Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima penghargaan Adhibhakti Sanapati dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atas jasa dan dharma bakti yang luar biasa kepada bangsa dan negara di bidang keamanan siber dan persandian. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian kegiatan ceramah umum yang berlangsung di Auditorium Mayjen TNI (Purn) dr. Roebiono Kertopati, Kantor BSSN, Sawangan, Depok, Selasa (28/4/2026).
Dalam ceramahnya, Panglima TNI menegaskan komitmen TNI dalam memperkuat postur pertahanan siber nasional melalui pendekatan komprehensif yang mencakup pengembangan sumber daya manusia unggul, penguatan regulasi dan doktrin, serta peningkatan kolaborasi lintas sektoral. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan TNI menghadapi dinamika ancaman global yang semakin kompleks di ruang siber. 
Panglima TNI juga menekankan pentingnya sinergi antara TNI dan BSSN dalam membangun kekuatan pertahanan siber yang tangguh dan adaptif. “Mudah-mudahan kolaborasi antara TNI dengan BSSN semakin kita tingkatkan dalam rangka menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan untuk mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Panglima TNI.
Lebih lanjut, Panglima TNI mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk konflik baru berupa perang media atau perang non-fisik yang memanfaatkan berbagai platform komunikasi sebagai sarana utama dalam memengaruhi opini publik.
Penganugerahan Adhibhakti Sanapati ini menjadi wujud apresiasi atas komitmen dan kontribusi nyata TNI dalam memperkuat keamanan siber dan persandian nasional. Momentum tersebut sekaligus mempertegas komitmen dan peran strategis TNI sebagai institusi yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif di ruang siber demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red/Casroni
#tniprima
#tnirakyatkuat
#indonesiaemas2045
JAKARTA, DN-II Misi kemanusiaan yang dijalankan perusahaan agen penempatan awak kapal (manning agency) justru berujung pada dugaan aksi premanisme. PT PJI, perusahaan yang berbasis di Tegal, melaporkan adanya teror dan upaya pemerasan oleh oknum yang mengaku sebagai anggota DPR RI pasca keberhasilan perusahaan memulangkan 13 Anak Buah Kapal (ABK) WNI dari zona konflik Iran-AS.
Direktur Utama PT PJI mengungkapkan bahwa oknum atas nama Muhajirin Saad Langsa secara intensif menghubungi pihak manajemen untuk menuntut sejumlah uang. Oknum tersebut berdalih meminta “uang kinerja” dan “biaya koordinasi”, mengklaim bahwa kepulangan para ABK merupakan hasil intervensi “jalur politik” di Senayan.
“Kami menegaskan bahwa pemulangan 13 ABK tersebut murni tanggung jawab perusahaan yang berkoordinasi langsung dengan Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI di Teheran. Tidak ada keterlibatan politisi mana pun dalam proses repatriasi tersebut,” ujar Dirut PT PJI saat ditemui di kantornya, Desa Bongkok, Kramat, Kabupaten Tegal, Selasa (28/04/2026).
Ancaman Hambat Izin Usaha
Senada dengan pihak perusahaan, Sekjen Indonesian Fishermen Association (INFISA), Muchlisin, mengutuk keras tindakan tersebut. Ia menilai aksi oknum tersebut mencederai nilai kemanusiaan di tengah upaya penyelamatan nyawa pelaut di zona perang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“INFISA bersama perusahaan telah berjibaku mengeluarkan tenaga dan biaya besar demi keselamatan pelaut kita. Sangat ironis jika ada pihak yang mencoba memeras dengan berlindung di balik nama institusi tinggi negara,” tegas Muchlisin.
Menurut Muchlisin, oknum tersebut melancarkan teror verbal dengan mengancam akan mempersulit izin usaha dan memblokir jalur birokrasi perusahaan di masa mendatang jika tuntutan dana tersebut tidak dipenuhi.
Langgar Kode Etik dan UU Tipikor
Tindakan oknum tersebut berpotensi melanggar sejumlah regulasi. Jika terbukti sebagai anggota aktif, ia diduga melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 terkait kode etik anggota dewan. Selain itu, upaya meminta imbalan atas fungsi jabatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sesuai UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pasal mengenai pemerasan dalam jabatan.
