#tniprima
#tnirakyatkuat
#indonesiaemas2045
JAKARTA, DN-II Di tengah eskalasi konflik yang terus berkecamuk di Timur Tengah, pakar hukum pidana internasional sekaligus komentator politik dunia, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, PhD, menyoroti transisi kepemimpinan di Iran. Menurutnya, sosok Mujtaba Khamenei yang kini memegang kendali kepemimpinan tertinggi di Iran dipandang sebagai figur ulama sekaligus pemimpin yang memiliki kapabilitas mumpuni dalam menghadapi tantangan geopolitik saat ini.
​Prof. Sutan Nasomal menilai bahwa di bawah kepemimpinan baru ini, Iran diharapkan mampu menjaga stabilitas nasional dan memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia.
​”Kita mengharapkan hubungan baik antara Indonesia dan Iran tetap terjaga. Sebagai sahabat, kedua negara memiliki sejarah kolaborasi yang panjang, khususnya di bidang perdagangan dan pendidikan. Semoga kemitraan ini terus memberikan manfaat timbal balik bagi kedua bangsa,” ujar Prof. Sutan Nasomal dalam keterangannya kepada awak media di Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
​Potensi Geopolitik dan Kedaulatan Bangsa
​Terkait konflik yang sedang berlangsung, Prof. Sutan Nasomal berpandangan bahwa Iran memiliki ketahanan yang kuat, didukung oleh dukungan domestik yang solid serta potensi kerjasama strategis dengan negara-negara seperti Rusia, China, dan Korea Utara dalam hal pertahanan dan militer.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya Indonesia mengambil peran aktif sebagai jembatan perdamaian. Prof. Sutan mendesak agar Pemerintah Republik Indonesia terus mengupayakan dialog diplomasi di semua lini untuk mencegah eskalasi perang yang lebih luas.
​”Indonesia harus mampu membuka pintu dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Kita harus mencegah dampak yang lebih buruk, termasuk risiko konflik global yang lebih luas atau penggunaan senjata nuklir yang bisa mengancam kemanusiaan,” tambahnya.
​Tantangan Propaganda dan Kedaulatan Negara
​Prof. Sutan Nasomal juga menyoroti pentingnya kewaspadaan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dan Iran, terhadap pengaruh propaganda asing yang dinilai kerap merugikan kedaulatan ekonomi dan kekayaan alam suatu negara. Ia menegaskan bahwa kemandirian bangsa adalah kunci untuk terlepas dari intervensi asing.
​Menutup pernyataannya, tokoh yang juga menjabat sebagai Ketua Umum YLBHCCI ini menyerukan solidaritas internasional. “Dunia internasional, khususnya para pemimpin negara, harus bersatu dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan mengakhiri penindasan di berbagai belahan dunia. Mari kita berdoa agar situasi kembali kondusif, sehingga stabilitas dunia tetap terjaga,” pungkasnya.
Narasumber : Prof Dr KH Sutan Nasomal SH,MH,PhD Komentator Dunia Pakar Hukum Pidana Internasional Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia Jenderal Kompii Ketua Umum YLBHCCI Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS
JAKARTA, DN-II Dalam upaya mengakselerasi target SDM Unggul 2045, Pemerintah secara resmi membuka Program Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026. Program ini hadir sebagai solusi strategis untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri melalui skema link and match.
Program ini dirancang agar para peserta tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga penguasaan keahlian praktis yang relevan dengan dinamika pasar kerja terkini.
Fasilitas Komprehensif untuk Peserta
Pada Batch 1 ini, Pemerintah menyediakan kuota bagi 20.000 peserta. Program ini terbuka bagi lulusan SMA, SMK, dan MA sederajat tahun kelulusan 2023–2025. Peserta yang lolos seleksi akan mendapatkan dukungan penuh berupa:
Pelatihan Intensif: Materi yang disusun langsung bersama pelaku industri.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Fasilitas Penunjang: Makan siang gratis dan bantuan uang transportasi.
Legalitas Kompetensi: Sertifikat kompetensi resmi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).
Perlindungan Kerja: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) melalui BPJS Ketenagakerjaan selama masa pelatihan.
