Depok, DN-II Ikatan Keluarga Alumni Politeknik Negeri Jakarta (IKAPUNIJA) periode 2025-2029 menyatakan komitmen penuh untuk membangun jaring kerja alumni yang kuat sebagai solusi nyata terhadap tingginya kekhawatiran lulusan Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) terkait prospek lapangan pekerjaan. (14/12/2025).
Penegasan ini disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus Pusat (BPP) IKAPUNIJA 2025-2029, R Roro Dwi Handayani, dalam acara pelantikan di Gedung Perpustakaan PNJ, hari ini. Roro menyoroti kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini yang dinilai memicu kecemasan di kalangan wisudawan.
“Kondisi Indonesia hari ini menuntut kita untuk beradaptasi. Ada kekhawatiran yang wajar di kalangan alumni PNJ: bagaimana kita dapat bersaing secara optimal di dunia kerja yang semakin ketat?” ujar Roro dalam sambutannya.
Visi ‘Infinite Game’ dan Kooperatisasi Alumni
Roro menegaskan bahwa kunci sukses bagi alumni PNJ di masa depan adalah pergeseran fokus dari pencapaian individu menjadi kontribusi kolektif bagi sesama. ia menargetkan IKAPUNIJA bertransformasi menjadi ‘Infinite Game’ dan menjalankan ‘Sustainable Program’ yang berkelanjutan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Visi besar yang diusung adalah “membangun kooperatisasi alumni, karena alumni adalah orkestrasi yang tugasnya adalah menjadi connected of the dots (menghubungkan titik-titik),” jelasnya. Roro juga menekankan bahwa prioritas utama negara adalah menciptakan kesempatan kerja. “Apa yang dibutuhkan rakyat Indonesia? Pertama, lapangan pekerjaan; kedua, lapangan pekerjaan; dan ketiga, lapangan pekerjaan,” tegasnya.
Jaminan Networking sebagai Kebutuhan Dasar
Menurut Roro, peran alumni sangat vital dalam menciptakan networking yang kuat. Ia menyatakan secara lugas bahwa tanpa jaringan yang solid, prospek mendapatkan pekerjaan menjadi jauh lebih sulit.
“Sulit mendapatkan pekerjaan tanpa networking yang memadai. Sulit bersaing tanpa adanya senior atau kolega di perusahaan-perusahaan besar,” ujarnya.
Oleh karena itu, IKAPUNIJA berkomitmen untuk memastikan setiap lulusan memiliki jaminan networking dengan senior yang telah tersebar di berbagai perusahaan terkemuka, seperti Pertamina Gas, Telkom, dan lainnya. Jaringan alumni ini akan berfungsi sebagai jaring pengaman (safety net) yang menghubungkan lulusan baru dengan peluang karier.
Roro menutup paparannya dengan optimistis, menekankan bahwa kesuksesan hanya dapat diraih oleh mereka yang memiliki visi dan energi besar. “Orang yang memiliki energi dan mimpi besar adalah orang yang akan sukses di masa depan. Kita harus percaya bahwa setiap mimpi itu dapat dicapai melalui kerja sama yang erat,” tutupnya.
Red/Casroni
Depok, DN-II Dewan Perwakilan Alumni (DPA) IKAPUNIJA menyerukan kepada para alumni untuk mengambil peran sebagai pencipta masa depan, bukan sekadar peramal. Seruan ini didasari oleh kecepatan perubahan dunia yang bersifat eksponensial di Era Revolusi Industri 4.0.
Pesan penting ini disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Alumni (DPA) IKAPUNIJA, Malvin Pradipta Irianto, dalam acara Pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) IKAPUNIJA periode 2025-2029 dan Stadium Generale. Acara tersebut berlangsung di Gedung Perpustakaan Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) pada 14 Desember 2025.
Mengawal Organisasi dan Menciptakan Peluang
Mengawali sambutannya, Malvin mengucapkan selamat atas pelantikan BPP IKAPUNIJA periode 2025-2029. Ia memastikan bahwa DPA akan menjalankan perannya secara optimal sebagai pengawal bagi BPP IKAPUNIJA untuk menjamin roda organisasi berjalan dengan baik dan sesuai visi.