Pihak INFISA mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk segera turun tangan melakukan investigasi demi menjaga marwah institusi parlemen.
“Kami sedang melakukan konsolidasi internal dan mengumpulkan bukti-bukti digital, termasuk rekaman suara dan pesan singkat, untuk ditindaklanjuti secara hukum,” tambah Muchlisin.
Publik kini menanti ketegasan pemerintah, khususnya kementerian yang menaungi perlindungan pekerja migran, untuk memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan. Hal ini penting agar iklim penempatan tenaga kerja tidak terganggu oleh praktik perburuan rente birokrasi dan premanisme politik. (TimRed)
MADINAH, DN-II Memasuki hari keempat di Kota Suci Madinah, kondisi 359 jamaah calon haji asal Kabupaten Brebes yang tergabung dalam Kloter 8 dilaporkan dalam keadaan stabil. Petugas Haji Daerah (PHD) kini memperketat pengawasan kesehatan serta pendampingan ibadah guna memastikan seluruh jamaah dapat menjalani rangkaian Arbain di Masjid Nabawi dengan optimal.
Berdasarkan laporan terbaru dari petugas PHD Umum, Azmi Asmuni Majid, dan PHD Kesehatan, Supardi, hingga Selasa (28/4/2026) pukul 03.00 WAS, aktivitas ibadah jamaah secara keseluruhan berjalan lancar meski beberapa di antaranya memerlukan perhatian medis khusus.
Prioritas Layanan Kesehatan dan Visitasi
Tim kesehatan Kloter 8 bergerak proaktif dengan melakukan visitasi (kunjungan) dari kamar ke kamar. Supardi menjelaskan bahwa saat ini terdapat lima jamaah yang sedang dalam pemantauan intensif akibat keluhan kesehatan ringan hingga perawatan luka kronis.
“Kami melakukan pemeriksaan berkala untuk memastikan gejala tidak memburuk. Penanganan saat ini meliputi pengobatan mual, demam, hingga perawatan rutin bagi penderita diabetes melitus,” ungkap Supardi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Beberapa jamaah yang tengah dalam penanganan medis antara lain: 
Sriyati (Asal Larangan): Penanganan keluhan mual akibat indikasi mag.
Warhani: Pemberian obat untuk meredakan gejala demam dan flu.
Mustaji: Kontrol rutin untuk kondisi diabetes dan jantung.
Khunaeni: Perawatan intensif pada luka ulkus DM (diabetes).
Taslikha: Penanganan nyeri perut dan lemas setelah sempat terpeleset saat pulang dari masjid.
Sinergi Petugas dan Aksi Kemanusiaan
Di luar urusan medis, petugas PHD bersinergi dengan PPIH Kloter, TKHI, dan TPHI dalam memfasilitasi kebutuhan teknis jamaah, termasuk aktivasi aplikasi Nusuk untuk akses masuk ke Raudhah.
Menariknya, kesiapsiagaan petugas Kloter 8 tidak hanya dirasakan oleh jamaah asal Brebes. Petugas dilaporkan sempat membantu mengamankan dan mengantar pulang jamaah tersesat asal Jawa Timur dan Samarinda yang kehilangan arah di area Masjid Nabawi.
“Kolaborasi ini mencakup segalanya, mulai dari pengawasan distribusi konsumsi hingga menjemput jamaah yang bingung arah jalan pulang menuju maktab,” jelas Azmi Asmuni Majid.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kehangatan di Sela Ibadah
Suasana kekeluargaan mewarnai perjalanan ibadah di Tanah Suci. Pada Senin malam, silaturahmi antara petugas dan jamaah semakin erat saat keluarga besar KBIH Al-Multazam mengadakan jamuan makan malam bersama.
Hidangan khas Timur Tengah seperti Nasi Briani dan Nasi Mandi menjadi pelengkap momen kebersamaan tersebut. Pihak petugas menyampaikan apresiasi mendalam kepada H. Faizin dan jamaah Al-Multazam atas dukungan moril yang diberikan.
“Kebersamaan ini adalah energi tambahan bagi kami untuk terus memberikan pelayanan prima bagi seluruh tamu Allah asal Brebes,” tambah Azmi.