Syarat dan Cara Pendaftaran
Bagi Sobat Setneg yang ingin meningkatkan daya saing, pastikan Anda memenuhi kriteria berikut:
Warga Negara Indonesia dengan usia minimal 17 tahun.
Lulusan SMA/SMK/MA sederajat (tahun 2023–2025).
Memiliki akun aktif di platform SIAPkerja.
Pendaftaran telah dibuka dan akan ditutup pada 24 Maret 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui portal resmi: skillhub.kemnaker.go.id.
Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah skill dan membuka peluang karier yang lebih luas. Mari berkontribusi membangun Indonesia melalui kompetensi yang mumpuni!
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
#KemensetnegRI
#PelatihanVokasi2026
#SDMUnggul2045
#InfoLoker
#SiapKerja
Selengkapnya di:
Informasi selengkapnya, kunjungi: setneg.go.id
https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_buka_program_pelatihan_vokasi_nasional_2026_untuk_70000_peserta_simak_ketentuannya
Jakarta, DN-II Negara-negara anggota D-8 (Developing-8) kini semakin menegaskan posisinya sebagai kekuatan ekonomi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan kontribusi mencapai 4,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) global—atau setara dengan 4,9 triliun USD—kelompok ini menjadi salah satu mesin penggerak ekonomi dunia yang menaungi 15,6% populasi penduduk bumi.
Fokus pada Ketahanan dan Keberlanjutan
Organisasi ini tidak hanya bergerak di bidang perdagangan umum, tetapi juga memfokuskan sinergi pada sektor-sektor vital untuk menjamin ketahanan ekonomi bagi 1,2 miliar penduduk anggotanya. Fokus strategis tersebut meliputi:
Ketahanan Energi: Mengelola transisi dan akses energi yang stabil.
Ketahanan Pangan: Memastikan suplai kebutuhan pokok di tengah ketidakpastian iklim.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Industri Halal: Mengoptimalkan potensi ekonomi syariah global yang terus berkembang pesat. 
Pertumbuhan Ekspor yang Tangguh
Di tengah tantangan ekonomi global kurun waktu 2020 hingga 2024, kinerja ekspor negara-negara D-8 justru menunjukkan performa impresif dengan peningkatan sebesar 9,1%.
Sektor manufaktur dan energi tetap menjadi tulang punggung, dengan sirkuit elektronik serta minyak petroleum memimpin sebagai komoditas ekspor utama. Hingga saat ini, Tiongkok dan Amerika Serikat masih menjadi mitra strategis utama bagi negara-negara D-8, dengan nilai transaksi perdagangan yang mencapai ratusan miliar USD.
Sinergi sebagai Kunci Masa Depan
Kolaborasi antarnegara berkembang ini membuktikan bahwa sinergi ekonomi adalah kunci dalam menjawab dinamika global yang terus berubah. Melalui kerja sama yang erat, negara-negara D-8 berhasil memperkuat daya tawar kolektif di pasar internasional sekaligus mendorong kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat di masing-masing negara anggotanya.
Dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak diharapkan dapat terus memperkuat posisi D-8, menjadikannya blok ekonomi yang tidak hanya tangguh, tetapi juga adaptif terhadap tantangan masa depan.
Ingin tahu lebih dalam mengenai kontribusi nyata D-8 bagi ekonomi dunia? Simak infografis di atas untuk data selengkapnya!
Red
#KemensetnegRI
#IndonesiaPimpinD8
#KenalD8
#EkonomiGlobal
#D8Organization
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BOGOR, DN-II Presiden Prabowo Subianto menggelar rangkaian rapat koordinasi intensif dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (8/3/2026). Dalam pertemuan yang berlangsung dari siang hingga malam hari tersebut, Presiden memimpin lima rapat berbeda untuk membahas isu-isu strategis nasional dan internasional.
​Agenda utama pertemuan tersebut mencakup akselerasi pembangunan sektor pendidikan tinggi dan pemantauan situasi geopolitik terkini. Berikut adalah poin-poin krusial yang dibahas dalam rapat tersebut:
​Akselerasi Pendidikan STEM dan Kedokteran: Presiden meninjau perkembangan pembangunan 10 kampus baru yang difokuskan pada bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) serta pendidikan kedokteran untuk mencetak SDM unggul.