Malvin kemudian menyoroti tantangan besar yang dibawa oleh Era 4.0. Ia menegaskan bahwa para alumni harus memiliki inisiatif tinggi dan kemampuan adaptasi yang mumpuni.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Cara terbaik memperbaiki dan memprediksi masa depan adalah menciptakannya. The best way to predict the future is to create it,” tegas Malvin, yang merupakan alumni Teknik Sipil PNJ angkatan 2013.
Ia menambahkan, forum alumni tidak boleh hanya menjadi ajang reuni semata. IKAPUNIJA harus bertransformasi menjadi wadah strategis untuk menyamakan frekuensi dan menciptakan peluang kerja yang konkret di Indonesia. Untuk itu, Malvin mendorong alumni agar senantiasa menerapkan konsep learning to learning (belajar cara belajar), serta mengasah kemampuan membuat keputusan dan sistem yang efektif.
Keunggulan Teknis dan Pentingnya Soft Skill
Dalam kesempatan tersebut, Malvin juga membagikan kisah pribadinya yang menunjukkan nilai krusial dari pendidikan di PNJ. Ia bercerita saat menjalani magang di salah satu BUMN, Wijaya Karya, dirinya dihadapkan pada ujian kemampuan teknis.
“Di situ saya dengan PD-nya bilang, ‘Saya bisa.’ Alhamdulillah, saya mendapatkan skor yang sangat positif. Saya baru paham, ternyata 3 tahun kuliah di PNJ adalah untuk momen ini,” kenangnya. Kisah ini menjadi penekanan bahwa kualitas pendidikan teknis di PNJ telah membekali alumni dengan baik.
Namun, ia memberikan catatan penting: kemampuan teknis saja tidak akan cukup di masa depan.
Malvin dengan tegas mengingatkan bahwa alumni, khususnya mahasiswa, wajib untuk menguasai soft skill dan juga penting untuk mempelajari aspek psikologi.
“Ke depan, kita harapkan alumni tidak hanya menguasai bidang-bidang teknikal saja, tetapi juga menguasai soft skill. Soft skill ini penting untuk kepemimpinan, komunikasi, dan kolaborasi,” tutupnya, memberikan penekanan akhir pada pentingnya keseimbangan antara hard skill dan soft skill demi menghadapi persaingan global.
Red/Casroni
Depok, DN-II Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Prof. Yassierli, Ph.D. menegaskan bahwa peningkatan produktivitas nasional dan penguatan keterampilan digital adalah fondasi strategis Indonesia untuk menghadapi lanskap dunia kerja yang semakin tidak pasti. (14/12/2025).
Penegasan tersebut disampaikan dalam acara Pelantikan Badan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Politeknik Negeri Jakarta (BPP IKA PNJ) dan Studium Generale di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Minggu (14/12).
Menjawab Tantangan VUCA dengan Produktivitas
Menaker Yassierli menjelaskan bahwa dunia kerja kini berada dalam kondisi VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity) yang menuntut Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga adaptif. Ketidakpastian global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dampak pandemi COVID-19, semakin menekan kesiapan angkatan kerja baru.
Sebagai respons, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjadikan Gerakan Peningkatan Produktivitas Nasional sebagai agenda strategis. Program ini mencakup: 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penyiapan tenaga ahli dan skema sertifikasi produktivitas.
Pembentukan komunitas dan pengembangan klinik produktivitas.
Kerja sama dengan perguruan tinggi untuk pendirian pusat produktivitas.
“Inisiatif ini telah menjadi fokus utama sejak awal masa jabatan saya sebagai menteri,” ujar Yassierli.
Urgensi Penguatan Keterampilan Digital
Selain produktivitas, Yassierli juga menyoroti urgensi penguatan keterampilan digital. Data menunjukkan bahwa sekitar 59 persen angkatan kerja perlu meningkatkan keterampilannya (upskilling) agar tetap relevan.