Saat ini, jamaah Kloter 8 Brebes masih fokus menyelesaikan rangkaian ibadah Arbain sebelum dijadwalkan bertolak menuju Makkah dalam beberapa hari ke depan.
Laporan: Tim Media Center Haji Kloter 8 Brebes
Editor: Casroni
#PHDBrebes
#PPIH
#BrebesBeres
#Haji2026
JAKARTA, DN-II Di tengah dinamika ekonomi dan bayang-bayang krisis global tahun 2026, Indonesia membuktikan diri bukan sekadar penonton di pinggir lapangan. Sebaliknya, Indonesia kini berdiri di barisan terdepan sebagai salah satu pilar stabilitas dunia. (27/4/2026).
Berdasarkan data terbaru, Indonesia mencatatkan tingkat ketahanan sebesar 77%, menempatkan tanah air dalam jajaran negara paling tangguh menghadapi guncangan global. Angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan manifestasi nyata dari sinergi antara kebijakan pemerintah yang responsif dan resiliensi masyarakat yang luar biasa.
Sinergi Negara dan Rakyat
Keberhasilan ini dipandang sebagai buah dari konsep “Negara Hadir”. Kehadiran pemerintah melalui kebijakan strategis yang lincah (agile) mampu memberikan perlindungan sekaligus ruang gerak bagi sektor-sektor krusial.
“Kekuatan bangsa ini bukan hanya terletak pada kekayaan sumber daya alamnya, tetapi pada persatuan, keberanian, dan tanggung jawab kolektif untuk saling menjaga,” ujar narasumber menekankan esensi gotong royong dalam menghadapi ketidakpastian.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Melangkah dengan Kedaulatan
Saat banyak negara lain mulai goyah akibat tekanan inflasi dan disrupsi rantai pasok global, Indonesia justru memilih untuk memperkuat solidaritas domestik. Fokus pada penguatan kedaulatan di berbagai sektor menjadi kunci utama mengapa Indonesia lebih siap menghadapi masa depan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Poin Utama Ketahanan Indonesia 2026:
Stabilitas Ekonomi: Ketahanan sebesar 77% terhadap fluktuasi pasar global.
Solidaritas Nasional: Penguatan jaring pengaman sosial yang inklusif.
Kedaulatan Strategis: Kemandirian dalam mengelola sumber daya vital di tengah krisis.
Indonesia tidak berjalan sendiri. Dengan langkah yang lebih mantap, terukur, dan berdaulat, bangsa ini siap menjawab tantangan global sebagai unit yang utuh dan tak tergoyahkan.
Red
#Indonesia
#KemenP2MI
#PrabowoSubianto
#KetahananNasional
#GlobalCrisis2026
Palembang, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah (Pemda) menjadi salah satu metode efektif untuk menciptakan iklim kompetitif yang sehat antardaerah. Selain itu juga memacu kinerja kepala daerah agar lebih optimal dalam melayani masyarakat.
“Jadi pemberian penghargaan merupakan salah satu metode untuk menciptakan iklim kompetitif agar daerah bisa memacu kinerjanya lebih optimal,” ujar Mendagri dalam acara Malam Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 yang digelar di Wyndham Opi Hotel Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (25/4/2026).
Ia menjelaskan, dengan jumlah 552 daerah yang terdiri dari 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten, Indonesia memiliki kompleksitas tinggi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berbasis pengawasan, tetapi juga penghargaan.
“Saya berpendapat bahwa kita juga perlu dari Kemendagri untuk memberikan carrot atau penghargaan reward kepada rekan-rekan yang dianggap baik,” kata Mendagri.
Lebih lanjut, pemberian penghargaan ini tidak semata seremonial, tetapi juga untuk menghadirkan keseimbangan informasi di tengah maraknya pemberitaan negatif tentang Pemda. Ia menegaskan bahwa masih banyak kepala daerah yang berkinerja baik tapi belum terekspos.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Banyak kepala daerah yang baik banyak kepala daerah yang berjuang, turun ke lapangan bertemu masyarakat masuk ke perdalaman bertemu masyarakatnya yang kurang mampu, kurang beruntung, kreatif membuat terobosan-terobosan inovasi di berbagai bidang,” ungkapnya.
