JAKARTA – 3 Juli 2026 – Genap 1 tahun, 8 bulan, dan 13 hari sejak pelantikan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024, pemerintahan telah membuktikan komitmen mutlak dalam perang melawan korupsi. Melalui aksi tanpa pandang bulu, pemerintah tidak hanya menangkap pelaku, tetapi juga membongkar jaringan mafia lintas sektoral hingga ke akar rumput.
Bukti nyata ketegasan terlihat dari perkembangan terbaru dalam kasus korupsi di Badan Gizi Nasional. Setelah penetapan tersangka terhadap pimpinan tertinggi lembaga tersebut, penyidikan kini meluas secara masif. Dalam beberapa hari terakhir, tim gabungan telah kembali menetapkan sejumlah tersangka baru yang melibatkan oknum anggota TNI aktif serta oknum anggota Polri.
Selain itu, pemerintah juga baru saja berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Bupati Kuantan Singingi, Riau, Suhardiman Amby, pada 30 Juni 2026 akibat suap pengisian jabatan. Operasi ini merupakan aksi tegas ke-14 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026, yang menegaskan bahwa tidak ada pejabat daerah yang luput dari pengawasan digital negara.
Sepanjang masa pemerintahan hingga Juli 2026, agenda besar pemberantasan korupsi telah menghasilkan capaian signifikan. Lebih dari 2.000 tersangka telah diproses hukum akibat tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan penyalahgunaan jabatan.
Pelaku yang ditangkap mencakup spektrum luas dari pejabat eselon tinggi di kementerian, pimpinan lembaga negara, hingga oknum kepala daerah, camat, kepala desa, dan lurah. Penanganan kasus yang melibatkan oknum aparat TNI dan Polri kini dilakukan secara transparan melalui mekanisme koneksitas, membuktikan tidak ada kebal hukum bagi siapa pun yang berseragam.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pemerintahan Prabowo secara agresif memburu aset hasil kejahatan. Total pengembalian kekayaan negara yang berhasil diselamatkan melalui pemulihan aset mencapai Rp31,3 triliun. Dana ini difokuskan kembali untuk pembangunan infrastruktur rakyat, termasuk perbaikan 34 ribu sekolah dan renovasi hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Presiden Prabowo menginstruksikan pembersihan total pada sektor yang selama ini dianggap lahan basah bagi mafia, seperti sektor tambang, mineral, migas, dan distribusi di Pertamina. Seluruh oknum yang bermain di balik izin pertambangan kini dalam pengawasan ketat.
Keberhasilan ini mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat yang kini mendesak segera disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset. Rakyat mendukung penuh langkah Presiden Prabowo untuk tidak sekadar memenjarakan koruptor, tetapi juga memiskinkan mereka melalui penyitaan aset hasil kejahatan guna memastikan setiap sen uang negara kembali ke tangan rakyat.
Bagi para mafia dan oknum yang selama ini merasa tidak tersentuh hukum, pemerintah memberikan peringatan keras bahwa setiap penyalahgunaan jabatan akan dibabat habis.
Pemerintahan Presiden Prabowo menegaskan bahwa agenda Indonesia Emas tidak boleh terhambat oleh praktik korupsi. Sistem pengawasan yang kini diperkuat dengan teknologi digital memastikan setiap tindakan penyimpangan akan terdeteksi. Bagi siapa pun yang masih berani berkhianat terhadap uang negara, ini adalah peringatan terakhir bahwa aparat penegak hukum tidak akan berhenti sebelum kalian diadili.
Data ini merupakan rekapitulasi capaian penindakan KPK, Kejaksaan Agung, dan hasil audit strategis pemerintah periode 20 Oktober 2024 hingga 3 Juli 2026.
Publisher -Red
Disusun oleh: Kusmiadi, C.B.J., C.E.J., C.In.
