Kota Tegal, DN-II Momentum bulan suci Ramadan dimanfaatkan Polres Tegal Kota untuk mempererat sinergi dengan masyarakat. Bersama Bhayangkari, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan, Polres Tegal Kota menggelar bakti sosial di Panti Pelayanan Sosial (PPS) “Suko Mulyo” Kota Tegal, Rabu (11/3/2026).
Dalam kegiatan tersebut, rombongan menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada anak-anak yang tinggal di panti pelayanan sosial tersebut. Suasana hangat terlihat saat anggota Polri, Bhayangkari, dan mahasiswa berbaur langsung dengan para penghuni panti.
Kapolres Tegal Kota AKBP Heru Antariksa Cahya mengatakan, kegiatan bakti sosial ini merupakan wujud kebersamaan antara Polri dan elemen masyarakat dalam membantu sesama, khususnya di bulan Ramadan.
“Momentum Ramadan kami manfaatkan untuk berbagi dan mempererat kebersamaan. Semoga bantuan ini bermanfaat dan bisa memberi semangat bagi anak-anak di PPSA Suko Mulyo,” ujar Kapolres.
Ia menambahkan, sinergitas antara Polri, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan akan terus dijaga melalui berbagai kegiatan positif yang menyentuh langsung masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala PPS Suko Mulyo, Shinta Dimyati, mengapresiasi kepedulian Polres Tegal Kota bersama Bhayangkari dan mahasiswa. Menurutnya, bantuan yang diberikan sangat berarti bagi anak-anak di panti.
“Kami berterima kasih atas perhatian yang diberikan. Bantuan ini sangat membantu dan membuat anak-anak merasa diperhatikan,” katanya.
Selain kegiatan bakti sosial di panti, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pembagian takjil kepada masyarakat di depan Terminal Bus Tipe A Kota Tegal. Para pengendara dan penumpang yang melintas tampak antusias menerima takjil menjelang waktu berbuka puasa. ( Bim )
BREBES, DN-II Sebagai bentuk kesiapan final mengamankan arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 H, Polres Brebes menyelenggarakan Apel Gelar Pasukan Operasi Terpusat “Ketupat Candi 2026” dilapangan Tribrata Mapolres Brebes, Kamis (12/03/2026) sore. Apel yang diikuti oleh personel gabungan ini menjadi penanda dimulainya pengamanan intensif di seluruh wilayah hukum Polres Brebes selama 13 hari ke depan, terhitung mulai 13 hingga 25 Maret 2026.
Apel dipimpin langsung oleh Bupati Brebes, Hj. Paramitha Widya Kusuma dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, di antaranya Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah, perwakilan Kodim 0713/Brebes, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, serta instansi terkait seperti Dishub, Satpol PP, dan Jasa Raharja.
Dalam amanatnya, Bupati Paramitha menekankan bahwa apel ini merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarana prasarana. Disebutkan, data survei Kementerian Perhubungan yang memprediksi pergerakan masyarakat secara nasional mencapai 143,9 juta orang
“Meskipun angka ini turun tipis sekitar 1,75% dibanding tahun lalu, kita tetap harus waspada. Kebijakan pemerintah seperti diskon tarif tol dan fleksibilitas kerja (Work From Anywhere) tetap berpotensi memicu lonjakan realisasi pergerakan di lapangan,” ujar Bupati dalam sambutannya.
Selain fokus pada kelancaran lalu lintas, Bupati juga menginstruksikan jajaran pengamanan untuk memetakan kerawanan Kamtibmas. Beberapa poin yang menjadi sorotan antara laim, antisipasi premanisme, balap liar, dan tawuran antar-kelompok.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kemudian pengamanan pemukiman. Bupati menginstruksikan untuk patroli rutin di rumah kosong yang ditinggalkan pemudik serta penyediaan layanan penitipan kendaraan di kantor polisi.
Mengingat prediksi BMKG terkait potensi hujan lebat dan bencana hidrometeorologi, tim tanggap bencana diminta siaga penuh.