Karena itu, publikasi penerima penghargaan menjadi bagian dari strategi komunikasi pemerintah untuk memperkuat kepercayaan publik dan mendorong kompetisi sehat. Narasi positif yang dibangun mencerminkan kinerja nyata berbasis data dan indikator yang terukur, sehingga capaian kinerja daerah dapat terekspos secara lebih luas.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga mengumumkan kebijakan pemberian insentif fiskal bagi daerah berprestasi dengan total anggaran sekitar Rp1 triliun. Dana tersebut akan disalurkan langsung ke kas daerah sebagai tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Jadi yang diterima oleh Bapak-Ibu [Pemda] itu bukan untuk pribadi. Tapi masuk dalam tambahan APBD, yang akan kami transfer nanti ke rekening RKUD [yaitu] rekening umum daerah masing-masing,” tegasnya.
Ia menambahkan, penilaian penghargaan dilakukan secara objektif berbasis data dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta melibatkan tim juri dari pemerintah dan media. Adapun indikator utama meliputi pengendalian inflasi, penurunan pengangguran, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, serta inovasi pembiayaan daerah.
“ini 4 kategori yang sebetulnya datanya sudah ada datanya di BPS yang stuntingnya turun, kemiskinan turun, kemudian yang apa inflasinya terkendali semuanya sudah ada di BPS,” jelasnya.
Untuk menjamin keadilan kompetisi, pemerintah menerapkan sistem penilaian berbasis regional yang membagi daerah ke dalam enam wilayah. Dengan demikian, daerah dengan kapasitas fiskal yang relatif setara dapat bersaing secara lebih proporsional.
Red
TEHERAN, DN-II Markas Besar Pusat Hazrat Khatam al-Anbiya, komando militer tertinggi Iran, mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat (AS). Teheran menegaskan akan mengambil tindakan militer yang tegas jika Washington terus melanjutkan upaya blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan strategis milik Iran.
Mengutip laporan kantor berita Tasnim via Al Jazeera, Sabtu (25/4/2026), militer Iran menyatakan bahwa AS akan berhadapan langsung dengan “reaksi dari angkatan bersenjata yang tangguh” jika eskalasi di jalur laut terus meningkat.
Pengawasan Ketat di Teluk Persia
Pihak komando militer Iran menekankan bahwa mereka berada dalam status siaga penuh. Saat ini, pergerakan armada tempur AS di kawasan Teluk Persia terus dipantau secara intensif selama 24 jam.
“Kami siap dan bertekad. Kami terus memantau setiap perilaku serta pergerakan musuh di kawasan ini, sembari mempertahankan kendali penuh atas wilayah-wilayah strategis,” tegas pernyataan resmi militer Iran.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ketegangan di Jalur Logistik
Ancaman ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di jalur pelayaran internasional. Blokade yang dilakukan AS dianggap Iran sebagai pelanggaran kedaulatan dan upaya pelumpuhan ekonomi secara ilegal.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Gedung Putih maupun Pentagon belum memberikan komentar resmi terkait gertakan militer dari Teheran tersebut. Namun, situasi di Teluk Persia dilaporkan kian memanas seiring dengan kehadiran aset militer kedua negara di titik-titik krusial.
Red
Palembang, DN-II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Apresiasi Daerah Berprestasi Tahun 2026 di Ballroom Wyndham Opi Hotel, Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (25/4/2026).
Ajang ini menjadi instrumen strategis untuk mendorong iklim kompetitif antarpemerintah daerah di wilayah Sumatera guna mempercepat peningkatan kinerja dan inovasi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, sebagai negara dengan jumlah pemerintah daerah (Pemda) yang banyak dan beragam, peningkatan kinerja daerah menjadi tantangan yang tidak sederhana. Ia menilai capaian kinerja antardaerah masih bervariasi sehingga perlu terus didorong melalui kompetisi yang sehat.
“[Memang] ada kepala daerah yang tentunya bagus, ada juga mungkin rata-rata air, dan ada juga yang perlu untuk meningkatkan kemampuannya,” ujarnya.