JAKARTA, DN-II TNI Angkatan Laut melalui Kodaeral XII berhasil menggagalkan upaya pengiriman kayu tanpa dokumen sah (illegal logging) yang akan dikirim menuju Pulau Jawa menggunakan dua unit truk Fuso di atas KM Jambo XII di Pelabuhan Panglima Utar, Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Kamis (2/7/2026).
Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan dua unit truk beserta pengemudinya yang mengangkut sekitar 35 meter kubik kayu campuran jenis Bengkirai dan Meranti dengan nilai barang diperkirakan mencapai Rp270,5 juta. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) diduga palsu sehingga terindikasi melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Seluruh barang bukti telah diamankan di Lanal Kumai untuk selanjutnya diserahkan kepada Polres Kotawaringin Barat guna menjalani proses penyidikan dan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Keberhasilan ini merupakan bentuk sinergi aparat dalam mencegah peredaran hasil hutan ilegal sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam Indonesia.
Kegiatan ini sejalan dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang menekankan kepada seluruh jajaran TNI AL agar meningkatkan kewaspadaan, memperkuat kemampuan deteksi dini, serta bersinergi dengan instansi terkait dalam menindak berbagai aktivitas ilegal yang merugikan negara, termasuk penyelundupan dan kejahatan terhadap sumber daya alam nasional. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
JAKARTA, DN-II Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mengusulkan kenaikan bantuan stimulan bagi korban bencana yang mengalami rumah rusak berat. Dana stimulan yang semula sebesar Rp60 juta, diusulkan naik menjadi Rp80 juta per unit. Jum’at, (3/7/2026).
Usulan ini diambil untuk memastikan hunian tetap (huntap) yang dibangun bagi penyintas tidak hanya sekadar berdiri, melainkan memenuhi standar hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman untuk ditinggali dalam jangka panjang.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga Wakil Ketua Satgas PRR, Letjen TNI Suharyanto, menjelaskan bahwa kenaikan bantuan ini didasarkan pada dua pertimbangan utama: kenaikan harga material bangunan dan komitmen pemerintah untuk meningkatkan standar kelayakan fisik hunian.
“Kalau yang sekarang Rp60 juta, bangunannya belum memakai keramik, plafon, dan plester halus. Dengan tambahan Rp20 juta, hunian akan ditingkatkan kualitasnya. Lantai akan dikeramik seluruh ruangan termasuk kamar mandi, dipasang plafon, plester dinding yang lebih halus, serta penambahan teras agar lebih fungsional bagi keluarga terdampak,” ujar Suharyanto usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Fokus pada Dua Skema Hunian
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Suharyanto memerinci bahwa bantuan tersebut akan disalurkan untuk dua skema pembangunan: huntap in-situ (dibangun kembali di lokasi semula) dan huntap ex-situ mandiri (dibangun di lokasi baru yang lebih aman).
“Total kebutuhan untuk 16.000 unit, dengan rincian 8.000 in-situ dan 8.000 ex-situ mandiri. Saat ini, data yang sudah masuk ke BNPB dari pemerintah daerah ada sekitar 14.500 unit,” tambah Suharyanto.
Hingga saat ini, proses rehabilitasi terus dikebut. Dari total kebutuhan tersebut, sekitar 800 unit huntap telah memasuki tahap pengerjaan. Suharyanto menegaskan bahwa usulan penyesuaian nilai bantuan ini telah mendapatkan kesepahaman di tingkat kementerian dan lembaga terkait, dan kini tinggal menunggu keputusan Presiden.
Gunakan Mekanisme Dana Siap Pakai
Senada dengan Suharyanto, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mendukung penuh usulan tersebut sebagai langkah solutif. Mengingat pembangunan huntap yang tersebar di banyak titik memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, Satgas PRR mengusulkan skema penyaluran melalui Dana Siap Pakai (DSP) BNPB.