“Optimalkan layanan Kepolisian 110 agar responsif dan solutif. Kita ingin mewujudkan slogan ‘Mudik Aman, Keluarga Bahagia’ bagi seluruh masyarakat,” tambahnya.
Dalam pelaksanaanya, prosesi apel ini ditandai dengan penyematan pita tanda operasi kepada perwakilan personel. Usai kegiatan, Kapolres Brebes bersama jajaran Forkopimda melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor (Ranmor) dinas untuk memastikan kelaikan jalan selama operasi berlangsung.
Sebagai bentuk komitmen menjaga kekhusyukan bulan suci Ramadan, Polres Brebes juga melaksanakan pemusnahan ribuan botol minuman keras (Miras). Barang bukti tersebut merupakan hasil Operasi Pekat 2026 yang dilakukan secara intensif di seluruh wilayah hukum Polres Brebes selama bulan Ramadan.
Ditambahkan, Ps Kasi Humas Iptu Indra Prasetyo dalam keterangannya menegaskan bahwa rangkaian persiapan, mulai dari Latihan Pra Operasi (Latpraops) hingga Apel Gelar Pasukan hari ini, adalah langkah sistematis Polri untuk menjamin keamanan masyarakat.
“Apel gelar pasukan ini adalah wujud nyata kesiapan Polres Brebes. Sebagaimana penekanan dalam Latpraops sebelumnya, kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan cara bertindak seluruh personel yang dilibatkan. Kita ingin memastikan 1.084 personel yang terdiri dari Polri, TNI, dan instansi terkait benar-benar memahami peran mereka di Satgas Ops, Pospam, maupun Posyan,” ujar Kasi Humas.
Untuk menjamin kenyamanan pemudik, Polres Brebes telah mendirikan total 16 pos yang tersebar di titik-titik rawan kepadatan dan gangguan kamtibmas, meliputi, 1 Pos Terpadu dan 3 Pos Pelayanan, 10 Pos Pengamanan Jalur (Pantura dan Jalur Tengah) serta 1 Pos Obyek Wisata dan 1 Pos Valet Ride.
“Melalui persiapan matang dan sinergi lintas sektoral ini, Polres Brebes optimis dapat mewujudkan perayaan Idul Fitri 1447 H yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. (Casroni/Hms)
JAKARTA, DN-II Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang digadang-gadang sebagai lokomotif ekonomi kerakyatan kini berada di bawah sorotan tajam. Proyek pengadaan gerai rak senilai kurang lebih Rp5 triliun diduga kuat disusupi produk impor asal China. Langkah ini dinilai bertolak belakang dengan semangat kedaulatan industri nasional dan penggunaan produk dalam negeri. (12/3/2026).
Dugaan keterlibatan PT Agrinas Pangan Nusantara beserta dua mitra pelaksananya, PT Indoraya Multi Internasional (IMI) dan PT Naga Septa Persada (NSP), kini memicu desakan publik. Komisi VI DPR RI didesak segera melakukan audit investigatif terhadap aliran dana yang dikelola para pelaksana tender tersebut.
Aliran Dana Rakyat, Produk Luar Negeri?
Dengan target pengadaan sebesar Rp62,5 juta per titik untuk 83.000 koperasi desa di seluruh Indonesia, total anggaran proyek ini mencapai lebih dari Rp5 triliun. Potensi bocornya dana negara ke luar negeri menjadi kekhawatiran utama jika sebagian besar produksi rak didatangkan dari Negeri Tirai Bambu.
”Jangan sampai ini menjadi ‘jilid kedua’ dari polemik kendaraan impor masa lalu. Kita harus konsisten: APBN dan anggaran negara harus menghidupkan pabrik-pabrik di dalam negeri, bukan justru mensubsidi industri asing,” ujar seorang sumber internal yang mengawal isu ini.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jika dugaan ini terbukti, klaim “keberpihakan pada UMKM” dalam program KDMP patut dipertanyakan akurasinya. Mengimpor barang yang mampu diproduksi oleh manufaktur lokal dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap visi kemandirian ekonomi.
