
Berdasarkan keterangan dari operator desa, data penerima PKH dan bansos pada periode 2023-2024 awalnya tercatat atas nama Nur Hikmah, yang merupakan istri Kepala Desa Kalimati. Namun, bantuan tersebut dialihkan langsung kepada Ibu Warmi agar manfaatnya dirasakan oleh lansia yang lebih membutuhkan.
Uang tunai senilai Rp 200.000 tersebut digunakan Warmi untuk menebus sembako di agen yang telah ditunjuk. Bagi Warmi, kepastian dana tersebut sangat krusial demi memastikan stok beras dan kebutuhan dapur tetap tersedia di tengah fluktuasi harga pangan.
Proses Administrasi Tanpa Pamrih
Menariknya, Warmi menceritakan bahwa seluruh proses ini berjalan tanpa ia harus merasa kesulitan mengurus birokrasi yang rumit. Ia mengaku dibantu sepenuhnya oleh pihak desa, khususnya melalui inisiatif Ibu Nur Hikmah.
“Saya tidak kenal (perangkat desa) satu per satu. Saya juga tidak pernah datang ke kantor pusat untuk meminta-minta,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa semua proses usulan bantuan berjalan secara administratif melalui pihak Pemerintah Desa Kalimati yang kemudian diverifikasi hingga ke tingkat pusat.
Meski angka Rp 200.000 mungkin terasa kecil bagi sebagian orang, bagi lansia seperti Ibu Warmi, bantuan rutin ini adalah penyambung nyawa. Di tengah situasi ekonomi yang menantang, bantuan ini bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata kehadiran kepedulian antar sesama warga di Desa Kalimati.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Brebes sukses menyelenggarakan Musyawarah Kabupaten (Muskab) di King Royal Hotel Brebes, Rabu (7/1/2026).
Perhelatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menetapkan arah baru bagi pengembangan olahraga masyarakat di Kabupaten Brebes.
Hadir mewakili Bupati Brebes, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Brebes, Sutaryono, menegaskan bahwa olahraga merupakan pilar penting dalam visi pembangunan manusia di daerah tersebut. Ia menekankan bahwa olahraga bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan fondasi untuk menciptakan warga yang sehat, bugar, dan produktif.
“Pemerintah Kabupaten Brebes berkomitmen mendorong pengembangan olahraga secara komprehensif, mencakup olahraga pendidikan, olahraga prestasi, hingga olahraga rekreasi,” ujar Sutaryono dalam sambutannya.
Ia menilai KORMI memegang peran vital sebagai garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat agar menjadikan aktivitas fisik sebagai kebutuhan harian. “Melalui kegiatan yang inklusif, menyenangkan, dan dapat diikuti oleh semua kelompok usia, KORMI turut mewujudkan visi Brebes yang aktif bergerak, sehat jasmani, dan tangguh secara sosial,” tambahnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Visi Dekat dengan Masyarakat dan Inovasi Digital
Ketua KORMI Kabupaten Brebes, Fajar Adi Widiarso, menyampaikan apresiasi mendalam atas sinergi yang terjalin dengan pemerintah daerah. Menurutnya, dukungan Pemkab adalah energi utama bagi KORMI untuk menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas.
“Muskab ini adalah tonggak konsolidasi. Target kami jelas: KORMI harus hadir lebih dekat dengan masyarakat, mulai dari pusat kota hingga ke pelosok desa. Kami ingin olahraga masyarakat benar-benar menjadi budaya,” tegas Fajar.
Selain fokus pada jangkauan wilayah, Fajar juga menyoroti pentingnya regenerasi dengan merangkul Generasi Milenial dan Gen Z. Beberapa poin inovasi yang akan diusung KORMI Brebes ke depan antara lain:
- Pelestarian Olahraga Tradisional: Mengemas permainan rakyat dalam bentuk festival yang menarik.
- Kolaborasi Komunitas: Memperluas jejaring dengan berbagai komunitas hobi dan kebugaran.
- Adaptasi Digital: Mengintegrasikan kegiatan olahraga dengan platform digital guna menarik minat kaum muda.
“Anak muda Brebes butuh ruang ekspresi. Melalui olahraga masyarakat, mereka tidak hanya mendapatkan kebugaran, tapi juga nilai kebersamaan dan investasi kesehatan jangka panjang,” pungkas Fajar.
Reporter: Teguh
You cannot copy content of this page