Ia menekankan bahwa pembelajaran berkelanjutan (life-long learning) adalah kebutuhan mendesak, mengingat keterampilan digital tidak selalu harus diperoleh melalui jalur pendidikan formal.
Perubahan Peran Kerja dan Kompetensi Masa Depan
Yassierli memaparkan bahwa pergeseran teknologi telah mengubah banyak peran kerja dari manual menjadi berbasis inovasi dan teknologi. Diproyeksikan bahwa pada tahun 2030, sekitar 170 juta pekerjaan baru akan tercipta, sementara 92 juta pekerjaan berpotensi hilang atau tergantikan.
Menghadapi perubahan ini, Menaker menekankan bahwa dosen dan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar untuk mencetak lulusan yang adaptif, agile, dan berdaya saing global. Model penguasaan kompetensi harus bergeser dari spesialisasi tunggal menjadi kombinasi keterampilan yang saling melengkapi:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Keterampilan Teknis
Keterampilan Kognitif
Keterampilan Sosial
Menutup paparannya, Yassierli menggarisbawahi bahwa kemampuan kunci yang paling dicari di masa depan kerja adalah: Learning Agility, diikuti oleh Design Thinking, Kecerdasan Emosional, Kolaborasi, dan Inklusivitas.
Ia berharap alumni PNJ dapat menjadi garda terdepan dalam membangun kolaborasi antara akademika, industri, dan pemerintah, demi kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.
Red/Casroni
JAKARTA, DN-II Ikatan Alumni Politeknik Universitas Indonesia dan Politeknik Negeri Jakarta (IKAPUNIJA) menegaskan komitmennya dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) vokasi yang adaptif dan berdaya saing global. Komitmen ini ditandai dengan Pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) IKAPUNIJA periode 2025–2029, yang akan dirangkaikan dengan Studium Generale bertema krusial: “Magang, Vokasi & Kesiapan Kerja: Peran Alumni Politeknik dalam Menyongsong Industri 4.0”. (13/12/2025).
Acara strategis ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 14 Desember 2025, pukul 08.00–12.00 WIB, di Gedung Perpustakaan Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) dan terbuka untuk umum, khususnya mahasiswa, alumni, dan pegiat vokasi.
Menteri Ketenagakerjaan Hadir sebagai Narasumber Utama
Penguatan peran alumni politeknik dalam menghadapi disrupsi teknologi di era Industri 4.0 menjadi fokus utama. Untuk menggarisbawahi urgensi sinkronisasi kebijakan dan ekosistem vokasi, Studium Generale akan menghadirkan figur kunci di tingkat nasional:
Prof. Yassierli, Ph.D., Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kehadiran beliau diharapkan memberikan pandangan mendalam mengenai kebijakan ketenagakerjaan, akselerasi program magang yang relevan, dan kurikulum vokasi yang berbasis pada kebutuhan industri masa depan.
Dr. Syamsurizal, S.E., M.M., Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
Beliau akan memaparkan perspektif institusional mengenai peran PNJ sebagai kampus vokasi unggulan dalam mencetak lulusan yang siap kerja dan berinovasi.
R. Roro Dwi Handayani, Ketua BPP IKAPUNIJA Terpilih.
Akan mempresentasikan arah dan agenda kerja strategis organisasi alumni untuk periode 2025–2029, dengan fokus pada penguatan jejaring alumni sebagai jembatan antara pendidikan, industri, dan kebijakan.
Jejaring Alumni sebagai Katalisator SDM Vokasi
Momentum pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan penanda konsolidasi strategis alumni vokasi dalam merespons tuntutan transformasi industri yang dipacu oleh digitalisasi dan otomatisasi. IKAPUNIJA menempatkan penguatan jejaring sebagai kunci untuk memastikan lulusan politeknik memiliki relevansi kompetensi yang berkelanjutan di tengah dinamika teknologi.
