JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat koordinasi strategis bersama Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) serta jajaran menteri terkait di Jakarta, Rabu (11/3/2026). Pertemuan ini difokuskan pada mitigasi risiko ekonomi global, khususnya dampak eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap stabilitas perekonomian Indonesia.
Jaga Stabilitas Energi Nasional
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memastikan bahwa pasokan energi domestik saat ini berada dalam kondisi aman. Pemerintah berkomitmen menjaga ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sebagai langkah preventif, pemerintah akan terus memantau fluktuasi harga energi global dan menyiapkan langkah mitigasi terukur agar dampak kenaikan harga energi tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Fokus pada Swasembada dan Efisiensi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa dinamika geopolitik global menjadi alarm bagi Indonesia untuk mempercepat kemandirian ekonomi. Beberapa poin strategis yang ditekankan antara lain:
Akselerasi Swasembada Energi: Mengurangi ketergantungan pada rantai pasok energi global melalui peningkatan produksi dalam negeri dan diversifikasi energi.
Transformasi Digital Pemerintahan: Memperkuat digitalisasi di berbagai sektor, termasuk implementasi pilot project digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Langkah ini ditujukan untuk menciptakan efisiensi belanja negara dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Menghadapi Ketidakpastian Global
Presiden mengingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk tetap waspada terhadap perkembangan situasi di Timur Tengah. Antisipasi yang responsif dan kebijakan yang adaptif menjadi kunci utama agar ekonomi nasional tetap tangguh di tengah ketidakpastian dunia.
”Kesiapan kebijakan dan koordinasi yang solid antarlembaga sangat krusial agar stabilitas ekonomi domestik tetap terjaga dari guncangan eksternal,” tegas Presiden.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
JAKARTA, DN-II Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang digadang-gadang sebagai lokomotif ekonomi kerakyatan kini berada di bawah sorotan tajam. Proyek pengadaan gerai rak senilai kurang lebih Rp5 triliun diduga kuat disusupi produk impor asal China. Langkah ini dinilai bertolak belakang dengan semangat kedaulatan industri nasional dan penggunaan produk dalam negeri. (12/3/2026).
Dugaan keterlibatan PT Agrinas Pangan Nusantara beserta dua mitra pelaksananya, PT Indoraya Multi Internasional (IMI) dan PT Naga Septa Persada (NSP), kini memicu desakan publik. Komisi VI DPR RI didesak segera melakukan audit investigatif terhadap aliran dana yang dikelola para pelaksana tender tersebut.
Aliran Dana Rakyat, Produk Luar Negeri?
Dengan target pengadaan sebesar Rp62,5 juta per titik untuk 83.000 koperasi desa di seluruh Indonesia, total anggaran proyek ini mencapai lebih dari Rp5 triliun. Potensi bocornya dana negara ke luar negeri menjadi kekhawatiran utama jika sebagian besar produksi rak didatangkan dari Negeri Tirai Bambu.
”Jangan sampai ini menjadi ‘jilid kedua’ dari polemik kendaraan impor masa lalu. Kita harus konsisten: APBN dan anggaran negara harus menghidupkan pabrik-pabrik di dalam negeri, bukan justru mensubsidi industri asing,” ujar seorang sumber internal yang mengawal isu ini.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jika dugaan ini terbukti, klaim “keberpihakan pada UMKM” dalam program KDMP patut dipertanyakan akurasinya. Mengimpor barang yang mampu diproduksi oleh manufaktur lokal dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap visi kemandirian ekonomi.
Misteri Kantor ‘Hantu’ dan Jejak Vendor
Ironi semakin tajam saat kredibilitas pelaksana proyek ditelusuri. PT Indoraya Multi Internasional (IMI), yang disebut sebagai salah satu pemenang tender, kedapatan memiliki alamat kantor di kawasan Tebet Plaza Kaha yang dilaporkan sudah tidak aktif.
Lebih mencurigakan lagi, Direktur Utama perusahaan berinisial SLO dilaporkan menutup akses komunikasi saat akan dikonfirmasi. Fenomena “kantor kosong” ini memicu pertanyaan besar terkait proses verifikasi vendor. Bagaimana perusahaan dengan profil demikian bisa lolos verifikasi untuk proyek strategis bernilai ratusan miliar rupiah?
Pelanggaran Etika dan UU Industri
Pengamat ekonomi menilai, jika dugaan impor ini benar, hal tersebut bukan sekadar masalah administrasi, melainkan pelanggaran serius terhadap aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
”Ini soal keberpihakan. Industri manufaktur lokal sebenarnya sangat mumpuni memproduksi rak besi berkualitas. Jika tetap memaksakan impor, ini adalah tamparan keras bagi industri nasional,” tegas pengamat tersebut.