“Pembangunan huntap in-situ dan ex-situ mandiri yang menjadi tanggung jawab BNPB ini lebih kompleks karena lokasinya terpencar. Maka, kami mengusulkan mekanisme Dana Siap Pakai agar pelaksanaannya di lapangan lebih fleksibel, cepat, dan tepat sasaran,” jelas Tito. Red
BOGOR, DN-II Kepala Staf Korps Marinir (Kas Kormar) Mayor Jenderal TNI (Mar) Suherlan mewakili Komandan Korps Marinir (Dankormar) Letnan Jenderal TNI (Mar) Dr. Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP., CRMP., menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara. Upacara tersebut digelar di Satuan Latihan (Satlat) Brimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).
Peringatan hari jadi kepolisian tahun ini mengusung tema “80 Tahun Pengabdian Polri untuk Masyarakat”. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto memimpin langsung jalannya prosesi yang berlangsung khidmat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pejabat tinggi negara, pimpinan TNI-Polri, perwakilan kementerian/lembaga, serta sejumlah tokoh masyarakat dan tamu undangan kehormatan lainnya.
Dalam amanatnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia harus dijaga agar tidak terdistorsi oleh kepentingan pihak asing yang tidak menghendaki kemajuan bangsa. Presiden menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan pandangan politik.
”Kita adalah semuanya anak bangsa Indonesia. Demokrasi kita harus berciri nilai-nilai bangsa Indonesia,” tegas Presiden di hadapan seluruh peserta upacara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih jauh, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat kerukunan dan mengedepankan semangat kebangsaan dalam menghadapi tantangan zaman. Ia juga menyoroti peran strategis kritik dalam sistem demokrasi. Menurutnya, kritik adalah instrumen penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan diri.
”Kita hormati kritik. Kritik adalah penting, kita butuh kritik untuk mengingatkan dan memperbaiki diri kita,” ujar Presiden.
Kehadiran Kas Kormar dalam upacara ini menjadi simbol sinergitas yang erat antara TNI, khususnya Korps Marinir, dengan Polri dalam menjaga kedaulatan serta stabilitas keamanan nasional. Red
BOGOR, DN-II Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian industri keamanan merupakan pilar utama dalam menjaga kedaulatan nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden saat meninjau langsung Pameran Bhayangkara dalam rangka peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026 di Lapangan Satuan Latihan Korbrimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).
Mengusung tema “Kemandirian Menuju Kedaulatan”, pameran ini menjadi ajang unjuk gigi bagi inovasi dan produk anak bangsa yang kini menjadi tulang punggung pemenuhan perlengkapan kepolisian. Presiden tampak antusias meninjau berbagai stan yang menampilkan alutsista, teknologi kepolisian, hingga perlengkapan operasional yang seluruhnya diproduksi oleh industri dalam negeri.
Fokus pada Inovasi dan Produksi Dalam Negeri
Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo mendapatkan penjelasan mendalam mengenai ekosistem produksi yang telah terbangun di Indonesia. Mulai dari seragam operasional, perlengkapan perlindungan perorangan, hingga teknologi pendukung tugas kepolisian yang kini tidak lagi bergantung pada produk impor.
Salah satu fokus utama yang ditinjau oleh Presiden adalah zona teknologi konversi kendaraan. Di area tersebut, dipamerkan transformasi kendaraan operasional berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik yang ramah lingkungan, sebagai langkah nyata Polri mendukung transisi energi hijau di Indonesia.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain teknologi konversi, Presiden juga meninjau:
Zona Perlengkapan Perorangan: Berbagai alat pelindung diri (APD) taktis standar internasional karya industri lokal.
Inovasi Teknologi: Sistem pendukung operasional berbasis digital untuk efektivitas tugas kepolisian.
Sarana Operasional: Kendaraan dan perangkat taktis pendukung lapangan yang dirancang khusus untuk medan di Indonesia.
Polri Perkuat Ekonomi Nasional
Selain meninjau fisik pameran, Presiden juga menyaksikan pemaparan strategis mengenai dukungan Polri terhadap pembangunan ekonomi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) sebagai bentuk keberpihakan terhadap industri manufaktur nasional.