​Internasionalisasi Perguruan Tinggi: Pemerintah terus mendorong pengembangan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) agar mampu menembus peringkat global dan memperluas kolaborasi dengan berbagai universitas terkemuka di dunia.
​Respons Situasi Timur Tengah: Presiden meminta pembaruan data dan analisis mendalam mengenai perkembangan situasi terkini di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada stabilitas global.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Evaluasi Program Pendidikan Mahasiswa Palestina: Presiden meninjau perkembangan mahasiswa Palestina yang menempuh pendidikan di Universitas Pertahanan (Unhan). Program yang diinisiasi Prabowo sejak menjabat Menteri Pertahanan pada 2022 ini telah berkembang pesat dari 20-40 mahasiswa hingga kini mencapai hampir 200 mahasiswa.
​Kesiapan Idulfitri: Menjelang 10 hari menuju perayaan Idulfitri, Presiden menekankan pentingnya kesiapan aparat dalam menjamin keamanan serta kelancaran arus mudik tahun ini.
​Pertemuan strategis ini dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, Rektor Universitas Pertahanan, serta Direktur Utama PT Pindad Sigit Santosa.
​Rangkaian rapat ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menuntaskan agenda pembangunan nasional sembari tetap sigap merespons dinamika global serta persiapan hari besar keagamaan.
— TIW —
#CatatanSeskab
BOGOR, DN-II Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan kedekatan emosional dengan orang-orang yang pernah mendampinginya semasa berdinas di TNI. Pada Minggu (08/03/2026), Presiden menggelar pertemuan silaturahmi yang hangat bersama para mantan ajudan dan pengawal pribadinya di kediaman pribadi beliau di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
​Pertemuan ini menjadi ajang nostalgia yang mempertemukan Presiden dengan sosok-sosok yang dulu setia mengawal langkahnya di lapangan. Saat ini, para mantan ajudan dan pengawal tersebut meniti jalur karier yang beragam; sebagian di antaranya masih aktif mengabdi di jajaran TNI, sementara sebagian lainnya telah memasuki masa purnatugas dan menekuni bidang masing-masing. 
​Suasana pertemuan yang berlangsung santai tersebut mencairkan batasan formalitas. Dalam percakapan yang penuh keakraban, para mantan pengawal berbagi kisah suka duka perjalanan hidup mereka sejak tidak lagi bertugas di bawah arahan Presiden.
​Salah satu momen yang paling menyentuh terjadi saat seorang mantan pengawal menceritakan perkembangan keluarganya. Ia mengungkapkan rasa syukur dan haru karena putranya, yang dahulu sempat dibantu pendidikannya oleh Presiden Prabowo, kini telah berhasil meraih gelar sarjana dan mendapatkan pekerjaan tetap.
​Silaturahmi ini menegaskan kembali sisi humanis Presiden Prabowo yang tetap menjaga hubungan personal dengan orang-orang yang pernah berjuang bersama beliau, melampaui hubungan profesional di masa lalu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
AKARTA, DN-II Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (DPP LPK-RI) resmi melayangkan pengaduan serta permohonan perlindungan hukum kepada Panglima TNI, Pangdam IX/Udayana, dan Denpom Bali. Langkah ini diambil menyusul adanya serangkaian dugaan intimidasi yang terjadi di kantor LPK-RI DPD Bali pada awal Maret 2026.
Klarifikasi Kelembagaan
Dalam rilis resminya, DPP LPK-RI menegaskan bahwa aksi investigasi terkait dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi di salah satu SPBU di Bali yang melibatkan oknum tertentu merupakan inisiatif dari DPP Gabungan Wartawan Indonesia (GWI), atas nama Rasidin dan Sofyan.
“Secara kelembagaan, LPK-RI tidak terlibat dan tidak bertanggung jawab atas kegiatan investigasi tersebut,” tegas pihak DPP LPK-RI.
Kronologi Kejadian
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Berdasarkan data yang dihimpun, ketegangan bermula setelah DPP GWI melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi ke Polda Bali pada Rabu (4/3/2026). Saat itu, Ketua LPK-RI DPD Bali, Wartikno, turut mendampingi pelapor. Diketahui, objek SPBU yang dilaporkan saat ini memang tengah dalam penyelidikan Sat Reskrim Polres Denpasar Tengah.