Desakan Audit Menyeluruh
Kini, bola panas berada di tangan DPR RI dan lembaga pengawas seperti BPK/BPKP. Publik mendesak tiga langkah konkret:
Pemanggilan Manajemen: Komisi VI DPR segera memanggil PT Agrinas untuk menjelaskan transparansi asal-usul barang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Audit Forensik: Pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen pengadaan guna memastikan tidak ada barang impor yang masuk dengan memanipulasi label lokal.
Sanksi Tegas: Pemberian sanksi hitam (blacklist) jika ditemukan manipulasi data TKDN atau prosedur pengadaan yang menyimpang.
Publik kini menanti ketegasan pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran negara benar-benar menjadi stimulus bagi pengusaha lokal, bukan sekadar “karpet merah” bagi produk asing.
(Redaksi/Tim)
JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima kunjungan kehormatan dari Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, di kediaman Kertanegara, Jakarta, Rabu (11/3/2026)..
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Mengingat kedekatan historis keduanya, kunjungan ini tidak hanya menjadi agenda diplomatik formal, tetapi juga pertemuan antar sahabat lama yang telah lama menjalin kerja sama di bidang pertahanan.
Dalam kesempatan tersebut, kedua tokoh bertukar pandangan mengenai berbagai isu strategis kawasan serta upaya penguatan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Australia. Pertemuan ini menjadi simbol kuat komitmen kedua negara untuk terus menjaga stabilitas dan kemitraan erat di kawasan Indo-Pasifik.
Red
— TIW —
#CatatanSeskab
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
JAKARTA, DN-II Rencana transisi 120 juta sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) ke motor listrik menuai kritik tajam. Pakar Hukum Internasional sekaligus Pengamat Otomotif, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., PhD., menghimbau Presiden RI Prabowo Subianto agar lebih bijak dan mendapatkan masukan komprehensif dari tim ahli mesin sebelum kebijakan ini dilanjutkan.
Dalam keterangannya di Kantor Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Cijantung, Jakarta, Rabu (11/3/2026), Prof. Sutan menegaskan bahwa peralihan teknologi ini tidak boleh merugikan negara maupun masyarakat kecil.
Keamanan dan Perlindungan Konsumen
Prof. Sutan menyoroti aspek perlindungan konsumen yang seringkali terlupakan dalam wacana kendaraan listrik. Menurutnya, teknologi baterai saat ini masih memiliki banyak kelemahan fatal, terutama jika dipaksakan untuk medan jalan di Indonesia.
“Masyarakat tidak boleh dijadikan objek eksperimen. Harus ada hak perlindungan konsumen agar tidak mengalami kerugian besar. Teknologi listrik saat ini hanya optimal di jalan rata, sementara 40% wilayah Indonesia terdiri dari jalur pegunungan yang terjal,” ujar Prof. Sutan di hadapan awak media.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menambahkan, kendaraan listrik rentan mengalami overheat saat macet dan tidak memiliki tenaga yang cukup untuk melintasi tanjakan ekstrem, sehingga risiko mogok sangat tinggi.
Analisis Infrastruktur dan Keekonomian
Selain kendala teknis, Prof. Sutan memaparkan lima poin krusial yang menjadi kelemahan motor listrik saat ini:
Daya Tahan Baterai: Pengisian ulang yang terlalu sering dan jarak tempuh yang sangat terbatas.
Efisiensi Waktu: Waktu pengisian daya membutuhkan lebih dari 3 jam, sangat kontras dengan pengisian BBM yang hanya hitungan menit.
Kekuatan Mesin: Performa motor listrik dinilai belum mampu menandingi ketangguhan motor bensin di segala medan.
Infrastruktur: Stasiun pengisian daya masih sangat terbatas di luar kota-kota besar.
Risiko Keamanan: Sistem tukar baterai (battery swap) berisiko memicu kebakaran jika kualitas baterai sewaan tidak terjaga dengan standar keamanan tinggi.
Dampak Lingkungan dan Sektor Finansial
Sebagai pakar hukum, ia juga menyinggung potensi masalah limbah. Indonesia dinilai belum memiliki sistem daur ulang baterai nikel yang mumpuni, sehingga berisiko merusak ekosistem alam.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bahkan, ia menyebut negara maju seperti Jepang dan Jerman tetap berhati-hati dalam produksi kendaraan listrik karena persoalan jaminan kekuatan. “Jika kualitasnya tidak terjamin, pihak asuransi dan perbankan tentu akan sulit memberikan jaminan kredit bagi kendaraan listrik,” tegasnya.