Langkah ini sejalan dengan visi besar pemerintah dalam mewujudkan kemandirian bangsa di sektor pertahanan dan keamanan, di mana kebutuhan operasional negara harus mampu dipenuhi oleh kemampuan industri domestik sendiri.
Melalui pameran ini, Polri membuktikan bahwa sinergi antara kebutuhan keamanan dan industri nasional dapat menciptakan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, sekaligus memastikan bahwa kedaulatan negara tetap terjaga melalui kemandirian alat dan teknologi yang digunakan oleh aparat penegak hukum.
RedBPMI Setpres
Tag: #PresidenPrabowo #HUTBhayangkara80 #KemandirianIndustri #ProdukDalamNegeri #Polri
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bogor, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Upacara Peringatan HUT Ke-80 Bhayangkara Tahun 2026 yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara di Lapangan Satuan Latihan Korps Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).
Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keamanan harus mampu menghadirkan rasa aman sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan tenang. “Keamanan tidak hanya berarti tidak adanya kejahatan.
Keamanan berarti rakyat leluasa bekerja, petani berani menanam, nelayan berani melaut, pengusaha berani investasi, guru tenang mengajar, anak-anak tenang belajar, dan masyarakat dapat beribadah dengan damai sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dalam suasana yang rukun, dalam suasana penuh toleransi,” ujar Presiden.
Kepala Negara juga mengapresiasi sinergi Polri bersama TNI, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, BUMN, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan pada berbagai momentum nasional.
Menurut Presiden, keberhasilan tersebut memungkinkan jutaan masyarakat melakukan perjalanan dan berkumpul bersama keluarga dengan aman, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menekan angka kecelakaan lalu lintas. “Keberhasilan seperti ini menunjukkan bahwa negara hadir setiap saat rakyat memerlukan,” ucap Presiden.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kehadiran Panglima TNI pada peringatan HUT Ke-80 Bhayangkara menegaskan komitmen TNI untuk terus memperkuat soliditas dan sinergi dengan Polri dalam menjaga kedaulatan negara, memelihara stabilitas keamanan nasional, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat demi terwujudnya Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.
Red/BPMI Setpres dan Puspen TNI
#tniprima #tnirakyat #indonesiaemas2045
JAKARTA, DN-II Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., dianugerahi Tanda Alumni Kehormatan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, kepemimpinan, dan kontribusinya dalam memperkuat ketahanan nasional melalui berbagai program pengabdian TNI Angkatan Darat. Penganugerahan tersebut berlangsung di Gedung Lemhannas RI, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Tanda Alumni Kehormatan disematkan langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., disaksikan para pejabat Lemhannas RI, unsur TNI, serta tamu undangan dari berbagai instansi.
Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI menjelaskan bahwa penganugerahan tersebut diberikan setelah melalui proses penilaian yang komprehensif. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dinilai memenuhi kriteria berdasarkan delapan dimensi Asta Gatra yang menjadi landasan ketahanan nasional.
Menurut Gubernur Lemhannas RI, berbagai program TNI AD di bawah kepemimpinan Kasad menjadi bagian dari penilaian, di antaranya penguatan nilai-nilai ideologi, komitmen terhadap netralitas TNI, pembangunan jembatan di berbagai wilayah Indonesia sebagai upaya memperkuat konektivitas nasional, serta berbagai program sosial kemasyarakatan dan kemanunggalan TNI dengan rakyat.
“Sebagai lembaga, TNI Angkatan Darat juga telah memberikan dukungan kepada Lemhannas RI berupa data-data yang dibutuhkan dalam rangka penguatan Indeks Ketahanan Nasional,” ujar Gubernur Lemhannas RI.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menerima penghargaan tersebut, Kasad menyampaikan apresiasinya kepada Lemhannas RI. Menurutnya, Tanda Alumni Kehormatan bukan hanya sebuah penghargaan, tetapi juga amanah untuk terus meningkatkan pengabdian kepada bangsa dan negara.