Misteri Kantor ‘Hantu’ dan Jejak Vendor
Ironi semakin tajam saat kredibilitas pelaksana proyek ditelusuri. PT Indoraya Multi Internasional (IMI), yang disebut sebagai salah satu pemenang tender, kedapatan memiliki alamat kantor di kawasan Tebet Plaza Kaha yang dilaporkan sudah tidak aktif.
Lebih mencurigakan lagi, Direktur Utama perusahaan berinisial SLO dilaporkan menutup akses komunikasi saat akan dikonfirmasi. Fenomena “kantor kosong” ini memicu pertanyaan besar terkait proses verifikasi vendor. Bagaimana perusahaan dengan profil demikian bisa lolos verifikasi untuk proyek strategis bernilai ratusan miliar rupiah?
Pelanggaran Etika dan UU Industri
Pengamat ekonomi menilai, jika dugaan impor ini benar, hal tersebut bukan sekadar masalah administrasi, melainkan pelanggaran serius terhadap aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
”Ini soal keberpihakan. Industri manufaktur lokal sebenarnya sangat mumpuni memproduksi rak besi berkualitas. Jika tetap memaksakan impor, ini adalah tamparan keras bagi industri nasional,” tegas pengamat tersebut.
Desakan Audit Menyeluruh
Kini, bola panas berada di tangan DPR RI dan lembaga pengawas seperti BPK/BPKP. Publik mendesak tiga langkah konkret:
Pemanggilan Manajemen: Komisi VI DPR segera memanggil PT Agrinas untuk menjelaskan transparansi asal-usul barang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Audit Forensik: Pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen pengadaan guna memastikan tidak ada barang impor yang masuk dengan memanipulasi label lokal.
Sanksi Tegas: Pemberian sanksi hitam (blacklist) jika ditemukan manipulasi data TKDN atau prosedur pengadaan yang menyimpang.
Publik kini menanti ketegasan pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran negara benar-benar menjadi stimulus bagi pengusaha lokal, bukan sekadar “karpet merah” bagi produk asing.
(Redaksi/Tim)
PEKANBARU, DN-II Praktik pelayanan publik di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali menjadi sorotan. Hari ini, Yudi Krismen Us resmi melayangkan laporan dugaan maladministrasi ke Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau. Laporan tersebut dipicu oleh sikap abai Walikota Pekanbaru yang tidak merespons korespondensi resmi warga selama lebih dari satu tahun. (12/3/2026).
Tiga Surat Tanpa Jawaban: Potret Buruk Birokrasi
Persoalan ini bermula ketika Yudi Krismen mengirimkan tiga surat resmi berturut-turut kepada Walikota Pekanbaru sejak akhir 2024 hingga pertengahan 2025. Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak Balai Kota diduga tidak memberikan respons apa pun.
”Ini bukan sekadar masalah administrasi, ini adalah bentuk kesewenang-wenangan melalui pengabaian,” ujar Yudi dalam keterangan tertulisnya usai melapor ke Ombudsman Riau, Kamis (12/3).
Menurutnya, UU Pelayanan Publik secara tegas mewajibkan pejabat memberikan respons atas permohonan warga. “Mendiamkan surat warga seolah-olah itu hanya tumpukan sampah adalah pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kronologi Pengabaian Sistematis
Dalam laporannya, Yudi melampirkan bukti tanda terima sah dari Bagian Umum/Sekretariat Pemko Pekanbaru untuk tiga surat berikut:
Surat Pertama (18 Nov 2024): Nomor 18.c/SK-YKP/XI/2024 terkait Kepastian Hukum.
Surat Kedua (28 April 2025): Nomor 28.a/SK-YKP/IV/2025 perihal yang sama.
Surat Ketiga (14 Mei 2025): Nomor 14/SK-YKP/V/2025 sebagai tindak lanjut akhir.
Meskipun administrasi pengiriman telah lengkap, Walikota Pekanbaru dilaporkan tetap bergeming tanpa memberikan penjelasan atau disposisi yang jelas kepada pemohon.