Ia menambahkan, di tengah keterbukaan informasi, capaian positif Pemda perlu mendapatkan ruang publikasi yang memadai agar masyarakat memperoleh gambaran yang lebih berimbang. “Oleh karena itu, perlu ada exposure, harus ada pemberitaan. Sesuatu yang bagus kalau tidak diberitakan, orang tidak [akan] tahu,” katanya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemendagri melaksanakan acara ini dengan menetapkan empat kategori utama penilaian, yakni penurunan tingkat pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, serta creative financing.
Pada kategori penurunan tingkat pengangguran, Kabupaten Solok Selatan meraih Terbaik I, disusul Kepulauan Mentawai sebagai Terbaik II, dan Dairi sebagai Terbaik III. Untuk tingkat kota, Pagar Alam menjadi Terbaik I, diikuti Tanjung Balai dan Dumai. Sementara itu, Bengkulu meraih penghargaan untuk tingkat provinsi.
Pada kategori penanggulangan kemiskinan dan stunting, Kabupaten Mesuji meraih Terbaik I, diikuti Tapanuli Selatan dan Bengkalis. Untuk tingkat kota, Sungai Penuh menjadi Terbaik I, disusul Pekanbaru dan Batam, sedangkan tingkat provinsi diraih Kepulauan Riau.
Selanjutnya, pada kategori pengendalian inflasi, Kabupaten Tebo meraih Terbaik I, diikuti Musi Rawas Utara dan Labuhanbatu Utara. Untuk tingkat kota, Langsa menjadi Terbaik I, disusul Prabumulih dan Bukittinggi, sementara Bengkulu kembali meraih penghargaan di tingkat provinsi.
Adapun pada kategori creative financing, Kabupaten Bintan meraih Terbaik I, diikuti Lampung Selatan dan Batu Bara. Untuk tingkat kota, Bandar Lampung menjadi Terbaik I, disusul Medan dan Palembang, sementara Sumatera Utara meraih penghargaan pada tingkat provinsi.
Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah memberikan insentif fiskal kepada para pemenang, yakni Rp1 miliar untuk Terbaik III, Rp2 miliar untuk Terbaik II, serta Rp3 miliar untuk Terbaik I dan tingkat provinsi.
Kemendagri berencana memperluas pelaksanaan kegiatan serupa di lima regional lainnya di Indonesia, dengan Palembang sebagai lokasi pembuka tahun ini. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat budaya kinerja dan inovasi di daerah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan secara nasional.
Red
JAKARTA, DN-II Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan kerja Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Prof. Yassierli, di Kantor Sekretariat Kabinet pada Sabtu sore (25/4/2026).
Pertemuan ini fokus membahas evaluasi strategis serta penguatan program ketenagakerjaan nasional.
Salah satu poin utama pembahasan adalah kesuksesan Program Magang Nasional 2025–2026. Tercatat, dari 400 ribu pendaftar, sebanyak 100.000 peserta berhasil terjaring dan sedang menjalankan masa magang. Tingginya minat lulusan sarjana ini didorong oleh fasilitas mentor profesional serta kepastian upah bulanan setara UMP yang ditanggung pemerintah pusat.
”Untuk periode 2026–2027, pemerintah berencana meningkatkan kuota serta kualitas keahlian peserta guna memastikan serapan tenaga kerja yang lebih maksimal,” ujar Menaker dalam pertemuan tersebut.
Selain program magang, pertemuan tersebut merumuskan perencanaan pelatihan vokasi khusus lulusan SMK. Langkah ini diambil untuk memperkecil celah keterampilan (skill gap) di dunia industri. Menaker juga menegaskan komitmen kementerian dalam menjamin kesejahteraan buruh, pekerja outsourcing, hingga pekerja rumah tangga melalui regulasi yang lebih inklusif.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
Jakarta, DN-II Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengingatkan di tengah dinamika politik dan isu nasional, para kader HMI dan anggota KAHMI harus tetap mengedepankan prinsip dasar organisasi yakni independensi etis dan organisatoris. “Prinsip yang demikian perlu dijaga sebab kerap ada orang yang suka membawa-bawa nama organisasi”, ujarnya.
Ungkapan demikian diutarakan saat dirinya menerima kunjungan pengurus HMI Cabang Jakarta Selatan, HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara, dan KAHMI Cilegon., Kalibata, Jakarta, (23/4/2026)
Lebih lanjut dikatakan agar seluruh kader HMI hati-hati dalam menyikapi situasi politik nasional. Ditegaskan jangan sampai kader organisasi ini menjadi kayu bakar. “Orang lain yang panen kalian tidak dapat apa-apa”, paparnya. Meski demikian Viva Yoga mempersilahkan kader HMI kritis sebab sikap yang demikian merupakan bagian integral dari organisasi.