Pasca-pelaporan tersebut, suasana di kantor LPK-RI DPD Bali menjadi tidak kondusif:
Intimidasi Massa: Pada Rabu malam, sekitar 20 orang mendatangi kantor LPK-RI DPD Bali untuk menuntut pencabutan laporan. Salah satu oknum yang mengaku bernama Putu Yuli mengeklaim berasal dari Intel Korem.
Pengamanan Paksa: Pada Jumat (6/3/2026), Junaidi, Wakil Sekretaris LPK-RI DPD Bali, diduga dibawa paksa bersama kendaraannya oleh pihak yang mengaku dari Intel Korem.
Penyegelan Sepihak: Pada 7 Maret 2026, ditemukan selebaran tertempel pada dinding dan kaca kantor LPK-RI DPD Bali yang bertuliskan: “Tempat ini dalam pengawasan Tim Intel Korem 163/WSA. Tembusan Kesbangpol Provinsi Bali.” 
Pernyataan Resmi Ketua Umum
Ketua Umum LPK-RI, Fais Adam, menegaskan bahwa lembaganya sangat menjunjung tinggi integritas institusi TNI dan aparat keamanan. Namun, ia menyayangkan tindakan yang menimbulkan keresahan publik ini.
“Kejadian ini telah menimbulkan keresahan bagi pengurus, anggota, dan masyarakat sekitar. Kami menuntut perlindungan hukum serta klarifikasi resmi guna menjaga kehormatan lembaga kami dan wibawa TNI di mata publik,” ujar Fais Adam.
Poin Tuntutan LPK-RI
Dalam surat pengaduannya, DPP LPK-RI mengajukan tiga permintaan mendesak kepada jajaran pimpinan TNI:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Perlindungan Hukum: Memberikan jaminan keamanan bagi kantor, pengurus, dan anggota LPK-RI DPD Bali.
Klarifikasi Resmi: Memastikan kebenaran status oknum yang mengaku dari Intel Korem (Putu Yuli) serta validitas selebaran pengawasan yang ditempel di kantor, demi menghindari disinformasi di masyarakat.
Preventif: Memberikan arahan agar tindakan serupa tidak terulang, sehingga kondusivitas wilayah tetap terjaga.
Hingga berita ini diturunkan, LPK-RI masih menunggu respons resmi dari pihak terkait guna menyelesaikan persoalan ini secara transparan dan berkeadilan.
Tim Red
Dunia Menanti Langkah ‘Macan Asia’, Prof. Sutan Nasomal Dorong Prabowo Akhiri Perang di Timur Tengah
JAKARTA, DN-II Pakar Hukum Pidana Internasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Ph.D., mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mengambil langkah diplomatis yang lebih tegas dalam merespons eskalasi konflik di Timur Tengah. Prof. Sutan menilai kehadiran Indonesia sangat krusial untuk mendorong pengakuan kemerdekaan Palestina sebagai kunci utama perdamaian dunia.
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/3/2026), Prof. Sutan menyoroti situasi di Timur Tengah yang kian memanas akibat aksi militer yang meluas, termasuk serangan rudal dan drone yang melibatkan berbagai pihak.
“Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan penghapusan segala bentuk penjajahan adalah amanah konstitusi kita, UUD 1945. Inilah saatnya Indonesia hadir membawa ruang sejuk,” ujar Prof. Sutan.
Mendesak Pengakuan Palestina
Prof. Sutan menegaskan bahwa eskalasi yang terjadi saat ini berisiko memicu krisis global yang lebih luas, termasuk ancaman terhadap keamanan energi dan stabilitas ekonomi Indonesia. Ia mendesak Presiden Prabowo untuk berani mengambil posisi tegas di forum internasional, termasuk melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, solusi damai hanya bisa tercapai jika Israel segera menghentikan aksi militer dan mengakui kedaulatan Palestina. Ia bahkan melontarkan pernyataan keras agar pemerintah meninjau kembali hubungan diplomatik dengan negara yang terus melakukan aksi penjajahan.