Dugaan Penundaan Berlarut
Yudi menilai tindakan mendiamkan surat selama berbulan-bulan ini masuk dalam kategori Penundaan Berlarut, sebuah jenis maladministrasi kronis yang mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
”Sikap diamnya Walikota adalah pesan buruk bagi demokrasi. Jika surat resmi saja tidak dihargai, lantas di mana letak komitmen pelayanan publik yang sering didengungkan di podium?” tulis Yudi dalam poin laporannya.
Ia mendesak Ombudsman RI Perwakilan Riau untuk segera memanggil dan memeriksa Walikota Pekanbaru guna memberikan efek jera dan memulihkan hak warga atas pelayanan publik yang transparan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menanti Langkah Ombudsman
Laporan ini kini telah diterima oleh Ombudsman RI Provinsi Riau. Publik kini menunggu langkah nyata dari lembaga pengawas tersebut untuk mengusut dugaan penyumbatan informasi di tubuh Pemko Pekanbaru.
Hingga saat ini, pihak Pemerintah Kota Pekanbaru belum memberikan pernyataan resmi terkait alasan di balik tidak dibalasnya ketiga surat permohonan kepastian hukum tersebut.
Sumber : Yudi Krismen Us
Telepon/WA: 0821-1518-5689 / 0813-6521-1297
Alamat: Jl. Kartama, Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru.**(Tim Redaksi).
KUDUS, DN-II Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turun langsung memantau harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Baru Kudus, Kamis (12/3/2026). Pemerintah memastikan harga tetap terkendali dan pasokan pangan aman menjelang Hari Raya Idulfitri.
Suasana pasar tampak ramai ketika rombongan Menteri Perdagangan bersama Gubernur Jawa Tengah menyusuri lorong-lorong pasar. Mendag dan Gubernur berdialog langsung dengan pedagang, serta menanyakan harga berbagai komoditas pokok seperti daging sapi, ayam, beras, minyak goreng, hingga telur.
Kunjungan tersebut juga didampingi Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris. Saat berdialog dengan pedagang daging, Mendag menanyakan perkembangan harga di pasar.
“Harga dagingnya berapa, Bu?” tanya Budi kepada salah satu pedagang.
Rina, pedagang daging di pasar tersebut, mengatakan, harga daging sapi dan kerbau saat ini masih berada di kisaran Rp 140 ribu per kilogram, meskipun pasokan daging sapi mulai terasa lebih terbatas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Alhamdulillah masih standar Rp 140 ribu untuk daging kerbau dan sapi. Tapi saat ini sapi agak susah,” ujarnya.
Ia menyebut harga daging mulai mengalami kenaikan sejak awal tahun. Kendati demikian, pedagang berharap pasokan tetap terjaga menjelang Lebaran agar tidak semakin menekan daya beli masyarakat.
“Sebenarnya berpengaruh ke pembeli, tapi ya dijelaskan kalau sudah mahal dari sananya. Harapan kami yang penting stoknya aman,” katanya.
Di lapak sayur, pedagang menyebut harga cabai rawit merah saat ini sekitar Rp 30.000 per kilogram. Sementara cabai rawit setan sekitar Rp 40.000 per kilogram.
Harga tersebut masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tercantum dalam papan informasi stabilisasi harga di pasar. Dalam daftar tersebut, harga acuan cabai rawit merah berada pada kisaran Rp 40.000 hingga Rp 57.000 per kilogram.
Sejumlah komoditas lain juga tercantum dalam daftar harga acuan pemerintah, antara lain beras premium Rp 14.900 per kilogram, beras medium Rp 13.500 per kilogram, beras SPHP Rp 12.500 per kilogram, minyak goreng Minyakita Rp 15.700 per liter, gula pasir Rp 17.500 per kilogram, serta telur ayam ras Rp 30.000 per kilogram.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pemantauan pasar dilakukan untuk memastikan stabilitas harga serta kecukupan pasokan bahan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri.
“Pemantauan ini kami lakukan terutama menjelang Lebaran untuk memastikan harga tetap terkendali dan pasokan mencukupi, sehingga masyarakat bisa berbelanja dengan tenang,” kata Budi.