“Alumni politeknik memiliki posisi yang sangat strategis karena kedekatan kompetensi teknis mereka dengan kebutuhan riil sektor industri. Melalui IKAPUNIJA, kami ingin alumni berperan sebagai katalisator peningkatan kualitas SDM vokasi Indonesia,” ujar salah satu panitia.
Target dan Komitmen IKAPUNIJA 2025–2029
BPP IKAPUNIJA 2025–2029 menargetkan kontribusi nyata dalam beberapa aspek krusial:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penyerapan Tenaga Kerja: Mengoptimalkan jejaring alumni untuk mempercepat penempatan lulusan di sektor-sektor strategis.
Pengembangan Program Magang: Berkolaborasi dengan industri untuk merancang program magang yang lebih adaptif dan outcome-based.
Riset Terapan dan Inovasi: Mendorong kolaborasi riset terapan antara kampus, alumni, dan industri.
Acara ini juga membuka ruang partisipasi publik dan diskusi langsung bagi mahasiswa dan alumni vokasi untuk memahami tantangan serta peluang karier di era Industri 4.0. Melalui forum ini, IKAPUNIJA menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis dalam pembangunan SDM nasional berbasis vokasi yang unggul dan berdaya saing global.
Red/Casroni
Jakarta, DN-II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk membangun komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pelayanan kesehatan pada fasilitas layanan kesehatan daerah. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi urusan wajib pemerintahan daerah. Selain itu, langkah ini juga untuk mencegah terjadinya kembali peristiwa penolakan pasien kritis yang berakibat hilangnya nyawa di daerah.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sang Made Mahendra Jaya menjelaskan, guna mendorong komitmen tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) bernomor 400.5/9764/SJ tentang Penguatan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Layanan Kesehatan Daerah. SE yang ditetapkan pada 10 Desember 2025 itu ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia.
“Surat Edaran ini tentunya bertujuan untuk memastikan Pemda agar melakukan penguatan terhadap tata kelola pelayanan kesehatan pada fasilitas layanan kesehatan daerah, serta menekankan kembali dalam penanganan pasien kritis menjadi prioritas utama dan wajib dilaksanakan dalam upaya penyelamatan nyawa pasien,” ujar Mahendra dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (12/12/2025).
Sejalan dengan ketentuan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi seseorang yang berada dalam kondisi gawat darurat. Penting juga untuk mendahulukan penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasan, serta dilarang menolak pasien dan mendahulukan urusan administratif sehingga pelayanan kesehatan menjadi tertunda.
“Pada setiap fasilitas layanan kesehatan (Fasyankes) daerah, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi seseorang yang berada dalam kondisi gawat darurat tanpa penolakan, tanpa syarat administrasi, dan tanpa hambatan pembiayaan,” ujar Mahendra sebagaimana poin SE tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mahendra menekankan, kepala daerah perlu memastikan fasilitas layanan kesehatan tetap beroperasi selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Selain itu, kepala daerah juga diminta menyiapkan sarana dan prasarana kesehatan serta menyiagakan tenaga kesehatan sesuai standar layanan kesehatan.
Red
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.1/9772/SJ tentang Penggunaan Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) serta Pergeseran Anggaran dalam APBD Daerah Bencana. Surat yang ditujukan kepada kepala daerah di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) tersebut diteken Mendagri pada Kamis, 11 Desember 2025.
SE tersebut memberikan pedoman kepada Pemda terdampak bencana dalam menggunakan bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan Pemda lainnya. Selain itu, surat tersebut juga mengatur mekanisme pergeseran anggaran dalam APBD untuk percepatan penanganan bencana. SE ini diterbitkan untuk memastikan dukungan anggaran dapat segera digunakan secara tepat, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Dalam surat tersebut, Mendagri menekankan agar bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun Pemda dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga sarana dan prasarana dasar. Surat ini juga merinci berbagai kebutuhan yang mencakup tiga komponen tersebut.
“Penampungan dan hunian sementara, seperti tenda, terpal, matras, tali tambang,” tulis Mendagri mengenai salah satu sarana dan prasarana dasar yang perlu diperhatikan daerah terdampak bencana.
