JAKARTA, DN-II Pemerintah menegaskan peran strategis Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai pusat penyaluran program bantuan pemerintah sekaligus berfungsi sebagai penyerap hasil pertanian masyarakat desa. Langkah ini diambil untuk memastikan efisiensi distribusi bantuan dan menjaga stabilitas ekonomi di tingkat desa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa KDMP dirancang sebagai infrastruktur pemerintah yang berfungsi untuk mendistribusikan bantuan sosial serta barang-barang bersubsidi. Selain itu, KDMP memegang peran krusial sebagai offtaker atau penyerap hasil produksi pertanian masyarakat.
”Peran ini sangat vital, terutama saat harga komoditas pertanian di pasar berada di bawah harga ketetapan pemerintah,” ujar Zulkifli Hasan usai memberikan keterangan kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/07/2026).
Senada dengan hal tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menambahkan bahwa program KDMP diproyeksikan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat. Menurutnya, mekanisme pengelolaan koperasi memastikan bahwa sebesar 20 persen dari keuntungan operasional akan dikembalikan kepada masyarakat guna meningkatkan pendapatan desa.
Integrasi dengan BUMDes
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pemerintah juga terus memperkuat ekosistem ekonomi perdesaan melalui integrasi KDMP dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu, pengembangan desa tematik berbasis potensi lokal juga menjadi prioritas dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
”Ke depan, setiap KDMP akan bersinergi dengan BUMDes untuk memastikan komoditas yang dipasarkan relevan dengan potensi unggulan desa masing-masing. Dengan cara ini, kemandirian ekonomi desa dapat terwujud dan manfaatnya dirasakan langsung oleh seluruh penduduk desa,” pungkas Yandri.
Red/BPMI Setpres
Tagar: #KemensetnegRI #RilisPresiden
Bogor, DN-II Penertiban sekaligus pembekukan izin trayek angkot angkot tua yang berusia 20 tahu keatas sangat kita sambut ini positif tapi Walikota Bogor juga supaya mencarikan solusi pemilik angkot yang mayoritas perorangan dimudahkan dapat Angkot baru misal tanpa uang muka atau pekerjakan di kantor kantor SKPD ini baru Walikota Idaman masyarakat barangkali ya toh “, ujar Profesor Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasionak, Ekonom Nasional Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Assotion Of Young Indonesian Advocation menjawab materi pertanyaan para pemimpin Redaksi media cetak onlen dalam luar negeri dikantornya markas pusat partai oposisi Merdeka dibilangan Asrama Koppasus Jakarta (15/7/2026).
Prof Sutan Nasomal Angkot Tua Di Bekukan Izinnya. Walikota Bogor Harus Sediakan Pekerjaan Baru Untuk Para Supir agar tidak menambah angka pengangguran di kota Bogor. Perlu perhatian khusus dampak banyaknya angkot yang di bekukan.
Sangat Tepat Walikota Bogor menertibkan perizinan angkot tua yang sudah tidak layak jalan. Agar keselamatan penumpang terjamin. Maka ketegasan seorang pemimpin daerah menjadi nilai bagus di mata publik.
Apalagi para supir yang membutuhkan pekerjaan di sediakan lapangan pekerjaan yang baru karena sudah tidak mungkin menjadi supir angkot lagi.
Kemudian berikan jaminan gaji sementara selama masih tidak bekerja. Bukankah para pemimpin daerah bertanggung jawab dengan semua bidang pekerjaannya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Para supir ini bisa ditempatkan pada bidang kebersihan kota serta dibidang penataan kota Bogor sebagai pekerja.
Bila ada kredit lunak Pemkot Bogor bisa bekerja sama dengan pengusaha Bogor serta dishub membuka peluang usaha dan jasa untuk driver online sejenisnya.
Menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak banyaknya di kota Bogor adalah tanggung jawab walikota Bogor. Agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya program kerja pemerintah kota Bogor.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH sebagai warga Bogor Berharap. Kota Bogor maju. Kota Bogor adalah ekon pusat budaya Sunda maka perlu kerja keras sang pemimpin menjalankan tradisi Sunda menciptakan suasana sejahtera masyarakatnya dan indah wilayah kota Bogor.
Narasumber : Prof DR Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional Presiden Partai Oposisi Merdeka Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal SH MH Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
Jakarta, DN-II Sudah urgent Yth Bapak Jenderal Purn Haji Prabowo Subianto Untuk mengatasi berbagai kasus pertanahan yang melibatkan oknum oknum petinggi pejabat diberbagai link sudah saatnya ada Lembaga Satgas khusus menangani masalah kasus kasus pertanahan yang terjadi di Indonesia”, ujar Profesor Doktor KH Sutan Nasomal Tambunan SH MH Pakar hukum internasional Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal SH dikantornya markas pusat partai oposisi Merdeka dibilangan Asrama Koppasus Cijantung Jakarta, (14/7/2026) via telpon selulernya.
Praktik mafia tanah yang terus terjadi di berbagai daerah kembali mendapat sorotan keras dari pakar hukum internasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H. Ia secara tegas mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk tidak hanya menyampaikan komitmen, tetapi segera mengambil langkah nyata dan terukur dalam memberantas kejahatan tersebut hingga ke akar.
Dalam pernyataannya pada 14 Juli 2026, Prof. Sutan menegaskan bahwa kesabaran masyarakat semakin menipis. Rakyat, kata dia, menuntut bukti konkret, bukan sekadar retorika atau janji penegakan hukum.
“Rakyat tidak butuh janji. Rakyat butuh tindakan nyata. Mafia tanah masih bebas bergerak, bahkan banyak yang berlindung di balik premanisme. Ini ancaman serius bagi keadilan dan kedaulatan hukum,” tegasnya.
Menurutnya, mafia tanah bukan hanya merampas hak masyarakat kecil, tetapi juga berpotensi merugikan negara dalam skala besar. Jika tidak ditindak tegas, praktik ini dapat merusak sistem hukum, melemahkan kepercayaan publik, serta menghambat pembangunan nasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Namun demikian, ia juga menekankan bahwa pemberantasan mafia tanah harus dilakukan secara adil, profesional, dan berbasis hukum, tanpa tebang pilih dan tanpa melanggar prinsip-prinsip keadilan.
“Penindakan harus tegas, tetapi tetap dalam koridor hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru melahirkan ketidakadilan baru. Negara harus hadir dengan kekuatan hukum, bukan kekuasaan semata,” ujarnya.
Selain mendesak Presiden, Prof. Sutan juga meminta seluruh aparat penegak hukum dan instansi terkait—baik TNI, Polri, maupun pemerintah daerah—untuk tidak ragu bertindak dan memperkuat sinergi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
“Aparat tidak boleh lemah. Negara harus hadir di tengah masyarakat. Berikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman secara nyata. Jangan biarkan rakyat berjuang sendiri menghadapi mafia tanah,” tegasnya lagi.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan internal dan transparansi dalam setiap proses penanganan kasus agar tidak menimbulkan kecurigaan publik serta memastikan bahwa setiap langkah penegakan hukum berjalan objektif dan akuntabel.
Dengan tekanan publik yang semakin kuat, pemerintah diharapkan mampu menjawab tantangan ini dengan langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan demi menegakkan keadilan serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia.
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.,Pakar Hukum Internasional Presiden Partai Oposisi Merdeka Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal SH MH Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
BOGOR, DN-II Presiden Prabowo Subianto resmi menginstruksikan pemberlakuan harga khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi pelaku usaha nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 hingga 200 Gross Ton (GT). Kebijakan strategis ini diambil sebagai langkah nyata pemerintah untuk menekan biaya operasional, meningkatkan produktivitas, serta menjaga keberlanjutan sektor perikanan nasional.
Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam rapat terbatas yang berlangsung di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Senin (13/7/2026).
Skema Pembiayaan Non-APBN
Pemerintah menetapkan harga BBM khusus untuk kategori kapal 30–200 GT sebesar Rp15.000 per liter. Menariknya, dukungan harga ini tidak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai gantinya, pemerintah mengoptimalkan pendanaan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) demi menjaga disiplin fiskal negara.
Kuota dan Mekanisme Penyaluran
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebagai tahap awal, pemerintah telah menyiapkan kuota BBM sebanyak 400.000 ton untuk masa enam bulan ke depan. Presiden Prabowo menekankan pentingnya efektivitas dalam penyaluran agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh nelayan yang membutuhkan.
Terkait teknis pelaksanaan, pemerintah telah membagi peran antarlembaga:
Kementerian ESDM: Bertanggung jawab untuk segera menerbitkan regulasi pelaksana sebagai payung hukum penyaluran BBM khusus.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): Berkoordinasi dalam pengawasan distribusi untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, transparan, dan terhindar dari penyalahgunaan.
Langkah ini diharapkan menjadi katalisator bagi penguatan ekonomi maritim Indonesia, sekaligus memberikan kepastian usaha yang mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan serta menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional di masa depan.
JAKARYA, DN-II Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali secara resmi membuka Pekan Olahraga TNI Angkatan Laut (PORAL) Tahun 2026 di Lapangan Trisila, Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (13/7/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sportivitas, profesionalisme, sekaligus menjaring bibit-bibit atlet terbaik TNI Angkatan Laut yang akan dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan, termasuk Piala Panglima TNI Tahun 2026.
Mengusung tema “Melalui Pekan Olahraga TNI Angkatan Laut, Kita Bangun Jiwa Kompetitif, Disiplin dan Integritas Untuk Mewujudkan Prajurit Jalasena Yang Unggul”, PORAL 2026 diikuti oleh kontingen dari seluruh Kotama TNI AL, meliputi Mabesal, Koarmada RI, Kodiklatal, Pushidrosal, Korps Marinir, Kolinlamil, Seskoal, Akademi Angkatan Laut (AAL), dan Puspenerbal. Selama empat hari pelaksanaan, para atlet akan bertanding pada lima cabang olahraga, yaitu sepak bola, bola voli, tenis lapangan, tenis meja, dan bulu tangkis.
Dalam sambutannya, Kasal menegaskan bahwa PORAL bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan wadah untuk menyatukan potensi olahraga TNI AL sekaligus mengukur hasil pembinaan olahraga yang telah dilaksanakan di setiap Kotama dan satuan kerja. Menurut Kasal, kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan, bakat, dan prestasi terbaik guna dipersiapkan sebagai atlet TNI AL pada berbagai event olahraga yang lebih tinggi.
Lebih lanjut, Kasal mengingatkan bahwa setiap atlet tidak hanya bertanding untuk meraih gelar juara, tetapi juga untuk menumbuhkan semangat kebersamaan, sportivitas, disiplin, serta mempererat persaudaraan di lingkungan TNI AL. Semangat juang, pantang menyerah, dan profesionalisme yang ditunjukkan selama pertandingan diharapkan menjadi bekal dalam mengharumkan nama TNI Angkatan Laut pada berbagai ajang olahraga tingkat nasional maupun internasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Melalui penyelenggaraan PORAL 2026, TNI Angkatan Laut berharap lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama institusi sekaligus memperkokoh soliditas, jiwa korsa, dan kesiapan prajurit dalam mendukung pelaksanaan tugas menjaga kedaulatan laut Nusantara.
Sumber: Dinas Penerangan Angkatan Laut.
MEMPAWAH, DN-II Penanganan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Mempawah kembali menjadi sorotan publik. Kasus yang ditengarai menyebabkan potensi kerugian negara hingga Rp32,4 miliar ini dinilai berjalan lamban, sehingga memicu desakan dari berbagai pihak agar proses hukum dilakukan secara transparan dan tuntas.
