BREBES, DN-II Suasana internal DPC Partai Demokrat Kabupaten Brebes memanas. Ketua DPC Partai Demokrat Brebes, Opy Ropiyah, melontarkan klarifikasi keras terkait manuver Asrofi yang mengklaim diri sebagai calon Ketua DPC dalam bursa Musyawarah Cabang (Muscab) mendatang. (5/5/2026).
Opy menilai langkah Asrofi tidak hanya melanggar kode etik dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, tetapi juga dibumbui narasi kebohongan yang menyesatkan publik.
Bantahan Keras: “Tidak Pernah Izin, Itu Kebohongan Besar!”
Dalam keterangannya pada Senin (4/4/2026), Opy Ropiyah menegaskan bahwa Asrofi sama sekali tidak pernah menemui dirinya untuk meminta izin atau bersilaturahmi terkait niat pencalonan tersebut.
“Dia itu belum pernah ketemu saya, tidak pernah izin. Pengakuannya ke PAC-PAC bahwa sudah sowan dan pamit ke saya itu bohong besar. Katanya dia bertanya soal saya tidak nyalon lagi, itu tidak pernah terjadi,” ujar Opy dengan nada tegas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Terkait klaim dukungan 17 PAC yang sempat mencuat, Opy membeberkan fakta lapangan yang kontradiktif:
Pencatutan Nama: Tokoh-tokoh seperti Heri dan Samsul dikabarkan merasa namanya dicatut tanpa persetujuan resmi.
Dukungan Gugur: Sejumlah PAC dari wilayah Brebes Selatan dilaporkan telah mencabut dukungan karena merasa dimanipulasi oleh informasi yang tidak benar.
Legalitas Cacat: Opy menyatakan dukungan yang dikumpulkan berasal dari pihak yang tidak memegang SK resmi, sehingga secara konstitusi partai, mereka tidak memiliki hak suara.
Soroti Rekam Jejak “Bunglon” dan Pelanggaran Etik
Opy mengingatkan bahwa Demokrat memiliki mekanisme kaderisasi yang ketat. Merujuk pada aturan internal, seorang calon ketua idealnya telah mengabdi sebagai pengurus minimal selama 5 tahun.
“Demokrat ini partai yang santun, bukan partai ugal-ugalan. Jangan asal konferensi pers tanpa memahami aturan main,” sindirnya. Ia juga mengkritik rekam jejak politik Asrofi yang dianggap tidak loyal pada satu bendera.
“Wartawan di Brebes sebenarnya sudah tahu karakternya. Dia itu seperti bunglon, suka pindah-pindah partai. Dulu di Golkar, lalu punya KTA Demokrat pun karena ‘dibuatkan’ saat mau mencalonkan diri sebagai Ketua Persab,” imbuhnya.
Ancaman Somasi dan Kritik Terhadap Media
Pihak DPC Partai Demokrat Brebes tidak tinggal diam. Melalui Sekretaris DPC, mereka tengah menyusun langkah hukum berupa somasi terhadap Asrofi maupun media yang menyebarkan informasi tanpa verifikasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami sedang menyusun rencana somasi karena ini pembohongan publik. Harusnya media melakukan validasi dan konfirmasi ke institusi resmi partai, jangan asal menerbitkan isu murahan,” tegas Opy.
Muscab Belum Dimulai: “Jangan Jadi Dukun yang Brojol Duluan”
Menanggapi kegaduhan ini, Opy mengibaratkan langkah Asrofi seperti “bayi prematur” atau “dukun yang brojol duluan”. Pasalnya, hingga saat ini DPP maupun DPD belum menetapkan jadwal resmi terkait tahapan Muscab.
Poin Utama Kondisi Internal Partai:
Perihal Status Saat Ini
Kepemimpinan Sah di bawah kendali Opy Ropiyah.
Tahapan Fokus konsolidasi pasca-Musda, belum masuk tahapan pendaftaran.
