BREBES, DN-II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Dinkopumdag) mengambil langkah strategis dalam mengawal pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis. Langkah ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) yang mempertemukan Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Brebes dengan jajaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Kabupaten Brebes, Rabu (11/3/2026).
Pertemuan yang digelar secara daring tersebut menjadi titik awal sinergi dalam memantapkan rantai pasok pangan yang akan disalurkan kepada sasaran program di wilayah Brebes.
Mengoptimalkan Peran Koperasi dalam Rantai Pasok
Agenda utama dalam koordinasi ini adalah memetakan teknis kerja sama antara Koperasi Merah Putih dengan BGN. Koperasi desa didorong untuk tidak sekadar menjalankan fungsi simpan pinjam, melainkan bertransformasi menjadi pilar utama dalam rantai pasok (supply chain) penyediaan bahan pangan bergizi.
Langkah ini selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih, serta diperkuat dengan Surat Edaran Bupati Brebes Nomor 500.3/3/II/2026 mengenai pemberdayaan ekonomi lokal dalam menyukseskan program gizi nasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
undangan 11 maret.file pdf
Dua Fokus Utama Sinergi
Dalam rapat tersebut, Kepala Bidang Koperasi Dinkopumdag Brebes, Sapto Aji Pamungkas, bersama perwakilan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Ir. Masrukhi Bahro, menggarisbawahi dua fokus utama:
Sinergi Operasional: Memastikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki kapasitas yang mumpuni dalam menyuplai kebutuhan pangan yang sehat, aman, dan berkualitas bagi BGN.
Transparansi dan Akuntabilitas: Sosialisasi mengenai Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2026 sebagai bentuk kesiapan administrasi koperasi sebelum terjun dalam proyek strategis pemerintah.
“Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat akar rumput. Melalui kerja sama dengan BGN, kita memastikan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis berasal dari hasil petani dan peternak lokal yang dikoordinasikan secara kolektif oleh koperasi,” tegas Sapto Aji Pamungkas.
Mendorong Ekonomi Lokal
Melalui kolaborasi ini, Pemkab Brebes berharap perputaran ekonomi dari program Makan Bergizi Gratis tetap berada di wilayah lokal. Hal ini tidak hanya menjamin kualitas nutrisi bagi masyarakat, tetapi juga secara langsung meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi melalui kemitraan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Ketua Lembaga Pemantau Peduli Pendidikan (LMPP) Kabupaten Brebes, Wahidin, secara resmi mengajukan permohonan bantuan kursi roda kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes pada Selasa (10/3/2026).
Permohonan tersebut diajukan untuk mendukung mobilitas dan kebutuhan penunjang medis bagi anaknya yang saat ini sedang memerlukan alat bantu khusus. Sebagai sosok yang aktif dalam mengawal isu-isu sosial dan pendidikan di wilayah Brebes, Wahidin menyampaikan harapannya agar proses pengajuan ini dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku di BAZNAS.
Sinergi Lembaga dalam Layanan Sosial
Langkah yang diambil Wahidin ini menyoroti peran strategis BAZNAS dalam menghimpun serta menyalurkan zakat, infak, dan sedekah untuk membantu warga yang membutuhkan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan. 
Wahidin mengapresiasi respons BAZNAS yang dinilai sigap dalam melayani kebutuhan masyarakat. Ia berharap kursi roda tersebut dapat segera terealisasi guna menunjang aktivitas keseharian putranya agar lebih mandiri.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami berharap proses ini berjalan lancar sehingga bantuan tersebut bisa segera bermanfaat bagi putra saya untuk mendukung mobilitasnya,” ujar Wahidin.
Respons BAZNAS Kabupaten Brebes
Menanggapi permohonan tersebut, Ketua BAZNAS Kabupaten Brebes, Mahali, melalui anggotanya, Asep Aunilah, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima berkas pengajuan tersebut.
Asep menegaskan bahwa BAZNAS akan menindaklanjuti permohonan tersebut sesuai dengan alur birokrasi internal. “Pengajuan ini akan kami bahas terlebih dahulu dalam rapat internal, dan keputusan akhirnya nanti akan ditetapkan melalui rapat pleno,” jelas Asep.
Kasus ini menjadi cerminan bahwa akses terhadap alat bantu kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat, terutama bagi penyandang disabilitas maupun warga yang sedang dalam masa pemulihan medis. Diharapkan, kolaborasi antara elemen masyarakat dan lembaga zakat seperti BAZNAS dapat terus terjaga demi memberikan dampak sosial yang berkelanjutan bagi warga Kabupaten Brebes.