Pemerhati masyarakat sekaligus Guru Besar Ilmu Hukum Internasional, Prof. DR. Sutan Nasomal, S.H., M.H., secara tegas meminta Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk memberikan atensi khusus terhadap kasus ini. Ia berharap Presiden memerintahkan Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera menuntaskan penyidikan yang tengah berjalan di Polda Kalimantan Barat.
”Permasalahan dugaan penyimpangan anggaran pembangunan BP2TD ini sebenarnya sangat mudah diungkap jika ada kemauan yang pasti. Kami mendesak Presiden agar mewujudkan penegakan hukum yang bersih dan memberikan sanksi tegas atas penyimpangan APBN ini,” ujar Prof. Sutan Nasomal kepada awak media, Senin (13/7/2026).
Prof. Sutan menambahkan, masyarakat saat ini mempertanyakan perkembangan penyidikan yang dilakukan Polda Kalbar. Publik menantikan kepastian kapan berkas perkara akan segera dilimpahkan ke pihak kejaksaan agar segera disidangkan.
Harapan pada Keadilan yang Menyeluruh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Perhatian publik tidak hanya tertuju pada penetapan tersangka yang sudah ada, melainkan juga menuntut pengembangan perkara. Masyarakat berharap APH tidak berhenti pada pihak-pihak tertentu saja, melainkan mengusut tuntas keterlibatan aktor lain jika ditemukan alat bukti yang cukup.
Senada dengan hal tersebut, warga Mempawah, Andi Kamaludin, menekankan pentingnya profesionalisme dalam penegakan hukum. “Kami meminta APH membuka perkembangan perkara ini secara transparan kepada publik. Jangan sampai ada kesan tebang pilih. Jika memang ada pihak lain yang terlibat berdasarkan bukti, proses semuanya tanpa pandang bulu,” tegas Andi.
Dorongan untuk transparansi ini juga didukung oleh sejumlah organisasi seperti Center for Budget Analysis (CBA) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Mereka berharap penyidik dapat bekerja secara objektif dan melakukan koordinasi lintas lembaga jika diperlukan untuk menuntaskan hambatan hukum yang ada.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi terbaru dari pihak Polda Kalimantan Barat terkait progres penyidikan maupun jadwal pelimpahan berkas perkara ke tahap penuntutan. Publik berharap aparat segera memberikan kejelasan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga.
Tentang Narasumber:
Prof. DR. Sutan Nasomal, S.H., M.H. adalah Pakar Hukum Internasional, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, Ketua Umum YPLBH, serta Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto didampingi Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R., bersama para Kepala Staf Angkatan dan pejabat utama Mabes TNI menerima kunjungan silaturahmi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Pejabat utama Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (13/7/2026).
Pertemuan tersebut menjadi simbol kuat kokohnya soliditas TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional sekaligus memperkuat sinergi untuk mendukung pelaksanaan program-program strategis pemerintah.
Silaturahmi berlangsung dalam suasana hangat, penuh keakraban, dan semangat kebersamaan yang mencerminkan hubungan harmonis antara TNI dan Polri. Kebersamaan para pimpinan kedua institusi ini menegaskan komitmen untuk terus memperkuat solidaritas, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan tugas demi menjaga keutuhan NKRI serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Soliditas TNI dan Polri merupakan fondasi penting dalam menjaga persatuan bangsa dan menciptakan situasi keamanan yang kondusif. Dengan sinergi yang semakin erat, kedua institusi akan terus berdiri di garda terdepan dalam mengawal kepentingan nasional, mendukung agenda pembangunan, serta mewujudkan Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Red
#tniprima #tnirakyat #tniprofesional #indonesiaemas2045
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi strategis koperasi sebagai pilar utama dalam membangun ekonomi kerakyatan yang mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/07/2026).