Prosedur Terbuka bagi siapa saja, asal sesuai AD/ART dan kode etik.
“Silakan mendaftar secara resmi jika saatnya tiba, tapi gunakan cara yang benar dan beradab. Jangan merusak suasana dengan kebohongan,” tutup Opy.
Hak Jawab Asrofi:
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Asrofi memberikan keterangan singkat bahwa dirinya mengklaim telah mengantongi dukungan dari 12 PAC Demokrat di Brebes. Ia menyatakan dukungan tersebut didapatkan melalui pendekatan yang ia sebut sebagai “pendekatan humanis”. Bersambung..
Reporter: Teguh
TEGAL, DN-II Kepala Desa Kaladawa, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, H. Taslihin, memberikan klarifikasi resmi terkait perkembangan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di desanya. Langkah ini diambil guna meluruskan informasi simpang siur yang beredar di media sosial mengenai biaya dan jumlah sertifikat yang belum terealisasi. (5/5/2026).
Realisasi Bertahap dan Kendala Anggaran Pusat
H. Taslihin menjelaskan bahwa program PTSL di Desa Kaladawa telah berjalan sejak akhir tahun 2023 dengan total pendaftar mencapai 750 bidang tanah. Dari jumlah tersebut, mayoritas pemohon telah menerima hak milik mereka.
“Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dalam tiga gelombang. Hingga saat ini, 600 bidang sertifikat sudah selesai dan diserahkan kepada warga. Tersisa 150 bidang yang memang belum rampung di tahun 2025,” ujar H. Taslihin saat memberikan keterangan.
Terkait tertundanya 150 bidang tersebut pada tahun 2025, ia menegaskan bahwa hal itu murni disebabkan oleh kebijakan teknis dari pemerintah pusat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Awal 2025 sudah kami usulkan kembali, namun karena adanya pemangkasan anggaran dari pusat, Desa Kaladawa dan banyak desa lainnya tidak mendapatkan kuota tambahan pada tahun tersebut,” tambahnya.
Update Pengajuan Tahun 2026
Memasuki awal tahun 2026, pihak Pemerintah Desa Kaladawa kembali berupaya mengajukan sisa pendaftar tersebut. Namun, setelah dilakukan verifikasi ulang, tidak semua bidang bisa diproses kembali.
85 Bidang: Sedang dalam proses pengajuan kembali tahun ini.
65 Bidang: Tidak dapat diproses karena ditemukan status sertifikat ganda (tanah tersebut ternyata sudah memiliki sertifikat sebelumnya).
Tepis Isu Biaya Jutaan Rupiah
Menanggapi isu yang viral di platform TikTok maupun aksi massa yang menyebutkan biaya PTSL mencapai Rp1 juta hingga Rp 1,5 juta, H. Taslihin dengan tegas membantah hal tersebut. Ia menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks.
“Itu informasi yang salah. Biaya pendaftaran untuk ke-750 bidang tersebut hanya Rp150.000, sesuai ketentuan yang berlaku. Semua transaksi memiliki kuitansi resmi dari panitia,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat bahwa program ini dikelola sepenuhnya oleh Panitia PTSL yang telah dibentuk dan dilantik secara resmi, bukan oleh aparat desa secara langsung.
“Kami bekerja sesuai aturan dan siap mempertanggungjawabkan semuanya. Jika ada yang menyebut angka jutaan, silakan tanyakan langsung kepada penyebar berita tersebut karena bukti kuitansi kami sangat jelas,” pungkasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Slawi, DN-II Polres Tegal menggelar kegiatan kenal pamit pejabat di lingkungan Polres Tegal yang berlangsung penuh khidmat dan nuansa kekeluargaan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka serah terima jabatan Kabagops, Kapolsek Dukuhturi, serta pelepasan Kapolsek Balapulang yang memasuki masa purna tugas. Senin, (4/5/2026), pukul 09.00 WIB.
