Jakarta, DN-II Sorak-sorai silih berganti di salah satu ruangan Kantor Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Kalibata, Jakarta, (16/7/2026), Sorak-sorai itu mengiringi selama pertandingan semifinal antara timnas Inggris melawan Argentina dalam Piala Dunia 2026.
Keseruan nonton bareng (nobar) piala dunia itu juga disaksikan oleh Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.
Nobar piala dunia yang kegiatannya didukung oleh TVRI itu tidak hanya di Kalibata, di kantor balai transmigrasi yang ada di Denpasar-Bali, Pekanbaru-Riau, Banjarmasin-Kalimantan Selatan, Malaka-NTT, Rempang-Batam, dan Yogyakarta juga secara serentak melakukan nobar. Para transmigran yang berada di Kawasan Barelang, Kota Batam; Salor, Merauke; dan Malaka, Nusa Tenggara Timur, juga terhubung dalam nobar itu.
Menurut Viva Yoga acara itu tidak hanya sekadar nobar namun dengan kegiatan tersebut dijalin rasa persatuan dan silaturahmi antara jajaran Kementrans dan transmigran. “Kita hadir dalam nobar tidak hanya menonton pertandingan namun juga mempererat dengan pegawai di daerah dan para transmigran yang berada di berbagai kawasan”, ujarnya.
Meski kesebelasan yang didukung tidak sama diharapkan perbedaan itu menambah keakraban. “Saya mendukung Argentina dan bila ada yang mendukung Inggris, silahkan”, tuturnya. Paling penting menurutnya adalah mengedepankan sportifitas, dan bisa menjadi media pelajaran tentang spirit perjuangan, kedisiplinan. kerjasama tim, dan strategi taktik lapangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mengomentari pertandingan, Viva Yoga menyebut laga yang digelar pukul 02.00 WIB itu berlangsung seru. Di babak pertama Inggris dan Argentina berusaha untuk mencetak gol. Meski ada peluang namun hasil akhir dari babak pertama itu berakhir imbang. Di babak dua, pertandingan lebih seru dengan bukti Inggris pada menit 55’ mampu merobek gawang lawan lewat gol Anthony Gordon.
Sebagai pendukung Argentina, Viva Yoga mendukung semangat Tim Tango itu. “Meski kebobolan lebih dulu namun Argentina tetap semangat, kerja keras, dan tidak mengenal lelah untuk mengejar ketertinggalan”, ujarnya. “Usaha tak mengkhianati hasil, kerja keras dan tak mengenal lelah itu membuah hasil dengan dua gol”, tambahnya.
Gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez yang membawa Argentina menang 2-1 atas Inggris. “Di sini peran Lionel Messi sangat penting untuk memberi umpan lambung di depan gawang lawan.”, ujarnya. Pelajaran dari kemenangan Argentina, menurut Viva Yoga, kita tidak boleh cepat menyerah. Selama ada waktu harus tetap berusaha sekuat tenaga agar cita-cita kita tercapai meski di menit-menit akhir seperti Argentina mencetak gol baru di menit 85’ dan 90+2’. “Pertandingan belum selesai selama wasit belum meniup peluit akhir”, paparnya. “Semangat hingga akhir inilah yang perlu Kita pegang”, tambahnya.
Semangat dan kerja keras ini dikatakan seperti pesan pak menteri (M. Iftitah Sulaiman Suryanagara) yang menegaskan dalam sepakbola ada semangat, disiplin, kerja sama, dan perjuangan. “Hal-hal inilah yang menurut Bapak Menteri perlu dikembangkan di masyarakat agar Indonesia menjadi lebih baik”, tuturnya. Red
Jakarta. DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo didampingi Wakil Panglima TNI serta para Kepala Staf Angkatan, memberikan pembekalan kepada 1.173 Calon Perwira Remaja (Capaja) dari Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Angkatan Udara (AAU) dan Akademi Kepolisian (Akpol) di GOR A. Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (15/7/2026).
Dalam pembekalannya, Panglima TNI menegaskan bahwa para perwira remaja harus mampu menghadapi tantangan perang modern sekaligus mendukung pembangunan nasional melalui kepemimpinan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan bangsa. “Tugas para perwira ke depan adalah mendukung pengelolaan sumber daya alam dan proses pembangunan nasional. Ancaman Perang Modern bagi bangsa Indonesia bukan lagi perang konvensional semata. Ancaman saat ini berupa invasi non-fisik untuk mengontrol kepentingan politik, ekonomi, sumber daya alam, dan akses strategi,” ujar Panglima TNI.
Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengingatkan para Capaja agar mewarisi semangat Generasi 45 dengan menjunjung tinggi patriotisme, nasionalisme, profesionalisme, dan integritas, serta menjadi pemimpin yang adaptif, berkarakter, dan senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di tengah dinamika perkembangan teknologi, geopolitik, ancaman siber, dan perang informasi.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menekankan bahwa soliditas dan sinergitas TNI-Polri merupakan kunci dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Para Capaja juga diharapkan menjadi perwira yang peka terhadap persoalan masyarakat, adaptif terhadap perubahan, serta mampu menghadirkan solusi dalam setiap pelaksanaan tugas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pembekalan ini menegaskan komitmen TNI dan Polri dalam membentuk perwira muda yang profesional, berintegritas, loyal, dan berjiwa pengabdian, sekaligus memperkuat soliditas TNI-Polri sebagai fondasi menjaga persatuan, meningkatkan sinergi antarlembaga, dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Red
#tniprima #tnirakyat #indonesiaemas2045
Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Wakil Menteri Pertahanan RI Donny Ermawan Taufanto, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut dan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Rapat kerja yang digelar secara tertutup tersebut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Pertahanan/TNI Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran negara.
Forum ini menjadi wadah untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola keuangan negara di lingkungan Kemhan dan TNI.
Kehadiran Panglima TNI bersama para Kepala Staf Angkatan dalam rapat tersebut mencerminkan komitmen TNI untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel serta memperkuat sinergi dengan DPR RI dalam mewujudkan tata kelola pertahanan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tnirakyat #indonesiaemas2045
JAKARTA, DN-II Pemerintah menegaskan peran strategis Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai pusat penyaluran program bantuan pemerintah sekaligus berfungsi sebagai penyerap hasil pertanian masyarakat desa. Langkah ini diambil untuk memastikan efisiensi distribusi bantuan dan menjaga stabilitas ekonomi di tingkat desa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa KDMP dirancang sebagai infrastruktur pemerintah yang berfungsi untuk mendistribusikan bantuan sosial serta barang-barang bersubsidi. Selain itu, KDMP memegang peran krusial sebagai offtaker atau penyerap hasil produksi pertanian masyarakat.
”Peran ini sangat vital, terutama saat harga komoditas pertanian di pasar berada di bawah harga ketetapan pemerintah,” ujar Zulkifli Hasan usai memberikan keterangan kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/07/2026).
Senada dengan hal tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menambahkan bahwa program KDMP diproyeksikan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat. Menurutnya, mekanisme pengelolaan koperasi memastikan bahwa sebesar 20 persen dari keuntungan operasional akan dikembalikan kepada masyarakat guna meningkatkan pendapatan desa.
Integrasi dengan BUMDes
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pemerintah juga terus memperkuat ekosistem ekonomi perdesaan melalui integrasi KDMP dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu, pengembangan desa tematik berbasis potensi lokal juga menjadi prioritas dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
”Ke depan, setiap KDMP akan bersinergi dengan BUMDes untuk memastikan komoditas yang dipasarkan relevan dengan potensi unggulan desa masing-masing. Dengan cara ini, kemandirian ekonomi desa dapat terwujud dan manfaatnya dirasakan langsung oleh seluruh penduduk desa,” pungkas Yandri.
Red/BPMI Setpres
Tagar: #KemensetnegRI #RilisPresiden
Bogor, DN-II Penertiban sekaligus pembekukan izin trayek angkot angkot tua yang berusia 20 tahu keatas sangat kita sambut ini positif tapi Walikota Bogor juga supaya mencarikan solusi pemilik angkot yang mayoritas perorangan dimudahkan dapat Angkot baru misal tanpa uang muka atau pekerjakan di kantor kantor SKPD ini baru Walikota Idaman masyarakat barangkali ya toh “, ujar Profesor Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasionak, Ekonom Nasional Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Assotion Of Young Indonesian Advocation menjawab materi pertanyaan para pemimpin Redaksi media cetak onlen dalam luar negeri dikantornya markas pusat partai oposisi Merdeka dibilangan Asrama Koppasus Jakarta (15/7/2026).