Reporter: Teguh
JAKARTA, DN-II Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau yang dikenal dengan PP Tunas.
Pertemuan yang diinisiasi oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, ini berlangsung di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta, pada Rabu (11/3/2026). Rapat tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat komitmen memberikan perlindungan komprehensif bagi anak-anak di ekosistem digital.
Mengingat Indonesia memiliki populasi anak yang mencapai sekitar 70 juta jiwa, pemerintah menegaskan pentingnya sistem perlindungan yang solid untuk menjaga generasi penerus bangsa.
Dalam arahannya, Seskab Teddy menekankan empat poin utama terkait kebijakan ini:
Esensi PP Tunas: Kebijakan ini bertujuan memastikan anak-anak menggunakan media sosial sesuai dengan tingkat kesiapan dan usianya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bukan Larangan Teknologi: PP Tunas bukanlah upaya untuk membatasi akses anak terhadap teknologi, melainkan memastikan penggunaan akun media sosial dilakukan secara bijak dan sesuai dengan perkembangan anak.
Komunikasi Publik: Informasi teknis dan detail terkait implementasi regulasi ini akan disampaikan secara berkala melalui juru bicara resmi yang telah ditunjuk.
Kolaborasi Lintas Sektor: Seskab mengajak seluruh lapisan masyarakat—khususnya orang tua, anak-anak, hingga media pers—untuk mendukung keberhasilan PP Tunas demi membangun generasi muda Indonesia yang lebih baik dan terlindungi.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi.
Red
KOTA TEGAL DN-II Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Pemerintah Kota Tegal melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah mal, Rabu (11/3).
Kegiatan tersebut untuk memastikan tidak ada makanan dan minuman yang tak layak masih beredar di Kota Tegal serta memastikan harga bahan pokok terjangkau bagi masyarakat.
Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono memimpin langsung sidak tersebut didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal, M. Zaenal Abidin mendatangi toserba Yogya dan Rita Mall Tegal.
Dedy Yon Supriyono mengatakan pihaknya memeriksa harga kebutuhan pokok, masa kadaluarsa, bahan makanan apakah mengandung formalin atau tidak. Hasilnya tidak ada makanan dan minuman yang mengandung formalin, masa kadaluarsanya juga aman.
Selain itu, Wali Kota Tegal juga mengecek beberapa bahan pokok yang terkait dengan harga pasar seperti beras, gula, minyak, sayur, makanan kemasan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dari hasil sidak tersebut, untuk wilayah Kota Tegal harga kebutuhan pokok relatif aman. Seperti untuk harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) seharga Rp12.000 per kilogram, kemudian minyak sayur jenis minyak kita seharga Rp15.700 per liter dan untuk gula pasir seharga Rp17.500 per kilogram.
“Harga-harga yang berlaku ini masih standar dan sesuai aturan, sehingga untuk wilayah Kota Tegal relatif aman,” ujar Dedy Yon.
Untuk makanan kemasan kaleng, dari hasil sidak tidak ada yang kadaluarsa dan aman. Termasuk pengecekan sejumlah bahan makanan melalui laboratorium seperti ikan asin, kolang kaling dan lainnya, aman dari kandungan zat kimia berbahaya.
Pemerintah Kota Tegal juga membantu masyarakat dengan mengadakan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang menyediakan sembako dengan harga yang terjangkau. Seperti gula pasir sesuai harga Bulog dijual Rp17.000 per kilogram.
Kemudian untuk harga minyak sayur seharga Rp15.500/ liter. Harapannya upaya ini bisa untuk menekan kenaikan harga dan kenaikan inflasi di Kota Tegal.(* Bim )
Kabupaten Tegal, DN-II Dalam rangka memastikan keselamatan transportasi serta kesiapan armada menjelang meningkatnya mobilitas masyarakat, jajaran Polres Tegal melaksanakan kegiatan ramp check terhadap armada bus di Pool Bus Pariwisata Dedy Jaya, Kabupaten Tegal, Rabu (11/3/2026).
Kegiatan pemeriksaan tersebut dipimpin oleh Kanit Kamsel Satlantas Polres Tegal Ipda Bares Wiji W, S.H. bersama personel Satlantas dan petugas dari instansi terkait dengan melakukan pengecekan terhadap kondisi teknis kendaraan guna memastikan seluruh armada dalam kondisi laik jalan.
Dalam kegiatan tersebut, petugas secara langsung melakukan pemeriksaan terhadap beberapa komponen penting kendaraan seperti sistem pengereman, kondisi ban, lampu kendaraan, wiper, kelengkapan surat-surat kendaraan, serta perlengkapan keselamatan seperti palu pemecah kaca dan alat pemadam api ringan (APAR). Petugas juga melakukan pengecekan langsung kepada pengemudi terkait kesiapan kendaraan sebelum beroperasi.