Acara dipimpin langsung oleh Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo, S.H., S.I.K., M.H., serta dihadiri Wakapolres, Ketua Bhayangkari Cabang Tegal beserta pengurus, para Pejabat Utama, Kapolsek jajaran, serta seluruh tamu undangan.
Dalam momentum tersebut, dilaksanakan kenal pamit jabatan Kabagops Polres Tegal dari Kompol Suyanto, S.H. kepada AKP Supriyanto, S.H., M.H., serta Kapolsek Dukuhturi dari AKP Slamet Sugiharto, S.H., M.H. kepada IPTU Ahmad Joni, S.H. Selain itu, turut dilaksanakan pelepasan AKP Heri Suroyo sebagai Kapolsek Balapulang yang memasuki masa purna tugas.
Dalam sambutannya, Kapolres Tegal menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial pergantian jabatan, melainkan momentum yang sarat makna, mengandung rasa kebersamaan, penghargaan, serta penghormatan terhadap dedikasi para personel.
“Hari ini adalah momen yang memiliki dua rasa, bahagia karena hadirnya pejabat baru yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan, dan haru karena kita harus melepas rekan serta senior yang telah mengabdikan diri bagi institusi,” ungkap AKBP Bayu Prasatyo.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kapolres juga memberikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi dan kontribusi yang telah menjadi bagian dari perjalanan Polres Tegal. Ia menegaskan bahwa setiap pengabdian yang dilakukan merupakan catatan sejarah yang tidak terpisahkan dari institusi.
Secara khusus, penghormatan disampaikan kepada AKP Heri Suroyo yang memasuki masa purna tugas. Kapolres menyebut bahwa purna tugas bukanlah akhir, melainkan penanda selesainya perjalanan panjang yang penuh loyalitas dan pengabdian. 
“Kami berharap silaturahmi tetap terjalin, dan semoga selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan dalam menjalani masa purna tugas bersama keluarga,” tuturnya.
Kepada pejabat yang baru, Kapolres menekankan pentingnya kepemimpinan yang humanis dan dekat dengan anggota. Ia mengajak untuk membangun komunikasi yang terbuka, memahami dinamika internal, serta mampu menghadirkan solusi dalam setiap tantangan tugas.
“Jadilah pemimpin yang dirasakan kehadirannya, bukan hanya secara struktural tetapi juga secara moral. Dengarkan, pahami, dan hadirkan solusi,” tegasnya.
Kegiatan kenal pamit ini diakhiri dengan pemberian cinderamata dan sesi ramah tamah sebagai bentuk penghormatan serta penguatan soliditas di lingkungan Polres Tegal.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta kesinambungan kepemimpinan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada pelayanan terbaik kepada masyarakat. ( S. Bimantoro )
Jakarta, 4 Mei 2026 – Siti Muhajiroh (SM), seorang ibu rumah tangga asal Desa Gumawang, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen, resmi mengambil langkah hukum luar biasa demi memperjuangkan haknya yang terenggut. Sebagai pemilik bangunan yang aset pribadinya diduga dijarah saat berada dalam sterilisasi garis polisi (police line), Siti Muhajiroh kini menuntut pertanggungjawaban penuh dari pihak berwenang atas kegagalan pengamanan obyek hukum tersebut.
Peristiwa ini bermula ketika bangunan milik Siti Muhajiroh yang disewakan kepada pihak lain berada dalam penguasaan otoritas per 6 November 2025 menyusul perkara hukum yang menjerat penyewanya. Namun, pemasangan garis polisi yang seharusnya menjadi jaminan keamanan justru menjadi awal dari kerugian materil yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
Saya adalah korban yang terjepit dalam prosedur yang tidak masuk akal. Selama masa sterilisasi, saya dilarang mengambil barang-barang pribadi yang tidak ada kaitannya dengan perkara. Namun ironisnya, di saat saya dilarang masuk, aset-aset saya di dalam justru hilang secara bertahap meski garis polisi masih terpasang, ungkap Siti Muhajiroh dengan nada tegas dalam keterangannya hari ini.