Ia menjelaskan, pemerintah memantau perkembangan harga bahan pokok melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang memantau harga di ratusan pasar di seluruh Indonesia.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memantau pergerakan harga di sekitar 550 titik pasar yang tersebar di lebih dari 500 kabupaten/kota.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Melalui aplikasi itu kita bisa melihat perkembangan harga setiap hari. Ketika ada kenaikan harga, ada levelnya dan kita bisa langsung menentukan langkah intervensi,” ujarnya.
Meski demikian, menurut dia, pengecekan langsung ke pasar tetap penting dilakukan untuk memastikan kondisi harga dan ketersediaan barang secara nyata di lapangan.
“Kita tetap turun langsung ke pasar supaya tahu kondisi sebenarnya, baik ketersediaan barang maupun perkembangan harganya,” kata Budi.
Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga di pasar tradisional agar masyarakat tetap dapat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Ia menegaskan pemerintah daerah siap melakukan intervensi apabila terjadi lonjakan harga komoditas.
“Kita pakai JTAB, BI, termasuk Bulog untuk melakukan operasi pasar dan intervensi apabila harga bahan pokok mengalami kenaikan,” ujar Ahmad Luthfi.
Reporter: Rio
JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima kunjungan kehormatan dari Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, di kediaman Kertanegara, Jakarta, Rabu (11/3/2026)..
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Mengingat kedekatan historis keduanya, kunjungan ini tidak hanya menjadi agenda diplomatik formal, tetapi juga pertemuan antar sahabat lama yang telah lama menjalin kerja sama di bidang pertahanan.
Dalam kesempatan tersebut, kedua tokoh bertukar pandangan mengenai berbagai isu strategis kawasan serta upaya penguatan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Australia. Pertemuan ini menjadi simbol kuat komitmen kedua negara untuk terus menjaga stabilitas dan kemitraan erat di kawasan Indo-Pasifik.
Red
— TIW —
#CatatanSeskab
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
JAKARTA, DN-II Rencana transisi 120 juta sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) ke motor listrik menuai kritik tajam. Pakar Hukum Internasional sekaligus Pengamat Otomotif, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., PhD., menghimbau Presiden RI Prabowo Subianto agar lebih bijak dan mendapatkan masukan komprehensif dari tim ahli mesin sebelum kebijakan ini dilanjutkan.
Dalam keterangannya di Kantor Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Cijantung, Jakarta, Rabu (11/3/2026), Prof. Sutan menegaskan bahwa peralihan teknologi ini tidak boleh merugikan negara maupun masyarakat kecil.
Keamanan dan Perlindungan Konsumen
Prof. Sutan menyoroti aspek perlindungan konsumen yang seringkali terlupakan dalam wacana kendaraan listrik. Menurutnya, teknologi baterai saat ini masih memiliki banyak kelemahan fatal, terutama jika dipaksakan untuk medan jalan di Indonesia.
“Masyarakat tidak boleh dijadikan objek eksperimen. Harus ada hak perlindungan konsumen agar tidak mengalami kerugian besar. Teknologi listrik saat ini hanya optimal di jalan rata, sementara 40% wilayah Indonesia terdiri dari jalur pegunungan yang terjal,” ujar Prof. Sutan di hadapan awak media.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menambahkan, kendaraan listrik rentan mengalami overheat saat macet dan tidak memiliki tenaga yang cukup untuk melintasi tanjakan ekstrem, sehingga risiko mogok sangat tinggi.
Analisis Infrastruktur dan Keekonomian
Selain kendala teknis, Prof. Sutan memaparkan lima poin krusial yang menjadi kelemahan motor listrik saat ini:
Daya Tahan Baterai: Pengisian ulang yang terlalu sering dan jarak tempuh yang sangat terbatas.
Efisiensi Waktu: Waktu pengisian daya membutuhkan lebih dari 3 jam, sangat kontras dengan pengisian BBM yang hanya hitungan menit.
Kekuatan Mesin: Performa motor listrik dinilai belum mampu menandingi ketangguhan motor bensin di segala medan.
Infrastruktur: Stasiun pengisian daya masih sangat terbatas di luar kota-kota besar.