Lebih lanjut, bagi Pemda yang masih menetapkan kondisi tanggap darurat, penggunaan bantuan dapat dianggarkan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) melalui pembebanan langsung dengan sejumlah tahapan yang diatur dalam surat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Apabila kondisi tanggap darurat telah berakhir, penggunaan bantuan dari pemerintah pusat maupun Pemda lainnya dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, sesuai dengan kewenangannya pada program, kegiatan, dan subkegiatan, serta kode rekening belanja berkenaan dengan tahapan yang diatur dalam surat.
Red
Jakarta, DN-II Wakil Kepala Pusat Penerangan (Wakapuspen) TNI Brigjen TNI Osmar Silalahi, didampingi Kadispenal Laksma TNI Tunggul, Sekretaris Dispenad Kolonel Inf Heri Bambang Wahyudi, serta Kasubdisdokprod Dispenau Kolonel Sus Filfadri, memaparkan perkembangan terbaru terkait pelibatan TNI dalam operasi penanggulangan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Keterangan resmi tersebut disampaikan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (12/12/2025).
Dalam penjelasannya, Wakapuspen TNI mengungkapkan bahwa upaya TNI terus ditingkatkan seiring besarnya kebutuhan penanganan di tiga provinsi terdampak. Hingga hari ini, TNI telah mengerahkan 33.860 personel untuk membantu penanggulangan bencana. Selain itu, sebanyak 79 alutsista, meliputi pesawat fixed wing, rotary wing, kapal perang (KRI), hingga kapal ADRI, telah difungsikan secara optimal untuk distribusi logistik dan mobilisasi pasukan.
Bantuan kebutuhan dasar untuk masyarakat juga terus mengalir. Hingga saat ini, total 2.230,5 ton logistik telah disalurkan menggunakan berbagai moda transportasi, mulai dari pesawat, kapal laut, kendaraan darat, speedboat, sepeda motor, hingga upaya langsung oleh prajurit di lapangan. Pada hari ini, dua pesawat dari Lanud Halim Perdanakusuma diberangkatkan ke Banda Aceh, disusul satu pesawat Hercules yang diterbangkan ke Lanud Suwondo, Medan. 
Lebih lanjut, Wakapuspen TNI menjelaskan terkait pengiriman bantuan hari ini dari Lanud Halim Perdanakusuma, yang juga membawa perlengkapan tambahan selain sembako, termasuk forklift, mobil water treatment, serta 24 tenaga kesehatan TNI AD. “Sudah sampai di Aceh Tamiang sebanyak 24 orang dengan komposisi 6 orang dokter spesialis, kemudian 6 orang perawat, 4 orang dokter umum, serta 8 orang bintara maupun tamtama evakuasi. Nantinya Nakes ini akan menjadi satgas mobil kesehatan di wilayah Provinsi Aceh,” ujarnya.
Di samping itu, Wakapuspen TNI menegaskan komitmen TNI dalam memastikan distribusi bantuan menjangkau daerah yang sulit diakses. Pesawat Cassa dan berbagai jenis helikopter terus digunakan untuk menyuplai kebutuhan masyarakat di wilayah terisolir. “Kami mencoba untuk setiap masyarakat yang terdampak bencana ini, kita bisa menyuplai ataupun memberikan dukungan logistik sehingga mereka merasakan bahwasannya negara hadir untuk membantu mereka secara maksimal,” tegas Wakapuspen TNI.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pada sektor infrastruktur, TNI mempercepat pembangunan jembatan darurat guna membuka kembali akses yang terputus. Hingga hari ini, terdapat 32 titik pembangunan jembatan Bailey, dengan satu jembatan Bailey Anggoli telah selesai 100%. Sementara itu, komponen jembatan lainnya masih dalam proses pengiriman dan pembangunan. Selain itu, sebanyak 14 jembatan Aramco telah diberangkatkan melalui Kapal ADRI LIII dari Tanjung Priok dan dijadwalkan tiba pada Minggu mendatang.