Prof Sutan Nasomal Angkot Tua Di Bekukan Izinnya. Walikota Bogor Harus Sediakan Pekerjaan Baru Untuk Para Supir agar tidak menambah angka pengangguran di kota Bogor. Perlu perhatian khusus dampak banyaknya angkot yang di bekukan.
Sangat Tepat Walikota Bogor menertibkan perizinan angkot tua yang sudah tidak layak jalan. Agar keselamatan penumpang terjamin. Maka ketegasan seorang pemimpin daerah menjadi nilai bagus di mata publik.
Apalagi para supir yang membutuhkan pekerjaan di sediakan lapangan pekerjaan yang baru karena sudah tidak mungkin menjadi supir angkot lagi.
Kemudian berikan jaminan gaji sementara selama masih tidak bekerja. Bukankah para pemimpin daerah bertanggung jawab dengan semua bidang pekerjaannya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Para supir ini bisa ditempatkan pada bidang kebersihan kota serta dibidang penataan kota Bogor sebagai pekerja.
Bila ada kredit lunak Pemkot Bogor bisa bekerja sama dengan pengusaha Bogor serta dishub membuka peluang usaha dan jasa untuk driver online sejenisnya.
Menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak banyaknya di kota Bogor adalah tanggung jawab walikota Bogor. Agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya program kerja pemerintah kota Bogor.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH sebagai warga Bogor Berharap. Kota Bogor maju. Kota Bogor adalah ekon pusat budaya Sunda maka perlu kerja keras sang pemimpin menjalankan tradisi Sunda menciptakan suasana sejahtera masyarakatnya dan indah wilayah kota Bogor.
Narasumber : Prof DR Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional Presiden Partai Oposisi Merdeka Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal SH MH Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
Jakarta, DN-II Sudah urgent Yth Bapak Jenderal Purn Haji Prabowo Subianto Untuk mengatasi berbagai kasus pertanahan yang melibatkan oknum oknum petinggi pejabat diberbagai link sudah saatnya ada Lembaga Satgas khusus menangani masalah kasus kasus pertanahan yang terjadi di Indonesia”, ujar Profesor Doktor KH Sutan Nasomal Tambunan SH MH Pakar hukum internasional Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal SH dikantornya markas pusat partai oposisi Merdeka dibilangan Asrama Koppasus Cijantung Jakarta, (14/7/2026) via telpon selulernya.
Praktik mafia tanah yang terus terjadi di berbagai daerah kembali mendapat sorotan keras dari pakar hukum internasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H. Ia secara tegas mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk tidak hanya menyampaikan komitmen, tetapi segera mengambil langkah nyata dan terukur dalam memberantas kejahatan tersebut hingga ke akar.
Dalam pernyataannya pada 14 Juli 2026, Prof. Sutan menegaskan bahwa kesabaran masyarakat semakin menipis. Rakyat, kata dia, menuntut bukti konkret, bukan sekadar retorika atau janji penegakan hukum.
“Rakyat tidak butuh janji. Rakyat butuh tindakan nyata. Mafia tanah masih bebas bergerak, bahkan banyak yang berlindung di balik premanisme. Ini ancaman serius bagi keadilan dan kedaulatan hukum,” tegasnya.
Menurutnya, mafia tanah bukan hanya merampas hak masyarakat kecil, tetapi juga berpotensi merugikan negara dalam skala besar. Jika tidak ditindak tegas, praktik ini dapat merusak sistem hukum, melemahkan kepercayaan publik, serta menghambat pembangunan nasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Namun demikian, ia juga menekankan bahwa pemberantasan mafia tanah harus dilakukan secara adil, profesional, dan berbasis hukum, tanpa tebang pilih dan tanpa melanggar prinsip-prinsip keadilan.
“Penindakan harus tegas, tetapi tetap dalam koridor hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru melahirkan ketidakadilan baru. Negara harus hadir dengan kekuatan hukum, bukan kekuasaan semata,” ujarnya.
Selain mendesak Presiden, Prof. Sutan juga meminta seluruh aparat penegak hukum dan instansi terkait—baik TNI, Polri, maupun pemerintah daerah—untuk tidak ragu bertindak dan memperkuat sinergi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
“Aparat tidak boleh lemah. Negara harus hadir di tengah masyarakat. Berikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman secara nyata. Jangan biarkan rakyat berjuang sendiri menghadapi mafia tanah,” tegasnya lagi.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan internal dan transparansi dalam setiap proses penanganan kasus agar tidak menimbulkan kecurigaan publik serta memastikan bahwa setiap langkah penegakan hukum berjalan objektif dan akuntabel.