Mengusung tema “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya”, perhelatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk menegaskan komitmennya dalam mengakselerasi pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh pelosok tanah air.
Ekonomi Berlandaskan Kekeluargaan
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan bahwa arah pembangunan ekonomi Indonesia harus kembali berpijak pada cita-cita luhur para pendiri bangsa. Menurutnya, ekonomi Indonesia harus dibangun di atas semangat kekeluargaan yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat untuk berkembang.
”Kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan utama dalam setiap kebijakan ekonomi kita,” ujar Presiden.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa penguatan sektor koperasi bukan berarti mematikan peran sektor usaha lainnya. Sebaliknya, Indonesia memerlukan sinergi yang harmonis antara koperasi, UMKM, BUMN, BUMD, dan sektor swasta agar seluruh potensi ekonomi nasional dapat tumbuh secara seimbang dan berkelanjutan.
Melawan Jeratan Rentenir
Presiden menyoroti tantangan nyata yang masih dihadapi petani di pedesaan, yakni keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Selama ini, banyak petani terjebak dalam lingkaran utang berbunga tinggi dari rentenir untuk menutupi biaya operasional dan kebutuhan hidup selama masa tanam, meskipun hasil panen mereka sebenarnya mengalami peningkatan.
Sebagai solusi konkret, pemerintah menghadirkan KDKMP dengan skema pembiayaan berbunga rendah. KDKMP diharapkan menjadi instrumen strategis untuk:
Memutus ketergantungan masyarakat terhadap praktik rentenir.
Menjadi saluran distribusi yang efektif bagi barang-barang bersubsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
Dengan hadirnya KDKMP, Presiden optimistis koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa yang mandiri sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI #RilisPresiden
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jakarta, DN-II Dewan Pimpinan Pusat Pergerakan Advokat Tribrata Indonesia (DPP – PATI) Kembali menggelar Pendidikan Khusus Profesia Advokat (PKPA) dan Ujian Profesi Advokat (UPA) Batch II Tahun 2026, yang akan dilaksanakan secara luring maupun daring (online) secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 1 hingga 6 September 2026. (13/7/2026).
Dalam pelaksanaan PKPA dan UPA Batch II tahun 2026 ini, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PATI , AKBP ( P) Lucky Sulaksana, S.H.,M.Hum ditunjuk sebagai observer dalam memastikan integritas, objektivitas, dan transparansi pelaksanaan ujian melalui Kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Pasundan (FH UNPAS) Bandung, Jawa Barat (Jabar).
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PATI, BJP (P) Dr. Drs.Zulkifli.AR, M.H., CHRMP mengatakan bahwa PKPA dan UPA ini selain diikuti oleh masyarakat umum juga akan diikuti oleh Purna Polri dan TNI yang memiliki sertifikasi Ijazah Sarjana Hukum dengan tetap menjunjung tinggi nilai – nilai komitmen organisasi terhadap integritas profesi advokat.
Lebih lanjut, PKPA dan UPA ini adalah proses rekrutmen yang benar-benar di dasarkan kepada pengetahuan tentang hukum yang sudah diuji melalui Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), diharapkan advokat yang lulus uji menjadi advokat yang menjunjung tinggi nilai – nilai hukum dengan jujur dan berintegritas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Semua kelulusan itu adalah murni hasil usaha peserta, sehingga komitmen organisasi advokat PATI untuk Zero KKN, tidak ada titip menitip, harapannya mereka ini (peserta) adalah merupakan advokat yang tangguh tanpa memandang status sosial dan asalnya,” lanjutnya.
Tentunya Organisasi Advokat PATI juga mengucapkan terima kasih kepada Dekan FH UNPAS yang telah menjalin Kerjasama untuk pelaksanaan PKPA dan UPA tahun 2026 sehingga kegiatan ini akan dapat terselenggara dengan baik.