Risiko Keamanan: Sistem tukar baterai (battery swap) berisiko memicu kebakaran jika kualitas baterai sewaan tidak terjaga dengan standar keamanan tinggi.
Dampak Lingkungan dan Sektor Finansial
Sebagai pakar hukum, ia juga menyinggung potensi masalah limbah. Indonesia dinilai belum memiliki sistem daur ulang baterai nikel yang mumpuni, sehingga berisiko merusak ekosistem alam.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bahkan, ia menyebut negara maju seperti Jepang dan Jerman tetap berhati-hati dalam produksi kendaraan listrik karena persoalan jaminan kekuatan. “Jika kualitasnya tidak terjamin, pihak asuransi dan perbankan tentu akan sulit memberikan jaminan kredit bagi kendaraan listrik,” tegasnya.
Narasumber : Prof Dr Sutan Nasomal SH,MH,PhD Komentator Dunia Internasional Pakar Hukum Pidana Internasional Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia Jenderal Kompii Pimpinan/Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS
TEGAL, DN-II Perselisihan internal di lingkungan Pemerintah Desa Brekat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, mencuat ke publik. Seorang perangkat desa setempat, Wahyudin (52), nyaris kehilangan jabatannya setelah menerima dua surat peringatan (SP) beruntun dari Kepala Desa Brekat, Sabar.
Konflik ini bermula ketika Wahyudin, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra), mempertanyakan transparansi prosedur lelang tanah kas desa (bengkok). Ia menilai proses yang dijalankan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Seharusnya lelang didasarkan pada Peraturan Desa (Perdes), melalui pembentukan panitia, hingga melibatkan BPD dan masyarakat. Namun, mekanisme tersebut tidak pernah disosialisasikan kepada kami,” ujar Wahyudin saat ditemui, Rabu (11/3/2026).
Akibat kritis terhadap kebijakan tersebut, Wahyudin menerima SP1 pada Desember 2025. Tak berselang lama, pada 10 Januari 2026, ia kembali menerima SP2 dengan alasan kedisiplinan kerja. Wahyudin menyayangkan pemberian sanksi tersebut yang ia nilai tidak melalui mekanisme pemeriksaan yang jelas.
“Semestinya ada berita acara pemeriksaan dan bukti pelanggaran sebagai dasar penerbitan SP. Saya belum pernah diklarifikasi mengenai apa kesalahan saya sebenarnya,” tambahnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penegasan BPD
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Brekat, Edi Mulyono, membenarkan bahwa prosedur lelang memang seharusnya melalui tahapan musyawarah. Menurutnya, hingga saat ini, Perdes yang menjadi landasan hukum lelang tersebut belum pernah diterbitkan.
“Urutannya harus Perdes dulu, baru pembentukan tim pelaksana, lalu lelang terbuka. Idealnya, lelang diutamakan bagi warga sekitar agar ekonomi masyarakat lokal meningkat,” tegas Edi.
Dimediasi Pihak Kecamatan
Persoalan ini akhirnya berujung pada mediasi di Kantor Kecamatan Tarub. Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Camat Tarub, Sekretaris Kecamatan, Kepala Desa Brekat, serta staf kecamatan terkait.
Camat Tarub, Abdul Syukur, menyatakan bahwa permasalahan antara Kades dan perangkat desanya tersebut kini telah dinyatakan selesai. Pihaknya telah memfasilitasi proses tabayun agar roda pemerintahan desa tetap berjalan normal.
“Persoalan SP1 dan SP2 dianggap sudah selesai. Pak Wahyudin tetap menjalankan tugasnya sebagai perangkat desa. Kedua belah pihak telah berkomitmen untuk menjalin hubungan lebih baik demi menjaga kondusivitas, keamanan, dan ketenteraman Desa Brekat,” pungkas Abdul Syukur.
Reporter: Teguh
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (11/3/2026). Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengapresiasi transformasi Danantara yang kini sejajar dengan lembaga pengelola investasi negara atau sovereign wealth fund (SWF) kelas dunia.