Dalam pertemuan, Mantan Presidium MN KAHMI ini mendorong agar kader HMI mengimplementasikan apa yang pernah dikatakan Cak Nur (Nurcholis Madjid) bahwa kader HMI harus pandai berbicara dan bisa menulis. “Kalau dibilang kader HMI tukang ngomong, ya memang harus ngomong”, ujarnya. “Kalau kader pandai berdebat, ya menang harus pandai berdebat”, tambahnya.
Semua pesan Cak Nur diakui oleh Viva Yoga dilakukan saat di HMI Cabang Denpasar hingga menjadi Pengurus PBHMI. “Kebiasaan itu masih saya pegang dan teruskan”, ujar Mantan Ketua HMI Cabang Denpasar itu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Diceritakan, dulu dirinya kerap berbincang dengan Anas Urbaningrum soal tulis menulis. Menulis disebut bagian dari mengasah daya keintelektualan. Pada masa itu ruang menulis tersedia pada berbagai media cetak, koran, seperti Republika, Media Indonesia, Kompas, dan lain sebagainya. “Sekarang kader HMI bisa menulis di mana saja termasuk di medsos”,tutur pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu.
Apa yang dipesankan Cak Nur, menurut Viva Yoga juga bagian dari tradisi perkaderan HMI. Dirinya mendorong agar kaderisasi dilaksanakan secara kontinu dan massif untuk memproduksi insan yang mampu mengisi di berbagai medan pengabdian.”Sebagai kader umat dan bangsa, kader HMI telah banyak berkiprah di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, atau lembaga-lembaga negara lainnya, serta juga di lembaga sosial, keagamaan, pegiat sosial budaya, di universitas atau kampus-kampus”, paparnya.
Viva Yoga merasa senang bisa bersilaturahmi dengan kader dan anggota HMI dari Jakarta dan KAHMI Cilegon. Dirinya menceritakan pengalamannya sebagai kader HMI dari Denpasar, Bali, di mana suasana lingkungannya berbeda dengan HMI cabang-cabang lainnya di Indonesia. “Sebagai kelompok minoritas di Bali, tentu banyak pengalaman budaya dan kehidupan beragama yang berbeda”, tuturnya.
Red
BENER MERIAH, DN-II Niat hati mencari perlindungan pasca-bencana, warga Bener Meriah justru dihantui kecemasan di Hunian Sementara (Huntara). Alih-alih nyaman, warga kini terancam sengatan listrik hingga banjir di dalam rumah sendiri.
Ketua SWI Bener Meriah, Adis Atim Rohmansah, membongkar borok proyek yang diduga sarat penyimpangan ini. Ia meminta BPBD Bener Meriah segera memanggil vendor nakal yang bertanggung jawab.
Fakta Menyakitkan di Lokasi:
Rumah Nyetrum: Penggunaan baja ringan tanpa sistem keamanan listrik yang benar membuat dinding rumah dialiri arus pendek.
Lantai Remuk: Baru seumur jagung, lantai bangunan dilaporkan sudah pecah-pecah karena ketebalan semen yang tidak sesuai spesifikasi. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Proyek Terabaikan: Di wilayah Wih Pesam, beberapa rumah justru ditinggalkan karena air hujan masuk dari bagian belakang akibat drainase nihil.
Hukum Harus Bertaring
Menanggapi carut-marut ini, Prof. Dr. Sutan Nasomal mengecam keras oknum yang mencoba mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat.
“Jangan ada main mata! Ini adalah permainan kotor yang menghina rasa kemanusiaan. Aparat Penegak Hukum (APH) tidak perlu menunggu, segera lakukan penyelidikan. Siapapun yang ‘melahap’ uang rakyat dari proyek ini harus dihukum berat,” cetus Prof. Sutan dengan nada geram.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat mendesak adanya audit menyeluruh terhadap seluruh titik Huntara di Bener Meriah agar anggaran negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga terdampak.
(Team Redaksi)
