JAKARTA, DN-II Konflik agraria terkait lahan di kawasan Jalan Cakung Tipar, Jakarta Timur, memasuki babak baru. Ahli waris dari Amar Bin Merin dan Amsir Bin Merin melakukan audiensi resmi ke kantor Kelurahan Cakung Barat dengan didampingi langsung oleh Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia, Icang Rahardian, S.H., S.Ak., M.H., M.Pd., pada Selasa (17/3/2026).
Kehadiran Icang Rahardian yang juga bertindak sebagai kuasa hukum ahli waris, memberikan sinyal kuat bahwa kasus ini akan dikawal ketat guna mengantisipasi adanya praktik mafia tanah yang kerap merugikan warga lokal.
Menuntut Transparansi dan Keadilan
Dalam audiensi tersebut, Icang Rahardian menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar kunjungan formalitas, melainkan upaya nyata untuk menjemput keadilan bagi rakyat kecil yang haknya diduga terabaikan.
“Kami hadir untuk memastikan hak-hak ahli waris kembali ke tangan yang sah. Sengketa ini adalah potret nyata dari upaya pengaburan keadilan yang sering menimpa warga. Kami melakukan perlawanan terhadap segala praktik yang mencoba membelokkan fakta hukum di lapangan,” tegas Icang dalam keterangannya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan IWO Indonesia bertujuan untuk memastikan proses administrasi di tingkat kelurahan berjalan transparan tanpa ada intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Respon Kelurahan Cakung Barat
Lurah Cakung Barat, Yasir Habib, S.STp, M.Si, menyambut baik kedatangan rombongan tersebut. Ia menyatakan bahwa pihak kelurahan berkomitmen menjalankan fungsi pelayanan publik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Meski demikian, masyarakat dan pihak ahli waris masih menunggu langkah konkret yang lebih dari sekadar pernyataan normatif.
Kini, sorotan publik tertuju pada bagaimana pihak kelurahan mampu menunjukkan integritasnya melalui tiga poin utama:
Transparansi Riwayat Tanah: Keberanian pihak kelurahan untuk membuka data sejarah lahan secara terang benderang.
Keberpihakan pada Kebenaran: Memastikan aparat tidak hanya menjadi administrator pasif di tengah sengketa.
Solusi Konflik: Langkah nyata birokrasi dalam memediasi dan menyelesaikan konflik yang telah berlarut-larut.
Ujian Bagi Birokrasi Lokal
Sengketa tanah di wilayah strategis seperti Cakung sering kali menjadi isu sensitif yang melibatkan kepentingan besar. Keterlibatan tokoh hukum sekaligus pimpinan organisasi pers nasional dalam kasus ini menaikkan tensi persoalan menjadi perhatian publik luas.
Jika aparat kelurahan mampu menyelesaikan masalah ini dengan adil, hal tersebut akan menjadi preseden baik bagi kepercayaan publik terhadap birokrasi. Sebaliknya, ketidaktegasannya hanya akan memperpanjang luka bagi para ahli waris yang tengah memperjuangkan hak atas tanah leluhur mereka.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bola panas kini berada di tangan otoritas setempat. Publik menanti, akankah keadilan ditegakkan, ataukah drama sengketa lahan ini akan terus berlanjut tanpa kepastian hukum.
(Tim Red)
JAKARTA, DN-II Dugaan praktik penipuan dan manipulasi dokumen dalam proyek infrastruktur kembali mencuat. Kali ini, sebuah proyek rehabilitasi di bawah naungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum menjadi sorotan setelah adanya somasi hukum terkait dugaan penggunaan dokumen palsu dan kerugian materiil mencapai miliaran rupiah. (17/3/2026).
Kantor Hukum Adv. Dr. H. Nisan Radian, SH., S.Akun., MH., M.Pd mewakili kliennya, PT. Darmawan Putera Pratama, telah melayangkan surat peringatan (somasi) kepada seorang oknum berinisial H yang bertugas di instansi terkait.
Berdasarkan dokumen somasi nomor 036/S/NR-99/III/2026 dan didukung oleh salinan dokumen Surat Pesanan (SP) Paket Pekerjaan Rehabilitasi SS Srengseng CS di Jatiluhur, permasalahan ini bermula dari janji proyek tersebut.