“Saya merasa terhormat dan merupakan kebanggaan buat saya, dan terlebih lagi akan menjadi tanggung jawab, karena orang semua mengetahui bahwa Lemhannas adalah pendidikan tinggi yang bergengsi. Mudah-mudahan ini bisa saya jaga dan bisa saya aplikasikan pada perjalanan ke depan,” ujar Kasad.
Kasad juga menegaskan pentingnya memperkuat jejaring _(network)_ antarsesama alumni Lemhannas RI dalam mendukung berbagai program strategis Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, sinergi seluruh komponen bangsa menjadi kunci agar berbagai program pembangunan di daerah dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebagai lembaga strategis yang mencetak kader dan pemimpin nasional, Lemhannas RI memiliki peran penting dalam memperkuat wawasan kebangsaan, kepemimpinan nasional, serta ketahanan negara. Penganugerahan Tanda Alumni Kehormatan kepada Kasad diharapkan semakin mempererat sinergi antara Lemhannas RI dan TNI Angkatan Darat dalam menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa di masa mendatang. Red
Jakarta, DN-II Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., yang dikenal sebagai Pakar Hukum Internasional Guru Besar Rektor Sekolah Tinggi Hukum Profesor Sutan Nasomal STH ProssaJakarta secara simbolis menyematkan gelar CFLE (Certified Force Legal Expert)untuk ke 1000 kalinya kepada Kamidi, seorang jurnalis sekaligus penggiat sosial. Penyematan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi, komitmen, serta kontribusi Kamidi dalam menyuarakan kebenaran,
keadilan, dan kepentingan masyarakat melalui dunia jurnalistik dan kegiatan sosial.Untuk yang ingin disematkan gelar atau memperoleh ijasah paralegal maupun pengacara boleh mendaftar di Call Center 08118419260.1X 24 jam khusus WA. (30/6/2026).
Penyematan gelar tersebut menjadi simbol kepercayaan sekaligus pengakuan atas integritas Kamidi yang selama ini aktif mengawal berbagai persoalan publik, memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, serta menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen dan bertanggung jawab.
Dalam kesempatan itu, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H. menyampaikan bahwa seorang jurnalis memiliki peran strategis sebagai mitra masyarakat dalam mewujudkan penegakan hukum dan keadilan.
“Jurnalis adalah pilar demokrasi yang memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan informasi yang benar, objektif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Gelar CFLE ini merupakan bentuk penghargaan sekaligus amanah agar terus menjaga integritas, profesionalisme, dan keberanian dalam memperjuangkan keadilan,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sementara itu, Kamidi mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Menurutnya, penyematan gelar Certified Force Legal Expert (CFLE) menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat melalui profesi jurnalistik dan berbagai kegiatan sosial.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H. atas kepercayaan dan kehormatan ini. Gelar CFLE akan menjadi amanah yang akan saya jaga dengan terus bekerja secara profesional, independen, serta mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap karya jurnalistik dan aktivitas sosial,” kata Kamidi.
Momentum penyematan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara kalangan akademisi, praktisi hukum, dan insan pers dalam mendorong penegakan hukum yang berkeadilan, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta memperkokoh nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan kemanusiaan.
Dengan semangat “Berani, Independen, dan Berintegritas”, kolaborasi tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya supremasi hukum, perlindungan hak-hak masyarakat, serta pembangunan bangsa yang lebih adil, demokratis, dan sejahtera. (Red) Prof Dr Sutan Nasomal Guru Besar Rektor Sekolah Tinggi Hukum (STH) Prof Sutan Nasomal Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Assotion Of Young Indonesian Advocate call Center 08118419260 .
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah agar segera memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan bertepatan dengan musim kemarau pada Juli hingga Oktober 2026.
Langkah tersebut dinilai penting untuk meminimalkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekurangan air, serta gangguan terhadap sektor pertanian dan energi.