Berdasarkan catatan kronologis korban, terdapat indikasi kelalaian dan respons lambat dari pihak pengamanan. Penjebolan jendela yang terjadi pada 19 November 2025 dilaporkan baru mendapat tindak lanjut pemeriksaan pada 2 Desember 2025. Jeda waktu yang panjang ini diduga memberi ruang bagi pelaku kejahatan untuk menguras isi bangunan, termasuk hilangnya unit pendingin ruangan (AC) pada 20 Januari 2026 di lokasi yang secara formal masih dalam pengawasan aparat.
Atas dasar rentetan keganjilan tersebut, Siti Muhajiroh kini melayangkan tuntutan hukum yang disandarkan pada tiga pilar konstitusi:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pertama, implementasi Pasal 53 KUHAP. Korban menuntut hak perlindungan keselamatan dan identitas diri secara absolut sebagai saksi pelapor. Ia mendesak agar proses pemeriksaan dan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dilakukan secara transparan tanpa ada tekanan atau manipulasi fakta dari pihak manapun.
Kedua, penegakan UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional). Siti Muhajiroh mendesak penerapan Pasal 40, 142, dan 150 yang memberikan jaminan bagi pemulihan hak korban. Ia menegaskan bahwa negara melalui aparat penegak hukum wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami warga negara akibat malpraktik pengamanan aset.
Ketiga, desakan Keadilan Restoratif sesuai Pasal 1 angka 21 KUHAP. Korban menuntut pemulihan hak secara utuh dan nyata. Ia memberikan peringatan keras bahwa hukum tidak boleh tajam ke bawah namun tumpul ke samping saat menyangkut integritas pengamanan internal.
Menanggapi ketidakpastian hukum dan dugaan intimidasi yang dialami di lapangan, Siti Muhajiroh kini bersiap membawa persoalan ini ke tingkat pusat. Dalam waktu dekat, ia dijadwalkan melayangkan laporan resmi ke Mabes Polri, Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK. Tidak berhenti di sana, surat resmi juga akan dikirimkan kepada Kemenko Polhukam hingga Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk upaya mencari keadilan tertinggi.
Ini bukan sekadar soal angka kerugian, tapi soal integritas penegakan hukum. Jika di bawah pengawasan garis polisi saja barang milik warga bisa hilang, maka di mana lagi masyarakat harus mencari rasa aman? tegas Siti Muhajiroh menutup pernyataannya.
Sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan prinsip keberimbangan informasi, rilis ini memberikan ruang seluas-luasnya bagi otoritas terkait dan pihak kepolisian untuk memberikan hak jawab, sanggahan, maupun klarifikasi resmi guna memastikan duduk perkara menjadi terang benderang bagi publik.”(Red)
BREBES, DN-II Persoalan bantuan sosial (Bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai tidak tepat sasaran seringkali memicu polemik di masyarakat. Menanggapi hal tersebut, pendamping PKH memberikan penjelasan rinci mengenai alur perbaikan data serta faktor teknis yang menyebabkan warga miskin justru tidak terdaftar sebagai penerima. (4/5/2026).
Mekanisme Pelaporan Melalui Musdes
Bagi masyarakat yang mendapati adanya warga mampu (kaya) namun menerima bantuan, atau sebaliknya, warga miskin yang belum tersentuh bantuan, langkah utama yang harus ditempuh adalah melalui tingkat desa.
“Alurnya jelas, dilakukan asesmen terlebih dahulu. Lapor ke desa untuk dilakukan penyesuaian desil (tingkat kesejahteraan). Jika ada warga mampu yang ingin diturunkan (dicoret) dari daftar penerima, itu dasarnya adalah hasil Musyawarah Dusun (Musdus) atau Musyawarah Desa (Musdes),” ujar Sobirin yang merupakan pendamping PKH tersebut.