Dengan tekanan publik yang semakin kuat, pemerintah diharapkan mampu menjawab tantangan ini dengan langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan demi menegakkan keadilan serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia.
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.,Pakar Hukum Internasional Presiden Partai Oposisi Merdeka Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal SH MH Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
BOGOR, DN-II Presiden Prabowo Subianto resmi menginstruksikan pemberlakuan harga khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi pelaku usaha nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 hingga 200 Gross Ton (GT). Kebijakan strategis ini diambil sebagai langkah nyata pemerintah untuk menekan biaya operasional, meningkatkan produktivitas, serta menjaga keberlanjutan sektor perikanan nasional.
Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam rapat terbatas yang berlangsung di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Senin (13/7/2026).
Skema Pembiayaan Non-APBN
Pemerintah menetapkan harga BBM khusus untuk kategori kapal 30–200 GT sebesar Rp15.000 per liter. Menariknya, dukungan harga ini tidak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai gantinya, pemerintah mengoptimalkan pendanaan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) demi menjaga disiplin fiskal negara.
Kuota dan Mekanisme Penyaluran
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebagai tahap awal, pemerintah telah menyiapkan kuota BBM sebanyak 400.000 ton untuk masa enam bulan ke depan. Presiden Prabowo menekankan pentingnya efektivitas dalam penyaluran agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh nelayan yang membutuhkan.
Terkait teknis pelaksanaan, pemerintah telah membagi peran antarlembaga:
Kementerian ESDM: Bertanggung jawab untuk segera menerbitkan regulasi pelaksana sebagai payung hukum penyaluran BBM khusus.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): Berkoordinasi dalam pengawasan distribusi untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, transparan, dan terhindar dari penyalahgunaan.
Langkah ini diharapkan menjadi katalisator bagi penguatan ekonomi maritim Indonesia, sekaligus memberikan kepastian usaha yang mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan serta menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional di masa depan.
JAKARYA, DN-II Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali secara resmi membuka Pekan Olahraga TNI Angkatan Laut (PORAL) Tahun 2026 di Lapangan Trisila, Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (13/7/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sportivitas, profesionalisme, sekaligus menjaring bibit-bibit atlet terbaik TNI Angkatan Laut yang akan dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan, termasuk Piala Panglima TNI Tahun 2026.
Mengusung tema “Melalui Pekan Olahraga TNI Angkatan Laut, Kita Bangun Jiwa Kompetitif, Disiplin dan Integritas Untuk Mewujudkan Prajurit Jalasena Yang Unggul”, PORAL 2026 diikuti oleh kontingen dari seluruh Kotama TNI AL, meliputi Mabesal, Koarmada RI, Kodiklatal, Pushidrosal, Korps Marinir, Kolinlamil, Seskoal, Akademi Angkatan Laut (AAL), dan Puspenerbal. Selama empat hari pelaksanaan, para atlet akan bertanding pada lima cabang olahraga, yaitu sepak bola, bola voli, tenis lapangan, tenis meja, dan bulu tangkis.
Dalam sambutannya, Kasal menegaskan bahwa PORAL bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan wadah untuk menyatukan potensi olahraga TNI AL sekaligus mengukur hasil pembinaan olahraga yang telah dilaksanakan di setiap Kotama dan satuan kerja. Menurut Kasal, kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan, bakat, dan prestasi terbaik guna dipersiapkan sebagai atlet TNI AL pada berbagai event olahraga yang lebih tinggi.
Lebih lanjut, Kasal mengingatkan bahwa setiap atlet tidak hanya bertanding untuk meraih gelar juara, tetapi juga untuk menumbuhkan semangat kebersamaan, sportivitas, disiplin, serta mempererat persaudaraan di lingkungan TNI AL. Semangat juang, pantang menyerah, dan profesionalisme yang ditunjukkan selama pertandingan diharapkan menjadi bekal dalam mengharumkan nama TNI Angkatan Laut pada berbagai ajang olahraga tingkat nasional maupun internasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Melalui penyelenggaraan PORAL 2026, TNI Angkatan Laut berharap lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama institusi sekaligus memperkokoh soliditas, jiwa korsa, dan kesiapan prajurit dalam mendukung pelaksanaan tugas menjaga kedaulatan laut Nusantara.