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, TNI juga menambah dua unit mobil penjernih air (RO) sehingga total operasional menjadi 12 unit. Peralatan ini sangat dibutuhkan mengingat banyaknya daerah terdampak yang masih kekurangan sumber air layak konsumsi. TNI menegaskan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga guna memastikan seluruh dukungan penanggulangan bencana berjalan optimal.
Red
#tniprima
#tnirakyat
#indonesiamaju
#tnisiagabencana
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.8.1.7/9761/SJ tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Dokumen Lainnya pada Daerah Terdampak Bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Edaran yang bersifat segera tersebut ditujukan kepada gubernur serta bupati/wali kota di seluruh Indonesia.
Kebijakan tersebut diterbitkan menyusul bencana banjir dan tanah longsor yang menyebabkan terhentinya sebagian layanan serta rusaknya sarana dan dokumen kependudukan warga. SE tersebut menegaskan pentingnya percepatan pemulihan layanan administrasi kependudukan (adminduk) agar masyarakat terdampak tetap memperoleh kepastian identitas penduduk.
“Serta perlindungan administrasi negara bagi penduduk yang terdampak,” kata Mendagri dalam SE tersebut.
Lebih lanjut, Mendagri meminta Gubernur Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk segera mengarahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) provinsi agar melakukan pemetaan kondisi layanan adminduk di kabupaten/kota terdampak, mendata sarana dan prasarana yang rusak, serta mengajukan kebutuhan sarana pendukung, seperti blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), guna mengganti dokumen kependudukan yang hilang atau rusak. Gubernur juga diminta melaporkan perkembangan pelayanan darurat secara berkala kepada Mendagri melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil.
Sementara itu, bupati/wali kota di daerah terdampak diminta memastikan Dinas Dukcapil kabupaten/kota bergerak cepat menerbitkan dokumen kependudukan prioritas, antara lain Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan secara menyeluruh tanpa permohonan dan diserahkan melalui RT/desa/lurah; KTP-el yang diterbitkan berdasarkan permohonan; serta Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang diterbitkan sesuai permohonan dengan persyaratan yang berlaku.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Pelayanan penerbitan kembali dokumen kependudukan … dilaksanakan dengan prosedur sederhana, cepat, dan tanpa pungutan biaya dalam bentuk apa pun, serta tidak mensyaratkan dokumen pendukung yang hilang, rusak, atau tidak dapat disertakan akibat bencana,” tegas Mendagri.
Di samping itu, Mendagri menginstruksikan gubernur serta bupati/wali kota se-Indonesia untuk menggerakkan Dinas Dukcapil di daerah yang tidak terdampak agar membantu daerah terdampak melalui dukungan tenaga, fasilitas, dan pendampingan teknis.
Para kepala daerah juga diminta berkoordinasi dengan instansi terkait guna mempercepat pengurusan dokumen masyarakat lainnya yang hilang atau rusak, seperti surat kelengkapan kendaraan bermotor, sertifikat tanah, hingga ijazah sekolah atau perguruan tinggi, sehingga seluruh proses dapat diselesaikan secara cepat, mudah, dan tanpa biaya.
Mendagri menegaskan bahwa tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun dalam layanan adminduk, apalagi dalam kondisi darurat bencana. Langkah ini penting sebagai bentuk pelindungan negara kepada warga yang tengah menghadapi masa sulit.
Adapun SE tersebut ditembuskan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Red
Tangerang, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra strategis kepala desa dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hal itu disampaikan Mendagri setelah mengukuhkan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Indonesia periode 2025–2031 di Grand Anara Hotel, Kota Tangerang, Banten, Jumat (12/12/2025).