Dalam dokumen Surat Pesanan (SP) nomor 06.498136.FC.5036.RBS.008.074.C tertanggal 24 Juni 2025 yang diduga dipalsukan, tertera nilai kontrak “Nama Produk”: “RGG 52959979 Rehabilitasi SS Sarengseng CS di Jatiluhur Provinsi Jawa Barat, Kab. Tersebar, 10 KM; 3709 Ha; F; K; SYC.” dengan Total Harga sebesar Rp56.470.000.000,00 (Lima Puluh Enam Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah). Nilai kontrak yang sangat besar inilah yang diduga menjadi daya tarik utama untuk mengelabui korban.
Diduga terdapat penggunaan dokumen tidak sah atau palsu dalam proses administrasi proyek, termasuk penggunaan nama dan logo instansi pemerintah (Kementerian PUPR dan Ditjen Sumber Daya Air) untuk meyakinkan korban. Nama perusahaan korban, PT. Darmawan Putera Pratama, juga dicatut tanpa hak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pihak korban mengaku telah mengeluarkan dana dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp1.496.554.200,- (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah). Kerugian ini timbul akibat rangkaian tipu muslihat yang dilancarkan oknum H, yang menggunakan dokumen fiktif tersebut sebagai dasar untuk meminta uang muka proyek atau biaya lainnya.
Terduga berinisial H dinilai telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai KUHP Pasal 378 (Penipuan), Pasal 372 (Penggelapan), dan Pasal 263 (Pemalsuan Surat), serta pasal-pasal terkait dalam UU Nomor 1 Tahun 2023.
Kuasa hukum korban menyatakan telah memberikan peringatan keras kepada pihak terlapor untuk segera melakukan klarifikasi dan mengembalikan seluruh kerugian dana dalam waktu 3 x 24 jam sejak surat diterima.
”Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak menunjukkan itikad baik, maka kami akan menempuh Jalur Hukum Pidana dengan membuat Laporan Polisi di Kepolisian Daerah (POLDA) setempat, serta melakukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi,” tegas Dr. Nisan Radian dalam suratnya.
Tembusan surat somasi ini juga telah disampaikan kepada Kepala BBWS Citarum dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi dan Rawa I sebagai bentuk laporan atas dugaan penyalahgunaan wewenang atau proyek fiktif yang mengatasnamakan instansi tersebut, dengan menunjuk pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bapak Muhammad Farij Arif Riyanto, SE., ST / NIP. 198204082010121003 yang namanya dicantumkan dalam dokumen fiktif tersebut.
( Tim Red )
JAKARTA, DN-II Gelombang arus mudik mulai terasa di ibu kota. Sebanyak 16.186 warga asal Jawa Tengah diberangkatkan secara gratis menuju 35 kabupaten/kota di kampung halaman mereka. Pelepasan 325 armada bus ini dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di Museum Purna Bhakti Pertiwi, TMII, Jakarta Timur, Senin (16/3/2026).
Mengusung tagline “Mudik Gampang Balik Tenang”, program tahunan ini menjadi oase bagi para perantau di wilayah Jabodetabek untuk pulang kampung dengan aman, nyaman, dan tanpa dipungut biaya.
“Hari ini kita berangkatkan 325 bus untuk mengangkut 16.186 warga. Meski jumlahnya besar, kami sadar ini masih belum mencukupi seluruh antusiasme warga,” ujar Ahmad Luthfi di sela prosesi pelepasan.
Kolaborasi Lintas Sektor
Luthfi menjelaskan bahwa kesuksesan program ini merupakan buah kolaborasi solid antara Pemprov Jateng, 35 Pemerintah Kabupaten/Kota, Bank Jateng, hingga pihak swasta. Sasaran utamanya adalah pekerja sektor informal yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga di desa.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Mulai dari pedagang bakso, pengemudi ojol, pedagang warteg, asisten rumah tangga, hingga rekan-rekan mahasiswa dan penyandang disabilitas, semua kita openi (urusi). Ini adalah bentuk kehadiran negara untuk meringankan beban masyarakat di perantauan,” tegasnya.