Setelah melalui kesepakatan Musdes, data tersebut akan diajukan oleh operator desa ke Kementerian Sosial (Kemensos) untuk dilakukan klarifikasi dan validasi akhir.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Anomali Adminduk Jadi Penghambat
Menariknya, Sobirin Ketua Korordinator Wilayah Kecamatan Brebes ,mengungkapkan bahwa kegagalan warga miskin mendapatkan bantuan seringkali bukan karena faktor kesengajaan, melainkan akibat kelalaian dalam Administrasi Kependudukan (Adminduk).
Beberapa poin krusial yang sering memicu “anomali” data antara lain:
Kesalahan Status Perkawinan: Status seperti “Kawin Belum Tercatat” dapat menyebabkan data bermasalah secara sistem.
Data NIK Terkoneksi Layanan Lain: Penggunaan NIK yang terdaftar pada layanan daya listrik (PLN) tertentu dapat secara otomatis menaikkan peringkat desil seseorang di sistem Kemensos.
Kualitas Dokumen Fisik: Fotokopi KTP yang tidak terbaca atau rusak dapat menyebabkan data tidak terbaca oleh sistem (jegleg).
“Jadi tidak semata-mata ‘orang miskin kok tidak dapat’. Kita harus lihat administrasinya di Dispendukcapil. Itulah tugas kami selaku pendamping, mengedukasi warga setiap bulan agar sadar pentingnya membenarkan data kependudukan,” tambahnya.
Integritas Operator Desa
Terkait kekhawatiran adanya oknum operator desa yang enggan merubah data atau justru bermain dengan data kemiskinan, narasumber menegaskan bahwa setiap perubahan data harus memiliki dasar hukum yang kuat.
“Merubah data orang miskin jadi kaya atau sebaliknya tanpa dasar itu tidak boleh. Syarat mutlaknya ada dua: hasil asesmen di lapangan dan berita acara Musdes/Musdus. Sepanjang syarat itu terpenuhi, operator memiliki kewajiban untuk melakukan update data di sistem,” pungkasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dengan adanya alur yang transparan ini, masyarakat diharapkan lebih aktif berkoordinasi dengan aparat desa dan pendamping PKH setempat guna memastikan bantuan sosial jatuh ke tangan yang benar-benar berhak.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Anggota Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Brebes menorehkan sejarah baru dalam perjuangan di bidang keagamaan dan kemanusiaan.
Perwakilan anggota Pemuda Pancasila, Bapak Tamim, terpilih sebagai perwakilan penyematan tanda peserta sebagai bentuk penghormatan bagi organisasi dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha) Angkatan ke-12 yang digelar di Aula Jabres Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Brebes. Sabtu (02/05/2026).
Kegiatan yang berlangsung strategis ini bertujuan untuk mencetak tenaga sembelih profesional yang mampu menjamin produk daging aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) bagi masyarakat Brebes.
Dasar Kompetensi Standar NasionalPelatihan ini secara ketat merujuk pada SKKNI Nomor 147 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penyembelihan Hewan Halal. Standar ini mewajibkan setiap Juleha menguasai 10 Unit Kompetensi utama, yaitu, Menerapkan Syariat Islam.
Melakukan Koordinasi Pekerjaan. Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Menerapkan Higiene dan Sanitasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menyiapkan Peralatan Penyembelihan. Melakukan Pemeriksaan Fisik Hewan. Menetapkan Kesiapan Hewan untuk Disembelih. Menerapkan Teknik Penyembelihan Hewan. Memeriksa Kelayakan Proses Penyembelihan. dan Menetapkan Status Kematian Hewan.
Suara Pejuang Halal Bung Tamim, perwakilan anggota Pemuda Pancasila yang mendapatkan kehormatan penyematan, menyatakan bahwa keikutsertaan ini adalah bentuk pengabdian nyata organisasi.