Sumber: Dinas Penerangan Angkatan Laut.
MEMPAWAH, DN-II Penanganan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Mempawah kembali menjadi sorotan publik. Kasus yang ditengarai menyebabkan potensi kerugian negara hingga Rp32,4 miliar ini dinilai berjalan lamban, sehingga memicu desakan dari berbagai pihak agar proses hukum dilakukan secara transparan dan tuntas.
Pemerhati masyarakat sekaligus Guru Besar Ilmu Hukum Internasional, Prof. DR. Sutan Nasomal, S.H., M.H., secara tegas meminta Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk memberikan atensi khusus terhadap kasus ini. Ia berharap Presiden memerintahkan Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera menuntaskan penyidikan yang tengah berjalan di Polda Kalimantan Barat.
”Permasalahan dugaan penyimpangan anggaran pembangunan BP2TD ini sebenarnya sangat mudah diungkap jika ada kemauan yang pasti. Kami mendesak Presiden agar mewujudkan penegakan hukum yang bersih dan memberikan sanksi tegas atas penyimpangan APBN ini,” ujar Prof. Sutan Nasomal kepada awak media, Senin (13/7/2026).
Prof. Sutan menambahkan, masyarakat saat ini mempertanyakan perkembangan penyidikan yang dilakukan Polda Kalbar. Publik menantikan kepastian kapan berkas perkara akan segera dilimpahkan ke pihak kejaksaan agar segera disidangkan.
Harapan pada Keadilan yang Menyeluruh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Perhatian publik tidak hanya tertuju pada penetapan tersangka yang sudah ada, melainkan juga menuntut pengembangan perkara. Masyarakat berharap APH tidak berhenti pada pihak-pihak tertentu saja, melainkan mengusut tuntas keterlibatan aktor lain jika ditemukan alat bukti yang cukup.
Senada dengan hal tersebut, warga Mempawah, Andi Kamaludin, menekankan pentingnya profesionalisme dalam penegakan hukum. “Kami meminta APH membuka perkembangan perkara ini secara transparan kepada publik. Jangan sampai ada kesan tebang pilih. Jika memang ada pihak lain yang terlibat berdasarkan bukti, proses semuanya tanpa pandang bulu,” tegas Andi.
Dorongan untuk transparansi ini juga didukung oleh sejumlah organisasi seperti Center for Budget Analysis (CBA) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Mereka berharap penyidik dapat bekerja secara objektif dan melakukan koordinasi lintas lembaga jika diperlukan untuk menuntaskan hambatan hukum yang ada.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi terbaru dari pihak Polda Kalimantan Barat terkait progres penyidikan maupun jadwal pelimpahan berkas perkara ke tahap penuntutan. Publik berharap aparat segera memberikan kejelasan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga.
Tentang Narasumber:
Prof. DR. Sutan Nasomal, S.H., M.H. adalah Pakar Hukum Internasional, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, Ketua Umum YPLBH, serta Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto didampingi Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R., bersama para Kepala Staf Angkatan dan pejabat utama Mabes TNI menerima kunjungan silaturahmi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Pejabat utama Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (13/7/2026).
Pertemuan tersebut menjadi simbol kuat kokohnya soliditas TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional sekaligus memperkuat sinergi untuk mendukung pelaksanaan program-program strategis pemerintah.
Silaturahmi berlangsung dalam suasana hangat, penuh keakraban, dan semangat kebersamaan yang mencerminkan hubungan harmonis antara TNI dan Polri. Kebersamaan para pimpinan kedua institusi ini menegaskan komitmen untuk terus memperkuat solidaritas, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan tugas demi menjaga keutuhan NKRI serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Soliditas TNI dan Polri merupakan fondasi penting dalam menjaga persatuan bangsa dan menciptakan situasi keamanan yang kondusif. Dengan sinergi yang semakin erat, kedua institusi akan terus berdiri di garda terdepan dalam mengawal kepentingan nasional, mendukung agenda pembangunan, serta mewujudkan Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Red
#tniprima #tnirakyat #tniprofesional #indonesiaemas2045
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
You cannot copy content of this page