Selain di Jakarta, pemberangkatan juga dilakukan secara serentak di titik lain. Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen dijadwalkan melepas rombongan dari Bandung pada hari yang sama. Tak hanya jalur darat, Pemprov Jateng juga telah menyiapkan armada kereta api yang akan diberangkatkan keesokan harinya.
Pesan untuk Perantau: Bangun Ekonomi Daerah
Dalam arahannya, Ahmad Luthfi mengingatkan bahwa momen mudik bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan motor penggerak ekonomi daerah melalui perputaran uang dan barang. Namun, ia juga memberikan pesan khusus terkait urbanisasi.
“Bagi yang belum memiliki pekerjaan tetap di Jakarta, kami harap pertimbangkan peluang di Jawa Tengah. Kami sudah siapkan Balai Latihan Kerja (BLK) dan program vokasi. Bupati dan Wali Kota di Jateng juga terus membuka peluang kerja agar masyarakat tidak membebani Jakarta tanpa kesiapan kerja,” imbuhnya. 
Fasilitas Arus Balik Gratis
Menariknya, layanan ini tidak berhenti pada keberangkatan saja. Pemprov Jateng telah menjamin ketersediaan armada untuk arus balik dengan jumlah yang setara.
Titik keberangkatan arus balik nantinya akan dipusatkan di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, serta beberapa titik strategis lainnya. “Seluruh pendaftaran dilakukan secara transparan dan praktis melalui aplikasi online,” tambah Luthfi.
Kebahagiaan terpancar dari salah satu peserta, Sugiyanto. Penyandang disabilitas asal Klego, Boyolali, ini mengaku sangat terbantu di tengah melonjaknya harga tiket bus saat lebaran.
“Kalau pulang ke Solo saat Lebaran, tiket bisa tembus Rp650 ribu per orang. Alhamdulillah, program ini sangat meringankan beban kami,” ungkap Sugiyanto dengan wajah sumringah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Rio
JAKARTA, DN-II Pemerintah menegaskan komitmen kuatnya dalam menghadirkan pembangunan yang merata hingga ke pelosok negeri. Fokus utama kebijakan Presiden Prabowo Subianto dipastikan selalu berorientasi pada kepentingan rakyat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (13/03/2026), menyatakan bahwa keberpihakan pemerintah kepada masyarakat adalah fondasi utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
Akselerasi Infrastruktur Pendidikan
Sebagai langkah konkret mendukung sektor pendidikan, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 218 jembatan gantung hanya dalam kurun waktu 2,5 bulan. Infrastruktur ini krusial untuk memastikan anak-anak dapat mengakses sekolah dengan aman dan cepat. Selain itu, pemerintah juga tengah melakukan perbaikan besar-besaran melalui renovasi 16.000 sekolah beserta fasilitas sanitasinya agar tercipta lingkungan belajar yang layak dan nyaman.
Tidak hanya fisik, perlindungan bagi generasi muda juga menjadi prioritas. Pemerintah kini aktif membangun ekosistem digital yang aman dan sehat bagi anak-anak melalui implementasi kebijakan PP TUNAS (Tunggu Anak Siap). 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penguatan Ekonomi dan Kemandirian Daerah
Di sektor ekonomi, pemerintah terus memacu pertumbuhan di daerah melalui berbagai inovasi program. Salah satunya adalah program “Gentengisasi” untuk memperkuat ketahanan hunian, serta optimalisasi sektor perikanan melalui panen raya udang di atas lahan seluas 200 hektare. Menariknya, proyek ini turut melibatkan warga binaan di Nusakambangan dan Kendal, sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat produktif.
Kepedulian Sosial dan Keagamaan
Pemerintah juga hadir dalam aspek kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Wujud nyata dari dukungan ini terlihat dari distribusi 70.000 Al-Qur’an ke berbagai wilayah, serta dukungan penyaluran 3.000 ekor sapi bagi masyarakat Aceh dalam rangka menyambut tradisi Meugang.
”Kehadiran negara harus dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari kemudahan akses pendidikan, penguatan ekonomi lokal, hingga dukungan terhadap tradisi sosial-keagamaan kita,” pungkas Teddy.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#PembangunanNasional
#PrabowoSubianto
#IndonesiaMaju
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (13/3/2026). Pertemuan ini membahas dua agenda utama, yakni kesiapan pemerintah dalam menyambut Idulfitri 1447 H serta penguatan isu-isu strategis nasional.
Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya menjaga harmoni dan toleransi antarumat beragama selama bulan suci Ramadan. Selain aspek sosial, stabilitas ekonomi dan ketersediaan energi menjelang perayaan hari raya menjadi fokus utama yang harus dipastikan aman bagi masyarakat.
”Tantangan dinamika krisis global tidak boleh menghambat kemajuan. Sebaliknya, ini harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengakselerasi swasembada pangan dan energi,” ujar Presiden dalam sidang tersebut. 
Langkah ini, menurut Presiden, akan ditempuh melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang bijak, serta percepatan pengembangan energi terbarukan di tanah air.
Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh jajaran menteri terkait dan Ketua Dewan Energi Nasional (DEN), kondisi ekonomi nasional saat ini dilaporkan tetap stabil. Selain itu, cadangan energi nasional pun dipastikan dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Presiden Prabowo menegaskan kembali komitmennya bahwa pengelolaan seluruh kekayaan alam Indonesia harus dijalankan dengan prinsip utama, yakni mengutamakan kepentingan bangsa dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Red
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam acara yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (13/03/2026). Langkah ini menjadi simbol keteladanan pemimpin dalam menunaikan kewajiban agama sekaligus mendukung penguatan filantropi Islam di Indonesia.
Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo langsung menuju gerai zakat yang telah disediakan. Didampingi petugas Baznas, Kepala Negara melakukan prosesi ijab kabul pembayaran zakat dengan khidmat. Aksi serupa juga diikuti oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, para menteri Kabinet Merah Putih, serta sejumlah pimpinan lembaga negara.
Zakat sebagai Pilar Kekuatan Ekonomi Bangsa
Usai menunaikan zakat, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna. Dalam pengantarnya, ia menggarisbawahi peran krusial Baznas dan lembaga ekonomi keagamaan lainnya dalam mengonsolidasikan potensi zakat yang sangat besar di tanah air.
“Pengelolaan zakat yang terkoordinasi dengan baik bukan sekadar pemenuhan kewajiban spiritual, melainkan instrumen strategis yang dapat menjadi kekuatan ekonomi signifikan bagi bangsa,” ujar Presiden Prabowo.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Beliau juga mendorong agar transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan dana umat terus ditingkatkan guna memastikan pendistribusian yang tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
Penyerahan zakat ini diharapkan menjadi pemantik bagi seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat luas untuk turut berkontribusi dalam membangun kesejahteraan sosial melalui lembaga resmi.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#ZakatNasional
#KabinetMerahPutih
#PrabowoSubianto
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden usai memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (12/03/2026).
Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan peta jalan transisi energi serta langkah strategis pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian kondisi geopolitik global.
Percepatan Pemanfaatan EBT
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa Presiden memberikan arahan khusus mengenai hasil rapat awal Satgas Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE). Pemerintah kini tengah menyusun langkah konkret untuk mengakselerasi pemanfaatan energi ramah lingkungan.
”Pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis untuk mempercepat transisi energi. Salah satu target utamanya adalah konversi pembangkit listrik tenaga diesel secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia menjadi pembangkit EBT,” ujar Bahlil kepada awak media.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Diversifikasi Sumber Minyak
Selain membahas energi terbarukan, Presiden juga memberikan arahan terkait antisipasi terhadap dinamika geopolitik global yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi dalam negeri.
Sebagai langkah preventif, pemerintah saat ini tengah menjajaki diversifikasi sumber minyak mentah. Langkah ini diambil agar Indonesia tidak bergantung pada satu kawasan tertentu, termasuk mengurangi ketergantungan pada pasokan dari Timur Tengah. Bahlil menekankan bahwa pemerintah akan terus mengevaluasi dan memilih opsi terbaik yang paling menguntungkan bagi kepentingan nasional.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menyeluruh pemerintah untuk memastikan kemandirian dan keberlanjutan energi di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Red/BPMI Setpres
Tag: #PresidenPrabowo
#KemensetnegRI
#TransisiEnergi
#KetahananEnergi
#ESDM
#RilisPresiden
JAKARTA, DN-II Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan kerja Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, di Kantor Sekretariat Kabinet pada Rabu (12/3/2026) malam pukul 23.30 WIB.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk melaporkan perkembangan signifikan dari program Sekolah Rakyat yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Dalam laporannya, Gus Ipul menyampaikan bahwa dalam kurun waktu satu tahun terakhir, program ini telah berhasil mengembalikan hampir 20.000 anak putus sekolah ke bangku pendidikan. 