“Ini adalah mandat kehormatan bagi Pemuda Pancasila. Kami tidak hanya hadir di bidang sosial politik, tetapi kini berjuang di garda terdepan dalam ‘Jihad Halal’. Memastikan apa yang dimakan masyarakat sesuai syariat adalah tanggung jawab moral kami,” tegas Bung Tamim.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Brebes, drh. Ismu Subroto, M.Si, memberikan apresiasi tinggi atas keterlibatan aktif elemen masyarakat, termasuk Ormas Pemuda Pancasila.
“Seorang Juleha harus memiliki kompetensi, integritas, dan visi. Kami menargetkan satu desa satu Juleha (Sadesa Juleha) agar tidak ada lagi kesalahan dalam proses penyembelihan di masyarakat. Kehadiran Pemuda Pancasila sebagai pelopor di bidang ini adalah langkah maju untuk memperkuat jaminan produk halal di Brebes,” jelas Ismu.
Dengan mengikuti pelatihan berbasis SKKNI ini, anggota Pemuda Pancasila diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya teknik penyembelihan yang benar sesuai prinsip kesejahteraan hewan (animal welfare) dan syariat Islam. Red/Casroni
Momen Haru di SDN 1 Muara Kuang, Saat Sosok Ibu Guru Dismawati Harus Berpisah Demi Tugas Baru
OGAN ILIR, www.detik-nasional.com // Suasana penuh kekeluargaan sekaligus haru menyelimuti halaman SDN 1 Muara Kuang pada Senin (02/05/2026). Ibu Dismawati, S.Ag., S.Pd., sosok pendidik yang dikenal dekat dengan anak didiknya, secara resmi menyampaikan salam perpisahan di hadapan seluruh warga sekolah, mulai dari pimpinan, rekan sejawat, hingga staf jajaran sekolah.
Dalam kesempatan tersebut, Ibu Dismawati menyampaikan pesan menyentuh yang ditujukan kepada Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru. Beliau mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas sinergi serta dukungan yang telah diberikan selama masa pengabdiannya, yang telah membentuk ikatan emosional kuat di lingkungan SDN 1 Muara Kuang.
Salam perpisahan ini juga ditujukan secara khusus kepada para mahasiswa praktikan serta orang tua wali murid yang hadir. Beliau menekankan bahwa keberhasilan pendidikan anak-anak tidak lepas dari kolaborasi yang harmonis antara guru dan orang tua, serta semangat belajar yang ditunjukkan oleh para mahasiswa selama berada di lingkungan sekolah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Momen haru pun pecah ketika para siswa menyadari bahwa guru kesayangan mereka akan berpindah tugas. Isak tangis tidak terbendung dari wajah anak-anak yang merasa kehilangan sosok ibu di sekolah; suasana menjadi sangat emosional saat mereka berkerumun untuk memberikan salam perpisahan terakhir kepada guru yang selama ini membimbing mereka dengan penuh kesabaran.
Kini, sebuah tanggung jawab yang lebih besar telah menanti beliau seiring dengan peningkatan jenjang kariernya. Alhamdulillah, Ibu Dismawati akan segera mengemban amanah baru sebagai Kepala Sekolah di SDN 4 Rambang Kuang, di mana beliau diharapkan dapat membawa perubahan positif dan kemajuan bagi institusi pendidikan di wilayah tersebut.
Doa dan harapan terbaik mengalir dari seluruh keluarga besar SDN 1 Muara Kuang untuk kesuksesan beliau di tempat tugas yang baru. Meski diringi air mata kesedihan dari para siswa, semua pihak merasa bangga dan berharap Ibu Dismawati dapat terus mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas serta berakhlak mulia di bawah kepemimpinannya yang baru.
TEGAL, DN-II DPC PDI Perjuangan di wilayah Karesidenan Pekalongan menggelar seleksi intensif bagi calon Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC). Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari instruksi DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah guna memastikan nakhoda partai di tingkat kecamatan memiliki integritas dan loyalitas ideologis yang tak tergoyahkan.
Proses seleksi dipusatkan di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tegal dan dibagi dalam dua gelombang:
Sabtu (2/5/2026): Diikuti oleh kader dari Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes.