Seperti terlihat di lokasi, petugas melakukan pemeriksaan langsung pada bagian depan bus serta berkoordinasi dengan pengemudi guna memastikan seluruh aspek keselamatan kendaraan terpenuhi sebelum digunakan untuk mengangkut penumpang.
Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan bahwa kegiatan ramp check ini merupakan langkah preventif Polri untuk memastikan keselamatan masyarakat yang menggunakan transportasi umum, khususnya bus pariwisata. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Ramp check ini kami lakukan untuk memastikan seluruh armada bus yang beroperasi benar-benar dalam kondisi laik jalan, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman,” ujar AKBP Bayu Prasatyo.
Sementara itu, Kanit Kamsel Satlantas Polres Tegal Ipda Bares Wiji menambahkan bahwa selain melakukan pemeriksaan kendaraan, petugas juga memberikan imbauan kepada para pengemudi dan pengelola bus agar selalu memperhatikan kondisi kendaraan serta mengutamakan keselamatan selama perjalanan.
Dengan dilaksanakannya kegiatan ramp check ini, diharapkan seluruh armada bus yang beroperasi dari wilayah Kabupaten Tegal dapat memenuhi standar keselamatan, sehingga potensi kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir dan masyarakat merasa aman saat menggunakan transportasi bus. ( Bim )
BREBES, DN-II Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menginstruksikan jajaran terkait untuk segera melakukan percepatan penanganan pascabencana tanah longsor di Desa Cilibur, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Peninjauan langsung dilakukan Gubernur di lokasi terdampak, Rabu (11/3/2026).
Dalam kunjungannya, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pemulihan akses jalan yang ambrol serta keamanan fasilitas pendidikan menjadi prioritas utama agar aktivitas warga dan proses belajar mengajar siswa tidak terganggu.
“Jalan ini akses vital bagi mobilitas warga, jadi harus segera dipulihkan. Terkait teknisnya, nanti akan didiskusikan antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Kabupaten menyiapkan langkah alternatif, dan provinsi siap melakukan intervensi,” ujar Ahmad Luthfi saat memimpin rapat koordinasi singkat di lokasi bencana.
Turut mendampingi Gubernur dalam peninjauan tersebut, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan, Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro, serta Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sadimin.
Penanganan Infrastruktur dan Sekolah
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bencana longsor ini dipicu oleh hujan intensitas tinggi yang mengguyur sejak awal Maret 2026, menyebabkan debit Sungai Longkrang meningkat dan menggerus tebing. Peristiwa pertama terjadi pada 1 Maret, dan kondisi diperparah oleh hujan susulan pada 8 Maret 2026 yang menyebabkan badan jalan penghubung antardesa serta bangunan SMP Muhammadiyah 3 Paguyangan terdampak. Meski tidak ada korban jiwa, fasilitas umum tersebut mengalami kerusakan cukup berat.
Terkait upaya perbaikan jalan, Kepala DPUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, memaparkan dua opsi teknis. Opsi pertama adalah merelokasi jalan dengan memanfaatkan lahan di sekitar lokasi, atau opsi kedua dengan mempertahankan jalur eksisting melalui pembangunan talud pengaman.
“Untuk opsi kedua, ada konsekuensi pembongkaran gedung sekolah bagian depan agar akses jalan bisa dibuka kembali. Ini masih terus kita kaji mana yang paling efektif,” jelas Henggar.
Di sisi lain, Gubernur juga menekankan pentingnya keberlanjutan pendidikan bagi 108 siswa SMP Muhammadiyah 3 Paguyangan. Saat ini, kegiatan belajar mengajar sementara dialihkan ke gedung Madrasah Diniyah Muhammadiyah yang berjarak sekitar 300 meter dari lokasi.
“Anak-anak tidak boleh berhenti sekolah. Kepala sekolah segera berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai kebutuhan yang mendesak. Meskipun pengelolaan SMP merupakan kewenangan kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan turut membantu,” tegas Luthfi.
Relokasi Sekolah
Menanggapi instruksi tersebut, Kepala SMP Muhammadiyah 3 Paguyangan, Ahmad Najib, memastikan bahwa meski berpindah lokasi, proses pembelajaran tetap berjalan kondusif. Pihak sekolah bersama Amal Usaha Muhammadiyah bahkan telah menyiapkan lahan alternatif untuk relokasi gedung permanen.
