PEKANBARU, DN-II Praktik pelayanan publik di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali menjadi sorotan. Hari ini, Yudi Krismen Us resmi melayangkan laporan dugaan maladministrasi ke Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau. Laporan tersebut dipicu oleh sikap abai Walikota Pekanbaru yang tidak merespons korespondensi resmi warga selama lebih dari satu tahun. (12/3/2026).
Tiga Surat Tanpa Jawaban: Potret Buruk Birokrasi
Persoalan ini bermula ketika Yudi Krismen mengirimkan tiga surat resmi berturut-turut kepada Walikota Pekanbaru sejak akhir 2024 hingga pertengahan 2025. Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak Balai Kota diduga tidak memberikan respons apa pun.
”Ini bukan sekadar masalah administrasi, ini adalah bentuk kesewenang-wenangan melalui pengabaian,” ujar Yudi dalam keterangan tertulisnya usai melapor ke Ombudsman Riau, Kamis (12/3).
Menurutnya, UU Pelayanan Publik secara tegas mewajibkan pejabat memberikan respons atas permohonan warga. “Mendiamkan surat warga seolah-olah itu hanya tumpukan sampah adalah pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kronologi Pengabaian Sistematis
Dalam laporannya, Yudi melampirkan bukti tanda terima sah dari Bagian Umum/Sekretariat Pemko Pekanbaru untuk tiga surat berikut:
Surat Pertama (18 Nov 2024): Nomor 18.c/SK-YKP/XI/2024 terkait Kepastian Hukum.
Surat Kedua (28 April 2025): Nomor 28.a/SK-YKP/IV/2025 perihal yang sama.
Surat Ketiga (14 Mei 2025): Nomor 14/SK-YKP/V/2025 sebagai tindak lanjut akhir.
Meskipun administrasi pengiriman telah lengkap, Walikota Pekanbaru dilaporkan tetap bergeming tanpa memberikan penjelasan atau disposisi yang jelas kepada pemohon.
Dugaan Penundaan Berlarut
Yudi menilai tindakan mendiamkan surat selama berbulan-bulan ini masuk dalam kategori Penundaan Berlarut, sebuah jenis maladministrasi kronis yang mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
”Sikap diamnya Walikota adalah pesan buruk bagi demokrasi. Jika surat resmi saja tidak dihargai, lantas di mana letak komitmen pelayanan publik yang sering didengungkan di podium?” tulis Yudi dalam poin laporannya.
Ia mendesak Ombudsman RI Perwakilan Riau untuk segera memanggil dan memeriksa Walikota Pekanbaru guna memberikan efek jera dan memulihkan hak warga atas pelayanan publik yang transparan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menanti Langkah Ombudsman
Laporan ini kini telah diterima oleh Ombudsman RI Provinsi Riau. Publik kini menunggu langkah nyata dari lembaga pengawas tersebut untuk mengusut dugaan penyumbatan informasi di tubuh Pemko Pekanbaru.
Hingga saat ini, pihak Pemerintah Kota Pekanbaru belum memberikan pernyataan resmi terkait alasan di balik tidak dibalasnya ketiga surat permohonan kepastian hukum tersebut.
Sumber : Yudi Krismen Us
Telepon/WA: 0821-1518-5689 / 0813-6521-1297
Alamat: Jl. Kartama, Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru.**(Tim Redaksi).
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Detik Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