Mendagri menekankan bahwa asosiasi tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurutnya, Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan besar kepada desa, termasuk dalam penyusunan program dan pengelolaan anggaran. Karena itu, keberadaan BPD menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
Ia juga menyoroti sejumlah kasus yang menjerat kepala desa akibat kesalahan dalam pengelolaan anggaran. Karena itu, Mendagri berharap ABPEDNAS mampu memperkuat pengawasan serta memberikan masukan terhadap program-program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Kita harapkan karena adanya badan ini, akan membuat balancing, pengawas, dan juga … memberikan masukan ya dalam rangka program-program yang betul-betul menyentuh rakyat. Sehingga uang itu tidak disalahgunakan,” ujarnya. 
Mendagri menjelaskan bahwa pembinaan terhadap pemerintah desa secara formal berada di tangan bupati atau wali kota. “Nah, ini para bupati kita dorong untuk melakukan pengawasan, pembinaan. Sambil kami monitoring juga bersama-sama Kementerian Desa,” ujar Mendagri.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pengawasan dari bawah, seperti melalui BPD, sangat penting untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran desa. “Mekanisme pengawasan dari bawah lebih penting, yaitu dari Badan Permusyawaratan Desa,” tambahnya.
Apalagi, kata Mendagri, Indonesia memiliki lebih dari 75.000 desa. Dengan komposisi BPD yang berkisar antara 5 hingga 9 orang per desa, jumlah anggota asosiasi tersebut menjadi sangat besar. “Nah ini kita harapkan menjadi kekuatan besar untuk menjadi pengawas dan memberikan kontribusi,” tandas Mendagri.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Ketua Umum Pimpinan Pusat ABPEDNAS Indra Utama beserta jajaran pengurus, serta pejabat terkait lainnya. Dalam forum itu, Mendagri juga dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pakar ABPEDNAS.
Red
Jakarta, DN-II Gabungan Aktivis Pati (GAP) setelah melakukan orasi di depan gedung merah putih KPK RI di Jakarta selama tiga hari, atas undangan jubir KPK Lakukan diskusi secara tertutup. Jubir KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Budi Prasetyo mengatakan bahwa penetapan tersangka Sudewo dalam kasus gratifikasi DJKA tinggal menunggu waktu. (12/12/2025).
“Karena yang kami periksa ini banyak jadi ibaratnya seperti gunung yang kami periksa adalah kaki bukit-bukitnya dulu baru nanti lama-lama naik sampai ke pusatnya yakni Bapak SDW, itu sendiri Karena posisinya Pak SDW berada di atas dari beberapa titik yang kami periksa,” ungkap Budi dalam keterangannya dalam diskusi.
“Jadi masyarakat Pati di mohon bersabar dan Yakinlah kami tidak bisa diintervensi dari pihak manapun, kami bekerja harus berhati-hati jangan sampai salah langkah dan ada yang terlewatkan, karena target kami semua akan bisa terungkap, ” pungkasnya.
Perwakilan dari Gabungan aktivis Pati GAP Toni yang juga tim kuasa hukum AMPB (Aliansi Masyatakat Pati Bersatu) beberapa kali lakukan pertanyaan kapan Sudewo ditangkap namun pihak KPK yang diwakili jubir dan humas KPK mengatakan bahwa tidak lama lagi akan dilakukan pemanggilan, namun belum bisa dipastikan kapan statusnya dinaikkan menjadi tersangka. “Apakah menunggu hingga selesai masa jabatan ?” , dengan tegas Budi mengatakan bahwa tidak akan selama itu yang jelas pihaknya harus hati-hati karena terlalu banyak yang harus diperiksa. 
Mury perwakilan GAP menekankan bahwa kegiatan unjuk rasa akan terus dilakukan,”Jika kali ini tiga hari berturut-turut mungkin di lain waktu bisa seminggu berturut-turut , kami akan terus melakukan gerakan kami ini agar keadilan bisa ditegakkan di negara Indonesia ini, tidak ada korupsi yang bisa membangun negeri, korupsi itu pasti akan menggerogoti terus-menerus secara masif, negara akan runtuh, kami sangat cinta KPK maka Mari bersama-sama menyelamatkan negeri Indonesia tercinta ini,” tutupnya. /Red.
You cannot copy content of this page