Minggu (3/5/2026): Diikuti oleh kader dari Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pemalang.
Seleksi Ketat: Anti “Kader Mie Instan”
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Khusus untuk Kabupaten Brebes, sebanyak 17 kecamatan mengirimkan kandidat terbaiknya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, proses rekrutmen kali ini dinilai jauh lebih komprehensif. Sebelum mencapai tahap wawancara tatap muka, para calon wajib lolos tes berbasis daring (online) yang telah dilaksanakan serentak pada 29 April lalu.
Wahidin, salah satu peserta asal Kecamatan Jatibarang, Brebes, memberikan testimoni positif terhadap standarisasi baru ini. Ia menilai, tahapan yang berlapis adalah filter penting untuk menjaga kualitas kepemimpinan partai.
“Saya sangat mendukung aturan seleksi ini. Kami ingin siapapun yang terpilih nanti adalah kader yang benar-benar berideologi, bukan ‘kader mie instan’—yang hanya terkenal namanya, tetapi tidak paham marwah dan ideologi partai,” tegas Wahidin di sela-sela kegiatan.
Ia menambahkan bahwa tantangan ke depan menuntut pemimpin tingkat kecamatan yang tidak hanya mampu berorganisasi, tetapi juga memiliki kemampuan merangkul pengurus Ranting hingga Anak Ranting sebagai garda terdepan di akar rumput.
Pengawasan Langsung Elit Partai
Keseriusan PDI Perjuangan dalam menjaring pemimpin berkualitas terlihat dari hadirnya jajaran fungsionaris elit partai untuk memantau langsung proses wawancara.
Hadir dari jajaran DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah:
Harris Turino
Messy Widiastuti
Syare’i
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Didampingi oleh jajaran DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes:
Narjo
Heri Pasaribu
Ferry
Djarot
Proses evaluasi ini diharapkan mampu melahirkan struktural partai yang solid, disiplin, dan siap memenangkan kerja-kerja politik kerakyatan di wilayah Karesidenan Pekalongan.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Unggahan video di akun TikTok “Brebes Ora Beres” yang menyebut Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Brebes ditolak oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memicu kontroversi. Menanggapi hal tersebut, sejumlah pihak angkat bicara untuk meluruskan narasi yang dinilai tidak utuh dan cenderung provokatif. (04/05/2026).
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Brebes, Warsito Eko Putro, S.Sos., M.Si., melalui pernyataan resminya menyayangkan pemotongan konteks dalam video tersebut. Ia menegaskan bahwa serapan anggaran sebesar 92,6% bukanlah bentuk kegagalan, melainkan wujud kepatuhan terhadap arahan efisiensi pemerintah pusat.
“Indikator yang disebut tidak tercapai itu hanya sekitar 9%, namun yang tidak diceritakan adalah 58% indikator lainnya tercapai melampaui target. Ini adalah capaian konkret di tahun transisi yang sengaja tidak dimasukkan dalam bingkai video tersebut,” ujar Warsito Eko.
Bedah Fakta Anggaran dan Capaian
Warsito juga merinci beberapa fakta pembangunan tahun 2025 yang luput dari narasi viral tersebut, di antaranya:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Infrastruktur: Perbaikan 287 ruas jalan sepanjang 117 KM.
Kesehatan: Penurunan drastis angka kematian ibu (AKI) dan angka stunting.
Prestasi: Raihan berbagai penghargaan tingkat nasional maupun internasional.
Terkait isu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp333 miliar yang disebut sebagai “uang anggur” atau dana menganggur, Warsito memberikan klarifikasi teknis:
Rp76 Miliar: Dana transfer pusat yang sudah memiliki aturan penggunaan spesifik (earmarked).
Rp39 Miliar: Dana operasional rumah sakit dan puskesmas untuk menjamin layanan kesehatan tetap berjalan pasca 31 Desember.
Rp218 Miliar: Dana yang sebagian besar sudah dialokasikan dalam APBD Murni 2026 berdasarkan kesepakatan bersama DPRD.