“Kami sudah mengusulkan rencana relokasi kepada dinas terkait untuk meninjau lahan alternatif tersebut. Hal ini penting demi menjamin keamanan siswa dan kenyamanan proses belajar dari risiko longsor susulan,” pungkas Najib.
Reporter: Rio
BREBES, DN-II Sebagai salah satu satuan pendidikan dengan basis massa siswa yang besar, SMPN 3 Tanjung terus memperkokoh komitmennya dalam menjaga mutu lulusan. Saat ini, fokus utama sekolah diarahkan pada penyelenggaraan Penilaian Proyek Kurikulum (PPK) bagi ratusan siswa kelas 9 sebagai tahapan krusial menuju kelulusan. (11/3/2026).
Berdasarkan data terbaru dari bagian Tata Usaha (TU), SMPN 3 Tanjung saat ini mendidik sebanyak 1.016 siswa. Jumlah tersebut terdistribusi ke dalam tiga tingkatan: 323 siswa di kelas 7, 349 siswa di kelas 8, serta 344 siswa di kelas 9.
Kepala SMPN 3 Tanjung, Basuki, S.Pd., M.Pd., menekankan bahwa mengelola ribuan siswa membutuhkan sinergi yang kuat di seluruh lini organisasi sekolah.
“Dengan total 1.016 siswa, fokus utama kami adalah memastikan seluruh aspek, baik pelayanan administrasi maupun proses akademik, dapat berjalan beriringan tanpa kendala. Manajemen yang solid menjadi kunci agar layanan pendidikan tetap optimal bagi seluruh siswa,” ujar staf TU mewakili pihak sekolah.
Fokus pada Kualitas Lulusan Melalui PPK
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kegiatan PPK yang tengah berlangsung bagi 344 siswa kelas 9 menjadi sorotan utama. Penilaian ini merupakan evaluasi komprehensif untuk mengukur kedalaman pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang telah ditempuh selama tiga tahun.
Mata pelajaran inti seperti Matematika dan Bahasa Indonesia menjadi fokus utama dalam ujian kali ini. Pelaksanaan PPK diawasi secara ketat di bawah koordinasi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Koli Korliana. Langkah ini diambil untuk menjaga objektivitas, standarisasi penilaian, sekaligus menanamkan kedisiplinan kepada para siswa.
Pihak sekolah berharap melalui rangkaian penilaian ini, siswa kelas 9 tidak hanya mencapai standar nilai akademik yang memuaskan, tetapi juga memiliki kesiapan mental dan karakter yang matang sebelum melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-127 yang dilaksanakan oleh Kodim 0713/Brebes di Desa Cikuya, Kecamatan Banjarharjo, resmi berakhir. Penutupan program ini menandai rampungnya rangkaian kegiatan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan di wilayah perdesaan tersebut.
Kepala Desa Cikuya, Sekod, menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi serta kerja keras seluruh personel TNI dan pihak terkait yang telah menyukseskan program ini. Ia menilai, kolaborasi solid antara TNI, Pemerintah Daerah, dan masyarakat setempat menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan tersebut.
“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat. Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan tingginya antusiasme masyarakat Desa Cikuya membuat seluruh target pembangunan dapat tercapai dengan sangat baik,” ujar Sekod saat diwawancarai awak media www.detik-nasional.com, Rabu (11/3/2026).
Lebih lanjut, Sekod berharap hasil pembangunan, baik fisik maupun non-fisik yang telah dikerjakan selama program TMMD berlangsung, dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi kesejahteraan warga.
“Harapan kami, fasilitas yang telah dibangun ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Sebagai pemerintah desa, kami berkomitmen untuk menjaga dan merawat hasil pembangunan ini agar usia pakainya lebih lama dan dapat terus dirasakan manfaatnya oleh warga ke depannya,” tambahnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Program TMMD sendiri merupakan wujud nyata dari kemanunggalan TNI dengan rakyat. Melalui pendekatan gotong royong, program ini terbukti efektif dalam memangkas kesenjangan pembangunan dan mempercepat aksesibilitas di wilayah pelosok, sekaligus memperkokoh ketahanan nasional dari tingkat desa.
Reporter: Rio
BEKASI, DN-II Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak tebang pilih dalam mengusut tuntas skandal suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Hal ini menyusul terungkapnya daftar penerima aliran dana “panas” dalam persidangan dakwaan pengusaha Sarjan di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (9/3).
Ketua Bidang Investigasi DPP IWO Indonesia Raga Siliwangi menegaskan bahwa dalam surat dakwaan Jaksa di persidangan telah menyebutkan keterlibatan sejumlah pihak harus segera ditindaklanjuti dengan penetapan status tersangka.