“Alhamdulillah, para siswa tidak hanya kembali bersekolah, tetapi juga mendapatkan fasilitas tempat tinggal yang layak, asupan gizi, makanan, hingga jaminan kesehatan yang memadai,” ujar Mensos.
Langkah ini merupakan pengejawantahan dari visi Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang kehilangan hak pendidikannya. Presiden menekankan agar tidak ada lagi anak-anak yang terpaksa hidup dan mencari nafkah di jalanan.
Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan skala program Sekolah Rakyat setiap tahunnya guna memastikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masa depan generasi muda Indonesia.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan dengan menyiapkan dua kebijakan strategis di sektor kehutanan. Hal ini mengemuka usai Kepala Negara menerima laporan dari Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (12/03/2026).
Fokus utama dalam pertemuan tersebut mencakup penyelamatan spesies endemik yang terancam punah serta transformasi pendanaan kawasan konservasi.
Penyelamatan Gajah: Inpres dan Hibah Lahan 90 Ribu Hektare
Pemerintah saat ini tengah mematangkan penyusunan Instruksi Presiden (Inpres) khusus untuk penyelamatan populasi dan habitat Gajah Sumatra serta Gajah Borneo. Langkah ini diambil sebagai respons cepat atas menyusutnya habitat alami yang memicu konflik antara manusia dan satwa.
Menariknya, Raja Juli Antoni mengungkapkan sebuah langkah konkret dari sisi personal Presiden. “Presiden Prabowo menyerahkan lahan milik pribadinya seluas 90 ribu hektare untuk dijadikan kawasan konservasi. Ini adalah dukungan nyata bagi keberlangsungan hidup gajah-gajah kita,” ujar Menhut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Inovasi Pembiayaan melalui Satgas Taman Nasional
Selain aspek konservasi satwa, Presiden juga menaruh perhatian pada manajemen keuangan kawasan hijau. Melalui Keputusan Presiden (Keppres), akan segera dibentuk Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional.
Tugas utama Satgas ini adalah:
Mencari model pendanaan alternatif yang lebih berkelanjutan (sustainable financing).
Mengurangi ketergantungan pengelolaan taman nasional hanya pada APBN.
Memastikan pengelolaan taman nasional dilakukan dengan standar internasional namun tetap berbasis kerakyatan.
Catatan Redaksi: Kebijakan ini diharapkan mampu menjawab tantangan deforestasi sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dalam inovasi pembiayaan hijau di kancah global.
Red
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#KonservasiGajah
#TamanNasionalIndonesia
JAKARTA, DN-II Menjelang masa libur bersama Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menggelar pertemuan rutin dengan jajaran pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet (Setkab) RI, Kamis (12/03/2026).
Dalam arahannya, Seskab menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan kinerja seluruh pegawai yang telah bekerja keras dalam mendukung kelancaran tugas-tugas pemerintahan selama ini. Menurutnya, sinergi yang terbangun menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan amanah organisasi.
Pada kesempatan tersebut, Seskab Teddy juga menitipkan pesan khusus dari Presiden RI untuk disampaikan kepada keluarga pegawai di rumah.
“Bapak Presiden menyampaikan salam hangat bagi seluruh keluarga besar Sekretariat Kabinet. Beliau berharap momentum hari raya ini dapat dirayakan dengan penuh sukacita, dalam keadaan sehat, serta membawa keberkahan bagi kita semua,” ujar Seskab.
Pertemuan ini berlangsung dengan suasana hangat dan kekeluargaan, sekaligus menjadi ajang untuk mempererat tali silaturahmi antarpegawai sebelum memasuki masa cuti bersama Idulfitri.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
You cannot copy content of this page