“Indonesia tidak butuh dan tidak akan berteman dengan penjajah. Jika Israel dan sekutunya mengabaikan seruan perdamaian, Indonesia harus berani mengambil langkah diplomatik tegas, bahkan hingga penutupan kedutaan jika diperlukan,” tegasnya.
Harapan pada “Macan Asia”
Prof. Sutan meyakini rekam jejak dan kapasitas kepemimpinan Presiden Prabowo mampu menengahi konflik yang melibatkan ego para pemimpin negara tersebut. Ia menyebut dunia, terutama para korban peperangan, menanti peran aktif “Macan Asia” untuk menjadi mediator.
“Situasi ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan retorika. Kita butuh keberanian untuk menyampaikan yang hak, meski tidak disukai oleh negara adidaya. Saya yakin Pak Prabowo mampu meredam gejolak ini sebelum dampaknya menjadi bencana nuklir yang tidak bisa dikendalikan,” tambah pakar hukum tersebut.
Fokus pada Ketahanan Nasional
Selain aspek perdamaian dunia, Prof. Sutan juga mengingatkan pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sebagai langkah antisipasi terhadap potensi krisis global akibat perang.
Ia menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh elemen bangsa untuk memberikan dukungan moral dan doa kepada Presiden Prabowo dalam mengemban misi diplomasi internasional demi menyelamatkan masyarakat sipil dari ancaman perang yang terus berkecamuk. (*)
Narasumber : Prof Dr Sutan Nasomal SH,MH,PhD pakar ilmu hukum International dan pemerhati perdamaian dunia,
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
JAKARTA, DN-IIÂ Di tengah memanasnya situasi geopolitik dunia, pakar hukum pidana internasional sekaligus ekonom, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., angkat bicara mengenai efektivitas Memorandum of Understanding (MOU) antara Indonesia dan Amerika Serikat. Meski mengapresiasi upaya pemerintah dalam mitigasi risiko stabilitas negara, Prof. Sutan menilai kebijakan ekonomi yang ada saat ini masih memberatkan pelaku usaha di Indonesia. (8/3/2026).
Keluhan Biaya Ekspor dan Beban Ekonomi
Dalam pertemuan dengan pimpinan redaksi media nasional dan internasional di kantor pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Cijantung, Jakarta, Prof. Sutan menyoroti ketimpangan biaya pengiriman.
“MOU RI-AS memang langkah baik untuk menjaga stabilitas di tengah konflik global. Namun, biaya ekspor-impor harus mendapat perhatian serius. Kita masih membayar mahal, sementara harapan publik adalah adanya keringanan atau subsidi, terutama di situasi darurat perang seperti ini,” tegasnya.
Dampak Konflik Global bagi UMKM Indonesia
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Prof. Sutan menyoroti beberapa faktor yang memicu “mati suri” pada urat nadi perdagangan internasional bagi pengusaha Indonesia:
Ketidakpastian Global: Dampak konflik yang melibatkan Amerika, Israel, dan Iran telah mengganggu jalur distribusi internasional.
Fluktuasi Kurs: Menguatnya nilai tukar Dolar AS yang kini menyentuh angka Rp16.939,90 semakin menekan daya beli dan kemampuan operasional pengusaha.
Lonjakan Biaya Logistik: Tingginya ongkos kirim melalui jalur laut dan udara memaksa banyak perusahaan, terutama di Timur Tengah dan Eropa, untuk menghentikan operasional sementara.
Seruan Kebijakan Strategis Pemerintah
Menurut Prof. Sutan, pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk melindungi sektor UMKM dan industri dalam negeri:
Relaksasi Pajak: Mendorong pemerintah agar lebih bijaksana dalam penentuan beban pajak operasional agar pengusaha mampu bersaing.
Jaminan Pasokan: Memastikan ketersediaan kebutuhan pokok, energi (BBM dan Gas), serta pasokan medis agar tidak terjadi kelangkaan di masyarakat.
Diplomasi Ekonomi: Membuka pintu kemitraan yang lebih strategis dengan negara-negara yang memiliki ekonomi kuat guna menstabilkan harga pasar domestik.