Narasumber : Prof Dr Sutan Nasomal SH,MH,PhD Komentator Dunia Internasional Pakar Hukum Pidana Internasional Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia Jenderal Kompii Pimpinan/Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS
Jakarta, DN-II Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon didampingi Askomlek Panglima TNI Marsda TNI Basuki Rochmat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Komunikasi dan Elektronika (Rakor Komlek) TNI TA 2026 yang mengusung tema “Skomlek TNI Siap Mewujudkan TNI yang Prima Menuju Indonesia Maju dan Berdaulat”, bertempat di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/3/2026).
Dalam sambutanya Kasum TNI menekankan bahwa Komlek memiliki peran vital dalam menjamin kelancaran komunikasi militer yang cepat, aman, dan terintegrasi guna mendukung sistem komando dan pengendalian dalam setiap operasi. “Perkembangan Komlek sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan operasi militer modern, dalam penguasaan spektrum elektromagnetik memungkinkan terciptanya dominasi informasi dan efektivitas komando kendali di medan operasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kasum TNI menyampaikan bahwa Komlek TNI harus terus meningkatkan kemampuan personel serta memperkuat sistem komunikasi dan elektronika yang modern dan adaptif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun nonformal serta penguasaan teknologi mutakhir menjadi faktor kunci dalam menghadapi tantangan dimasa yang akan datang.
Kasum TNI juga menekankan pentingnya kesiapan Komlek dalam mendukung setiap operasi TNI di berbagai wilayah, termasuk daerah yang memiliki keterbatasan jaringan komunikasi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur komunikasi, penguatan sistem jaringan terpusat, serta interoperabilitas antar matra menjadi langkah strategis guna memastikan kelancaran operasi dan menjaga keunggulan informasi di medan tugas.
Rakor Komlek TNI TA 2026 ditutup secara resmi oleh Askomlek Panglima TNI. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, serta menyelaraskan langkah dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi komunikasi dan peperangan modern yang semakin kompleks.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
#tniprima
#tnirakyatkuat
#indonesiaemas2045
JAKARTA, DN-II Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keselamatan serta keamanan jemaah haji menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Hal ini disampaikan menyusul kekhawatiran terkait dinamika situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan hal tersebut usai memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/03/2026).
Menurut Dahnil, pemerintah saat ini tengah mematangkan berbagai skenario dan langkah mitigasi untuk memastikan kelancaran ibadah haji yang dijadwalkan akan dimulai pada April mendatang. Pihaknya memastikan akan terus melakukan koordinasi intensif dan memantau perkembangan situasi di Timur Tengah secara real-time untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan selanjutnya.
“Keselamatan jemaah adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Kami sedang menyusun berbagai skenario, termasuk memantau perkembangan geopolitik di kawasan agar seluruh rangkaian ibadah haji nantinya dapat berjalan aman dan lancar,” ujar Dahnil.
Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah asal Indonesia sejak keberangkatan hingga kepulangan nanti.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red/BPMI Setpres
Tagar: #KemensetnegRI
#RilisPresiden
#Haji2026 #InfoHaji
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (11/3/2026). Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengapresiasi transformasi Danantara yang kini sejajar dengan lembaga pengelola investasi negara atau sovereign wealth fund (SWF) kelas dunia.
Presiden Prabowo mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian Danantara yang kini diproyeksikan menjadi salah satu dari tujuh SWF terbesar di dunia.
“Kita bersyukur, kita sekarang sudah memiliki badan yang bisa disetarakan dengan sovereign wealth fund di dunia. Kita patut berbangga, Indonesia kini memiliki salah satu dari enam atau tujuh SWF terbesar di dunia,” ujar Presiden dalam sambutannya.
Capaian Kinerja Signifikan
Kepala BPI Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, mendampingi Presiden dalam acara tersebut. Presiden memberikan apresiasi khusus atas kinerja operasional Danantara di tahun pertamanya. Berdasarkan laporan yang diterima, tingkat pengembalian aset (return on asset) pada tahun 2025 melonjak lebih dari 300 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Presiden menekankan besarnya ekspektasi negara terhadap efisiensi pengelolaan aset oleh Danantara. Sebagai ilustrasi, Presiden menyebutkan bahwa dengan asumsi pengembalian aset sebesar 5 persen, Danantara ditargetkan mampu memberikan kontribusi kepada negara hingga 50 miliar dolar AS, atau setara dengan Rp800 triliun per tahun.