Dalam dakwaan jaksa KPK, Sarjan diduga menyuap Bupati Bekasi periode 2025-2030, Ade Kuswara Kunang, senilai Rp11,4 miliar. Namun, praktik lancung ini diduga melibatkan jejaring yang lebih luas.
IWO Indonesia menilai, jika nama-nama tersebut sudah muncul dalam surat dakwaan jaksa secara terperinci dengan nominal yang jelas, maka sudah ada alat bukti yang cukup bagi KPK untuk menaikkan status mereka.
”Nama-nama yang muncul dalam dakwaan jaksa KPK bukan sekadar rumor, melainkan sudah masuk dalam instrumen hukum formal di persidangan. Angkanya sangat fantastis, dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Kami di IWO Indonesia meminta KPK segera menetapkan status tersangka kepada para pihak yang terlibat. Jangan biarkan mereka tetap menjabat seolah tidak terjadi apa-apa,” tegas Raga Siliwangi.
IWO Indonesia juga mendesak KPK RI untuk segera mentersangkakan semua pihak yang terlibat kasus suap Bupati Bekasi yang sudah menikmati aliran dana dari Sarjan yang sudah di sebutkan oleh Jaksa dalam surat dakwaan di pengadilan Tipikor Bandung pada 9/3/2026.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Kami meminta KPK berani dan tegas. Angka miliaran rupiah ini bukan jumlah kecil, apalagi berkaitan dengan proyek infrastruktur seperti rehab sekolah dan drainase yang langsung menyentuh kepentingan rakyat. Siapa pun yang menikmati uang panas ini harus dimintai pertanggungjawaban hukum secara adil,” tambahnya.
Pemberian paket pekerjaan senilai total Rp107 miliar ini dianggap telah melanggar berbagai aturan, mulai dari UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih hingga UU Tipikor. IWO Indonesia berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi terciptanya pemerintahan yang bersih di Kabupaten Bekasi.
Tim Red
ACEH SINGKIL DN-II Peta birokrasi di Desa Sintuban Makmur, Kecamatan Danau Paris, resmi jatuh ke titik nadir. Pada Senin (9/3), gelombang pengunduran diri massal dilakukan oleh hampir seluruh perangkat desa. Aksi “bedol desa” ini dipicu oleh rasa jijik dan mosi tidak percaya terhadap oknum Kades berinisial IPS yang diduga kuat terlibat skandal perzinaan hingga menghamili seorang gadis. (11/3/2026).
Pengunduran diri ini bukan sekadar protes biasa, melainkan pernyataan sikap bahwa para perangkat desa menolak memberikan loyalitas kepada pemimpin yang dianggap telah kehilangan moral dan harga diri.
Salah satu perangkat desa yang mengundurkan diri, berinisial S, menyatakan bahwa tetap bekerja di bawah perintah oknum Kades tersebut adalah sebuah penghinaan bagi integritas mereka sebagai pelayan masyarakat.
“Kami punya anak istri dan keluarga yang harus dijaga nama baiknya. Malu kami sudah sampai ke ubun-ubun. Bagaimana mungkin kami berdiri di depan warga sementara pemimpin kami diduga melakukan perbuatan sehina itu? Kami lebih baik meletakkan jabatan daripada mengabdi pada oknum yang sudah mengotori sumpah jabatannya sendiri,” tegas S dengan nada pedas.
Kritik menyengat juga datang dari tokoh masyarakat setempat, berinisial DB. Ia menyebut perilaku oknum Kades IPS telah meruntuhkan wibawa Desa Sintuban Makmur dan mencoreng nilai-nilai syariat di tanah Aceh.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Ini adalah tamparan keras bagi wajah desa kami. Seorang oknum Kades yang seharusnya menjadi teladan, justru menjadi sumber aib yang memalukan. Ini bukan hanya soal asusila, tapi pengkhianatan nyata terhadap sumpah jabatan di bawah kitab suci!” ujar DB.
Aksi mundur berjemaah para perangkat desa ini mengirimkan pesan kuat kepada Pj Bupati Aceh Singkil agar segera mengambil langkah diskresi. Masyarakat menuntut agar oknum Kades tersebut segera dicopot dari jabatannya demi memulihkan martabat desa yang kini hancur di mata publik.
Hingga berita ini dipublikasikan, oknum Kades IPS yang menjadi pusat skandal ini masih memilih bungkam seribu bahasa. Sikap bungkam ini dinilai publik sebagai bentuk ketidakmampuan mempertanggungjawabkan perilaku amoral yang telah memicu kekacauan birokrasi di desanya sendiri.
Publisher -Red PRIMA
You cannot copy content of this page