Permintaan kepada Presiden Prabowo
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Prof. Sutan secara khusus meminta Presiden RI, Jenderal H. Prabowo Subianto, untuk melakukan intervensi langsung terhadap pergerakan harga pasar yang mulai merangkak naik dan menyulitkan masyarakat.
“Pemerintah harus hadir dari akar hingga pucuk. Kestabilan ekonomi masyarakat hanya bisa dicapai jika ada dukungan kebijakan yang berpihak pada keberlangsungan usaha di sektor UMKM dan industri nasional,” tutupnya.
Narasumber:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
(Pakar Hukum Pidana Internasional, Ekonom, Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, serta Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS)
JAKARTA, DN-II Proyek pengadaan unit gerai rak untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) kini terseret dalam pusaran dugaan penyimpangan serius. Proyek yang menyerap anggaran ratusan miliar rupiah tersebut menuai sorotan tajam setelah ditemukan indikasi keganjilan dalam aspek legalitas, operasional, hingga pemenuhan standar mutu nasional.
Anomali Legalitas dan “Kantor Siluman”
Investigasi mendalam mengungkap PT Indoraya Multi Internasional (IMI) dan PT NSP—dua entitas yang berada di bawah kendali Shoraya Lolyta Oktaviana (SLO)—menjadi aktor utama dalam proyek ini. Temuan di lapangan menunjukkan alamat resmi PT IMI di Tebet Plaza Kaha, Jakarta Selatan, kini tidak lagi berpenghuni.
Ketidakjelasan domisili ini memicu pertanyaan krusial terkait proses due diligence oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Secara hukum, hal ini berpotensi melanggar Pasal 27 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan perusahaan memiliki domisili hukum yang jelas. Selain itu, upaya konfirmasi yang diabaikan oleh direksi berpotensi mencederai transparansi yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Penggunaan Aset Militer: Potensi Penyalahgunaan Wewenang
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kejanggalan mencapai puncaknya saat ditemukan fakta bahwa ribuan unit rak disimpan di Gudang Pusat Zeni TNI AD (Pusziad), Cileungsi, Bogor. Pemanfaatan aset militer untuk kepentingan komersial swasta tanpa urgensi yang jelas patut dipertanyakan dari sisi regulasi.
Penggunaan fasilitas negara untuk bisnis privat dapat berbenturan dengan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang membatasi penggunaan aset militer hanya untuk kepentingan pertahanan negara, bukan untuk memfasilitasi operasional logistik perusahaan swasta.
Dugaan Pelanggaran TKDN dan Standar Mutu
Kualitas barang yang diadakan juga menjadi titik krusial. Adanya indikasi bahwa rak-rak tersebut merupakan barang impor asal China yang berlabel lokal dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Jika terbukti, praktik ini tidak hanya melanggar kewajiban pemenuhan TKDN, tetapi juga berpotensi melanggar UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait standar mutu yang tidak sesuai dengan janji atau spesifikasi teknis (SNI).
Ringkasan Temuan Investigasi:
Indikator Temuan Lapangan Potensi Pelanggaran Hukum
Domisili Kantor fiktif (Tebet Plaza Kaha) UU Perseroan Terbatas
Logistik Penggunaan gudang militer (Pusziad) UU TNI (Penggunaan aset negara)
Asal Barang Diduga impor China UU Perlindungan Konsumen & Aturan TKDN
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Transparansi Direksi tertutup/sulit dihubungi UU Keterbukaan Informasi Publik
Desakan Penegakan Hukum
Publik kini mendesak aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian, untuk melakukan audit investigatif. Jika ditemukan kerugian negara dalam proses pengadaan ini, para pihak dapat dijerat dengan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Transparansi dalam proyek yang mengatasnamakan “Merah Putih” seharusnya menjadi prioritas utama. Hingga berita ini diturunkan, PT Indoraya Multi Internasional dan Shoraya Lolyta Oktaviana belum memberikan respons resmi atas pertanyaan yang diajukan redaksi.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan temuan lapangan, konfirmasi saksi, dan analisis regulasi. Redaksi membuka ruang hak jawab bagi pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan Kode Etik Jurnalistik.
Tim Red
You cannot copy content of this page