Presiden Prabowo mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian Danantara yang kini diproyeksikan menjadi salah satu dari tujuh SWF terbesar di dunia.
“Kita bersyukur, kita sekarang sudah memiliki badan yang bisa disetarakan dengan sovereign wealth fund di dunia. Kita patut berbangga, Indonesia kini memiliki salah satu dari enam atau tujuh SWF terbesar di dunia,” ujar Presiden dalam sambutannya.
Capaian Kinerja Signifikan
Kepala BPI Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, mendampingi Presiden dalam acara tersebut. Presiden memberikan apresiasi khusus atas kinerja operasional Danantara di tahun pertamanya. Berdasarkan laporan yang diterima, tingkat pengembalian aset (return on asset) pada tahun 2025 melonjak lebih dari 300 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Presiden menekankan besarnya ekspektasi negara terhadap efisiensi pengelolaan aset oleh Danantara. Sebagai ilustrasi, Presiden menyebutkan bahwa dengan asumsi pengembalian aset sebesar 5 persen, Danantara ditargetkan mampu memberikan kontribusi kepada negara hingga 50 miliar dolar AS, atau setara dengan Rp800 triliun per tahun.
Pilar Ketahanan Ekonomi Nasional
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan posisi strategis Danantara sebagai instrumen untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak krisis global. Melalui tata kelola yang profesional dan berintegritas, Danantara diharapkan menjadi pilar utama dalam menjaga kemandirian ekonomi serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia.
Acara tasyakuran ini menjadi momentum refleksi bagi Danantara untuk terus meningkatkan perannya dalam mengelola aset negara secara produktif guna memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat luas.
— TIW —
#CatatanSeskab
#Danantara
#EkonomiIndonesia
#PrabowoSubianto
Perkuat Iman di Bulan Suci, SDN 13 Rambang Kuang Gelar Pesantren Kilat
RAMBANG KUANG ” www.detiknasional.com // Mengisi momentum penuh berkah di bulan Ramadhan, SDN 13 Rambang Kuang resmi membuka kegiatan Pesantren Kilat (Sanlat) pada Rabu (11/03/2026). Kegiatan yang kental dengan nuansa religius ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari berturut-turut, dimulai dari hari Rabu ini hingga puncaknya pada hari Jumat mendatang.
Suasana khidmat menyelimuti lingkungan sekolah sejak pagi hari, di mana seluruh guru SDN 13 Rambang Kuang hadir lengkap untuk mendampingi para peserta didik. Tidak hanya siswa kelas tinggi, kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh murid dari kelas 1 hingga kelas 6, yang tampak antusias mengikuti rangkaian acara dengan mengenakan pakaian muslim.
Suharsah, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN 13 Rambang Kuang, dalam sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman agama serta membentuk karakter siswa yang berakhlakul karimah. “Kami ingin memanfaatkan momen Ramadhan ini untuk menanamkan nilai-nilai spiritualitas yang lebih dalam kepada anak-anak kita,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Suharsah menekankan bahwa Pesantren Kilat bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan wadah transformasi diri bagi siswa. Beliau berharap melalui bimbingan intensif dari para guru, siswa dapat memperbaiki kualitas ibadah mereka, mulai dari tata cara salat yang benar hingga pembiasaan membaca Al-Qur’an secara rutin di rumah.
Selama tiga hari ke depan, para siswa akan disuguhi berbagai materi menarik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti kisah teladan Nabi, materi fikih puasa, hingga latihan ceramah singkat. Keterlibatan seluruh dewan guru secara langsung diharapkan mampu memberikan motivasi ekstra bagi siswa agar tetap semangat menjalankan ibadah puasa sambil menuntut ilmu.
Sebagai penutup, kegiatan yang berakhir pada hari Jumat nanti diharapkan mampu meninggalkan kesan positif yang mendalam bagi seluruh warga sekolah. Dengan terlaksananya Pesantren Kilat ini, SDN 13 Rambang Kuang berkomitmen untuk terus mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki fondasi iman yang kokoh dan jiwa sosial yang tinggi.
REPORT : JULIYAN
You cannot copy content of this page