Pilar Ketahanan Ekonomi Nasional
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan posisi strategis Danantara sebagai instrumen untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak krisis global. Melalui tata kelola yang profesional dan berintegritas, Danantara diharapkan menjadi pilar utama dalam menjaga kemandirian ekonomi serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia.
Acara tasyakuran ini menjadi momentum refleksi bagi Danantara untuk terus meningkatkan perannya dalam mengelola aset negara secara produktif guna memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat luas.
— TIW —
#CatatanSeskab
#Danantara
#EkonomiIndonesia
#PrabowoSubianto
JAKARTA, DN-II Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau yang dikenal dengan PP Tunas.
Pertemuan yang diinisiasi oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, ini berlangsung di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta, pada Rabu (11/3/2026). Rapat tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat komitmen memberikan perlindungan komprehensif bagi anak-anak di ekosistem digital.
Mengingat Indonesia memiliki populasi anak yang mencapai sekitar 70 juta jiwa, pemerintah menegaskan pentingnya sistem perlindungan yang solid untuk menjaga generasi penerus bangsa.
Dalam arahannya, Seskab Teddy menekankan empat poin utama terkait kebijakan ini:
Esensi PP Tunas: Kebijakan ini bertujuan memastikan anak-anak menggunakan media sosial sesuai dengan tingkat kesiapan dan usianya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bukan Larangan Teknologi: PP Tunas bukanlah upaya untuk membatasi akses anak terhadap teknologi, melainkan memastikan penggunaan akun media sosial dilakukan secara bijak dan sesuai dengan perkembangan anak.
Komunikasi Publik: Informasi teknis dan detail terkait implementasi regulasi ini akan disampaikan secara berkala melalui juru bicara resmi yang telah ditunjuk.
Kolaborasi Lintas Sektor: Seskab mengajak seluruh lapisan masyarakat—khususnya orang tua, anak-anak, hingga media pers—untuk mendukung keberhasilan PP Tunas demi membangun generasi muda Indonesia yang lebih baik dan terlindungi.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi.
Red
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/03/2026). Fokus utama pertemuan ini adalah memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok serta kesiapan infrastruktur guna menyambut momentum Idulfitri 1447 Hijriah.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah harus hadir untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah tingginya permintaan menjelang hari raya.
”Stabilitas harga bahan pokok adalah prioritas utama. Kita tidak boleh membiarkan adanya gejolak harga yang memberatkan masyarakat. Koordinasi antar-kementerian dan lembaga harus berjalan sinergis untuk memastikan pasokan distribusi logistik lancar hingga ke pelosok daerah,” tegas Presiden.
Selain masalah pangan, Presiden juga memberikan perhatian khusus pada kesiapan infrastruktur. Ia menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk menjamin kelancaran jalur mudik, baik darat, laut, maupun udara, agar masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman.
Rapat tersebut juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap layanan publik selama periode mudik dan balik. Presiden meminta agar seluruh instansi terkait bersiaga penuh guna meminimalisir kendala yang mungkin terjadi di lapangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga ketenangan masyarakat saat merayakan hari besar keagamaan. Dengan koordinasi yang intensif, diharapkan perayaan Idulfitri tahun ini dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan tanpa kendala berarti bagi masyarakat di seluruh tanah air.
Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
JAKARTA, DN-II Menjelang perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-12 D-8 yang dijadwalkan pada April 2026, posisi tawar ekonomi Indonesia di kancah global semakin solid. Berdasarkan data tahun 2025, nilai ekspor Indonesia ke negara-negara anggota D-8 sukses mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 10,7%, dengan total nilai mencapai 25,7 miliar USD.
Pertumbuhan ini memperkokoh legitimasi Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan puncak organisasi kerja sama ekonomi negara-negara berkembang tersebut. Selain komoditas andalan seperti minyak kelapa sawit (CPO) dan batu bara yang masih menjadi motor utama, produk industri pengolahan juga menunjukkan penetrasi yang luar biasa di pasar internasional.
Sinergi perdagangan dengan negara mitra strategis seperti Malaysia, Pakistan, dan Turki tercatat terus bertumbuh positif. Tren ini diharapkan tidak hanya memperluas akses pasar, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global.
Sebagai tuan rumah KTT tahun depan, Indonesia siap memimpin transformasi ekonomi yang lebih tangguh!
Cek infografik untuk informasi detail selengkapnya!
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
#KemensetnegRI
#IndonesiaPimpinD8
#KenalD8
You cannot copy content of this page