“Jadi, tidak ada satu rupiah pun yang lepas dari pengawasan Dewan. Membingkai SiLPA sebagai kegagalan penyerapan adalah pengabaian terhadap struktur dasar APBD,” tegasnya.
Tanggapan Legislatif: Narasi Dipelintir
Senada dengan Pemkab, Ketua Komisi II DPRD Brebes, Tobidin Sarjum, SH., MH., turut mempertanyakan sumber narasi dalam video tersebut. Ia menegaskan bahwa foto yang digunakan adalah momen pandangan umum fraksi-fraksi, yang merupakan proses konstitusional biasa.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kok narasinya dipelintir begitu ya? Padahal itu foto saat Pandangan Fraksi dalam Paripurna LKPJ. Siapa yang membuat (video) itu? Silakan konfirmasi langsung ke pihak PKB-nya,” ujar Tobidin.
Sementara itu, anggota Fraksi PKB DPRD Brebes, Moch. Iqbal Tanjung, S.Sos., M.A., memberikan klarifikasi singkat yang justru memperkuat penjelasan pemerintah daerah. Menurutnya, persoalan SiLPA sudah dijelaskan secara gamblang oleh Bupati.
“Kok jadi dipelintir gitu narasinya. Itu sudah dijelaskan Bupati bahwa SiLPA terjadi karena adanya perintah efisiensi dari pemerintah pusat,” pungkas Iqbal.
Pihak Pemkab Brebes berharap masyarakat lebih bijak dalam menyerap informasi di media sosial dan memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban secara utuh pada tahun penuh kepemimpinan mendatang.
Laporan: Teguh
Editor: Casroni
Polsek Indralaya Respon Cepat Temuan Warga Akhiri Hidup di Desa Lorok
OGAN ILIR, www.detik-nasional.com // Jajaran Polsek Indralaya bergerak cepat merespons laporan masyarakat terkait penemuan seorang warga yang meninggal dunia akibat gantung diri di Dusun I, Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Peristiwa memilukan ini terjadi pada Minggu (3/5/2026) pagi dan langsung ditangani oleh personel kepolisian guna memastikan kronologi serta penyebab pasti kematian korban di lokasi kejadian.
Insiden ini pertama kali diketahui sekitar pukul 08.00 WIB oleh Hariyanto (49), seorang warga yang sedang melintas menuju kebun. Saksi dikejutkan dengan sosok tubuh yang tergantung pada sebuah pohon cempedak di area jalan setapak menuju pemakaman warga. Terkejut dengan temuan tersebut, saksi segera melapor kepada Kepala Desa Lorok yang kemudian meneruskan informasi tersebut ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.
Mendapat laporan warga, personel Polsek Indralaya segera meluncur ke lokasi untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Saat petugas tiba, jenazah korban yang diidentifikasi bernama Supri (62), seorang petani setempat, telah diturunkan oleh pihak keluarga dibantu warga sekitar. Jenazah kemudian dievakuasi ke rumah duka yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi pohon cempedak tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kapolsek Indralaya, AKP Junardi, SH., MAP, menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan awal dan keterangan para saksi, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Di lokasi, petugas mengamankan barang bukti berupa seutas tali tambang yang digunakan korban. Berdasarkan penuturan pihak keluarga, korban diduga nekat mengakhiri hidupnya karena depresi akibat penyakit stroke ringan pada bagian kaki yang telah dideritanya selama empat tahun terakhir.
Pihak keluarga menyatakan telah mengikhlaskan kepergian korban sebagai musibah murni dan menolak untuk dilakukan autopsi. Pernyataan tersebut telah dituangkan secara tertulis dalam surat pernyataan yang disaksikan oleh perangkat desa setempat. Saat ini, jenazah telah disemayamkan dan rencananya akan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Lorok dengan pengawalan dari pihak kepolisian dan aparatur desa.
HUMAS RES OI
REPORT : JULIYAN
You cannot copy content of this page