Organisasi “PATI selalu berupaya meningkatkan kualitas advokat agar kompeten, profesional, dan berintegritas, serta memberikan akses bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Kami juga terus memperkuat peran advokat dalam sistem penegakan hukum nasional,” ungkap Sekretaris Jenderal PATI Janferdi Purba.S.H.,MH. dan bagi yang akan mendaftar dalam PKPA dan UPA ini maka dapat menghubungi WA Admin Dian 082216537788 dan Nasrif 081322000886.
Sementara itu di tempat terpisah, Ketua Dewan Kehotmatan PATI Irjen Pol (P) Dr.,Drs. Abdul Gofur .,SH.,MH. menitipkan pesan kepada seluruh peserta yang akan ikut dalam PKPA dan UPA Batch II di tahun 2026, bahwa perjuangan para calon advokat merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas dan kehormatan profesi advokat di tanah air, dan kiranya setelah lulus dan di sumpah di Pengadilan Tinggi dapat segera bergabung bersama PATI,” pesannya. Red
Jakarta, DN-II Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi gembira banyak program kerja prioritas nasional 2025-2029 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bisa disinergikan dengan Kementerian Transmigrasi (Kementrans).
Ungkapan demikian disampaikan saat dirinya mengadakan pertemuan dengan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, di Kantor KKP, Gambir, Jakarta, (9/7/2026) .
Program prioritas nasional KKP itu seperti Kampung Nelayan Merah Putih, Budidaya Ikan Darat Tematik, Modeling dan Replikasi Tambak Udang Terintegrasi, Swasembada Garam, Kapal Ikan Modern, dan Revitalisasi Tambak. “Kawasan-kawasan transmigrasi memiliki potensi pengembangan dalam program prioritas nasional itu”, ujarnya.
Dikatakan Kementrans memiliki satuan pemukiman yang dapat dikembangkan untuk kampung nelayan. “Ada 17 lokasi satuan permukiman transmigrasi di berbagai kabupaten yang bisa dikembangkan menjadi kampung nelayan”, ungkapnya.
Di antara satuan pemukiman itu ada di Kabupaten Bengkulu Utara, Parigi Moutong, Muna Barat, Pasang Kayu, Merauke, dan Buton Tengah. “Di sana potensi perikanan melimpah sehingga bila disinergikan dengan kementerian terkait, hasilnya akan lebih maksimal”, ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Viva Yoga mengatakan pengembangan kawasan transmigrasi selama ini dikembangkan sesuai dengan potensi unggulan daerah masing-masing. “Selain mengembangkan potensi di bidang pertanian, perkebunan, dan tanaman pangan lainnya, Kita juga kita kembangkan budidaya di sektor perikanan”, tuturnya.
Dalam sektor perikanan, hasil budidaya rajungan dari transmigran yang berasal dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Maluku Utara, telah diekspor ke Amerika Serikat. “Beberapa hari lalu dengan bekerja sama dengan salah satu industri perikanan, Kita lepas ekspor rajungan ke Amerika”, ujarnya.
Di Kawasan Transmigrasi Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kementrans juga telah melakukan pembinaan kepada transmigran dan warga di sana dalam hal perikanan tangkap. “Kita bantu mereka dengan kapal yang modern”, tuturnya.
Dalam pertemuan tersebut, telah terjadi kesepakatan antara Kementrans dan KKP. “Kita sepakati pembentukan tim kecil untuk merealisasikan kampung nelayan di satuan pemukiman transmigrasi yang telah Kita tetapkan”, paparnya.
Dengan terbentuknya kampung nelayan, Viva Yoga optimis program itu akan mampu meningkatankan produktifitas transmigran nelayan, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan lapangan kerja.
Dirinya yakin 17 lokasi satuan pemukiman transmigrasi akan segera menjadi kampung nelayan sebab di tahun ini, KKP menargetkan pembangunan 1.269 kampung nelayan. “Sinergi Kementrans dan KKP membuat efisien dalam pembangunan”, ujar pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu. Red
You cannot copy content of this page