Instruksi tersebut disampaikan Mendagri usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino di Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (29/6/2026).
Mendagri menjelaskan, berdasarkan paparan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino diprakirakan berlangsung mulai Mei 2026 hingga Mei 2027. Namun, dampaknya diperkirakan paling terasa saat musim kemarau pada Juli hingga Oktober 2026. Karena itu, pemerintah daerah (Pemda) diminta segera menyiapkan langkah mitigasi sesuai tingkat kerawanan di wilayah masing-masing.
“Mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Setelah itu baru menurun,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurut Mendagri, terdapat dua dampak utama yang perlu diantisipasi, yakni meningkatnya potensi karhutla akibat cuaca yang lebih panas dan kering serta berkurangnya ketersediaan air yang dapat memengaruhi sektor pertanian, perkebunan, hingga pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
“El Nino ini berdampak dua. Satu adalah dampak kemungkinan kebakaran hutan dan lahan … Yang kedua adalah kekurangan air,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi melalui kementerian dan lembaga terkait. Kementerian Pertanian, misalnya, memperkuat irigasi dan pompanisasi, sedangkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan melakukan modifikasi cuaca di wilayah yang membutuhkan.
Karena itu, Mendagri meminta seluruh kepala daerah segera menggelar rapat koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas pertanian, dinas pengairan, dan perangkat daerah terkait guna memperkuat kesiapsiagaan berdasarkan data yang telah disampaikan BMKG, BNPB, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Pekerjaan Umum.
Ia juga meminta para gubernur mengoordinasikan langkah kesiapsiagaan tersebut bersama para bupati dan wali kota agar upaya mitigasi dapat dilakukan secara terpadu sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya memperkuat sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, instansi vertikal, balai wilayah sungai, penyuluh pertanian, pemadam kebakaran, hingga pemerintah desa untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta mencegah terjadinya karhutla dan dampak lain akibat El Nino.
Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, Pemda diharapkan mampu mengantisipasi risiko karhutla, kekeringan, serta gangguan terhadap sektor pertanian dan ketersediaan air secara lebih cepat, terukur, dan efektif.
Rapat tersebut dihadiri secara langsung di antaranya oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BNPB Suharyanto, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta pihak terkait lainnya. Red
JAKARTA, DN-II Dispen Kormar (TNI Angkatan Laut) – Mewakili Panglima Korps Marinir (Dankormar) Letnan Jenderal TNI (Mar) Dr. Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP., CRMP., Asisten Operasi (Asops) Dankormar Brigadir Jenderal TNI (Mar) Arif Rahman Hendrata Anggorojati, S.E., CTMP., M.M., menghadiri Gladi Model Operasi Gerilya Modern Tri Matra Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I Tahun 2026.
Kegiatan strategis yang berlangsung di Danau Tirta Asri, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Senin (29/06/2026) ini, dipimpin langsung oleh Panglima Kogabwilhan I, Letnan Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo.
Gladi model ini merupakan tahapan krusial dalam rangkaian persiapan latihan terpadu. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi, mematangkan konsep operasi, serta menguji mekanisme komando dan pengendalian (Kodal) dalam pelaksanaan Operasi Gerilya Modern yang melibatkan sinergi dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
Melalui kegiatan ini, koordinasi dan sinkronisasi antarmatra diperkuat guna memastikan seluruh tahapan latihan berjalan secara efektif, terpadu, dan sesuai dengan skenario yang telah ditetapkan. Selain itu, gladi ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan interoperabilitas antarunsur dalam menghadapi dinamika ancaman yang semakin kompleks di masa depan.
Kehadiran Asops Dankormar dalam forum ini menegaskan komitmen penuh Korps Marinir dalam mendukung kesiapan operasional TNI. Sinergi ini diharapkan mampu mewujudkan satuan yang profesional, modern, dan adaptif dalam menjaga kedaulatan serta menghadapi berbagai tantangan tugas negara di masa mendatang. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
You cannot copy content of this page